Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum III Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Bambang E. Marsono buka-bukaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak membawa pengaruh besar bagi para kontraktor dan pengusaha konstruksi lokal.

Bambang yang juga mantan Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) periode 2011 – 2021 itu menjelaskan bahwa kontraktor lokal kerap tak dilibatkan di proyek konstruksi infrastruktur. Alhasil, kontraktor kecil nasional terus menyusut.

“Bagaimana proyek IKN ini? Apa pengaruhnya terhadap pengusaha lokal di sana. Ternyata jawabannya hampir tak ada pengaruhnya. Jadi, pengaruhnya sangat kecil tak seperti yang diharapkan di awal,” kata Bambang di Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (4/9/2024).

Atas dasar hal itu, Bambang meminta agar pemerintah ke depan dapat lebih memperhatikan nasib para kontraktor kecil.

Salah satu caranya dapat dilakukan melalui pengadaan paket proyek yang nilainya kecil. Sehingga, para kontraktor lokal dapat secara langsung mengikuti proses lelang.

Tak hanya itu, Bambang juga menilai pemerintah seharusnya melibatkan kontraktor kecil melalui joint operation (JO) di proyek IKN bersanding dengan para kontraktor jumbo BUMN Karya lainnya.

“Memang yang terlibat di sana kebanyak kontraktor besar, sebetulnya kontraktor kecil kan bisa saja dilibatkan dengan berbagai cara,” pungkasnya.

Asal tahu saja, hingga periode Juli 2024, serapan APBN untuk pembangunan IKN dilaporkan telah mencapai Rp80 triliun untuk mendanai sebanyak 104 proyek.

Perinciannya, paket fisik batch 1 dengan total 40 proyek memakan anggaran senilai Rp25 triliun progres fisiknya hingga Juni telah mencapai 84,94%.

Kemudian, batch 2 dengan total 31 paket senilai Rp27,63 triliun progresnya mencapai 38,03% dan batch 3 dengan 33 paket senilai Rp26,53 triliun dengan progres mencapai 7,02%.

Bisnis.com, MANGUPURA - PT Pertamina International Shipping (PIS) mengincar potensi pasar angkutan logistik di luar muatan cair komoditas energi antarnegara yang selama ini dijajakinya dengan kapal tanker yang dioperasionalkan.

CEO PIS Yoki Firnandi mengatakan, ke depan pihaknya akan mengoptimalkan angkutan untuk komoditas petrokimia, gas alam cair (LNG), hingga kepemilikan kapal lainnya yang masih akan terus dijajaki.

"Namun, lebih besar lagi di luar muatan cair, untuk dry bulk ini sedang kami dalami cukup promising dari sisi market-nya sangat besar dan menurut kami ini sesuatu yang bisa menjadi cikal bakal pertumbuhan kami ke depan," kata Yoki kepada Bisnis, dikutip Rabu (4/9/2024).

Tak hanya itu, PIS menyadari sejak tahun lalu, pertumbuhan bisnis perusahaan dapat terakselerasi lewat ekspansi secara global. Oleh karena itu, ke depannya upaya untuk mengeksplor potensi di berbagai wilayah akan terus diperkuat, termasuk di kawasan Afrika.

Peluang untuk memperluas pasar di Afrika masih terus dijajaki melalui ajang Indonesia Africa-Forum (IAF) 2024 pada 1-3 September 2024 di Bali. Kendati demikian, Yoki menyebut belum ada kesepakatan konkret untuk kerja sama di sektor logistik dan angkutan.

"Kami dari sisi downstream untuk potensi kolaborasi khususnya di logistic system ada beberapa hal yang sudah mulai kita diskusikan tetapi memang masih belum terlalu konkret," terangnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, jumlah kapal yang beroperasi internasional lebih banyak dan rute-rute yang dilayani lebih luas. Terlebih, melalui entitas anak usaha yang juga tengah merambah pasar baru di Malaysia dan beberapa negara lainnya.

"Menurut saya hal yang sama yang akan kita lakukan ke depan namun mungkin kita sudah harus bisa lebih kreatif lagi mengeksplor potensi bisnis di luar legacy bisnis yang biasa kita lakukan," tuturnya.

Hal ini yang menjadi alasan PIS akan mencoba masuk ke segmen-segmen pasar baru khususnya untuk mengantispiasi target pertumbuhan di tahun 2025 yang dinilai tak lagi bisa dilakukan dengan cara serupa.

Sebagai informasi, hingga pertengahan Juli tahun ini, Yoki menyebut profitabilitas perusahaan telah menyentuh capaian full year 2023. Bahkan, pertumbuhannya meningkat 50% lebih tinggi dari pencapaian Juli tahun sebelumnya.

"Revenue juga lebih besar. Namun yang paling penting bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ini bisa terus berlanjut sampai akhir tahun maupun sampai 2025," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengupayakan agar tidak terjadi over capacity atau kapasitas berlebih di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pintu masuk barang impor ke Indonesia. Opsi yang dipertimbangkan yakni dengan memindahkan pintu masuk ke pelabuhan lain.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, pihaknya bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rapat, telah menyepakati untuk memindahkan pintu masuk barang impor agar tidak terjadi penumpukan barang di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Tanjung Perak, Surabaya.

“Kalau itu [penumpukan barang impor di pelabuhan] memang susah pengendalianya karena sudah over capacity,” kata Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Oleh karena itu, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah pelabuhan alternatif yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk barang impor. Misalnya, ke Semarang Jawa Tengah, Belawan Sumatra Utara, Batam Kepri, Bitung Sulawesi Utara, Makassar Sulawesi Selatan, dan Sorong Papua.

Kendati begitu, Politisi PAN ini tidak menjabarkan lebih lanjut kapan rencana tersebut akan dilaksanakan. Pasalnya, rencana tersebut perlu dibahas dan disahkan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas).

Adapun, rencana perancangan ulang pintu masuk barang impor sebelumnya telah dibahas oleh Zulhas dan Agus saat melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Juli 2024.

Kedua kementerian mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur. Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Agus kala itu mengusulkan pintu masuk tujuh komoditas impor ini dipindah ke luar Pulau Jawa tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Selain tujuh komoditas, kedua kementerian juga berencana untuk mengusulkan komoditas lain yang akan dipindah pintu masuk impornya ke kawasan Indonesia Timur.

“Ketika [barang impor] masuk ke Indonesia, pintu masuknya, entry point-nya adalah dari daerah di luar Jawa dan kalau bisa ya di Sorong atau Bitung,” kata Agus kepada awak media di Kantor Kemenperin, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan aspal, PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) mempertanyakan kepastian anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025. Sebab, perseroan telah berkontribusi di sejumlah proyek jalan tol di IKN.

Direktur Asphalt Bangun Sarana, Ilham Mardanis, mengatakan ada tiga proyek besar di IKN yang tengah digarap perseroan dengan total volume ditargetkan hingga 10.000 metrik ton (MT) pada tahun ini.

"Ya, ada tiga proyek besar yang kami support di IKN, yaitu paket tol 3A, 5A dan 5B, untuk jalan tol di IKN,” kata Ilham saat ditemui usai acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Secara terperinci, tiga seksi tol IKN tersebut yaitu Tol 3A Karang Joang - KKT Kariangau sepanjang 13,4 km; lalu Tol IKN Seksi 5A Simpang Tempadung - Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km; dan Tol Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko sepanjang 13,27 km.

“Target kami itu di angka 10.000 metrik ton tahun ini, tetapi itu mungkin tidak tercapai. Karena bukan dari kami, tetapi dari kontraktor, faktor cuaca, dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa kami capai sekitar 7.000 metrik ton tahun ini, sisanya diundur ke 2025," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, perseroan juga telah menggelontorkan investasi berskala jumbo di Balikpapan untuk pembangunan plant mesin produksi aspal, SDM, dan juga laboratorium untuk mendukung pembangunan IKN.

Kendati demikian, dia tidak menyebutkan besaran nilai investasinya, tapi Ilham menyebut break even point untuk investasi tersebut baru bisa tercapai sekitar 10 tahun. Oleh sebab itu, perseroan menagih kepada Otorita IKN (OIKN) terkait kepastian anggaran pembangunan IKN pada 2025.

"Pertanyaan kami cuma satu, bagaimana kepastian anggaran IKN di 2025? Karena ini proyek berskala besar, kami juga sudah menggelontorkan investasi besar di Balikpapan dan kami ingin tahu kelanjutannya," ucap Ilham.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat alokasi anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara pada 2025 hanya sebesar Rp4 triliun.

Namun, Kementerian PUPR memberi sinyal alokasi anggaran itu masih dapat bertambah seiring dengan komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan bakal melanjutkan proyek IKN.

"Karena ada peralihan pemerintahan, terutama setelah Prabowo dilantik, bagaimana kelanjutan pengembangan IKN? Kalau tanpa didukung pendanaan, proyek yang sudah berjalan menjadi mangkrak, sangat disayangkan," pungkas Ilham.

Di lain sisi, Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw menyatakan pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran untuk IKN pada 2025. Usulan tersebut sudah mendapatkan pendalaman dari Kemenkeu dan Bappenas.

"Kami tetap optimis tambahan anggaran itu, semuanya berjalan dengan baik prosesnya, harusnya tidak ada kekhawatiran," kata Troy dalam acara yang sama.

Alhasil, pihak OIKN optimistis bahwa realisasi proyek IKN akan terus berjalan. Terlebih, pembangunan IKN sudah dipastikan dalam Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Saya sampaikan, ini sudah berproses untuk tambahan anggaran baru, mudah-mudahan bisa lancar dan akan solid gitu ya angkanya," pungkas Troy.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan cadangan beras pemerintah (CBP) di atas 2 juta ton hingga akhir tahun ini mengingat kebutuhan beras akan meningkat jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November 2024.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, Bulog perlu memiliki cadangan yang cukup mengingat produksi beras diproyeksi mengalami penurunan pada akhir 2024 dan awal 2024.

“November 2024 hingga Februari 2025 ini critical time sehingga cadangan pangan pemerintah utamanya beras, Bulog harus memiliki dan angkanya kami berharap bisa di atas 2 juta ton,” kata Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (4/9/2024).

Untuk memenuhi stok CBP, Arief menyebut bahwa pihaknya tetap mengutamakan penyerapan dalam negeri. Kendati begitu, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan beras dari luar negeri jika produksi dalam negeri tidak mencukupi.

Adapun, stok cadangan beras pemerintah per 2 September 2024 tercatat sebanyak 1,39 juta ton. Total stok beras nasional yang berhasil diamankan Perum Bulog terdiri dari 1,30 juta ton di gudang Bulog dan beras impor 84.700 ton masih dalam perjalanan.

“Saat ini stok beras Perum Bulog secara nasional per 2 September 1,39 juta ton, stock on hand 1,31 juta ton, dalam perjalanan sebesar 84.750 ton, dan stok Bulog saat ini terbesar di kab/kota,” tuturnya.

Dalam paparan yang disampaikan Arief, realisasi pengadaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri telah mencapai 3,56 juta ton.

Secara terperinci, realisasi pengadaan beras dalam negeri tercatat sebanyak 1,01 juta ton yang terdiri dari cadangan beras pemerintah sebanyak 625.536 ton dan komersial 391.714 ton, sedangkan realisasi pengadaan beras dari luar negeri mencapai 2,54 juta ton.

Kemudian hingga Agustus 2024 pemerintah telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,04 juta ton, 367 ton untuk tanggap darurat, dan golongan anggaran sebanyak 55.568 ton.

Untuk bantuan pangan di 2024, pihaknya setidaknya telah menyalurkan 658.133 ton untuk tahap I, 653.238 ton untuk tahap II, dan 216.557 ton untuk tahap III. Dengan demikian, total penyaluran beras dari Perum Bulog mencapai 2,62 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendidikan tercatat sebagai salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, tetapi mirisnya termasuk sektor yang para pekerjanya menerima gaji di bawah rata-rata upah buruh nasional. Gaji yang kecil membuat para guru dan tenaga pendidikan berisiko menjadi kelompok menuju kelas menengah alias aspiring middle class.

Hal itu terungkap dalam data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Scenaider C.H. Siahaan, saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (2/9/2024).

Scenaider menjabarkan bahwa rata-rata upah buruh nasional per Februari 2024 ada di angka Rp3,04 juta per bulan. Sebagai angka rata-rata, artinya terdapat pekerja dengan gaji di atas itu maupun di bawahnya.

Sayangnya, menurut Scenaider, sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja justru cenderung memiliki upah di bawah rata-rata nasional.

"Kami mengidentifikasi sektor yang menyerap tenaga kerja besar tetapi memberikan upah di bawah rata-rata nasional," ujar Scenaider, dikutip pada Rabu (4/9/2024).

Industri pengolahan yang menjadi cerminan industrialisasi berada dalam daftar itu, mencatatkan rata-rata upah pekerja Rp3,03 juta per bulan, sedikit di bawah garis rata-rata nasional. Sektor konstruksi pun demikian, para pekerjanya rata-rata menerima upah Rp2,95 juta per bulan.

Mirisnya, sektor pendidikan termasuk dalam kelompok dengan upah pekerja di bawah rata-rata nasional. Guru dan para pekerja pendidikan menerima upah rata-rata Rp2,84 juta per bulan.

Kondisi itu menjadi ironi karena sektor pendidikan merupakan pilar penting pembangunan bangsa dan negara, terlebih untuk mencapai tujuan Indonesia emas 2045.

"Sektor yang menyerap tenaga kerja besar, ada di pengolahan, konstruksi, pendidikan, pengadaan air, perdagangan, pertanian, akomodasi, dan aktivitas jasa lainnya tetapi masih memberikan upah di bawah rata-rata upah buruh nasional," ujar Scenaider.

Upah rendah yang diterima para pekerja sektor pendidikan juga tidak berarti biaya pendidikan di Indonesia murah. Biaya pendidikan terus menanjak dan menjadi salah satu faktor pendorong inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kelompok pendidikan menjadi penyumbang utama inflasi bulanan (month-to-month/MtM) pada Agustus 2024, meski pada bulan yang sama terjadi deflasi secara umum sebesar 0,03%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan kelompok pendidikan memberikan andil inflasi 0,04% atau mengalami inflasi sebesar 0,65%. Di mana biaya SD, perguruan tinggi, dan SMP, yang memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%.

Pudji menyampaikan inflasi tersebut sejalan dengan adanya kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) maupun biaya pendidikan sekolah.

"Ini tercatat oleh BPS mengalami kenaikan di tahun ajaran baru 2024 ini. Kalau pendidikan tinggi negeri kan memang UKT ya, kalau di sekolah kan uang SPP-nya," ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (2/9/2024).

BPS mencatat kenaikan biaya pendidikan tersebut khususnya terjadi pada sekolah-sekolah swasta dan UKT di perguruan tinggi. Meskipun demikian, Pudji mengaku pihaknya tidak merekam lebih rinci lagi terkait besaran atau nominal UKT yang naik.

"Secara umum biaya kenaikan biaya perguruan tinggi pada bulan Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46%. Salah satu contohnya adalah kenaikan UKT-nya. Dalam hal ini BPS tidak mencatat lebih rinci lagi untuk biaya perguruan tinggi," jelasnya.

Sebelumnya per Juli 2024, kelompok pendidikan mengalami inflasi pada Juli 2024 sebesar 0,69% dengan andil inflasi sebesar 0,04%.

Secara historis pun, inflasi kelompok pendidikan sejak 2020—2024 selalu terjadi pada Agustus. Di mana pada 2020 inflasi pendidikan mencapai 0,57%, kemudian 2021 sebesar 1,2%, dan tertinggi pada 2023 sebesar 1,85%.

Guru Berisiko Tak Jadi Kelas Menengah

Upah rata-rata Rp2,84 juta per bulan yang diterima pekerja sektor pendidikan mungkin menempatkan banyak orang di kelompok kelas menengah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengeluaran per kapita Rp2,04 juta—9,9 juta per bulan.

Namun demikian, banyaknya guru dan pekerja honorer yang diupah tidak layak sudah menjadi rahasia umum. Banyak di antara mereka yang hanya menerima gaji ratusan ribu rupiah per bulan, memikul tanggung jawab besar untuk mencerdaskan anak bangsa.

Penghasilan yang hanya ratusan ribu rupiah itu bisa menempatkan seseorang di kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class), rentan miskin, atau bahkan miskin.

Tak elok jika guru dan para tenaga pendidik, sebagai ujung tombak pendorong kualitas sumber daya manusia Indonesia, malah harus berjibaku dengan ekonomi diri dan keluarganya.

*GK adalah garis kemiskinan. Angka di atas adalah pengeluaran per kapita per bulan dalam rupiah

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap bahwa ada tekanan tertentu kelompok kelas menengah Indonesia, yakni mereka sulit untuk naik menuju kelas atas dan malah rentan untuk turun menjadi aspiring middle class. Pasalnya, berdasarkan median pengeluaran, kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokkan.

Nilai tengah atau median pengeluaran kelas menengah tercatat di angka Rp2.846.440 per kapita per bulan. Mereka harus meningkatkan pengeluaran per kapita hingga Rp7,06 juta untuk 'naik kelas', tetapi mereka hanya berjarak Rp806.178 dari batas bawah yang mengancamnya 'turun kelas'.

"Ini memang relatif rentan kalau ada guncangan dia bisa masuk ke dalam kelompok menuju kelas menengah," ujar Amalia.

Nilai median pengeluaran kelas menengah itu sendiri hampir setara dengan rata-rata upah bulanan pekerja sektor pendidikan. Maka, mereka tergolong kelompok yang rentan turun kelas.

Pada 2019, tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia, tetapi kini jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Artinya, 9,4 juta penduduk kelas menengah hilang selama 2019—2024, indikasinya karena mereka turun ke kelompok menuju kelas menengah.

Solusi dari Prabowo, Efektifkah?

Dalam debat calon presiden dan wakil presiden pada Minggu (4/2/2024) lalu, Prabowo Subianto menjanjikan kenaikan gaji guru, tenaga honorer, hingga TNI-Polri apabila terpilih sebagai Presiden RI 2024—2029. Kini, Prabowo telah terpilih dan harus menunaikan janjinya itu.

Prabowo mengatakan bahwa peningkatan gaji tersebut dilakukan agar kualitas hidup guru, honorer, hingga TNI/Polri menjadi lebih baik.

"Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru,kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara ASN, TNI, Polri," ujar Prabowo dalam debat kelima di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (4/2/2024).

Prabowo menuturkan bahwa dengan adanya perbaikan gaji tersebut, maka hal itu akan berdampak pada pelayanan ke masyarakat.

"Kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bsia memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.

Menengok dokumen visi, misi, program Prabowo—Gibran, pasangan calon (paslon) nomor urut 2 itu akan melakukan pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera.

Keduanya menilai pendapatan guru hingga TNI/Polri perlu ditingkatkan secara layak. Menurutnya, kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. (Annasa Rizki Kamalina, Rika Anggraeni)

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan alasan Nusantara yang berlokasi di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN, Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menuturkan bahwa salah satu alasannya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan itu selaras dengan rencana yang telah dirumuskan oleh Presiden Pertama RI yakni Soekarno.

“Ini [pemindahan ibu kota ke IKN] merupakan cita-cita yang sudah dari awal, sudah lama itu memang di kontemplasikan, dibayangkan, direncanakan sejak awal tepatnya sejak Pak Presiden Soekarno,” kata Troy dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Di samping itu, Troy juga menjelaskan bahwa wilayah Penajam Paser Utara dipilih sebagai ibu kota baru lantaran dinilai minim risiko bencana.

Kemudian, wilayah IKN juga berada tepat di tengah Republik Indonesia. Sehingga, pemindahan tersebut bakal merepresentasikan pusat ekonomi dan pemerintahan yang lebih Indonesia sentris.

“Lokasinya [IKN] di episentrum, Indonesia tengah. Sehingga penyebaran, pemerataan keadilan, pertumbuhan ekonomi bukan hanya di dalam wilayah pulau Jawa,” imbuhnya.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh sosok Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Kerja periode 2014-2016, Bambang Brodjonegoro yang juga merupakan salah satu sosok di balik perencanaan pembangunan IKN.

Dia menceritakan, pada awal penetapan wilayah Kalimantan Timur dipilih lantaran memenuhi 3 aspek pertimbangan. Pertama, Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang minim risiko bencana.

“Risiko bencana itu paling kecil di Kalimantan, bencana pasti terjadi tapi kita pilih manajemen risiko, kita pilih daerah yang paling kecil [risiko bencananya],” tuturnya.

Kedua, wilayah Kalimantan Timur tepatnya Penajam Paser Utara dipilih karena masih berada dekat dengan laut. Hal itu dilakukan guna merepresentasikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga, pusat pemerintahan didesain agar berada dekat dengan wilayah perairan.

Ketiga, wilayah Penajam Paser Utara dipilih karena telah berdekatan dengan daerah-daerah yang ekonomi dan sarana infrastrukturnya cenderung jauh telah lebih matang seperti Balikpapan dan Samarinda.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkap akan terdapat dua investor asing yang siap investasi pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan ini.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN, Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw menjelaskan bahwa groundbreaking investor dua asing itu bakal dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan ini atau bersamaan dengan groundbreaking IKN tahap 8.

“Di minggu ketiga September [gorundbreakingnya]. Doakan proses lancar untuk menuju, ke situ ada administrasi yang harus diselesaikan kita finish nanti,” kata Troy dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Troy membocorkan, dua proyek investasi itu akan bergerak di sektor pendidikan dan properti membangun proyek mixed use development.

Namun demikian, Troy masih enggan merinci beberapa proyeksi nilai investasi yang akan diparkirkan oleh dua investor asing tersebut.

Troy menyebut bahwa investasi tersebut merupakan investasi asing murni perdana yang mengalir ke IKN. Dia menjelaskan bahwa selama ini investor asing sebenarnya sudah masuk ke IKN, tapi melalui kerja sama atau joint venture dengan investor lokal.

“Itu kita belum tahu itu nilainya, karena kan nilainya ini tergantung dari kurasi bangunan dan sebagainya. Jadi belum bisa kita sampaikan sekarang, biasanya di hari H baru ketahuan,” ujarnya.

Sebelumnya, OIKN memang sempat menargetkan investasi asing langsung akan masuk ke IKN pada Semester II/2024. Sejumlah nama negara yang muncul ke permukaan di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), Singapura, Malaysia, hingga Jepang.

Sebelumnya, Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengungkap groundbreaking investasi tahap 8 akan berlanjut pada September 2024.

Dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Basuki menjelaskan akan ada 8 investor yang mulai merealisasikan investasinya pada bulan depan.

“Bulan depan mudah-mudahan ada 7 atau 8 [investor] lagi [groundbreaking di IKN], nanti terus akan bertambah,” jelasnya di Kompleks DPR RI, Rabu (21/8/2024).

Saat dikonfirmasi, Basuki membocorkan perusahaan yang akan menggelar groundbreaking investasi itu bergerak di sektor pendidikan, hotel, properti, hingga pusat olahraga atau sport center.

Adapun, hingga saat ini telah terdapat 55 perusahaan yang terlah berinvestasi di IKN dengan total nilai investasi mencapai Rp56,2 triliun hingga periode Agustus 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menjelaskan bahwa mayoritas proyek investasi tersebut merupakan pembangunan kantor dan perbankan yang mencapai 14 proyek. Kemudian, sektor retail dan logistik mencapai 10 proyek.

Selanjutnya, sektor hunian dan area hijau ada 9 proyek, perhotelan 8 proyek, pendidikan 6 proyek, kesehatan 3 proyek, media dan teknologi 3 proyek dan terakhir sektor energi dan transportasi sebanyak 2 proyek.

Sementara itu, hingga akhir 2024 pemerintah menargetkan investasi yang masuk ke IKN mencapai Rp100 triliun. Dengan capaian investasi saat ini yang sudah ada, artinya pemerintah masih harus mengejar investasi Rp43,8 triliun untuk mencapai target tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, khawatir stok beras pada awal 2025 mengalami defisit sebanyak 3 juta ton. Mengingat, kondisi ini juga sempat terjadi pada Januari-Februari 2024.

“Kita menghadapi Januari-Februari yang paceklik atau belum panen dengan defisit konsumsi produksi nasional sekitar 3 juta ton. Bulan Maret kita masuk Ramadan, Ramadan maju,” kata Bayu dalam rapat dengar dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Mengingat ada potensi defisit stok beras hingga 3 juta ton, Perum Bulog pun mengharapkan agar pemerintah memberikan penugasan lebih awal untuk mendatangkan beras impor guna mengantisipasi defisit 3 juta ton yang diprediksi terjadi pada awal tahun depan.

“Karena terus terang Maret itu Ramadan maju, makanya buat saya ini hal yang mungkin perlu kita antisipasi bersama,” ujarnya.

Namun demikian, dia memastikan stok beras hingga akhir tahun dapat mencukupi kebutuhan nasional. Bayu menuturkan, pemerintah hingga saat ini telah mengamankan sekitar 1,35 juta ton beras, dan sebanyak 900.000 ton beras impor akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat.

“Pengadaan dalam negeri kami pakai skenario optimis 200.000 lagi, sehingga akhir tahun dari sisi pasokan kita mungkin akan punya 2,45 juta sekitar 2,5 juta ton [beras],” tuturnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan kuota impor beras sebanyak 3,6 juta ton di 2024. Bayu sebelumnya mengungkapkan, pihaknya setidaknya telah mendatangkan sebanyak 2,4 juta ton beras impor hingga akhir Juli 2024.

Adapun, Bulog akan segera melakukan kontrak untuk mendatangkan 300.000 ton beras impor. Dengan demikian, total beras impor yang telah diamankan BUMN Pangan ini mencapai 2,7 juta ton.

Perum Bulog juga mendapat komitmen untuk memasok sekitar 900.000 ton beras ke Indonesia. Dia mengharapkan, keseluruhan penugasan dapat masuk ke Indonesia sebelum Desember 2024.

“Jadi totalnya kira-kira 2,7 juta ton [yang sudah masuk ke Indonesia] sehingga sisanya 900.000 ton lagi dari 3,6 juta ton, kita berharap semuanya akan bisa masuk sebelum Desember 2024,” ungkap Bayu saat ditemui di Kantor Pusat Perum Bulog, Jumat (30/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta akan menambah 300 bus yang akan beroperasi di sekitaran GBK dalam rangka misa akbar yang dipersembahkan Paus Fransiskus besok, Kamis (5/9/2024).

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan setelah pembahasan dari stakeholder terkait, Transjakarta akan memperkuat dengan menambah 300 bus tambahan yang akan dioperasikan di sekitar GBK.

“Untuk membantu proses mobilisasi. Baik itu menuju atau pada saat bubaran setelah acara di GBK. Masyarakat bisa dilayani dengan lebih baik,” kata Welfizon kepada wartawan, Rabu (4/9/2024).

Meski menambah jumlah armada, jumlah jam operasional tidak ditambah. Penambahan jam operasional bersifat situasional. Menurut Welfizon, biasanya Transjakata akan melakukan pengurangan bus di jam-jam tertentu. Namun pada saat misa akbar, seluruh bus akan dioperasikan.

Sebelumnya, Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph mengatakan bahwa jumlah rute yang beroperasi akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dia menyebutkan sekitar 80.000 orang yang akan mengikuti misa di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Joseph mengasumsikan setengah dari jumlah jemaat yang hadir akan menggunakan angkutan umum.

“Yang jelas, Transjakarta diberi tugas khusus di tanggal itu untuk memastikan jalurnya lancar, jalur bus,” kata Joseph kepada wartawan, dikutip Minggu (1/9/2024).

Lebih lanjut, Joseph menyebut Masyarakat tidak perlu khawatir karena Transjakarta akan tetap melayani dan memastikan rute-rute itu ditambah jumlahnya. Baik untuk jemaat yang akan menghadiri misa, bisa naik Transjakarta dari titik mana saja ujungnya akan sampai di GBK, juga melalui transit tidak langsung.

Selain itu, Transjakarta akan menyiagakan seluruh petugas dan memastikan pelayanan tersedia sampai malam hari sehingga kebutuhan mobilitas pelanggan terpenuhi.

Joseph juga mengatakan jam layanan akan ditambah jika masih terdapat penumpukan pelanggan. Kalau memang ada kebutuhan dan pelanggan masih menumpuk hingga pukul 22.00 WIB, maka Transjakarta bisa tambah jam layanan hingga pukul 00.00 WIB sesuai kebutuhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk pertama kalinya merancang penerimaan negara menembus angka Rp3.000 triliun, tepatnya Rp3.005,13 triliun dalam APBN 2025.

Postur sementara tersebut tercatat naik Rp8,6 triliun dari target yang sebelumnya tercantum dalam RAPBN 2025 senilai Rp2.996,87 triliun.

Sementara membandingkan dengan target pendapatan tahun ini yang Rp2.802,3 triliun, artinya terdapat peningkatan target senilai Rp202,83 triliun.

"Penerimaan negara menembus Rp3.000 triliun yaitu Rp3.035,13 triliun. Ini adalah rekor baru yaitu penerimaan menembus Rp3.000 triliun," ungkapnya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (4/9/2024).

Rinciannya, Penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai tak mengalami perubahan, yakni masing-masing senilai Rp2.189,31 triliun dan Rp301,6 triliun.

Kenaikan target pendapatan tersebut terdorong oleh rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp8,26 triliun menjadi Rp513,64 triliun.

"Untuk PNBP ada beberapa perubahan yang telah dibahas di dalam Panja A, terutama terkait kepada penerimaan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan," jelas Sri Mulyani.

Pemerintah memproyeksikan adanya peningkatan kinerja dari BUMN yang pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan dividen senilai Rp4 triliun. Alhasil, totalnya target dividen naik menjadi Rp90 triliun dari sebelumnya Rp86 triliun.

Selain dividen BUMN, kenaikan pendapatan juga diharapkan dari peningkatan layanan K/L di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Hukum dan HAM yang totalnya mencapai Rp4,26 triliun.

Kemenkominfo ditargetkan adanya kenaikan PNBP senilai Rp510 miliar menjadi Rp21,6 triliun, kemudian Polri meningkat Rp2,59 triliun dari Rp11,41 triliun ke Rp14 triliun.

Selanjutnya, PNBP dari Kementerian Perhubungan ada kenaikan dari Rp8,11 triliun ke Rp9 triliun atau naik Rp890 miliar. PNBP Kementerian Hukum dan HAM naik dari Rp8,34 triliun ke Rp8,6 triliun atau ada kenaikan Rp260 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengharapkan adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan bahwa sejumlah pasal dalam PP tersebut memberatkan industri makanan dan minuman.

Adapun, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 berpotensi mengenakan cukai pada produk makanan dan minuman kemasan yang memiliki kandungan gula, garam, dan lemak (GGL). Langkah ini sebagai upaya untuk mengurangi penyakit tidak menular (PTM).

"Banyak pasal-pasal di PP yang nggak kondusif bagi industri. Kami sudah beri masukan lewat Kemenperin tapi kelihatannya belum diakomodasi. Kami harap dapat segera dibahas lebih lanjut," ujar Adhi saat ditemui di Jiexpo Kemayoran, Rabu (4/9/2024).

Dia juga menyoroti ada beberapa pasal dalam PP Kesehatan yang tidak sinkron. “Misalnya, pasal 194, pemerintah menentukan standar bahan yang berisiko PTM. Namun di pasal 195 ayat 4 dikatakan dilarang menggunakan bahan baku yang menyebabkan PTM,” katanya.

Adapun, dalam pasal 194 diatur bahwa pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Menurut Adhi, kandungan gula, garam, dan lemak tidak dapat disalahkan sepenuhnya sebagai pemicu penyakit tidak menular (PTM), seperti obesitas, gagal ginjal, dan lainnya. Sebab, penyakit tidak menular juga bisa dipicu oleh pola hidup dan kelebihan konsumsi makanan.

“Itu yang harus diperbaiki [pola hidup]. Lewat apa? Melalui edukasi, yang paling penting itu. Jadi jangan produknya yang disalahkan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mencarikan solusi untuk meminimalisir dampak negatif terhadap industri. Sebagai pembina industri, Kemenperin menilai regulasi tersebut dipastikan berdampak pada kenaikan biaya produksi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Yulia Astuti mengatakan, aturan PP Kesehatan yang mengatur pengendalian GGL dan potensi pemberian cukaiterhadap makanan minuman olahan tak langsung diterapkan.

"Terkait GGL memang di UU Kesehatan yang baru terkait pengendalian konsumsi GGL di pasal 194-195 memang tidak langsung berlaku, berlakunya terhitung setelah 2 tahun sejak penetapan batas maksimal kandungan GGL jadi gak langsung, jadi sudah itu ditetapkan baru itu diberlakukan GGL nya. Pada saat pembahasan ini kita selalu libatkan industri, terkait kandungan dan kemasan," pungkasnya.