Bisnis.com, JAKARTA – Badan Otorita IKN (OIKN) mendapat kucuran hibah dari tujuh perusahaan teknologi terkemuka asal Amerika Serikat (AS) senilai US$7,6 juta atau senilai Rp120,45 miliar (Asumsi kurs: Rp15.849).

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan bahwa aliran hibah dari kerja sama dengan tujuh perusahaan teknologi AS itu bakal digunakan untuk membangun Command Center fase II di IKN.

“Kami telah memasuki tahap awal pembangunan PoC [proof of concept] Command Center fase II di IKN. Kami berharap, teknologi ini akan menjadi pusat percontohan teknologi smart city yang berpotensi besar dalam mendukung pengembangan teknologi di Nusantara untuk masa depan,” kata Ali dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (3/11/2024).

Adapun, tujuh perusahaan teknologi asal AS tersebut di antaranya Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, hingga Motorola.

Masing-masing perusahaan tersebut akan berkontribusi dengan keahliannya dalam bidang teknologi informasi untuk membangun pusat kendali yang canggih dan efisien guna memperkuat fondasi Command Center fase II yang berlokasi di Gedung Kemenko Polhukam 3 di Nusantara, baik dari sisi hardware dan software.

Perinciannya, Amazon Web Services bakal menyediakan layanan cloud dan keamanan IT, Autodesk menangani manajemen konstruksi dan desain, Cisco mendukung infrastruktur IT dan jaringan, serta Esri berperan dalam analisis geospasial.

Selanjutnya, IBM berfokus pada manajemen aset dan lingkungan, Honeywell menangani sistem pengawasan dan keamanan, sementara Motorola menyediakan teknologi komunikasi dan jaringan yang andal.

Lebih lanjut, kolaborasi ini dipastikan bakal menghadirkan infrastruktur dan keamanaan PoC Comand Center dan bakal menciptakan ekosistem yang mutakhir dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, perjanjian hibah tersebut merupakan langkah konkret yang melanjutkan grant agreement antara Otorita IKN, yang sebelumnya ditandatangani oleh Plt. Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, dan United States Trade and Development Agency (USTDA), yang diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir pada September 2024 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Smart Electric Vehicle Indonesia (Sedaya) menggandeng JiangXi HuaLiYuan Lithium Energy Co., Ltd. (HLY Battery) untuk pengembangan fasilitas manufaktur baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Niat (LOI). Adapun, kemitraan strategis ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, dan efisiensi energi.

CEO Sedaya, Arief mengatakan pabrik baterai yang diusulkan akan memanfaatkan teknologi baterai lithium canggih dari HLY Battery dan pengalaman luas Sedaya di pasar EV Indonesia.

Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, termasuk penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pengembangan rantai pasokan lokal yang kuat untuk baterai lithium.

“Ketika Indonesia mempercepat transisi ke solusi energi berkelanjutan, kemitraan ini dengan HLY Battery adalah langkah maju yang penting,” kata Arief melalui keterangan resmi dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Arief menjelaskan usaha kerja sama ini dijadwalkan untuk memulai konstruksi pada awal 2025. Sementara, pabrik baterai diharapkan mulai beroperasi pada akhir 2026.

Kedua perusahaan juga berencana untuk ekspansi di masa depan guna memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk EV dan solusi penyimpanan energi terbarukan.

“Bersama-sama, kami tidak hanya akan meningkatkan ketersediaan baterai lithium berkualitas tinggi, tetapi juga mendukung komitmen negara untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan efisiensi energi," imbuh Arief.

Sementara CEO HLY Battery, Xiong Zhude, mengatakan inisiatif ini sejalan dengan misi kami untuk mendorong adopsi kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan secara global.

"Dengan menggabungkan keahlian teknologi kami dengan pengetahuan pasar lokal Sedaya, kami yakin dapat mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa kolaborasi ini menegaskan dedikasi kedua perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan komitmen untuk berkontribusi pada ekonomi hijau Indonesia.

