Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Delta Electronics, mengumumkan ekspansi bisnisnya di Indonesia.

Lewat kolaborasi dengan distributor lokal dan integrator sistem, PT Delta Electronics Indonesia akan terus berkolaborasi dengan para mitra ini sambil memperluas keterlibatannya dengan lembaga pemerintahan dan mitra bisnis.

Delta bertujuan untuk menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri utama Indonesia, termasuk Pusat Data, Manufaktur, dan Energi Terbarukan, dengan fokus pada mendorong inovasi berkelanjutan.

”Di PT Delta Electronics Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi dan solusi elektronika daya yang inovatif.” ujar Johnny Tam, Country Manager, PT Delta Electronics Indonesia dalam siaran persnya, Kamis (7/11).

Investasi yang berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan telah memungkinkan Delta Electronics secara konsisten memperkenalkan produk-produk canggih yang meningkatkan efisiensi energi dan meminimalkan jejak karbon.

Evolusi ini mencerminkan dedikasi Delta Electronics untuk tidak hanya menyediakan solusi tetapi juga menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk mendorong keberlanjutan di Indonesia

Sejak pertama kali masuk ke pasar lebih dari dua puluh tahun yang lalu Delta Electronics telah bertransformasi secara signifikan di Indonesia seebagai pemasok Telekomunikasi menjadi pemain penting di bidang Data Center, Otomasi dan Infrastruktur Energi.

"Transisi ini mencerminkan visi inovasi dan komitmen kami terhadap pasar lokal, dengan tetap mempertahankan penekanan yang kuat pada efisiensi energi dan teknologi yang berkelanjutan.” kata David Leal, Vice-President, SEA Business, Delta Electronics.

Berfokus pada Solusi Inovatif di bidang Daya Elektronik, Otomasi, dan Infrastruktur Energi

Dengan mendirikan PT Delta Electronics Indonesia, perusahaan ini memperkuat kehadirannya di Indonesia dan keterlibatannya dengan industri di Indonesia, memberikan solusi yang lebih cepat dan sesuai untuk memenuhi tantangan unik industrialisasi dan urbanisasi.

Delta juga telah membangun ekosistem EV di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan para pemain lokal. Sebelumnya, PT Delta Electronics telah mendukung mobilitas elektronik bagi para pemimpin dunia dengan mengimplementasikan pengisi daya kendaraan listrik (EV) pada KTT G20 Bali 2022.

Pada KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, Delta Electronics juga menggunakan pengisi daya untuk memfasilitasi transportasi bagi para pemimpin negara Asia Tenggara.

Selain itu, PT Delta Indonesia menandatangani MoU dengan pabrik elektronik dari Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas solusi Delta yang andal dan hemat energi kepada pelanggan Indonesia.

Selanjutnya, PT Delta Electronics Indonesia akan mendorong keberlanjutan di smart city, data center, otomasi, dan infrastruktur energi; bekerjasama erat dengan sektor swasta dan pemerintah.

Di luar solusi teknologi, perusahaan tetap berkomitmen pada keterlibatan masyarakat, kesadaran lingkungan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang Indonesia, menegaskan dedikasinya untuk masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

KOMPAS.com - Operasional Pusat Data Nasional (PDN) bakal mundur dari rencana awal yang ditargetkan pada Januari 2025.

Hal ini diungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional," ujar Meutya.

Meutya tidak mengungkap alasan atau faktor yang membuat operasional PDN terlambat. Pun, belum ada estimasi waktu yang baru terkait jadwal operasional PDN tahun depan.

Meutya hanya mengatakan bahwa kemungkinan keterlambatan tersebut membuat pihak Komdigi mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.

Salah satunya memperpanjang operasional Pusat Data Nasional Sementara alias PDNS. PDNS ini sempat diserang ransomware pada akhir Juni, sehingga membuat beberapa layanan publik lumpuh, salah satu yang terparah adalah layanan keimigrasian di bandara.

Menteri Komdigi perempuan pertama ini turut meminta tambahan anggaran untuk perpanjangan anggaran operasional PDNS, karena sebelumnya tidak diperhitungkan untuk perpanjangan.

"Kami mungkin akan memohon kepada Komisi I untuk PDNS. Kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS dengan asumsi kami percaya diri PDN-nya selesai. Namun tampaknya akan ada keterlambatan," kata Meutya.

