Jakarta: Indeks Harga Konsumen atau yang biasanya dikenal dengan IHK adalah sebuah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

IKH adalah

Melansir laman Pluang, IHK adalah indikator ekonomi yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga selama periode tertentu.

IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi atau deflasi dalam suatu negara. Fungsi dan Kegunaan IHK biasanya digunakan untuk mengukur perubahan harga, indikator inflasi, penyesuaian upah dan tunjangan, pengambilan keputusan ekonomi, dan deflator untuk indikator ekonomi lainnya.

IHK juga berfungsi sebagai deflator untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), dengan menyesuaikan nilai nominal untuk menghilangkan efek inflasi.

Baca juga: Jenis Inflasi, Dampak, dan Cara Mengatasinya

Tujuan perumusan IHK

Tujuan perumusan IHK sangat penting dalam konteks ekonomi, karena IHK berfungsi sebagai alat untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari perumusan IHK yang wajib kamu ketahui.

1. Mengukur perubahan harga

IHK dirumuskan untuk mengetahui rata-rata perubahan harga dari sekelompok barang dan jasa yang umumnya dikonsumsi oleh rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana biaya hidup berubah dari waktu ke waktu.

2. Indikator inflasi

IHK digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat inflasi dan deflasi. Perubahan IHK mencerminkan apakah harga barang dan jasa mengalami kenaikan (inflasi) atau penurunan (deflasi), yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

3. Dasar penyesuaian upah dan tunjangan

IHK berfungsi sebagai pertimbangan untuk menyesuaikan upah, gaji pegawai, dan tunjangan pensiun. Banyak kontrak kerja yang mengaitkan kenaikan gaji dengan perubahan IHK, sehingga membantu menjaga daya beli pekerja.

Baca juga: Deflasi: Pengertian, Jenis, dan Dampaknya

4. Perencanaan kebijakan ekonomi

Pemerintah dan lembaga terkait menggunakan IHK untuk merumuskan kebijakan fiskal dan moneter. Data IHK membantu dalam menentukan target inflasi serta dalam perencanaan anggaran negara.

5. Indikator dini untuk keputusan ekonomi

IHK juga berfungsi sebagai indikator dini bagi pelaku ekonomi, seperti bank dan investor, untuk membuat keputusan terkait suku bunga, investasi, dan strategi bisnis lainnya berdasarkan tren harga yang teramati.

6. Deflator untuk indikator ekonomi lainnya

IHK sering digunakan sebagai deflator untuk menghitung nilai riil dari indikator ekonomi lainnya, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, perumusan IHK memiliki berbagai tujuan yang saling terkait dan sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi baik di tingkat makro maupun mikro.

Cara menghitung IHK

Untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK), dapat kamu lakukan dengan cara yang cukup sederhana. Kamu hanya cukup membagi harga satu barang saat ini dengan harga dasar pada periode sebelumnya. lalu dikalikan 100.

Misalnya kamu membeli sebuah barang pada 2023 dengan harga Rp10 ribu per unit. Sementara itu harga barang yang sama pada 2018 Rp8.000 per unit. Maka indeks harga pada 2023 sebesar 125.

Berikut ini adalah salah satu rumus yang sering digunakan oleh BPS: (Ridini Batmaro)


Ilustrasi. dok Pluang


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta -

Produsen roda dua asal Indonesia, Savart menguji ketahanan motor listrik Savart S-1P sejauh 3.000 km! Tunggangan ramah lingkungan tersebut melintas dari Pulau Jawa ke Pulau Bali.

Uji ketahanan itu berlangsung mulai 24 Oktober hingga 5 November 2024. Rute yang dipilih terbilang berat, yakni Depok, Sukabumi, Garut, Kebumen, Pacitan, Blitar, Lumajang, Banyuwangi dan berakhir di Bali.

Perjalanan tersebut menggunakan dua unit motor listrik Savart S-1P. Hasilnya, meski perjalanannya cukup berat, tunggangan tersebut mampu finis di pemberhentian terakhir.

"Uji ketahanan ini bukan hanya untuk melihat sejauh mana Savart S-1P dapat bertahan, tetapi juga menunjukkan kekuatan produksi kami," ujar Garry S. P. Taifan selaku Chief Operating Officer (COO) Savart Motors melalui keterangan resmi, Kamis (7/11).

