Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Indonesia kini sudah darurat tindak pidana judi online.

Bukan hanya itu, Indonesia selama ini juga sudah darurat narkoba dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Saya hanya menekankan bahwa Indonesia itu selain kita kenal dulu darurat narkoba, darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, darurat pornografi, pornoaksi, darurat miras, ya sekarang juga darurat judi online," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy mengatakan judi online harus diberantas hingga ke akarnya.

"Jadi judol harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar politikus PAN ini.

Lebih lanjut, Eddy juga menyorot adanya kasus tindak pidana judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke aparat penegak hukum.

Dia mempercayakan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk soal perlu tidaknya memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie terkait perkara ini.

"Itu diserahkan pada aparat penegak hukum ya, biarkan mereka melakukan itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi online, 12 orang di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan MPR: Indonesia Selain Darurat Narkoba Juga Judi "Online", Harus Diberantas Akarnya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/17210251/pimpinan-mpr-indonesia-selain-darurat-narkoba-juga-judi-online-harus.

PT Taspen baru saja memberikan penyaluran manfaat pensiun kepada Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, dilihat Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Lantas berapa uang pensiun yang bakal diterima Jokowi sebagai mantan presiden?

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang nasib mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dody memastikan bahwa proyek IKN akan tetap dilanjutkan dan dituntaskan. Namun di samping proyek ini jalan, pemerintah saat ini juga punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

Ia mengkhawatirkan situasi geopolitik global yang bisa semakin memanas hingga dapat mempengaruhi rantai pasok pangan global. Oleh karena itu, menurutnya Indonesia perlu bersiap menghadapinya dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) akan dilanjutkan. Kajian untuk pembangunan tol ini sudah ada hampir 15 tahun yang lalu.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono menerangkan, pembiayaan untuk pembangunan tol ini sedang dikaji. Kebetulan pemerintah mendapat bantuan hibah.

"Sedang kita kaji kebetulan kita dapat bantuan grant. Kita sedang kaji untuk review feasibilitystudy-nya, di tempat saya kebetulan," katanya di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

"Kan nggak bisa semuanya pakai APBN, tidak semuanya juga pakai KPBU, mungkin nanti ada bagian yang KPBU, ada bagian yang support dukungan dari pemerintah. (Ada bagian APBN?) Betul, mungkin menggunakan pinjaman luar negeri, mungkin, ini yang sedang kita kaji," terangnya.

Ia mengaku tak ingat berapa kebutuhan dana untuk membangun Tol Dalam Kota Bandung. Kajian pembangunan tol ini sudah ada dari hampir 15 tahun yang lalu, oleh karena itu pihaknya melakukan kajian ulang mengingat terdapat berbagai perubahan harga.

"Karena kajian itu hampir 15 tahun yang lalu kan, kajian yang terakhir, itu lagi kita review harganya kita review, trasenya lagi kita review lagi," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Pengacara Senior OC Kaligis yang menjadi korban gagal bayar Asuransi Jiwasraya mengaku sudah dua kali bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu intinya berisi agar uangnya di Jiwasraya bisa dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan.

"Kalau berkirim surat ke Pak Prabowo itu sudah dua kali, sebelum dan sesudah dilantik. Sudah ada tanda terimanya," kata OC Kaligis kepada wartawan di kantor OC Kaligis & Associates, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan dokumen yang diterima detikcom, surat itu dikirim pada 13 Oktober 2024 dan 21 Oktober 2024. OC Kaligis memohon kepada Prabowo agar mendorong Jiwasraya melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum.

"Saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak Presiden yang baru, di mana Bapak Presiden dalam pidato di acara pelantikan di Gedung DPR/MPR menegaskan bahwa hukum harus dilaksanakan, agar putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum dapat dilaksanakan sesuai isi putusan," tulis isi surat yang dikirim 21 Oktober 2024.

OC Kaligis mengaku tabungannya di Jiwasraya Rp 35 miliar. Ia menuntut agar uang itu bisa kembali 100% dan menolak untuk ikut restrukturisasi.

"Saya harap surat ini sampai ke tangan bapak supaya uang saya yang sudah saya perjuangkan sejak tahun 2018 sampai sekarang dapat saya peroleh kembali. Saya butuhkan uang itu untuk perjalanan kantor saya," ucapnya.

