PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menambah fasilitas di stasiun LRT Jabodebek untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna memasuki musim hujan. Fasilitas seperti pengering payung serta lapisan anti slip di beberapa area stasiun, diharapkan dapat membuat perjalanan pengguna LRT Jabodebek.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan, pengguna LRT Jabodebek dapat menemukan pengering payung di 17 stasiun, yaitu di Stasiun Dukuh Atas BNI, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran bank bjb, Cikoko, Ciliwung, Cawang, Jati Bening Baru, Cikunir 1, Cikunir 2, Bekasi Barat, Jati Mulya, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, dan Harjamukti.

"Fasilitas pengering payung ini memudahkan pengguna untuk mengeringkan payung mereka sebelum memasuki area stasiun atau kereta, sehingga lantai stasiun dan kereta tetap bersih, tidak becek, dan minim genangan air. Hal ini juga membantu menjaga lantai agar tidak licin, memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pengguna," kata Mahendro dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, KAI juga telah memasang lapisan anti slip di lantai yang menurun di beberapa area stasiun. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko terpeleset akibat lantai yang basah karena hujan, sehingga pengguna dapat berjalan dengan lebih aman, terutama saat kondisi cuaca kurang bersahabat.

Penambahan fasilitas ini adalah bagian dari komitmen KAI untuk selalu mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pengguna LRT Jabodebek, baik selama perjalanan maupun saat berada di area stasiun. Melalui tambahan fasilitas ini, diharapkan pengguna LRT Jabodebek dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman meskipun musim hujan tiba.

"Kami juga mengimbau seluruh pengguna untuk lebih berhati-hati selama berada di area stasiun, terutama pada lantai yang menurun dan mungkin sedikit licin saat basah," ujarnya.

Dengan fasilitas baru ini, KAI berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk di tengah tantangan musim hujan. Kenyamanan dan keamanan pengguna LRT Jabodebek selalu menjadi prioritas KAI dalam menciptakan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Implementasi sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia belum juga terealisasi. Padahal, proyek ini telah disepakati bersama dengan pemerintah Hungaria sejak 2021.

Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay mengatakan, pada 2021 pemerintah Hungaria menggelontorkan dana investasi untuk proyek ini US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun. Menurutnya, waktu tiga tahun yang telah terlewat tidak sebentar.

"Perjanjian kontrak ditandatangani pada 2021. Tentu saja, kita selalu perlu mempertimbangkan perbedaan budaya seperti konsep waktu. Meskipun, yang pasti, tiga tahun sudah cukup lama sejak kita menandatangani kontrak," kata Lilla dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, investasi tersebut menjadi bentuk komitmen besar Hungaria dalam implementasi MLFF di Indonesia.

"Kita masih di sini, dan pemerintah Hungaria masih belum menarik uang ini untuk dibawa kembali ke Hungaria. Jadi, saya pikir ini menunjukkan komitmen dari pihak kami, melihat gambaran besarnya," ujarnya.

Di samping itu, investasi terhadap proyek ini juga bukan hanya sekedar dukungan, tetapi juga berdampak pada hubungan bilateral Indonesia-Hungaria. Apabila hubungan diplomatik ini tidak menjadi landasan utama, opsi terburuk yang bisa terjadi yakni Hungaria keluar dari proyek ini.

"Hubungan diplomatik juga merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan karena skenario terburuknya adalah kita meninggalkan proyek tanpa melaksanakannya. Saya rasa tidak ada yang berniat melakukan ini, meskipun terkadang kita memiliki beberapa masalah, mungkin dalam komunikasi atau beberapa perbedaan budaya. Namun, komitmen itu ada dan kita adalah bangsa yang sangat keras kepala. Hungaria selalu menepati janjinya," sambungnya.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan baru. Ia meyakini, Hungaria telah menjalin hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto dan para pemangku kepentingan lain.

"Kami masih memiliki kantor melalui pajak kami di sini dan semua perwakilan. Jadi, kami tidak akan mundur dan kami berniat untuk melaksanakan proyek ini, dan Hungaria sangat berharap untuk menyelesaikan atau meresmikan kesepakatan pertama," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono mengatakan, pihaknya dalam tahap negosiasi dengan Hungaria terkait implementasi MLFF.

"Ini lagi disiapkan dengan teman-teman semua. Sekarang masih proses negosiasi sama teman-teman BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)," kata Triono di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Proses negosiasi ini telah berjalan cukup lama sejak Agustus. Saat ditanya lebih lanjut penyebab utamanya, Triono tidak menjelaskan secara rinci. Menurutnya, saat ini PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) sedang menyiapkan poin-poin usulannya.

Sedikit mundur ke belakang, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat Menteri PUPR pernah mengatakan, sistem bayar tol tanpa setop atau MLFF ini jadi diimplementasikan di Indonesia tahun ini. Menurutnya penerapan sistem tersebut di Tanah Air masih tetap berjalan sesuai rencana.

"MLFF sekarang sedang negosiasi dengan Hungaria full team, sampai hari ini masih dinegosiasikan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, ditulis Minggu (6/10/2024).

Basuki juga memastikan bahwa uji coba percontohan akan tetap dilangsungkan pada akhir 2024. Rencananya, lokasi penerapan perdananya tetap dilakukan di Tol Bali Mandara, sebelum akhirnya diterapkan ke ruas-ruas tol lainnya.

"Termasuk, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember, tetap kita akan operasikan tapi manajemennya, operasionalnya lagi dinegosiasi kembali," terangnya.

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Attila menjelaskan, kolaborasi ini mayoritas terjalin dengan BUMN. Melihat kesiapan sistem dan ekosistem kolaborasi ini, pihaknya mempertimbangkan untuk menerapkan sistem ini di tol Indonesia pada kuartal I-2025.

"Berdasarkan kesiapan dan kolaborasi dengan mitra kami, kami sedang mempertimbangkan dan merencanakan go live kami pada kuartal I-2025," ujarnya.

Sementara itu, Direktur RITS Renaldi Utomo Djojohadikusumo mengatakan, selama tiga tahun menjalin kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, pihaknya terus melakukan perbaikan dari sisi kolaborasi dengan mitra tol.

RITS telah melakukan serangkaian uji coba pertamanya pada Desember 2023 dan Januari 2024. Aldi menambahkan, pihaknya juga telah memproses permintaan Kementerian PU agar sistem ini ditransisikan masih dengan palang untuk awalannya.

"Kita secara sistem ready dengan teknologi ini. Kami juga mendapatkan input dan direction dari Kementerian PUPR bahwa untuk melakukan sistem MLFF, tol yang tanpa gerbang itu tidak setahun-dua tahun bisa serta merta membuka gerbang. Ini harus ada transisinya, dan dari awal kami sudah mempersiapkan transisi itu," terang Aldi dalam kesempatan yang sama.

Berbagai uji coba telah beberapa kali dilakukan. Namun, memang salah satu pekerjaan rumah (PR) mendorong kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

"Kalau dari sistem mungkin teknologi sepertinya tidak akan ada masalah, yang kami butuhkan sekarang adalah bisa melakukan kolaborasi yang baik dengan badan usaha terkait dan stakeholders terkait di ekosistem jalan tol Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, proyek MLFF ini merupakan investasi langsung asing dari Hungaria senilai US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria. RITS menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP) program MLFF setelah memenangkan tender sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 tertanggal 27 Januari 2021.

Keberadaan MLFF semakin kuat dengan dukungan dari pemerintah, setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-APBN, pada Mei 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sistem pembayaran tol telah mengadopsi sistem MLFF ini sejak 12 Desember 2023, yang sedang diuji coba di Jalan Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sistem MLFF ini diterapkan secara bertahap dimulai dari Jalan Tol Mandara Bali pada Oktober 2024. Selama masa transisi ini, sistem yang digunakan adalah Single Lane Free Flow dengan tetap menggunakan pembatas.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan penekanan Presiden Prabowo Subianto di sektor infrastruktur. Prabowo menekankan agar tidak terjadi kebocoran ke depannya di sektor infrastruktur.

AHY menyebut pembangunan infrastruktur ke depan harus berstandar global. Untuk mencapai hal tersebut, dia mengatakan pemerintah harus mencegah terjadinya kebocoran. Hal itu juga ditekankan oleh Prabowo kepadanya dan juga jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

"Kita berharap bahwa ke depan pembangunan infrastruktur berkelas dunia. Kita harus mencegah terjadinya kebocoran yang tidak perlu. Ini yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menteri PU Pak Doddy kita selalu diingatkan, Bu Wamen PU Bu Diana selalu diingatkan, agar terus kita kawal kebijakan termasuk proyek strategis nasional agar bisa sukses dan bermanfaat," kata AHY dalam Opening Ceremony Konstruksi Indonesia 2024 yang disiarkan secara daring, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, konstruksi merupakan tulang punggung dari pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci pembangunan ekonomi. Meskipun baru dilantik, AHY mengaku tak sungkan agar belajar cepat dari para ahli di bidang infrastruktur yang selama ini mengawal konstruksi pembangunan di Indonesia. Sebab, dia menilai tugas yang diembannya tidak ringan dan penuh tantangan.

"Kita tahu ketidakpastian dunia di tingkat kawasan juga demikian mengharuskan bangsa-bangsa Indonesia mempunyai daya saing dan daya tahan. Disrupsi juga akan terjadi, ada disrupsi yang baik ada yang tidak baik. Kita harus tangguh menghadapi termasuk kemajuan pesat di bidang teknologi termasuk teknologi konstruksi. Ini harus kita kuasai, kita tidak boleh bergantung dengan bangsa lain. Kita harus memiliki kemampuan produksi dalam negeri," jelas dia.

Dia berharap gelaran Konstruksi Indonesia 2024 ini dapat berjalan dengan lancar di mana menghadirkan lebih dari 150 brand baik dari nasional dan internasional. Diharapkan gelaran tersebut dapat dihadiri lebih 15 ribu pengunjung sehingga dapat menggerakkan ekonomi setempat. Gelaran tersebut dilangsungkan selama tanggal 6-8 November di ICE BSD, Tangerang.

Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki akan memimpin pembangunan di ibu kota baru.

Pelantikan Basuki baru saja dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri Jokowi. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Usai dilantik, Basuki mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto. Dia bercerita Prabowo langsung menyalaminya usai pelantikan saat itu juga Prabowo meminta Basuki segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan.

Proyek LRT Jakarta Fase 1B genap satu tahun dikerjakan. Sejauh ini, Jakpro telah berhasil menyambungkan jalur stasiun dari Velodrome hingga ke Rawamangun.

Di balik cepatnya pengerjaan proyek yang menelan anggaran Rp 5,5 triliun ini, ada target besar yang diincar untuk mengerek penumpang lebih banyak lagi. Dengan jalur fase 1A yang baru 5,7 km saja, saat ini jumlah penumpang yang diangkut masih sangat kecil, berkisar di angka 3.500 sampai 4.000 penumpang per hari.

"Traffic yang diharapkan itu bisa mencapai sekitar 80.000 penumpang per hari." kata Direktur Teknis dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), Dian Takdir.

Bagaimana strategi untuk mencapai target penumpang yang setinggi itu? Lalu apa pula pesan yang disampaikan oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang sempat berkunjung ke lokasi proyek LRT Jakarta beberapa waktu lalu?

Dengarkan wawancara eksklusif detikcom bersama Direktur Teknis dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), Dian Takdir dalam program Big Cheese. Tonton selengkapnya di sini!

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat tugas menyediakan lahan untuk proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan setiap ada pekerjaan, khususnya proyek prioritas yang membutuhkan tanah, maka pihaknya akan membentuk joint team tentang pengadaan tanah.

Nantinya untuk dana pengadaan tanah ini akan dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pengadaan lahan proyek-proyek prioritas ini menjadi salah satu arahan utama untuknya.

"Contohnya giant sea wall 60 kilometer. Contoh kemarin, untuk utama tol, tol udah diputus untuk pengadaan Sumatera sampai Jambi, butuh 990 km kali lebarnya 90 meter," kata Nusron, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, Nusron belum dapat memastikan berapa besar lahan yang perlu dipenuhinya untuk kebutuhan proyek prioritas ini. Hal ini mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri belum menerbitkan aturan tentang proyek prioritas atau yang dulunya disebut PSN ini.

"Ini kan kita belum tahu ya, proyek skala PSN-nya kita belum ketemu. Kan belum ditetapkan. Penetapan pada PSN kan lewat Perpres (Peraturan Presiden) dan PP (Peraturan Pemerintah). Perpres dan PP-nya belum keluar," ujarnya.

Selain itu Kementerian ATR/BPN juga belum mendapat rincian penugasan pengadaan lahan proyek prioritas ini. Namun ia menyatakan siap menjalankan bila daftar proyek itu sudah ditentukan.

"Belum tahu nanti konsepnya kayak apa. Kita belum diajak koordinasi. Nanti kalau sudah diajak koordinasi, kita siapin lahannya," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan era Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga telah mendapat arahan khusus dari Prabowo untuk membangun mega proyek ini.

Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

"PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya," ujarnya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

AHY membeberkan hasil pertemuannya dengan Nusron, salah satunya hasil belanja Nusron selama beberapa waktu menjabat di Kabinet Merah Putih. Menurut AHY, Kementerian ATR/BPN masih punya banyak PR untuk diselesaikan.

"Kami membahas tentang bagaimana Kementerian ATR/BPN bisa menjadi kunci utama, sebelum pembangunan infrastruktur itu bisa dijalankan di seluruh wilayah. Tanpa lahan yang jelas, tanpa lahan yang legal itu tentu tidak mungkin pembangunan dilaksanakan dengan baik," ucap AHY, ditemui di lokasi.

Dalam kesempatan yang sama, Nusron juga memaparkan empat tugas utama dari AHY yang akan segera dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah untuk menopang proyek pembangunan yang berfokus pada empat bidang infrastruktur.

"Pertama, infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan sebagainya. Ini harus kami petakan dan siapkan panitia pengadaan tanahnya," papar Nusron usai pertemuan.

Nusron melanjutkan, yang kedua adalah infrastruktur yang menopang kepentingan swasembada pangan. Ketiga, adalah infrastruktur yang menopang untuk swasembada energi. Sedangkan yang keempat yaitu infrastruktur yang menopang hilirisasi.

Tugas selanjutnya, Nusron diminta untuk mencari cara mempercepat proses pengaturan tata ruang. Hal ini dikarenakan birokrasi penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dirasa lambat.

"Karena saat ini setelah dicek dengan data dan peta yang ada, PKKPR itu ternyata setelah dipotret lebih detail dengan skala peta 1:5000, 80% lebih tidak sesuai dengan keadaan dan penggunaan," papar Nusron.

Tugas ketiga, Nusron diminta menyiapkan bahan baku tentang rencana kebijakan satu peta (one map policy). Lalu tugas keempat, ia juga diminta menyiapkan tambahan sumber daya manusia (SDM).

"Supaya kantor-kantor kami di bawah ATR/BPN di kantor wilayah, kantor pertanahan itu dilengkapi dengan tenaga yang paham tata ruang supaya tidak tersentralisasi di pusat. Minimal di setiap kantor, kepala kantor itu minimal ada tiga orang yang paham tentang tata ruang untuk kecepatan pelayanan," pungkas Nusron.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan 80% kondisi peta tata ruang pemerintah tidak sesuai dengan penggunaannya di lapangan.

Nusron mengatakan, tata ruang menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian lebih saat pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada hari ini.

"Ternyata setelah dipotret lebih detail dengan skala PETA 1:5.000, 80% lebih tidak sesuai dengan keadaan dan penggunaan," kata Nusron, ditemui usai pertemuannya dengan AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Atas kondisi ini, pembenahan tata ruang menjadi salah satu tugas yang diberikan AHY untuknya. Nusron mengatakan, AHY meminta agar proses pengaturan tata ruang dipercepat, utamanya dalam hal penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

"Kami diminta oleh Pak Menko (AHY) gimana cari cara mempercepat proses pengaturan tata ruang. Karena setiap proyek infrastruktur pasti membutuhkan PKKPR, dan biasanya PKKPR itu urusannya lambat," ujarnya.

Satu pesan penting dari penugasan ini adalah Nusron diminta untuk mempercepat birokrasi namun juga meningkatkan akurasinya. Harapannya, ketidaksesuaian tata ruang dalam peta ini bisa diminimalisir.

"Gimana caranya ini kita percepat tetapi akurat," tegasnya.

Selaras dengan itu, ia juga diminta untuk menyiapkan bahan utama untuk implementasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy.

"Kami tadi diminta koordinasi menyiapkan bahan baku. Bahan baku tentang rencana One Mac Policy sama Satu Tata Ruang," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki dilantik usai menduduki posisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sejak Juli 2024.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik pelantikan Basuki. Otorita IKN masuk lingkup koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

"Tentunya kita harus terus bekerja sama karena setahu kami Otorita IKN itu juga masuk ke dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Jadi banyak sekali tugas-tugas termasuk ruang tanggung jawab yang bisa saling dikoordinasikan," kata AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, koordinasi harus terjalin dengan optimal, mengingat pembangunan infrastruktur IKN harus betul-betul dikawal pemerintah. Hal ini selaras dengan mandat dari Presiden Prabowo Subianto tentang keberlanjutan IKN.

"Pembangunan infrastruktur IKN juga harus dikawal yang dikehendaki oleh Pak Presiden Prabowo tentu melanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat eksekutif, legislatif dan juga yudikatif ini sebagai bagian utama dari pusat pemerintahan ke depan," ujarnya.

Respons positif atas pengangkatan Basuki juga disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Ia menyinggung tentang personal Basuki yang dikenal sebagai sosok yang baik.

"Pak Basuki orang baik," ujar Nusron di lokasi yang sama.

Sebagai informasi, Prabowo melantik Basuki di Istana Negara pada siang hari ini. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN. Adapun jabatan tersebut disebut setingkat menteri.

Basuki merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum dilantik sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki telah ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024 menggantikan Bambang Susantono.

Presiden Prabowo Subianto rencananya bakal meresmikan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Sebelumnya, Istana Negara di IKN sudah diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Nah saat meresmikan Istana Negara Oktober lalu, Jokowi bilang Prabowo yang bakal meresmikan Istana Garuda di IKN. Kapan Prabowo akan meresmikan Istana Garuda?

Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengaku belum tahu. Pihaknya masih menunggu perintah dari Prabowo untuk menyiapkan peresmian. Sampai saat ini belum ada perintah langsung dari Prabowo.

"Belum. Kemarin baru Istana Negara. Istana garuda tunggu jadwal istana. Belum ada perintah," ujar Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ditanya apakah Prabowo akan mengunjungi IKN dalam waktu dekat, Basuki juga mengaku belum tahu. Sejauh ini dalam waktu yang cukup lama Prabowo akan melakukan lawatan pertamanya ke luar negeri sebagai presiden.

Basuki mengatakan mungkin setelah lawatan ke luar negeri Prabowo akan ke IKN. Tapi, dia menegaskan belum tahu kapan pastinya.

"Belum, beliau mau keluar negeri malah kan? Mungkin abis itu. Belum tahu saya," tegas Basuki.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp 3,27 juta per bulan pada Agustus 2024. Jumlah tersebut naik 2,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu Agustus 2023.

"Jadi kalau kita bandingkan antara Agustus 2024 terhadap Agustus 2023, ini terjadi kenaikan upah buruh sebesar 2,81%," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Amalia menyebut rata-rata upah tertinggi berada di kategori pertambangan yaitu sebesar Rp 5,23 juta. Kemudian kategori aktivitas keuangan dan asuransi juga tinggi di atas rata-rata yakni Rp 5,08 juta.

"Yang meningkat paling tinggi adalah di listrik dan gas, pertambangan dan penggalian, serta beberapa lainnya," ujar Amalia.

Sementara terendah berada di lapangan usaha kategori aktivitas jasa lainnya yaitu Rp 1,99 juta. Lapangan usaha kategori pertanian juga berada di bawah rata-rata yakni Rp 2,41 juta.

Sektor pekerjaan dengan gaji rata-rata tertinggi di Indonesia:

1. Pertambangan Rp 5,23 juta
2. Aktivitas keuangan dan asuransi Rp 5,08 juta
3. Informasi dan komunikasi Rp 4,98 juta
4. Pengadaan listrik dan gas Rp 4,83 juta
5. Real estat Rp 4,30 juta
6. Administrasi pemerintahan Rp 4,16 juta
7. Aktivitas profesional dan perusahaan Rp 4,14 juta
8. Pengangkutan Rp 3,98 juta
9. Aktivitas kesehatan Rp 3,80 juta
10. Konstruksi Rp 3,29 juta

Sektor pekerjaan dengan Gaji rata-rata terendah Indonesia:

1. Industri pengolahan Rp 3,25 juta
2. Treatment air, sampah dan daur ulang Rp 2,95 juta
3. Pendidikan Rp 2,86 juta
4. Perdagangan Rp 2,85 juta
5. Akomodasi dan makan minum Rp 2,44 juta
6. Pertanian Rp 2,41 juta
7. Aktivitas jasa lainnya Rp 1,99 juta