"Motor ini dibangun dengan standar manufaktur tinggi untuk menghadapi kondisi ekstrem. Hasil uji ini membuktikan bahwa kami siap menghadapi tantangan mobilitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam berbagai medan," tambahnya.

Motor listrik Savart. Foto: Doc. Savart.

Savart S-1P merupakan motor listrik yang dirakit secara lokal di Jetis, Mojokerto, Jawa Timur. Kendaraan tersebut mengusung desain skuter matik dengan dimensi bongsor.

Savart S-1P menggunakan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 19 dk. Kecepatan maksimumnya diklaim mencapai 120 km/jam dengan tiga mode berkendara.

Baterainya NCM 4,7 kwh dengan jarak tempuh 100-110 km! Sementara untuk mengecasnya dari nol ke 100 persen memerlukan waktu 4-5 jam. Savart S-1P dibanderol mulai dari Rp 56 juta dengan status on the road Jakarta.

Motor listrik Savart. Foto: Doc. Savart.

Di kesempatan yang sama, Savart Motors juga mengumumkan kemitraan dengan Planet Ban. Konsumen motor listrik tersebut kini dapat mengakses layanan pemeliharaan kendaraan di delapan toko Planet Ban di Jakarta selama fase pertama komersialisasi.

"Motor listrik Savart dirancang dengan mempertimbangkan pemeliharaan dan ketahanan jangka panjang, yang sangat sesuai dengan visi kami di Planet Ban. Sebagai mitra purna jual resmi Savart, kami antusias memberikan layanan yang menjamin kendaraan tetap optimal di jalan," kata Wisnu Satriya selaku Chief Innovation Officer Planet Ban.

(sfn/dry)

Jakarta -

Wuling Motors memberikan jaminan harga jual kembali mobil-mobil SUV-nya tetap tinggi. Wuling memberikan jaminan harga bekas dua mobil SUV-nya yaitu Wuling Almaz dan Wuling Alvez tetap stabil.

Wuling membuat terobosan dengan memperkenalkan program "Berani Lebih Bersama Wuling SUV" untuk konsumen Wuling New Almaz RS dan Wuling Alvez. Program ini menawarkan berbagai keuntungan, mulai dari Resale Value Guarantee atau jaminan nilai jual sebesar 70% di tahun ketiga, gratis biaya jasa perawatan, serta garansi seumur hidup untuk komponen inti HEV (Hybrid Electric Vehicle) bagi kendaraan Wuling Hybrid.

"Kami ingin konsumen merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam memiliki kendaraan SUV Wuling, dengan jaminan nilai jual kembali yang tinggi serta berbagai layanan purnajual yang menguntungkan. Dengan peluncuran program ini, kami berharap dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun kepercayaan yang semakin kuat terhadap brand Wuling," papar Ricky Christian, Marketing Operation Director Wuling Motors, dalam siaran persnya.

Dalam program Resale Value Guarantee sebesar 70 persen, Wuling menjamin bahwa pemilik Wuling Almaz RS dan Alvez bisa mendapatkan kembali 70 persen dari harga pembelian saat menjual kembali mobilnya pada tahun ketiga. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk melakukan perawatan rutin di bengkel resmi Wuling dan tidak adanya modifikasi pada kendaraan. Ada juga program gratis biaya jasa perawatan gratis hingga 8 tahun atau 100.000 km guna memastikan bahwa kendaraan selalu dalam kondisi terbaik tanpa tambahan biaya perawatan selama periode tersebut.

Wuling menghadirkan garansi seumur hidup untuk komponen inti pada kendaraan Hybrid Electric Vehicle. Komponen inti itu mencakup drive motor, power battery, dan motor control unit. Dengan adanya garansi ini, Wuling menjamin keandalan kendaraan hybrid untuk jangka panjang dan memberikan rasa tenang serta aman kepada para pemilik Wuling New Almaz RS Hybrid.

"Garansi seumur hidup untuk komponen inti HEV merupakan layanan purnajual kami yang memberikan konsumen pengalaman berkendara menggunakan teknologi hybrid dengan rasa tenang. Kami percaya bahwa komitmen ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam memilih Wuling sebagai kendaraan pilihan yang berinovasi di segmen new energy vehicle," kata Maulana Hakim, selaku Aftersales Director Wuling Motors.