Dengan mendorong inovasi dan mendukung industri lokal, Sedaya dan HLY Battery bertujuan untuk memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar kendaraan listrik dan energi terbarukan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Dia belum merincikan besaran anggaran maupun kuota untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut.

Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat. Dengan demikian, sambungnya, perekonomian bisa tumbuh secara signifikan.

"Yang sangat diperlukan oleh kelas menengah dan masyarakat itu adalah pertama untuk beli rumah, kedua untuk mobilitas, untuk bekerja," jelas Airlangga.

Selain itu, mantan ketua umum Partai Golkar itu memastikan pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya. Tak hanya itu, dia menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

Sejumlah program kerja sejumlah kementerian yang dibawahi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjadi bahasan. Airlangga menjelaskan, pihaknya akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, hingga para wakil menteri dan para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

"Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi," jelas Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim, pemerintah ingin agar industri padat karya dalam negeri bisa lebih kompetitif namun sekaligus terlindungi. Terkait itu, sambungnya, kementerian/lembaga terkait akan membuat aturan teknis.

"Langkah-langkah perlindungan, baik dari Kemenperin, Kemendag, dalam bentuk safeguard. Jadi, beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," kata Airlangga.

Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.

Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/2024 dan PMK 49/2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

"Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang," ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

Awan Mendung Industri Padat Karya

Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu.

"Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%-30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil mengatakan data itu didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.

Ketua umum Golkar itu pun menegaskan bahwa subsidi energi harus tepat sasaran. Pasalnya, subsidi merupakan hak masyarakat kurang mampu.

"Subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang belum belum ekonominya bagus," ucapnya.

Subsidi tepat sasaran menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai subsidi tepat sasaran, Prabowo pun memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (30/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat tersebut guna membahas subsidi energi. Prabowo disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.

Pada rapat tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Airlangga mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan," kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mengakui keputusan final tentang soal kenaikan PPN akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, kubu Presiden Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal tahun depan. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira menjelaskan karena rencana kenaikan PPN sudah diatur dalam UU HPP maka pembatalannya hanya bisa melalui revisi beleid tersebut. Revisi perundang-undangan sendiri hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah sekaligus DPR.

"Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU," jelas Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menyatakan dari sisi pebisnis, kenaikan PPN menjadi 12% bukanlah permasalahan apabila diikuti dengan insentif dari pemerintah untuk dunia bisnis.

Pengusaha, klaimnya, akan mengikuti keputusan pemerintah Prabowo ke depan. Hanya saja, Anggawira meminta setiap pihak bersabar ihwal kepastian tarif PPN.

"Makanya kalau memang ini, kita tunggu nanti apakah ada revisi, kalau ada revisi berarti ada perubahan dalam tarif PPN ya," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi atau Pulauintan, Pui Sudarto mengungkap proyek saweran para konglomerat mulai dari Sugianto Kusuma (Aguan) hingga Franky Widjaja yakni Bandara Singkawang bakal mulai beroperasi tahun depan.

Pui menjelaskan, saat ini Bandara Singkawang masih menunggu proses dikeluarkannya surat izin operasi. Dia menargetkan, surat izin operasi tersebut bakal rampung pada Desember 2024.

“Masih menunggu izin penerbangan, itu harusnya Desember ini selesai,” jelasnya kepada Bisnis saat ditemui di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

Selain itu, Pui juga menjelaskan bahwa saat proses pengoperasian Bandara Singkawang masih menunggu pembangunan jalan akses rampung dikerjakan.

Di mana, para konsorsium telah melakukan land clearing dan hanya menunggu pemerintah merampungkan proses pengaspalan. Apabila dua komponen utama tersebut telah rampung seluruhnya, Pui optimis Bandara Singakwang dapat mulai diperasikan pada tahun depan.

Dia membocorkan, di tahap awal hanya bakal ada satu maskapai yang melayani perjalanan dari dan menuju Bandara Singkawang tersebut. Hal itu dilakukan guna meminimalisir potensi kerugian yang bakal ditanggung oleh penyedia penerbangan.