"Saya buat surat ini sesingkat mungkin karena saya tahu kesibukan bapak sebagai Presiden. Semoga di antara kesibukan bapak selaku Presiden, Bapak berkenan membaca surat saya ini dan supaya Bapak Presiden berkenan memerintahkan PT Asuransi Jiwasraya dan Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir untuk mengembalikan uang tabungan saya sebesar kurang lebih Rp 35 miliar," tambahnya.

Total 70 nasabah korban gagal bayar Jiwasraya termasuk OC Kaligis sampai saat ini kekeh menolak ikut restrukturisasi Jiwasraya. Total uang mereka di Jiwasraya disebut mencapai Rp 205 miliar.

"Yang tergabung ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp 200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," kata OC Kaligis.

Lihat Video: Jaksa Agung Serahkan Aset Jiwasraya Rp 3,1 T ke Erick Thohir

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto menyatakan harapannya agar sidang paripurna DPR/MPR tahun 2028 dapat dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan yang juga Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni lewat akun Twitter (X) pribadinya @RajaJuliAntoni. Raja Juli juga bilang kalau Prabowo ingin pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2029 bisa dilaksanakan di IKN.

“Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” tulis Raja seperti dikutip kumparan pada Minggu (27/10).

Raja menyebut kalau komitmen Prabowo soal IKN sudah jelas. Ke depan, pembangunan IKN akan dilanjutkan dan diselesaikan oleh Prabowo.

“Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya,” terang Raja.

Selain itu, Raja mengungkap kalau Prabowo akan menyelesaikan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Nantinya, IKN akan menjadi ibu kota politik, maka dari itu beberapa infrastruktur yang mendukung pemerintahan termasuk gedung untuk unsur legislatif dan yudikatif akan segera rampung.

“Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah “Ibukota Politik". Oleh karena itu, selain gedung-gedung Eksekutif (yang sekarang hampir selesai), dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif,” tulis Raja lebih lanjut.

Dalam catatan kumparan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bilang kalau dilanjutkannya pembangunan IKN merupakan arahan Prabowo dan bahkan menjadi salah satu program prioritas.

Diana juga menegaskan kalau pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program unggulan presiden terdahulu, Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya soal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dia menegaskan pembangunan ibu kota baru itu bakal dilanjutkan dan diselesaikan di era kepemimpinannya.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia bilang arahan tegas itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Arahan diberikan Sabtu sore kemarin.

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," tegas Raja Juli dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Raja Juli bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karen itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli.

Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - MAGELANG. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan harapannya agar sidang paripurna DPR/MPR pada 2028 dapat dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Harapan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada menteri pada hari kedua retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (26/10/2024) sore.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyampaikan harapan tersebut melalui akun Instagram-nya.

Ia mempersilakan Kompas.com untuk mengutip keterangan foto dalam unggahannya.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," ujar Raja Juli Antoni.

Dalam pengarahan tersebut, Raja Juli menjelaskan, isu pembangunan IKN menjadi salah satu dari empat poin penting yang dibahas.

Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan sejak dimulai pada masa Presiden ke-7, Joko Widodo.

"IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujar Raja Juli.

Lebih lanjut, Raja Juli menambahkan, Presiden Prabowo sudah memiliki rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam waktu empat tahun ke depan.

Menurutnya, IKN merupakan "Ibu Kota Politik," sehingga Otorita IKN harus menyelesaikan dua cabang triaspolitika lainnya dalam kurun waktu yang sama.

"Dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya) yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," jelas Raja Juli.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Harap Sidang Paripurna DPR/MPR 2028 Dilaksanakan di IKN", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/26/19310571/prabowo-harap-sidang-paripurna-dpr-mpr-2028-dilaksanakan-di-ikn.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung meninjau berbagai proyek setelah resmi dilantik. Proyek itu di antaranya MRT Jakarta Fase 2, LRT Velodrome-Manggarai, Cibubur Youth Elite Sport Center, dan Jakarta Sewerage Development Project.

Sebagai informasi, pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran sebagai Wapres dilakukan di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10). Momen peninjauan Gibran kepada 4 proyek itu diunggah oleh dalam Instagram resminya @gibran_rakabumin.

Berikut 4 Proyek yang Ditinjau Gibran:

1. MRT Jakarta

Pada, Senin (21/10) lalu, Gibran melakukan peninjauan proyek MRT Jakarta Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI-Kota). Dalam kesempatan itu, Gibran didampingi oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

"Berjalan kaki menelusuri tunnel dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin yang merupakan bagian dari proyek MRT Fase 2 Lintang Selatan-Utara," kata Gibran dalam unggahannya.

