Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan pengalihan pengelolaan layanan dan penyelenggaraan BisKita Trans Pakuan kepada pemerintah Kota Bogor.

BisKita Trans Pakuan merupakan layanan bus dengan skema buy the service (BTS) pertama di kawasan Bodebek. Layanan transportasi umum ini diresmikan pada 2 November 2021 lalu.

Pengalihan operasional tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Plt. Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra pada Kamis (7/11) kemarin di Kemayoran, Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor selama lebih dari 3 tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Walikota dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat luar biasa," kata Solihin dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Solihin menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu ke depannya BPTJ juga berencana menyusun buku pedoman mengenai tata cara pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan integrasinya, serta perbedaan antara gratis dan berbayar agar pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menyelenggarakan layanan BTS.

"Kami juga mengapresiasi langkah besar dari Pak Walikota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga pada hari ini dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini," lanjut Solihin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menyambut baik peralihan operasional ini. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan perpindahan atau transisi pengelolaan ini.

Karenanya ia juga sangat menyambut baik rencana penyusunan pedoman yang dapat dijadikan rujukan agar proses transfer dari pemerintah pusat ke daerah dapat berjalan dengan baik, bisa diterima dan dapat diimlementasikan oleh pemerintah daerah.

"Yang menjadi tantangan kami saat ini adalah bagaimana menyediakan pembiayaan untuk subsidi angkutan. Karena saat ini subsidi yang di-state di Permendagri hanya untuk kemiskinan dan pendidikan. Sementara aturan tentang pengelolaan keuangan di APBD harus mengacu pada Permendagri. Sampai dengan saat ini kami masih coba menyesuaikan pos kebutuhan untuk subsidi di angkutan," terang Marse.

"Tidak mungkin Pemerintah pusat secara terus menerus mensubsidi daerah. Oleh karena itu kami akan mencoba konsep swastanisasi ke depannya, tapi skemanya harus diatur sehingga nantinya tidak memberatkan para investor. Harapannya program ini dapat berjalan kedepan, para investor dapat berkolaborasi tanpa ada campur tangan secara finansial dari pemerintah daerah namun rule-nya tetap dipantau," sambungnya lagi.

Sebagai informasi, layanan BisKita Trans Pakuan Bogor memiliki 4 koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan transportasi umum ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp 4.000 untuk umum dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.000 sejak 18 September 2023.

Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September tahun 2023 sampai dengan September 2024 bertumbuh cukup baik. Untuk koridor 1, dari 69.920 menjadi 82.736 atau meningkat 18.33%. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18. Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52%. Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25%.

Sedangkan untuk load factor (LF) per September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, LF nya mencapai 65,23%. Sedangkan Koridor 2, melebihi target atau 111,89%. Koridor 5 mencapai 49,67% dan Koridor 6 sebesar 23,65%.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengungkapkan bahwa butuh dana sebesar Rp47 triliun untuk dapat merealisasikan bahan bakar ramah lingkungan jenis B40 pada tahun 2025 nanti.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Bali. Menurut dia, kebutuhan dana tersebut diambil berdasarkan asumsi harga metil ester asam lemak (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) atau biodiesel yang lebih tinggi daripada harga solar.

"Kira-kira butuh sekitar Rp46-47 triliun untuk menerapkan B40," kata Eddy, dikutip Jumat (8/11/2024).

Menurut dia, penerapan B40 memerlukan sekitar 16 juta kiloliter biodiesel. Angka itu meningkat sebesar 2,6 juta kiloliter dari kebutuhan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) untuk implementasi B35 yang membutuhkan biodiesel sebesar 13,4 juta kiloliter.

Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut biaya yang mesti disiapkan oleh BPDPKS menjadi lebih besar apabila harga biodiesel lebih mahal dibandingkan dengan harga solar.

"Kecuali nanti karena geopolitik dan sebagainya, mungkin harga solar bisa meningkat itu kan kita pernah alamin, di tahun 2023 yang lalu justru harga solar lebih tinggi dari harga Fame, itu berarti BPDPKS tidak akan menanggung, karena tidak ada selisih," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2024 nanti pihaknya mengantongi saldo sebesar Rp32 triliun. Sementara pada tahun 2025 pendapatan pungutan ekspor CPO diproyeksikan mencapai Rp21,5 triliun. Sehingga, imbuhnya, apabila diakumulasikan saldo yang dimiliki oleh BPDPKS yakni Rp53,5 triliun.

