JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah isu yang beredar bahwa sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dialihkan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menegaskan, fokus pemerintah adalah untuk memastikan program BBM subsidi tepat sasaran. Pasalnya, disinyalir terdapat potensi kebocoran subsidi energi sekitar 20-30% dengan nilai sekitar Rp100 triliun.

"Enggak benar itu, kita lagi exercise itu. Enggak benar itu, belum ada ide itu," tegas Bahlil ketika ditemui dalam Konferensi Pers Program Quick Win di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan menggelar rapat perdana dengan kementerian/lembaga terkait mengenai skema baru penyaluran subsidi BBM, listrik hingga LPG. Bahlil saat ini mengemban tugas sebagai Ketua Tim Subsidi Energi Tepat Sasaran.

Isu pengalihan sebagian subsidi BBM untuk perumahan rakyat itu sebelumnya mengemuka dari Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto. Joko mengaku mendengar kabar bahwa sebagian subsidi energi akan dialihkan menjadi angsuran rumah untuk program 3 juta rumah. Joko mengatakan bahwa hal itu baru rencana yang didengar olehnya dan belum ada keputusan resmi pemerintah.

"Perubahan alokasi subsidi dari BBM, LPG, saat ini dihitung kurang tepat sasaran. Ini mau ditransformasikan kepada rakyat langsung untuk membayar angsuran rumah pada saatnya. Desain yang saya dengar seperti itu, tetapi kita tunggu," terang Joko beberapa waktu lalu.

Mendag Klaim Permendag 8/2024 Lindungi Industri Tekstil, Sritex Justru Terpukul

Isi Artikel:

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dibuat untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.

Pernyataan ini disampaikan Budi sebagai respons atas keluhan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Lukminto, yang menyebut regulasi tersebut membuat Sritex dinyatakan pailit.

“Tadi sudah kami klarifikasi, kalau di Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil,” ujar Budi usai konferensi pers di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menjelaskan, Permendag 8/2024 mengatur impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) melalui pertimbangan teknis yang ketat. Selain itu, kuota impor pakaian jadi juga diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

“Untuk TPT dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan, per meter sekian ribu. Begitu juga dengan pakaian jadi,” jelas Budi.

Polemik mengenai Permendag 8/2024 muncul ketika Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyarankan agar beleid tersebut dikembalikan ke aturan sebelumnya, yakni Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

Agus Gumiwang menganggap perubahan aturan justru berdampak negatif pada industri tekstil lokal, termasuk Sritex yang mengalami penurunan penjualan.

Namun, Budi Santoso memastikan tidak ada masalah serius antara kedua kementerian terkait kebijakan tersebut. “Ini hanya miss komunikasi saja sebetulnya,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan bahwa pertemuan telah dilakukan antara Kemenperin, Kemendag, dan Bea Cukai di Bandung pada Kamis (31/10/2024) untuk membahas Permendag 8/2024.

Dialog ini diharapkan bisa menemukan jalan tengah yang tidak hanya melindungi industri, tetapi juga mendukung keberlangsungan bisnis tekstil di Indonesia.

Sebelumnya, Iwan Lukminto mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan impor dalam Permendag 8/2024 telah memukul banyak perusahaan tekstil, termasuk Sritex yang akhirnya terpaksa mengajukan status pailit.

Menurutnya, banyak perusahaan tekstil lain juga mengalami tekanan serupa akibat regulasi baru ini.

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Menurut Airlangga, tindaklanjut tersebut berupa regulasi yang akan segera disiapkan oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli. Hal ini bentuk respons atas gugatan buruh terhadap UU Ciptaker yang dikabulkan MK. 

"Pertama terkait dengan keputusan MK, pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan dan Menteri Tenaga Kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong," ujar Airlangga  usai rapat bersama jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, pada Minggu (3/11/2024).

Dia juga mengatakan akan ada konsekuensi dari perubahan pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Hal ini dipandang Airlangga akan berkaitan dengan konsekuensi terhadap perundang-undangan.

"Terkait dengan Undang Undang Ketenagakerjaan itu akan ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI sehingga tentu akan ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga," lanjutnya. 

Seiring dengan itu, saat ini pemerintah akan fokus kepada pengupahan. Adapun perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) diketahui perlu segera ditetapkan pada akhir November 2024.

Nantinya Airlangga juga akan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan hasil positif bagi masyarakat.