Satu PDN di Cikarang, lainnya rahasia

Meutya mengatakan bahwa saat ini terdapat satu lokasi PDN yang berada di Cikarang, Jawa Barat. PDN tersebut akan diserahterimakan dari pengembang ke Kementerian Komdigi pada akhir Desember 2024.

Tahun lalu, Kominfo berharap PDN di Cikarang, bisa rampung sebelum Oktober tahun 2024. Namun, ternyata molor juga.

Ke depannya, kata Meutya, lokasi Pusat Data Nasional tidak mungkin diungkap ke publik. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional (national interest). Selain itu, keputusan ini juga diambil mengingat lokasi PDN yang bersifat "rawan".

"Kita sudah tahu posisi satu itu ada di Cikarang. Berikutnya kami mohon izin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik. Jadi untuk Komisi I saja nanti mungkin bisa kita jelaskan," ucap Meutya.

Meski disebut akan dirahasiakan, sebelumnya pada September 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pemerintah sedang membangun tiga pusat data nasional (PDN) di tiga lokasi berbeda, yaitu Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagaimana dilansir KompasTekno dari Antara News, Rabu (6/11/2024), pembangunan PDN merupakan program pemerintah demi menyiapkan fasilitas untuk menjalankan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Proyek ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia demi kepentingan negara, bukan swasta atau perorangan.

Selain itu, pembangunan PDN merupakan upaya untuk melakukan efisiensi pengelolaan data center yang kini tersebar di 2.700 pusat data. Sebab, setiap lembaga pemerintah menyiapkan fasilitas pusat data sendiri, sehingga terjadi pemborosan.

Jakarta -

Anda ingin memasang reklame agar publik tahu jasa yang ditawarkan? Reklame memang penting untuk memperkenalkan usaha Anda kepada khalayak.

Namun penting pula diketahui penyelenggaraan atas reklame ini sekarang dikenakan pajak reklame. Salah satu contoh reklame adalah reklame nama pengenal usaha atau profesi.

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny terdapat reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

"Dicabutnya pengaturan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c Perda Nomor 1 Tahun 2024, selanjutnya pengaturan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024," tutur Morris, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud dalam Pergub ini adalah nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi termasuk logo/simbol atau identitas.

Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 terdapat ketentuan-ketentuan teknis untuk reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagai berikut:

a. Dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;

b. Memenuhi ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan yang diatur dalam Pergub ini;

c. Ketinggian reklame maksimum 15 meter dari permukaan tanah sampai ambang bawah bidang reklame;

d. Jumlah reklame sebanyak 1 buah.

Ketentuan Teknis Pemasangan Reklame

Ketentuan teknis berupa pemasangan melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi, diatur sebagai berikut:

a. Reklame dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi berada seperti dinding bangunan atau di atas bangunan;

b. Reklame dipasang di dalam area/tempat usaha/profesi berada termasuk halaman

Selanjutnya yang penting diketahui adalah beberapa ketentuan teknis mengenai jenis, ukuran, dan bahan yang diatur sebagai berikut:

a. Jenis reklame berupa reklame papan/billboard dan reklame pylon;

b. Ukuran luas bidang reklame tidak lebih dari 1 meter persegi;

c. Bahan reklame berupa:

Reklame papan/billboard > terbuat dari bahan metal, papan kayu, callibrate, vinyl, termasuk seng atau bahan lain sejenis

Reklame pylon > terbuat dari bahan metal, acrylic, vinyl atau plastic

Sementara itu untuk bentuk reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana diatur dalam Pergub ini tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan di atas.

Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tersebut, tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak reklame sehingga terutang pajak reklame.

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 11 September 2024 dan berlaku surut terhitung sejak 5 Januari 2024.

Agar kewajiban perpajakan dapat terselenggara secara teratur dan terstruktur, yuk dukung berjalannya kebijakan baru ini.

(prf/ega)

Bisnis.com, JAKARTA - EdgeConnex, yang berencana melakukan ekspansi fasilitas pusat data, mengakuisisi lahan PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) seluas 45.000 meter persegi.

Managing Director for Asia Pac at EdgeConneX Kelvin Fong mengatakan selama setahun terakhir, situs EdgeConneX telah diperluas menjadi dua fasilitas dan akan mendukung IT berkapasitas 200 MW.

