IDXChannel - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pemerintah telah menyiapkan 10 lokasi di Papua sebagai tujuan para transmigran.

Secara rinci, 10 lokasi tersebut berada di Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Wondama 2 wilayah, Kota Manokwari, Kabupaten Fakfak 2 wilayah, Jayapura, Kabupaten Keerom, dan 2 wilayah di Merauke.

"Visi besar bapak Presiden soal transmigrasi ada 2, pertama kesejahteraan, kedua kesatuan. Ini ibarat 2 sisi mata uang yang tidak boleh terpisahkan. Harus menjadi satu," kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Rabu (7/11/2024).

Pada kesempatan itu, Iftitah menegaskan program transmigrasi era Prabowo berbeda dari era Soeharto. Perbedaan ini terletak dari skema pengiriman transmigran.

Jika pada era Soeharto pemerintah mengirim langsung penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, transmigrasi era Prabowo lebih menunggu permintaan kebutuhan SDM dari Pemerintah Daerah wilayah tujuan transmigrasi.

"Itu sudah tidak seperti zaman orde baru lagi, jadi harus ada KSAD (kerja sama antar daerah), jadi Pemda setempat menyediakan lahan, kemudian meminta kepada Pemda yang akan mengirim transmigran," kata Iftitah.

Menurutnya, permintaan ini berkaitan dengan kebutuhan SDM di sektor industri. Sehingga para transmigran yang akan dikirim nantinya akan dibekali keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah tujuan.

"Ada 3 yang akan kita lengkapi, pertama pengetahuannya, karakternya, dan keterampilannya, itu yang akan dilengkapi (calon transmigran)," tutur Iftitah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan program transmigrasi khusus di Papua akan mengutamakan perpindahan penduduk lokal.

"Membaca transmigrasi hari ini harus utuh dalam konteks ruang dan waktu. Jadi tidak berorientasi pada konsep pemindahan penduduk dari Jawa misalnya ke Papua. Tapi lebih diarahkan pada bagaimana memobilisasi masyarakat yang ada di wilayah tersebut," kata AHY.

"Tidak hanya antar pulau, tapi bisa juga di pulau yang sama, tetapi kita bisa mendistribusikan pendudukan. Harapannya bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di sebuah daerah," tuturnya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bakal kembali menghidupkan program transmigrasi dalam waktu dekat. Bahkan, disebutkan bahwa para transmigran bakal dibekali insentif lahan mencapai dua hektare.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana mengaku bahwa pihaknya mendukung penuh keputusan pemerintah menghidupkan kembali program tersebut.

Dia menjelaskan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi mengenai pemetaan wilayah dan lokasi transmigrasi ke depan.

“Nanti kita akan percepat lokasinya di mana, akan kita percepat. Kalau program ini kan [semula] bagian dari reforma juga, transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera,” kata Suyus saat ditemui di Hotel Mandarin oriental, Kamis (24/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Suyus mengaku masih menunggu arahan lanjutan dari Menteri Transmigrasi, yakni Muhammad Iftitah Sulaiman untuk proses penyediaan hingga legalisasi lahan bagi para transmigran.

Akan tetapi, Suyus memastikan pihaknya telah siap melaksanakan hal tersebut. Bahkan, dirinya menyebut telah memiliki tim khusus yang dibentuk.

“Jadi kita menunggu nanti dari Pak Iftitah lokasinya di mana, kita akan turunkan tim segera jadi timnya banyak sudah siap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Iftitah Sulaiman mengaku siap memberangkatkan sebanyak 121 kepala keluarga (KK) ke wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada tahun ini.

Iftitah menyebut proses transmigrasi itu paling cepat bakal mulai dilaksanakan pada kuartal IV/2024 atau tepatnya di bulan November 2024. Nantinya, masing-masing KK tersebut bakal dibekali lahan seluas 2 juta hektare.

“Yang saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November,” kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menurunkan tim untuk mengurusi persoalan lahan bagi para transmigran yang diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK) ini akan diterbangkan bulan depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya pun akan menerjunkan tim untuk mengurus hal tersebut.