Keputusan MK soal UU Cipta Kerja menjadi salah satu fokus utama Airlangga saat ini. Oleh karena itu, Menaker nantinya akan mendorong regulasi baru sebagai tindaklanjut aturan tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Belum ada satu bulan Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia, tetapi banyak gebrakan darinya yang cukup menarik perhatian. Salah satunya dalam merombak daftar kementerian di Kabinet Merah Putih.

Tidak hanya mengangkat dan melantik 137 posisi atau jabatan dengan 136 orang di dalam di pemerintahannya, tetapi beberapa Kementerian kini tak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko). Salah satunya Kementerian Keuangan.

Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat empat kementerian yang langsung berada di bawah naungan Presiden Ke-8 RI itu.

Pertama, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dinahkodai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Kedua, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Sri Mulyani Indrawati yang akan memimpin instansi ini. Ketiga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang dikomandoi oleh Menteri PANRB Rini Widyantini.

Keempat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dipimpin oleh Rachmat Pambudy.

Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian saat berada di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Namun, saat memasuki rezim Pemerintahan Prabowo aturan ini berubah.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat pada kuartal III hingga kuartal IV 2024. Hal itu disebabkan oleh penurunan daya beli rumah tangga selama lima bulan terakhir.

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat hingga kuartal IV 2024. Faktor yang menyebabkan melambat adalah faktor penurunan daya beli rumah tangga dalam lima bulan terakhir yang melemah.

"Kita mengalami deflasi dalam 5 bulan secara berturut-turut, bisa tumbuh di angka 5% saja sudah bersyukur jika melihat kondisi yang ada saat ini di masyarakat," ujar Nailul kepada Kontan, Jumat (1/11).

Selain itu, Indonesia juga sedang dilanda PHK secara besar-besaran. Hal itu juga semakin menekan penurunan daya beli. Padahal konsumsi rumah tangga menyumbang 50% dari pembentukan PDB.

Sedangkan investasi yang masuk juga belum beroperasi, sehingga tidak ada kegiatan ekonomi yang produktif. Begitu juga ekspor masih bisa melambat seiring dengan melambatnya perekonomian China dan permintaan barang dari AS.

"Harga komoditas pun diprediksi melambat," ucapnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sudah sepekan sejak isu Peraturan Presiden (Perpres) terkait hapus tagih utang nelayan, petani dan UMKM digulirkan, nyatanya Perpres tersebut tak kunjung keluar. Padahal, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto bilang peraturan tersebut akan segera ditandatangani, bahkan bilangnya pekan ini.

Sejatinya, aturan terkait hapus tagih ini telah menjadi amanat dari UU P2SK sejak 2023, namun aturan turunannya tak kunjung keluar, bahkan terkesan maju mundur. Hanya saja, meski aturan hapus tagih belum ada kabar, bank-bank BUMN telah rajin melakukan hapus buku yang memang diperbolehkan.

Sebagai informasi, hapus buku dan hapus tagih adalah sesuatu aktivitas yang berbeda. Hapus Buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih.

Sementara, hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghapuskan hak tagih. Bagi bank BUMN, aktivitas ini sebelumnya tidak diperbolehkan mengingat ada dampak kerugian negara.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menjadi salah satu bank BUMN yang memiliki nilai hapus buku terbesar. Hingga September 2024, bank yang dekat dengan kredit-kredit UMKM ini telah melakukan hapus buku portofolio kreditnya senilai Rp 33,5 triliun atau naik sekitar 32,9% secara tahunan (YoY).

Meski ada peningkatan secara nilai, BRI mampu meningkatkan recovery rate atas pinjaman yang telah dilakukan hapus buku tersebut. Per September 2024, recovery rate dari aksi tersebut mencapai 53,2%, lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu yang sekitar 43,3%.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi bilang kebijakan write-off di BRI merupakan mekanisme paling akhir yang dilakukan, dengan beberapa pertimbangan antara lain itikad baik serta prospek usaha dan cashflow debitur.

“Write off dilakukan ketika pencadangan telah dilakukan 100%,” ujar Hendy, Sabtu (2/11).

Ia bilang, meskipun nilai hapus buku tumbuh, kualitas aset BRI hingga kuartal III/2024 terus menunjukkan tren perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Memang, NPL Gross BRI tercatat membaik pada periode tersebut sekitar 17 basis poin menjadi 2,9%.