Dia menambahkan setelah dua pusat data tambahan selesai dibangun di lahan yang baru diakuisisi, pusat data yang diperluas ini akan memiliki total kapasitas lebih dari tiga kali lipat menjadi lebih dari 200MW.

"Pusat data kami di Jakarta telah menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Komitmen kami terhadap negara, pelanggan, dan komunitas lokal mendorong investasi berkelanjutan dan rencana ekspansi kami," kata Kelvin dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Adapun, EdgeConneX dan mantan entitas Pusat Data Graha Teknologi Nusantara (GTN), yang diakuisisi pada 2022, telah mengoperasikan pusat data bersertifikasi Tier 3 sejak 2016.

Awalnya, GTN didirikan melalui usaha patungan antara Mitsui dari Jepang dan distributor dan integrator IT lokal, PT Multipolar Technology, yang merupakan bagian dari Lippo Group.

Presiden Direktur LPCK Gita Irmasari menambahkan pembelian lahan tambahan ini juga merefleksikan keberadaan Lippo Cikarang Cosmopolis (LCC) yang merupakan daerah perkotaan dengan fasilitas berstandar internasional, yang dapat memberikan keuntungan signifikan bagi para pelaku bisnis data center.

"Penandatanganan perjanjian ini tentunya akan semakin menumbuhkan ekonomi digital Indonesia," katanya.

Lippo Cikarang Cosmopolis berada di atas lahan kurang lebih seluas 3.250 hektare di kawasan industri. LPCK telah membangun lebih dari 20.173 rumah dan berpenduduk 70.818 jiwa.

Di kawasan industri Lippo Cikarang Cosmopolis terdapat sekitar 667.492 orang yang bekerja setiap hari di 1.523 fasilitas manufaktur.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Kawasan Industri (HKI) memperkirakan sektor pusat data (data center) dan ekosistem kendaraan listrik (EV) akan menjadi dua sektor utama yang mengisi ruang di kawasan industri di Indonesia pada tahun 2024.

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengungkapkan bahwa permintaan lahan di kawasan industri untuk pusat data mengalami lonjakan sepanjang tahun 2024, didorong oleh meningkatnya kebutuhan digitalisasi dan penyimpanan data.

"Perkembangan ini sejalan dengan pertumbuhan digitalisasi dan kebutuhan akan ruang penyimpanan data yang terus meningkat. Kawasan industri melihat peluang besar dari ekspansi perusahaan teknologi, baik lokal maupun internasional," kata Sanny kepada Kontan.co.id pada Senin (21/10).

Menanggapi potensi ini, perusahaan pemilik kawasan industri mulai mempersiapkan infrastruktur yang mendukung sektor pusat data.

Menurut Sanny, tren ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan makin masifnya digitalisasi ekonomi di Indonesia.

Selain sektor pusat data, HKI juga memprediksi bahwa sektor kendaraan listrik (EV) akan tumbuh pesat pada tahun 2025.

Ekosistem kendaraan listrik, termasuk produksi baterai EV dan komponen pendukung, akan memberikan dampak positif pada kawasan industri, terutama yang berfokus pada otomotif dan energi terbarukan.

Sanny juga menyebutkan bahwa sektor lain yang diprediksi akan terus berkembang adalah industri alat kesehatan dan farmasi.

Dengan prospek yang masih sangat besar, Sanny berharap pemerintah yang baru dapat mendukung kebijakan pro-investasi, termasuk memberikan insentif bagi investor yang beroperasi di kawasan industri, guna memastikan pertumbuhan positif kawasan industri di masa mendatang.

"Dari sudut pandang HKI, keberlanjutan program hilirisasi di sektor pertambangan serta pergeseran menuju industri berteknologi tinggi akan terus mendorong permintaan akan kawasan industri di berbagai wilayah," tutupnya.

Pemerintah tengah mengkaji kebijakan khusus untuk menarik investasi pusat data (data center) di Indonesia, terutama terkait tarif listrik yang masih dianggap belum kompetitif dibandingkan negara tetangga.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menegaskan pemerintah harus melihat peluang apa saja yang bisa didorong untuk meningkatkan industri dalam negeri melalui investasi pusat data.

