JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan pengenaan pajak impor suku cadang pesawat lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system.

Beleid ini pun akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

Lalu apakah dengan kebijakan itu bisa menurunkan harga tiket pesawat?

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja mengapresiasi kebijakan tersebut. Dia menilai dengan adanya penghapusan pajak impor itu bisa mengurangi beban biaya maskapai.

“Kami mengapresiasi kebijakan apapun yang sifatnya bisa mengurangi beban biaya maskapai yah salah satunya adalah penghapusan pajak impor suku cadang. Jadi kalau ditanya seberapa besar kontribusinya terhadap penurunan yang pasti setiap pajak yang bisa menjadi relaksasi bagi industri penerbangan akan sangat bermanfaat,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Meski demikian, Denon berharap implementasi kebijakan ini harus diawasi. Terlebih bagi Bea Cukai yang diharapkan bisa secara responsif dan melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh maskapai agar proses importasi di lapangan benar-benar tidak mengutip biaya sepersenpun.

Di sisi lain Denon juga mengatakan, penghapusan pajak pada barang impor suku cadang menjadi salah satu upaya yang dianggap bisa membantu maskapai untuk bertahan. Denon bilang keadaan industri maskapai saat ini masih babak belur pasca Pandemi Covid-19 dan karena mahalnya biaya bahan bakar avtur.

“Jadi kalau misalnya terus ada insentif atau relaksasi yang diberikan kepada maskapai dan direspon dengan turunnya tarif ya tentu dalam posisi sekarang ini maskapai menghadapi tantangan di dalam resilieni dari operasional maskapai itu sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih terus mengkaji penurunan harga tiket pesawat bersama dengan pemangku kepentingan lain (stakeholder), terutama bersama dengan Satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Kita harus mengkaji dulu, untuk jaminan kita harus lihat dulu seluruh aspek, seluruh permasalahan yang ada yang menyebabkan harga tiket menjadi lebih mahal. Soal jaminan, tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih murah," ujar Dudy usai menghadiri Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi V di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan pengenaan pajak impor suku cadang pesawat lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system.

Beleid ini pun akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

Lalu apakah dengan kebijakan itu bisa menurunkan harga tiket pesawat?

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja mengapresiasi kebijakan tersebut. Dia menilai dengan adanya penghapusan pajak impor itu bisa mengurangi beban biaya maskapai.

“Kami mengapresiasi kebijakan apapun yang sifatnya bisa mengurangi beban biaya maskapai yah salah satunya adalah penghapusan pajak impor suku cadang. Jadi kalau ditanya seberapa besar kontribusinya terhadap penurunan yang pasti setiap pajak yang bisa menjadi relaksasi bagi industri penerbangan akan sangat bermanfaat,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Meski demikian, Denon berharap implementasi kebijakan ini harus diawasi. Terlebih bagi Bea Cukai yang diharapkan bisa secara responsif dan melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh maskapai agar proses importasi di lapangan benar-benar tidak mengutip biaya sepersenpun.

Di sisi lain Denon juga mengatakan, penghapusan pajak pada barang impor suku cadang menjadi salah satu upaya yang dianggap bisa membantu maskapai untuk bertahan. Denon bilang keadaan industri maskapai saat ini masih babak belur pasca Pandemi Covid-19 dan karena mahalnya biaya bahan bakar avtur.

“Jadi kalau misalnya terus ada insentif atau relaksasi yang diberikan kepada maskapai dan direspon dengan turunnya tarif ya tentu dalam posisi sekarang ini maskapai menghadapi tantangan di dalam resilieni dari operasional maskapai itu sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih terus mengkaji penurunan harga tiket pesawat bersama dengan pemangku kepentingan lain (stakeholder), terutama bersama dengan Satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Kita harus mengkaji dulu, untuk jaminan kita harus lihat dulu seluruh aspek, seluruh permasalahan yang ada yang menyebabkan harga tiket menjadi lebih mahal. Soal jaminan, tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih murah," ujar Dudy usai menghadiri Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi V di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) buka suara terkait dengan rencana pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebelum momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi mengatakan pihaknya berkomitmen mematuhi ketentuan tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah untuk penerbangan domestik.

“Sebagai maskapai, kami berkomitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan harga tiket kami tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, Eddy mengatakan pihaknya menghargai upaya pemerintah dalam menghapuskan pajak untuk sparepart mulai tahun depan.

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwaghandi Menjelaskan akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat dalam minggu ini.