Hendy menjelaskan hal tersebut tidak terlepas dari strategi yang BRI sudah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya, memperkuat risk management, salah satunya dari aspek credit risk scoring dan tenaga pemasar difokuskan pada perbaikan kualitas dan perolehan recovery.

Tak hanya BRI, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga mencatat ada kenaikan nilai hapus buku yang dilakukan. Adapun, pertumbuhan hapus buku yang dilakukan bank berlogo 46 ini sekitar 40,79% YoY menjadi Rp 14,17 triliun.

Bedanya, BNI mencatatkan penurunan dari sisi rasio recovery rate terhadap kredit-kredit yang sudah dihapus buku. Tercatat, recovery rate per September 2024 ada di level 28,2% sementara posisi di September 2023 bisa mencapai 30,4%.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) justru mengalami penurunan hapus buku di saat bank-bank BUMN lainnya mengalami kenaikan. Bank berlogo pita emas ini mencatat hapus buku di September 2024 senilai Rp 9,49 triliun atau turun 24,68% YoY.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman bilang tren penurunan hapus buku di Bank Mandiri dikarenakan kualitas kredit segmen wholesale dan retail mengalami perbaikan selama kuartal III/2024, sehingga pelaksanaan strategi hapus buku dikurangi sejalan dengan perbaikan kualitas.

“Hal ini terbukti dengan membaiknya NPL Bank Mandiri dari 1,01% di kuartal II/2024 menjadi 0,97% di kuartal III/2024,” ujar Ali.

Ia menjelaskan bahwa Bank Mandiri melakukan hapus buku sebagai salah satu strategi dalam mengendalikan kualitas kredit yang merupakan proses business as usual di perbankan untuk mempertahankan neraca yang sehat.

Ali menegaskan proses hapus buku di Bank Mandiri dilakukan secara prudent terhadap debitur kredit yang sudah tidak memiliki prospek perbaikan dan telah dibentuk pencadangan secara penuh.

“Ke depannya, diproyeksikan kredit akan terus tumbuh dengan kualitas yang semakin membaik dan tingkat hapus buku yang semakin terjaga,” tambahnya.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Warren Buffett dan Berkshire Hathaway lebih banyak menjual saham pada kuartal ketiga tahun ini. Hal ini membuat kepemilikannya di Apple berkurang. Namun langkah tersebut membuat uang tunai yang dimiliki Berkshire mencapai rekor US$ 325,2 miliar.

Dalam laporan triwulanannya pada Sabtu, Berkshire mengatakan, telah menjual sekitar 100 juta atau 25% saham Apple selama musim panas berakhir dengan sekitar 300 juta.

Berkshire kini telah menjual lebih dari 600 juta saham pembuat iPhone tersebut pada tahun 2024, meskipun Apple tetap menjadi kepemilikan saham terbesarnya sebesar US$ 69,9 miliar.

Secara keseluruhan, perusahaan ini menjual US$ 36,1 miliar saham, termasuk beberapa miliar dolar saham Bank of America dan hanya membeli US$ 1,5 miliar.

Itu menjadikan kuartal kedelapan berturut-turut di mana Berkshire menjadi penjual bersih saham.

Konglomerat yang berkantor pusat di Omaha, Nebraska ini juga tidak melakukan pembelian kembali saham untuk pertama kalinya sejak kuartal kedua tahun 2018 dan tidak membeli kembali saham dalam tiga minggu pertama bulan Oktober.

"Berkshire adalah gambaran kecil dari ekonomi yang lebih luas," kata Cathy Seifert, analis CFRA Research di New York. Menurut dia, penimbunan uang tunai menunjukkan pola pikir menghindari risiko dan investor mungkin khawatir tentang apa artinya bagi ekonomi dan pasar.

Saham Kelas A Berkshire naik 25% tahun ini, sementara Standard & Poor's 500 naik 20%.

Peningkatan valuasi telah memicu kekhawatiran di antara beberapa investor bahwa banyak saham menjadi terlalu mahal. Kepemilikan tunai Berkshire tumbuh dari US$ 276,9 miliar pada akhir Juni, lebih dari 10 kali lipat dari cadangan US$ 30 miliar yang telah dijanjikan Buffett untuk dipertahankan.

Buffett tidak melakukan akuisisi besar terhadap seluruh perusahaan yang bernilai US$ 975 miliar sejak 2016.

Jim Shanahan, analis Edward Jones di St. Louis mengatakan, tumpukan uang tunai yang membengkak menimbulkan pertanyaan tentang apakah Buffett menganggap saham dinilai terlalu tinggi, kemerosotan ekonomi akan datang atau mencoba mengumpulkan uang tunai untuk akuisisi besar.

Pada Mei, Buffett memperkirakan Apple akan tetap menjadi investasi saham terbesar Berkshire, tetapi penjualan masuk akal karena tarif pajak federal 21% atas keuntungan kemungkinan akan meningkat.

Laba operasional kuartalan Berkshire turun 6% menjadi US$ 10,09 miliar sekitar US$ 7.019 per saham Kelas A, meleset dari estimasi analis sebesar US$ 7.611 per saham menurut LSEG IBES.

Penurunan tersebut sebagian besar berasal dari kerugian penjaminan emisi pada polis asuransi lama, klaim asuransi terkait Badai Helene pada bulan September, dan kerugian mata uang dari penguatan dollar AS.

Hal ini mengimbangi peningkatan profitabilitas di perusahaan asuransi mobil Geico, di mana klaim kecelakaan menurun. Laba juga meningkat di perusahaan kereta api BNSF yang mengirimkan lebih banyak barang konsumen dan Berkshire Hathaway Energy di mana biaya operasional menurun.

Seifert mengatakan, Berkshire telah lama diuntungkan dari diversifikasinya tetapi mengalami pelemahan bercabang pada kuartal tersebut.

Ini termasuk penurunan pendapatan sebesar 19% di jaringan halte truk Pilot, di mana harga bahan bakar dan volume pemasaran turun. Berkshire juga mengatakan hampir semua bisnis ritelnya, termasuk lebih dari 80 dealer mobilnya, mengalami penurunan pendapatan.

Laba bersih mencapai US$ 26,25 miliar, dibandingkan dengan kerugian US$ 12,77 miliar tahun sebelumnya yang mencerminkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam investasi saham seperti Apple.

Hal ini menambah volatilitas pada hasil bersih yang Buffett desak agar investor abaikan, dan sebaliknya fokus pada kinerja operasional.

Keuntungan dari penjaminan asuransi turun 69% terpukul kerugian dari polis lama, US$ 565 juta dari Helene, dan penyelesaian kebangkrutan yang terkait dengan pemasok bedak yang sudah tutup. Hal ini lebih dari mengimbangi lonjakan 93% dalam keuntungan penjaminan Geico.

Shanahan menyebut, kerugian polis sebagai kejutan besar sementara Seifert mengatakan banyak rekan Berkshire telah mengatasi masalah serupa. "Hal ini menonjol karena membuat Berkshire tampak lamban," kata dia.

Berkshire juga memproyeksikan kerugian sebelum pajak sebesar US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,5 miliar pada kuartal keempat akibat Badai Milton, yang menghantam Florida pada bulan Oktober.

Pendapatan investasi di bisnis asuransi Berkshire yang memegang sebagian besar uang tunai Berkshire, naik 48% menjadi US$ 3,66 miliar.

Keuntungan tersebut akan menurun jika Federal Reserve terus menurunkan suku bunga, atau Buffett menemukan sesuatu yang besar yang layak dibeli.

Buffett ingin menginvestasikan setiap sen dalam bisnis yang memberikan keuntungan bagi Berkshire. "Namun, pada saat yang sama ia bersedia untuk tidak melakukan apa pun," kata Tom Russo, kepala Gardner Russo & Quinn di Lancaster, Pennsylvania, yang telah berinvestasi di Berkshire sejak 1982. Russo menambahkan, Buffet akan siap dan bersemangat saat investor lain putus asa atau kekurangan modal.

Operasional Berkshire juga mencakup banyak perusahaan industri dan manufaktur, pialang real estat besar, dan bisnis ritel seperti Dairy Queen dan Fruit of the Loom.

Pada 31 Oktober, Berkshire selesai membeli 8% saham Berkshire Hathaway Energy yang sebelumnya belum dimilikinya.

Buffett, 94, telah memimpin Berkshire sejak 1965. Ia diharapkan pada akhirnya akan menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Ketua Greg Abel, 62.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Otorita IKN (OIKN) mendapat kucuran hibah dari tujuh perusahaan teknologi terkemuka asal Amerika Serikat (AS) senilai US$7,6 juta atau senilai Rp120,45 miliar (Asumsi kurs: Rp15.849).

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan bahwa aliran hibah dari kerja sama dengan tujuh perusahaan teknologi AS itu bakal digunakan untuk membangun Command Center fase II di IKN.

“Kami telah memasuki tahap awal pembangunan PoC [proof of concept] Command Center fase II di IKN. Kami berharap, teknologi ini akan menjadi pusat percontohan teknologi smart city yang berpotensi besar dalam mendukung pengembangan teknologi di Nusantara untuk masa depan,” kata Ali dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (3/11/2024).

Adapun, tujuh perusahaan teknologi asal AS tersebut di antaranya Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, hingga Motorola.

Masing-masing perusahaan tersebut akan berkontribusi dengan keahliannya dalam bidang teknologi informasi untuk membangun pusat kendali yang canggih dan efisien guna memperkuat fondasi Command Center fase II yang berlokasi di Gedung Kemenko Polhukam 3 di Nusantara, baik dari sisi hardware dan software.

Perinciannya, Amazon Web Services bakal menyediakan layanan cloud dan keamanan IT, Autodesk menangani manajemen konstruksi dan desain, Cisco mendukung infrastruktur IT dan jaringan, serta Esri berperan dalam analisis geospasial.

Selanjutnya, IBM berfokus pada manajemen aset dan lingkungan, Honeywell menangani sistem pengawasan dan keamanan, sementara Motorola menyediakan teknologi komunikasi dan jaringan yang andal.

Lebih lanjut, kolaborasi ini dipastikan bakal menghadirkan infrastruktur dan keamanaan PoC Comand Center dan bakal menciptakan ekosistem yang mutakhir dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, perjanjian hibah tersebut merupakan langkah konkret yang melanjutkan grant agreement antara Otorita IKN, yang sebelumnya ditandatangani oleh Plt. Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, dan United States Trade and Development Agency (USTDA), yang diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir pada September 2024 lalu.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto mengatakan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru agar berpihak kepada semua kalangan.

Edy menuturkan bahwa pihaknya menunggu arahan dari pimpinan DPR untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. Menurutnya, waktu dua tahun yang diberikan untuk menyusun UU tersebut terbilang pas.

“Dalam penyusunan UU yang baru ini tentu akan melibatkan partisipasi aktif dari publik. Sehingga hasilnya dapat berpihak pada semua,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (3/11).

Edy mengingatkan, UU Ketenagakerjaan yang baru nantinya harus linier dengan program pemerintah, mendukung iklim investasi, dan berpihak pada masyarakat. Dia bilang, kepentingan seluruh pihak harus diakomodasi agar UU yang baru dapat menjadu payung hukum yang tidak menyebabkan kontroversi.

“Saya kira semua pihak harus menang dan nantinya undang-undang ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan zaman,” katanya.

Lebih lanjut, Edy menambahkan, terkait pengupahan yang memperhatikan komponen hidup layak, pada UU Cipta Kerja, komponen ini hilang.

“Pada UU Cipta Kerja, komponen ini hilang. “Adanya komponen hidup layak ini berpihak pada pekerja yang dampaknya dia juga dapat optimal dalam bekerja karena kebutuhannya terpenuhi secara layak,” tandasnya.

Untuk diketahui, MK mengamanahkan agar pemerintah dan DPR untuk membentuk undang-undang Ketenagakerjaan baru yang diberi waktu paling lama dua tahun. Ini merupakan dampak dari putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuota subsidi sepeda motor listrik untuk tahun 2024 sudah habis, dan pemerintah belum memutuskan apakah program tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2025.

Purbaja Pantja, Chief Executive Officer PT Ilectra Motor Group, produsen motor listrik Alva, mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menunggu keputusan mengenai kelanjutan insentif untuk motor listrik.

"Dari kami, Alva percaya bahwa pemerintah akan memberikan solusi terbaik untuk kendaraan listrik secara keseluruhan, termasuk kendaraan listrik roda dua," ujar Purbaja kepada Kompas.com di Iajang IMOS 2024, ICE BSD, Jumat (1/11/2024).

"Intinya, kami akan terus mendapatkan umpan balik mengenai perkembangan di tahun 2025. Jadi, saat ini kami hanya menunggu proses lebih lanjut," tambahnya.