Untuk diketahui, Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) menilai jika Indonesia telah siap untuk menerapkan wajib bahan bakar minyak (BBM) biodiesel 40 pada tahun 2025 nanti.

Untuk diketahui, B40 merupakan BBM dengan campuran bahan bakar komposisi 40% minyak kelapa sawit dan 60% solar.

Sementara itu, program peningkatan biodiesel B35 menjadi B40 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan transisi energi dari ketergantungan pada bahan balar fosil ke sumber energi terbarukan.

Nantinya, pemberlakuan B40 akan menyedot banyak penggunaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan dasar untuk BBM tersebut.

Bisnis.com, MANGUPURA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meyakini dana hibah yang digelontorkan pemerintah untuk meningkatkan peremajaan kebun sawit (replanting) akan mendorong produktivitas lahan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan tersebut dikeluarkan lewat Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor Kep-252/Dpks/2024 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Dibiayai oleh BPDPKS.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan dengan meningkatnya dana replanting yang sebelumnya Rp30 juta per hektar menjadi Rp60 juta per hektar, pihaknya berharap petani akan lebih aktif menyerap dana tersebut.

"Kita harapkan itu akan mendorong para petani untuk ikut serta dalam program PSR replanting yang tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas," kata Eddy di konferensi pers Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, Eddy menerangkan dengan dana sebesar Rp30 juta per hektar, penyerapan nya masih rendah lantaran hanya cukup untuk membiayai hingga P0 atau hingga kelapa sawit di tanam.

"Tapi, sampai dengan tanaman itu menghasilkan, itu dia harus self-financing, sehingga dia harus mungkin kalau punya tabungan, kalau tidak dia pinjam ke bank, dengan tingkat bunga yang kalau KUR 6%," tuturnya.

Dengan pendanaan Rp60 juta per hektar diharapkan dapat mendanai tanaman sehingga menghasilkan. Dengan demikian, petani dapat memiliki kelonggaran dari aspek finansial dan tidak perlu lagi meminjam dana.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Gapki, produksi kelapa sawit mencapai 34,7 juta ton sepanjang tahun ini. Jumlah produksi ini turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 36,2 juta ton.

Sementara itu, total ekspor kelapa sawit di tahun 2023 mencapai volume sebesar 21 juta ton dengan nilai US$20,597 juta, namun turun sedikit menjadi 20,1 juta ton dengan nilai USD 17,349 juta. Adapun, pada tahun 2024, nilai konsumsi domestik kelapa sawit Indonesia mencapai 15,6 juta ton.

Untuk mengoptimalkan dana hibah guna mendorong produktivitas, Eddy mendorong agar Gapki dapat mendukung program replanting melalui skema kemitraan dengan petani rakyat lewat asistensi pemanfaatan alat berat untuk kegiatan tumbang serempak, land clearing, hingga penyediaan bibit.

"Jangan sampai bibit yang tidak unggul itu yang tetap digunakan. Perusahaan-perusahaan swasta besar involve PSR apalagi pemerintah memberikan grand pendanaan PSR Rp60 juta per hektare," pungkasnya.

IDXChannel - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM.

Ketua Umum SPKS Sabarudin mengatakan, kebijakan yang diambil Presiden Prabowo di awal pemerintahannya menunjukkan keberpihakan nyata pada masyarakat kecil, terutama petani. Dia menyebut, banyak petani sawit yang menunggak pembayaran utang sebagai dampak dari program kemitraan Petani Plasma Pola Kemitraan Manajemen Satu Atap (PSM) dan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA).

"Masalahnya macam-macam terutama karena soal transparansi perusahaan dan juga karena produktivitas kebun yang rendah,” kata Sabarudin lewat keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Dia menambahkan, dengan adanya tunggakan utang petani sawit, petani yang bersangkutan akan kesulitan untuk mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Padahal, PSR adalah program pemerintah dalam peningkatan produktivitas petani.

Selain itu, kata dia, petani kesulitan untuk mengakses pendanaan di bank sehingga banyak petani yang memilih untuk meminjam di tengkulak dengan bunga tinggi. Dampaknya, petani tidak bisa untuk memperluas usahanya.

Menurut Sabarudin yang hadir di Istana Merdeka itu, dengan penghapusan utang tersebut, maka otomatis para petani bisa melakukan pinjaman kembali di bank. Apalagi keputusan sudah secara resmi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

“Kami berharap untuk aturan pelaksanaannya di tingkat petani syarat dan mekanisme segera diterbitkan, ini penting agar juga tidak membingungkan bagi petani terutama petani sawit,” kata Sabarudin.

(Rahmat Fiansyah)

Harga pangan di Indonesia disebut termahal di Asia Tenggara. Hal tersebut membuat pengeluaran masyarakat Indonesia untuk makan lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

"Laporan FAO disebut bahwa harga pangan bergizi Indonesia tertinggi di antara Asia Tenggara. Untuk mendapatkan pangan bergizi masyarakat kita harus mengeluarkan US$ 4,47 atau Rp 69.000 per hari," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono dalam rapat dengar pendapat dengan Bapanas dan Barantin, Rabu (6/11/2024).

Sementara negara tetangga angkanya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Seperti pengeluaran makan di Thailand US$ 4,3, Filipina US$ 4,1, dan Malaysia US$ 3,5.

"Sementara ada 183 juta penduduk kita tidak bisa mengakses pangan bergizi," tambahnya.

Menanggapi itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan telah mengecek langsung harga pangan di negara tetangga seperti di Singapura, Malaysia, hingga Korea. Menurutnya harga pangan di sana lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

"Harga di rak itu (ritel) semua, kalau kita konversi lebih tinggi dari kita. Saya foto-foto satu-satu, semua menunjukkan bahwa harga pangan kita sebenarnya tidak terlalu mahal," ungkap dia.

Dalam paparannya, harga beras premium di ritel Malaysia Rp 14.104/kg-Rp 17.272/kg, harga telur Rp 28.000 sampai Rp 30.600/10 butir, gula Rp 18.900-Rp 20.700/kg, minyak goreng sawit Rp 19.152/liter-Rp 25.344/liter, bawang putih Rp 55.440/kg, bawang merah Rp 46.285/kg, dan cabai merah keriting Rp 93.000/kg.

Sementara di Indonesia, harga beras di ritel telah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET), seperti harga beras premium Rp 14.900/kg dan beras medium Rp 12.500/kg. Untuk secara rata-rata nasional harga beras premium saat ini Rp 15.480/kg dan medium Rp 13.530/kg.

Lebih lanjut, dikutip dari Panel Harga Pangan Nasional, bawang merah rata-rata nasional Rp 34.020/kg, bawang putih Rp 40.370/kg, cabai merah keriting Rp 39.570/kg, gula konsumsi Rp 17.990/kg, dan harga telur ayam Rp 28.570/kg.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku optimistis sanggup mengambil ceruk suara dari pendukung Anies Baswedan, yang kerap dijuluki "Anak Abah," guna mendongkrak elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

"Anak Abah masih banyak yang belum menentukan pilihan dan itu basisnya kita tinggal diseruk saja," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Karena Anak Abah itu anak baik-baik dan sama PKS dekat," imbuhnya.

PKS dan Anies memang punya riwayat kedekatan dalam politik.

Anies pernah diusung PKS bersama Gerindra ketika maju Pilkada Jakarta 2017. Dia juga diusung PKS pada Pilpres 2024.

Mardani meyakini, para pendukung Anies merupakan bagian dari sekitar 20-an persen responden survei Litbang Kompas yang mengaku belum menentukan pilihan untuk Pilkada Jakarta 2024.

Selain para pendukung Anies, Mardani menganggap bahwa para "undecided voters" itu merupakan kalangan kelas menengah yang masih ingin melihat sisi teknokrasi dari program-program kerja yang diusung para cagub-cawagub Jakarta.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa PKS akan segera bergerilya untuk mendongkrak elektabilitas RK-Suswono.

"Sebenarnya tidak melorot ya, tetap stabil, tapi memang ada yang harus dikerjakan di TPS. Strategi sekarang fokus di TPS. Insya Allah tidak lama lagi gerakan PKS di TPS akan berkembang luar biasa," ujar Mardani.

"Memang kita lagi mulai menggerakkannya di November awal ini, karena kemarin kan memang masih fokus di banyak kegiatan. Insya Allah seminggu ini gerakan PKS masif," imbuhnya.

Elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024.

Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen, sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen.

Sementara itu, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendorong agar kasus pemerkosaan kakak dan adik oleh 13 tetangganya yang terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, tidak diselesaikan dengan damai.

Ia menekankan, saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dalam aturan itu, tidak ada kata perdamaian untuk tindak pidana kekerasan seksual. Semua kasus yang terjadi mesti diselesaikan secara hukum.

“Seharusnya sejak awal aparat penegak hukum pakai UU TPKS yang mengatur tidak bisa ada perdamaian dalam kasus kekerasan seksual. Sekalipun mungkin kesepakatan akhirnya korban dan pelaku menikah, kasusnya harus tetap jalan,” ujar Nasir dalam keterangan, Sabtu (2/11/2024).

Nasir pun menyesalkan lambatnya tindakan aparat penegak hukum dalam memproses perkara ini.

Pasalnya, kekerasan seksual itu sudah terjadi dalam waktu satu tahun dan yang menjadi korban adalah kakak beradik yang masih berusia 17 tahun dan 15 tahun.

Ia pun meminta agar aparat kepolisian memiliki perspektif untuk melindungi korban. Sehingga perkara kekerasan seksual itu harus segera diusut tuntas.

“Dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur dan telah tertunda penyelesaiannya hingga setahun, aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan untuk menjamin hak-hak korban terpenuhi,” tuturnya.

Terakhir, Nasir juga mengingatkan bahwa pihak-pihak yang memaksa korban untuk menikah dengan pelaku bisa dikenai hukuman penjara. Hal itu juga sudah tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU TPKS.

“Ancaman hukuman bagi mereka yang memaksa korban kekerasan seksual menikah dengan pelaku bisa sampai 9 tahun penjara,” imbuh dia.

Diketahui kakak beradik berinisial KSH (17) dan DSA (15) sampai meminta bantuan hukum pada Hotman Paris.

Pasalnya, kasus yang dilaporkan pada Juni 2024 ke Polres Purworejo itu jalan di tempat.

Sementara itu, Polda Jateng akhirnya mengambil alih kasus tersebut dari Polres Purworejo.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes (Pol) Artanto mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan dan berhati-hati dalam proses pemeriksaan karena harus tetap menerapkan asas praduga tak bersalah.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) meminta pengelolaan kelapa sawit tidak digabungkan ke dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), melainkan tetap di bawah naungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam keterangannya, Ketua Umum APKASINDO, Gulat Manurung, mengaku jika pihaknya mengapresiasi kebijakan peningkatan produksi kakao serta kelapa dengan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Perpres 132 Tahun 2024.

"Kami meminta kelapa sawit tidak digabungkan dalam lembaga baru ini, Karena itulah BPDP-KS sebaiknya tetap berdiri untuk mendanai program sawit termasuk petani secara mandiri untuk kepentingan nasional sebagai komoditi Indonesia," katanya melalui keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (28/10/2024).

Konsep penggabungan sawit ke tanaman perkebunan lainnya menuru dia sangat tergesa-gesa dalam dua hari jelang pergantian kursi Presiden, tanpa kajian mendalam, serta tanpa melibatkan keterlibatan stakeholder atau pemangku kepentingan sawit dalam perencanaannya. Apalagi, imbuhnya, dengan blending dana sawit menjadi dana bersama tanaman perkebunan lainnya.

Maka dari itu, menurut dia sebaiknya lembaga baru ini menaungi khusus kakao dan kelapa saja. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada presiden baru untuk segera meninjau dan mencabut Perpres Nomor 132 Tahun 2024 itu.

"Untuk itu, kami petani sawit bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Perpres 132/2024, lalu memberlakukan kembali Perpres yang menaungi BPDPKS,” ucap Gulat.

Pasalnya, terbitnya Perpres 132/2024 itu menimbulkan keresahan bagi petani sawit lantaran menghilangkan peranan BPDPKS. Para petani sawit mengaku resah dan khawatir dengan pengajuan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting.

Di sisi lain, dia juga menyoroti bahwa dana yang dihimpun oleh BPDPKS bukanlah dana yang berasal dari pajak atau APBN, melainkan dana yang bersumber dari pungutan ekspor atau levy sawit yang mana petani turut berkontribusi dalam dana gotong royong tersebut.

Berdasarkan perhitungan dari pihaknya, tariff pungutan ekspor CPO pada September 2024 mencapai 62 dolar AS per tonnya dirasa telah membebani petani sawit sebesar Rp192/kg dengan asumsi rendemen TBS 20% dan per Oktober ini naik lagi sementara harga TBS petani sawit Rp208/kg TBS.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil ikut memberikan tanggapan terhadap kasus yang menimpa Ipda Rudy Soik. Rudy Soik dipecat tidak hormat sebagai anggota Polri oleh Polda NTT.

Ia dipecat karena ada kesalahan penanganan dalam pengusutan kasus dugaan mafia BBM. Selain itu, Rudy mempunyai 4 kasus lain yang pada akhirnya memicu pemecatan.

"NTT, kita barang kali ingat Pak Kapolri katakan ikan busuk dari kepala, itu kalimat yang sama disampaikan Pak Presiden Prabowo di sidang MPR 1 Oktober 2024," ucap Nasir dalam rapat kerja bersama Komisi III di DPR, Senin (28/10).

"Karena itu kalau kemudian seperti yang disampaikan beberapa rekan, Rudy bongkar penimbunan bahan bakar, mau berantas di NTT, patut kita dukung, dia merah putih, kalau sebaliknya, hal sama berlaku," tambah dia.

Politikus PKS ini menyebut, kasus yang menimpa Rudy bukan hal baru. Ia menceritakan pernah menemukan kasus serupa.

"Oknum beking bukan cerita baru, saya ada kasus Bripda RY dan Kapolsek gerebek mafia solar yang diangkut truk Pertamina. Setelah Kapolsek diganti, dia bilang jika saya difitnah, di sel sendiri 30 hari dan PTDH tanpa bukti," ucap Nasir.

Nasir mengatakan, kasus Rudy Soik perlu menjadi atensi dan diselesaikan dengan bijak. Menurutnya, jika sampai salah langkah, bisa berimbas pada merosotnya kepercayaan publik terhadap Polri.

"Ini kalau enggak dikelola dengan baik, bisa gerus kepercayaan kepolisian di mata masyarakat. Ingat gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga," ucap Nasir.

"Kami harap Pimpinan Komisi III membentuk tim kecil untuk kita beri solusi ke Kapolri agar peristiwa serupa tidak terulang," tutur Nasir.

Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menghadiri Konsolidasi Akbar Kader PKS se-Sumut di Lapangan Astaka, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (27/10).

Bobby mengaku sangat bangga bisa hadir di tengah ribuan kader PKS. Sebab, menurutnya, sejak terjun ke dunia politik, ia sangat mendambakan bisa hadir di tengah keluarga besar PKS.

"Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jujur, saya merasa paling bahagia, karena dari awal saya masuk ke dunia politik hal ini yang saya tunggu-tunggu dan saya impi-impikan yaitu berada di tengah-tengah kader PKS," kata Bobby dalam sambutannya.

Dalam konsolidasi ini, PKS menjanjikan akan menyumbang suara sebanyak 3,5 juta untuk pasangan 01 Bobby-Surya di Pilgub Sumut.

"Bahwa kader PKS yang hadir hari ini dari Medan, Deli Serdang dan Binjai adalah mendekati 5 ribu orang. Dan kader kita di Sumut ada 21 ribu kader. Dan suara kita PKS 2024 lalu adalah 700 ribu suara,” kata ketua pelaksana konsolidasi Abdul Rahim Siregar.

“Kalau kali 5 saja suara kita, PKS siap menyumbangkan suara untuk 3, 5 juta suara untuk Bapak Bobby dan Pak Surya," sambungnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua DPW PKS Sumut Usman Jakfar. Usman mengatakan, seluruh struktur PKS telah diperintahkan oleh PKS untuk memenangkan pasangan Bobby-Surya di Pilgub Sumut.

"Ketika penyerahan SK calon Gubernur Sumut oleh Presiden PKS Ustaz Ahmad Syaikhu, beliau mengatakan, saya perintahkan kepada seluruh struktur mulai dari DPP, DPW, DPC, DPRa dan juga seluruh anggota PKS untuk memenangkan calon yang diusung oleh partai keadilan sejahtera," ucap Usman.

"Bagi kita kalau sudah merupakan perintah presiden insyaallah putih di atas juga putih sampai ke bawah," tegas Usman. (LAN)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kini resmi diperluas tugasnya untuk mengelola pungutan bagi komoditas perkebunan lainnya seperti kakao dan kelapa.

Dengan perluasan fungsi ini, BPDPKS berubah nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Kepala Divisi Perusahaan BPDP, Achmad Maulizal, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah terkait waktu dimulainya pungutan komoditas baru tersebut.

Selain itu, besaran pungutan untuk masing-masing komoditas juga masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.

“Belum ada (pungutan) karena seperti kita ketahui Perpres baru saja keluar dan masih dilakukan pembahasan lanjutan,” kata Achmad kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyampaikan dukungannya atas transformasi BPDPKS ini.

Namun, ia mengingatkan pentingnya tata kelola kelembagaan yang baik agar tujuan pengelolaan dana tetap fokus.

Eddy menegaskan agar dana pungutan kelapa sawit tetap difokuskan pada kebutuhan industri sawit.

“Industri kelapa sawit masih menghadapi tantangan besar, termasuk produksi yang stagnan dan produktivitas yang menurun. Permintaan minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri juga meningkat seiring ambisi swasembada energi dari sawit,” ujar Eddy.

Dukungan serupa juga datang dari Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Rudy Handiwidjaja.

Rudy berharap perubahan ini dapat memberikan perhatian lebih terhadap komoditas kelapa, layaknya yang sudah diberikan pada industri kelapa sawit.

Meski demikian, ia berharap agar produk kelapa yang sudah dikonsumsi, seperti santan, dessicated coconut, minyak goreng kelapa, karbon aktif, dan air kelapa, tidak dikenakan pungutan ekspor.

“Produk turunan yang sudah dikonsumsi sebaiknya tidak dikenakan pungutan ekspor apa pun,” ujar Rudy.

Ia menambahkan bahwa produk yang layak dikenakan pungutan sebaiknya hanya pada produk setengah jadi seperti arang dan tempurung.

Perubahan fungsi BPDPKS menjadi BPDP ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo, pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum masa jabatannya berakhir.

Menurut beleid tersebut, dana yang dihimpun oleh BPDP akan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan sumber sah lainnya.

Dana dari pelaku usaha mencakup pungutan ekspor hasil perkebunan serta iuran.

Dengan perubahan ini, diharapkan BPDP dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana pungutan untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan di Indonesia.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) resmi bertransformasi menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Perubahan ini dibarengi dengan perluasan fungsi badan tersebut yang kini tidak hanya mengelola dana dari komoditas kelapa sawit, tetapi juga kakao dan kelapa.

Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja mendukung perubahan ini. Dengan ini, komoditas kelapa juga turut mendapatkan perhatian lebih layaknya sawit yang selama ini memiliki badan khusus.

Walau begitu, pihaknya berharap nantinya pungutan yang akan dihimpun oleh Badan ini tidak menyasar pada produk turunan yang sudah dikonsumsi.

"Santan, dessicated coconut, minyak goreng kelapa, carnon aktif dan air harapannya tidak dikenakan pungutan ekspor apapun juga," ujarnya pada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Lebih lanjut, menurutnya produk yang bisa dikenakan pungutan adalah produk setengah jadi seperti arang dan tempurung.

Meski demikian, Rudy menyebut hingga kini memang pihaknya belum mendapatkan informasi lebih terang terkait bagian apa saja dan produk turunan kelapa yang akan dikenai pajak ekspor oleh BPDP.

Pasalnya berbeda dengan sawit, seluruh bagian dari kelapa mulai dari sabut, tempurung hingga airnya memiliki nilai ekonomi.

"Termasuk besarannya," ungkapnya.

Diketahui, perubahan perluasan fungsi BPDPKS menjadi BPDP tercantum dalam Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2024 yang diteken Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum lengser.

Dalam beleid ini, penghimpunan dana oleh BPDP akan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah. Dana yang bersumber dari pelaku usaha meliputi pungutan ekspor hasil perkebunan dan/atau turunannya serta iuran.

Pungutan atas ekspor komoditas ini wajib dibayar oleh pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, serta eksportir atas hasil perkebunan dan/atau turunannya. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila pungutan ekspor yang dibayar kurang.

Perpres ini juga menyebut bahwa dana yang dihimpun BPDP akan digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta pengembangan sarana dan prasarana perkebunan.