Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai.

Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data...sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” ujar Burhanuddin, dikutip dari Reuters, Jumat (27/9/2024).

Dia menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin menuturkan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) sepakat menurunkan anggaran subsidi energi Rp1,1 triliun dalam APBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah menyepakati anggaran subsidi energi 2025 total senilai Rp203,4 triliun. Jumlahnya turun Rp1,1 triliun dari RAPBN awal yakni Rp204,5 triliun.

"Subsidi berubah mengikuti [asumsi nilai tukar] rupiah dalam kesepakatan Panja, dari Rp16.100 menjadi Rp16.000 [per dolar AS]," ujar Sri Mulyani pada Rabu (4/9/2024).

Secara terperinci, total anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram mencapai Rp113,7 triliun. Anggaran subsidi BBM 2025 dipatok Rp26,7 triliun, sedangkan anggaran subsidi LPG 2025 dipatok Rp87,0 triliun.

Adapun, anggaran subsidi listrik 2025 dipatok senilai Rp89,7 triliun.

"Terdapat penurunan belanja subsidi energi Rp1,1 triliun dari RAPBN 2025, digunakan untuk tambahan kompensasi BBM dan listrik," ujar Sri Mulyani.

Nilai tukar menjadi salah satu komponen yang memengaruhi besaran subsidi energi karena Indonesia mengimpor minyak dan gas. Transaksi impor dilakukan dengan mata uang dolar AS sehingga apabila nilai tukar rendah, anggaran subsidi yang dikeluarkan pun menjadi lebih kecil—dan sebaliknya, jika dolar mahal atau nilai tukar rupiah melemah, anggaran subsidi energi bisa meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita resmi menerima gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Hiroshima University, Jepang, pada 25 September 2024.

Gelar ini merupakan bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam pengembangan sektor industri, dukungannya terhadap dunia akademik, serta peran strategis Indonesia dalam mewujudkan inisiatif global bersama Hiroshima University.

Sekjen Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) Andy Arif Widjaja mengatakan asosiasinya mengapresiasi atas pencapaian Menteri Perindustrian.

"Kami atas nama pengurus Perprindo mengucapkan selamat dan bangga atas diterimanya gelar Doktor Honoris Causa oleh Pak Menteri," ungkapnya dalam keterangan yang diterima Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Perprindo, kata dia, memberikan apresiasi terhadap kontribusi Agus Gumiwang Kartasasmita selama ini dalam membangun industri dalam negeri.

Dalam pidatonya, Agus Gumiwang menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan sebuah kehormatan yang tak ternilai, yang ia terima bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga mewakili semua orang yang telah mendukung perjalanannya.

"Mendapatkan gelar Doktor Kehormatan dari universitas bergengsi ini adalah suatu kebanggaan besar. Saya terima penghargaan ini tidak hanya atas nama saya pribadi, tetapi juga semua orang yang telah berkontribusi dalam perjalanan karier saya, baik sebagai legislator, politisi, maupun pejabat pemerintah," ucap Agus.

Agus juga mengungkapkan bahwa gelar ini menjadi pengingat bagi dirinya untuk terus memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

"Penghargaan ini memerlukan tanggung jawab besar. Kita harus terus berusaha memberikan pengaruh positif, membantu sesama, dan menjunjung prinsip-prinsip penting yang terkandung dalam gelar ini, seperti kejujuran, dedikasi, serta keingintahuan intelektual," lanjutnya.

Agus Gumiwang menjadi orang Indonesia ketiga yang mendapatkan gelar kehormatan dari Hiroshima University, setelah Hasan Rahaya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, gelar ini menandakan bahwa kontribusi pada tujuan yang lebih besar adalah sesuatu yang melampaui pencapaian pribadi.

"Gelar ini adalah pengingat bahwa kita memiliki kapasitas untuk berkontribusi pada tujuan yang melampaui diri kita sendiri," tambah Agus.

Dengan gelar kehormatan ini, Menperin berkomitmen untuk terus mengabdikan diri dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, dedikasi, dan semangat intelektual yang telah diakui melalui penghargaan ini.

"Pencapaian kita sejati tidak diukur dari gelar, tetapi dari dampak yang kita bawa kepada kehidupan orang lain," tutup Agus.

Bisnis.com, JAKARTA – Industri pengolahan susu formula dapat terimbas dampak pengetatan pembatasan iklan hingga larangan diskon untuk pemasaran.

Adapun, kebijakan ini diberlakukan melalui Undang-Undang Kesehatan No. 17/2023 dan aturan turunannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024. Disebutkan dalam Pasal 33 bahwa produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk
pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif. Larangan tersebut mencakup pemberian diskon harga susu formula hingga mengiklankan produk pengganti ASI di media sosial maupun media massa.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan, ada sejumlah tantangan yang penting dicermati dalam implementasi kebijakan tersebut.

“Meski demikian, UU Kesehatan tetap menyisakan sejumlah tantangan besar, khususnya dalam menindaklanjuti semua materi muatan UU Kesehatan ke dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya,” kata Piter di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Menurut Piter, PP kesehatan memberikan kepastian hukum. Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi menciptakan kebingungan yang dapat berdampak pada upaya edukasi masyarakat sampai dengan perekonomian.

Misalnya, dia mencontohkan kebijakan untuk menopang kesehatan bayi. PP No. 28/2024 menyatakan bahwa setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu (ASI) eksklusif sejak dilahirkan sampai usia bulan, kecuali atas indikasi medis.

Pengecualian terkait indikasi medis ini juga sejalan denganthe International Codeof Marketing of Breast-Milk Substitutes(WHO Code).Artinya, aturan tersebutmengakui bahwa susu formula dapat digunakan untuk menggantikan ASI ketika ASI eksklusif tidak dapat diberikan dan donor ASI tidak tersedia.

“Ini bentuk konfirmasi sekaligus validasi bahwa susu formula dapat dikonsumsi bayi usia 0-6 bulan,” jelasnya.

Di sisi lain, menurut dia, kebijakan tersebut justru memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha yang berkecimpung di sektor kesehatan.

Pelaku bisnis bisa kembali fokus mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan konsumen karena dinilai telah memiliki batasan atau pagar yang jelas sehingga tidak keluar dari koridor hukum.

Namun, industri dapat merugi dengan pengetatan kegiatan promosi yang berlebihan. Apalagi, industri belakangan banyak terancam isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Piter menambahkan bahwa yang lebih penting dilakukan adalah edukasi mengenai nutrisi yang dapat dilakukan bersama antar pemangku kepentingan.

Untuk itu, dia menilai diperlukan kondisi regulasi yang kondusif sehingga tujuan PP Kesehatan dalam memberikan ASI eksklusif bisa terus meningkat, angka pravelensi stunting semakin membaik, dan kontribusi industri nutrisi terhadap perekonomian bisa terjaga.

“Industri susu formula itu yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan di dalam perekonomian kita, baik itu terhadap GDP [produk domestik bruto], maupun dalam konteks penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, SERANG — Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dan daya beli masyarakat sebelum menerapkan kenaikan pajak pertamabahan nilai alias PPN menjadi 12%.

Menurut Josua, Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengamanatkan kenaikan PPN menjadi 12% paling cepat pada 1 Januari 2025. Baginya, itu berarti pemerintah memiliki ruang untuk tidak langsung menaikkan PPN tahun depan.

"Artinya memang ada fleksibilitas di sana," ujar Josua dalam Media Gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Josua menekankan bahwa pemerintah harus mendasarkan pengambilan kebijakan pada asesmen dan kajian, mengenai manfaat dan dampaknya. Kenaikan PPN dapat dilakukan apabila tidak membebani masyarakat.

"Kalau memang kalau kita lihat dampaknya signifikan, pada kelas menengah ataupun masyarakat umumnya, ya perlu ditunda. Karena itu kan paling cepat bisa [berlaku] 1 Januari, paling cepat artinya dari Undang-Undang HPP itu bisa saja mundur. Seperti cukai hasil tembaku lah [yang tidak naik pada 2025]," ujar Josua.

Meskipun demikian, perlu menjadi catatan bahwa saat tarif PPN naik jadi 12% tidak semua komoditas akan terdampak. Menurut Josua, komoditas pangan, pendidikan, kesehatan, dan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak akan turut naik.

Lalu, Josua menyebut bahwa kenaikan PPN 1% menjadi 12% dapat memberikan tambahan penerimaan bagi pemerintah, yang di antaranya dapat digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG), dengan kebutuhan anggaran Rp71 triliun.

Kebutuhan belanja yang besar akan berujung pada tambahan utang apabila rencana penerimaan negara tidak tercapai. Oleh karena itu, pemerintah perlu menimbang betul kenaikan PPN dan berbagai kebijakan fiskal di tengah kebutuhan belanja yang tinggi.