(rgr/dry)

Jakarta -

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus terjadi setiap tahun terbukti tidak efektif dalam menekan jumlah perokok di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan walaupun cukai rokok mengalami kenaikan yang tinggi, para perokok tidak berhenti merokok, tetapi malah beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah bahkan ke rokok ilegal.

Situasi ini juga tercermin dari tingginya angka peredaran rokok ilegal, yang kini pengawasan dan penindakannya tengah digencarkan oleh pemerintah.

Di tahun 2022, Bea Cukai mengamankan 12,43 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp9,42 miliar. Angka ini meningkat pada 2023 menjadi 13,09 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp12,71 miliar. Sementara, hingga September 2024, terdapat 13,69 juta batang rokok ilegal yang telah diamankan oleh Bea Cukai.

Menanggapi hal tersebut, Hasil Kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menyebutkan bahwa kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi merupakan salah satu pemicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal.

Menurut Direktur PPKE UB, Candra Fajri Ananda, ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok. Konsumen rokok golongan I, yang lebih sensitif terhadap harga, beralih ke rokok golongan II dan III yang lebih murah saat tarif cukai dinaikkan, tanpa mengurangi total jumlah rokok yang dikonsumsi.

"Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri tembakau, di mana penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan I sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan CHT," ujar Candra.

Candra menjelaskan ketika harga rokok golongan I naik akibat kenaikan cukai, banyak konsumen yang memilih rokok dari golongan yang lebih murah (downtrading). Hal ini tidak mengurangi konsumsi, namun justru mendorong pergeseran preferensi konsumen. Selain itu, kebijakan cukai yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang terhitung double digit, juga disebut telah mencapai titik optimum, di mana kenaikan lebih lanjut tidak lagi efektif menurunkan konsumsi.

"Konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal atau produk dengan harga lebih murah (downtrading). Hal ini tidak hanya mengurangi volume produksi rokok legal tetapi juga berpotensi menurunkan penerimaan negara dari CHT," tambahnya.

Laporan PPKE UB tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen konsumen rokok di Indonesia mengaku pernah membeli rokok tanpa pita cukai. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai selama ini telah memperburuk situasi. "Ini menjadi indikasi bahwa kebijakan cukai yang terlalu ketat dapat memperparah peredaran rokok ilegal dan menimbulkan kerugian bagi negara," jelas Candra.

Pendapat serupa diutarakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Novat Pugo Sambodo. Menurutnya, kebijakan kenaikan cukai rokok yang tinggi beberapa tahun belakangan justru mendorong downtrading di kalangan konsumen, di mana mereka beralih ke produk rokok yang lebih murah, termasuk rokok ilegal. "Kebanyakan produk yang dikonsumsi masyarakat bawah pada rokok bersifat inelastis. Tidak mengapa turun kualitas, yang terpenting tetap merokok," ujarnya.

Novat menilai bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif CHT serta melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) pada tahun 2025 merupakan langkah yang tepat dalam merespons tren downtrading yang semakin marak. Menurutnya, fenomena downtrading ini terlihat dari penurunan produksi rokok golongan I yang terkena cukai lebih tinggi di mana terjadi penurunan produksi sebesar 14%. Sebaliknya, rokok golongan II dan III, yang lebih terjangkau, mengalami peningkatan produksi masing-masing sebesar 11,6% dan 28,2%.

"Keputusan untuk tidak menaikkan CHT dan melakukan penyesuaian HJE di tahun 2025 merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tren downtrading dan menjaga stabilitas harga, sehingga diharapkan dapat menahan laju perpindahan konsumen ke rokok dengan harga yang lebih rendah," imbuhnya.

Novat memperingatkan bahwa kenaikan tarif CHT yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan masalah baru. "Kondisi ini pada titik tertentu akan mengakibatkan kebanyakan konsumen dengan karakteristik tersebut justru mencari cara agar tetap merokok walau ilegal," tambahnya. Ia menjelaskan bahwa semakin banyaknya rokok ilegal akan mengakibatkan penerimaan cukai yang tidak mencapai target.

Novat menegaskan bahwa pergeseran ini berpotensi mengurangi penerimaan cukai negara, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. "Ini malah membuat transaksinya tidak tercatat dan tidak bisa kita monitor. Dan juga penerimaan cukai kita bahkan malah berkurang," tutupnya.