Dalam unggahannya di Instagram resmi @gibran_rakabumin, Gibran mengatakan, progres pengerjaan proyek tersebut telah mencapai 82%.

"Proyek ini harus kita usahakan selesai tepat waktu dan setelahnya harus kita hijaukan kembali," ujarnya.

2. LRT Velodrome-Manggarai

Gibran mengunggah dirinya yang tengah meninjau perkembangan pengerjaan jalur Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 KM, pada Selasa (22/10). Dalam kesempatan itu, Gibran juga didampingi dengan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dan Walikota Jakarta Timur Bapak Muhammad Anwar.

"LRT ini adalah salah satu faktor kunci untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik oleh masyarakat dan mengurangi polusi udara. Semoga bisa didorong penyelesaiannya tepat waktu," tulis Gibran dalam Instagramnya.

3. Cibubur Youth Elite Sport Center

Gibran juga meninjau langsung progres pembangunan Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) Jakarta Timur, pada Selasa (22/10).

Dia menjelaskan proyek ini meliputi pembangunan dan renovasi berbagai fasilitas olahraga yang akan menjadi pusat pelatihan sejumlah cabang olahraga, seperti panahan, panjat tebing, renang, dan gymnastic untuk meningkatkan prestasi atlet Indonesia.

"Saat ini realisasi proyek CYESC baru mencapai 61%, Bapak Menpora Dito dan Ibu Wamen PU Diana akan memastikan bahwa pengerjaan siap dikebut dan siap diresmikan Bapak Presiden Prabowo Desember tahun ini," tulis Gibran.

4. Jakarta Sewerage Development Project

Terbaru, Gibran bersama Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, meninjau Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1, pada Kamis (24/10).

Gibran menargetkan proyek itu selesai tepat pada tahun 2026. Menurutnya, proyek ini penting untuk mencegah dampak langsung kepadatan permukiman, area bisnis, dan industri terhadap air, sanitasi, dan produksi limbah di Jakarta.

"JSDP akan melayani kebutuhan sanitasi yang baik untuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang terdiri dari 8 kecamatan," terang Gibran di Instagramnya.

Kenapa Gibran Blusukan Proyek Infrastruktur Jakarta? Ini Jawabannya

Blusukan Gibran ke beberapa proyek infrastruktur di Jakarta ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Wakil Presiden (Wapres) memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi, yang tugas utamanya mengatur dan menata kawasan aglomerasi, termasuk infrastrukturnya.

Pasal 51 dalam UU DKJ yang diteken Joko Widodo pada April 2024, saat masih menjabat Presiden, menjelaskan Untuk mensinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar, dibentuk Kawasan Aglomerasi.

Kawasan aglomerasi meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Sementara Pasal 55 UU DKJ mengatur beberapa hal sebagai berikut:

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi.

(2) Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
a. mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi; dan
b. mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

(3) Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi diatur dengan Peraturan Presiden

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada para menterinya. Dia meminta para menteri mengerahkan pejabat-pejabat di bawahnya bekerja keras dan cepat.

Prabowo meminta jangan biarkan ada bawahan yang tidak mau bekerja keras dan tidak patuh terhadap atasan. Bila para menteri merasa tidak puas dengan kinerja bawahannya, Prabowo meminta agar memberikan laporan segera. Dia mengarahkan agar bawahan seperti itu langsung dicopot saja.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bila ada bawahan para menteri yang tidak mau bekerja keras untuk rakyat dan tidak patuh perintah, lebih baik di rumah saja daripada membebani kerja pemerintah.

"Kalau Anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan! Kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan raykat, saudara saya beri wewenang, copot. Suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita," tegas Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Prabowo meminta agar jajaran menterinya segera menyiapkan program kerja masing-masing sesuai dengan arahan kebijakannya. Arahan kebijakan itu sendiri diungkapkan Prabowo dalam Pidato Pertamanya sebagai Presiden pada Sidang MPR.

Purnawirawan Jenderal TNI itu juga menekankan semua program bisa dibentuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dia ingin kabinetnya bisa bekerja dengan cepat.

"Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara akan segera menyiapkan program kerja masing-masing. saya beri kesempatan segera. Sewaktu-waktu akan saya panggil untuk koordinasi," tegas Prabowo.

Saksikan Live DetikPagi: