Beli AC ada harga spesial khusus hari ini di Transmart Full Day Sale. Diskon besar-besaran berlaku sejak toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat di Transmart seluruh Indonesia.

Di Transmart Full Day Sale Pulau Jawa, Bali dan Lampung, AC Split 1 PK merek LG, Polytron, Panasonic, SHARP dan Samsung berlaku harga promo Rp 4.124.000/unit. Padahal harga normalnya Rp 4.549.000/unit.

Harganya diskon lagi 20% jika pembayaran menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah menjadi Rp 3.299.200/unit. Dengan demikian kamu bisa hemat Rp 1.249.800/unit.

Harga tersebut sudah dapat tambahan bonus pipa + instalasi standar. Syarat dan ketentuan berlaku dan tidak berlaku bagi pembelian partai besar.

Bagi yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir karena ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Sementara untuk yang belum punya Allo Bank, cukup klik https://www.allobank.com/download dan upgrade ke Allo Prime.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale hari ini.

Meminjam uang di jasa pinjaman online (pinjol) dipilih sebagian orang dalam kondisi terdesak. Namun tingginya bunga dan biaya administrasi mengakibatkan banyak nasabah pinjol mengalami gagal bayar.

Gagal bayar tentu akan tercatat dalam riwayat keuangan nasabah, sehingga berpengaruh pada peluangnya mengambil cicilan atau pinjaman. Sebelum kondisi tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan nasabah jika tak mampu bayar utang pinjol?

Risiko yang Akan Terjadi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Dilansir situs Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berikut hal yang terjadi bila tak sanggup membayar utang pinjaman online:

1. Bunga dan Denda Pinjaman Semakin Besar

Meminjam dana di pinjol bisa dikenakan denda dan bunga jika tidak membayar cicilan tepat waktu. Bunga dan denda akan semakin bertambah secara akumulatif bila terus-menerus menunggak, sehingga utang jadi kian menumpuk.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bunga pinjaman akan dikenakan maksimal sebesar 0,8% per hari dan denda keterlambatan per harinya mencapai 0,8% dari jumlah pokok pinjaman dana. Serta berlaku denda keterlambatan maksimal 100% dari total pokok pinjaman.

Sebagai contoh, Z meminjam dana sebesar Rp 2,5 juta melalui jasa pinjaman online. Saat ia tak mampu bayar tagihan dalam kurun waktu tertentu, maka Z harus membayar maksimal Rp 5 juta, sesuai aturan OJK yang menetapkan maksimum 100% dari total pokok pinjaman.

2. Skor Kredit di SLIK OJK Jelek

Jika tidak dapat melunasi cicilan pinjamannya atau mengalami gagal bayar dalam rentang waktu peminjaman dana, data diri nasabah akan dilaporkan ke OJK. Sehingga ia masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK alias skor kreditnya buruk.

Dampaknya, nasabah akan kesulitan melakukan pinjaman dana kembali dari lembaga keuangan maupun fintech pendanaan bersama di kemudian hari.

3. Penagihan oleh Debt Collector

Nasabah berisiko ditagih oleh debt collector jika tidak melunasi utang pinjol. Namun sebelum didatangi tim penagihan, peminjam umumnya akan diingatkan terlebih dahulu melalui telepon hingga SMS untuk segera melakukan pembayaran.

Dalam menagih utang pinjol, debt collector juga terikat peraturan sehingga tidak boleh semena-mena apalagi menggunakan kekerasan.

Solusi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Apabila nasabah terlanjur mengambil pinjaman online dan tidak mampu membayar cicilannya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan:

1. Restrukturisasi Pinjaman

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan terhadap nasabah yang kesulitan membayar tagihan. Caranya bukan dengan menghapus utang pinjolnya, tetapi diberi keringanan dalam membayar cicilannya.

Melalui restrukturisasi, nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjol untuk memperoleh keringanan. Contoh keringanan ini adalah pengurangan suku bunga, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan pokok, serta penambahan fasilitas kredit.