Selain itu, Novat juga menyoroti pentingnya regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi industri tembakau dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah sebaiknya segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru untuk memberikan kepastian usaha. "Dengan adanya kepastian ini, industri hasil tembakau diharapkan bisa melakukan perencanaan jangka panjang, berinvestasi, serta menjaga daya saing," tutupnya.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) meyakini rencana perpanjangan diskon PPN DTP hingga 2025 bakal mengerek kinerja penjualan perusahaan dengan potensi nilai mencapai Rp1 triliun.

Direktur Summarecon Lydia Tjio mengatakan rencana pemerintah untuk memperpanjang insentif PPN DTP hingga tahun depan diyakini memiliki dampak positif, baik untuk konsumen maupun pelaku bisnis properti.

Menurutnya, kebijakan itu berpotensi meningkatkan minat konsumen yang belum sempat memanfaatkan insentif PPN DTP pada 2024. Saat bersamaan, pengembang properti juga akan meraih kenaikan penjualan dari produk yang sesuai kriteria insentif.

“Potensial produk SMRA yang sesuai dengan ketentuan PPN DTP pada 2025 diharapkan dapat meningkatkan penjualan sekitar Rp1 triliun untuk 9 kawasan pengembangan kami yang ada saat ini,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, Lydia menuturkan bahwa perseroan tidak menutup kemungkinan untuk mempercepat proyek yang sejauh ini sedang berjalan. Artinya, ruang kenaikan penjualan SMRA masih terbuka seiring penyelesaian proyek ke depan.

Dia memandang sektor properti juga berpeluang menguat seturut dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai di atas 5% pada 2024.

“Mengingat kebutuhan terhadap hunian merupakan prioritas, serta sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Lydia.

Sebagaimana diketahui, kabar perpanjangan diskon PPN DTP disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir dan siap diperpanjang hingga 2025, antara lain PPN DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), kendaraan berbasis listrik, serta insentif untuk properti atau perumahan.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa saat ini pergerakan harga saham properti secara rata-rata mengalami fase bearish.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa rencana pemerintah untuk memperpanjang insentif PPN DTP hingga 2025 akan menjadi katalis positif dan diperkirakan mampu mengerek kinerja marketing sales atau prapenjualan dari emiten properti.

“Jadi, ini akan menciptakan tren pertumbuhan yang positif dalam hal marketing sales secara berkesinambungan bagi emiten properti,” tutur Nafan.

___________________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 332.590 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 26.881 pengaduan, sejak 1 Januari 2024 hingga 28 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan dari 26.881 pengaduan tersebut, sebanyak 9.412 berasal dari sektor perbankan, 10.215 berasal dari industri financial technology, 5.731 berasal dari industri perusahaan pembiayaan.

"Selain itu, 1.162 berasal dari industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Friderica menambahkan bahwa OJK telah menerima pengaduan entitas ilegal sebanyak 13.860 sampai 28 Oktober 2024.

"Pengaduan itu meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 13.020 dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 840," ujarnya.

Friderica juga menerangkan sejak 2017 hingga Oktober 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir total entitas ilegal sebanyak 10.891. Berdasarkan data secara total, OJK paling banyak menghentikan atau memblokir pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 9.180, disusul investasi ilegal sebanyak 1.460.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 13 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, pergadaian, dan fintech peer to peer lending hingga Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut sanksi itu diberikan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi terkait iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

"Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK telah mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat," ungkapnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Friderica menerangkan OJK telah mengenakan sanksi denda kepada 6 PUJK per Oktober 2024 atas hasil pengawasan langsung atau tidak langsung.

Denda itu dikenakan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk atau layanan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sejak Januari 2024 hingga 28 Oktober 2024, terdapat 202 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan.

"Adapun total penggantian sebesar Rp 193,29 miliar," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resmi RDK OJK, Jumat (1/11).

Friderica menyebut sanksi penggantian kerugian konsumen itu dalam rangka penegakkan ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Selain itu, Friderica menyampaikan pada periode Januari hingga 28 Oktober 2024, OJK telah memberikan sanksi berupa 238 Surat Peringatan Tertulis kepada 165 PUJK, 6 Surat Perintah kepada 6 PUJK, dan 47 Sanksi Denda kepada 47 PUJK.

Sementara itu, Friderica menyebut OJK telah mengenakan sanksi administratif keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJK per September 2024. Secara rinci, Friderica menerangkan dari 71 PUJK, OJK telah memberikan sanksi administratif berupa denda terhadap 55 PUJK dan peringatan tertulis terhadap 16 PUJK.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda Rp 2,7 miliar kepada 2 manajer investasi dan 2 pihak pelanggar di pasar modal.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari), yang mewakili Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi.

"Sejak 25 September sampai Oktober 2024, OJK telah mengenakan sanksi berupa denda total Rp 2,7 miliar kepada 2 pihak dan 2 manajer investasi," kata Kiki dalam konferesi pers, Jumat (1/11/2024).

Pengawasan terhadap pelanggaran di pasar modal memang terus dilakukan. OJK tidak akan segan-segan memberikan sanksi mulai dari administrasi hingga denda jika ada pihak hingga perusahaan efek yang melakukan pelanggaran di pasar modal.

Sebelumnya saja, OJK telah melakukan sanksi administrasi kepada manajer investasi, perusahaan efek hingga emiten nakal di pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan sanksi untuk manajer investasi yang nakal itu ditujukan kepada PT IndoSterling Aset Manajemen. OJK telah mencabut izin usahanya.

"Di bidang pasar modal pada bulan Agustus 2024 OJK antara lain telah mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin us

(ada/hns)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perhimpunan dana dari penawaran umum pasar modal Indonesia telah mencapai Rp 159,19 triliun. Kemudian sebesar Rp 4,66 triliun di antaranya adalah penggalangan dari penawaran saham di pasar modal.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari), yang mewakili Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi.

"Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren positif tercatat nilai penawaran umum Rp 159,19 triliun, di mana Rp 4,66 triliun di antaranya merupakan fund raising dari 30 emiten baru," kata Kiki dalam konferensi pers, Jumat (1/11/2024).

Selain itu, perhimpunan dana dari Securities crowdfunding (SCF) hingga 25 Oktober 2024 telah ada 17 penyelenggara yang mendapatkan izin dari OJK. Selain itu juga tercatat 650 penerbit efek.

"Ada 166.515 pemodal dan total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi mencapai Rp 1,26 triliun," terang dia.

Kemudian perkembangan bursa karbon, Kiki mengatakan setelah diluncurkan hingga 29 Oktober telah ada 90 perusahaan yang mendapatkan izin.

"Dengan total volume sebesar 614.454 ton CO2, dengan akumulasi nilai Rp 37,09 miliar," pungkasnya.

(hns/hns)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menemukan dan menghentikan 2.742 aktivitas entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan penawaran investasi ilegal. Angka itu merupakan akumulasi yang dilakukan sejak tahun.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari).

"Kami juga telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjol ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal," kata dia dalam konferesi pers virtual, Jumat (1/11/2024).

OJK juga menerima pengaduan 332.590 permintaan layanan melalui aplikasi portal perlidungan konsumen (APPK), temasuk 26.881 pengaduan. Kemudian, dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, OJK menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal.

"Total tersebut 13.020 pengaduan pinjol ilegal, 880 terkait investasi ilegal," terangnya.

Dalam rangka penegakkan dan perlindungan konsumen, OJK memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Pada periode Januari- 28 Oktober 2024, OJK melayangkan 238 surat peringatan kepada 165 PUJK, 6 surat perintah kepada 6 PUJK, 47 surat sanksi denda kepada 47 PUJK.

"Selain itu ada 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.800 pengaduan dengan kerugian Rp 193,29 miliar,"pungkasnya.

(ada/hns)

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada sepanjang Oktober terjadi inflasi sebesar 0,08% (month to month). Sementara secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 1,71%. Sedangkan secara tahun berjalan, Indonesia tercatat telah mengalami inflasi sebesar 0,82%.

Demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (1/11/2024).

"Pada Oktober 2024 terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024." katanya.

Adapun inflasi Oktober disumbangkan secara dominan oleh komoditas emas perhiasan. Hal ini mengacu pada kenaikan harga emas pada komoditas pasar internasional yang juga tercermin pada pasar dalam negeri.

"Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94% dan memberikan andil inflasi sebesar 0, 06%." jelas Amalia.

Sebanyak 28 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sisanya deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,65%. Sementara deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara sebesar 1,05%.

Sebelumnya diketahui Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan terakhir. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga, terutama penurunan pada harga pangan.

(ada/eds)