Jakarta -

Kanselir Jerman Olaf Scholz memecat Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner pada Rabu (6/11). Langkah ini mengakhiri koalisi pemerintah Jerman setelah berbulan-bulan dilingkupi pertikaian politik, hingga kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum lebih cepat.

Koalisi yang telah terjalin selama tiga tahun antara Social Democratic Party (SPD) Scholz, Partai Hijau, dan Free Democratic Party (FDP) Lindner telah goyah selama beberapa waktu. Ketegangan antara ketiganya dipicu ketidaksepakatan anggaran dan kebijakan ekonomi.

Scholz marah terhadap Lindner atas ketidakpeduliannya terhadap pelayanan untuk kebaikan bersama. Akhirnya, Lindner diberhentikan untuk mencegah kerugian bagi negara.

Scholz mengatakan, dia akan menyerukan mosi tidak percaya pada 15 Januari mendatang di parlemen. Langkah ini meningkatkan kemungkinan penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal dari yang dijadwalkan pada Maret.

"Siapapun yang bergabung dengan pemerintahan harus bertindak secara bertanggung jawab dan dapat diandalkan, mereka tidak dapat mencari perlindungan ketika keadaan menjadi sulit," kata Scholz dikutip dari CNBC, Kamis (7/11/2024),

Sementara itu, FDP maupun Partai Hijau mengonfirmasi pada Rabu malam bahwa kepergian Lindner berarti berakhirnya koalisi. Namun, salah satu pihak mengatakan koalisi itu akan tetap berkuasa.

Situasi telah mencapai puncaknya dalam beberapa minggu terakhir setelah serangkaian langkah dari ketiga partai, di antaranya sebuah makalah oleh Lindner dari FDP yang menguraikan visinya untuk menghidupkan kembali ekonomi Jerman dengan menentang posisi fundamental SPD dan partai Hijau.

Kedua partai tersebut juga telah berjuang untuk menyetujui anggaran 2025, yang masih memiliki kesenjangan pendanaan beberapa miliar euro dan dalam proses negosiasi. Batas waktu untuk anggaran tersebut ditetapkan akhir bulan ini.

Dalam kesempatan berbeda, Lindner mengatakan bahwa partainya telah mengajukan saran untuk perubahan ekonomi,yang telah ditolak oleh Scholz.

"FDP masih siap untuk memikul tanggung jawab atas negara ini dan kami akan berjuang untuk melakukan hal ini juga di pemerintahan yang berbeda tahun depan," kata Lindner.

Lindner mengatakan, Scholz telah meminta untuk menghentikan sementara penghentian utang Jerman. Namun, ia tidak dapat menerimanya.

Diberlakukan pada 2009, kebijakan pembatasan utang Jerman membatasi jumlah utang yang dapat ditanggung pemerintah, dan menentukan ukuran maksimum defisit anggaran struktural pemerintah federal. Aturan tersebut menyatakan bahwa defisit tidak boleh lebih besar dari 0,35% dari PDB Jerman.

(shc/ara)

JAKARTA, investor.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak hadir dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Foto momen keikutsertaan Gibran dalam pertemuan itu diunggah melalui story Instagram pribadi Prabowo Subianto, yakni @prabowo, yang dilihat di Jakarta, Jumat malam (1/11/2024).

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara soal anggaran kabinet gemuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Diketahui, kabinet Prabowo akan mempunyai sebanyak 46 kementerian.

"Nanti kita pelajari dulu ya," kata Sri Mulyani singkat kepada awak media usai menghadiri acara santap siang bersama terakhir bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Diketahui, Prabowo secara terang-terangan meminta Sri Mulyani kembali menjadi menteri keuangan di pemerintahan selanjutnya. Sri Mulyani juga telah dipanggil Prabowo di kediamannya Kertanegara, Senin 14 Oktober 2024. Bahkan, telah mengikuti pembekalan di Hambalang, Jawa Barat.

Sri Mulyani pada saat dipanggil Prabowo mengaku telah melakukan diskusi cukup lama dan panjang termasuk soal prioritas-prioritas pemerintahan ke depan, khususnya masalah APBN. ?(Prabowo) sangat perhatian bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga membahas terkait dengan pengelolaan penerimaan negara, baik dari sisi pajak, cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), prioritas belanja negara, serta transfer dana ke daerah selama Prabowo menjabat sebagai Presiden.

"Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau," tambahnya.

Sri Mulyani akan didampingi 3 wakil menteri keuangan. Dua di antaranya merupakan wakil menteri saat ini, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. Dua Wamenkeu ini dipastikan akan kembali masuk jajaran kabinet Presiden Prabowo. Ada sosok satu lagi yang menjadi wamenkeu dan akan mendampingi Sri Mulyani nantinya, yakni Anggito Abimanyu.

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut berencana menambah Kementerian dan Lembaga (K/L) di masa pemerintahan nanti. Hal ini terlihat dari banyaknya sosok yang kemarin sempat ia panggil sebagai calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga.

Dikatakan penambahan itu sebagian berasal dari peleburan dan pemecahan dari kementerian sebelumnya. Namun hal ini belum bisa dipastikan mengingat susunan kabinet berikutnya baru diumumkan paling cepat Minggu, 20 Oktober 2024 malam usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dosen sekaligus Peneliti Paramadina Public Policy Institute, Septa Dinata, pada awalnya menjelaskan gemuknya kabinet kerja presiden terpilih Prabowo ini merupakan konsekuensi dari besarnya koalisi partai saat Pilpres 2024 kemarin.

Selain menggemukkan jumlah kabinet, menurutnya kondisi juga membuat banyak menteri atau wakil menteri pemerintahan selanjutnya berasal dari kalangan politik dan bukan profesional. Walaupun hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan siapa menjabat apa.

"Hampir sebagian besar, mayoritas (calon menteri/wakil menteri/kepala lembaga) itu berlatar belakang partai politik. Ini memang konsekuensi logis dari model koalisi yang dibangun sejak awal untuk mengamankan pemenangan ini," ucap Septa dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Bahkan setelah pemilu usai, pemerintah masih aktif untuk mengakomodir pihak-pihak yang dari awal tidak berada di koalisinya presiden kita yang terpilih ini," tambahnya.

Namun yang menjadi perhatian Septa adalah selama ini sebagian besar menteri yang terlibat kasus korupsi merupakan mereka yang memiliki latar belakang bidang politik. Ia menyebut fenomena ini bisa terjadi lantaran menteri-menteri tersebut lebih mendulukan kepentingan partai saat membuat kebijakan daripada kepentingan umum atau negara.

"Mayoritas menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah utusan partai. Saya kira ini memang masalahnya lebih banyak di institutional design dari politik kita," ucapnya.

"Itu akar masalah utamanya ketika para menteri yang dilantik itu berlatar belakang partai, dan masih menjabat, masih aktif sebagai anggota partai, otomatis memang independensi menteri dalam membuat kebijakan itu tentu akan sulit untuk dijaga. Artinya memang kakinya menteri ini satunya ada di partai, satunya di pegang presiden," jelas Septa lagi.

Pada akhirnya, hal inilah yang membuat Septa merasa ragu para kabinet kerja pemerintahan selanjutnya dapat menjaga APBN dengan baik. Sebab bisa jadi setiap anggaran yang ada malah digunakan untuk kepentingan partai, baik itu dalam bentuk korupsi atau bagi-bagi proyek pemerintah.

"Saya kira ini menjadi sulit kita untuk berharap lebih apakah benar-benar kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini akan benar-benar bisa membebaskan diri dari 'main-main APBN' ini," kata Septa.

Sehingga menurut Septa satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperkuat lembaga anti korupsi yang dalam hal ini adalah KPK.

"Kalau memang Pak Prabowo ini punya semangat yang nyata, pertama itu KPK yang perlu diperkuat kembali. Artinya, KPK tidak akan berjalan sesuai dengan khittah-nya kalau tidak ada political will dari ujung Kepemimpinan Nasional," terangnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, mengatakan tingkat kepercayaan publik dan pengusaha terhadap efektivitas birokrasi pemerintahan secara langsung akan memengaruhi daya tarik investasi di Indonesia.

Menurutnya hal ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah selanjutnya mengingat bagaimana Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah Kementerian/Lembaga, yang saat ini sudah terlihat dari pemanggilan 106 calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan kabinet kerjanya.

"Salah satu permasalahan yang selama ini dihadapi, masalah daya tarik investasi katakanlah, itu adalah masalah kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha terhadap efektivitas dari birokrasi," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

Sebab menurutnya semakin efektif birokrasi pemerintahan berjalan, terutama dalam hal pemberian izin berusaha, maka daya tarik dan realisasi investasi akan meningkat dengan sendirinya.

"Tentu birokrasi melalui perizinan yang mudah di dalam berbisnis, berusaha, ini juga akan mempermudah terhadap daya saing dan percepatan investasi. Terutama di dalam realisasi investasi itu," terangnya.

Namun ia ragu kondisi ini dapat terjadi di pemerintahan selanjutnya, mengingat semakin gemuk koalisi, biasanya akan semakin tidak efektif birokrasi yang ada. Terutama dari segi pengawasan kinerja masing-masing kementerian.

"Jadi nampaknya Kabinet yang gemuk ini, ini juga saya kira akan punya tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo, apalagi di 100 hari pertama. Bagaimana bisa mengelola kementerian yang semakin besar, dan banyak personal yang tentu saja tidak mudah di dalam monitoring, evaluasi, dan pengendaliannya berkaitan dengan kinerja atau capaian yang ingin dicapai," tambahnya lagi.

Meski begitu, ia mengatakan masalah efektivitas kabinet gemuk Prabowo ini dapat teratasi jika pemerintahannya dengan tegas dapat mengatasi kasus korupsi di berbagai K/L.

"Kalau misalnya corruption ini bisa ditekan atau katakanlah betul-betul presiden baru ini menyortir orang-orang yang amanah, jujur, profesional, maka ini juga akan memberikan kepercayaan terhadap yang publik di dalam mendorong produktivitas mereka (K/L)," terangnya.

Simak juga Video '59 Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Hadiri Pembekalan di Hambalang':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil 106 sosok ke kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada Senin-Selasa kemarin. Sejumlah tokoh itu dipanggil untuk mengisi jabatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam pemerintah berikutnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, mengatakan jumlah tokoh yang dipanggil Prabowo kemarin menjadi tanda penambahan jumlah kementerian seperti isu-isu yang sudah beredar (menjadi sekitar 46 kementerian).

Dari jumlah tersebut, beberapa kementerian merupakan peleburan dan pemecahan dari kementerian sebelumnya. Namun hal ini belum bisa dipastikan mengingat susunan kabinet berikutnya baru diumumkan paling cepat Minggu, 20 Oktober 2024 malam usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Namun jika penambahan ini benar terjadi, menurut Rizal kabinet gemuk ini secara langsung dapat menguras APBN negara. Sebab setiap kementerian ini tentu membutuhkan pendanaan dari negara untuk beroperasi, mulai dari biaya belanja pegawai hingga program-program mereka.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang lebih yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terangnya lagi.

Belum lagi, menurut Rizal alokasi APBN 2024 dan 2025 dirancang dengan asumsi jumlah kementerian yang ada sama dengan yang ada saat ini, yakin 34 kementerian. Hal ini bisa menjadi faktor lain peluang

"Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini, jadi sekitar 34 kementerian," ucap Rizal.

"Itupun belanja rutin, belanja pegawainya juga cukup besar. Apalagi dengan kementerian baru, bagaimana mengatur nomenklatur, kemudian juga penyesuaian sinkronisasi, kemudian keselarasan antara K/L baru dengan K/L lama dan sebagainya. Ini juga butuh waktu," tambahnya lagi.

Belum lagi, menurutnya kabinet gemuk yang sebagian anggotanya merupakan tokoh partai bisa memperbesar peluang terjadinya korupsi atau memainkan dana APBN untuk kepentingan pribadi atau partainya. Karena itu Rizal berpendapat penting bagi Prabowo untuk mencegah atau menindak tegas tindak korupsi dalam kabinet kerjanya.

