Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan laporan banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini menjadi kendala operasional nelayan kecil.

"Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih sulit mendapatkan bahan bakar," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Hanan A Rozak dalam rapat dengan KKP, Rabu (6/11/2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem Arif Rahman. Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak tepat sasaran karena dirasakan oleh pelaku usaha besar.

"Ini problem. Kontrol KKP harus ketat. Nelayan-nelayan kaya tajir juga membeli BBM subsidi, harus ada kontrol yang jelas semacam membuat pakai IT-lah, harus jelas," terangnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui memang terjadi masalah BBM subsidi untuk nelayan. Trenggono juga mengungkap bagaimana banyak pengusaha yang nakal dan membuat stok BBM subsidi nelayan kosong.

"BBM ini terus terang dilema juga. Satu sisi BBM yang harus menjadi hak nelayan, nelayan juga bisa melaut karena kendala yang banyak sekali, ada biaya logistik, dibeli pengusaha, kalau dibeli pengusaha lebih murah dibandingkan harga komersial, sehingga di beberapa tempat stoknya sudah kosong," ungkapnya.

Trenggono mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan atau skema baru subsidi energi agar tepat sasaran.

"Kemarin Pak Wamen sudah rapat di ESDM membicarakan subsidi BBM, jumlah dan seterusnya sedang diproses," pungkasnya.

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2024 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk provinsi Jawa Barat telah mencapai 27.921 rumah tangga. Angka itu melebihi target awal sebesar 25.900 rumah tangga.

Koordinator Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Didit Waskito mengatakan secara nasional program ini menyasar 150.000 rumah tangga tidak mampu di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan saat Sosialisasi dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan contact center 136," ujar Didit dikutip dari situs Gatrik Kementerian ESDM, Selasa (5/11/2024).

Program BPBL dilaksanakan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di perdesaan dan perkotaan yang sudah terdapat jaringan listrik PLN di depan rumah, namun belum mampu menyambung listrik karena ketidakmampuan bayar biaya pasang baru listrik.

Didit menuturkan selain meningkatkan akses listrik kepada masyarakat, program BPBL juga menerapkan kaidah keselamatan ketenagalistrikan. Badan usaha yang melakukan penyambungan listrik di rumah warga telah terakreditasi dan tenaga teknik yang melakukan pembangunan dan pemasangan telah tersertifikasi.

"Melalui program ini, kami berharap susut jaringan dari sambungan ilegal melalui penarikan kabel ke tetangga dapat berkurang," terang Didit.

Sementara, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon nyampaikan apresiasinya terhadap program BPBL di Tasikmalaya. Ia menjelaskan Program ini merupakan salah satu usaha Pemerintah dan DPR untuk menjalankan peran negara di tengah masyarakat agar dapat menikmati akses listrik.

"Sambungan pasang baru ini diberikan kepada masyarakat yang belum mempunyai kWh tersendiri," jelasnya.

Dony berharap Kementerian ESDM melalui Ditjen Ketenagalistrikan terus melanjutkan program BPBL dengan mempertimbangkan manfaatnya yang begitu besar bagi masyarakat, khususnya di Kota Tasikmalaya.

Kemudian, Staf Ahli Direksi Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Nimrod Gordon Sitorus menyampaikan pihaknya berkontribusi sebagai bentuk dukungan atas rencana Pemerintah dalam meningkat taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan akses listrik kepada masyarakat. Menurutnya program BPBL merupakansalah satu dari sekian upaya pemerataan akses listrik PLN ke seluruh Nusantara.

"PLN berkolaborasi dengan mitra melangkah bersama melaksanakan tugas mulia yang diberikan oleh Kementerian ESDM," ujar Gordon.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Tasikmalaya, Dian Dana Wiarsa menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pogram BPBL di Kota Tasikmalaya yang bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sehingga dengan Program ini masyarakat dapat terbantu dan mendapatkan listrik dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kelistrikan," ujar Dian.

Penerima manfaat BPBL di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Mastini (40 tahun) menyampaikan rasa syukurnya. Selama kurang lebih 16 tahun sejak mendirikan rumah bersama suaminya, ia belum memiliki listrik sendiri dan harus berbagi sambungan listrik dengan tetangganya. Melalui bantuan listrik yang kini sudah mandiri, ia dapat gunakan untuk menyalakan mesin air, penerangan dan televisi.

"Terima kasih kepada Pemerintah yang sudah memberikan bantuan ini, sangat bermanfaat bagi keluarga kami," ujar Mastini.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatat produksi minyak gas bumi (migas) sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (boepd) hingga kuartal III 2024. Produksi itu terdiri dari minyak sebesar 554 ribu barel minyak per hari (bopd) dan produksi gas 2,84 miliar standar kaki kubik per hari (scfd).

Hingga kuartal III 2024, PHE menyelesaikan kerja pengeboran 13 sumur eksplorasi, 585 sumur pengembangan, 769 sumur workover, dan 26.928 well service. Kinerja tersebut lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu dan mengalami kenaikan di mana realisasi pengeboran sumur eksplorasi meningkat 38,5% dan sumur workover meningkat 21,7%.

"Kami bersyukur dengan seluruh pencapaian tersebut, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang senantiasa mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar," ujar Direktur Utama PHE Chalid Said Salim dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

PHE juga mencatatkan survei Seismik 2D sepanjang 739 km dan 3D sepanjang 2.322 km2 pada kuartal III 2024. Dari kegiatan pengeboran eksplorasi yang dilakukan Subholding Upstream Pertamina berhasil menemukan sumberdaya migas big fish, yakni Astrea-1 yang berada di wilayah Rokan Hilir sebesar 40 juta barel setara minyak.

Sementara realisasi tambahan sumberdaya 2C (contingent resources) hingga kuartal III tahun 2024 sebesar 312 juta barel setara minyak. Tambahan sumberdaya 2C ini terdiri dari minyak sebesar 128 juta barel minyak dan gas 1.067 miliar standar kaki kubik.

Hingga kuartal III 2024, PHE telah menemukan cadangan migas terbukti (P1) sebesar 186 juta barel setara minyak. Temuan cadangan P1 ini terdiri dari cadangan minyak sebesar 89 juta barel minyak serta cadangan gas sebesar 560 miliar standar kaki kubik.

Dalam mendukung energi bersih, Subholding Upstream Pertamina terus berkomitmen dalam mencapai target Net Zero Emmission. Salah satu programnya dengan injeksi C02 melalui teknologi CO2-EOR sebagai bagian dari Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), yang baru-baru ini dilakukan di Lapangan Sukowati. Implementasi teknologi CCUS diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut dengan secara efektif menyimpan CO2 dan mengurangi polusi atmosfer.

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan itu, Erick menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Menurut Erick Thohir, Nicke telah menjabat sebagai Direktur Utama selama 6 tahun. Dia menyebut jarang Direktur Utama Pertamina menjabat selama itu.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya," katanya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, Simon Aloysius merupakan sosok pimpinan muda. Dia pun mendorong adanya terobosan-terobosan lebih luas lagi.

"Tentu sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi," ungkapnya.

Erick menitipkan sejumlah poin kepada Simon meski belum memaparkan secara rinci. Dia yakin, Simon akan bekerja lebih maksimal.

"Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan Insyaallah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung," tutur Erick.

Perombakan susunan direksi-komisaris Pertamina ini diputuskan dalam RUPS yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Erick Thohir juga mengangkat Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangannya.

Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina:

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Bambang Suswantono
- Komisaris Independen : Condro Kirono
- Komisaris Independen : Alexander Lay
- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Direksi
- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Pemerintah tengah mendorong hilirisasi, terutama terkait ekosistem baterai kendaraan listrik. Dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri nanti, upaya untuk mendorong investasi Ford Motor dan Volkswagen akan dilakukan.

"Dengan rencana kunjungan Pak Presiden, kemarin kita sudah masukan ke Pak Menteri Luar Negeri juga, untuk mulai mendorong investasi Ford Motor Company di Indonesia. Kita ingin menjadi sebuah supply chain ekosistem EV battery dunia, dan juga Volkswagen," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI Jakarta, Senin (4/11/2024).

Salah satu contohnya kerja sama yang akan berjalan antara CATL dan MIND ID selah menghasilkan investasi US$ 5,5 miliar. Menurut Erick pada 2026 investasi tersebut telah menghasil produk baterai.

"Karena kita sendiri untuk kerjasama CATL dan MIND ID yang total investasinya US$ 5,5 miliar. ini 2026 ini sudah keluar baterainya," katanya.

"Dan beberapa consumer mobil dunia sudah saya lihat kemarin sudah mulai kontrak, artinya ini sebuah kenyataan yang kita harus jaga hilirisasi ini," sambung Erick.

Dalam materi yang Erick paparkan pada rapat dengan Komisi VI DPR, PT Vale Indonesia Tbk telah menjalin kerja sama dengan Ford Motor dan Volkswagen untuk berinvestasi sebesar US$ 6,5 miliar dalam mendukung hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Dikutip dari detikNews, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara selama kurang lebih 2 pekan.

"Iya beliau rencananya kurang lebih. Berapa ya tadi 15 atau 16 hari," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/) lalu.

Muzani mengatakan Prabowo akan ke China lau Amerika Serikat. Prabowo juga akan menghadiri undangan KTT APEC di Peru, KTT G20 di Brasil serta ke London, Inggris.

"Rutenya, beliau akan berkunjung ke beberapa negara ada China, Amerika, kemudian APEC, G20 sampai ke London," terang Muzani.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin proyek gasifikasi batu bara menjadi dymethil ether (DME) sebagai pengganti LPG bakal lanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut dibesut Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan sempat terhambat karena ditinggal investor.

Bahlil bilang program gasifikasi batu bara tetap akan didorong di era Prabowo. Ini merupakan salah satu bentuk hilirisasi mineral yang mau dikejar pemerintah.

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Sejauh ini proyek gasifikasi batu bara dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Namun, Bahlil membuka kemungkinan perusahaan swasta lainnya bisa ikut masuk ke proyek tersebut, mulai dari Adaro hingga Kodeco.

Sebab, Bahlil menekankan ada syarat bagi perusahaan itu untuk melakukan hilirisasi batu bara bila ingin kontrak kerjanya diperpanjang.

"Tidak hanya PTBA. Contoh perusahaan-perusahaan yang pemegang PKP2B. Kayak Adaro, Arutmin, KPC, Kodeco. Mereka itu kan syaratnya begitu dilakukan perpanjangan harus melakukan hilirisasi," sebut Bahlil.

Selain itu, hilirisasi batu bara yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan tambang bisa dalam bentuk apa saja, namun pihaknya ingin mendorong program gasifikasi batu bara menjadi DME harus diprioritaskan.

"Wajib hilirisasi tapi tidak mesti DME. Tapi salah satu yang akan kita dorong itu adalah menyangkut dengan DME," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya rapat dengan sejumlah menteri untuk membahas skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, dan LPG.

Rapat itu dilakukan di Kementerian ESDM bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Sri Mulyani mengatakan skema baru untuk subsidi tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai hasil dari rapat di Kementerian ESDM, pemerintah akan memulai uji coba skema baru penyaluran subsidi.

"Sebagaimana instruksi Presiden @prabowo, subsidi harus dikelola tepat sasaran. Hari ini kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindawati, Senin (4/11/2024).

Setelah dilakukan uji coba, pemerintah akan mengkaji lagi agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Hal ini juga untuk kepentingan masyarakat yang berhak dan kesehatan keuangan negara.

"Kami akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif dan efisien, tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal, selain itu yang tak kalah penting juga kesehatan dan keberlanjutan APBN tetap terjaga," terangnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga telah buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya, Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah, untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

[Gambas:Instagram]

Simak juga Video 'Menengok Situasi Ekonomi RI Jelang Ditinggal Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Skema subsidi BBM bakal dirombak menjadi. Rencananya skema subsidi yang selama ini berjalan bakal menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan khusus mobil pelat kuning kemungkinan tidak akan ikut diubah skema subisidinya. Subsidi dijamin tidak akan dicabut dan akan dilakukan seperti saat ini.

"Nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya," sebut Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya subsidi yang sudah tepat sasaran tidak akan diubah. Subsidi kepada sarana transportasi umum pelat kuning salah satunya.

"Ini kan sebenarnya subsidi ini kan ada yang tepat, semuanya harusnya subsidi ya, cuman ada yang tidak tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sesaran, tetap jalan," tegas Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sebutnya menambahkan.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Mochamad Iriawan alias Iwan Bule resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ia menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina.

Menteri BUMN Erick Thohir pun angkat bicara mengenai penunjukan Iwan Bule. Dia mengatakan, hal itu bagian dari pengawasan.

"Kan memang itu bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran. Kemarin Pak Bahlil (Menteri ESDM) sudah panggil juga kan. Bagaimana kompensasi subsidi itu harus benar-benar dihitung ulang, tepat sasaran atau tidak. Jadi di Pertamina itu ada Pak Mochamad Iriawan, ada Pak Condro. Kita harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi keborosan-keborosan yang selama ini terjadi," papar Erick di DPR Jakarta, Senin (4/12/2024).

Erick mengatakan, keborosan itu bukan karena korupsi. Dia mengatakan, keborosan itu terkait persoalan data.

"Tapi bukan keborosan karena korupsi. Karena memang tadi datanya harus terus disinkronisasikan. Masalah kita memang kan data selama ini," ungkapnya.

Iwan Bule ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tepatnya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Selain itu, Dony Oskaria diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama dan Raden Adjeng Sondaryani diangkat jadi Komisaris Independen.

Kementerian BUMN baru saja mengganti posisi direktur utama PT Pertamina (Persero) dari Nicke Widyawati menjadi Simon Aloysius Mantiri. Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan penunjukan Simon merupakan bentuk terobosan yang dilakukan di BUMN.

"Saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi," ungkapnya, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/24).

Erick menitipkan sejumlah poin kepada Simon meski belum memaparkan secara rinci. Dia yakin, Simon akan bekerja lebih maksimal.

"Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan insyaallah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung," katanya.

Erick juga mengapresiasi kerja Nicke selama enam tahun menempati pucuk pimpinan Pertamina. Dia menilai Nicke telah bekerja secara maksimal.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya," katanya.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan subsidi untuk tabung gas LPG 3 kilogram tidak akan mengalami perubahan skema menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Seperti diketahui, pemerintah memang membuka opsi skema subsidi tepat sasaran melalui penyaluran BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Dia bilang dirinya akan melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari hasil rapat koordinasi dengan semua kementerian, Bahlil mengatakan LPG sampai saat ini sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Namun Bahlil bilang subsidi tepat sasaran akan tetap diupayakan untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan. Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," papar Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkas Bahlil.