"Kalau program itu kan bagian dari Perumahan juga. Transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera. Jadi programnya berjalan sudah lama sekali. Jadi kita nunggu nanti dari Pak Iftitah, dari Menteri Transmigrasi lokasinya dimana. Kita akan turunkan tim segera," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan transmigrasi merupakan bagian dari reforma agraria. Terkait lokasi lahan, Suyus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi.

"Nanti lokasinya di mana kita akan percepat. Kalau program itu kan bagian dari perumahan juga, transmigrasi itu bagian dari Reforma Agraria yang harus kita selesaikan segera," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaeman Suryanagara mengatakan para transmigran di Poso akan difokuskan untuk membudidayakan produk durian montong. Hal itu juga merupakan salah satu program keberlanjutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di era pemerintahan Jokowi.

"Sudah disiapkan sekitar 121 kepala keluarga yang akan diberangkatkan ke Poso. Nah, di Poso itu dan beberapa lokasi lainnya. Tapi saya tadi menangkap bahwa di Poso itu, para transmigran itu menanam durian montong," kata Iftitah di kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri TransmigrasiIftitah Sulaiman mengaku siap memberangkatkan sebanyak 121 kepala keluarga (KK) ke wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada tahun ini.

Iftitah menyebut proses transmigrasi itu paling cepat bakal mulai dilaksanakan pada kuartal IV/2024 atau tepatnya di bulan November 2024.

“Yang saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November,” kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Iftitah melanjutkan, nantinya para transmigran tersebut bakal disediakan lahan untuk dapat ditanami durian montong yang dapat menjadi mata pencarian 121 KK tersebut.

Pasalnya, tambah Iftitah durian montong tersebut merupakan salah satu komoditas yang gencar diekspor. Dengan demikian, diharapkan hal itu bakal menumbuhkan titik-titik perekonomian baru di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Danton Ginting Munthe, menuturkan bahwa nantinya setiap KK tersebut bakal dibekali dengan lahan seluas 2 hektare.

Di samping itu, pemerintah juga bakal memberikan pelatihan – pelatihan khusus bagi para transmigran. Kemudian pemerintah juga bakal memberikan perbekalan, selama para transmigran tinggal di lokasi transmigrasi, khususnya jaminan hidup selama 1 tahun.

“Untuk warga transmigran, kita memberikan bantuan rumah, lahan untuk tanaman panganan kering itu, 2 hektar per kepala keluarga,” tambahnya.

Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa pihaknya juga saat ini masih merumuskan pemberian insentif lain kepada masyarakat yang nantinya bakal di-transmigrasi.

AHY menegaskan, hal itu menjadi komponen utama yang perlu diperhatikan guna menimbulkan keinginan masyarakat untuk dapat menjalankan program transmigrasi ke depan.

“Harus ada insentif yang baik. Dalam arti kenapa masyarakat kemudian bisa bersemangat untuk pindah ke suatu lokasi yang jauh dari tempat tinggal atau kampung halamannya karena ada harapan baru,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Muhammad Iftitah Sulaiman menyoroti pagu anggaran tahun 2025 kementeriannya sebesar Rp92 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang diterima Kementerian Transmigrasi era Orde Baru (Orba) yang tembus Rp5,4 triliun.

"Pada saat dulu, zaman waktu Orde Baru itu kementerian transmigrasi anggarannya itu sampai mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp5,4 triliun," jelas Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan, apabila anggaran pagu Kementerian Transmigrasi era Orde Baru tersebut dikonversi dengan nilai rupiah saat ini, maka nilainya berkisar Rp37,5 triliun.

Sementara itu pada tahun ini, anggaran Kementerian Transmigrasi mencapai Rp192 miliar. Dengan demikian, Iftitah menyebut anggaran TA 2025 disebut tak dapat signifikan mendorong program transmigrasi.

"Beda dengan pada tahun 1995 dulu, itu memberangkatkan sekitar hampir 50.000 kepala keluarga," tambahnya.

Padahal, tambah Ifititah, berdasarkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan, maka diperlukan peran para transmigran.

"Bahkan Pak Prabowo juga bertekad, untuk [mewujudkan] ketahanan pangan, sampai dengan paling telat 4 tahun ke depan, maka para transmigran ini, juga menjadi penopang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Muhammad Iftitah Sulaiman menyoroti pagu anggaran tahun 2025 kementeriannya sebesar Rp92 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang diterima Kementerian Transmigrasi era Orde Baru (Orba) yang tembus Rp5,4 triliun.

"Pada saat dulu, zaman waktu Orde Baru itu kementerian transmigrasi anggarannya itu sampai mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp5,4 triliun," jelas Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan, apabila anggaran pagu Kementerian Transmigrasi era Orde Baru tersebut dikonversi dengan nilai rupiah saat ini, maka nilainya berkisar Rp37,5 triliun.

Sementara itu pada tahun ini, anggaran Kementerian Transmigrasi mencapai Rp192 miliar. Dengan demikian, Iftitah menyebut anggaran TA 2025 disebut tak dapat signifikan mendorong program transmigrasi.

"Beda dengan pada tahun 1995 dulu, itu memberangkatkan sekitar hampir 50.000 kepala keluarga," tambahnya.

Padahal, tambah Ifititah, berdasarkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan, maka diperlukan peran para transmigran.

"Bahkan Pak Prabowo juga bertekad, untuk [mewujudkan] ketahanan pangan, sampai dengan paling telat 4 tahun ke depan, maka para transmigran ini, juga menjadi penopang," pungkasnya.

Kementerian Transmigrasi mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 92 miliar. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara anggaran ini sangat kecil.

Bahkan, sang Menteri membandingkannya dengan era orde baru.

"Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun," kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans).

Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangatlah kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluk kepala keluarga untuk bermigrasi.

"Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga," ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan.

"Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar," ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan.

Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempersiapkan pemberian insentif untuk para transmigran yang bersedia dipindahkan ke wilayah lain. Hal ini menjadi salah satu tugas penting dari Kementerian Transmigrasi dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan.

AHY mengatakan, Kementerian Transmigrasi masuk ke dalam lingkup pengawasan Kemenko Infrastruktur karena peran strategisnya dalam mendukung pemerataan ekonomi dan pembangunan. Ia menargetkan, akan dibentuk sejumlah program-program transmigrasi, khususnya untuk migrasi ke wilayah timur Indonesia.

"Kementerian Transmigrasi ini bisa membantu mempercepat pembangunan ekonomi di sejumlah kawasan, termasuk di antaranya kawasan Indonesia Timur, agar bisa direncanakan dan dijalankan program-program transmigrasi," kata AHY, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

AHY berharap kehadiran Kementerian Transmigrasi ini dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah juga bisa menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat apa yang sudah ada.

Adapun kementerian ini dihidupkan kembali dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto.

Keberadaan kementerian ini selaras dengan visi misi Prabowo untuk menggeber pemerataan pembangunan di Indonesia. AHY bilang, banyak daerah-daerah di Indonesia yang sebetulnya potensial namun sulit berkembang.

Kolaborasi antara kementerian-kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur harapannya bisa membantu mengatasi masalah itu.

"Kita harapkan kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, termasuk Perhubungan, ATR/BPN, bisa mempercepat proses transmigrasi sehingga orang yakin berpindah tempat itu. Bukan hanya mengembara tanpa tujuan tetapi justru ada kejelasan, ada kepastian karena disiapkan infrastruktur yang mendukung bukan hanya kehidupan tapi juga pekerjaan dan produktivitasnya," kata AHY.

Menurutnya, transmigran adalah patriot karena memang harus ada keinginan dan kesadaran bahwa berpindah ke suatu daerah bukan hanya dibutuhkan secara fisik, namun juga secara skills untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu daerah. Karenanya, pihaknya akan berfokus pada peningkatan keterampilan transmigran melalui sejumlah program Pendidikan, pelatihan, hingga pendampingan.