"Memang Presiden harus powerful, untuk menindak siapapun menterinya, siapapun kabinetnya yang melakukan misalnya korupsi atau memainkan anggaran APBN, maka dia harus ditindak oleh hukum yang berlaku, difungsikan lembaga-lembaga yang punya otoritas di situ," pungkasnya.

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden tinggal menghitung hari, begitu juga dengan jalannya pemerintahan yang kemungkinan besar akan tanpa oposisi.

Dalam waktu 9 hari lagi, tepatnya pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto akan mengucapkan sumpahnya sebagai presiden. Tongkat kekuasaan akan dipegang penuh selama 5 tahun ke depan.

Jauh sebelum pelantikannya, Prabowo telah memetakan kekuatan politik pada pemerintahannya. Seluruh partai politik pun dirangkul, tidak terkecuali lawannya saat Pemilihan Presiden 2024.

Sejauh ini, PDIP masih menjadi kekuatan politik besar yang belum masuk di lingkar kekuasaan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, partai berlambang banteng moncong putih itu digadang-gadang akan ikut merapat.

Hal tersebut merujuk pada rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Kendati demikian, Prabowo menyebutkan bahwa belum ada undangan secara resmi dari PDIP terkait dengan pertemuan tersebut.

"Saya enggak tahu kapan kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang lho, tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Ini namanya solidaritas," tuturnya.

Namun, Prabowo sebelumnya telah memberi sinyal untuk merangkul seluruh pihak dalam pemerintahan. Hal itu akan diwujudkan melalui pembentukan kabinet jumbo.

Menurutnya, pembentukan kabinet gemuk ditujukan agar seluruh aspirasi politik dapat diakomodir dalam pemerintahannya.

“Tapi saya harus merangkul semua kelompok harus ada perwakilan harus ada perwakilan harus ada Indonesia Timur tengah suku B suku A, ini Indonesia,” pungkasnya.

Prabowo membantah jika pembentukan kabinet jumbo tersebut terlihat berlebihan. Pasalnya, jika dibandingkan dengan penduduk negara Timor Leste yang tidak lebih besar dari salah satu wilayah di Jawa Barat, yakni Bogor.

Menurutnya, satu negara Timor Leste yang jumlah penduduknya lebih kecil dari Bogor saja bisa memiliki 28 menteri.

“Timor Leste penduduknya kalau tidak salah 1,3 juta, lebih kecil dari Bogor Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tau nggak berapa? 28 menteri. Kenapa? karena dia koalisi juga,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga membandingkan luas Indonesia bisa sama besar dengan benua Eropa yang memiliki 27 negara dan tentunya dengan jumlah kabinet lebih banyak.

Oleh sebab itu, kata Prabowo, kabinet yang "gemuk" itu telah disiapkan agar bisa lebih optimal dalam mengurus seluruh wilayah Indonesia.

"Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang 'oh kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak' ya negara kita besar bung," pungkasnya.

PDIP Masuk Kabinet

Kabar PDIP masuk dalam pemerintahan Prabowo kian kuat, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan bocoran atau perkembangan terkini perihal nomenklatur kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia mengatakan nama-nama menteri yang akan ada di kabinet Prabowo-Gibran saat ini dalam tahap penyusunan, bahkan sudah mulai ada yang dipanggil oleh Prabowo. Muzani turut menyampaikan bahwa namanya tidak masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.

“Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi gak termasuk gua ya,” tuturnya kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Lebih lanjut, Ketua MPR 2024-2029 menyebut setahu dia akan ada Menteri di kabinet Jokowi yang lanjut di kabinet Prabowo.

Namun, dia enggan membeberkan siapa nama tersebut kepada para wartawan yang ditemui di gedung DPR.

“Setahu saya ada [menteri di kabinet Jokowi lanjut di kabinet Prabowo]. Pak Prabowo sudah ngomong nama-nama dari Kabinet Jokowi yang bagus-bagus akan dipakai untuk membantu beliau [Prabowo]. Jadi, ya nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit dipakai,” lanjut dia.

Tak hanya itu, Muzani juga menuturkan wacana bergabungnya kader PDIP dalam kabinet Prabowo-Gibran. Dia mengatakan ada dan tinggal menunggu waktu pengumuman saja.

