Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN dapat mencapai Rp100 triliun dalam kurun waktu 2026-2029.

Erick Thohir menuturkan pada 2025, BUMN menargetkan dividen sebesar Rp90 triliun. Menurutnya, target ini dapat tercapai tahun ini.

"Kami mempunyai target dividen Rp90 triliun. Jadi ini masih ada dua bulan, kami sedang kerja keras untuk mencapai target ini," kata Erick dalam Rapat Kerja di DPR, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia melanjutkan, capaian dividen BUMN saat ini telah berada pada angka 95%-96% dari target Rp90 triliun tersebut. Dia optimistis target tersebut dapat tercapai dalam waktu dekat.

Erick juga menuturkan saat ini BUMN tengah menyusun peta jalan atau roadmap ke depan, untuk tahun 2026-2029 apakah dividen perusahaan-perusahaan BUMN dapat menembus angka Rp100 triliun.

"Kami sedang menyusun roadmap ke depan, di tahun 2026, 2027, 2028, 2029, bisa enggak tembus target dividen BUMN ini mencapai Rp100 triliun," tuturnya.

Erick melanjutkan dengan progres yang sudah dicapai lima tahun terakhir, menurutnya saat ini bisa dilihat antara dividen dan Penyertaan Modal Negara (PMN), jumlah dividen saat ini sudah jauh lebih tinggi.

"Artinya apa, suntikan-suntikan kepada BUMN sendiri sudah dapat dibiayai dari dividen itu sendiri," ujarnya.

Adapun dalam catatan Bisnis.com, dividen BUMN pada 10 tahun terakhir (2014-2024) tercatat mengalami peningkatan yang signifikan. Total dividen BUMN pada 2014 tercatat sebesar Rp40,31 triliun. Sempat melandai, dividen BUMN kemudian melompat menjadi Rp81,2 triliun pada 2023.

Pada 2023, seperti dilansir dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 10 BUMN penyumbang dividen terbesar sepanjang 2023. Posisi pertama dihuni oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang menyetorkan dividen Rp23,23 triliun.

Posisi berikutnya adalah PT Pertamina (Persero) yang menyetorkan dividen ke kas negara senilai Rp14,02 triliun. Setoran ini diikuti oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan kontribusi dividen mencapai Rp12,84 triliun.

Adapun peringkat keempat ditempati oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan realisasi dividen sebesar Rp8,64 triliun. Adapun posisi kelima dihuni oleh MIND ID yang menyetorkan dividen senilai Rp7,45 triliun pada 2023.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebesar 5,1%. Kemudian pada tahun depan diperkirakan naik menjadi 5,2%.

"Dengan perkembangan yang kita pantau. Kami memperkirakan pertumbuhan hingga akhir tahun mencapai 5,1%. Untuk 2025 sesuai dengan pembahasan APBN diperkirakan pertumbuhan 5,2% masih tetap terjaga," kata dia dalam konferensi pers KSSK di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai dengan didukung bertumbuhnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya investasi di dalam rangka hilirisasi yang nilai tambahnya lebih tinggi.

Sementara perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 diprediksi tumbuh di atas 5%. Hal itu didukung dengan konsumsi rumah tangga dan masuknya investasi yang diklaim cukup positif.

"Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya kelas menengah atas. Sementara itu faktor agregat demand investasi tumbuh seiring dengan akselerasi penyelesaian program proyek strategis nasional," pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi 2024 yang diperkirakan Sri Mulyani lebih rendah dari prediksi yang pernah diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam APBN 2024 sebesar 5,2%.

Hal ini sebelumnya diungkapkan Jokowi dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/08/2023).

"Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%," kata Jokowi, dikutip dari keterangan pers dalam laman Sekretariat Presiden.

(ada/ara)

Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 disusun di masa transisi pemerintahan dengan semangat keberlanjutan, optimisme, dan inklusivitas namun tetap hati-hati dan waspada dalam menghadapi dinamika global dan nasional.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan bahwa RAPBN 2025 mencerminkan masa transisi yang baik dan merupakan suatu proses yang perlu dihargai.

