IDXChannel - Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, resmi dilantik menjadi Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (21/10/2024).Dirinya masuk ke dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun Fahri Hamzah bukanlah sosok baru dalam dunia politik Tanah Air. Dia merupakan seorang politikus asal Nusa Tenggara Barat yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014–2019.

Berikut profil lengkapnya.

Fahri Hamzah lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia pada 10 November 1971. Masa pendidikan dasar hingga menengah dia dihabiskan di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur (NTB).

Setelah lulus SMA, ia sempat menempuh pendidikan tinggi di Mataram. Namun, kuliahnya tidak diselesaikan. Pada 2002, dirinya kembali kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Di UI kegiatan aktivisnya mulai berkembang, Fahri Hamzah menjadi ketua umum Forum Studi Islam di fakultasnya.

Dia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa universitas periode 1996–1997. Kemudian ia juga turut membidani kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang.

Sebagai aktivis, Fahri Hamzah ikut serta mengorganisasi gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru.

Setelahnya, dia aktif terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil NTB.

Kariernya terus meningkat, dan Fahri Hamzah selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut. Ia kemudian terpilih ke komisi III yang membidangi hukum dan menjadi wakil ketua sampai terpilih kembali dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2009.

Pada 15 November 2011, dia dipindahkan ke komisi IV yang membidangi BUMN dan perdagangan, sekaligus ke Badan Kehormatan DPR menggantikan Ansory Siregar.

Selanjutnya di Pemilu 2014, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Namun pada 4 April 2016, Fahri yang menjabat Wakil Ketua DPR RI dipecat oleh PKS. Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri memintanya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR.

Fahri Hamzah kemudian berpindah ke Partai Gelora dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.

Pada Selasa (15/10/2024), Fahri Hamzah dipanggil Prabowo Subianto untuk membantu mengelola bidang perumahan dan disahkan menjadi Wakil Menteri Perumahan pada pelantikan Senin (21/10/2024).

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi bakal menjabat Menteri Koperasi di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Informasi tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Selain itu, menurut Teten, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) akan dipisah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Sementara Menteri UKM akan dijabat Maman Abdurrahman, politikus Partai Golkar.

Sinyal Budi Arie dan Maman akan memegang komando kedua Kementerian tersebut makin kuat karena keduanya hari ini, Jumat (18/10/2024) menyambangi Kementerian Koperasi dan UKM menemui Teten Masduki.

Namun saat dikonfirmasi terkait pembahasan dengan Teten, Budi Arie enggan banyak bicara.

"Tunggu pengumuman resmi dari presiden terpilih," kata Budi Arie, ditemui awak media di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Meski demikian, ia menjamin proses transisi pemerintahan berjalan baik dan mulus. Hal ini termasuk juga dengan proses pemisahan KemenKop UKM.

"Ya bagus lah (proses transisi), nih langsung lari pokoknya gigi lima," ujarnya.

Budi Arie sendiri menilai, transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo menjadi transisi terbaik sepanjang sejarah.

"Pokoknya ini bagus (pemecahan kementerian), bagian dari transisi pemerintah. Kan selalu dibilang transisi presiden tahun ini adalah transisi terbaik sepanjang Republik Indonesia ini berdiri," kata dia.

Di sisi lain, ia belum dapat membocorkan hasil pembahasannya bersama Teten dan Maman menyangkut transisi kementerian. Ia meminta agar menunggu pengumuman resmi dari Prabowo.

"Tunggu tanggal 20 pengumuman resmi Pak Prabowo," ujar Budi Arie.

(shc/hns)

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Joko Juliantono hari ini merapat ke kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ferry pun menyebut isi pertemuan dengan Prabowo terkait dengan tugasnya di Kementerian Koperasi.

Ferry mengatakan Prabowo meminta dirinya untuk mendorong penguatan di perkoperasian. Dia bilang Prabowo ingin perkoperasian menjadi lebih besar lagi.

"Tentang perlunya penguatan tentang badan perkoperasian. Bapak Prabowo meminta saya untuk mendorong badan usaha koperasi lebih besar lagi dan bisa masuk ke lingkup kegiatan-kegiatan yang banyak," kata Ferry, Selasa (15/10/2024).

Deng begitu, ekonomi rakyat dapat meningkat hingga mengentaskan kemiskinan.

"(Wamen Kementerian Koperasi?) Membantu di Kementerian Koperasi," jelasnya.

Sebelumnya, beredar kabar jumlah kementerian Prabowo akan gemuk hingga 46. Sejumlah kementerian yang saat ini tergabung akan dipisah pada pemerintahan Prabowo, salah satunya Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian tersebut akan dipisah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan jika dirinya diminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengurus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Maman merupakan salah satu calon menteri yang dipanggil Prabowo ke kediamannya.

"Ini sebuah bentuk kesempatan yang diberikan Pak Prabowo kepada saya untuk membantu beliau menaikkan ekonomi masyarakat yang kita ketahui bahwa sekarang 92% data Kementerian Keuangan penyerapan tenaga kerja itu diwakilkan 92% dari sektor UMKM dan 8% industri besar," katanya di kediaman Prabowo, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Maman mengatakan, Prabowo menitikberatkan agar di pemerintahannya industri besar bisa terhubung dengan UMKM. Pada kesempatan itu, ia juga mengungkap akan memisahkan Kementerian Koperasi dan UMKM.

"Sebetulnya ini kementerian lama cuma nomenklanturnya dipisah yaitu ada koperasi dan UMKM. Kenapa dipisah, karena memang tadi Pak Prabowo menginginkan sektor UMKM difokuskan dan diperbesar skalanya sebagai sebuah bentuk representasi kepedulian dan keseriusan Bapak Prabowo Subianto dalam mendongkrak kenaikan kelas sektor UMKM," terangnya.

(rrd/rrd)

JAKARTA - Presiden terpilih, Prabowo Subianto memanggil 49 tokoh nasional ke kediamannya, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Tercatat ada 25 orang yang dipanggil Prabowo Subianto dari kalangan politisi.

"Memang hari ini saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri," kata Prabowo dikutip Selasa (15/10/2024).

Tercatat ada 49 tokoh yang dipanggil Prabowo di kediamannya. Dari penelusuran 49 tokoh tersebut, terdapat 25 tokoh yang berasal dari unsur partai politik.

1.? ?Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat/Menteri ATR BPN),
2.? ?Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN/Menteri Perdagangan),
3.? ?Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar/Menteri ESDM),
4.? ?Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB),
5.? ?Prasetio Hadi (Ketua DPP Partai Gerindra),

6.? ?Sugiono (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra),
7.? ?Yandri Susanto (Wakil Ketua Umum PAN),
8. ?Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra),
9. ?Nusron Wahid (Politikus Golkar),
10.? ?Maruarar Sirait (Politikus Partai Gerindra),

11.? ?Abdul Kadir Karding (Politikus PKB),
12.? ?Wihaji (Wakil Ketua Umum Golkar),
13.? ?Teuku Riefky Harsya (Sekjen Partai Demokrat),
14.? ?Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara/Politikus PBB),
15.? ?Raja Juli Antoni (Sekjen PSI/Wamen ATR),

16.? ?Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian/ Politikus Golkar),
17.? ?Iftitah Sulaiman (Politikus Demokrat),
18.? ?Maman Abdurahman (Politikus Partai Golkar),
19.? ?Dito Ariotedjo (Menpora/ politikus Golkar),
20.? ?Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan/ politikus PAN),

21. Budi Santoso Sekjen Kemendag politikus PAN,
22.? ?Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian),
23.? ?Supratman Andi Agtas (Menkumham/ Politikus Gerindra),
24.? ?Rosan Perkasa Roeslani (Menteri Investasi), dan
25.? ??Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR/ Politikus Golkar).

Jakarta -

Politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan jika dirinya diminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengurus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Maman merupakan salah satu calon menteri yang dipanggil Prabowo ke kediamannya.

"Ini sebuah bentuk kesempatan yang diberikan Pak Prabowo kepada saya untuk membantu beliau menaikkan ekonomi masyarakat yang kita ketahui bahwa sekarang 92% data Kementerian Keuangan penyerapan tenaga kerja itu diwakilkan 92% dari sektor UMKM dan 8% industri besar," katanya di kediaman Prabowo, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia mengatakan, Prabowo memiliki harapan besar pada sektor UMKM. "Artinya ada harapan besar dari Pak Prabowo kepada saya dititipkan untuk bisa mengamankan 92% sektor UMKM ini yang di mana terbagi mikro, kecil dan menengah," katanya.

Lebih lanjut, Maman mengatakan, Prabowo menitikberatkan agar di pemerintahannya industri besar bisa terhubung dengan UMKM. Pada kesempatan itu, ia juga mengungkap akan memisahkan Kementerian Koperasi dan UMKM.

"Sebetulnya ini kementerian lama cuma nomenklanturnya dipisah yaitu ada koperasi dan UMKM. Kenapa dipisah, karena memang tadi Pak Prabowo menginginkan sektor UMKM difokuskan dan diperbesar skalanya sebagai sebuah bentuk representasi kepedulian dan keseriusan Bapak Prabowo Subianto dalam mendongkrak kenaikan kelas sektor UMKM," terangnya.

(acd/das)

Jakarta -

Nama Abdullah Azwar Anas menjadi salah satu di antara jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang disebut-sebut lanjut pada Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Namun sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ini mengaku sebaliknya.

Anas mengatakan, dirinya belum ada komunikasi dengan Prabowo terkait dengan tawaran untuk masuk kabinet. Politikus PDI-P ini juga mengungkapkan kalau dirinya sudah berkemas untuk pindah dari rumah dinas menteri yang terletak di kawasan Widya Chandra.

"Nggak ada (ajakan menjadi menteri kabinet Prabowo)," kata Anas, di Bidakara Hotel, ditulis Jumat (11/10/2024).

"Saya sudah berkemas, kadang menginap di rumah Wican (Widya Chandra), kadang di luar Wican," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait rencananya usai purnatugas, Anas bilang bahwa dirinya akan focus melanjutkan bisnisnya atau mengajar. Bisnisnya sendiri bergerak di berbagai bidang, mulai dari otomotif, agriculture, hingga pariwisata.

"Ada banyak rencana, ya mengajar, ngurus pendidikan, mengisi banyak undangan-undangan yang cukup banyak, terus meneruskan usaha. Kita dari waktu ke waktu acara padat betul ya, keluar saja harus izin Presiden (Jokowi)," ujarnya.

Anas mengatakan, dirinya telah menjadi pejabat negara selama lebih dari 20 tahun, mulai dari menduduki posisi sebagai anggota DPR RI, Bupati Banyuwangi, hingga menjadi Menteri seperti sekarang.

"Cukup lah saya kira, Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita," ujar dia.

Lebih lanjut, Anas menyampaikan pandangannya terkait pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintahan yang akan datang. Menurutnya, salah satu hal di lingkup Kementerian PAN-RB yang paling penting ialah perbaikan tata kelola ASN.

"Saya kira melanjutkan perbaikan tata kelola, SDM, dan transformasi manajemen ASN yang baru saja kita membereskan di UU ASN," kata Anas.

Selain itu, pemerintah juga punya PR untuk mendorong transformasi digital dalam administrasi pemerintahan. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu persoalan mendesak.

"Karena kalau nggak, nanti biayanya tinggi, jumlah orang nambah, kantor nambah, sementara tren perusahaan swasta mengurangi orang, mengurangi kantor pekerjaan lebih cepat. Dan ini sudah di depan mata karena track-nya sudah mulai kelihatan," ujarnya.

(shc/kil)

Politikus Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas ditetapkan sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029, dalam Sidang Paripurna MPR, Kamis (3/10).

Berapa harta kekayaan Ibas?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibas terakhir melaporkan data hartanya pada 18 Maret 2024.

Total harta: Rp 317.437.606.540

Berikut detailnya:

Ibas adalah putra bungsu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri Partai Demokrat. Kakaknya ialah Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pada Pileg 2009, Pria kelahiran Bandung, 24 November 1980, ini meraih suara terbanyak di Dapil VII Jawa Timur, dengan 327 ribu lebih suara. Daerahnya yakni Pacitan, Ponorogo, Magetan, Trenggalek, dan Ngawi.

Politikus Golkar, Kahar Muzakir, ditetapkan sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penetapan dilakukan melalui rapat paripurna MPR, Kamis (3/10).

Berapa kekayaan Kahar?

Merujuk situs LHKPN KPK, Kahar terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 6 September 2024 untuk periodik 2023. Pelaporan itu disampaikannya sebagai anggota DPR RI.

Berikut rincian kekayaan Kahar:

Kahar merupakan pria kelahiran Musi Banyuasin, 10 Desember 1946. Ia sudah mulai aktif ikut organisasi partai sejak 1984 sebagai Bendahara di DPP AMPI Sumatera Selatan.

Selain itu, Kahar juga pernah menjabat sebagai Ketua Biro Koperasi dan Wiraswasta DPD Golkar Sumsel pada 1987-1997. Kemudian, Wakil Ketua DPD I Golkar Sumsel pada 1998-2004.

Kahar juga sudah menjabat sebagai Anggota DPR selama 4 periode, sejak 2004 hingga saat ini.

Politikus PAN Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno ditetapkan sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029, dalam Sidang Paripurna MPR, Kamis (3/10).

Berapa harta kekayaan Eddy Soeparno?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eddy terakhir melaporkan data hartanya pada 5 Juni 2024.

Total harta: Rp 249.312.085.502

Berikut detailnya:

Eddy yang lahir pada 6 Mei 1965 pernah menjabat sebagai Sekjen PAN. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini merupakan putra dari M. Soeparno, Direktur Utama Garuda Indonesia 1988-1992.

Eddy berkecimpung di politik pada 2004. Ia meninggalkan pekerjaannya di ABN AMRO untuk membantu tim Amien Rais di Pilpres.

Dunia bisnis juga digelutinya. Ia tercatat pernah menjadi Chief Financial Officer (CFO) PT Bakrie Indo Infrastructure hingga Direktur Investasi di Merrill Lynch.

Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kelima nama yang terpilih itu merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR RI.

"Apakah laporan komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024). Para anggota pun kompak menjawab setuju dan diikuti ketuk palu.

Kelima nama yang dipilih Komisi XI adalah Akhsanul Khaq, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, Bobby Adhityo Rizaldy dan Fathan Subchi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang atau profesi mulai dari pegawai BPK, politikus, hingga anak buah presiden terpilih Prabowo Subianto.

Berikut profil 5 calon Anggota BPK RI terpilih periode 2024-2029:

Akhsanul Khaq

Akhsanul Khaq merupakan pegawai lama BPK. Jabatan terakhirnya di BPK adalah sebagai Auditor Utama Keuangan Negara yang dilantik tahun 2022, setelah sebelumnya pernah menjadi Auditor Utama Keuangan Negara V Tahun 2020; Auditor Utama Keuangan Negara VII Tahun 2018; Staff Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI tahun 2017; Kepala Auditorat II.A Tahun 2016; Kepala Auditorat II.C Tahun 2015; Kepala Auditorat IV.A Tahun 2014; dan mengawali karir sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat BPK RI Tahun 2014.

Akhsanul Khaq memiliki gelar Doktor Ilmu Manajemen Tahun 2020 asal Universitas Persada Indonesia YAI. Sebelumnya ia menempuh pendidikan Master of Business Administration Tahun 2000 di Monash University dan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN).

Bobby Adhityo Rizaldy

Bobby Adhityo Rizaldy merupakan politikus Partai Golkar dan merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Saat ini dia menduduki kursi Komisi I DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Berdasarkan laman Golkar, Bobby Adhityo Rizaldy lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974 dan memeluk Agama Islam. Ia mengenyam pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti pada 1991-1995, lalu setahun kemudian terbang ke Amerika Serikat untuk mengambil gelar S2 di Cleveland State University dan selesai pada 1998.

Sebelum memasuki Kompleks Parlemen Senayan, Bobby Adhityo Rizaldy pernah di Badan Pelaksana (BP) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari 2004 hingga 2008.

Meski memiliki kesibukan sebagai Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldy juga menduduki kursi Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) sejak 2017 sampai sekarang. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PP Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) pada 2013-2018 dan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Perbaharuan Indonesia (AMPI) pada 2010-2018.

Budi Prijono

Calon Anggota BPR RI terpilih lainnya adalah anak buah Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Letnan Jenderal TNI Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan sejak 27 Juni 2022.

Mengutip laman Kementerian Pertahanan, Budi Prijono lahir di Tulung Agung, 16 Juni 1966. Dia memiliki sederet karier di TNI Angkatan Darat, salah satunya Komandan Satkomlek TNI pada 2017.

Budi Prijono mulai masuk ke Kementerian Pertahanan setelah Prabowo memimpin kementerian tersebut pada 2019 yakni sebagai Kabaranahan, lalu Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan pada 2020, hingga menduduki jabatan Inspektur Jenderal pada 2022 sampai sekarang.

Daniel Lumban Tobing

Daniel Lumban Tobing sebelumnya menjabat sebagai Anggota II BPK RI sejak 2022 dan Anggota VII BPK RI tahun 2019. Lahir pada 1967, ia merupakan lulusan Kyoto University, Jepang pada 1993 dan Takushoku University, Tokyo pada 1987.

Sebelum berkantor di BPK, Daniel Lumban Tobing pernah menjadi Anggota Komisi VI DPR RI pada 2017-2019, Anggota Komisi IX DPR RI pada 2014-2017, Anggota Komisi VI DPR RI pada 2010-2014, Anggota Komisi IV DPR RI pada 2009-2010 dan Anggota Badan Anggaran DPR RI pada 2009-2014.

Daniel Lumban Tobing juga berlatar belakang sebagai pekerja di sektor industri yakni di PT Indonesia Epson Industry pada 1997-2009, juga PT Hirose Electric Indonesia mulai 1993-1997. Tidak hanya itu, ia pernah aktif di organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pada 2010-2015 dan Gabungan Elektronika Jakarta dari 2004-2009.

Fathan Subchi

Fathan Subchi adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPR RI.

Fathan Subchi memiliki kiprah di organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Mengutip lamanp2k.stekom.ac.id, ia pernah menjabat sebagai Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian NU pada 2005 hingga 2009.

(aid/fdl)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut berduka atas kepergian ekonom senior Faisal Basri melalui akun Instagram pribadinya @airlanggahartarto_official. Diketahui Faisal meninggal dunia pada Kamis pagi (5/9) dalam usia 65 tahun.

Airlangga menyebut kiprah Faisal sebagai ekonom memberikan banyak pembelajaran bagi Indonesia. "Pemikiran dan kiprah beliau akan terus menjadi pembelajaran kita semua untuk istiqomah dalam membangun Indonesia yang lebih baik," tulis Airlangga, Kamis (5/9).

Untuk itu, Airlangga mengucapkan turut berduka atas wafatnya sosok yang sangat ia hormati. Menurutnya, Faisal merupakan ekonom senior sekaligus aktivis politik yang berkarakter.

Selain itu, Faisal juga merupakan sosok intelektual yang idealis, kritis, tapi juga hangat sebagai sahabat diskusi. Dia juga kerap memberikan masukkan dan tawaran solusi terhadap setiap situasi dan tantangan ekonomi Indonesia.

"Selamat jalan Bang Faisal, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi-Nya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Aamiin Yaa Rabbal Alamin," ujar Airlangga.

Faisal Basri yang lahir di Bandung pada 6 November 1959 meninggal dunia pada 5 September 2024 sekitar pukul 03.50 WIB. Sebelum meninggal, ia sempat dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta.

Ekonom senior yang kerap mengkritik pemerintahan kini sudah berpulang. Faisal Basri tutup usia pada Kamis (5/9) pukul 03.50 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta dalam usia 65 tahun.

Sikap kritis itu sejalan dengan prinsip hidupnya yang fokus pada nilai-nilai demokrasi, transparansi dan keadilan. Dengan prinsip hidup itu, dia turut menginisiasi pembentukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Faisal bersama teman-temannya membangun lembaga riset independen Indef di Jakarta pada Agustus 1995. Dia membangun Indef setelah berhasil lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) pada 1985.

Berdasarkan laman resminya, Indef didirikan oleh Didik J Rachbini, Didin S Damanhuri, Faisal Basri, Fadhil Hasan, Aviliani, Ahmad Erani Yustika, dan sejumlah ahli ekonomi lain.

Didik mengenang mantan dosen Ilmu Ekonomi UI itu sebagai seorang yang memiliki prinsip kuat. Menurut Didik, Faisal menginginkan kebijakan ekonomi dan politik yang dikelola demi kepentingan publik.

“Faisal Basri adalah sosok yang tegas dan berani dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam ekonomi dan politik Indonesia,” kata Didik dalam keterangan resmi, Kamis (5/9).

Menurut Didik, pandangan Faisal dan dirinya tidak berbeda. Kesamaan pandangan itu ada dalam kemandirian analisis ekonomi dan keinginan mendorong reformasi ekonomi yang lebih adil dan pro rakyat. “Tetapi Faisal lebih berani, gamblang, dan terus terang," ujar Didik.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto menyebut sosok faisal sebagai guru dan mentor bagi semua peneliti di lembaga riset tersebut.

Eko juga menilai gagasan ekonomi Faisal disampaikan dalam berbagai karya dan beragam media. Baik melalui buku-buku, artikel, diskusi-diskusi, sosial media, hingga terjun langsung ke lapangan untuk menyuarakan pemikirannya.

“Faisal Basri menjadi inspirasi bagi peneliti-peneliti muda Indef, generasi milenial, dan generasi Z,” ujar Eko.

Terlibat Pembubaran Petral Pertamina

Kiprah Faisal selama hidupnya tak hanya sampai situ. Keponakan Wakil Presiden Adam Malik itu pernah menjabat sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama.

Pada 16 November 2014, Jokowi memberikan amanah kepada Faisal untuk memimpin Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Migas. Tim tersebut juga akhirnya dijuluki sebagai Tim Pemberantasan Mafia Migas.

“Kekayaan alam kita menjadi berkah, bukan kutukan, bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah barangkali makna dari penugasan Tim Pemberantasan Mafia Migas. Kesempatan emas untuk menata sektor migas secara total,” tulis Faisal dalam blog pribadinya yang dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 17 November 2024.

Tim yang diketuai langsung oleh Faisal itu nyatanya berhasil membongkar kasus mafia di dalam bisnis minyak Indonesia. Keberadaan mafia ditemukan dalam proses penawaran impor yang dilakukan kepada PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petral.

Kala itu, Tim Reformasi Tata Kelola Migas menemukan indikasi kebocoran informasi soal spesifikasi produk dan owner estimate sebelum tender berlangsung. Tim juga menemukan cukup banyak indikasi adanya kekuatan yang tidak diketahui terlibat dalam proses tender oleh Petral.

Berdasarkan catatan Katadata.co.id, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mencatat bisnis trading minyak mentah dan bahan bakar minyak Petral yang dijalankan Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) yang berkedudukan di Singapura.

Sementara pengembangan bisnis nonminyak dilakukan Zambesi Investment Limited di Hong Kong. “Dari dulu Petral mau dibubarkan karena tidak ada gunanya, mengapa bikin dua kali konsolidasi laporan keuangan?” kata Faisal pada 2015.

Rekomendasi Persoalan Petral

Faisal dan tim kemudian memberikan sejumlah rekomendasi terkait persoalan Petral tersebut. Pertama, tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) tidak lagi dilakukan oleh PES melainkan integrated supply chain atau ISC Pertamina.

Rekomendasi kedua yaitu mengganti secepatnya manajemen Petral dan ISC dari tingkat pimpinan tertinggi hingga manajer. Lalu ketiga yaitu melakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di Petral menjadi terang benderang.

Pada akhirnya, rekomendasi tersebut ditindaklanjuti Menteri ESDM Sudirman Said dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) kala itu Dwi Soetjipto. Pemerintah dan Pertamina memutuskan membubarkan bisnis Petral pada Mei 2015.

Meskipun begitu, Faisal sempat mengaku kurang puas terhadap keputusan pembubaran Petral. Sebab, kasus mafia migas masih rawan karena unit ISC yang menangani perdagangan Pertamina masih diisi orang-orang lama Petral.

“Jangan senang dulu, keuntungan US$ 22 juta itu belum seberapa dari banyaknya uang yang dimainkan oleh mafia migas," kata Faisal pada Mei 2015.