“Tunggu, tunggu, tunggu, Inshaallah ada,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa belum ada pembicaraan terkait kabinet antara Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP).

Tak hanya soal kabinet, Dasco juga menyebutkan bahwa belum ada pembicaraan perihal sikap PDIP terhadap pemerintahan yang baru nanti.

“Khusus dengan PDIP ini belum ada pembicaraan-pembicaraan mengenai nama-nama yang akan masuk [kabinet] atau kemudian bagaimana nanti sikap PDIP terhadap pemerintahan yang baru secara resmi,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Sejauh ini, tambah Dasco, komunikasi-komunikasi yang berjalan antara Gerindra dengan PDIP dan partai koalisi lain hanya sebatas program atau pemenuhan yang nantinya ada di pemerintahan Prabowo.

Oleh sebab itu, Dasco meminta kepada seluruh pihak untuk sabar menunggu perkembangan yang ada dan fokus untuk pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

Karena nantinya, nama kabinet dan nama-nama menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran akan diumumkan secara langsung oleh Prabowo pada hari pelantikannya sebagai presiden.

“Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 [Oktober] nanti,” ujar dia.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi isu terkait masuknya PDIP ke dalam kabinet Prabowo Subianto.

Akan tetapi, Puan enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal hal tersebut oleh wartawan.

Putri Ketum PDI Megawati Soekarnoputri tersebut hanya meminta masyarakat menunggu saat waktunya tiba, yaitu pada 20 Oktober mendatang saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Nanti lihat pada waktunya,” tutur dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY secara tersirat mengatakan pihaknya tak merasa terganggu jika memang nantinya PDI Perjuangan (PDIP) bergabung dalam pemerintahan.

AHY menyebut bahwa pihaknya hanya ingin memberikan dukungan secara penuh kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tak hanya itu, dia juga menuturkan dirinya tidak memiliki perasaan tertentu kepada PDIP.

Dia juga menambahkan Demokrat akan berfokus dalam menjalankan peran apapun yang diberikan untuk mengawal pemerintahan baru nanti.

“Kalau saya sendiri tidak punya perasaan lain-lain karena kami hanya fokus pada upaya untuk menjalankan peran, apapun peran yang akan diberikan kepada kami Partai Demokrat untuk bisa mengawal pemerintahan lima tahun ke depan,” tuturnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (10/10/2024).

Maka dari itu, lanjut AHY, pihaknya menyerahkan semuanya kepada Prabowo selaku Presiden terpilih. Karena yang paling mengetahui ke depannya adalah Prabowo sendiri.

“Yang paling mengetahui ke depan ini seperti apa dan tentunya apa yang ingin dijalankan untuk mewujudkan visi Indonesia Maju seperti yang dikampanyekan oleh Bapak Prabowo, ya beliau [Prabowo] sendiri tentunya,” kata dia.

Menurut AHY, dunia politik itu serba dinamis, sehingga dirinya menekankan kemungkinan PDIP bergabung dalam pemerintahan tidak akan membuat pihaknya hilang fokus.

Hal ini karena, sejak awal komitmen Partai Demokrat adalah ingin berjuang bersama-sama.

“Alhamdulillah menang bersama-sama, dan setelah itu mengisi sekaligus menjalankan peran yang baik juga bersama-sama,” tandas Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto berharap pertemuan dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri segera terjadi. Pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu diyakini bakal mengubah dinamika politik Tanah Air.

"Mudah-mudahan sebelum pelantikan," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Merujuk jadwal Komisi Pemilihan Umum, pelantikan Prabowo sebagai presiden periode 2024-2029 akan digelar pada 20 Oktober 2024.

Keinginan untuk bertemu dengan Megawati itu disampaikan Prabowo usai menghadiri agenda pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD 2024-2019. Ia hadir berbarengan dengan Presiden Joko Widodo.

Di sisi lain, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga hadir dalam pelantikan anggota DPR mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu telah menunggu lama untuk bertemu dengan Megawati. "Prabowo sudah menunggu dua tahun, dua tahun," kata Hashim.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga telah menyampaikan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati sudah disusun. Muzani mengatakan hal tersebut seusai MPR bertemu dengan Megawati menyangkut pencabutan TAP XXXIII/MPRS/1967.