“APBN 2025 bukan sekadar angka, tapi menggambarkan transisi yang baik dan tetap menjaga prinsip fiscal prudence” ungkap Wamenkeu dalam acara Media Gathering, Rabu (25/09), di Anyer, Serang Banten.

Defisit fiskal yang ditetapkan sebesar 2,53 persen dari PDB menggambarkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga APBN yang sehat di masa transisi.

Sejalan dengan itu, pemerintah telah merumuskan berbagai program prioritas untuk mendorong terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan renovasi sekolah dan sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Wamenkeu menilai, APBN 2025 akan menjadi instrumen negara dan sumber pendanaan penting yang bermanfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung Indonesia maju dan pembangunan berkelanjutan.

“Bagaimana kita mencari solusi jangka panjang melalui program-program unggulan dari pemerintahan baru untuk menghadapi tantangan ke depan,” tukasnya. (feb/al)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan transisi pemerintah ke presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Program kerja Prabowo diklaim terancang dengan baik di sisa pemerintahannya.

Jokowi bercerita selama ini Prabowo sangat sering ikut rapat-rapat di Istana Kepresidenan, baik yang rapat terbatas maupun rapat paripurna. Semua rapat dihadiri Prabowo semenjak menang Pemilu awal tahun ini, mulai dari yang membicarakan pertahanan, maupun hal lainnya.

Dengan begitu, rencana dan program unggulan yang akan dilaksanakan Prabowo betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang menjabat sekarang.

"Hampir di setiap Rapat Paripurna, Ratas, apapun topiknya pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya urusan pertahanan, tapi setelah jadi presiden terpilih di semua rapat terbatas hadir," ujar Jokowi ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Bahkan, Jokowi juga bilang Prabowo seringkali menemui Sri Mulyani Indrawati yang menjabat Menteri Keuangan. Pertemuan dilakukan untuk membahas secara khusus Rancangan APBN 2025 yang menjadi anggaran pertama Prabowo.

"Sebagai contoh RAPBN 2025, saya nggak tahu berapa kali Pak Prabowo dengan Bu Menkeu. Hampir tiap minggu, tiap hari bertemu mempersiapkan itu," sebut Jokowi.

Jokowi kembali menekankan transisi berjalan dengan sangat mulus. Dengan begitu, kabinet baru yang diusung Prabowo akan bisa langsung bekerja dengan cepat tanpa perlu ada masa transisi.

"Artinya, transisi kepemimpinan ini akan berjalan lancar insyaallah mulus sehingga setelah dilantik, presiden dan kabinet bisa langsung bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda," ujar Jokowi.

Simak: Momen Sri Mulyani Bertemu Prabowo, Bahas Kondisi APBN

[Gambas:Video 20detik]

(hal/ara)

Penganggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp116,23 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan dalam RAPBN Tahun 2025 tersebut telah dilakukan penambahan alokasi anggaran untuk program Padat Karya untuk mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan.

"Menindaklanjuti masukan dan usulan Komisi V DPR RI pada Raker Komisi V dan Menteri PUPR tanggal 9 September 2024, terdapat perubahan rencana target Padat Karya/IBM TA 2025 menjadi Rp6,89 Triliun yang sebelumnya Rp2,8 triliun, jadi alokasi tambahan untuk program Padat Karya sebesar Rp4 triliun," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR di Gedung DPR, Rabu (18/9/2024).

Dengan tambahan alokasi tersebut, dikatakan Menteri Basuki bahwa Program Padat Karya di Ditjen Sumber Daya Air yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) semula di 2.000 lokasi menjadi tersebar di 12.000 lokasi.

"Ditjen Cipta Karya lewat Sanimas semula 400 Lokasi menjadi 1.546 lokasi, PISEW semula 631 lokasi menjadi 892 lokasi, Pamsimas semula 500 lokasi menjadi 594 lokasi, TPS3R 100 Lokasi. Selanjutnya di Ditjen Perumahan lewat BSPS semula 20.528 lokasi menjadi 34.289 lokasi," kata Menteri Basuki.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk meningkatkan Dukungan Ketahanan Pangan dan Energi, Renovasi Prasarana Sarana Sekolah, dan keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga total pagu menjadi sebesar Rp116,23 triliun dari sebelumnya Rp75,63 triliun.

"Peruntukan pemanfaatan tambahan anggaran tersebut untuk program Quick-Win berupa revitalisasi sekolah sebesar Rp19,50 triliun. Lokasi sekolah berdasarkan data KRISNA DAK yang sudah diverifikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program Non Quick-Win Penyelesaian Pembangunan Bendungan dan Irigasi sebesar Rp11,98 triliun, dan Program Non Quick-Win Keberlanjutan Pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun," ujar Menteri Basuki.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam kesimpulan rapatnya menyampaikan, Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian Pagu Anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian PUPR sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan penambahan sebesar Rp40,59 triliun.

"Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2025 sesuai dengan saran, masukan, serta usulan dari Komisi V DPR RI," kata Lasarus.

Sidang Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-undang (UU). Adapun belanja tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto senilai Rp 3.621 triliun.

"Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota. Apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih," kata Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus, sambil mengetok palu, pada Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (19/9).

Sidang paripurna tersebut dihadiri oleh 48 anggota, sekitar 260 anggota izin tidak menghadiri sidang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono juga turut hadir dalam rapat tersebut.

Begini rincian postur APBN Prabowo di tahun pertama:

Asumsi Makro dalam RAPBN 2025

Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen

Inflasi: 2,5 persen

Kurs: Rp16.000/USD

SBN 10 Tahun: 7 persen

Indonesian Crude Price (ICP): USD 82 per barel

Lifting minyak: 605.000 barel per hari

Lifting gas: 1,005 juta bopd

Tingkat Kemiskinan: 7-8 persen

Tingkat Kemiskinan Ekstrem: 0 persen

Gini Rasio: 0,379-0,382

Tingkat Pengangguran: 4,5-5 persen

Indeks Modal Manusia: 0,56

Nilai Tukar Petani: 115-120

Nilai Tukar Nelayan: 105-108

Postur APBN

Pendapatan Negara: Rp 3.006,12 triliun

Penerimaan Pajak: Rp 2.189,30 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 513,64 triliun.

Penerimaan Bea Cukai: Rp 301,6 triliun

Belanja negara: Rp 3.621,31 triliun

Belanja pemerintah pusat: Rp 2.701,44 triliun

Belanja kementerian dan lembaga (K/L): Rp 1.094,55 triliun

Belanja non-K/L: Rp 1.606,78 triliun

Transfer ke Daerah (TKD): Rp 919,87 triliun.

Keseimbangan primer: Rp 633,31 triliun

Defisit APBN: Rp 616,86 triliun atau 2,53% terhadap PDB

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi akan konsolidasi pada perdagangan Kamis (19/9). Sebelumnya pada Rabu (18/9), IHSG ditutup melemah 0,3 persen pada level 7,829.

Secara teknikal, Analis Phintraco Sekuritas menyebut IHSG masih ada dalam kondisi overbought Stochastic RSI yang memvalidasi kecenderungan konsolidasi MACD.

“Pergerakan tersebut diperkirakan berlanjut,” tulis Phintraco Sekuritas pada Kamis (19/9).

Dari dalam negeri, pasar masih mencerna asumsi makro pada RAPBN 2025. Pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2025 diperkirakan mencapai 5,2 persen per tahun dengan tingkat inflasi terkendali di 2,5 persen. Selain itu, SBN 10 tahun masih cukup tinggi di level 7 persen dan nilai tukar Rupiah diasumsikan pada level Rp 16.000 per USD.

Bank Indonesia (BI) juga memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps ke 6 persen pada RDG 17-18 September 2024.

“Kondisi ini mengindikasikan pandangan konservatif terhadap potensi pelonggaran kebijakan moneter di tahun 2025.,” lanjut Phintraco Sekuritas.

Dari eksternal, the Fed dijadwalkan mengumumkan hasil FOMC dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 bps.

Adapun beberapa saham yang dapat diperhatikan menurut Phintraco Sekuritas di antaranya adalah BSDE, CTRA, BTPS, ASII dan BNGA.

Sementara itu, Analis MNC Sekuritas menyebut jika IHSG mampu menembus level 7,858 maka target penguatan IHSG berikutnya akan menguji 7,904-7,958.

“Namun demikian, tetap waspadai akan adanya perubahan trend, dimana IHSG rawan terkoreksi untuk menguji 7,654-7,736 sebagai area koreksi terdekatnya sekaligus menguji area supportnya,” tulis MNC Sekuritas.

Adapun beberapa saham yang dapat diperhatikan menurut MNC Sekuritas di antaranya adalah ACES, AVIA, BBNI dan MDKA.

***

Disclaimer: Keputusan investasi sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan dan keputusan pembaca. Berita ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, menahan, atau menjual suatu produk investasi tertentu.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggaran kementerian/Lembaga yang dirancang pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dinilai belum mencerminkan adanya stimulus untuk perekonomian.

Untuk diketahui, pemerintah merencanakan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 1.160,08 triliun dalam RAPBN 2025.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyampaikan, anggaran K/L paling besar adalah anggaran Kementerian pertahanan yang dirancang sebesar Rp 166,26 triliun.

“Kalau dilihat komposisinya masih tetap heavy untuk anggaran pertahanan ya. Jadi masih belum tercermin adanya stimulus terhadap perekonomian,” tutur Bhima kepada Kontan, Rabu (18/9).

Meskipun tahun depan terdapat program makan bergizi gratis yang rencananya dianggarkan Rp 71 triliun, namun Bhima menyebut, kontribusinya ke konsumsi rumah tangga cukup kecil, hanya sekitar 0,1% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Agar dampaknya lebih terasa ke perekonomian, setidaknya pemerintah harus menambah anggaran yang jauh lebih besar. Misalnya pada Kementerian ESDM di bidang energi baru terbarukan, dan Kementerian PUPR yang diharapkan ditingkatkan dua kali lipat, untuk pembangunan irigasi, serta peningkatan infrastruktur produktivitas pertanian.

“Kalau yang sekarang masih sangat moderat. Kelihatannya masih belum ada dorongan atau gebrakan yang berarti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja pemerintah tahun depan,” jelasnya.

Berikut anggaran K/L dengan anggaran terbesar pada tahun depan:

1. Kementerian Pertahanan sebesar Rp 166,26 triliun, lebih tinggi dari RAPBN 2025 sebesar Rp 165,2 triliun.

2. Polri sebesar Rp 126 triliun, atau tidak berubah.

3. Kementerian PUPR sebesar Rp 116,22 triliun (RAPBN 2025: Rp 75,6 triliun)

4. Kementerian Kesehatan sebesar Rp 105,64 triliun (RAPBN 2025: 90,6 triliun)

5. Kemendikbud Ristek sebesar Rp 93,60 triliun (RAPBN 2025: Rp 83,2 triliun)

6. Kementerian Sosial sebesar Rp 79,58 triliun (RAPBN 2025: Rp 77,2 triliun)

7. Kementerian Agama sebesar Rp 79,16 triliun (RAPBN 2025: Rp 78 triliun)

8. Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun

9. Kementerian Keuangan sebesar Rp 53,19 triliun (RAPBN 2025: 53,2 triliun)

10. Kementerian Perhubungan sebesar Rp 31,4 triliun (RAPBN 2025: Rp 24,8 triliun).

Kementerian PUPR mendapatkan restu penambahan anggaran sebesar Rp 40,59 triliun untuk TA 2025 dari semula pagu anggaran di RAPBN 2025 sebesar Rp 75,63 triliun.

Anggaran tambahan sebesar Rp 40,49 triliun itu membuat total pagu anggaran untuk tahun 2025 menjadi sebesar Rp 116,22 triliun.

Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Lasarus menuturkan, hal ini merupakan hasil pembahasan belanja Kementerian/Lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024.

“Kementerian PUPR mendapatkan alokasi dana Rp 75,63 triliun ada penambahan sebesar Rp 40,59 triliun sehingga total dari pagu anggaran, setelah terjadi penyesuaian menjadi Rp 116,22 triliun,” kata Lasarus saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).

Sebelumnya, dalam rapat yang sama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono membeberkan rencana penggunaan anggaran 2025 sebesar Rp 116,22 triliun.

Rincian alokasi anggaran TA 2025 Rp 116,22 triliun akan diserahkan pada Sekretariat Jenderal Rp 528,44 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 98,91 miliar, Ditjen Sumber Daya Air Rp 38,41 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 37,31 triliun.

Lalu Ditjen Cipta Karya Rp 33,64 triliun, Ditjen Perumahan Rp 5,07 triliun, (Ditjen) Bina Konstruksi Rp 558,36 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Rp 148,96 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp 92,79 miliar, dan terakhir Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp 347,31 miliar.

Kemudian, untuk tambahan anggaran sebesar Rp 40,59 miliar, akan digunakan untuk tiga program prioritas utama, meliputi program Quick Win berupa revitalisasi sekolah sebesar Rp 19,5 miliar.

Lalu program Non-Quick Win yaitu pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp 11,98 triliun. Terakhir untuk keberlanjutan pembangunan IKN Rp 9,11 triliun yang meliputi Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan.

Basuki menjelaskan, tambahan anggaran untuk Ditjen Bina Marga ini akan dialokasikan untuk penanganan jalan akses dan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan untuk pemenuhan akses perumahan.

Kemudian Ditjen Cipta Karya tambahan anggaran yang diketok akan digunakan untuk pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, Jaringan Distribusi Air, Jaringan Distribusi SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan Puskesms di kawasan hunian ASN di IKN.

“Untuk Bidang Perumahan untuk lanjutan Penuntasan Pembangunan 47 Tower Rusun ASN dan Hankam,” jelas Basuki dalam rapat yang sama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9).

Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono menyampaikan alokasi anggaran untuk kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025 sebesar Rp 9,11 triliun, dari tambahan pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan yang disetujui oleh Komisi V sebesar Rp 40,59 triliun.

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun," kata Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Keberlanjutan pembangunan IKN dialokasikan untuk Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen Perumahan.

Untuk bidang Bina Marga nantinya kebutuhan anggaran untuk penanganan jalan akses dan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan Kawasan West Residence, Precinct Core dan Sumbu Tripraja, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam dan Lingkar Sepaku 4, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, dan Sisi Timur Tahap 2.

Kemudian pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Tahap 2, Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN, Seksi 6C-1 Simpang 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, dan Pengawasan Teknik 5 Kegiatan.

Lalu Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara), dan selanjutnya pembangunan akses dan jalan bebas hambatan: Seksi 1A Segmen Bandara Sepinggan-Tol Balsam, Seksi 1B Segmen Bandara Sepinggan-Tol Balsam (Balikpapan-Samarinda), Seksi 5B Segmen Jembatan P. Balang-Simpang Riko, Seksi 6A Segmen Riko-Rencana Outer Ring Road IKN, dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI.

Terkait bidang Cipta Karya diperuntukkan bagi pembangunan kawasan peribadatan, kantor Kementerian PUPR, jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi pembagi (JDP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Tahap II, jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar, dan puskesmas di Kawasan Hunian ASN IKN.

Sedangkan pada bidang Perumahan diperuntukkan bagi lanjutan penuntasan pembangunan 47 Tower Rumah Susun (Rusun) ASN dan Hankam.

Tahun depan Kementerian PUPR dan Komisi V sepakat untuk mematok kebutuhan pagu anggaran 2025 sebesar Rp 116,22 triliun. Nantinya rencana kebutuhan pagu anggaran ini akan disampaikan ke Banggar DPR dan disahkan di rapat paripurna.

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran untuk pagu anggaran 2025 mencapai Rp 40,59 triliun. Dengan demikian, anggaran Kementerian PUPR untuk tahun depan mencapai Rp 116,23 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, berdasarkan kesimpulan rapat yang lalu telah ditetapkan pagu anggaran PUPR mencapai Rp 75,63 triliun. Lalu berdasarkan keputusan Rapat Panja belanja pemerintah pusat RUU APBN 2025, Kementerian PUPR dapat tambahan anggaran Rp 40,59 triliun.

"Surat Dirjen Anggaran Kemenkeu nomor S-211/AG/2024 tanggal 11 September tentang perubahan pagu anggaran belanja Kementerian Lembaga 2025, hasil kesepakatan rapat panja belanja pemerintah pusat RUU APBN 2025, Kementerian PUPR dapat tambahan anggaran Rp 40,59 triliun," kata Basuki, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Basuki menjelaskan, angka tersebut dialokasikan untuk tiga prioritas utama, pertama, Rp 19,5 triliun untuk revitalisasi sekolah berdasarkan data Krisna DAK yang sudah diverifikasi Kemenristekdikti.

Kedua, untuk program non-quick wins antara lain berupa penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi Rp 11,98 triliun. Ketiga, tambahan anggaran dialokasikan untuk keberlanjutan pembangunan IKN Rp 9,11 triliun.

Lebih lanjut Basuki mengatakan, penambahan anggaran Kementerian PUPR membuat pagu anggaran tahun anggaran (TA) 2025 berubah menjadi Rp 116,22 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke masing-masing program melalui unit organisasi PUPR, antara lain Sekretariat Jenderal Rp 528,44 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 98,91 miliar, Ditjen Sumber Daya Air menjadi Rp 38,41 triliun, Ditjen Bina Marga menjadi Rp 37,31 triliun, Ditjen Cipta Karya menjadi Rp 33,64 triliun, dan Ditjen Perumahan menjadi Rp 5,07 triliun.

Selanjutnya Ditjen Bina Konstruksi Rp 558,36 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Rp 148,96 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp 92,79 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp 347,31 miliar.

(shc/ara)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan kata-kata perpisahan saat menutup rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI dan fraksi partai yang menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN 2025 pada pembahasan Tingkat I.

"Hari ini adalah titik-titik dimana saya mengakhiri tugas dari kabinet di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Maruf Amin," kata Menkeu seraya menghela nafas untuk menahan air matanya, Selasa (17/9/2024).

"Kami tahu perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan belum berakhir," lanjut Sri Mulyani.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR, Badan Anggaran, namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan. Mulai Wakil Menteri Keuangan pak Wamen Suahasil Nazara, pak Thomas Djiwandono dan seluruh pejabat eselon I serta seluruh pelaksana.

Sambil menahan tangis dan minum air, Sri Mulyani mendapat tepuk tangan dari seluruh peserta raker Banggar.

"Saya tahu mereka bekerja keras, dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga, untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik," katanya.

Ia berharap semua kontribusi dan dedikasi ini, bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terakhir, Sri Mulyani menutup pembicaraan dengan bahasa arab.

"Manusia tempatnya salah, saya mohon bapak ibu sekalian, pimpinan, anggota, teman-teman saya di pemerintah, Bank Indonesia, untuk menyediakan samudra, pengampunan dan maaf," tutup Sri Mulyani seraya berdiri di hadapan peserta raker

Ia juga menyampaikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Anggaran adalah wujud janji pemerintah kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat.

"Menuju Tanah Terjanji, Indonesia yang Tata-Titi-Tentrem-Kerta Raharja, setiap perjalanan selalu berakhir namun sebetulnya isi dan cerita perjalanan itulah jadi makna terpenting yang menjelaskan siapa kita sebenarnya," ujarnya

"Setiap masa ada pemeran dan orangnya, dan setiap orang ada peran dan ada masanya. Saya berharap pada ujung masa dimana saya mengabdi, menghasilkan akhiran yang baik atau husnul khotimah," Pungkasnya