“Itu [maskapainya] lagi banyak penawaran sih yang mana yang bersedia. Kita kan memang tidak undang terlalu banyak ya maskapainya, mungkin satu dulu sih,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Bandara Singkawang telah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Maret 2024. Namun, hingga kini bandara tersebut masih belum beroperasi.

Bandara Singkawang dibangun menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di mana, sebesar Rp272 miliar dikucurkan lewat AOBN dan melalui bantuan dana dari pengusaha Rp155 miliar.

Bandara saweran delapan konglomerat RI mulai dari Sugianto Kusuma atau Aguan hingga Pui Sudarto memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 1400 m x 30 m, taxiway 200 m x 18 m, apron 100 m x 50 m, dan terminal kargo seluas 312 meter persegi.

Kemudian, spesifikasi gedung terminal penumpang luasnya mencapai 8.000 meter persegi dan perpanjangan runway menjadi 2.000 meter. Dengan runway sepanjang 2.000 meter, Bandara Singkawang dapat didarati pesawat Airbus A320.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang ketentuan pembebasan pajak korporasi atau tax holiday. Menurutnya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2020, insentif pajak itu semestinya berakhir pada 9 Oktober 2024 tetapi kini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

"Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%," ujar Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Kendati demikian, ada sedikit perbedaan dalam aturan terbaru tersebut. Kini, tax holiday tidak akan berlaku untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional sebagai akibat dari penerapan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

Menurut Rosan, sudah 100 negara lebih yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Dia mengungkapkan, jika Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing maka negara asal korporasi tersebut yang akan memungutnya.

Rosan mengaku, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada calon investor asing terkait penerapan pajak minimum global tersebut di Indonesia. Kendari demikian, sambungnya, pemerintah akan memberikan insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

"Kita sudah melakukan asessment [penilaian] sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga pajak minimum global yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain," katanya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pajak minimum global hanya berlaku untuk perusahaan asing. Sejalan dengan itu, perusahaan domestik akan tetap berhak mengajukan permohonan insentif tax holiday yang diperpanjang hingga akhir tahun depan.

Rosan mengklaim, aturan tax holiday merupakan salah satu cara pemerintahan mendorong perusahaan domestik untuk lebih banyak menanamkan modalnya di Tanah Air.

Sebagai informasi, tax holiday ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK 69/2024, berikut daftar industri pionir yang berhak menerima tax holiday:

1. industri logam dasar hulu:
   1. besi baja; atau
   2. bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
2. industri pemurnian atau pengilangan minyakdan gas bumi tanpa atau beserta turunannyayang terintegrasi;
3. industri kimia dasar organik yang bersumberdari minyak bumi, gas alam, dan/ ataubatubara tanpa atau beserta turunannyayang terintegrasi;
4. industri kimia dasar organik yang bersumberdari hasil pertanian, perkebunan, ataukehutanan tanpa atau beserta turunannyayang terintegrasi;
5. industri kimia dasar anorganik tanpa ataubeserta turunannya yang terintegrasi;
6. industri bahan baku utama farmasi tanpaatau beserta turunannya yang terintegrasi;
7. industri pembuatan peralatan iradiasi,elektromedikal, atau elektroterapi;
8. industri pembuatan komponen utamaperalatan elektronika atau telematika;
9. industri pembuatan mesin dan komponenutama mesin;
10. industri pembuatan komponen robotik yangmendukung industri pembuatan mesin-mesinmanufaktur;
11. industri pembuatan komponen utama mesinpembangkit tenaga listrik;
12. industri pembuatan kendaraan bermotor dankomponen utama kendaraan bermotor;
13. industri pembuatan komponen utama kapal;
14. industri pembuatan komponen utama keretaapi;
15. industri pembuatan komponen utamapesawat terbang dan aktivitas penunjangindustri dirgantara;
16. industri pengolahan berbasis hasil pertanian,perkebunan, atau kehutanan yangmenghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa ataubeserta turunannya;
17. infrastruktur ekonomi; atau
18. ekonomi digital yang mencakup aktivitaspengolahan data, hosting, dan kegiatan yangberhubungan dengan itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mendukung dan bekerja sama dengan stakeholders terkait, demi mewujudkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK melakukan berbagai simulasi skema pembiayaan untuk mendukung target Prabowo, yaitu antara lain program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga program makan bergizi gratis.