Bisnis.com, SERANG – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan optimistis pihaknya akan mencapai target penerimaan pajak yang senilai Rp1.921,9 triliun meski di tengah moderasi harga komoditas unggulan, seperti batu bara dan minyak kelapa sawit mentah atau CPO.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Muchamad Arifin mengungkapkan proyeksi atau outlook penerimaan pajak tersebut akan sesuai sebagaimana disampaikan dalam Laporan Semester (Lapsem) pada Juli lalu.

“Kami masih optimis, kemungkinan Rp1.921,9 triliun akan tercapai. Pak Dirjen [Suryo Utomo] selalu menyampaikan bahwa kalau bisa mencapai di atas Lapsem yang sudah disampaikan dengan DPR,” tuturnya Media Gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Arifin memaparkan bahwa penerimaan pajak kumulatif neto sampai dengan Agustus 2024 yang senilai Rp1.196,54 triliun masih mengalami kontraksi sebesar 4,04% (YoY), terutama akibat penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahunan dan peningkatan restitusi.

Kontraksi tersebut terus mengalami perbaikan atau dengan nominal yang lebih kecil, sejak Mei 2024. Meski demikian, penerimaan pajak secara bruto masih berada pada zona positif.

Adapun, outlook Rp1.921,9 triliun nyatanya lebih rendah Rp67 triliun dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang senilai Rp1.988,9 triliun.

Arifin menjelaskan, pencapaian penerimaan ini sangat dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas pada tahun lalu, yang menyebabkan PPh Nonmigas dan PPh Migas pada outlook lebih rendah dari target APBN.

Di mana PPh Nonmigas yang pada awalnya ditargetkan senilai Rp1.063,4 triliun, proyeksi pemerintah hanya akan mencapai Rp1.000,4 triliun. Sementara PPh Migas yang awalnya dipatok senilai Rp76,4 triliun, turun menjadi Rp61,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah menyadari hal ini dan telah memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tidak akan mencapai target awal APBN.

Di mana komoditas unggulan Indonesia yang menjadi penopang sumber penerimaan, seperti batu bara dan CPO.

Tercatat harga batu bara per 20 September 2024 di angka US$137,3 per MT atau terkontaski secara tahunan (year on year/YoY) sebesar 28,8%. Sementara harga CPO di angka US$954,4 per ton atau terkontraksi 0,3%.

“Makanya banyak perusahaan Wajib Pajak Badan, mengalami kontraksi dari sisi pembayaran pajak,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Adapun, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 231.K/MB.01/MEM.B/2024 tersebut, HBA ditetapkan untuk komoditas batu bara 6.322 kcal/kg GAR dengan total moisture 12,26%, total Sulphur 0,66%, dan Ash 7,94 pada angka US$125,15/ton pada September 2024.

Sementara untuk harga sawit, Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.1204/2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Periode 1-30 September 2024.

Di mana harga referensi CPO meningkat menjauhi ambang batas sebesar US$680 per metrik ton.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis – Cibitung Tollways (PT CTT) buka suara mengenai besaran tarif Tol Cimanggis-Cibitung yang disebut cenderung mahal.

Pasalnya, saat ini tarif tol termahal yang harus dibayar para pengguna Tol Cimanggis - Cibitung ada yang tembus Rp97.000 untuk kendaraan golongan V asal JC Cibitung (GT Cibitung 5) menuju GT Jatikarya Utama.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Keuangan PT CCT, Yefri Rahardja menjelaskan bahwa pada dasarnya mahal atau tidaknya tarif tol Cimanggis – Cibitung dinilai relatif.

Dirinya memastikan, besaran tarif yang dikeluarkan pengguna akan sebanding dengan kemudahan dan waktu tempuh yang cenderung jauh lebih cepat bila melintas di Tol Cimanggis – Cibitung.

“Mahal atau tidak itu relatif, jadi memang yang penting itu yang kita tekankan adalah manfaatnya dari tol itu. Terbukti misalnya sekarang warga Cibubur menuju ke bandara dengan memotong lewat tol Cimanggis – Cibitung kurang dari sejam ini,” kata Yefri saat ditemui di Hotel St Regis, Kamis (26/9/2024).

Di samping itu, Tol Cimanggis – Cibitung juga memang ditujukan sebagai konektivitas yang mengakomodasi arus logistik di sejumlah kawasan industri yang terdapat di sekitarnya.

Mempertimbangkan hal itu, Yefri optimistis manfaat Tol Cimanggis – Cibitung dapat jauh lebih besar daripada besarnya tarif yang dibayarkan oleh pengguna.

“Memang ada tarif [yang lebih besar] tapi itu kan pilihan, yang mana yang penting kita utamakan itu adalah manfaatnya dari tol itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya manfaat tersebut ya lebih tinggi dari costnya,” ujarnya.

Untuk diketahui, besaran tarif Tol Cimanggis – Cibitung telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.1627/KPTS/M/2024.

Dijelaskan bahwa, pengguna jalan yang menggunakan kendaraan golongan I dari arah Cimanggis menuju ke Cibitung akan melakukan transaksi awal (tap in) di Gerbang Tol Jatikarya Utama dengan membayar tarif tol sebesar Rp5.500.

Adapun, tarif tol yang dikenakan berikutnya adalah sesuai dengan jarak tempuh dan tujuan akhir pengguna jalan diantaranya di Gerbang Tol Narogong, Gerbang Tol Burangkeng, Gerbang Tol Setu Utara, dan Gerbang Tol Cibitung. Berikut rincian tarif Tol Cimanggis – Cibitung.

Asal Jati Karya (GT Jatikarya Utama)

• SS Cikeas (GT Nagrak): Gol I Rp8000, Gol II dan III Rp11.500, Gol IV dan V Rp15.500
• SS Narogong (GT Narogong): Gol I Rp14.000, Gol II dan III Rp21.000, Gol IV dan V Rp28.500
• SS Setu Selatan (GT Burangkeng): Gol I Rp27.500, Gol II dan III Rp41.000, Gol IV dan V Rp54.500
• SS Setu Utara (GT Setu Utara 1): Gol I Rp43.500, Gol II dan III Rp65.500, Gol IV dan V Rp87.000
• JC Cibitung (GT Cibitung 6 & GT Cibitung 7): Gol I Rp48.500, Gol II dan III Rp72.500, Gol IV dan V Rp97.000

Asal Cikeas (GT Nagrak)

• SS Narogong (GT Narogong): Gol I Rp6.500, Gol II dan III Rp9.500, Gol IV dan V Rp12.500
• SS Setu Selatan (GT Burangkeng): Gol I Rp19.500, Gol II dan III Rp29.000, Gol IV dan V Rp39.000
• SS Setu Utara (GT Setu Utara 1): Gol I Rp35.500, Gol II dan III Rp53.500, Gol IV dan V Rp71.500
• JC Cibitung (GT Cibitung 6 & GT Cibitung 7): Gol I Rp40.500, Gol II dan III Rp61.000, Gol IV dan V Rp81.000
• Jatikarya (GT Jatikarya Utama): Gol I Rp8.000, Gol II dan III Rp11.500, Gol IV dan V Rp15.500

Asal SS Narogong (GT Narogong)

• SS Setu Selatan (GT Burangkeng): Gol I Rp13.000, Gol II dan III Rp19.500, Gol IV dan V Rp26.500
• SS Setu Utara (GT Setu Utara 1): Gol I Rp29.500, Gol II dan III Rp44.000, Gol IV dan V Rp58.500
• JC Cibitung (GT Cibitung 6 & GT Cibitung 7): Gol I Rp34.000, Gol II dan III Rp51.500, Gol IV dan V Rp68.500
• Jatikarya (GT Jatikarya Utama): Gol I Rp14.000, Gol II dan III Rp21.000, Gol IV dan V Rp28.500
• SS Cikeas (GT Nagrak): Gol I Rp6.500, Gol II dan III Rp9.500, Gol IV dan V Rp12.500

SS Setu Selatan (GT Burangkeng)

• SS Setu Utara (GT Setu Utara 1): Gol I Rp16.000, Gol II dan III Rp24.500, Gol IV dan V Rp32.500
• JC Cibitung (GT Cibitung 6 & GT Cibitung 7): Gol I Rp21.000, Gol II dan III Rp31.500, Gol IV dan V Rp42.000
• Jatikarya (GT Jatikarya Utama): Gol I Rp27.500, Gol II dan III Rp41.000, Gol IV dan V Rp54.500
• SS Cikeas (GT Nagrak): Gol I Rp19.500, Gol II dan III Rp29.000, Gol IV dan V Rp39.000
• SS Narogong (GT Narogong): Gol I Rp13.000, Gol II dan III Rp19.500, Gol IV dan V Rp26.500

SS Setu Utara (GT Setu Utara 1 dan 2)

• JC Cibitung (GT Cibitung 6 & GT Cibitung 7): Gol I Rp5.000, Gol II dan III Rp7.500, Gol IV dan V Rp10.000
• Jatikarya (GT Jatikarya Utama): Gol I Rp43.500, Gol II dan III Rp65.500, Gol IV dan V Rp87.000
• SS Cikeas (GT Nagrak): Gol I Rp35.500, Gol II dan III Rp53.500, Gol IV dan V Rp71.500
• SS Narogong (GT Narogong): Gol I Rp29.500, Gol II dan III Rp44.000, Gol IV dan V Rp58.500
• SS Setu Selatan (GT Burangkeng): Gol I Rp16.000, Gol II dan III Rp24.500, Gol IV dan V Rp32.500

JC Cibitung (GT Cibitung 5)

• Jatikarya (GT Jatikarya Utama): Gol I Rp48.500, Gol II dan III Rp72.500, Gol IV dan V Rp97.000
• SS Cikeas (GT Nagrak): Gol I Rp40.500, Gol II dan III Rp61.000, Gol IV dan V Rp81.000
• SS Narogong (GT Narogong): Gol I Rp34.000, Gol II dan III Rp51.500, Gol IV dan V Rp68.500
• SS Setu Selatan (GT Burangkeng): Gol I Rp21.000, Gol II dan III Rp31.500, Gol IV dan V Rp42.000
• SS Setu Utara (GT Setu Utara 2): Gol I Rp5.000, Gol II dan III Rp7.500, Gol IV dan V Rp10.000

Bisnis.com, JAKARTA — Filipina menetapkan target ambisius dengan merencanakan operasional fasilitaspembangkit listrik tenaga nuklir(PLTN) di negaranya pada 2032.

Dengan demikian, Filipina menyusul Indonesia dan Vietnam yang sebelumnya telah mempertimbangkan pemanfaatan energi nuklir guna memenuhi permintaan listrik yang meningkat pesat dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal memindahkan fokus pengembangan proyek lumbung pangan ataufood estatedari wilayah Kalimantan ke Merauke.

Anggota Dewan Pakar TKN, Drajad Wibowo, menjelaskan bahwa pengembangan food estate di wilayah Kalimantan saat ini terkendala oleh kualitas tanah yang cenderung kurang subur untuk pengembangan komoditas pangan pokok.

“Food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan itu memang menghadapi beberapa persoalan karena tanahnya tak selalu subur, top soil sedikit ya, sehingga mungkin agak kurang cocok untuk beberapa hal,” ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (26/9/2024).

Seiring dengan hal itu, Drajad menyebut ke depan pemerintah akan fokus mengembangkan food estate di wilayah Merauke yang dinilai memiliki potensi agrikultur yang jauh lebih besar.

Satu-satunya yang menjadi persoalan untuk pengembangan lumbung pangan di Merauke hanyalah masalah infrastruktur yang kurang memadai.

“Itu akan jadi persoalan karena ada logistic cost yang besar, nah itu mungkin salah satu potensi juga bagi teman-teman di private sector untuk bergerak di transportasi and logistik karena kita akan genjot produksi dari sana,” imbuhnya.

Adapun, komoditas pangan yang bakal dikembangkan di Merauke di antaranya singkong dan tebu serta sejumlah jenis tumbuhan lain.

Namun demikian, Drajad Wibowo memastikan bahwa proyek lumbung pangan di Kalimantan tidak akan ditinggalkan mangkrak.

“Hal tapi itu yang sudah dipilih [Kalimantan] akan tetap diteruskan, cuma kami menyadari tak bisa mengandalkan Kalimantan karena itu sekarang kita kembangkan di Merauke. Karena Merauke tanahnya flat dan luas,” pungkasnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono angkat bicara terkait kelanjutan proyek lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua pada 2025.

Sudaryono memaparkan, program food estate di Merauke menjadi salah satu proyek yang akan dilanjutkan pada masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Meski demikian, dia menuturkan Kementerian Pertanian (Kementan) belum menganggarkan dana khusus yang akan digunakan untuk kelanjutan program ini.

"Belum ada [anggaran khusus untuk food estate Merauke]. Itu kan uangnya dari Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelasnya di Jakarta pada Jumat (16/8/2024).

Adapun, Sudaryono menuturkan, pihaknya telah mempersiapkan kebutuhan anggaran yang akan digunakan untuk program tersebut kepada Prabowo. Namun, Sudaryono tidak memerinci besaran dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan food estate di Merauke.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan bahwa potensi gempuran barang impor dapat menjadi tantangan besar bagi pertumbuhan industri halal di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S. Cahyanto, mengatakan bahwa industri halal dalam negeri sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Dia menyebutkan bahwa realisasi konsumsi produk halal global oleh konsumen muslim mencapai US$2,29 triliun.

Menurut State of Global Islamic Economy Report 2023-2024,populasi muslim di dunia mencapai 1,8 miliar jiwa dan konsumsi produk industri halal pada tahun ini diprediksi sebesar US$2,4 triliun.

"Para pelaku industri halal dalam negeri harus siap untuk berkompetisi langsung dengan produsen halal global yang juga mengambil kesempatan untuk mengisi pasar halal, baik di tanah air maupun ekspor," kata Eko kepada wartawan, Kamis (26/9/2024).

Dia menuturkan, posisi ekosistem ekonomi syariah Indonesia telah meningkat ke posisi ketiga, mengikuti Malaysia dan Saudi Arabia.

"Para pelaku industri halal dalam negeri harus siap untuk berkompetisi langsung dengan produsen halal global yang juga mengambil kesempatan untuk mengisi pasar halal, baik di tanah air maupun ekspor," ujarnya.

Kendati demikian, dia tidak memungkiri ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi para pelaku industri halal dalam negeri.

Pertama, ekspor Indonesia ke negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) saat ini baru mencapai US$13,38 miliar. Angka tersebut dinilai sangat mungkin untuk ditingkatkan.

Kedua, pemberlakuan kewajiban halal di Indonesia bagi produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, yang dimulai di bulan Oktober 2024 ini.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah potensi masuknya impor produk halal yang membanjiri pasar dalam negeri. Padahal, industri halal lokal sudah mumpuni untuk memenuhi kebutuhan pasar.

"Masih ada beberapa pemilih merek yang mereka ordernya keluar. Memaklunkannya keluar. Itu kenapa kita masih impor,"

Pasalnya, produk-produk halal impor dengan sertifikasi halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah memilikiMutual Recognition Agreement(MRA) dengan Indonesia dan telah teregistrasi bisa masuk ke Tanah Air, baik berupa bahan baku yang mungkin menjadi kebutuhan industri dalam negeri, maupun produk hilir yang dapat langsung dikonsumsi.

Eko mengungkapkan bahwa pemerintah menempuh upaya-upaya untuk mendukung para pelaku industri halal dan terwujudnya visi Indonesia menjadi Produsen Halal Terkemuka di Dunia melalui program pemberdayaan industri halal.

Selain itu, Kemenperin mendorong pendalaman struktur industri melalui pelaksanaan business matching industri hulu, antara dan hilir, perluasan akses pasar, fasilitasi sertifikasi halal, dan penganugerahan Indonesia Halal Industry Award (IHYA).

Dukungan juga diberikan lewat berbagai promosi, dukungan ekspor produk halal, halalawareness, dan mendorong investasi masuk ke dalam Kawasan Industri Halal.

Selain itu, Kemenperin memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi industri kecil setiap tahunnya. Pada tahun ini, dialokasikan sebanyak 4.000 sertifikat halal.

Adapun, informasi terkait proses sertifikasi halal dapat diperoleh melalui Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) atau melalui 19 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan 2 (dua) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di lingkungan Kementerian Perindustrian yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menekankan bahwa kinerja industri manufaktur dan perdagangan harus membaik beberapa bulan ke depan agar pemerintah bisa merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.988,9 triliun sesuai target APBN 2024.

Wahyu menjelaskan, jika dibagi secara porsi maka belakangan industri manufaktur dan perdagangan yang paling mengalami kontraksi. Padahal, dua sektor tersebut kerap menjadi penyetor pajak terbesar.

Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila realisasi pajak sebesar Rp1.196,54 triliun per akhir Agustus 2024 atau setara 60,16% dari target APBN. Menurutnya, pemerintah harus segera menggenjot kinerja sektor manufaktur dan perdagangan sehingga turut akan berkontribusi positif kepada penerimaan pajak.

"Semoga menjelang akhir tahun, konsumsi masyarakat membaik sehingga berdampak pada kinerja pajak di dua sektor tersebut [manufaktur dan perdagangan]," jelas Wahyu kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa pada Agustus 2021 realisasi penerimaan pajak juga sebesar 60,29%. Namun, ternyata realisasinya bisa 103,9% dari target pada akhir tahun.

Oleh sebab itu, Wahyu meyakini masih ada peluang bagi pemerintah meski tidak mudah. Apalagi, sambungnya, konteks 2021 dengan sekarang sangat berbeda.

Pada akhir 2021, ekonomi Indonesia sedang berada dalam tren pemulihan setelah pandemi Covid-19. Sementara itu, kini sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat.

"Penurunan konsumsi berdampak pada kinerja PPN [pajak pertambahan nilai] di sepanjang tahun ini. Karenanya, saya mengingatkan pemerintah untuk memastikan kondisi ekonomi terjaga baik dan daya beli masyarakat terjaga," ujar Wahyu.

Prospek Penerimaan Pajak 2024

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang sudah menyatakan bahwa kinerja penerimaan negara pada akhir tahun tidak akan mencapai target APBN 2024. Menurutnya, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year on year/YoY) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [YoY]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar," jelasnya dalam rapat kerja dengan DPR, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani menunjukkan, proyeksi penerimaan pajak pada akhir 2204 hanya akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa penerimaan pajak jenis badan atau PPh Badan memang menjadi yang paling mengalami kontraksi atau penurunan paling besar pada Agustus 2024.

Per Agustus 2024, PPh Badan menyetor Rp212,7 triliun. Kendati demikian, angka tersebut berkurang 32,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"[Penurunan setoran] PPh Badan terutama akibat penurunan harga komoditas," jelas Thomas dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Sebaliknya, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengaku bahwa jenis pajak utama lainnya terutama pajak-pajak yang berbasis pada transaksi pada tahun berjalan menunjukkan pertumbuhan positif.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai berkuasa di Jepang, Liberal Demokrat atau Liberal Democratic Party (LDP) akan melakukan pemilihan ketua umum pada Jumat (27/9/2024) besok untuk menentukan pengganti Perdana Menteri Fumio Kishida yang mengundurkan diri pada awal September lalu.

Siapapun yang terpilih sebagai Ketua Umum LDP akan turut mengisi jabatan Perdana Menteri yang ditinggalkan Kishida. Hal tersebut karena posisi LDP saat ini sebagai partai penguasa pada pemerintahan Negeri Sakura itu.

Pengganti Kishida akan menjadi perdana menteri ketiga Jepang sejak Shinzo Abe, pemimpin terlama di negara itu, mengundurkan diri pada September 2020. Tercatat, sebanyak sembilan nama dikabarkan berupaya untuk mengisi kursi jabatan yang ditinggalkan oleh Kishida.

Beberapa nama yang beredar tersebut adalah Menteri Keamanan Ekonomi Jepang, Sanae Takaichi, anak eks Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi, Shinjiro Koizumi, politisi senior LDP Shigeru Ishiba, Sekretaris Jenderal LDP, Toshimitsu Motegi, Menteri Luar Negeri Jepang, Yoko Kamikawa, dan lainnya

Terkait hal tersebut, Atase Pers Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Ryutaro Kubo, menjelaskan, proses pemilihan ketua umum partai LDP akan dimulai pada Jumat besok. Setelahnya, calon yang terpilih akan dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang pada 1 Oktober 2024 mendatang.

"Sehingga, baik Jepang maupun Indonesia akan sama-sama memiliki pemimpin baru pada Oktober 2024 mendatang seiring dengan dilantiknya Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia," kata Kubo dalam Media Visit Kedutaan Besar Jepang di Indonesia ke Bisnis Indonesia pada Kamis (26/9/2024).

Kubo menuturkan, terpilihnya pemimpin baru baik di Jepang maupun Indonesia akan berdampak pada perubahan kebijakan masing-masing negara pada beragam topik. Namun, Kubo menegaskan pihak Jepang berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama yang optimal dengan Indonesia ke depannya.

Terkait pemilihan ketua umum LDP, Kubo menjelaskan, dari nama-nama tersebut, dua orang yang digadang-gadang sebagai calon kuat pengganti Kishida adalah Takaichi dan Koizumi. Kubo menuturkan, jika terpilih, Takaichi akan menjadi Perdana Menteri Jepang perempuan pertama sepanjang sejarah.

Sementara itu, Koizumi akan menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah Jepang, 43 tahun, jika terpilih sebagai Ketua Umum LDP nantinya.

Kubo menuturkan, dari sisi politik, Takaichi merupakan calon yang lebih konservatif dibandingkan dengan Koizumi yang cenderung liberal. Dia menuturkan, Takaichi sangat dekat dengan eks Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe.

Kedua calon ini juga memiliki pandangan yang berbeda pada beragam hal. Kubo mencontohkan, Koizumi menjanjikan pengembangan energi terbarukan atau clean energy jika terpilih sebagai Ketua umum dan Perdana Menteri.

Sementara itu, Takaichi berencana untuk menggalakkan lagi penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai sumber energi.

Dari sisi ekonomi, dia mengatakan Takaichi menyebut bank sentral Jepang dan Kementerian Keuangan setempat kerap lebih mementingkan kebijakan fiskal ketimbang kehidupan Perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, Takaichi telah berjanji akan lebih mengutamakan perekonomian rakyat ketimbang kebijakan fiskal.

Sementara itu, mengutip Reuters pada Kamis (26/9/2024), Koizumi mengatakan pada dasarnya dia akan meneruskan kebijakan ekonomi pemerintahan Kishida saat ini jika terpilih sebagai Ketua Umum LDP dan kemudian Perdana Menteri Jepang.

“Saya bertujuan untuk memperkuat kekuatan ekonomi Jepang sehingga pertumbuhan dapat dicapai bahkan di era di mana inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi hidup berdampingan,” kata Koizumi dalam konferensi pers pencalonan dirinya sebagai Ketua umum LDP belum lama ini.

Jika menjadi perdana menteri, Koizumi berjanji akan segera menyusun paket ekonomi baru untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah yang terkena dampak kenaikan biaya hidup.

Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Jepang di Indonesia mengungkap alasan belum adanya investor besar dari Negeri Sakura tersebut yang masuk ke proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Atase Pers Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Ryutaro Kubo menyebut perusahaan-perusahaan Jepang cenderung berhati-hati terkait keputusan untuk terlibat dalam proyek IKN. Kubo menyebut, para investor Jepang masih menunggu seperti apa kebijakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto terkait IKN ke depannya.

"Dari dialog dengan teman-teman perusahaan Jepang di Jakarta mereka menyebut masih menunggu kebijakan Pak Prabowo (terkait IKN)," kata Kubo dalam Media Visit Kedutaan Besar Jepang di Indonesia ke Bisnis Indonesia pada Kamis (26/9/2024).

Dia menyebut, para investor Jepang mengantisipasi potensi terjadinya perubahan kebijakan yang akan dilakukan oleh Prabowo nantinya. Pasalnya, perubahan tiba-tiba dapat menjadikan Investasi mereka menelan kerugian.

Selain itu, pelaku usaha Jepang juga mencermati postur anggaran atau APBN Indonesia pada 2025 mendatang. Kubo mengatakan, anggaran program makan siang gratis yang lebih menjadi fokus ketimbang IKN juga menjadi salah satu aspek yang dicermati investor Jepang sebelum masuk ke proyek IKN.

Kubo melanjutkan, beberapa perusahaan asal Jepang sebenarnya telah terlibat dalam pembangunan proyek-proyek di IKN. Dia mencontohkan, lift yang terpasang pada Istana Negara IKN digarap oleh perusahaan Jepang, yaitu Mitsubishi Group.

"Tetapi, untuk (Investasi) yang jumlahnya besar memang masih menunggu kebijakan Pak Prabowo ke depannya," jelas Kubo.

Sebelumnya, Delonix perusahaan internasional pada sektor pariwisata global, bakal menjadi investor asing perdana yang akan berinvestasi secara langsung di mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Troy Pantouw, menyebut perusahaan asal China itu bakal menggarap proyek mix used development di IKN. Groundbreaking Delonix tela dilakukan pada 25 September 2024.

Delonix merupakan perusahaan asal China yang berfokus pada sektor konsumen offline seperti hotel, restoran, hingga ruang tunggu bandara. New Century Hotels and Resort menjadi salah satu portofolio dari perusahaan ini.

Hingga saat ini, Delonix telah berinvestasi pada lebih dari 1.300 hotel yang tersebar di sejumlah pusat wisata dan bisnis seluruh dunia dengan total lebih dari 195.000 kamar.

Selain Delonix, investor asing lainnya yang masuk ke IKN adalah Australian Independent School dengan total investasi tahap awal sebesar Rp150 miliar.