2. Hindari Mengambil Pinjaman Lain

Jika mengalami kondisi seperti ini, disarankan tidak mengambil pinjaman lain untuk membayar utang sebelumnya. Karena, utang yang menjadi tanggung jawab nasabah bertambah banyak. Bila keadaan finansial buruk, nasabah akan kesulitan membayar pinjaman tersebut.

3. Menjual Aset yang Dimiliki

Sebagai gantinya, nasabah dapat menjual aset atau barang-barang berharga yang dimiliki. Nantinya hasil yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang pinjol yang menumpuk. Apabila memiliki tabungan atau dana darurat, nasabah bisa menggunakannya untuk membayar tagihan pinjol.

4. Mendapatkan Penghasilan Tambahan

Peminjam bisa memperoleh pendapatan tambahan untuk membayar cicilan pinjol dengan mengerjakan pekerjaan sampingan. Penghasilan dari pekerjaan paruh waktu atau freelance bisa dipergunakan untuk mempercepat pelunasan utang.

Dengan banyaknya kasus gagal bayar pinjol, masyarakat sebaiknya berpikir ulang jika ingin menjadi nasabahnya. Masyarakat juga bisa mempertimbangkan solusi jika tak mampu membayar utang pinjol.

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Wuling Motors memberikan jaminan harga jual kembali mobil-mobil SUV-nya tetap tinggi. Wuling memberikan jaminan harga bekas dua mobil SUV-nya yaitu Wuling Almaz dan Wuling Alvez tetap stabil.

Wuling membuat terobosan dengan memperkenalkan program "Berani Lebih Bersama Wuling SUV" untuk konsumen Wuling New Almaz RS dan Wuling Alvez. Program ini menawarkan berbagai keuntungan, mulai dari Resale Value Guarantee atau jaminan nilai jual sebesar 70% di tahun ketiga, gratis biaya jasa perawatan, serta garansi seumur hidup untuk komponen inti HEV (Hybrid Electric Vehicle) bagi kendaraan Wuling Hybrid.

"Kami ingin konsumen merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam memiliki kendaraan SUV Wuling, dengan jaminan nilai jual kembali yang tinggi serta berbagai layanan purnajual yang menguntungkan. Dengan peluncuran program ini, kami berharap dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun kepercayaan yang semakin kuat terhadap brand Wuling," papar Ricky Christian, Marketing Operation Director Wuling Motors, dalam siaran persnya.

Dalam program Resale Value Guarantee sebesar 70 persen, Wuling menjamin bahwa pemilik Wuling Almaz RS dan Alvez bisa mendapatkan kembali 70 persen dari harga pembelian saat menjual kembali mobilnya pada tahun ketiga. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk melakukan perawatan rutin di bengkel resmi Wuling dan tidak adanya modifikasi pada kendaraan. Ada juga program gratis biaya jasa perawatan gratis hingga 8 tahun atau 100.000 km guna memastikan bahwa kendaraan selalu dalam kondisi terbaik tanpa tambahan biaya perawatan selama periode tersebut.

Wuling menghadirkan garansi seumur hidup untuk komponen inti pada kendaraan Hybrid Electric Vehicle. Komponen inti itu mencakup drive motor, power battery, dan motor control unit. Dengan adanya garansi ini, Wuling menjamin keandalan kendaraan hybrid untuk jangka panjang dan memberikan rasa tenang serta aman kepada para pemilik Wuling New Almaz RS Hybrid.

"Garansi seumur hidup untuk komponen inti HEV merupakan layanan purnajual kami yang memberikan konsumen pengalaman berkendara menggunakan teknologi hybrid dengan rasa tenang. Kami percaya bahwa komitmen ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam memilih Wuling sebagai kendaraan pilihan yang berinovasi di segmen new energy vehicle," kata Maulana Hakim, selaku Aftersales Director Wuling Motors.

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memetakan sekitar Rp 300 triliun anggaran pemerintah yang bisa dihemat. Jumlah uang sebesar itu saat ini sudah ditandai dan selanjutnya bisa digunakan untuk berbagai hal termasuk tambahan uang anggaran bantuan sosial.

Pria yang karib disapa Zulhas itu bilang dalam rapat kabinet, Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membintangi uang sebesar Rp 300 triliun itu yang diambil dari penghematan perjalanan dinas hingga penyelenggaraan berbagai acara seremonial di kementerian dan lembaga.

"Kemarin rapat kabinet, Pak Prabowo sementara menyisir, anggarannya ada, Pak Presiden dan Pak Menteri Keuangan, ya sudah ditandai Rp 300 triliun. Itu masih dibintangi. Artinya, dibintangi itu ya akan dilihat lebih jauh. Misalnya perjalan dinas, acara-acara sering-sering, kunjungan, ya," ungkap Zulhas usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketika ditanya apakah anggaran tersebut akan digunakan semuanya untuk tambahan bansos, Zulhas bilang tidak semua untuk bansos. Dia mengatakan anggaran yang dibintangi tadi masih dihitung pemanfaatannya, tapi bansos memang menjadi salah satu opsi pemanfaatannya.

"Belum, maksudnya bansos belum dibahas kan? Berapanya belum. Baru dititik-titik, baru dibintang-bintangin," ujar Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

Cak Imin menyebut jika kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup hingga Rp 100 triliun, maka harapannya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bansos ditingkatkan.

"Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun," kata Cak Imin dalam dalam acara yang sama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun," kata Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Cak Imin menyebut jika kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup hingga Rp 100 triliun, maka harapannya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bansos ditingkatkan.

"Kalau kebocoran tinggi yang selama ini terjadi bisa ditutup hingga kira-kira Rp 100 triliun, maka otomatis bantuan sosial itu bisa meningkat jumlahnya. Sehingga bantuan sosial yang biasa bersifat tunai ke masyarakat atau program pemberdayaan itu bisa kita lakukan dengan jumlah yang besar," ucapnya.

Dengan bansos yang semakin tinggi dan tentunya tepat sasaran, Cak Imin yakin kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dan menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Selain itu, jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif diyakini semakin banyak.

"Karena itu insya Allah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi," harapnya.

Cak Imin menyebut sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk bansos di 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

"Sampai hari ini belum (diusulkan), itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan," imbuhnya.

Simak juga Video: Jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat, Ini Target Cak Imin

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000 di 2025. Adapun alokasi yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Koperasi tahun depan sebesar Rp 274,45 miliar.

Budi Arie mengatakan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program koperasi di 2025. Alokasi anggaran Rp 274,5 miliar itu merupakan pembagian dengan Kementerian UKM.

"Untuk memperkuat program perkembangan koperasi pada 2025, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, tambahan anggaran itu diperuntukkan bagi program teknis sebesar Rp 1.758.886.375.000 yang terdiri untuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan, Digitalisasi dan Inovasi, Dirjen Ekosistem dan Pengembangan Usaha, Dirjen Pengembangan Talenta dan Daya Saing, Dirjen Mitigasi Risiko dan Pengawasan, LPDB Koperasi Dekopin.

Kemudian tambahan anggaran sebesar Rp 440.500.000.000 untuk program Sekretariat Jenderal (Setjen) yang terdiri untuk Biro Perencanaan dan Bahan Kebijakan Pimpinan, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Biro Hukum dan Kerja Sama Internasional, Inspektur Jenderal, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Secara khusus Biro Umum dan Keuangan memerlukan tambahan anggaran Rp 261.700.000.000 yang di antaranya untuk layanan dukungan operasional, gaji, tunjangan dan lainnya, layanan pengadaan barang dan jasa, protokoler, revitalisasi ruang kerja pegawai, pemeliharaan gedung, hingga revitalisasi Grand Smesco Hills.

Jakarta (ANTARA) - PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota dari Holding BUMN Pertambangan MIND ID, mencetak laba bersih sebesar Rp3,23 triliun serta pendapatan sebelum bunga, pajak dan amortisasi (EBITDA) Rp5,65 triliun hingga triwulan III 2024.

Pencapaian tersebut didukung oleh pendapatan Perseroan yang meningkat 11 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp30,66 triliun.

“Total aset perusahaan per 30 September 2024 sebesar Rp40,15 triliun,” kata Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Niko menyampaikan, total penjualan batubara PTBA pada Januari-September tahun ini mencapai 31,28 juta ton, naik 16 persen secara tahunan. Sebagai pembanding, penjualan ekspor pada periode yang sama tahun lalu sebesar 11,25 juta ton.

Sementara itu, realisasi domestic market obligation (DMO) sebesar 16,98 juta ton, tumbuh 8 persen dibandingkan dengan triwulan III 2023 yang sebesar 15,76 juta ton.

Adapun sampai dengan September 2024, produksi batubara PTBA mencapai 32,97 juta ton atau tumbuh 3 persen secara tahunan. Realisasi angkutan dengan kereta api 26,42 juta ton, meningkat 11 persen secara tahunan.

"Kinerja baik dapat dicapai meski terdapat berbagai tantangan, di antaranya koreksi harga batu bara dan fluktuasi pasar,” ujar Niko.

Rata-rata indeks harga batu bara ICI-3 terkoreksi sekitar 14 persen secara tahunan dari 86,32 dolar AS per ton hingga triwulan III 2023, menjadi 74,59 dolar AS per ton pada triwulan III 2024.

Sedangkan rata-rata indeks harga batubara Newcastle terkoreksi 28 persen secara tahunan menjadi 133,89 dolar AS per ton sampai dengan triwulan III 2024, dari 185,45 dolar AS per ton hingga triwulan III 2023.

“Oleh karena itu, PTBA terus berupaya memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri serta peluang ekspor untuk mempertahankan kinerja dengan baik. Perseroan juga konsisten mengedepankan cost leadership di setiap kinerja perusahaan , sehingga penerapan efisiensi secara berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal,” jelasnya.

Hal ini tercermin dari penurunan cash cost per ton secara tahunan dari Rp853 ribu menjadi Rp835 ribu.

Selain itu, ia menambahkan, Perseroan berharap agar pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera terealisasi dan memberikan dampak baik bagi kinerja keuangan PTBA.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Tambah lagi satu merek China yang merakit mobil di Indonesia. Adalah Jetour yang kini merakit mobilnya di pabrik milik PT Handal Indonesia Motor.

Jetour mengikuti jejak pabrikan China lainnya untuk merakit mobil di dalam negeri. PT Jetour Motor Indonesia baru saja mengumumkan perakitan mobilnya di dalam negeri. Sebagai awalan, ada dua model mobil Jetour yang dirakit di pabrik milik PT Handal Indonesia Motor. Perakitan dalam negeri ini bukti komitmen Jetour untuk menghadirkan kendaraan premium dan inovatif di pasar otomotif Indonesia.

"Line-off ceremony ini merupakan wujud nyata dari komitmen Jetour untuk berkontribusi dalam perkembangan industri otomotif di Indonesia, dengan menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kami yakin Jetour Dashing dan Jetour X70 Plus dapat diterima oleh masyarakat Indonesia," ujar Presiden Direktur PT Jetour Motor Indonesia Jacky Yang dalam siaran persnya.

Sebelum melakukan perakitan, Jetour memang sudah mengenalkan dua produknya itu di Indonesia. Jetour Dashing dan X70 Plus diketahui telah melantai di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Jetour X70 PLUS dirancang untuk kenyamanan perjalanan keluarga, dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan seperti Ultra Wide Panoramic Sunroof. Sementara Jetour Dashing tampil lebih sporty dengan cutting-edge design untuk generasi muda yang bersemangat akan petualangan dan pengalaman baru di setiap perjalanan. Jetour Dashing dibanderol Rp 389,8 juta dan Jetour X70 Plus Rp 414,8 juta. Nominal tersebut berstatus on the road Jakarta dan berlaku untuk periode prebooking Oktober-November 2024.

Setiap pembelian Jetour Dashing dan X70 Plus, konsumen berhak mendapat garansi mesin hingga 10 tahun atau 1 juta km dan garansi kendaraan umum hingga 6 tahun tanpa batasan jarak.

Sebagai catatan, Jetour Dashing dan X70 Plus sama-sama menggunakan mesin 1.5 Turbo 6DCT yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 156 PS dan torsi puncak 230 Nm. Jetour memulai ekspansi internasional sejak tahun 2019. Saat ini, Jetour telah mengekspor ke lebih dari 50 negara dan wilayah, termasuk Timur Tengah, Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, Asia-Pasifik yang mencakup kendaraan lengkap, suku cadang, dan juga komponen.

Pada saat yang sama, Jetour Auto bertujuan untuk mencapai target penjualan tahunan 1 juta unit pada tahun 2030 di 60 pasar di seluruh dunia.

Survei Buktikan 1 dari 4 Masyarakat Inggris Mulai 'Percaya' Mobil China

Survei Buktikan 1 dari 4 Masyarakat Inggris Mulai 'Percaya' Mobil China

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkap adanya potensi sumber LPG yang belum tergarap. Jika potensi itu dikembangkan, maka bisa menambah produksi LPG 1 juta ton per tahun dan bisa mengurangi impor.

"Kita sudah mengidentifikasi nanti potensi-potensi LPG itu ada di daerah mana saja.Ini sudah ada, sehingga kira-kira potensinya satu tahun kira-kira bisa nambah berapa," kata Dwi di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

"Ini kalau kita memperlihatkan sekitar 1 juta ton tambahan produksi LPG setahun. Kalau ini bisa dikembangkan semua," tambahnya.

Dwi mengatakan, potensi LPG itu selama ini tidak dikembangkan karena beberapa alasan, salah satunya karena harga beli LPG yang relatif rendah.

"Sehingga orang mau investasi di sini menjadi tidak ekonomis. Nah, ini sekarang sudah oleh mereka, oleh Pak Menteri sudah diminta agar ada perbaikan," katanya.

Meski potensi itu tergarap, potensi LPG tersebut belum bisa menutup impor LPG. Sebagaimana diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut, konsumsi LPG per tahun sekitar 8 juta ton. Sementara, kapasitas produksi LPG dalam negeri sekitar 1,7 juta ton. Kemudian, impor LPG antara 6-7 juta ton.

Untuk mengurangi impor itu, salah satu cara yang bisa diterapkan ialah penggunaan gas pipa.

"(Produksi) 2 juta, nanti akan 1 juta.Program pemerintah yang lain adalah yang mengganti ini dengan CNG,dengan gas pipa. Oleh karena itu nanti akan didorong untuk siapa yang invest membangun jaringan gas pipa ini. Jadi kalau, dan tentu saja kita harapkan setiap kali pengembang,itu bukan hanya pipa air yang dibangun di situ,harusnya gas juga dibangun," paparnya.

Sejumlah toko penjual baju dan atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat mengeluhkan sepinya pesanan untuk Pilkada 2024 ini. Saking susahnya dapat orderan, tidak sedikit toko di kawasan itu harus gulung tikar alias bangkrut.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku pesanan kebutuhan kampanye tahun ini turun drastis dibanding periode sebelumnya. Penurunan ini berlaku baik untuk pesanan baju-atribut kampanye pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), legislatif (Pileg), maupun kepala daerah (Pilkada) yang hingga saat ini masih berlangsung.

"Kalau sekarang (pesana baju-atribut kampanye) agak sepi. Ini saja kita lagi bikin untuk (salah satu pasangan) Pilkada daerah Sorong. Secara jujur ya (pesanan) sepi, jauh dari tahun-tahun kemarin," ucapnya kepada detikcom saat ditemui di kawasan Pasar Senen, Senin (28/10/2024).

Secara keseluruhan, ia menyebut tahun ini toko miliknya mengalami penurunan pesanan baju-atribut kampanyenya hingga 45% dibandingkan dengan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini terlihat semakin parah jika dibandingkan dengan periode pemilu 2014 hingga 2009 lalu.

"Ini penghasilannya lagi menurun banget, beda sama tahun-tahun kemarin yang alhamdulillah ya, syukur lah. Sekarang, bener dah, yang penting bisa buat makan, sama buat bayar sewa toko, sudah," terang Rizal.

Parahnya lagi kondisi penurunan orderan ini juga dibarengi dengan penurunan perolehan atau jumlah keuntungan yang bisa didapat para pedagang. Artinya dari setiap pesanan untung bersih setiap pedagang semakin tipis yang membuat mereka sulit bertahan.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Kondisi inilah yang menurutnya membuat banyak toko baju-atribut kampanye di Pasar Senen gulung tikar alias bangkrut. Bahkan sepengetahuan Rizal, sudah ada lebih dari lima toko di sepanjang selasar blok-nya yang sudah tutup akibat tidak sanggup bersaing lagi.

"Di sini banyak toko (baju-atribut kampanye yang tutup), ya itu faktor sepi. Banyak yang pada tutup, ya itulah pemasukan nggak ada, sudah pemasukan nggak ada kita bayar sewa toko setiap bulan. Jadi kalau kita nggak ada pemasukan ya pada tutup," kata Rizal.

"Di deretan sini saja sudah banyak yang tutup. Pokoknya dari ujung sini, ya sepanjang deretan inilah banyak yang tutup, lebih dari lima toko ada. Konveksi banyak yang tutup juga, langganan saya ada tiga yang sudah tutup," terangnya.

Pedagang Pasar Senen Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Sementara itu, pedagang baju-atribut partai di Pasar Senen lain bernama Irawan juga mengaku pesanan kebutuhan kampanye Pilkada tahun ini turun drastis dibandingkan periode kampanye sebelumnya. Di mana ia sendiri mengalami penurunan pesanan baju untuk kampanye hingga 25%.

Sama seperti Rizal, ia menyebut penurunan pesanan ini berlaku untuk pesanan Pilpres, Pileg, hingga Pilkada yang masih dalam proses kampanye hingga saat ini. Membuat usaha atribut kampanye ini menjadi tidak 'se-seksi' tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Beruntung Irawan mengaku dirinya masih mendapatkan cukup banyak pesanan untuk keperluan kampanye Pilkada meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Di mana pesanan ini sebagian besar sudah masuk bahkan sebelum KPU menetapkan nomor pemilihan calon kepala daerah.

"Sebelum keluar nomor malah, mereka sudah pada belanja, pada bikin (baju-atribut kampanye). Kalau sekarang udah keluar nomor begini, apalagi waktu (kampanye) tinggal sebulan lagi, ya sudah mulai berkurang (pesanan)," jelas Irawan.

"Kalau sekarang sudah pada nggak bikin-bikin (baju-atribut kampanye lagi), paling buat nambah-nambah doang. Kayak ini nambah (pesanan baju kampanye) 500, sudah nggak banyak lagi sekarang," ungkapnya.

Selain itu Irawan juga mengatakan saat ini para pedagang juga tidak bisa mengambil untung lebih dari setiap pesanan. Hal ini dikarenakan banyaknya saingan yang membuat para pedagang mau tak mau menjual baju-atribut kampanye dengan harga lebih murah dengan untung yang sangat sedikit demi mendapatkan pesanan.

Sehingga menurutnya saat ini para pedagang tidak hanya kekurangan orderan baju-atribut kampanye saja, tapi juga kurang mendapat keuntungan yang membuat usaha ini semakin sulit untuk diteruskan.

Bahkan Irawan menyebut kondisi ini sudah terlihat di sektor bisnis konveksi secara keseluruhan. Di mana banyaknya pabrik konveksi langganannya yang sudah gulung tikar alias bangkrut akibat tidak kuat lagi untuk bersaing di tengah sepinya pembeli.

"Banyak yang tutup juga konveksi. (Pabrik konveksi) kalau di daerah Tambora (Jakarta Barat) mah banyak yang tutup, pada beralih, mesin-mesinnya dijualin. Dulu sering pesan di sana, karena pada tutup saya beralih (cari pabrik konveksi lain)," ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada gedung baru meski ada tambahan kementerian dan lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih. Pemanfaatan kantor disebut akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Prasetyo mengatakan semua kantor bagi K/L baru sudah ditetapkan. Hanya tinggal beberapa badan baru yang masih mencari ruangan untuk berkantor.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo menjelaskan, nomenklatur yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

"Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," tuturnya.

"(Kemenko PMK dan Kemenko PM itu) gabung," tambahnya.

Contoh lainnya adalah Kemenko Infrastruktur baru yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan berkantor di gedung bekas kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang kini sudah tidak ada lagi di Kabinet Merah Putih.

Sebagai informasi, Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjumlah 48 kementerian, bertambah dari sebelumnya 34 kementerian. Belum lagi terdapat sejumlah badan dan pejabat setingkat menteri yang baru lainnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti proses penerbitan perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam melalui Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Hal tersebut tercantum dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I 2024, bahwa setidaknya ada 88 IUP yang terdaftar dalam MODI mengalami permasalahan. BPK juga mengungkap temuan ada 4 wilayah tambang yang berpotensi ilegal.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyebutkan belum menerima laporan BPK tersebut. Namun, dia memastikan akan menindaklanjuti sesuai dengan catatan BPK.

"Terus terang kami sih belum tahu laporannya, tapi tentunya kita akan menghormati dan kalau ada hal yang harus ditindaklanjuti dari kementerian pasti kita akan tindaklanjuti," katanya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (25/10).

Ditemui terpisah, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Julian Ambassadur Shiddiq, menilai penerbitan IUP melalui MODI sudah dilakukan dengan ketat dan sesuai prosedur.

Ketatnya persyaratan penerbitan IUP tersebut, menurut Julian, membuat prosesnya cenderung lama. Hal ini yang kemudian dikeluhkan pula oleh para pengusaha.

"Setahu saya ketat, saya belum baca data BPK-nya apakah itu ada data yang belum selesai, tapi kami melakukan selama ini sesuai dengan aturan makanya sedikit agak lama dan itu akhirnya dikeluhkan pengusaha kan karena kita berusaha ketat," jelasnya.

Berdasarkan catatan BPK, belum sesuainya proses penerbitan IUP yang terdaftar di aplikasi MODI Kementerian ESDM yang pertama adalah ketidaklengkapan persyaratan perizinan atas 61 IUP dari aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial, dan lingkungan.

Kemudian, ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan pada proses pendaftaran 27 IUP, seperti dokumen IUP persetujuan pencadangan wilayah, eksplorasi, maupun operasi produksi tidak terdapat dalam database Pemda atau berbeda peruntukan dari yang tercantum pada SK Bupati.

"Akibatnya, IUP yang diterbitkan berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa perizinan, tumpang tindih kewilayahan, pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan merusak lingkungan, serta bermasalah dalam pemenuhan kewajiban finansial kepada negara," kata laporan tersebut, dikutip Jumat (25/10).

Selain itu, lanjut BPK, validitas dokumen legalitas 27 IUP yang terdaftar di aplikasi MODI juga kurang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK pun merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk melengkapi dokumen pengajuan dan pendaftaran atas 61 IUP Mineral Logam yang kurang lengkap.

Selanjutnya, melakukan rekonsiliasi data terhadap 27 IUP dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta melakukan tindakan penertiban dan/atau sanksi administratif terhadap perizinan usaha pertambangan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Tidak hanya ketidaksesuaian IUP di MODI, BPK juga mencatat terdapat potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang Wilayah IUP (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

"Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan negara dari PPN dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan," kata BPK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bahlil agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan.