Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pengembagan hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan proyek strategis nasional, pengembangan kawasan industri, dan pemberian insentif pajak melalui pemberian tax holiday untuk menarik lebih banyak investasi.

"Pemberian insentif tax holiday yang sudah diberlakukan melalui PMK 69/2024. Dengan demikian diharapkan iklim investasi akan semakin baik," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Dengan meningkatnya nilai tambah dari SDA, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi dan meningkatkan lapangan pekerjaan, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

"Nilai tambah SDA dan hilirisasi terus didorong untuk meningkatkan daya saing ekonomi," katanya.

Seperti yang diketahui, Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025.

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 yang diteken Sri Mulyani pada 8 Oktober 2024 lalu.

Terbitnya aturan ini dikarenakan insentif tax holiday yang tertuang dalam PMK 130/2020 telah habis masa berlakunya pada Oktober 2024 lalu.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali memperpanjang insentif tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah akan kembali merevisi aturan devisa hasil ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Revisi aturan ini akan mencakup perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE SDA. Airlangga menyebut bahwa perpanjangan jangka waktu tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun dalam aturan yang berlaku saat ini yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 202, para eksportir diwajibkan menyimpan DHE SDA paling sedikit 30% dari sistem keuangan Indonesia dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

"Itu arahan Bapak Presiden adalah untuk diperpanjang tidak hanya tiga bulan," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Hanya saja, Airlangga tidak menjelaskan berapa lama eksportir diwajibkan untuk menyimpan DHE dengan aturan yang akan direvisi. Yang jelas, jangka waktunya akan lebih lama dari yang berlaku saat ini.

"Jadi kita sedang persiapkan PP-nya. Sedang dirapatkan, kemudian nanti setelah siap nanti kita akan umumkan. Sedang dibahas, lebih lama (jangka waktunya) tentunya. Tetapi bisa digunakan untuk modal kerja," imbuhnya.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, kebijakan mendorong para eksportir menempatkan DHE SDA di dalam negeri membuahkan hasil. Namun hasilnya masih jauh dari harapan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diterima KONTAN, total DHE SDA yang masuk ke sistem keuangan Indonesia senilai Rp 43,9 miliar di periode Januari hingga April 2024.

Dana itu ditempatkan pada instrumen, baik bank berupa rekening khusus dan time deposit, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hingga Term Deposit (TD) Valas DHE di BI.

Jakarta -

Selama menjabat sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) terus gencar melakukan hilirisasi, khususnya sektor pertambangan. Kebijakan tersebut rencananya akan dilanjutkan era Presiden Prabowo Subianto lantaran dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hilirisasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan pentingnya hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi. Hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," kata Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Bahlil menekankan hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Hilirisasi sendiri bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang maupun sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, dia bilang nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian yang menghasilkan berbagai produk turunan, seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa.

"Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat," jelasnya.

Sebelumnya, dalam pidato usai dilantik menjadi Presiden, Prabowo menegaskan kebijakan hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batubara menjadi langkah yang tak terelakkan oleh pemerintah. Hilirisasi diharapkan memberikan manfaat besar melalui peningkatan nilai tambah seluruh komoditas yang dimiliki Indonesia.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Luhut Binsar Pandjaitan dapat tugas khusus dari Presiden Prabowo, yaitu memimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut dilantik Senin kemarin bersama para menteri Kabinet Merah Putih.

Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi fokusnya sebagai 'Economic Think Tank' yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Jodi kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana.

Kebijakan hilirisasi, masih akan dilanjutkan guna mendukung industrialisasi Indonesia yang berdaya saing global.

"Salah satu fokus utama DEN adalah hilirisasi sumber daya alam, khususnya untuk 26 komoditas strategis, guna mendukung industrialisasi yang berdaya saing global," ungkap Jodi.

Prabowo, kata Jodi, meminta Luhut untuk turut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi.

Pihaknya juga akan fokus memberikan rekomendasi kepada Prabowo pada program-program sosial seperti peningkatan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil, serta percepatan kemandirian energi di dalam negeri melalui pengembangan energi baru terbarukan dan ketahanan energi nasional.

DEN juga bakal menjalin kerja sama erat dengan berbagai universitas, lembaga riset, serta mitra pembangunan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Sinergi ini akan memperkuat peran DEN dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data yang kuat, mendukung digitalisasi layanan pemerintahan, dan mengoptimalkan pengelolaan sektor keuangan Indonesia.

"Seluruh rekomendasi DEN kepada Presiden akan didasarkan pada kajian yang komprehensif, guna memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia," pungkas Jodi.

(hal/kil)

Jakarta - Usai resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq telah menyiapkan 10 rancangan strategis, salah satunya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan.

Hanif menjelaskan bahwa kelembagaan ini akan bekerja sinergis dalam menjaga lingkungan dan mendorong investasi berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa situasi triple planetary crisis yang terdiri dari krisis perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi pondasi kerja KLH/BPLH.

"Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, yaitu diantaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup," ucap Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

"Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK). Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan," jelasnya.

Hal lainnya adalah Strategi Kolaborasi, dimana ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga internasional.

"Untuk mempercepat inovasi di bidang lingkungan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.

Kemudian, kata Hanif, pihaknya akan fokus kepada Penanganan Isu Lingkungan, yaitu diantaranya penanganan pencemaran, limbah, dan kualitas lingkungan yang menurun.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Hanif menyatakan akan memperkuat sistem informasi kerentanan guna meningkatkan efektivitas upaya adaptasi. Ia juga memastikan komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia tetap terjaga.

"Pengelolaan sampah laut, peningkatan sistem sanitasi, dan mitigasi polusi udara di kota-kota besar menjadi prioritas. Selain itu, krisis keanekaragaman hayati akan diatasi melalui pendekatan restorasi ekosistem dan penegakan hukum," terang Hanif.

Sebagai bagian dari rencana jangka pendek, KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) juga akan meluncurkan beberapa program unggulan yang terintegrasi dengan Quick Wins Asta Cita.

"Beberapa di antaranya adalah pengelolaan limbah dan sampah dari program gizi anak sekolah, penanganan limbah medis dari program kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit, serta pendampingan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian," jelas Hanif.

Terakhir adalah program Sumber Penerimaan Negara, di mana Hanif mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup akan diperkuat melalui penerapan instrumen ekonomi lingkungan seperti Nilai Ekonomi Karbon, penguatan ekonomi sirkular dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati dan turut berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja yang berbasis upaya pembangunan yang ramah kepada alam.

Hanif optimistis bahwa kelembagaan KLH/BPLH dapat menjawab berbagai tantangan lingkungan dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan kelembagaan KLH/BPLH mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan," pungkasnya. (rrd/rir)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia harus bisa swasembada energi. Hal ini penting mengingat Indonesia memiliki kekayaan alam yang dapat diubah menjadi bahan bakar minyak (BBM), seperti kelapa sawit, singkong, tebu, sagu, hingga jagung.

"Kita diberi karunia oleh Tuhan maha besar, tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung dan lain-lain," kata dia dalam pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Tak sampai di situ, Prabowo mengatakan Indonesia juga memiliki banyak energi geotehermal, batu bara hingga energi air. Untuk itu, Prabowo mengatakan pemerintahan yang akan dipimpinnya fokus untuk swasembada energi.

"Kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batubara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi," tegasnya.

Swasembada energi ini dibutuhkan juga untuk berjaga-jaga karena dunia dipenuhi ketidakpastian ke depan. Menurutnya tidak mungkin mengandalkan negara lain saat kondisi krisis, apalagi terjadi perang.

"Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit dapat sumber energi dari negara-negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," tutupnya.

Simak Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit

[Gambas:Video 20detik]

(ada/fdl)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum mengungkap kursi menteri yang akan diberikan presiden terpilih Prabowo Subianto kepadanya. Namun, Bahlil mengungkapkan pembicaraannya dengan Prabowo di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta saat pemanggilan calon menteri beberapa waktu lalu.

"Saya belum tahu karena yang mengumumkan untuk menteri-menteri itu kan pada saat dari...ya antara itulah 20 atau 21 (Oktober)tapi yang mengumumkan itu adalah Pak Presiden sendiri," kata Bahlil di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Bahlil mengatakan, waktu itu diajak berbincang Prabowo membahas sejumlah hal. Salah satunya membahas kedaulatan sumber daya alam dan pemerataan sumber daya alam.

"Jadi kemarin saya datang dan diajak untuk berdiskusi tentang negara, tentang kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam. Terus bagaimana pemerataan kekuasaan sumber daya alam untuk dipakai kesejahteraan rakyat," katanya.

Bahlil mengatakan, masalah kedaulatan energi juga dibahas. Kemudian, bagaimana upaya mendorong lifting minyak dan gas bumi (migas).

"Terus bagaimana orang-orang daerah jangan dizalimi. Harkat orang daerah harus kita jaga. Terus misalnya Pak Prabowo kan selalu berbicara tentang kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam sesuai Pasal 33," ungkapnya.

(acd/das)

JAKARTA - Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional 2024 menghasilkan sejumlah rekomendasi isu strategis terkait pengelolaan SDA. Sidang Pleno Tahun 2024 ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) selaku Ketua Dewan SDA Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

"Pentingnya melindungi dan mengelola air dengan bijaksana harus dipahami sebagai langkah preventif untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks," ujar Menko Luhut dikutip dari laman resmi Dewan SDA, Jumat (18/10/2024).

Luhut menegaskan diperlukan kebijakan dan pengelolaan air secara proaktif sehingga dapat meminimalkan risiko bencana terakit air, meningkatkan ketahanan lingkungan, serta memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Sidang pleno menghasilkan 4 rekomendasi isu strategis dan isu aktual sumber daya air, antara lain (1) Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan & Pengelolaan Keberlanjutan Infrastruktur SDA, (2) Satu Tarif Dasar Air Minum, (3) Konservasi & Pendayagunaan SDA di Kawasan Gambut, dan (4) Pengembangan Energi Alternatif Tenaga Surya di Badan Air (waduk, danau & badan air lainnya) dan Pantai.

"Salah satu kunci Indonesia maju adalah sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan semua program yang sudah berjalan tetap menjadi prioritas, dengan fokus pada adaptasi perubahan iklim, penguatan daerah pesisir, pemerataan, dan akses air bersih hingga ke pelosok," kata dia.

Sementara, Ketua Harian Dewan SDA Nasional Basuki Hadimuljono turut memaparkan lima kesepakatan Usulan Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2024-2025.

"Yang pertama yaitu penyiapan kebijakan, (kedua) penyiapan rekomendasi isu strategis SDA, dan (ketiga) pemantauan tindak lanjut untuk pelaksanaan Kebijakan Nasional SDA dan rekomendasi Dewan SDA Nasional," kata Basuki.

Keempat, lanjut Basuki, koordinasi Dewan SDA Nasional dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian disharmoni kasus-kasus terkait pengelolaan SDA, dan terakhir, peningkatan peran Dewan SDA Nasional di level Internasional.

Diketahui, Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional yang dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Anggota Dewan SDA Nasional terdiri dari 18 menteri/kepala badan dari unsur pemerintah, enam gubernur dari unsur pemerintah daerah dan 19 perwakilan organisasi/asosiasi dari unsur nonpemerintah, sehingga terwakili dari semua pemangku kepentingan. Sidang Pleno Dewan SDA Nasional merupakan agenda tahunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih belum tinggi, lapangan pekerjaan terbatas dan pendapatan negara dari perpajakan masih seret, hilirisasi berbasis sumber daya alam (SDA) memberi peluang sebagai solusi menghadapi masalah dan tantangan tersebut.

Atas dasar itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji bakal melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi karena diyakini akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya.

Adapun hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi nikel akan dilanjutkan dan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, hilirisasi produk berbasis sumber daya alam yang digadang gadang ini ada kaitannya dengan rencana ingin merevitalisasi industri. "Namun, hilirisasi dengan industrialisasi ini enggak sama," katanya kepada KONTAN, Kamis (17/10/2024).

Menurut Eliza, dari segi fokus, hilirisasi hanya berfokus pada rantai nilai spesifik dari sumber daya alam tertentu. Sementara industrialisasi ini mencakup pengembangan berbagai sektor industri. Artinya, tidak terbatas di produk berbasis SDA saja, sehingga dengan industrialisasi bisa mendorong transformasi ekonomi," terangnya.

Sebagai contoh, hilirisasi yang sudah dilakukan pemerintah dalam bebrapa tahu terahir ternyata tidak membuat share manufaktur terhadap perekonomian meningkat, bahkan terus menurun. Pasalnya, keberadaan industri tersebu tidak membuat industri-industri menengah kecil bermunculan di daerah itu sebagai penunjang industri besarnya.

"Pak Prabowo dalam Asta Cita mengusung ekonomi Pancasila, yang mana jika diterjemahkan sebuah strategi ekonomi yang harus memastikan semua pihak ikut dalam kegiatan ekonomi dan menikmati hasil ekonomi atau demokrasi ekonomi," ungkapnya.

Eliza menuturkan, pihak itu terdiri dari swasta (UMKM & usaha besar), BUMN dan koperasi yang diberikan peluang dan dilibatkan dalam kegiatan ekonomi. Dengan melibatkan berbagai pihak tentunya akan menghasilkan multipplier effect yang luas.

Tonton:Setelah Nikel, Hilirisasi Juga Segera Berlaku untuk Bauksit, Tembaga & Timah

Misal untuk industri olahan kelapa, maka yang perlu dibangunn tidak hanya pengolahannya saja, tapi juga hulu dan midstream nya. Jangan sampai seperti kakao, pabrik olahan kakao kekurangan biji kakao, sehingga mereka harus mengimpor. Hal itu terjadi lantaran di hulunya tidakk disiapkan dengan baik untuk bisa memenuhi kapasitas produksi pabrik.

Pada komoditas kelapa, Eliza bilang, petani dapat bekerja sama dengan industri menengah kecil untuk diolah menjadi tepung atau kelapa kering, yang mana industri kecil menengah ini menjadi supplier industri besar. "Artinya, dalam meningkatkan nilai tambah ini prlu dibangun backward linkage dan forward linkage-nya dengan baik," tandasnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang bertujuan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya pertanian untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Peta jalan hilirisasi kelapa ini mencakup pemutakhiran pohon industri kelapa berbasis lima bagian kelapa yang diolah dan lokasi industri dalam negeri yang sudah menguasai produk-produk turunan kelapa tertentu.

Penyusunan klasifikasi bahan baku, lapangan usaha Indonesia, dan penggunaan kode harmonisasi produk yang dikerjasamakan dengan international coconut community turut dilakukan.

Selanjutnya, peta jalan mencakup pula inisiasi pengembangan data rantai pasok kelapa dalam bentuk tabel konversi sebagai satu data pertama yang dikembangkan di Indonesia, mengikuti langkah Filipina. Bappenas juga melengkapi dengan data dari rantai pasok, sehingga bisa diketahui margin harga yang berguna untuk memahami kebutuhan pasokan dan potensi penciptaan nilai tambah.

Terakhir, peta jalan ini merancang program hilirisasi yang dijadikan pengungkit dan menjadi masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hilirisasi kelapa sendiri telah menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana hilirisasi di berbagai sektor. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) telah mencanangkan hilirisasi di beberapa sektor dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ada beberapa sektor pioritas yang akan masuk ke hilirisasi dalam lima tahun ke depan. Bukan hanya hilirisasi tambang, tapi juga sektor agroindustri dan kelautan.

Dia menjelaskan hilirisasi ke depan akan berbasis sumber daya alam. Menurutnya, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang potensial untuk menjadi nilai tambah. Dengan menaikkan nilai tambah, dia bilang produk-produk Indonesia dapat mempunyai daya saing di pasar global.

"Untuk hilirisasi ini, yang akan kita dorong adalah tiga, sawit, kelapa, sagu. Jadi, sawit kita sudah tahu, tetapi kita harapkan ke depan bukan lagi kita eksportir ke CPO, tetapi eksportir ke produk turunan dari sawit," kata Amalia dalam acara Seminar Nasional di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Kemudian, dia menambahkan produk kelapa juga akan masuk ke hilirisasi. Dia bilang Indonesia sempat menjadi produsen pertama kelapa di dunia. Namun, saat ini digantikan oleh Filipina. Padahal Indonesia merupakan negara yang dilintasi garis khatulistiwa sehingga lebih potensial dibandingkan negara-negara lain.

Hal ini dapat dilihat juga ekspor buah-buahan terbesar Indonesia, yakni kelapa. Namun, kelapa yang diekspor masih dalam bentuk butiran.

"Kita tahu sekarang namanya MCT, Medium Chain Triglyceride untuk kesehatan, itu mahal sekali harganya luar biasa di Eropa. Dan kemudian di Jerman saya pernah lihat mengunjungi satu pabrik yang menghasilkan MCT itu pun dia struggling untuk mencari bahan bakunya dari sawit. Padahal dari kelapa itu lebih potensial untuk menghasilkan MCT, harganya luar biasa. Kenapa kita tidak menghasilkan MCT? Kenapa kita harus ekspor butiran kelapa? Nah ini PR-PR kita, itulah salah satu hilirisasi," jelasnya.

Produk yang akan dihilirisasi selanjutnya, yakni rumput laut. Indonesia menjadi produsen rumput laut terbesar dunia setelah China. Sayangnya, rumput laut yang diekspor juga masih dalam bahan mentah.

Padahal apabila rumput laut diolah dapat menghasilkan berbagai macam produk, seperti bioplastik, lapisan kemasan yang biodegradable, snack, hingga bahan-bahan farmasi.

"Artinya rumput laut kalau diolah di Indonesia bisa menghasilkan penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi. Itu yang mengenai hilirisasi. Jadi, lima tahun ke depan kita akan mendorong produk hilirisasi agro tambang dan laut dengan komoditas-komoditas terfokus," jelasnya.

(rrd/rrd)

JAKARTA,investor.id - Hasil-hasil bumi seperti tambang, perkebunan, pertanian, hingga komoditas kelautan, tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah, termasuk rempah, melainkan harus melalui proses hilirisasi. Kalau dijual hanya dalam bentuk bahan mentah saja maka tidak akan bisa menciptakan nilai ekonomi tinggi.

"Harus kita olah, harus kita hilirisasi, supaya   mendapat nilai tambah ekonomi dari sumber daya kita, termasuk juga di dalamnya bisa menciptakan lapangan kerja. Kita bicara itu dalam konteks menuju negara maju, yang diprediksi pada 2045 itu memiliki potensi besar bertransformasi dari negara berpendapatan menengah ke tinggi,” ujar  Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki  dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (13/10/2024).

Teten mengatakan untuk mencapai minimum pendapatan per kapita US$ 13.200  maka Indonesia harus membangun industri yang berkelanjutan, yang mengolah bahan baku yang ada di Indonesia. Saat  ini, Indonesia baru mencapai US$  5000 perkapita. Pada era 1980-an banyak masuk industri manufaktur dari luar, namun menjadi sunset industry karena bahan baku tidak ada di Indonesia.

"Kita tidak akan mengulang pengalaman itu. Kita harus membangun industri berbasis keunggulan domestik. Salah satunya, bahan baku kita punya seperti nikel, bauksit, rumput laut, dan juga rempah," kata Teten.

Khusus rempah, Teten mencontohkan bisa dihilirisasi di industri bumbu, selain juga bisa diolah untuk masuk rantai pasok bagian industri farmasi, makanan-minuman, dan industri kecantikan. Bagi Menteri Teten, teknologi untuk melakukan itu tidaklah sulit.

 "Kita harus samakan visi semua pihak untuk merancang bangun desain program mengarah ke hilirisasi rempah. Kita sudah membangun pabrik-pabrik kecil, lalu mengolah sumber daya yang kita miliki menjadi produk setengah jadi atau jadi," terang Teten.

Dia mengungkapkan komoditas nilam yang diolah menjadi minyak atsiri dengan standar industri. Saat ini  minyak nilam dari Aceh sudah bisa langsung dikirim ke Paris untuk bahan baku industri wewangian. Industri parfum dunia, kebutuhan nilamnya 80% yang dipasok dari Indonesia. Selain nilam, juga sudah ada hilirisasi komoditas cabai yang diolah menjadi pasta, sehingga memiliki rantai nilai ekonomi yang lebih panjang. Begitu juga dengan coklat yang juga sudah ada pabrik pengolahannya.

"Rempah bisa dikembangkan dan diolah menjadi bumbu untuk masuk ke pasar dunia. Makanan Indonesia masih tertinggal bila dibanding Thailand dan Vietnam. Mereka jauh dikenal masyarakat dunia," ungkap dia.

Teten tidak menampik bahwa saat ini industri rempah-rempah Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius. Di antaranya, ketidakstabilan harga, kurangnya infrastruktur pendukung, permasalahan akses pasar, serta pengelolaan lingkungan yang kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan.

"Rantai suplai yang belum terintegrasi dengan baik membuat banyak petani rempah berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Sementara produk kita sering kali belum mencapai potensi nilai yang optimal di pasar global," kata Menteri Teten.

Dampak Hilirisasi Komoditas  Rempah

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM  Ali menambahkan ada studi yang menyebutkan bahwa dari hulu ke hilir potensi ekonomi rempah Indonesia minimal Rp 3.000 triliun per tahun, namun selama ini tidak terkonsolidasi dan terekam dengan baik.

“Ada BUMN asal Tiongkok yang sudah bermain rempah di Indonesia selama 35 tahun melalui jalur yang tidak terekam secara formal. Maka, kita akan memetakan satu persatu, membuat satu ekosistem bisnis yang menjadikan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggungnya,” kata Ali.

Ali menyebutkan, strategi dari hulu ke hilir akan disambungkan satu sama lain atau terkoneksi antara para petani di skala mikro dan kecil dengan industri sebagai offtaker di skala menengah dan besar. Koneksi ini akan menumbuhkembangkan ekosistem bisnis rempah sehingga dapat menjamin bahwa bisnis rempah nusantara menjadi bisnis yang sustain dari sisi bahan baku, proses industri, hingga pasar.

"Semua terkoneksi, sampai pada akhirnya mengarah ke kata kunci yaitu hilirisasi," imbuh Ali.

Ali mengungkapkan para pelaku usaha dan asosiasi rempah akan menginisiasi agar ke depan Indonesia memiliki lembaga atau badan khusus yang menangani industri rempah nusantara.

"Ini untuk mencapai kejayaan rempah nusantara," pungkas Ali.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerangkan Kementerian ESDM bertugas mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Namun dia menegaskan, kesejahteraan itu bukan untuk kelompok tertentu.

"Bapak-Ibu semua harus ingat kita ini Kementerian Pasal 33. Pengelolaan sumber daya alam, kekayaan jarak, laut, udara, dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan untuk kesejahteraan satu kelompok tertentu," kata Bahlil dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Dia juga mengatakan, kesejahteraan itu juga bukan untuk partai. Meski, ia merupakan ketua umum Partai Golkar.

"Bukan kesejahteraan untuk satu perusahaan tertentu. Bukan juga kesejahteraan untuk salah satu partai tertentu. Sekalipun saya ketua umum partai terbesar nomor dua di Republik Indonesia," ujarnya.

Ia meminta kepada para pegawai untuk melayani dan mensejahterakan rakyat. Dia menegaskan, aturan harus ditegakkan.

Ia juga mewanti-wanti jangan sampai orang dari partai politik mengaku-ngaku telah bertemu dirinya. Ia meminta para dirjen untuk bertanya dirinya.

"Jangan ada yang datang besok kepada Dirjen Minerba dari salah satu partai politik mengatakan saya sudah ketemu sama menteri. Wajib hukumnya untuk tanya saya. Kepada semua dirjen semuanya. SKK Migas, mana SKK Migas. Jangan kalian diolah-olah. Tanya kepada dirjen, tanya kepada saya," katanya.

(acd/das)