Dudy Purwaghandhi mengeklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk upaya penurunan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya pajak pesawat udara dan suku cadangnya. Salah satu barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor adalah Pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan BBN Airlines Indonesia membuka rute penerbangan baru Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) mulai 15 November 2024.

Berdasarkan informasi resmi akun media sosial instagram BBN Airlines, rute tersebut merupakan penerbangan langsung dan akan dijadwalkan empat kali dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Jumat dan Minggu.

“Temukan kekayaan budaya Pontianak, cita rasa unik dan keindahan alam dengan penerbangan langsung empat kali seminggu,” dikutip dari akun instagram BBNArilinesindonesia, Kamis (7/11/2024).

Adapun, jadwalnya adalah Jakarta (CGK) ke Pontianak (PNK) akan terbang pukul 06.40 dan tiba pukul 07.55 waktu setempat, sedangkan Pontianak (PNK) ke Jakarta (CGK) akan berangkat pada 08.45 dan tiba pukul 10.00 waktu setempat. Penerbangan ini juga sudah termasuk fasilitas bagasi 20 kg dan makanan di pesawat.

Sebelumnya, maskapai penerbangan BBN Airlines Indonesia mengubah jadwal penerbangan dua rute pesawat miliknya yaitu Jakarta (CGK)-Surabaya (SUB) pp dan Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) pp.

Manajemen BBN Airlines menyebutkan pihaknya telah menggeser jadwal penerbangan dua rute tersebut. Namun, manajemen tidak merincikan alasan mengapa jadwal diganti.

“Untuk dua rute [DPS dan SUB] digeser jadwalnya. Sudah bisa dilihat di OTA [online travel agent],” kata Manajemen kepada Bisnis, baru-baru ini.

Selain itu BBN Airlines juga menonaktifkan penerbangan rute Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN) (pp). Head of Marketing BBN Airlines Indonesia Rosye Risandy mengatakan, CGK - BPN (pp) sedang ditinjau ulang, karena okupansi yang rendah.

“Kami berkomitmen untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang telah terjadi dan meningkatkan layanan kami ke depan. Saat ini, kami sedang meninjau kembali rute Balikpapan,” kata Rosye kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Rosye mengatakan, peninjauan kembali memang terkait dengan operasional yaitu tidak terpenuhinya permintaan pasar atau demand yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Isu ini juga disorot Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Dudy.

Dudy menjelaskan, pihaknya tengah berfokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemenhub bersama kementerian lain sedang menyiapkan rumusan untuk mengatasi harga tiket pesawat mahal.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan, dan saat ini mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis yaitu Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Dudy menyebut, hasil kerja dari Satgas bisa dilihat pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat dulu berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir Rp 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, saat ini pemerintah masih terus melakukan evaluasi terhadap rencana penurunan harga tiket pesawat domestik.

Dudy menjelaskan, pembahasan atau evaluasi penurunan harga tiket pesawat ini dilakukan oleh Satgas yang terdiri dari Menko Bidang Perekonomian hingga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta beberapa Kementerian teknis yang ada di bawahnya.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," kata Dudy dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dudy berharap hasil evaluasi bisa keluar pada pekan ini. Sehingga, penurunan harga tiket pesawat bisa diterapkan sebelum musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 tiba.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," kata dia.

Sebelumnya, Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) mendorong pemerintah untuk memperhatikan soal pengenaan pajak berganda di industri penerbangan. Sebab, banyak komponen pajak dikenakan dan akhirnya berdampak pada pembentukan harga tiket yang lebih mahal.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan, pajak berganda di industri penerbangan ini mencakup pajak sparepart lewat bea masuk, pajak perawatan pesawat atau MRO (Maintenance Repair & Overhaul), pajak tiket, pajak avtur, pajak bandara, dan lainnya.

"Saat ini memang masih bervariasi jumlah pajaknya, harus kita follow up agar pajak berganda yang saat ini masih terjadi bisa menjadi perhatian Pemerintah dalam menurunkan harga tiket," kata Denon di Jakarta (17/10/2024).

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Penerbangan sekaligus Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional Gatot Rahardjo memperkirakan jika PPN penumpang dihapus, maka sudah tentu bisa berkontribusi menurunkan harga tiket pesawat sebesar 11 persen.

"Kalau mau turun, PPN tiket dihapus, itukan ada hubungannya dengan PPN avtur. Kalau dihapus itu sudah turun 11 persen, tinggal PPN avtur mau seperti apa, itukan keluaran. Kalau PPN avtur dihapus juga bisa lebih turun tuh harga tiket," kata Gatot saat dihubungi IDXChannel, belum lama ini.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya pajak pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Salah satu barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor adalah pesawat udara dan suku cadangnya.

Beleid tersebut memasukkan pesawat udara dan suku cadangnya, serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya.

“Serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional,” demikian bunyi beleid tersebut seperti dikutip Rabu (6/11/2024).

Selain pesawat dan suku cadangnya, aturan tersebut membebaskan peti mati, buku, kapal laut, kereta api dan suku cadangnya, barang untuk kegiatan panas bumi, barang untuk kegiatan hulu migas, vaksin polio, persenjataan dan amunisi, dan lainnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan mengenai penurunan harga tiket pesawat masih digodok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pertamina (Persero).

Dia menuturkan pemerintah terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Adapun salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Harga tiket pesawat masih menjadi polemik. Pasalnya, harga tiket transportasi tersebut di Indonesia terbilang mahal. Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat pada pekan ini.

Dudy Purwaghandhi mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru (Nataru).

Dudi menyebut perlu kajian yang mendalam untuk menurunkan harga tiket pesawat lebih dari 10%. Pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil nanti benar-benar berdasarkan kondisi nyata, tanpa memberikan harapan berlebihan kepada masyarakat.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan terkait pembebasan barang impor salah satunya pajak (PPN) pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih terus mengkaji penurunan harga tiket pesawat bersama dengan pemangku kepentingan lain (stakeholder), terutama bersama dengan Satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Kita harus mengkaji dulu, untuk jaminan kita harus lihat dulu seluruh aspek, seluruh permasalahan yang ada yang menyebabkan harga tiket menjadi lebih mahal. Soal jaminan, tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih murah," ujar Dudy usai menghadiri Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi V di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, Dudy menegaskan, pemerintah akan terus berupaya melakukan segala cara agar keinginan masyarakat mendapatkan tiket yang lebih murah bisa dipenuhi.

"Kami masih harus kaji lagi karena ini banyak stakeholder dan di sisi lain kami juga tidak ingin memberikan harapan yang berlebihan kepada masyarakat. Kami harus secara komprehensif melihat apakah memang penurunan itu bisa ditanggungkan dan berapa besarannya, kami harus melihat lagi," tegas Menhub Dudy.

Sebelumnya, di era kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan persyaratan agar harga tiket pesawat bisa turun.

Hal itu dikatakan Budi merespons Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang menargetkan penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 10 persen pada Oktober 2024.

Budi mengatakan, pihaknya telah mengajukan empat usulan terkait penurunan harga tiket pesawat itu saat mengadakan rapat dengan salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Syarat pertama adalah terkait pembebasan pajak suku cadang pesawat.

Kedua, soal pengadaan avtur agar tidak dimonopoli.

Ketiga, soal penyesuaian pajak pertambahan nilai atau PPn.

Menhub mengusulkan agar PPn tidak dikenakan lagi pada harga tiket pesawat.

“Terakhir, soal me-review cost-cost lain. Jadi kalau kita bicara yang lebih pasti itu, (syarat) nomor 1 dan 2, ya mungkin bisa (turun) 10 persen. Tapi kami masih menunggu lagi final dari kedua hal itu,” kata Budi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Dalam rapat tersebut, Dudy banyak mendapat pertanyaan soal mahalnya harga tiket pesawat domestik.

Menurut Dudy tingginya harga tiket pesawat menjadi salah satu fokus Kemenhub, khususnya jelang Natal dan tahun baru (Nataru). Ia juga menyatakan penyelesaian isu ini juga melibatkan kementerian lain, tepatnya melalui Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis mengatasi persoalan tersebut. Dudy menyebut hasil kerja dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat bisa dilihat di pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Dana pariwisata (tourismfund) masih belum terealisasi sejak disebut-sebut akan rampung pada Agustus 2024, lalu mundur ke Oktober 2024.

"Tadinya kita harapkan (selesai) sebelum 20 Oktober, tapi ini udah masuk minggu terakhir, paling tidak prosesnya sudah berjalan, dan bisa diwujudkan di 2025. Bola terakhir ada di Setneg (Sekretariat Negara), jadi nanti ini akan di tandatangani Presiden," kata mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dilaporkan Kompas.com, Selasa (15/10/2024).

Nyatanya, sampai pergantian presiden dari era pemerintahan Joko Widodo hingga Prabowo Subianto, dana pariwisata ini masih terus dibahas.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers usai rapat koordinasi menteri bidang ekonomi di Four Seasons Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

"Tourism fund, kita akan terus rapatkan dengan kementerian keuangan karena bicara soal wadah dan jumlahnya," kata Airlangga.

Bersamaan dana pariwisata, ia menuturkan, tarif pesawat domestik juga menjadi bahasan rapat para menteri.

"Dari segi pariwisata, akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas, terkait harga tiket (pesawat) yang kompetitif," kata Airlangga.

• Menyoal Polemik Pungutan Dana Pariwisata
• Indonesia Akan Bentuk Dana Pariwisata, Ini Tujuannya
• Kemenparekraf Dorong Dana Kreator Konten, Apa Itu?

Kompas.com/Krisda Tiofani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat tidak berubah saat jumpa pers usai rapat koordinasi menteri bidang perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Adapun kisaran dana kelolaan awal yang disebutkan Menparekraf Sandiaga Uno akan mencapai Rp 2 miliar.

Dana pariwisata itu rencananya akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Jadi tidak ada pembebanan ke wisatawan, itu perlu digarisbawahi. (Dana Rp 2 triliun) itu bukan dana yang dikelola oleh kementerian, tapi dana yang dikelola oleh BPDLH," ucap Sandiaga.

Dana pariwisata ini nantinya akan digunakan untuk menunjuang penyelenggaraan acara, promosi pariwisata, dan branding pariwisata dalam negeri secara global.

"Untuk mengundang misalnya ada konferensi besar dunia, seperti kemarin ada Water World Conference yang besar di Bali, besok itu bisa digunakan, atau kegiatan yang mem-bidding event-event sport besar, seperti FIFA World Cup," kata Sandiaga, dilaporkan oleh Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

• Menparekraf Bantah Akan Ada Pungutan Dana Pariwisata kepada Wisatawan
• Waspada Penipuan Dana Hibah Pariwisata dan BIP Kemenparekraf
• Pemerintah Siapkan Dana Rp 4,55 Triliun untuk Pemulihan Pariwisata

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengupayakan penurunan harga tiket pesawat domestik dengan berbagai langkah lintas kementerian sejak awal tahun ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan, Budi Rahardjo, menjelaskan bahwa langkah ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest) untuk membahas berbagai kebijakan yang berdampak pada komponen tarif penerbangan.

"Komponen dalam tarif penerbangan cukup kompleks. Selain tarif jarak yang merupakan hasil dari perhitungan jarak dan tarif dasar, ada pula komponen pajak (PPN), asuransi, serta passenger service charge (PJP2U). Selain itu, harga avtur dan biaya perawatan pesawat turut berpengaruh signifikan," ujar Budi saat dikonfirmasi KONTAN, Selasa (5/11).

Budi menjelaskan bahwa kebijakan harga avtur berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui BPH Migas, sementara kebutuhan impor suku cadang pesawat menjadi ranah Kementerian Perdagangan.

Kedua komponen ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap biaya penerbangan, sehingga berbagai diskusi lintas kementerian terus dilakukan untuk mencari solusi yang dapat mengurangi harga tiket pesawat.

Selama ini, kata dia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya konkrit yakni Relaksasi pembatasan impor suku cadang pesawat oleh Kementerian Perdagangan untuk mempermudah maskapai dalam pemeliharaan pesawat.

Kemudian juga penyamaan harga avtur di tiga bandara destinasi wisata prioritas yaitu Bandara Silangit di Danau Toba, Bandara Lombok, dan Bandara Labuan Bajo, agar sebanding dengan harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta. Kebijakan ini diterapkan pada periode Februari hingga Agustus 2024 untuk mendukung industri pariwisata.

Namun, beberapa pembahasan penting, seperti insentif fiskal terkait pajak PPN tiket pesawat dan bea masuk suku cadang, hingga saat ini belum mencapai kesepakatan yang diharapkan.

Selain komponen-komponen tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memengaruhi tarif penerbangan, karena sebagian besar komponen dihitung dalam dolar. Jika nilai tukar rupiah melemah, maka tarif menjadi lebih mahal. Meski demikian, pemerintah telah menetapkan tarif batas atas dan bawah untuk menjaga harga tiket tetap wajar di pasar.

“Pembahasan mengenai tarif ini akan terus berlanjut melalui satuan tugas yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenkomarvest. Kami, Kementerian Perhubungan, menunggu hasil pembahasan tersebut agar dapat meninjau ulang tarif yang berlaku saat ini,” pungkasnya.