"Kita juga harus melihat peluang apa lagi yang bisa kita dorong untuk meningkatkan industri kita," ujar Rachmat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (11/10).

Menurut Rachmat, tarif listrik untuk industri pusat data di Indonesia saat ini berada pada kisaran US$11 sen - US$12 sen per kilowatt-hour (kWh). Sementara, tarif listrik di Malaysia hanya sekitar US$8 sen per kWh.

Ia mengungkapkan penting bagi pemerintah untuk memberikan insentif khusus demi membuat biaya listrik bagi pusat data lebih kompetitif di Indonesia.

"Kita ingin coba, itu ada preseden-preseden sebenarnya kita memberikan insentif-insentif. Kayak misalnya batu bara ada yang kita berikan lebih rendah, atau gas untuk industri tertentu. Bahkan untuk charging station saja, harganya berbeda. Jadi presedennya ada, tinggal nanti mungkin pemerintah bisa duduk bareng, kita lihat industrinya seberapa strategis dan insentif apa yang perlu diberikan," jelas Rachmat.

Selain tarif listrik, Rachmat juga menyoroti aspek lain seperti konektivitas dan penggunaan listrik hijau. Menurutnya, banyak pelaku industri yang menginginkan listrik ramah lingkungan untuk operasional pusat data mereka.

"Kita harus juga pikir, kalau kita bikin banyak di Indonesia, bisa nggak kita hilirisasi, bisa enggak servernya dirakit di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja baru? Kalau tidak, nanti kita hanya jadi tempat parkir saja," ujarnya.

Rachmat menekankan investasi pusat data harus memberikan multiplier effect bagi ekonomi Indonesia, bukan sekadar sebagai penerima pajak atau biaya layanan.

Dalam hal regulasi, Rachmat mengakui ada beberapa hal yang masih perlu ditinjau, seperti revisi undang-undang terkait telekomunikasi yang dinilai sudah usang.

Namun, ia menyatakan bahwa aturan terkait multi-provider untuk layanan seperti energi sudah diizinkan secara regulasi, meski dampaknya belum signifikan.

"Ini PR saya untuk minggu depan, kita akan follow up lagi. So far, secara regulasi multi-after provider sudah diperbolehkan, tapi mungkin kita perlu lihat kenapa dampaknya belum sebesar yang kita pikir," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Bersama Digital Data Centres (BDDC) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menjalin kerja sama untuk memperbanyak pembangunan pusat data (data center) di Tanah Air. Hal ini dilakukan agar lebih banyak data yang dimiliki anak bangsa bisa disimpan dan dikelola di dalam negeri, sehingga mewujudkan  kedaulatan dan ketahanan data secara nasional.  

Sementara itu, potensi bisnis data center di Tanah Air sangat besar dan nilainya diproyeksikan mencapai US$ 47 miliar. Laporan dari Mordor Intelligence juga memprediksi, industri pusat data Indonesia punya tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) 14% dari US$ 2,06 miliar pada 2023 menjadi US$ 3,98 miliar tahun 2028.

Kapasitas pasar pusat data di Indonesia pun diperkirakan sebesar 0,65 ribu MW tahun 2024, dan diperkirakan terus bertambah mencapai 1,41 ribu MW pada 2029, tumbuh dengan CAGR 16,92%.

Pertumbuhan pesatnya terjadi seiring dengan peningkatan ekonomi internet/digital Indonesia yang diprediksi tembus US$ 210-360 miliar pada 2030, sehingga keperluan penyimpanan data yang dibutuhkan juga makin besar karena digitalisasi pada berbagai sektor.

Sementara itu, perkembangan terakhir, BDDC, penyedia pusat data dalam kota (in-town data centre, baru saja resmi mengoperasikan JST1, pusat data tier IV sekaligus menjadi Indonesia Internet Exchange Kedua di Jakarta (IIX–JK2) hasil kolaborasi dengan APJII.

Kehadiran pusat data tersebut pun turut mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital nasional melalui layanan onshore data center. Pusat data JST1 telah dilakukan proses topping-off pada November 2023 dan diresmikan bulan Juli 2024. Pusat data berkapasitas 5 MW ini memiliki delapan lantai dan 1.008 rak.

