Pejabat negara diminta melakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas (Perdinas) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:
a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Efisiensi tersebut merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Perum Bulog memastikan sisa kuota impor beras 2024 sebanyak 700 ribu ton masuk ke Indonesia pada akhir tahun. Saat ini, realisasi impor beras hingga Oktober 2024 baru mencapai 2,9 juta ton dari kuota penugasan impor sebesar 3,6 juta ton beras.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono telah meminta Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto agar dapat mempercepat proses tersebut. Dia menyebut sisa kuota impor tersebut diharuskan masuk pada pertengahan Desember.

"Sekarang (beras impor) sedang berproses. Ini saya minta ini Direktur Supply Chain Pak Yamto, itu harus di Desember lah masuk pertengahan. Kita lebih cepat, lebih baik," terang Wahyu saat ditemui usai rapat dengan Komisi IV DPR, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Namun, Wahyu menyebut total impor beras yang masuk hingga akhir tahun bisa mencapai 1 juta ton. Sebab, ada sisa kuota impor tahun 2023 yang ikut masuk di tahun ini.

"(1 juta ton beras) itu yang termasuk carryover-nya lah," kata Wahyu.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Wahyu menjelaskan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton.

"Tanggal 1 November atau hari Jumat, stok komoditas beras sebesar 1.653.799 ton, tepung terigu 224 ton, minyak goreng 5.237 kiloliter, daging sapi 20 ton, gula pasir 17.934 tom, telur 9 ton, serta jagung PSO 97.131 ton dan jagung komersial 18.281 ton," ujar Wahyu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan tidak ada penambahan impor baru untuk beras tahun ini. Dia menjelaskan kuota impor yang tengah diselesaikan pemerintah 3,6 juta ton.

Dari jumlah itu, tersisa 1 juta ton yang masih akan masuk. Zulhas mengatakan, Bulog baru menyelesaikan 150 ribu ton dari sisa 1 juta ton, artinya tersisa 850 ribu ton.

"Tentu akan dikejar tahun ini selesai. Kalau sudah masuk semua stok kita akan lebih banyak. Jadi lebih siap, saya kira di bawah Pak Dirut ini stok yang terbaik," kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk memiliki stok pada akhir tahun sebesar 2 juta ton. Untuk itu, dia mendorong agar sisa impor 850 ribu ton harus masuk tahun ini.

"(Sisa impor) 1 juta (ton), 150 ribu (ton) sudah masuk, tinggal 850 ribu (ton). Kemarin biar cepat mau G to G dengan India. Tetapi nggak bisa, India maunya B to B. Itu dari 3,6 juta ton, kurang 1 juta, yang 150 ribu sudah masuk, tinggal 850 ribu," terangnya.

Untuk stok CBP saat ini di Perum Bulog sebanyak 1,6 juta ton. Zulhas mengatakan, pemerintah menargetkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus mencapai 2 juta ton.

"Sekurang-kurangnya stok kita akhir tahun 2 juta. Di sini (Gudang Banten-Jakarta) 140 ribu ton sedangkan Bulog punya 1.508 gudang, dengan kapasitas 4 juta. Jadi stok beras aman dan cukup. Masyarakat tidak usah khawatir, beras cukup. Apa lagi program sawah baru intensifikasi," pungkasnya.

Bantuan pembelian motor listrik nampaknya tidak berlanjut. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum bisa memastikan program subsidi tersebut berlanjut pada 2025 mendatang.

Subsidi motor listrik diberikan untuk satu kali pembelian dengan satu nomor induk kependudukan yang sama. Ada kuota 50.000 unit yang disediakan untuk tahun 2024.

Berdasarkan data situs jejaring Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (SISAPIRa), sisa alokasi anggaran 2024 mencapai 0. Artinya kuota subsidi motor listrik Rp 7 juta per unit untuk periode 2024 sudah habis. Kemungkinan besar subsidi motor listrik tidak berlanjut pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Program motor listrik kan kita sama-sama tahu bahwa kuantitas yang ditetapkan pemerintah dan DPR 50 ribu unit," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dikutip dari CNBC, Rabu (23/10/2024).

Adapun program ini tidak akan berlanjut untuk tahun mendatang, melainkan hanya berlangsung di tahun 2022-2023 ini.

"Kita lihat tahun depan tuh nggak ada," kata Agus. Dia masih berharap agar program ini berlanjut di tahun depan.

"Kalau ditambah kami kementerian (Perindustrian) menyambut dengan baik, kalau memang penambahan atau penyediaan anggaran motor listrik bisa juga untuk tahun depan," ujar Agus.

Dalam situs SISAPIRa, per Kamis (24/10/2024), total alokasi anggaran yang masih tersedia 2024 sebesar 0. Lalu total unit kendaraan yang diterima masyarakat mencapai 60.813 unit, sedangkan yang telah tersalurkan pada 2023 mencapai 11.532 unit.

Lebih lanjut, saat ini 7.428 masyarakat yang masih dalam proses pendaftaran, lalu ada 4.323 transaksi yang tengah dalam proses verifikasi, dan sebanyak 49.062 yang telah tersalurkan.

Industri sepeda motor listrik berharap kebijakan subsidi untuk motor listrik dilanjutkan. Saat ini, kuota subsidi motor listrik di Indonesia sudah habis.
Wilson Teoh, Wakil Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap industri sepeda motor listrik.

"Sehingga untuk ke depannya kami sangat mengharapkan untuk bantuan pemerintah ini masih bisa dilanjutkan kembali ke tahun-tahun berikutnya," kata Wilson dalam audiensi dengan Pimpinan DPR RI.

Video Prabowo Lantik Luhut hingga Wiranto Jadi Penasihat Khusus Presiden

Video Prabowo Lantik Luhut hingga Wiranto Jadi Penasihat Khusus Presiden

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) melaporkan telah menyalurkan dana sebesar Rp 19,11 triliun untuk UMKM sejak awal beroperasi pada tahun 2008.

Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo dalam Konferensi Pers 10 Tahun Berinovasi Untuk Koperasi & UMKM. Adapun LPDB-KUMKM sendiri berdiri sejak 2007.

"Capaian secara real, LPDB itu sampai dengan saat ini sudah mencapai yang disalurkan yaitu Rp 19,11 triliun," kata Supomo, di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Penyaluran ini terbagi ke dalam dua pola, rinciannya ialah pola konvensional dengan porsi sebesar Rp 13,5 triliun, dan pola syariah sebesar Rp 5,5 triliun.

Program ini menjangkau 36 provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk jumlah mitranya sendiri mencapai 3.323 mitra, total outstanding atau sisa pinjaman yang belum terlunasi adalah Rp 4,11 triliun, serta tingkat Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah adalah 2,48%.

Sementara khusus untuk tahun 2024 sampai dengan bulan September, telah disalurkan dana bergulir sebesar Rp 1,46 triliun. Supomo mengatakan, pada 2024 ini ditargetkan total dana yang disalurkan mencapai Rp 1,85 triliun.

"Jadi alhamdulillah kita sudah mencapai on track, yaitu kurang lebih sekitar di bulan September itu sudah sekitar 78%. Jadi insyaallah sampai dengan akhir tahun kita akan mencapai lagi," ujarnya.

Untuk rinciannya ialah, penyaluran dengan menggunakan pola konvensional sebesar Rp 1,05 triliun, dan pola syariah sebesar Rp 418 miliar. Jumlah itu disalurkan untuk 111 mitra.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal habis masa jabatannya di akhir minggu ini. Per Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, Prabowo Subianto akan dilantik menjadi presiden berikutnya dengan masa jabatan 2024-2029.

Di akhir-akhir masa jabatannya Jokowi masih menyempatkan diri untuk berkunjung ke daerah-daerah. Dalam seminggu terakhir masa jabatannya ini saja, sejak kemarin dan hari ini, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Lalu apakah Jokowi akan melakukan kunjungan kerja lagi setelah ini? Menjawab pertanyaan itu, Jokowi tak menyatakan tegas apakah akan melakukan kunjungan kerja ke daerah lagi atau tidak.

"Nggak tahu (ada kunjungan kerja lagi atau tidak)," ujar Jokowi pada sela kunjungan kerjanya di Sumut, Rabu (16/10/2024).

Justru Jokowi malah mengungkapkan dirinya bisa saja melakukan kunjungan kerja ke daerah lagi di hari-hari terakhirnya sebagai presiden. Apabila ada proyek pemerintah di daerah yang harus dia resmikan, dia akan mendatanginya.

"Kalau memang masih ada yang mau diresmikan, ya saya resmikan. Saya kan masih punya 2 hari," sebut Jokowi.

Di Aceh dan Sumut, sejak kemarin Jokowi meresmikan beberapa infrastruktur. Mulai dari Inpres Jalan Daerah, gedung Creative Hub, stadion, jalan tol, hingga bendungan.

Simak: Video: Ini Survei Denny JA soal Kepuasan Rakyat atas Kinerja 10 Tahun Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

Manajemen IFG berharap pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang belum ikut restrukturisasi untuk mengikuti program tersebut. Sejauh ini 99,7% pemegang polis Jiwasraya setuju untuk ikut restrukturisasi.

Wakil Direktur Utama IFG, Haru Koesmahargyo mengatakan, pemegang polis yang tidak ikut restrukturisasi akan mendapatkan bagian dari sisa aset Jiwasraya.

"Tentu masih ada yang tersisa, kami masih mengharapkan please ikut restrukturisasi. Tentu ini pilihannya kepada mereka yang tidak ikut akan mengambil sisa aset yang ada di Jiwasraya," katanya dalam acara Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan, mulanya polis Jiwasraya menembus Rp 38 triliun. Namun, karena berbagai persoalan, aset yang digunakan untuk menopang polis atau kewajiban ini hanya tersisa Rp 9 triliun.

Selisih antara aset dan polis itu kemudian ditutup oleh APBN dan IFG untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia meyakini, masih ada aset yang tersisa di Jiwasraya. Untuk besarannya, ia menyerahkan ke manajemen Jiwasraya untuk menjawabnya.

"Itu diselesaikan dulu dan itu diproses di IFG Life, setelah itu semua selesai, masih ada yang tertinggal, ada nggak sih asetnya? Saya yakin ada, hanya angkanya berapa mungkin yang lebih tepat menjawab adalah dari Jiwasraya. Jiwasraya bukan bagian IFG secara organisasi kami menyelamatkan pemegang polis," ujarnya.

Dia mengatakan, penutupan Jiwasraya bakal berlangsung tahun ini. Nantinya, tim likuidator masuk untuk mengurusmsisa aset.

"Sekarang Jiwasraya sudah pembatasan kegiatan usaha PKU namanya jadi proses nanti akan dicabut izin usahanya, tahun ini ya, setelah itu selesai maka akan masuk tim likuidator yang akan mengurusi sisa-sisa aset termasuk yang menjadi hak karyawan pemegang polis dan lain-lain," ungkapnya.