Diberi Insentif Rumah hingga Lahan

Selain itu, pihaknya juga akan menggelontorkan insentif bagi masyarakat yang bersedia ikut program transmigrasi. Pembangunan infrastruktur juga akan digenjot dengan mengintegrasikan Kawasan transmigrasi dengan sentra-sentra ekonomi, jangan sampai terisolasi.

"Harus ada insentif yang baik dalam arti kenapa masyarakat bisa bersemangat untuk pindah ke suatu lokasi yang jauh dari tempat tinggal atau kampung halamannya karena ada harapan baru. Membangun harapan itu adalah tugas negara, tugas pemerintah termasuk kementerian transmigrasi.Tentu jika ada mata pencaharian atau lapangan pekerjaan sekaligus penghasilan yang baik," ujarnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Danton Ginting Munthe mengatakan, pihaknya masih terus mempelajari insentif apa yang paling tepat untuk diberikan kepada para transmigran ini.

"Tentunya kita memberikan bantuan rumah, lahan untuk tanaman tanaman kering itu 2 hektare per kepala keluarga. Kemudian untuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan calon transmigran. Kemudian perbekalan selama dia tinggal di lokasi transmigrasi khususnya jaminan hidup selama 1 tahun," kata Danton, ditemui di lokasi yang sama.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menambahkan, saat ini yang paling penting ialah bagaimana mengubah paradigma berpikir menyangkut status para transmigran yang masih kerap dipandang sebelah mata sebagai kaum terpinggirkan.

Hal tersebut termasuk juga dengan masalah sosial yang melingkupinya. Ada sejumlah daerah yang menjadi sasaran strategis untuk transmigrasi ini, antara lain Nunukan Kalimantan Utara, Mamuju Sulawesi Barat, serta Merauke di Papua Selatan.

"Mereka adalah para patriot bangsa yang bekerja untuk negara dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan. Kemudian mengentaskan kemiskinan, juga memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Kalau misalkan mereka tinggal di kota-kota besar tidak punya pekerjaan, tentu konflik, kesenjangan sosial juga akan lebih tinggi," ujar Iftitah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian Transmigrasi sore hari ini, Selasa (22/10/2024). Diketahui, kementerian ini menjadi salah satu kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur.

AHY mengatakan, ini merupakan kunjungan pertamanya ke Kementerian Transmigrasi. "Ada lima kementerian teknis yang ada dalam koordinasi kami. Di antaranya adalah Kementerian Transmigrasi. Oleh karena itu tentu penting bagi saya untuk segera turun ke lapangan. Saya ingin mengenal secara langsung, bukan hanya struktur tetapi juga orang-orangnya," kata AHY, di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Dalam agenda ini, ia juga akan mendengarkan pemaparan dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wamen Viva Yoga Mauladi terkait dengan kondisi kementerian tersebut.

Kementerian Transmigrasi sendiri dihidupkan kembali dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto. Adapun di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), persoalan transmigrasi masuk ke ranah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

AHY mengatakan, alasan dihidupkannya kembali kementerian ini ialah untuk mendorong terciptanya ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan. Harapannya, langkah ini juga bisa menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan.

"Kita ingin saudara-saudara kita dimanapun berada, daerah-daerah di Indonesia juga tidak ada yang sangat timpang pembangunan ekonominya, kesejahteraannya, antara Jawa dengan non-Jawa, termasuk Indonesia bagian timur. Oleh karena itu Kementerian Transmigrasi secara khusus dihidupkan kembali, dipisah dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal," jelasnya.

Keberadaan kementerian ini selaras dengan visi misi Prabowo untuk menggeber pemerataan pembangunan di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, saat ini tengah dipersiapkan rencana untuk percepatan pembangunan ekonomi di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah timur Indonesia, melalui program-program transmigrasi.