Sementara Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahkan mengatakan Gerindra bersama PDIP telah menentukan menu makanan yang akan dihidang dalam pertemuan. Adapun putri Megawati, Puan Maharani mengatakan pertemuan akan digelar di tempat yang asyik.

Tentukan Arah Pemerintahan

Pertemuan antara Prabowo dan Megawati ditunggu publik karena akan berdampak pada jalannya pemerintahan, Pakar Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat bahwa bila pertemuan kedua tokoh digelar sebelum pelantikan presiden akan memiliki nilai strategis yang lebih besar dibandingkan jika terjadi setelah pelantikan.

Menurut Ujang pertemuan sebelum pelantikan bisa menjadi penentu apakah PDIP akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Pertemuan itu juga sekaligus berpengaruh terhadap penyusunan kabinet.

"Pertemuan sebelum pelantikan ini jadi tonggak penting. Punya nilai dan makna besar dibandingkan setelah pelantikan, karena dapat menentukan arah PDIP untuk masuk koalisi atau tidak," kata Ujang melalui pesan suara WhatsApp pada Jumat (27/9).

Sebaliknya, jika pertemuan baru terjadi setelah pelantikan, tatap muka Prabowo-Mega dianggap tidak punya makna signifikan. Pertemuan setelah pelantikan menurut Uang tidak bisa dilihat sebagai kode kuat PDIP bergabung ke koalisi Prabowo dan menjadi oposisi.

Di sisi lain, Ujang berpendapat pertemuan Prabowo-Mega nantinya bisa memberikan dampak psikologis terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini karena hubungan Jokowi dengan Megawati cenderung tidak akur sejak pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Secara psikologis kalau pertemuan Prabowo-Megawati terjadi, yang tidak enak hanya Jokowi saja. Karena memang hubungannya tidak baik dengan Megawati," kata Ujang.

Sementara itu Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, beranggapan rencana agenda pertemuan Prabowo dan Megawati merupakan indikasi PDIP bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Arifki menilai masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo bakal menambah kekuatan politik pemerintah, terutama dalam politik parlemen.

Menurut Arifki, posisi PDIP sebagai pemenang pemilihan legislatif (Pileg) punya kekuatan dominan untuk menjadi oposisi kritis terhadap Prabowo nantinya. "PDIP pernah teruji sebagai oposisi yang kritis di era pemerintahan SBY. Tak menutup kemungkinan hal itu terjadi lagi di era Prabowo, jika PDIP memilih sikap sebagai oposisi total," kata Arifki melalui keterangan tertulis pada Jumat (27/9).

Arifki berpendapat pertemuan Prabowo-Megawati cenderung dapat terlaksana. Ini karena kedua tidak memiliki masalah pribadi. Selain itu, dua tokoh ketua partai politik ini pernah punya histori duet Mega-Pro di Pilpres 2009.

JAKARTA - BRICS yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan kembali akan memperluas keanggotaannya setelah sebelumnya menerima beberapa negara di Timur Tengah. Perluasan ini nampaknya mendorong Korea Utara untuk bergabung ke kelompok multinasional tersebut.

Dilansir dari Korea Times, delegasi Korea Utara yang dipimpin oleh Wakil Menteri Olahraga Kim Yong-gwon menghadiri pertemuan BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada Juni 2024 lalu.

Sebelumnya, Korea Utara dikenal sebagai negara yang sangat tertutup dengan dunia luar. Sekutu-sekutu mereka juga hanyalah negara-negara anti barat seperti Rusia dan China.

Keputusan untuk berpartisipasi dalam acara BRICS mencerminkan semakin eratnya hubungan Korea Utara dengan tatanan global yang dipimpin Rusia.

Cho Han-bum, peneliti senior di Institut Penyatuan Nasional Korea yang dikelola negara, mengatakan langkah-langkah ini mencerminkan strategi yang lebih luas dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Saat ini BRICS memiliki total 10 anggota setelah Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, bergabung pada tahun 2023 lalu. Sehingga bisa saja Korea Utara nanti menjadi negara yang terbuka untuk koalisinya di kelompok multinasional INI.

2. Membangun Dinamika Ekonomi dan Keamanan Baru

Meskipun acara BRICS ini tidak khusus untuk masalah keamanan, partisipasi Korea Utara sendiri mungkin merupakan langkah awal yang signifikan.

Karena Pyongyang dan Moskow, selama setahun terakhir telah mengindikasikan bahwa mereka akan bekerja sama di tingkat regional dan internasional untuk membangun dinamika keamanan baru.

Dikutip dari 38 North, Perjanjian baru DPRK-Rusia yang ditandatangani pada bulan Juni 2024 juga mencakup ketentuan tentang kerja sama kedua negara secara regional dan internasional.

Selain itu, diskusi dalam BRICS tentang pengenalan mata uang baru untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dapat menarik bagi Korea Utara, karena dapat membantu rezim tersebut menghindari sanksi ekonomi.

3. Koalisi Anti-Barat Semakin Kuat

Lim Eul-chul, pakar Korea Utara di Institut Timur Jauh Universitas Kyungnam, menyoroti hubungan Korea Utara dengan China sebagai faktor utama yang memengaruhi potensi keanggotaannya dalam blok anti-AS.

"Meskipun saya tidak akan sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan Korea Utara bergabung dengan BRICS atau Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di masa mendatang, hal itu tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Pengaruh Tiongkok sangat penting dalam keputusan ini, tetapi hubungan antara Beijing dan Pyongyang saat ini sedang tegang," kata Lim.

Jika Korea Utara akhirnya bergabung dengan kelompok multilateral yang dipimpin Rusia, ini akan semakin memperkuat BRICS sebagai blok anti-Barat, kata profesor itu.

Seperti yang diketahui jika BRICS saat ini memang didominasi oleh negara-negara anti barat seperti China, Rusia, dan Iran.

Bisnis com, JAKARTA--PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan yang dianut oleh Indonesia tidak pernah mengenal istilah koalisi.

Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga mengemukakan selama ini PDIP juga tidak pernah mengenal terminologi oposisi pemerintahan dalam konteks kenegaraan.

"Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Betul, ya, Bung Ronny, yang paham hukum ini. Tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi," tuturnya di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Dia hanya mengatakan bahwa selama ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri dan Prabowo Subianto tidak memiliki masalah apapun.

Bahkan, menurutnya hubungan Megawati Soekarnoputeri dan Prabowo Subianto kini semakin mesra dan dekat, meskipun waktu Pilpres 2024 sempat berbeda pilihan.

"Kalau secara pribadi, saya tahu persis Ibu Ketua Umum dengan Pak Prabowo itu kan sangat dekat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat memberikan pandangannya terkait dengan rencana bergabung ke dalam koalisi pemerintah Prabowo Subianto.

Kendati lebih menyerahkan kepada Ketua DPP PDIP, Puan Maharani untuk berkomentar lebih lanjut terkait dengan rencana itu, Djarot memandang wacana pertemuan antara Prabowo-Megawati bisa berdampak baik untuk masa depan Indonesia.

“Kalau untuk bicara masalah tantangan masa depan bangsa ini bagus. Pertemuan silaturahmi antara tokoh-tokoh bangsa antara Prabowo dengan Megawati,” tutur Djarotketika ditemui seusai Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Namun demikian, dia enggan menanggapi jika pertemuan ini membuat PDIP bergabung ke pemerintahan. Namun, menurutnya dalam politik seluruh kemungkinan bisa saja terjadi.

“Itu nanti. Kita akan pikirkan semuanya masih memungkinkan pasti ya. Dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin,” ujarnya.

Senada dengan Djarot, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menuturkan bukan tak mungkin PDIP akan ikut bergabung dengan pemerintahan Prabowo mendatang.

“Ya inshaallah, tidak ada yang tidak mungkin,” tutur Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Lebih lanjut, Puan juga mengungkapkan PDIP terus berkomunikasi dengan Prabowo seusai Pemilu 2024 kemarin.

“Selalu berkomunikasi dari sejak selesai Pemilu selalu berkomunikasi,” kata putri Megawati Soekarnoputri tersebut.