"Yang kami antisipasi antara lain dengan berbagai simulasi, berbagai piloting skema-skema pembiayaan dan kredit untuk program-program kredit prioritas pemerintah baik itu terkait dengan ekonomi hijau, transisi enegri, maupun mendorong aktivitas lebih kuat lagi di bursa karbon maupun upaya prioritas pemerintah untuk membangun perumahan bagi MBR," kata Mahendra saat konferensi pers RDK Oktober 2024, dikutip Minggu (3/11/2024).

Tidak hanya itu, OJK juga berkomitmen mendukung Prabowo mewujudkan cita-cita besarnya menjadikan Indonesia swasembada pangan dan melanjutkan program hilirisasi yang sudah dirintis Jokowi.

"Kemudian untuk langkah-langkah dalam mendorong ketahanan pangan, food security dan rencana untuk melaksanakan makan bergizi gratis. Begitu juga halnya dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan porgram hilirisasi," kata Mahendra.

Khusus bagi pembiayaan ke segmen usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM), Mahendra mengatakan OJK meminta perbankan dan juga perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan lainnya (PMVL) untuk menyusun strategi peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit kepada UMKM.

"Antara lain yaitu dengan memperluas jangkauan sumber dana pemanfaatan teknologi informasi serta mengambil lagkah strategis untuk mendukung kebijakan pemerintah sehingga peningkatan kualitas UMKM dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata keola dan manajemen risiko," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo disebut telah bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas kelanjutan pelaksanaan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Dalam penjelasannya, Dody menyebut tren penurunan muka tanah saat ini terus terjadi khususnya di wilayah DKI Jakarta dan seluruh pesisir Pantai Utara Jawa. Karenanya, keseriusan pemerintah menggarap proyek giant sea wall dari Jakarta hingga Gresik sangat dibutuhkan.

Untuk merealisasikan hal itu, Dody menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengembangan studi uji coba pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Bekasi.

"Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Dody di hadapan Menko AHY, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, panjang tanggul laut dari Cilegon hingga Gresik dilaporkan bakal tembus mencapai 958 kilometer.

Menanggapi hal itu, Menko AHY mengatakan pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN) dan giant sea wall (tanggul laut) memang menjadi hal yang disorot oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini [1/11/2024] kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa,” jelasnya.

Di samping itu, AHY menegaskan bahwa gagasan pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Gresik dilakukan guna mengamankan daratan pesisir utara Jawa. Di mana, di atasnya banyak terdapat titik-titik perekonomian RI.

Pasalnya, apabila daratan pesisir Utara Jawa tenggelam, hal itu dikhawatirkan bakal berdampak pada ketidakpastian roda ekonomi RI ke depan.

“Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” pungkas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) buka suara usai dinding penahan tanah (DPT) Jalan Tol Serpong – Cinere sepanjang 25 meter ambruk karena longsor. Bahkan, puing longsoran tersebut sempat memasuki lajur tol.

Untuk diketahui, Jalan Tol Serpong – Cinere sendiri dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya. Di mana, JSMR menggenggam saham mayoritas PT CSJ atas pengelolaan Tol Serpong – Cinere tersebut.

Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad, Panji Satriya menjelaskan bahwa pihaknya melalui Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) bersama Kepolisian Jalan Raya (PJR) Turangga 007 telah turun tangan mengatasi peristiwa tersebut.

“Setelah kejadian tersebut, PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) selaku pengelola Ruas Tol Serpong-Cinere, PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor pemeliharaan dan Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) bersama Kepolisian Jalan Raya (PJR) Turangga 007 segera melakukan pengamanan area longsor dengan melakukan penutupan sementara bahu luar dan lajur 1 dan lajur 2,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (3/11/2024).

Kemudian, penanganan dilanjutkan dengan melakukan pembersihan puing longsoran di lokasi, serta melakukan proteksi tanah dan area longsor dengan mengalihkan aliran air agar air tidak memasuki bidang longsor.

Sementara itu, Direktur Utama CSJ, Mirza Nurul Handayani menjelaskan bahwa longsor tersebut terjadi diduga akibat tingginya curah hujan dalam waktu cukup lama yang menyebabkan rembesan air dari saluran belakang DPT yang membuat tanah jenuh air. Kondisi ini menyebabkan tanah bergeser dan mendorong DPT ke sisi jalan tol.

Usai ditangani, Mirza memastikan bahwa lajur 1 dan lajur 2 Tol Serpong – Cinere tepatnya di KM 35+200 A yang terdampak longsor saat ini sudah kembali dapat dilintasi oleh pengendara.

“Penanganan dilanjutkan dengan upaya pemasangan shoring sebagai perlindungan Struktur DPT yang masih berdiri dan pembongkaran DPT yang longsor serta menggunakan cerucuk bambu untuk meningkatkan daya dukung lereng sebelum dilakukan penanganan permanen setelah dilakukan evaluasi pada struktur DPT,” jelas Mirza.

Atas kejadian tersebut, PT CSJ memohon maaf apabila adanya ketidaknyamanan yang bakal dialami pengendara selama proses penanganan berlangsung.

Di samping itu, PT CSJ juga mengimbau para pengendara agar tetap berhati-hati dan senantiasa mengikuti arahan petugas di lapangan serta mengantisipasi arah perjalanan untuk menghindari kepadatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut telah membentuk satuan tugas (Satgas) tentang penataan sumur minyak dan gas (migas) tidak aktif (idle) dan optimalisasi lifting.

Langkah penataan di migas menjadi lanjutan setelah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Bahlil ditunjuk menjadi Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi yang membereskan 2.343 izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak beraktivitas.

Bahlil mengatakan, ESDM telah melakukan pemetaan untuk lokasi sumur idle yang nantinya bakal difokuskan untuk direvitalisasi kembali.

“Sudah pemetaannya, lokasinya dimana, sudah (dipetakan),” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Setelah memetakan sumur idle, Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut pihaknya bakal menindak tegas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak mengoptimalisasi sumur idle tersebut.

Selain menindak tegas KKKS, Bahlil menuturkan dirinya telah membentuk Satgas yang nantinya akan bertugas mengawasi penataan sumur idle dan optimalisasi lifting.

“Sekarang satgas sudah saya bentuk. Sudah mulai kerja. Satgas penataan terhadap sumur-sumur idle dan optimalisasi lifting,” ujarnya.

Adapun, Kementerian ESDM bakal memprioritaskan reaktivasi lapangan atau sumur minyak yang tidak aktif (idle) untuk menggenjot produksi migas dalam negeri.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto mengatakan, saat ini Kementerian ESDM bersama dengan SKK Migas dan Pertamina sudah lakukan pembahasan teknis mengenai reaktivasi sumuridle.

“Lapangan atau sumur yang tadinyaidleini juga akan menjadi prioritas untuk dikerjakan sendiri, atau dikerjasamakan dengan mitra,” kata Ariana kepada wartawan, Rabu (28/8/2024).

Dalam hal kerja sama dengan mitra, kata Ariana, pihaknya bakal mendukung Pertamina agar ketentuan dalam kerja sama tersebut bisa lebih menarik sehingga lapanganidledapat dieksekusi lebih cepat dan tambahan produksi minyak bisa segera didapat.

Selain itu, peningkatan produksi minyak juga diupayakan melalui programenhanced oil recovery(EOR). Saat ini, Pertamina tengah menjajaki kerja sama EOR dengan perusahaan migas China yaitu Sinopec di lima lapangan milik PT Pertamina EP. Kelima lapangan tersebut adalah Rantau, Tanjung, Pamusian, Jirak, dan Zulu.

Ariana menyampaikan bahwa hari ini tim teknis dari Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pertamina sedang terbang ke China untuk melakukan evaluasi teknis penerapan teknologi tersebut di lapangan di China.

“Selanjutnya, awal September tim teknis Sinopec akan ke Indonesia untuk penjajakan teknologi tersebut ke lima lapangan Pertamina,” ujarnya.