"Saya dengar tadi Pak Menteri juga tadi pagi mengatakan bahwa transmigran itu adalah patriot. Karena memang harus ada keinginan dan juga kesadaran bahwa dengan berpindah ke suatu daerah yang membutuhkan kehadiran bukan hanya secara fisik, tapi juga skills, keterampilan, dan juga pengalaman-pengalaman tertentu untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu daerah," kata dia.

Simak Video AHY Jadi Menko Infrastruktur, Mau Segera Turun ke Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Transmigrasi mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 92 miliar. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara anggaran ini sangat kecil.

Bahkan, sang Menteri membandingkannya dengan era orde baru.

"Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun," kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans).

Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangatlah kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluk kepala keluarga untuk bermigrasi.

"Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga," ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan.

"Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar," ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan.

Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri di Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta pada Senin (21/10/2024). Salah satu yang dilantik adalah politikus Partai Demokrat M. Iftitah Sulaiman Suryanagara sebagai Menteri Transmigrasi.

Iftitah nantinya akan membantu Prabowo dalam pemerintahan selama lima tahun ke depan melalui Kabinet Prabowo-Gibran.

Adapun, Kementerian yang dipegang Iftitah merupakan pemecahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.

Lantas, siapa sosok Iftitah Suryanegara?

Melansir dari berbagai sumber, Iftitah merupakan politikus Partai Demokrat yang juga teman dekat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).


Pria yang memiliki nama lengkap Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara ini lahir di Pandeglang, Banteng pada 10 Maret 1977. Dia merupakan lulusan terbaik Akademi Militer 1999.

Iftitah merupakan peraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa dari Presiden Republik Indonesia. Dia juga dikenal sebagai pakar dalam bidang Kavaleri.

Dia menjadi anggota TNI Angkatan Darat selama 20 tahun, yakni sepanjang 1999 hingga 2019. Adapun pangkat terakhirnya adalah Letnan Kolonel.

Usai pensiun, Iftitah terjun ke dunia bisnis. Dia mengakuisisi beberapa perusahaan investasi dan konsultan, yang ia gagas dan rintis bersama para mitra bisnis.

Iftitah juga adalah praktisi, penulis dan pengajar di beberapa institusi pendidikan. Tercatat ia pernah menjadi dosen tetap di Universitas Pertahanan pada 2017-2019.

Pada 2019 pula, Iftitah bergabung dengan Partai Demokrat. Namun, sebelum itu, kedekatan Iftitah dengan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah terjalin sejak 2011.

Saat itu, Iftitah ditunjuk sebagai Pembantu Asisten Sespri Presiden RI (2011-2015). Artinya, dia pernah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk diketahui, Prabowo Subianto telah mengumumkan 53 nama menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10/2024). Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya merupakan menteri dari kalangan profesional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri Transmigrasi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan.

Pemegang gelar magister dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini memulai langkah politiknya bersama PAN.

Namun, Viva Yoga sebelumnya sudah aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa. Salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam. Dia bahkan menjabat sebagai Ketua Umum HMI periode 1992-1993.

Bermodal pengalamannya di beberapa organisasi kemahasiswaan, Viva Yoga meniti karier politiknya di PN hingga dipercaya menjadi ketua departemen perencanaan monitoring dan pengendalian pemenangan pemilu pada 2000-2005.

Dikutip dari Antaranews, setelah itu, Viva Yoga dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) di Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPP PAN untuk periode 2005-2010.

Hingga akhirnya, pria kelahiran 30 Mei 1968 ini didapuk menjadi Wakil Ketua Umum PAN periode 2020-2025.

Sementara itu, dalam pemerintahan, Viva Yoga Mauladi tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Viva Yoga memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 410.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 25 Maret 2019 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk laporan periodik tahun 2018.

Menariknya, dalam LHKPN itu, Viva Yoga tidak melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan. Dia hanya tercatat memiliki mobil Honda Accord tahun 2010 dari hasil sendiri senilai Rp 160.000.000.

Kemudian, kas dan setara kas sebesar Rp 250.000.000. Sehingga, total harta Viva Yoga mencapai Rp 410.000.000.