Meskipun demikian, Purbaja menekankan bahwa bisnis harus tetap berjalan, baik ada atau tidaknya subsidi motor listrik tahun depan.

Hal yang bisa dilakukan oleh Alva ialah melakukan terobosan untuk memastikan penetrasi motor listrik dapat menjangkau masyarakat dengan baik.

"Dari segi bisnis, bagi kami, apakah ada subsidi atau tidak, kami akan terus berjalan. Kami tidak lagi membicarakan subsidi dan sejenisnya," ujarnya.

"Mungkin lebih kepada apa yang telah kami lakukan selama ini, yaitu menciptakan produk yang cocok dan relevan untuk masyarakat Indonesia, yang lebih cepat, lebih jauh, dan lebih mudah," tambahnya.

Untuk diketahui, kuota subsidi sepeda motor listrik untuk tahun 2024 telah habis. Total unit motor listrik yang telah tersalurkan sejak 2023 adalah 72.293 unit.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan bahwa belum ada anggaran yang tersedia untuk melanjutkan program subsidi motor listrik.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025. Meski begitu, tax holiday dinilai bukan menjadi faktor utama untuk mendongkrak investasi.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Chandra Wahjudi mengatakan pemberian tax holiday bukan menjadi hal utama bagi investor. Menurutnya kepastian hukum, regulasi atau aturan yang konsisten serta birokrasi yang lebih sederhana justru menjadi faktor utama untuk menarik lebih banyak investor.

"Termasuk pengurusan izin yang tidak berbelit akan jauh lebih menarik bagi investor," ungkap Chandra kepada Kontan, Minggu (3/11).

Meski begitu pemberian tax holiday tentunya akan memberikan daya tarik bagi investor. Hal ini juga akan memberikan keuntungan seperti transfer teknologi dan nilai tambah lainnya bagi perekonomian nasional.

Di sisi lain, penerapan pajak minimum global seharusnya memberikan keuntungan bagi negara negara berkembang termasuk Indonesia. Menurutnya penerapan aturan ini berpotensi meningkatkan biaya pajak bagi perusahaan multinasional yang sebelumnya beroperasi di Indonesia dengan tarif lebih rendah.

"Begitu juga dengan perusahaan nasional yang sudah beroperasi di suatu negara," ujarnya.

Adapun, kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 8 Oktober 2024 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Smart Electric Vehicle Indonesia (Sedaya) menggandeng JiangXi HuaLiYuan Lithium Energy Co., Ltd. (HLY Battery) untuk pengembangan fasilitas manufaktur baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Niat (LOI). Adapun, kemitraan strategis ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, dan efisiensi energi.

CEO Sedaya, Arief mengatakan pabrik baterai yang diusulkan akan memanfaatkan teknologi baterai lithium canggih dari HLY Battery dan pengalaman luas Sedaya di pasar EV Indonesia.

Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, termasuk penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pengembangan rantai pasokan lokal yang kuat untuk baterai lithium.

“Ketika Indonesia mempercepat transisi ke solusi energi berkelanjutan, kemitraan ini dengan HLY Battery adalah langkah maju yang penting,” kata Arief melalui keterangan resmi dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Arief menjelaskan usaha kerja sama ini dijadwalkan untuk memulai konstruksi pada awal 2025. Sementara, pabrik baterai diharapkan mulai beroperasi pada akhir 2026.

Kedua perusahaan juga berencana untuk ekspansi di masa depan guna memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk EV dan solusi penyimpanan energi terbarukan.

“Bersama-sama, kami tidak hanya akan meningkatkan ketersediaan baterai lithium berkualitas tinggi, tetapi juga mendukung komitmen negara untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan efisiensi energi," imbuh Arief.

Sementara CEO HLY Battery, Xiong Zhude, mengatakan inisiatif ini sejalan dengan misi kami untuk mendorong adopsi kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan secara global.

"Dengan menggabungkan keahlian teknologi kami dengan pengetahuan pasar lokal Sedaya, kami yakin dapat mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa kolaborasi ini menegaskan dedikasi kedua perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan komitmen untuk berkontribusi pada ekonomi hijau Indonesia.

Dengan mendorong inovasi dan mendukung industri lokal, Sedaya dan HLY Battery bertujuan untuk memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar kendaraan listrik dan energi terbarukan global.