Presiden Komisaris BDDC Setyanto Hantoro mengatakan, pembangunan lokasi data center di dalam negeri saat ini makin krusial seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri terhadap layanan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih baik guna menunjang operasional bisnisnya. Hal ini guna lebih menjamin penempatan data yang bersifat sensitive yang lebih aman, seperti data pribadi masyarakat di Tanah Air.

“Inilah mengapa, keberadaan pusat data di dalam negeri menjadi sangat penting. Inisiatif BBDC berkolaborasi dengan APJII dengan menjadikan JST1 sebagai IIX-JK2 juga merupakan upaya menjaga kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana diamanatkan UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang berlaku Oktober ini,” tutur Setyanto, saat peresmian JST1 di Jakarta, dikutip Kamis (10/10/2024).

Dia menjelaskan, dari kaca mata industri, keberadaan data center di dalam negeri akan memberikan kontrol yang lebih besar bagi perusahaan atas data yang dikelola/dititipkannya daripada di luar negeri.

Sebab, industri yang mengandalkan pemrosesan data dari semua sektor membutuhkan jaminan bahwa datanya tersimpan di lingkungan yang aman, berteknologi canggih, mudah dikontrol, serta mematuhi standar keamanan global.

Selain itu, keberadaan pusat data di dalam negeri akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena bisa mengurangi ketertundaan/latensi pemrosesan data, meningkatkan performa layanan, dan menurunkan biaya operasional dibandingkan di luar negeri.

“Pusat data di Indonesia memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif di tengah persaingan global dengan menjaga kecepatan layanan serta keamanan yang makin tinggi sekaligus memastikan bahwa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kapasitas Besar

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengungkapkan, pertumbuhan industri yang pesat dan adanya fokus pada perlindungan data memerlukan Indonesia Internet Exchange (IIX) yang lebih andal dengan skalabilitas makin tinggi.

Saat ini, puncak trafik telah mencapai lebih dari 13 Tbps. APJII pun tengah fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang menjadi tulang punggung para penyelenggara layanan internet (internet service provider/ISP) Indonesia dalam kolaborasi dengan BDDC JST1 guna membangun IIX–JK2.

“IIX-JK2 dirancang untuk memberikan dukungan penuh terhadap pertumbuhan penyelenggara ISP serta memperkuat lalu lintas data pada IIX. Kehadiran IIX–JK2 akan menghubungkan lebih banyak ISP dan partisipan data center lainnya, sehingga peningkatan penetrasi dan kualitas internet di Tanah Air bisa lebih cepat,” tandas Arif.

Pacu Pertumbuhan

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan, industri data center terus berkembang pesat secara global dan nasional seiring meningkatnya perkembangan teknologi digital.

“Harapannya, peresmian BDDC JST1 dapat memacu pertumbuhan industri data center nasional serta meningkatkan daya saing sektor digital Indonesia dan mendukung percepatan transformasi digital,” ucap Budi Arie.

Dia juga berharap, data-data milik Indonesia yang masih berada di server luar negeri agar bisa dipindahkan dan disimpan di data center yang berada di dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan seiring makin maraknya pembangunan data center di Tanah Air.

“Ini perlu kita tanyakan industri, kalau industri setuju, semua data yang dimanfaatkan untuk operasi di Indonesia harus disimpan di data center di Indonesia. Pemerintah harus mendengarkan itu,” katanya.

Budi Arie juga menegaskan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkomitmen untuk mendukung tumbuhnya ekosistem data center di dalam negeri dan mendorong penguatannya sebagai bentuk kesiapan infrastruktur dan mendukung kedaulatan digital Indonesia.

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan sinergi ekosistem pusat data di Indonesia dapat mempercepat laju transformasi digital secara nasional.

Ia mengatakan ekosistem data center milik pemerintah dan swasta perlu disinergikan karena saat ini pusat data tidak hanya berfungsi sebagai medium penyimpanan data tapi juga menjadi platform pengembangan teknologi baru seperti komputasi awan, kecerdasan artifisial, hingga blockchain.

"Ini perlu dibarengi dengan penguatan sinergi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dan kemajuan teknologi," kata Budi dalam Grand Opening Gedung Bersama Digital Data Centres, di Jakarta Timur, Rabu.

