Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku jengkel lantaran organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seringkali dipandang sebelah mata tak dapat mengurus konsesi atau izin tambang yang diberikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, selama ini ormas keagamaan, khususnya Muhammadiyah telah mampu menjalankan berbagai aktivitas bisnis. Mulai dari membangun lembaga pendidikan tinggi, mengoperasikan Rumah Sakit, hingga hotel.

“Insya Allah bisa juga menjalankan program-program berskala besar, tentu dengan rasionalitas yang tinggi, profesionalitas yang tidak kalah pentingnya itu dengan biaya sendiri, perguruan tinggi kami, rumah sakit kami itu kita bangun dengan keringat sendiri tetapi untuk kesejahteran masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa meskipun mengolah konsesi tambang, tetapi akan tetap berfokus dalam kelestarian lingkungan.

Salah satu buktinya, kata Haedar, organisasi memiliki badan perubahan iklim atau climate center.

Dia mengatakan Muhammadiyah satu-satunya ormas yang punya lembaga untuk antisipasi terhadap perubahan iklim dengan segala dampak lingkungannya yang dahsyat.

Jadi Insya Allah bahwa kami mengelola tambang, dan juga mengelola berbagai aktivitas bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk juga selalu terkoneksi dengan menjaga dan merawat lingkungan,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh pihak melihat persoalan tersebut secara proporsional, objektif, dan konstruktif.

“Bahwa nanti ada kekurangan-kekurangan di antara kami, saya pikir terus perbaiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Haedar.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku jengkel lantaran organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seringkali dipandang sebelah mata tak dapat mengurus konsesi tambang.

Menurutnya, selama ini ormas keagamaan, khususnya Muhammadiyah telah mampu menjalankan berbagai aktivitas bisnis.

Mulai dari membangun lembaga pendidikan tinggi, mengoperasikan Rumah Sakit, hingga hotel.

“Insya Allah bisa juga menjalankan program-program berskala besar, tentu dengan rasionalitas yang tinggi, profesionalitas yang tidak kalah pentingnya itu dengan biaya sendiri, perguruan tinggi kami, rumah sakit kami itu kita bangun dengan keringat sendiri tetapi untuk kesejahteran masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa meskipun mengolah konsesi tambang, tetapi akan tetap berfokus dalam kelestarian lingkungan.

Salah satu buktinya, kata Haedar, organisasi memiliki badan perubahan iklim atau climate center.

Dia mengatakan Muhammadiyah satu-satunya ormas yang punya lembaga untuk antisipasi terhadap perubahan iklim dengan segala dampak lingkungannya yang dahsyat.

Jadi Insya Allah bahwa kami mengelola tambang, dan juga mengelola berbagai aktivitas bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk juga selalu terkoneksi dengan menjaga dan merawat lingkungan,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh pihak melihat persoalan tersebut secara proporsional, objektif, dan konstruktif.

“Bahwa nanti ada kekurangan-kekurangan di antara kami, saya pikir terus perbaiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Haedar.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menargetkan untuk menggarap lahan tambang batu bara seluas 26 ribu hektare pada Januari 2025 mendatang.

Penggarapan tambang itu dilakukan usai PBNU resmi mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (22/8) lalu.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan izin yang didapat organisasinya berada di lahan tambang bekas milik Kaltim Prima Coal (KPC). Mengutip website kelompok perusahaan milik Grup Bakrie, KPC merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan mereka.

"Lokasinya Di Kalimantan Timur, eks KPC (Kaltim Prima Coal) relinquish dari KPC. Luasannya 26 ribu hektare," kata Gus Yahya usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.

Gus Yahya menyebut meski baru sebagian produksi yang dieksplorasi di lahan tersebut, namun sebenarnya penambangan sudah mulai bisa dikerjakan. PBNU pun menargetkan produksi di lahan tambang itu akan dikerjakan secepatnya.

Namun ketika ditanya berapa potensi produksinya atau terkait hilirisasi, Gus Yahya mengaku belum tahu. PBNU menurutnya perlu melakukan penelitian lebih lanjut.

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai terbitnya IUP. Jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," ujarnya.

Sementara itu, melansir laman resmi KPC, perusahaan mengelola area konsesi pertambangan dengan luas mencapai 61.543 hektare. KPC diizinkan untuk menambang mencapai 70 juta ton per tahun, dengan target pasar 25 persen di Indonesia dan 75 persen lainnya di luar negeri, terutama 10 negara di kawasan Asia Pasifik.

Adapun total cadangan batu bara di lahan KPC mencapai 1.073,1 juta ton. Data ini berdasarkan perhitungan coal reserve estimasi akhir 2019.

KPC memproduksi lima brand batu bara. Pertama, batu bara prima yang merupakan salah satu batu bara kualitas tertinggi yang diperdagangkan secara bara termal internasional. Emas hitam itu adalah batu bara bitumen bervolatilitas tinggi disertai dengan nilai kalori yang tinggi, abu yang sangat rendah, sulfur moderat, dan jumlah kelembaban yang relatif rendah.

Prima adalah batu bara mengkilap dengan kandungan vitrinite yang tinggi. Prima terutama berasal dari enam lapisan utama dalam lubang yang terletak dekat dengan Pinang Dome.

Suhu yang lebih tinggi dan tekanan dalam lapisan batu bara dekat Dome menghasilkan batu bara dengan kelembaban rendah dan menyebabkan kandungan panas yang lebih tinggi.

Kedua, batu bara Pinang. batu bara jenis ini mirip dengan batu bara prima, namun dengan tingkat kelembaban dan energi yang lebih rendah. Ketiga, batu bara Melawan. Batu bara ini merupakan sub-bitumen yang paling bersih dengan tingkat debu yang paling rendah dan mengandung sulfur.

Batu bara Pinang dan Melawan terdapat jauh dari Dome dan terkandung dalam lapisan yang pada umumnya lebih tinggi dalam urutan stratigrafi.

Keempat, KPC 4500 GAR (Gross Air Received). Batu bara KPC 4500 GAR merupakan salah satu jenis batu bara yang ditambang KPC. Jenis batu bara ini memiliki rentang kalori antara 4300 - 4700 kilo kalori.

Kelima, KPC 4200 GAR. Batu bara KPC 4200 GAR merupakan salah satu jenis batu bara yang ditambang KPC. Jenis batu bara ini memiliki rentang kalori antara 4000 - 4300 kilo kalori.

Namun, belum diketahui apakah kelima kualitas batu bara itu termasuk di lahan yang diserahkan ke PBNU atau bukan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan izin tambang untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah rampung, sedangkan Muhammadiyah masih dalam proses.

Bahlil menyebutkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PBNU sudah selesai sejak beberapa hari lalu. Hanya saja masih menunggu pembayaran biaya Kompensasi Data Informasi (KDI) untuk bisa dikelola.

"Izin untuk ormas tambang untuk PBNU sudah selesai. Kalau tidak salah 3-4 hari lalu, tinggal mereka nyetor ke negara kan harus KDI yang ditransfer kepada negara. Kalau sudah selesai ya selesai," ujarnya usai serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Sementara, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Namun, Bahlil memastikan penetapan lokasi tambang yang akan dikelola sudah selesai.

"Muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi," jelasnya.

Sebelumnya, Bahlil memastikan pemerintah bakal memberikan lokasi tambang terbaik untuk dikelola oleh Muhammadiyah dari enam lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang disiapkan sebagai jatah untuk enam ormas keagamaan yang mewakili agama di Indonesia.

"Insya Allah untuk Muhammadiyah kita akan memberikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar daripada KPC," ujarnya dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (29/7), saat masih menjadi Menteri Investasi.

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya masih belum menentukan bekas lahan tambang mana yang akan diberikan ke Muhammadiyah, tapi dipastikan yang terbaik.

"Jadi untuk Muhammadiyah ini kita carikan lokasi terbaik. Kandungan mineral yang ada juga kira-kira secara ekonomis bisa mendukung apa yang dimaksudkan oleh pemerintah," jelasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla enggan menanggapi kekhawatiran kelompok masyarakat adat setelah NU memutuskan menerima izin tambang dari pemerintah. Salah satu kekhawatiran itu adalah potensi konflik horizontal terjadi antara ormas dan masyarakat adat.

Ulil tak menjawab pertanyaanTemposoal mitigasi NU terhadap potensi konflik horizontal antara ormas dan masyarakat adat. "Nanti kita lihat saja," kata Ulil, menjawab mitigasi NU perihal konflik horizontal, di pelataran Kantor PBNU, di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2024.

KepadaTempo, Ulil hanya berujar singkat bahwa organisasi keagamaan ini akan mengelola tambang dengan memperhitungkan aspek lingkungan. "Intinya kami akan mengelola tambang yang konsesinya diberikan oleh pemerintah kepada kami sebaik-baiknya," ujarnya.

Ulil meninggalkan kantor PBNU dengan menumpang ojekonline. Beberapa pertanyaan perihal masalah lingkungan dan was-was komunitas masyarakat perihal konflik horizontal tak dijawab oleh Ulil. Dia beralasan harus berangkat karena ditunggu pengendara ojek online tersebut. Ulil beranjak setelah mengikuti acara perkenalan Kejuaran Nasional & Pagar Nusa Championship V 2024 di Kantor Pusat PBNU.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Rukka Sombolinggi, menyatakan was was perihal potensi konflik horizontal dari langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi-bagi izin tambang pada organisasi kemasyarakatan atau Ormas keagamaan.

Saat ini sejumlah ormas keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima IUP yang ditawarkan pemerintah meski mereka menuai banyak kritik dari publik. Sikap dua ormas itu berbeda dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang menyatakan tak menerima IUP.

Menurut Rukka, selama ini masyarakat adat banyak menjadi korban industri tambang. Banyak hutan, termasuk hutan adat dirusak industri tambang. NU dan Muhammadiyah serta ormas keagamaan lain adalah kelompok yang kerap bersama masyarakat adat membela kelestarian hutan dari tambang.

Dia mengatakan, NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan yang turut terlibat dalam aliansi agama dan kepercayaan untuk hutan tropis. "Selama ini, mereka (Ormas keagamaan) kami anggap sebagai sekutu," kata Rukka kepadaTempodi sela kegiatan Konferensi Internasional Hari Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Masyarakat adat juga kerap berhadapan dengan perusahaan saat berupaya melindungi tanah atau hutan adat mereka dari tambang. Tidak jarang masyarakat adat terpaksa berhadapan dengan aparat pemerintah yang membela industri tambang. Dia tidak berharap nanti masyarakat adat akan berhadapan dengan ormas keagamaan. “Akan makin berat hidup kami,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum menentukan lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang bakal diberikan kepada Muhammadiyah dan PP Persatuan Islam (Persis).

Adapun, Muhammadiyah dan PP Persatuan Islam (Persis) menyatakan siap menerima penawaran pemerintah untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi menyampaikan bahwa untuk lahan bagi kedua ormas keagamaan tersebut masih menunggu dari Kementerian Invetasi.

“Kita cek ya, kita nunggu koordinasi dari MenInvest/BKPM,” kata Agus kepada Bisnis dikutip, Selasa (6/8/2024).

Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan terdapat enam konsesi tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang akan ditawarkan secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Enam konsesi tambang tersebut berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.

"Ada KPC, Arutmin, Adaro, MHU, Indika [Kideco], Kendilo," ujar Arifin, Jumat (7/6/2024).

NU Kelola Kelola PT Kaltim Prima Coal (KPC)

Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Nahdlatul Ulama (NU) merupakan keputusan dari pemerintah.

Bahlil menyebut, setelah pihak NU mengajukan permohonan untuk mengelola pertambangan, pemerintah mengkaji terkait persyaratan dan kemampuan dari NU.

“Dan kita sudah memutuskan untuk PBNU kita akan mengalokasikan eks PKP2B [perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] dari KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/6/2024).

JAKARTA, investor.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Wapres menyebut bahwa hal terpenting yang harus menjadi catatan dalam konsesi tambang ormas supaya memastikan aspek lingkungan.

“Nah yang penting menyadari bahwa dalam pengelolaan tambang itu ada hal-hal yang harus dijaga, jangan sampai merusak lingkungan,” tutur Wapres dalam keterangannya di Kereta Cepat Whoosh, Bandung, Kamis (1/8/2024).

Ma’ruf Amin menekankan, segala aturan harus dipatuhi ormas keagamaan saat terjun menjadi pemain tambang. Terkait kritik kepada NU-Muhammadiyah terkait izin tambang, Wapres mengatakan kritikan itu menjadi wajar jika pelaksanaannya tidak berjalan baik.

“Oleh karena itu, kita harapkan ormas yang sudah mengambil, mengurus, supaya menjalankannya sesuai dengan tata aturan pengelolaan tambang yang benar,” terang Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa pemerintah juga membuka peluang untuk ormas-ormas lainnya mendapatkan izin usaha pertambangan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Namun, kata Wapres, tidak mungkin semua ormas akan mendapatkan izin usaha pertambangan di Indonesia.

“Tentu tidak semua ormas, kalau semua ormas kan berapa (banyak) itu? Ratusan. Berapa tambang yang bisa dibagikan. Saya kira mungkin ada prioritas-prioritas berdasarkan kriteria,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan merupakan upaya pemerintah untuk menyokong pemerataan ekonomi. Hal ini disampaikan Jokowi selepas PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan, setelah keputusan serupa untuk NU.

“Kita ingin keadilan ekonomi. Banyak yang komplain kepada saya, ‘Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan yang besar? Kami pun kalau diberikan konsesi, itu juga sanggup kok’,” ungkap Jokowi, pada Jumat (26/7/2024).

Jokowi mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diimbau memikirkan ulang kebijakan memberikan izin konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan di pengujung masa jabatan periode keduanya.

Menurut Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, kebijakan Jokowi menebar izin tambang bagi Ormas keagamaan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam tata kelola tambang di Indonesia, serta bisa menyisakan problem bagi pemerintahan mendatang.

"Menjelang purna tugas, madeg pandito, pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden terpilih. Bukan malah ngegas kejar tayang saat injury time," kata Mulyanto kata Mulyanto dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2024).

Menurut Mulyanto, sebaiknya pemerintah membatalkan aturan pemberian konsesi tambang bagi Ormas keagamaan mengingat usia periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi tinggal 3 bulan lagi.

Dia berharap di pengujung kekuasaan, Presiden Jokowi sebaiknya jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan.

"Umur Indonesia masih panjang. Estafet pengabdian terus mengalir seperti panta rhei. Jadi tidak perlu grasa-grusu,” ucap Mulyanto.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan memberikan prioritas khusus izin tambang kepada Ormas keagamaan maka sebenarnya pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam beleid itu, kata Mulyanto, mengamanatkan pemerintah memberikan prioritas izin pertambangan hanya kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

“Itulah kenapa dalam Undang-Undang Minerba, amanat pengusahaan minerba diberikan kepada badan usaha, termasuk koperasi. Karena ini masalah pengusahaan, yang harus dilakukan oleh ahlinya, mereka yang memiliki spesialisasi dan kompetensi,” ujar Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima izin konsesi tambang dari pemerintahan Presiden Jokowi.

Sedangkan Ormas Persatuan Islam (Persis), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia juga menyatakan tengah mengkaji izin pengelolaan tambang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah memberikan prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan dianggap bisa memicu kecemburuan, dan merusak tata kelola tambang sesuai amanat melalui undang-undang.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengatakan, kebijakan dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat rawan memicu kecemburuan dan bahkan persaingan di antara Ormas.

Dia memperkirakan setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima izin tambang dari pemerintahan Presiden Jokowi, maka terbuka kemungkinan berikutnya Ormas pemuda dan lainnya juga mengikuti jejak itu.

Dia khawatir jika kebijakan itu dilanjutkan maka akan terjadi kerumitan dalam pengelolaan tambang lantaran Ormas belum tentu mampu, berkompeten, berkualifikasi, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan tambang.

“Akhirnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menguap, karena kita tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor privat, yang mengurusi ekonomi, dengan sektor ketiga, yang mengurusi masyarakat sipil," kata Mulyanto dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2024).

"Terjadi tumpang-tindih. Lalu memicu kekacauan,” sambung Mulyanto.

Mulyanto juga mengingatkan Ormas keagamaan berpotensi kehilangan fokus dalam mengurus umat beragama jika terlampau sibuk mengelola konsesi tambang.

khawatir fenomena Ormas keagamaan yang berduyun-duyun ingin mengelola tambang bisa merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa lembaga di mata umat.

Maka dari itu Mulyanto meminta pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan memberikan prioritas khusus izin tambang kepada Ormas keagamaan maka sebenarnya pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam beleid itu, kata Mulyanto, mengamanatkan pemerintah memberikan prioritas izin pertambangan hanya kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan yang bersedia menerima izin dan mengelola kawasan tambang dianggap memprihatinkan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima izin tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan Ormas Persatuan Islam (Persis), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia juga menyatakan tengah mengkaji izin pengelolaan tambang.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, justru prihatin dengan sikap sejumlah ormas keagamaan bersedia mengelola tambang.

Dia khawatir tugas utama Ormas keagamaan mengurus umat menjadi agak dikesampingkan karena kesibukan mengelola tambang.

Dia bahkan mengibaratkan dengan peristiwa Perang Uhud di masa Nabi Muhammad S.A.W., yakni ketika fokus sebagian pasukan Muslim teralihkan oleh rampasan perang yang berakibat mereka kalah.

“Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, di mana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebut ghonimah (harta rampasan perang), dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujungnya umat tidak terurus,” kata Mulyanto dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2024).

Mulyanto khawatir fenomena Ormas keagamaan yang berduyun-duyun ingin mengelola tambang bisa merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa lembaga di mata umat.

Maka dari itu Mulyanto meminta pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan memberikan prioritas khusus izin tambang kepada Ormas keagamaan maka sebenarnya pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam beleid itu, kata Mulyanto, mengamanatkan pemerintah memberikan prioritas izin pertambangan hanya kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberian izin tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dianggap sebagai taktik kooptasi dan mendapatkan dukungan politik, serta meredam potensi konflik.

Setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan menerima izin usaha pertambangan yang ditawarkan pemerintah, jejak itu diikuti oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

"Ketika ormas keagamaan diberikan izin usaha penambangan itu adalah kooptasi," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur dalam diskusi daring, Senin (29/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Isnur mengambil contoh PBNU yang ditawarkan menambang pada bekas lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

"Dulunya PT KPC 80 sampai 90 ribu hektare sekarang sisa 28 ribu hektare. Ditawarkan ke NU, itu lokasi tambang terbesar di dunia," kata Isnur.

Buat melanjutkan penambangan, kata Isnur, PBNU harus melakukan reklamasi dari proses penambangan sebelumnya.

"Ceruknya luar biasa besar dan NU punya kewajiban untuk melakukan reklamasi," ucap Isnur.

Dilanjutkan Isnur, PP Muhammadiyah juga menerima izin tambang yang serupa, ditawarkan lahan bekas PT Arutmin.

Menurut dia, taktik itu dijalankan oleh pemerintah guna meredam kritik dan menjaga kepentingan para pebisnis tambang tetap terakomodir, dan berbagi ceruk bisnis dengan ormas keagamaan.

Isnur bahkan menyebut operasi pemberian izin tambang itu diorkestrasi Presiden Jokowi melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Di sisi lain, kata Isnur, pengusaha yang memiliki kepentingan usaha pertambangan juga tetap bisa menjalankan kegiatan bisnis mereka dan hanya perlu menggandeng Ormas keagamaan supaya usaha mereka tak terganggu.

"Itu bagian dari kooptasi. Itu operasi by design, di mana Bahlil, JK (Jusuf Kalla) datang dan lain-lain datang. Dan Muhammadiyah yang mulai kritis pada pemerintah beralih menerima proyek-proyek itu," papar Isnur.

Isnur khawatir jika Ormas keagamaan yang menerima izin tambang bertambah maka berpotensi membuka ajang konflik baru secara horizontal dengan masyarakat setempat yang lingkungannya rusak akibat kegiatan pertambangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang memutuskan menerima izin tambang ditawarkan pemerintah dianggap menurunkan citra organisasi dan bisa memicu gejolak di internal.

“Dengan sikap tersebut, Muhammadiyah terkesan mulai turun dari wilayah high politics ke wilayah low politics. Tentu ini akan ada resiko politiknya, baik dari internal maupun dari pihak masyarakat umum,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto, dalam keterangan pers yang dikutip pada Senin (29/7/2024).

Dia menyampaikan, niat baik pemerintah untuk membantu Ormas keagamaan akan lebih aman secara regulasi kalau dilakukan melalui pemberian participating interest (PI) atau bantuan melalui dana corporate social responsibility (CSR) usaha sektor pertambangan.

“Dan bukan melalui pemberian konsesi tambang,” ujar Mulyanto.

Menurut Mulyanto, penerimaan konsesi tambang tersebut itu rawan bermasalah dengan hukum karena ada kemungkinan Peraturan Pemerintah (PP) menjadi landasan hukum pemberian prioritas konsesi tambang tersebut dilakukan judicial review dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Menurut anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, PP Nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba ini bertentangan dengan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba.

Mulyanto menjelaskan, menurut Pasal 75 ayat (3) dan (4) UU Minerba secara jelas dan tegas mengatur prioritas pemberian WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus) adalah kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usama Milik Daerah (BUMN/BUMD), bukan Ormas keagamaan.

“Dalam UU Minerba prioritas diberikan kepada BUMN/BUMD. Sedang untuk badan usaha swasta pemberian WIUPK dilakukan melalui proses lelang yang fair,” ujar Mulyanto.

“Kalau ada judicial review terhadap PP itu terjadi, kan Muhammadiyah jadi repot,” sambung Mulyanto.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengeklaim bahwa Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan meski akan menerima izin tambang dari pemerintah.

"Dan kami tidak kejar keuntungan, karena kalau mikir diri sendiri, insyaallah kami Muhammadiyah sudah cukup," kata Haedar, Minggu (28/7/2024).

Haedar meyakini, pihaknya menerima izin usaha pengelolaan (IUP) tambang itu dengan berbagai prinsip yang pro terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Ia juga menegaskan bahwa Muhammadiyah akan mengembalikan IUP apabila ada yang melenceng dari pengelolaan tambang.

"Kalau nanti perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu kami kembalikan," kata dia.

Selain itu, ia juga berjanji bahwa Muhammadiyah akan mengelola tambang tanpa merusak lingkungan serta tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial.