Dengan banyaknya pasokan energi hijau di Sulbagsel, maka berbagai industri dan bisnis melakukan pemanfaatan EBT melalui layanan REC.

Makassar (ANTARA) -

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Perairan hampir semuanya kategori kuning atau sedang, tetapi pelayaran tetap aman meskipun laut sedikit berombak.

Ambon (ANTARA) - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi Maluku menyatakan operasi kapal tetap berjalan meskipun hampir keseluruhan perairan di Maluku mengalami gelombang sedang.

“Perairan hampir semuanya kategori kuning atau sedang, tetapi pelayaran tetap aman meskipun laut sedikit berombak,“ kata Pengolah Data Kehumasan dan Publikasi BPTD Maluku Mohammad Fausan Salatalohy, di Ambon, Kamis.

Laporan gelombang tersebut berdasarkan peringatan prakiraan cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pusat Jakarta, Nomor: ME.01.02/147/KAMB/VII/2024 berlaku 4 Juli 2024 09.00 WIT hingga 5 Juli 2024 09.00 WIT.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara-barat barat daya dengan kecepatan angin berkisar 4 - 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak.

Dari Timur-Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 8-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, Selat Makassar bagian selatan, Laut Banda, dan Laut Arafuru.

Tinggi gelombang 1.25 - 2.50 meter (sedang) berpeluang terjadi di laut Seram, perairan Pulau Buru, perairan Pulau Ambon hingga Kepulauan Lease, perairan Selatan Pulau Seram, Laut Banda, Perairan Kepulauan Seram hingga Kepulauan Leti.

"Kami terus berpatokan pada laporan BMKG, dan tentunya ada peringatan dini kepada kapal-kapal yang berlayar di sekitar Maluku," ujarnya.

Selain itu, BPTD juga memberikan imbauan kepada para nelayan dan pengguna kapal untuk tetap waspada dan mengikuti arahan yang diberikan demi keselamatan pelayaran.

“Kami sangat menghargai kerja sama dari semua pihak dalam menjaga keselamatan di perairan Maluku," kata Fausan.

Hingga saat ini, tidak ada laporan kejadian serius terkait gelombang sedang di perairan Maluku yang mengganggu operasi kapal secara signifikan.

BPTD bekerja sama dengan BMKG terus memantau perkembangan cuaca dan siap memberikan informasi terbaru lebih lanjut kepada masyarakat terkait kondisi perairan tersebut.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Saham emiten ‘Raja Mal’ Alexander Tedja, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) direkomendasikan beli. Begitu juga dengan saham emiten Grup Ciputra, PT Ciputra Development Tbk (CTRA). Lantas, seberapa besar potensi cuan masing-masing saham emiten properti tersebut?

Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia, Axell Ebenhaezer mengungkapkan bahwa secara kinerja, Pakuwon dibayangi pelemahan rupiah yang tercermin pada laporan keuangan kuartal I-2024. Pelemahan rupiah mengakibatkan laba bersih Pakuwon turun 35,9% yoy menjadi Rp 421,6 miliar dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 658,4 miliar.

“Penurunan laba bersih Pakuwon pada kuartal I-2024 mungkin tampak mengkhawatirkan, namun hal itu bukan disebabkan oleh kinerja buruk perusahaan, melainkan karena pelemahan rupiah,” tulis Axell dalam risetnya.

Adapun pendapatan emiten berkode saham PWON tersebut naik 10,5% menjadi Rp 1,53 triliun pada kuartal I-2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 1,38 triliun. Laba kotor juga naik 14% menjadi Rp 851,5 miliar dari Rp 747,1 miliar. Margin laba kotor meningkat menjadi 55,6% dari 54%. Sedangkan EBITDA tumbuh 8%.

“Sentimen negatif pelemahan rupiah hanya bersifat sementara dan tidak memengaruhi prospek jangka panjang PWON ataupun investasi secara berkelanjutan,” jelas dia.

Sepanjang kuartal I-2024, PWON mencatatkan penjualan pemasaran (marketing sales) yang solid sebesar Rp 385 miliar, meningkat 29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 298 miliar. Hal itu disebabkan oleh program insentif pajak PPN DTP dari pemerintah yang masih berlanjut hingga akhir tahun. Dengan begitu, PWON berada di jalur yang tepat untuk mencapai target marketing sales tahun ini sebesar Rp 1,5 triliun.

Pendapatan berulang yang berkontribusi 78% terhadap total pendapatan PWON pada kuartal I-2024 juga menunjukkan peningkatan sebesar 10,8% menjadi Rp 1,2 triliun dari Rp 1,08 triliun. Hal itu disebabkan oleh tingkat hunian mal yang lebih tinggi dan kenaikan pendapatan sewa.

Potensi Cuan PWON vs CTRA 

NH Korindo Sekuritas merekomendasikan beli saham PWON dengan target harga Rp 530. Target harga tersebut mengimplikasikan PBV sebesar 1,32 kali, yang setara dengan rata-rata PBV 3 tahun.

Saat ini, saham PWON diperdagangkan pada PBV sebesar 1 kali. Pada perdagangan Kamis (4/7/2024), PWON bertengger di level Rp 376. Dengan demikian, potensi cuan saham PWON mencapai 41%. Risiko utamanya adalah suku bunga, perubahan kebijakan pemerintah, dan penurunan daya beli konsumen.

Sementara itu, NH Korindo Sekuritas juga merekomendasikan beli saham emiten properti lainnya, yaitu Ciputra Development (CTRA). Target harga saham CTRA dipatok sebesar Rp 1.450. Target harga baru tersebut mencerminkan PBV sebesar 1,31 kali, setara dengan standar deviasi (SD) lima tahun +1. Saat ini, CTRA diperdagangkan pada PBV sebesar 1,02 kali.

Pada perdagangan Kamis (4/7/2024), CTRA berada di level Rp 1.130. Dengan begitu, potensi cuan saham CTRA sebesar 28%.

NH Korindo Sekuritas telah mempertimbangkan kemungkinan penurunan suku bunga yang cukup besar dalam 12 bulan ke depan, yang dapat mendorong kinerja sektor properti lebih lanjut. Risiko utamanya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, tingkat suku bunga, dan penurunan daya beli masyarakat.

Pada kuartal I-2024, Ciputra Development (CTRA) mencatatkan marketing sales Rp 3,32 triliun. Meskipun 4% lebih rendah secara year on year (yoy) dibandingkan kuartal I-2023 yang sebesar Rp 3,45 triliun, angka tersebut melampaui ekspektasi.

“Dengan target marketing sales CTRA tahun ini sebesar Rp 11,1 triliun, mereka telah mencapai 30% dalam 3 bulan pertama,” tulis analis NH Korindo Sekuritas Indonesia, Axell Ebenhaezer dalam risetnya.

CTRA berhasil membukukan pendapatan Rp 2,32 triliun pada kuartal I-2024 atau naik 8,7% dibandingkan kuartal I-2023 yang sebesar Rp 2,13 triliun. Laba bersih juga naik 16,9% menjadi Rp 483 miliar dari Rp 413 miliar. Hal itu seiring peningkatan margin laba kotor, margin laba usaha, dan margin laba bersih.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah tengah menggodok family office guna menarik dana investor asing untuk disimpan di Indonesia. Rencananya, penempatan dana di family office itu bakal bebas pajak.

Usulan family office bebas pajak dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai kebijakan itu dapat menjadi magnet bagi taipan di luar negeri.

Berbeda dengan Luhut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berpendapat sebaiknya pemerintah tidak terus menerus mengandalkan insentif fiskal untuk menarik investasi asing.

"Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal," ujar Suharso di Kompleks DPR RI, Kamis (4/7).

Family office atau kantor keluarga adalah perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan pengelolaan kekayaan untuk keluarga kaya.

Di luar Indonesia, para keluarga ini umumnya memiliki setidaknya US$50 juta-US$100 juta atau setara Rp800 juta-Rp1 triliun aset yang dapat diinvestasikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengalihkan kekayaan secara efektif dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ia bahkan telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar berhemat untuk memberikan insentif fiskal.

Suharso berpendapat pemberian insentif fiskal, berarti pemerintah pun perlu meningkatkan pendapatan melalui tax ratio. Dengan kata lain, jika itu terjadi, maka tak selaras dengan penerimaan negara.

Kendati terbuka dengan family office, Suharso menilai pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan-kemudahan lain saja demi menarik minat investor masuk di family office RI.

"Menurut saya itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu dibandingkan insentif fiskal. Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio-nya naik. Tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal," jelas Suharso.

Pemerintah bakal mendirikan family office di Tanah Air. Luhut mengklaim hal ini sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut menilai family office bisa didirikan di Indonesia karena ada permintaan. Ia mengklaim keluarga kaya di luar negeri tertarik menyimpan uangnya di Indonesia, khususnya Bali.

Selain itu, Luhut menilai family office bakal menarik orang kaya karena tak akan dipungut pajak.

"Tapi jangan dipajaki, tapi kalau dia investasi dari duitnya nanti, ada lapangan kerja, dipajaki," kata Luhut di Kompleks DPR RI, Rabu (5/7) lalu.

Luhut menuturkan yang paling penting dari family office adalah agar uang orang kaya ada di Tanah Air. Dengan begitu, devisa negara menjadi kian kuat.

Di samping itu, kepercayaan dunia terhadap Indonesia bakal semakin baik.

"Jadi, bisa dibayangkan kalau kita bisa dapat (dari family office) awal-awal sebesar US$100 juta, US$200 juta sampai US$1 miliar, kan bagus. Gak ada ruginya," jelas Luhut.

Jakarta: Data Survei Kesehatan Nasional (SKI) 2023 yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang.

Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, pelaku industri, akademisi, praktisi kesehatan, dan konsumen sangat penting guna merumuskan strategi yang tepat untuk menurunkan prevalensi merokok.

Praktisi kesehatan dan psikolog klinis dewasa Nuran Abdat menyatakan pendekatan pentahelix melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, media, hingga pelaku usaha dapat menjadi salah satu solusi yang bertujuan agar perokok dewasa memiliki pilihan untuk beralih dari kebiasaan merokok sekaligus menurunkan risikonya. Pilihan tersebut perlu dihadirkan lantaran banyak perokok dewasa yang sulit berhenti merokok.

"Menurunkan prevalensi merokok bukan sekadar fokus pada adiksi perokok. Namun, peran seluruh bidang keilmuan termasuk pemerintah, praktisi kesehatan, serta pelaku industri dan konsumen untuk berkolaborasi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan dampak buruk tembakau melalui pendekatan alternatif," ujar Nuran dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut Nuran, kebiasaan merokok yang telah dilakukan dalam jangka panjang sering menjadi tantangan dalam menurunkan prevalensi. Oleh karena itu, Nuran menekankan perlu adanya modifikasi perilaku bagi perokok dewasa yang kesulitan berhenti dari kebiasaan merokok dengan beralih ke produk tembakau alternatif yang secara ilmiah terbukti memiliki profil risiko yang lebih rendah.

"Pendekatan alternatif melalui produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan, memiliki potensi dalam menurunkan prevalensi merokok. Harapannya ke depan kita bisa bersama-sama mengevaluasi penggunaan produk yang lebih rendah risiko ini," tambah dia.

Baca juga: Merugikan, Pedagang Pasar Protes Zonasi Penjualan Rokok dalam RPP Kesehatan

Pelibatan lintas sektoral

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita juga menekankan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menurunkan prevalensi merokok. Pelibatan lintas sektoral tersebut untuk menjadi langkah awal dalam memberikan edukasi dan solusi lebih rendah risiko bagi perokok dewasa yang sulit berhenti merokok.

"Kami berharap pemerintah dapat ikut berperan memberikan informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif. Hal ini penting karena merupakan kewajiban kita semua untuk memberi edukasi yang ke masyarakat mengenai produk lebih rendah risiko yang didasari oleh penelitian, bukan opini yang dibuat untuk kepentingan tertentu," ujar Garindra.

Meski lebih rendah risiko ketimbang rokok, produk tembakau alternatif tidak ditargetkan untuk yang berusia di bawah 18 tahun, ibu hamil dan menyusui, serta non-perokok. Garindra menegaskan produk tersebut hanya diperuntukkan bagi perokok dewasa.

"Produk tembakau alternatif dapat dimanfaatkan untuk menurunkan prevalensi merokok di kalangan perokok dewasa, yang pada akhirnya akan menghemat pengeluaran pemerintah terkait beban kesehatan akibat kebiasaan merokok," tutup dia.

(HUS)

Jakarta: DPR didorong segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait demurrageimpor beras senilai Rp294,5 miliar. Pembentukan pansus ini dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian di Indonesia.

“Saya mendukung dibentuknya pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,” jelas Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Fernando ingin agar negara ke depan dapat lebih berpihak pada petani. “Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,” ujar Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras. Sehingga, kata dia, wajar bila pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami skandal impor beras.

Baca Juga: Kepala Bapanas dan Kabulog Dilaporkan ke KPK Imbas Demurrage Beras

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai kejadian demurrage impor beras beberapa waktu lalu. Pengadu memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.

Hari menjelaskan dugaan penggelembungan harga yang diadukan telah merugikan negara hingga Rp2,7 triliun. Sementara itu, demurrage diyakini membuat negara merugi Rp294,5 miliar.

(AZF)

Jakarta: Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) secara resmi mendeklarasikan pembubaran diri. Mereka pun sepakat untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kelompok JI yang sering disebut terafiliasi dengan jaringan teroris itu menyatakan pembubaran lewat sebuah video deklarasi berdurasi 3 menit 20 detik di akun Youtube Arrahmah_id.

Pernyataan pembubaran dihadiri oleh sebanyak 16 petinggi JI. Adapun pembacaan deklarasi dipimpin oleh Abu Rusydan yang juga salah satu petinggi di JI.
"Menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," poin pertama deklarasi pembubaran tersebut.

Pada poin lainnya, mereka juga sepakat untuk mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya," terang pernyataan JI.

Baca juga: Alhamdulillah, Belasan Simpatisan JI di Poso Ikrar Setia Kepada NKRI

Berikut ini 6 poin lengkap deklarasi pembubaran JI:

1. Menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sifat, sikap tatharuf dan merujuk kepada paham ahlussunnah wal jamaah.

3. Membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar.

4. Siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan bermartabat.

5. Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya.

6. Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara, cq: Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

Adapun sebanyak 16 orang yang bertanda tangan antara lain:

1. Abu Rusydan
2. Para Wijayanto
3. Abu Mahmuda
4. Bambang Sukirno
5. Abu Fatih
6. Ustaz Zarkasih
7. Ustaz Shalahudin
8. Ustaz Fachrudin Soleh
9. Ustaz Saptono Munadi
10. Ustaz Abu Dujanah
11. Ustaz Qadri Faturrahman
12. Tengku Azhar
13. Ustaz Imtihan
14. Ustaz Hamad
15. Ustaz Mustaqim
16. Ustaz Fahim

"Dan seluruh utusan yang hadir pada majelis pada tanggal 24 Dzulhijjah 1445 H, bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2024 Miladiah. Semoga Allah memberkati dan meridhainya."

(PRI)

Jakarta: Pendidikan tinggi merupakan salah satu jalan keluar dari rantai kemiskinan. Namun, pendidikan tinggi juga bisa memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, menjelaskan dilihat dari stratifikasi sosial di Indonesia terdapat empat kelompok, yaknik Kelompok A: Kaya dan Pintar; Kelompok B: Kaya dan Bodoh; Kelompok C: Miskin dan Pintar; Kelompok D: Miskin dan Bodoh.

"Kelompok A, kaya dan pintar sudah pasti masuk PTNBH, perguruan tinggi unggul yang diprivatisasi, PTS unggulan, atau Luar Negeri; kelompok B: PTNBH, Luar Negeri, PTS unggulan. Kelompok C: PTNBH, PTS unggulan, PTN Keagamaan; kelompk D: PTS pinggiran karena sambil kerja," papar dia dalam Simposium Perempuan Pra-Kongres III DPP Partai Nasdem 'Terobosan Mengatasi Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan di Indonesia', Jumat, 5 Juli 2024.
Nah, setelah lulus, kelompok A biasanya bakal bekerja di perusahaan multinasional, dokter, BUMN, konsultan, dan lainnya. Kelompok B bekerja sebagai pengusaha melanjutkan usaha orang tua.

Lalu, kelompok C bekerja di sektor formal, dosen, guru, PNS, wartawan, peneliti, LSM, pegawai swasta, dan sebagainya. Sementara itu, kelompok D bekerja sebagai buruh pabrik, pegawai swasta dengan upah UMP, ojek, dan lainnya.

Kelompok-kelompok ini juga bakal membuat hubungan pertemanan dan keluarga dengan kelompok sendiri. Ini makin membuat kelompok D tidak bisa mengubah hidup.

"Pendidikan tinggi memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Jadi, tadi kelompok A mampu melakukan kapitasliasi besar-beasaran melalui pendidikan yang baik. kelompok C bisa melakukan mobilitas vertikal. Tapi kelompok D agak susah melakukan mobilitas veritkal," tutur Darmaningtyas.

Darmaningtyas mengatakan pemerintah mesti bisa mengentaskan pendidikan kepada kelompok D. Salah satu caranya bisa dengan pendidikan gratis.

"Kalau mau melakukan pendidikan gratis menurut saya mungkin tidak harus semuanya karena yang harus menjadi konsentrasi adalah kelompok C dan kelompok D," ujar dia.

Kelompok C harus difalisilasi mampu mengakses pendidikan gratis agar bisa kuliah di PTNBH unggul. Sementara itu, kelompok D bisa memperoleh pendidikan berkualitas.

Mereka dapat ditempatkan di perguruan tinggi swasta asal berkualitas dengan bantuan pemerintah. Darmaningtyas juga mendorong pendidikan tinggi berlaku seperti pendidikan dasar dan menengah yang memberikan kuota untuk mereka yang tidak mampu sehingga memperoleh pelayanan yang baik.

"Kalau kelompok D harus kuliah di PTS pinggira maka yang terjadi adalah pendidikan akan melanggengkan kesenjangan sosial termasuk kesenjangan gender," ujar dia.

Baca juga: Biaya Pendidikan Kedokteran Mestinya Dibikin Murah

(REN)

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahudin Uno, memilih Kalimantan Timur sebagai provinsi pertama di Kalimantan yang dikunjungi dalam rangka Visitasi 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024.

Kunjungan ini berlangsung di Pulau Derawan, sebuah destinasi wisata unggulan di Benua Etam. Pria yang akrab disapa Sandi ini menyatakan kegiatan ADWI merupakan bagian dari inisiatif perubahan (claiming change) yang bertujuan untuk mendorong pariwisata hijau berbasis kualitas dan berkelanjutan.

"Komitmen Kemenparekraf dalam penyelenggaraan ADWI ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya sekadar one stop, one hit and run. Jika Derawan bisa terus mengorkestrasi berbagai intervensi dari pemerintah, masyarakat, serta Pokdarwis, dan menjaga statusnya sebagai destinasi berkelas dunia, kami mungkin bisa mengajukan Derawan menjadi Best Tourism Village oleh UN Tourism," ujarnya yang dikutip, Kamis (4/7/2024).

Sandiaga berharap tidak hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga melalui kerja sama dengan akademisi, dunia usaha, dan komunitas.

"Kolaborasi berbagai pihak sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas destinasi wisata," harapnya.

Sandi berharap Desa Wisata Pulau Derawan dapat semakin dikenal dan diakui, serta terus berinovasi dalam memberikan pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi para pengunjung.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kaltim, Angit Ding meminta Kemenparekraf untuk memberikan perhatian khusus kepada Kepulauan Derawan.

"Saya berharap destinasi wisata di gugusan Kepulauan Derawan ini dapat menjadi perhatian khusus untuk pengembangan infrastruktur, transportasi, dan promosi. Hal ini diyakini akan meningkatkan pamor pariwisata di kawasan ini," terangnya.

Dia menuturkan Desa Wisata Pulau Derawan diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi pariwisata nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyatakan bahwa berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan hak tagih negara.

Berbagai upaya tersebut dilakukan mulai dari pemanggilan obligor/debitur, penguasaan fisik melalui pemasangan plang atas aset properti, juga penyitaan aset jaminan dari obligor/debitur.

Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa perolehan Satgas telah mencapai Rp38,2 triliun saat ini.

“Hingga saat ini, perolehan Satgas BLBI mencapai Rp38,2 triliun,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (5/7/2024).

Hadi merincikan, dari jumlah tersebut, perolehan Satgas BLBI dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp1,5 triliun.

Selain itu, perolehan aset dalam bentuk sita barang, jaminan, harta kekayaan lain, dan penyerahan jaminan aset, mencapai 19.366.503 meter persegi atau setara dengan Rp17, 7 triliun.

Lebih lanjut, perolehan Satgas dalam bentuk penguasaan aset properti telah mencapai 20.857.892 meter persegi atau setara dengan Rp9,1 triliun.

Hadi menambahkan, aset dalam bentuk penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah kepada kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah seluas 3.826.909 meter persegi atau setara dengan Rp5,9 triliun.

Perolehan aset Satgas dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) non tunai mencapai 670.837 meter persegi atau setara dengan Rp3,7 triliun.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memperpanjang masa tugas Satgas BLBI hingga 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.30/2023, yang mengubah Keppres No.6/2021 jo. Keppres No.16/2021 yang sebelumnya menetapkan masa tugas Satgas sampai dengan 31 Desember 2023.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa permintaan masa depan dari Ibu Kota Negara (IKN) akan menjadi peluang menjanjikan bagi petani lokal dan produsen pertanian. Potensi ekonomi sektor pertanian di daerah sekitarnya diperkirakan akan meningkat secara signifikan.

“Nanti kan ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN. Tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini bisa dikirim ke IKN,” ujar Jokowi usai meninjau program pompanisasi di Kabupaten Bantaeng, Jumat (5/7).

Kehadiran IKN juga diprediksi akan meningkatkan permintaan untuk produk pertanian seperti beras, sayuran, dan bawang, yang dapat dengan mudah dipasok dari surplus yang diproduksi di daerah sekitar. Sebagai contoh, Jokowi mencatat bahwa jika ada kelebihan produksi bawang, yang saat ini dijual dengan harga yang menguntungkan, ini bisa dengan mudah ditransfer untuk memenuhi kebutuhan IKN.

“Ada kelebihan produksi sayur di sini bisa ditarik ke IKN, ada bawang merah tadi yang juga harganya sangat baik, 30 ribu per kg, bisa ditarik ke IKN,” terang Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menekankan peran strategis IKN dalam mendorong gelombang baru pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada prinsip keberlanjutan. Perspektif ini sejalan dengan visi yang lebih luas untuk menjadikan IKN sebagai model pembangunan kota berkelanjutan. Yakni yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Saya kira IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru dan kita ingin juga terjadi transformasi ekonomi terutama yang berkaitan dengan ekonomi hijau,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengunjungi Kabupaten Bulukumba dan mengecek harga bahan-bahan pokok di pasar setempat. Jokowi mengapresiasi produktivitas pertanian di Sulawesi Selatan yang tercermin dari harga sejumlah komoditas yang dijual lebih murah dibandingkan di Pulau Jawa.

“Tadi saya lihat bawang merah Rp 30.000, cabai Rp 30.000, dan yang lain-lainnya semuanya lebih murah dari yang di Jawa. Setelah saya tanya, ternyata di sini ada produksi sendiri di Sulawesi Selatan, ini sangat bagus,” jelas Jokowi.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan angggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang dalam persidangan dugaan suap pengondisian temuan BPK di Sorong, Papua Barat Daya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari. Namun, Pius hanya mau dihadirkan secara daring.

“Kalau tidak salah karena memang kesibukan yang dari para saksi ini (Pius), ada beberapa saksi yang dihadirkan secara online,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Asep enggan memerinci keterangan Pius dalam persidangan itu. Dia memastikan keterangan anggota VI BPK itu untuk memperjelas kasus suap yang terjadi di Sorong dalam persidangan.
“Ini disebutnya hikmah dng adanya covid-19, untuk bersaksi itu, tidak harus selalu dihadirkan langsung di persidangan. Bisa juga melalui online,” ucap Asep.

Nama Pius sempat digadang-dagang terseret kasus ini. Sebab, KPK menemukan sejumlah dokumen dan catatan keuangan terkait kasus suap di BPK di ruang kerja Pius. Lembaga Antirasuah meyakini barang itu berkaitan erat dengan perkara.

Pius masih berstatus sebagai saksi dalam perkara ini. Namun, ruang kerjanya digeledah dan disegel KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) di Sorong berlangsung.

Kasus ini bermula ketika adanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK di wilayah Papua Barat Daya. Kabupaten Sorong diketahui mendapatkan beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat dan staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle mencoba berkomunikasi membahas masalah itu dengan Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa, dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung pada Agustus 2023.

Efer dan Maniel merupakan representasi dari Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso, sedangkan Abu, dan David mewakili Kepala Perwakilan BPK Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing. Mereka membahas pemberian duit panas untuk mengatur penilaian BPK.

Kesepakatan awal, uang diberikan secara bertahap di berbagai tempat oleh Efer dan Maniel. Salah satunya, yakni di hotel yang ada di Sorong. Yan selalu mendapatkan laporan penyerahan dana tersebut. Di sisi lain, Abu, dan David menyerahkannya ke Patrice. Dana panas disamarkan dengan sebutan titipan. KPK menemukan uang Rp940 juta dan satu jam tangan Rolex yang diyakini disiapkan untuk Patrice. Bukti awal dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp1,8 miliar. Mereka semua kini ditahan selama 20 hari sampai 3 Desember 2023. KPK berhak memperpanjang upaya paksa itu jika dibutuhkan penyidik nantinya.

(ADN)