Lebih lanjut, Budi mengatakan peresmian infrastruktur pusat data yang melibatkan banyak pemangku kepentingan di Indonesia itu menjadi tonggak sejarah dalam penguatan ekosistem pusat data nasional.

Ia berharap kehadiran Gedung Bersama Digital Data Centres dapat memacu pertumbuhan industri nasional, meningkatkan daya saing sektor digital Indonesia, serta mempercepat transformasi digital.

“Semoga turut memacu juga seluruh industri data center supaya lebih kompetitif, maju, dan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ungkapnya.

Dengan percepatan transformasi digital Budi meyakini bahwa dalam satu dekade ke depan, industri di sektor digital Indonesia akan bertumbuh pesat jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Untuk mempersiapkan pertumbuhan ekosistem industri digital yang sehat maka dari itu Pemerintah melalui Kementerian Kominfo berupaya menghadirkan kebijakan yang mampu mengakomodir fair level playing field.

“Ketika sektor industri lain mulai melambat, industri digital justru semakin berkembang karena nilainya dapat meningkat signifikan dengan investasi yang tepat. Dengan kebijakan ini, semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor ini,” tutupnya. Dalam peresmian pusat data bersama tersebut turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri Pahala, Komisaris Utama Bersama Digital Data Centres Setyanto Hantoro, dan Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia Muhammad Arif Angga.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membahas minat perusahaan teknologi global Google berinvestasi dalam pembangunan pusat data di Indonesia.

Budi menyampaikan bahwa pemerintah bersama Google masih membahas rencana investasi perusahaan teknologi itu di Indonesia.

"Kita berharap nanti semua data yang dipakai dan digunakan orang-orang Indonesia kalau bisa pusat datanya ya di Indonesia. Ini sedang dalam perbincangan serius lah," katanya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta Pusat, Rabu.

"Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai pemerintah membuka kemungkinan-kemungkinan dan kemudahan bagi investasi," kata Budi.

Menkominfo pada Kamis (3/10) menyampaikan bahwa pemerintah bersama Google masih mendiskusikan potensi investasi perusahaan teknologi itu di Indonesia.

"Kita lagi bicarakan ya, mungkin ada data center nanti, kita lihat nanti, kita tunggu," katanya.

Google telah meresmikan Google Cloud Platform (GCP) Region Jakarta pada pertengahan 2020.

Saat itu, GCP Region Jakarta dikenalkan sebagai pusat data non-pemerintahan yang dilengkapi dengan arsitektur keamanan berlapis.

Pusat data yang pembangunannya didukung oleh pemerintah itu diharapkan dapat membantu percepatan transformasi digital di Indonesia.

Google ​​pada 30 September 2024 mengumumkan rencananya menginvestasikan dana satu miliar dolar AS atau sekitar Rp15,2 triliun untuk pembangunan infrastruktur digital di Thailand

Dalam pernyataannya, Google menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur digital di Bangkok dan daerah industri Chonburi untuk memenuhi permintaan layanan komputasi awan yang terus meningkat di wilayah Asia Tenggara.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Pekan lalu Google mengumumkan rencana investasinya untuk membangun pusat data dan cloud di Thailand dan Malaysia. Total investasi yang dikeluarkan mencapai lebih dari USD3 miliar (Rp47 triliun) selama enam tahun ke depan.

Langkah ini menunjukkan komitmen Google untuk memperkuat kehadirannya di Asia Tenggara dan bersaing dengan para rivalnya seperti AWS, Microsoft, dan perusahaan data lokal seperti Singtel dan ST Telemedia Global Data Centers. Sayangnya, sebagai negara dengan pengguna internet terbesar di Asia Tenggara, Indonesia justru dilewatkan.

Mengapa Thailand dan Malaysia?

1. Pertumbuhan Ekonomi Digital

Thailand dan Malaysia merupakan dua negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat di Asia Tenggara. Hal ini didorong oleh peningkatan penetrasi internet, adopsi teknologi cloud computing, dan perkembangan AI yang semakin masif.

2. Kebutuhan akan Infrastruktur Digital yang Handal

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital, kebutuhan akan infrastruktur digital yang handal juga semakin meningkat. Pusat data dan cloud akan memudahkan organisasi sektor publik, UKM, startup, dan perusahaan besar untuk mengakses layanan cloud computing dan AI dari Google.

3. Regulasi dan Kepatuhan Data

Cloud region lokal memungkinkan pelanggan untuk memenuhi standar keamanan, residensi data, dan kepatuhan tinggi, termasuk persyaratan penyimpanan data spesifik. Hal ini sangat penting bagi organisasi dan perusahaan yang beroperasi di negara-negara dengan regulasi data ketat.

Investasi di Thailand

Google akan menginvestasikan USD1 miliar (Rp15,7 triliun) untuk membangun pusat data pertamanya di provinsi Chonburi, Thailand, dan Google Cloud Region di Bangkok. Investasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Thailand.

"Investasi Google di pusat data dan cloud region di Chonburi dan Bangkok, masing-masing, ditambah dengan keahlian Thailand yang semakin berkembang dalam cloud computing dan AI, sangat selaras dengan Kebijakan Cloud First nasional kami," kata Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra.

Investasi di Malaysia

Google juga akan menginvestasikan USD2 miliar (Rp31,4 triliun) untuk membangun pusat data dan cloud region pertamanya di Malaysia. Investasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Malaysia.

"Fasilitas ini tidak hanya akan memberdayakan industri manufaktur dan jasa kami - terutama usaha kecil dan menengah (UKM) - untuk memanfaatkan teknologi canggih seperti AI dan cloud computing, tetapi juga meningkatkan kapasitas industri kami untuk naik ke rantai nilai global," kata Utama Zafrul Aziz, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia.

Persaingan dengan Microsoft dan OpenAI

Investasi Google di bidang AI juga merupakan respons terhadap persaingan yang semakin ketat dengan Microsoft dan OpenAI. Meskipun Google mendominasi pasar mesin pencari, perusahaan semakin merasakan ancaman dari kebangkitan alat AI generatif seperti ChatGPT (OpenAI) dan Perplexity (mesin pencari berbasis AI).

Bagaimana dengan Indonesia?

Sayangnya, dengan pengguna internet terbesar di Asia Tenggara, Indonesia justru melewatkan kesempatan investasi dari Google. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan platform digital Google membahas potensi investasi perusahaan teknologi tersebut di Indonesia khususnya untuk investasi pusat data.

?Kita lagi bicarakan ya, mungkin ada data center nanti, kita liat nanti, kita tunggu," kata Budi di Jakarta, pekan lalu.

Meski tidak berbicara banyak Budi mengatakan pihaknya terus mendorong agar perusahaan-perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia dapat berkontribusi terhadap transformasi digital nasional.

Memang, tidak hanya infrastruktur pilar transformasi digital lain seperti talenta digital juga penting dikembangkan. Namun, tetap saja pembangunan pusat data Google di Indonesia dengan investasi yang sangat besar memiliki dampak yang jauhlebihbesar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengaku masih ada setumpuk pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan selama 19 hari ke depan.

Hal ini mengingat era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024 dan akan digantikan oleh kabinet Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa salah satu tugas yang harus dirampungkan Kemenkominfo adalah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019 PSTE).

Selain itu, Budi menyebut bahwa harmonisasi regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Salah satu pekerjaan rumah yang [tersisa] 19 hari ini bagaimana soal harmonisasi tentang regulasi-regulasi, khususnya tentang PDP, dan juga mengenai revisi PP 71 tentang daya tarik investasi khususnya di sektor ITE, khususnya lagi data centerdan sebagainya,” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Budi menyampaikan bahwa revisi PP 71/2019 PSTE perlu dilakukan agar Indonesia lebih lincah dalam bersaing dengan Malaysia untuk menggaet investor, terutama dalam hal pusat data.

“Direvisi supaya lebih atraktif, karena kita kan bersaing dengan negara-negara lain. Dengan Johor di Malaysia. Kita harus membuat kebijakan yang lebih menarik,” jelasnya.

Dia memberi contoh seperti tarif listrik di Johor yang dikenakan 8 sen dolar/kWh dan dibebaskan pajak barang unit pemrosesan pusat (CPU) dan unit pemrosesan grafis (GPU). Menurutnya, kebijakan seperti ini harus didiskusikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Nah, itu kan kita harus diskusikan dengan Kementerian Keuangan kebijakan fiskalnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa tugas lain yang harus dikebut Kemenkominfo adalah terkait kepastian hukum.

Adapun, Budi menyampaikan bahwa selama satu tahun lebih dirinya menjabat, dia mengklaim telah menjalankan tugas yang diamanahkan Presiden Jokowi. Salah satunya menyelesaikan proyek 6.000 stasiun transceiver dasar atauBase Transceiver Station(BTS) yang sempat mangkrak di era mantan Menkominfo Johnny G Plate.

“Hampir 6.000 BTS itu sudah kita selesaikan tahun lalu, yang mangkrak. Jadi proyek BTS tidak jadi mangkrak, tetapi bisa terbangun hampir sekitar 6.000 BTS dari total semuanya yang direncanakan,” terangnya.

Kemudian, Budi menyampaikan bahwa Kemenkominfo juga berkomitmen dalam memberantas judi online di Indonesia. Aksi ini dilakukan agar ruang digital Indonesia menjadi sehat.

“Karena judi online ini bukan hanya merusak ekonomi negara, merusak ekonomi masyarakat, merusak ekonomi keluarga, tetapi juga merusak moralitas masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Terlebih, Budi menekankan bahwa judi online bukanlah pendorong visi Indonesia Emas 2045. “Dan dapat dipastikan judi online bukanlah pendorong menuju Indonesia Emas 2045, tetapi menjadi sebagai penghancur perwujudan Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

Budi menambahkan bahwa Kemenkominfo di bawah kepengurusannya juga telah mengembalikan uang kepada negara dari proyek satelit HBS senilai Rp3,4 triliun. Dia juga mengklaim bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga berlangsung damai.

“Terakhir soal bagaimana menjalankan misi Pemilu Damai 2024. Dan kita sudah bisa bandingkan, Pemilu 2024 kan jauh lebih sejuk dibanding Pemilu 2019 dan 2014,” tutupnya.

Konglomerat Indonesia Franky Oesman Widjaja dan taipan asal Korea Selatan, Kim Nam Goo, membangun pusat data di Jakarta senilai US$300 juta atau Rp4,6 triliun (asumsi kurs Rp15.450 per dolar AS).

Proyek ini dibangun oleh anak usaha Sinar Mas milik Keluarga Widjaja, yakni PT SMPlus Digital Investama (SM+) bersama Korea Investment Real Asset Management Co., Ltd. (KIRA) milik Kim Nam Goo.

"Pusat data baru ini akan memberikan fasilitas dan layanan terbaik yang sangat penting untuk memajukan transformasi digital di berbagai sektor di Indonesia, termasuk keuangan, industri, pemerintahan, layanan publik, dan pendidikan," kata Franky, dikutip dari detikcom, Kamis (12/9).

"Kami sangat menghargai kemitraan dengan KIRA dalam inisiatif penting ini," tegasnya.

Proyek data center ini dibangun di kawasan pusat bisnis Jakarta. Rencananya, pusat data tersebut akan mulai beroperasi pada pertengahan 2026 mendatang.

Tak hanya anak usaha Sinar Mas dan KIRA, proyek ini melibatkan PT LG Sinarmas Technology Solutions (LG Sinar Mas). Perusahaan patungan SM+ dan LG CNS itu bertindak sebagai konsultan teknis utama.

LG Sinar Mas mendapatkan mandat untuk merancang pusat data tersebut. Mereka juga ditugaskan menjadi operator fasilitas setelah data center ini beroperasi.

"Dengan dukungan LG Sinar Mas, proyek pusat data ini akan menawarkan layanan desain, operasional, dan servis manajemen pusat data andal yang akan memberikan solusi dan nilai yang optimal bagi para pelanggannya," tutur Franky.

Fasilitas ini digadang-gadang sebagai salah satu yang paling mutakhir di Indonesia dan kawasan sekitar. Ia mengatakan teknologi liquid cooling juga disiapkan untuk mengakomodir komputasi canggih, seperti artificial intelligence (AI).

CEO KIRA Kim Yong Sik optimistis dengan masa depan proyek tersebut. Menurutnya, data center ini mampu mendorong transformasi digital Indonesia secara signifikan.

"Kemitraan ini merupakan langkah penting menuju pencapaian visi bersama kami untuk menjadi pemimpin pasar pusat data di Indonesia," jelasnya.