Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10/2024).

Airlangga berharap dengan adanya berbagai kebijakan ini nanti, industri di dalam negeri termasuk tekstil dapat dijaga dari persaingan tidak sehat. Baik dari hulu hingga ke hilir.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream dan hilir bisa terjaga dari persaingan tidak sehat," ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini industri tekstil sedang dalam tekanan. Bahkan baru-baru ini raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Terkait Sritex pailit, pengusaha menilai salah satu penyebabnya lantaran bajirnya barang impor ke Indonesia. Oleh sebab itu Apindo meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor.

Pengusaha pun menyerahkan keputusan merevisi Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah. "Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam kesempatan yang sama.

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terang Shinta.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas mengenai kebijakan pengupahan pada tahun 2025.

Airlangga mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengar masukan dari pengusaha mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP) di 2025.

"Ada komitmen pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP, tetapi bicara mengenai skala upah dan struktur skala upah dan berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Rabu (30/10).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut bahwa koordinasi penetapan UMP ini sangat penting mengingat sangat berdampak kepada industri padat karya.

Bahkan, Apindo sudah mendudukkan perwakilannya di Dewan Pengupahan dan bipartit untuk menyampaikan rekomendasi dari para pelaku usaha.

"Dan kami harapkan nantinya bahwa kita bisa tetap memegang sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terutama mengenai pengupahan. Ia menekankan pentingnya pemahaman lebih lanjut mengenai Struktur dan Skala Upah (SUSU).

"UMP ini kan hanya sebagai safety net ya, upah minimum. Tapi yang sebenarnya berlaku adalah kita juga memiliki SUSU. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita tonjolkan," pungkasnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor. Alasannya, aturan ini mengancam kelangsungan industri dalam negeri.

Selain itu, Aturan tersebut menghapus syarat pertimbangan teknis (pertek) untuk impor, sehingga memudahkan produk luar negeri masuk dan mengancam industri lokal.

Inilah yang kemudian disebut-sebut menjadi biang kerok kehancuran PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang kini diputus pailit, termasuk perusahaan tekstil lainnya yang gulung tikar.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyerahkan keputusan merevisi aturan Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah.

"Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Shinta usai ditemui wartawan usai konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terangnya.

"Jadi ini yang dasarnya yang kita harus (segera tangani) adalah illegal import, juga penangkapan daripada safeguard maupun anti-dumping. Itu yang selama ini kita harus (terus diupayakan)," terang Shinta.

Senagai informasi, sebelumnya Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan sempat menyebut bahwa Permendag 8/2024 telah mengganggu operasional industridalam negeri.

Dia menilai Permendag 8/2024 telah membuat sejumlah pelaku usaha industri tekstil terpukul secara signifikan hingga pada akhirnya gulung tikar.

"Lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup," tutupnya.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan pemerintah soal banyaknya kasus PHK yang menimpa pekerja Indonesia belakangan ini.

Peringatan ia berikan usai menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membahas nasib raksasa tekstil Sri Rejeki Isman alias Sritex usai diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pekan lalu, Rabu (30/10) petang.

Shinta meminta pemerintah segera meminimalisir pemicu PHK yang bisa membahayakan ekonomi Indonesia, terutama di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami cuma ingatkan bahwa memang saat ini kondisi terutama PHK dan lain-lain itu saja akan sangat mempengaruhi. Jadi kami harapkan bahwa akan bisa diminimalisasi unsur-unsur seperti PHK yang besar seperti ini," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian.

Peringatan ia berikan karena Sritex merupakan perusahaan yang besar dan punya sejarah panjang. Ia menambahkan perhatian tak hanya diminta pengusaha terkait Sritex saja, tapi perusahaan padat karya lain.

Shinta menambahkan sudah memberikan masukan kepada pemerintah terkait cara mengatasi masalah yang menimpa Sritex dan industri lain. Namun, ia enggan merinci masukan tersebut.

"Kita sekarang hanya mencoba jangan sampai peningkatan daripada PHK ini kan yang sekarang kita jaga. Makanya kenapa kita sekarang juga terus memberikan masukan dari industri padat karya. Kan kita tidak mau sesuatu yang buruk terjadi," katanya.

Sritex saat ini memang sedang terlilit masalah. Beberapa waktu lalu, Pengadilan Niaga Semarang memutus raksasa tekstil itu pailit.

Sebelum keputusan pailit itu keluar, kinerja Sritex memang tengah terseok-seok.

Sebelum putusan ini pun, Sritex sempat tenggelam karena terlilit utang yang menggunung. Hingga Juni 2024, total utang Sritex mencapai US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS).

Masalah itu pun dikhawatirkan berdampak ke pekerja.

Prosesi serah terima tugas Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diselenggarakan pada Selasa (22/10) turut dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani di Gedung Kemnaker.

Shinta menyatakan, pihaknya punya harapan besar terutama perihal ketenagakerjaan di Tanah Air. Menciptakan lapangan pekerjaan juga menjadi tantangan, karena Shinta melihat bahwa lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan di Indonesia berkisar di angka 2-3 juta per tahunnya.

"Sementara, investasi yang masuk penyerapannya juga sudah berpindah dari padat karya. Penciptaan lapangan pekerjaan menjadi isu utama yang harus diperhatikan, dan jelas berhubungan dengan masuknya investasi. Begitupun dari bidang pendidikan, agar bisa diserap oleh industri, maka link and match menjadi kuncinya," ujar Shinta.

Shinta mengaku menyambut gembira bahwa hal ini tidak cuma menyoal perkara hubungan industrial. Menurut Shinta, perlu untuk bisa menitikberatkan pada produktivitas yang masih menjadi tugas yang perlu diselesaikan.

"Mengenai pengangguran angkanya kelihatan meningkat karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mengatasi hal ini, kita juga harus siap untuk melihat bahwa ada pengalihan jenis pekerjaan. Dengan kondisi ekonomi saat ini, yang arahnya juga menuju ke digitalisasi, tentu saja akan memengaruhi ke PHK," tutur Shinta.

Shinta melihat bahwa fenomena turunnya permintaan pasar tidak semata menjadi alasan pengurangan tenaga kerja. Akan tetapi juga kian maraknya inovasi teknologi yang banyak menggantikan tenaga kerjanya.

"Saya pikir ini satu era baru, dan kami akan terus mendukung program kerja dari Kemnaker. Kami menunggu untuk bagaimana ke depannya kami bisa sama-sama berkolaborasi, seperti yang juga sudah terjalin selama ini. Melalui pihak ketiga, maupun melalui dewan pengupahan ini bisa terus kami jalankan," pungkas Shinta.

Simak Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan deflasi lima bulan beruntun yang dialami Indonesia merupakan suatu perkembangan yang positif, karena hal itu terpengaruh oleh penurunan harga pangan. Ia menjelaskan penurunan harga tersebut berdampak baik bagi konsumen di Indonesia, terutama kelas menengah ke bawah.

Menurut pemaparannya, pemerintah berupaya menjaga inflasi tetap rendah, sebab inflasi mempengaruhi daya beli. Kenaikan inflasi yang tinggi sejak tahun lalu, misalnya, terjadi karena banyak dipengaruhi oleh makanan.

Sementara itu, deflasi lima bulan berturut-turut sekarang ini dinilai sangat menentukan daya beli masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah, yang pengeluarannya paling besar untuk makanan.

“Jadi kalau deflasi lima bulan ini terutama dikontribusikan oleh penurunan harga pangan, itu menurut saya merupakan suatu perkembangan yang positif,” kata Sri Mulyani saat ditemui usai acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini melaporkan perekonomian Indonesia kembali mengalami deflasi. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 tercatat sebesar minus 0,12 persen (MtM).

Angka tersebut menunjukkan tren deflasi beruntun selama lima bulan terakhir sejak Mei 2024. Secara historis, deflasi kali ini merupakan yang terdalam dibanding bulan yang sama dalam lima tahun terakhir.

Deflasi merupakan fenomena penurunan harga yang ada di dalam suatu wilayah. Fenomena ini terjadi karena kekurangan jumlah uang beredar, yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun.

Sri Mulyani melanjutkan, penurunan yang berasal dari volatile food atau komoditi pangan yang bergejolak merupakan hal yang diharapkan bisa menciptakan harga makanan di level yang stabil rendah.

“Itu baik untuk konsumen di Indonesia, terutama menengah ke bawah, yang mayoritas belanjanya adalah untuk makanan,” ujarnya. “Jadi, dalam hal ini kita menyikapi sebagai hal yang positif.”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memberi penjelasan di balik tren deflasi lima bulan beruntun. Ia menerangkan bahwa komponen inflasi terdiri dari inflasi inti dan komoditi pangan yang bergejolak. Menurut dia, volatile food sedang ditekan turun, dan nantinya akan berdampak baik untuk masyarakat. Sementara, pertumbuhan ekonomi tercermin dalam inflasi inti yang kini tercatat naik.

Airlangga mengatakan pemerintah sedang mengendalikan inflasi dan berupaya menjaga daya beli masyarakat. “Daya beli masyarakat tentu kita jaga dengan beberapa program bantuan ekonomi,” ujarnya.

Siasat pemerintah menjaga daya beli masyarakat adalah dengan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan beras, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), kata Airlangga.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengaku gelisah kondisi ini bakal berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat.

“Yang kami khawatirkan adalah ini semua berpengaruh juga kepada daya beli. Ini yang sebenarnya menjadi kunci utama,” ujar Shinta usai sarasehan Kadin bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Menara Kadin, Rabu, 2 Oktober 2024.

Pengaruhnya terhadap daya beli menurut dia, penting dicermati karena konsumsi domestik selama ini menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi RI. Hal ini tercermin dalam indikator Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur.Demandatau permintaan selama ini memegang peranan penting, dandemanddomestik jauh lebih besar dibanding internasional.

Meski begitu, Shinta berpendapat perkembangan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi deflasi saja. Menjaga inflasi rendah dengan mengatur volatilitas harga pangan juga penting lewat intervensi pemerintah.

SedangkanDirektur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan sejumlah indikator lain menunjukkan pelemahan kemampuan konsumsi masyarakat.

Mengenai deflasi, Tauhid memaparkan kondisi itu bisa dilihat darivolatile foodatau kategori pangan bergejolak seperti daging ayam ras, telur, hingga bawang merah. Kategori tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya tetap dikonsumsi, meski harganya mengalami perubahan.

“Tapi ketika masyarakat tidak punya daya beli, akhirnya dia tidak sanggup dan mengakibatkan harga turun. Dan itu menjadi deflasi,” terang Tauhid kepada Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024.

Selain deflasi tersebut, ia menyitir data Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada September 2024 anjlok ke zona kontraksi 49,2. Kontraksi sudah terjadi sejak Juli.

Menurutnya, angka PMI manufaktur di bawah 50 menunjukkan barang yang dijual lebih sedikit daripada input yang dibeli oleh industri. Artinya, ada stok berlebih dari industri karena minimnya pembeli. Namun, kata Tauhid, saat ini kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia.

“Lalu ada angka pembelian kendaraan roda dua, itu kontraksi minus hingga 4,1 persen. Selain itu laju kredit juga minus,” terangnya.

Di sisi lain, faktor yang menurutnya menjadi indikator melemahnya daya beli adalah penurunan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan periode Januari 2023-Mei 2024, ada penurunan tren peserta aktif sebesar 4,27 persen di sektor garmen dan pakaian jadi.

Tauhid menilai penurunan bisa terjadi karena adanya PHK. Namun, di sisi lain juga bisa terjadi karena peserta dari sektor informal, yang membayar secara mandiri bukan lewat perusahaan, sengaja menghentikan keanggotaannya karena menurunnya pendapatan.

Kondisi ini, menurutnya, terjadi baik di kalangan bawah maupun kalangan menengah masyarakat Indonesia. Kondisi itu diperparah dengan fenomena makan tabungan.

“Dilihat dari data-data LPS, saya kira menunjukkan bahwa yang tadinya buatsavingharus diambil buat kebutuhan sehari-hari. Masyarakat harus mengencangkan ikat pinggang lagi,” pungkasnya.

Ilona Esterina Piriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencium tangan dan memberi hadiah kepada Paus Fransiskus di Gereja Katedral Jakarta.

Berdasarkan pantauan Bisnis di YouTube Komsos KWI, Luhut menghadiri kegiatan Paus Fransiskus bersama Scholas Occurentes, sebuah gerakan Pendidikan Internasional yang diluncurkan oleh Sri Paus secara global pada 2013.

Luhut mengenakan batik biru tampak menghampiri Sri Paus dan mencium tangannya serta sedikit berbincang.

Perbesar

Tangkapan layar YouTube Komsos KWI

Setelahnya, Luhut memberikan kenang-kenangan kepada Paus berupa bibit tanaman bakau (mangrove) yang disirami air oleh Paus dan diberkati.

Selain Luhut, tampak pula Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid bertemu dan sedikit berbincang dengan Paus Fransiskus.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan memberikan efek ganda ataumultiplier effectpada ruang gerak pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan menjangkau konsumen sebagai target market dari produknya.

Pengenaan cukai terhadap makanan olahan itu tertuang dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, naiknya cukai akan mengerek harga produk dan dapat memicu turunnya daya beli masyarakat. Hal ini juga dapat berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

“Jika berkepanjangan, akan berdampak pula kepada permintaan produksi dan pengurangan tenaga kerja,” kata Shinta dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jumat (23/8/2024).

Dalam beleid itu, pemerintah juga menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) dalam pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji. Ketentuan ini berlaku sebagai upaya pemerintah dalam pengendalian risiko penyakit tidak menular (PTM).

Dalam penetapan batas maksimal GGL, pemerintah mempertimbangkan kajian risiko dan standar internasional. Kajian risiko yang dimaksud berupa analisis untuk memberikan gambaran mengenai besaran dan tingkat risiko munculnya penyakit tidak menular akibat mengonsumsi pangan yang mengandung gula, garam, dan lemak.

Shinta menyebut, Apindo pada dasarnya mengapresiasi niat baik dari regulasi tersebut. Kendati begitu, Shinta menilai bahwa penetapan batas maksimal GGL dalam produksi pangan olahan tak serta merta menurunkan angka penyakit yang dipicu oleh konsumsi GGL yang berlebih sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

Untuk itu, Shinta mengaku sudah melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan telah menyampaikan sejumlah masukan dari kalangan pelaku usaha.

Pihaknya saat ini mengharapkan, pemerintah dapat melibatkan pelaku usaha dalam penyusunan aturan turunannya. Apalagi, sektor makanan dan minuman menyumbang sekitar 39% terhadap PDB industri non-migas dan menyumbang 6,55% terhadap PDB nasional.

“Concern-concern yang ada ini harus diperhatikan karena nantinya akan mempengaruhi daripada eksekusi di lapangannya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kesepakatan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk membawa RUU Pilkada disahkan dalam sidang paripurna telah memicu aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat pada Kamis (23/8/2024).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun turut buka suara mengenai ramainya pembahasan RUU Pilkada.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menegaskan, pihaknya tidak akan terlibat dalam keputusan-keputusan politik dan mengedepankan tugasnya untuk membantu iklim usaha Tanah Air tetap kondusif.

“Apindo tidak akan masuk ke dalam ranah-ranah urusan politik,” tegas Shinta saat ditemui di Kantor Apindo, Jumat (23/8/2024).

Shinta menyampaikan, pelaku usaha akan mengikuti aturan hukum yang ada. Kendati begitu, pihaknya mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum mengingat hal ini akan memengaruhi iklim usaha di Indonesia.

Di sisi lain, dia mengharapkan agar penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan baik dan tidak anarkis. Sebab, hal-hal ini juga dapat berpengaruh terhadap iklim usaha di Tanah Air.

Shinta juga mengharapkan agar kejadian serupa tidak berlanjut dan dapat menjalankan Pilkada dengan jujur dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami juga akan berkampanye untuk mendorong Pilkada yang bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, berbagai elemen masyarakat pada Kamis (23/8/2024) menggelar aksi demonstrasi di gedung DPR RI menyusul keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang setuju untuk membawa RUU Pilkada disahkan sidang paripurna. Langkah Baleg ini dinilai tidak sejalan dengan putusan MK.

Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada yang dijadwalkan pada hari yang sama akhirnya dibatalkan setelah peserta sidang tidak memenuhi kuorum. Puan sebagai ketua DPR juga tidak terlihat hadir untuk memimpin sidang paripurna tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi landasan hukum untuk pendaftaran calon kepala daerah 27 Agustus 2024. Hal itu karena RUU Pilkada yang awalnya ingin disahkan hari ini batal dibawa ke sidang paripurna.

Dasco menuturkan, DPR telah menjadwalkan sidang paripurna Kamis pagi (22/8/2024), pukul 09.30 WIB. Sidang juga sudah diskors 30 menit hingga 10.00 WIB namun tidak kunjung memenuhi kuorum.

Alhasil, terang Dasco, maka revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan.

“Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR,” terangnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Pengusaha memberikan catatan dan masukan ke pemerintah berikutnya, presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya, upaya menarik investasi yang masuk.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya telah memberikan peta jalan yang berisi masukan dan catatan kepada tim sinkronisasi Prabowo-Gibran. Secara umum, Shinta menyebut ada beberapa hal yang difokuskan, yakni produktivitas sektor industri hingga upaya menarik investasi.

"Banyak, banyak. Jadi liat roadmap basically tiga hal yang kita fokuskan memang di produktivitas, termasuk tidak hanya dari sumber daya, tapi dari segi industri, cost of doing bisnis bagaimana dan lain-lain," kata Shinta kepada awak media di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Meski begitu, Shinta belum mau membeberkan lebih lanjut. Dia hanya bilang secara garis besar, pihaknya juga memberi saran upaya untuk mengerek pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan lebih banyak investasi yang masuk. Menurutnya, investasi menjadi salah satu hal yang penting agar target pertumbuhan ekonomi Prabowo bisa tercapai.

"Jadi saya nggak bisa inikan semuanya, main daripada driver-nya bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan men-drive lebih banyak investasi, karena pada akhirnya nggak mungkin cuma andalkan, tanpa ada investasi," jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi tim Prabowo-Gibran yang menerima masukan dengan terbuka. Dia menilai yang paling utama adalah pihaknya didengar terlebih dahulu. Pasalnya, tidak semua orang dapat menerima masukan dari para pelaku di lapangan, termasuk pengusaha.

Dia bilang, masukan ini dapat membuat pemerintah selanjutnya memformulasikan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dengan begitu, pemerintah ke depannya memperbaiki yang dirasa kurang.

"Kita terus melakukan update makanya kita intensif juga memberikan masukan kepada pemerintah yang akan datang. Kita sekarang apresiasi pemerintah yang akan datang Tim pak Prabowo cukup terbuka menerima masukan. Nomor satu kami mesti didengar," imbuhnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, memperkirakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terus berlanjut di 2024. Ia mengatakan industri yang berpotensi melakukan PHK adalah industri padat karya berorientasi ekspor seperti sektor garmen atau tekstil.

"Potensi PHK masih ada, tapi lebih kepada selected industry khususnya industri padat karya berorientasi ekspor seperti sektor garmen yang memang selama ini sudah mengalami tekanan baik dari sisi pasar maupun dari sisi inflasi biaya usaha," kata Shinta kepada kumparan, Minggu (4/8).

Selain itu, Shinta menilai industri manufaktur juga berpotensi melakukan PHK ke karyawan, meski jumlahnya tidak terlalu besar. Di tengah kondisi itu, kemungkinan besar yang terjadi yaitu akan adanya pembekuan perekrutan karyawan baru.

"Untuk industri manufaktur lain sebetulnya resiko PHK-nya tidak terlalu besar, tetapi kemungkinan besar akan terjadi hiring freeze yang berkepanjangan," ujar Shinta.

Shinta memandang industri manufaktur nasional saat ini masih relatif stabil. Namun hingga akhir tahun akan cukup menantang.

"Ini karena resiko inflasi biaya operasi usaha atau capex (efek samping pelemahan nilai tukar) akan tetap tinggi hingga akhir tahun," ungkap Shinta.

Sementara itu, di sisi pasar terdapat potensi penurunan daya beli masyarakat di paruh kedua 2024, juga maraknya impor ilegal. Selain itu, pelaku usaha di sektor juga masih banyak yang wait and see untuk ekspansi karena transisi politik.

"Tiga kombinasi faktor ini menyebabkan ekspansi usaha di sektor manufaktur cenderung lemah sepanjang tahun sehingga potensi hiring freeze dan PHK masih tetap terbuka, bergantung pada kondisi iklim usaha atau investasi yang diciptakan oleh ketiga faktor tersebut, termasuk intervensi kebijakan pemerintah yang mempengaruhi faktor tersebut," terang Shinta.

Lebih lanjut, Shinta megaskan pelaku usaha atau industri yang menjadi bagian anggota Apindo tetap mematuhi aturan jika melakukan PHK karyawan.

"Sepengetahuan kami dari anggota Apindo kalau ada yang harus PHK karyawan mengikuti aturan yang berlaku. Namun masih banyak yang berupaya untuk tetap mempertahankan karyawannya sebisa mungkin tapi tidak melakukan rekrutmen," tutur Shinta.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat total pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang semester I 2024 mencapai 32.064 pekerja.

Berdasarkan Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker yang diterima kumparan, Sabtu (3/8), PHK terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 7.469 pekerja terdampak.

Daerah kedua terbanyak adalah Banten dengan total 6.135 pekerja, disusul oleh Jawa Barat sebanyak 5.155 pekerja dan Jawa Tengah dengan 4.275 pekerja.

Posisi selanjutnya adalah Sulawesi Tengah dengan total 1.812 pekerja terdampak, kemudian Bangka Belitung 1.527 pekerja terdampak, dan Riau sebanyak 833 pekerja.

Berikutnya adalah daerah dengan PHK terbanyak lainnya adalah Jawa Timur dengan total 819 pekerja, lalu Kalimantan Barat sebanyak 785 pekerja, dan terakhir posisi ke-10 adalah Sumatera Utara dengan 539 pekerja terdampak PHK hingga Juni 2024.

JAKARTA, Investor.id -Investasi manufaktur selama semester I-2024 meningkat 24,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (yoy). Namun, pertumbuhan investasi ini tidak sejalan dengan kondisi industri manufaktur yang sedang terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan gempuran impor.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menerangkan, industri manufaktur memiliki cakupan yang sangat luas dan subsektor yang banyak. PHK yang terjadi di sub-sektor manufaktur belum tentu juga mempengaruhi kinerja usaha dan employment-nya di sub-sektor lain, sehingga tidak bisa disamaratakan.