Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan (LK) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2023 belum optimal hingga soal penatausahaan akun utang lain-lain.

Berdasarkan pernyataan Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, tata usaha akun utang lain-lain dinilai belum memadai, yang meliputi saldo utang lain-lain akun perantara belum dapat ditelusuri dan penjelasan selisih saldo utang lain-lain, yaitu utang surat perintah membayar (SPM) pembatalan haji dalam proses belum sesuai.

“Oleh karena itu, BPK berharap Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dapat meningkatkan pengendalian dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang sistematis agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” ujar Ahmadi dikutip dari keterangan resmi BPK di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Kendati terdapat persoalan, permasalahan tersebut tak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LK BPKH, sehingga BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.

"Capaian ini merupakan bentuk komitmen dan upaya nyata dari seluruh manajemen BPKH dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara yang baik," kata Ahmadi.

Dia juga mengapresiasi upaya pimpinan BPKH dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dimana capaian tindak lanjut yang dilakukan telah melebihi target nasional sebesar 75 persen.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2019 hingga 2023, tingkat penyelesaian rekomendasi pada BPKH sebesar 88,63%.

"Kami berharap kecepatan dan sinergi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut dapat terus ditingkatkan. BPK siap untuk bersama-sama mendorong penyelesaian rekomendasi yang telah diberikan," ungkap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) tengah mempersiapkan pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua Tengah selepas 2041. Permohonan perpanjangan kontrak tambang tersebut ditargetkan dapat diajukan pada tahun ini.

Pengajuan perpanjangan IUPK lebih cepat dimungkinkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap saat ini tengah melakukan pengurasan sistem jaringan pada saluran perpipaan air minum di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menjelaskan pihaknya tengah melakukan monitor ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan.

Hal itu dilakukan guna menjamin kualitas air dalam jaringan perpipaan sesuai standar kesehatan yang berlaku.

“Saat ini sedang proses flushing [pengurasan sistem dan jaringan], digelontor untuk membersihkan jaringan perpipaan,” kata Danis kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Diperkirakan proses penggelontoran jaringan perpipaan itu bakal berlangsung paling lama satu minggu. PUPR menargetkan, air bersih di IKN sudah mulai dapat layak minum pada akhir Juli 2024.

Sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono bersama dengan Plt Wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni telah melakukan tes pengaliran air atau running test ke-3 dari instalasi pengolahan air minum (IPA) Sepaku menuju reservoir induk IKN.

"Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan," tambah Menteri Basuki.

Adapun, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter per detik dengan panjang pipa transmisi mencapai 16 kilometer (km). Sedangkan, panjang reservoir dan pipa distribusi tersebut dilaporkan memiliki panjang mencapai 22 km.

Secara teknis, SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

Bisnis.com, JAKARTA— Keterlibatan China dalam proyek Kereta Cepat Jakarta - Surabaya kian terang. Kini, baik Indonesia maupun Negeri Panda telah memulai studi kelayakan sebelum memulai proyek berinvestasi jumbo tersebut.

Bayang-bayang China pada proyek lanjutan dari Kereta Cepat Jakarta - Bandung ini memang telah santer terdengar. Gelagat itu terlihat saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjajal kereta cepat Whoosh bersama Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pada Rabu (6/9/2023).

Sepuluh bulan setelah pertemuan itu, Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi memastikan bahwa pihaknya telah memulai pembahasan studi kelayakan bersama dengan perusahaan dari China. Meski begitu tidak disebut perusahaan mana yang terlibat pada proyek ini.

Berita tersebut merupakan salah satu pilihan redaksi Bisnisindonesia.id pada Kamis (25/7/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.

1. Kian Dekat 'Tangan' China dengan Kereta Cepat Jakarta – Surabaya

KCIC turut meminta bantuan pemerintah untuk memberikan sejumlah dukungan selama masa uji kelayakan dilakukan. Beberapa di antaranya seperti akses jalan, evaluasi kerja sama antara perusahaan Indonesia - China.

Kendati demikian, baik perusahaan Indonesia maupun China belum menetapkan estimasi investasi yang diperlukan untuk merealisasikan rencana tersebut. Bahkan, saat ini KCIC juga belum memutuskan akan melakukan kerja sama dengan perusahaan China atau Jepang.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa uji kelayakan dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam pembahasan. Dia mengatakan bahwa pembahasan tersebut turut dibahas bersama dengan perusahaan asal China.

“Lagi dibahas dengan proyek China,” katanya.

2. Mobil Hibrida Melawan Tekanan Pasar

Mobil berteknologi hibrida listrik tampaknya masih akan terus melaju kencang meski pemerintah berencana menaikkan tarif pajaknya. Hal ini tampak semakin beragamnya pilihan model baru di GIIAS 2024.

Pasar mobil listrik hibrida, termasuk mild hybrid, sepanjang paruh pertama tahun ini diisi oleh delapan merek, mulai dari Lexus, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Wuling, MG, dan GWM.

Di antara merek tersebut, Great Wall Motors (GMW) terbilang pendatang baru di segmen ini. Mobil-mobilnya, yang mengusung sub-brand Haval dan Tank, memasuki pada April 2024.

Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 menjadi momentum bagi merek-merek tersebut untuk unjuk model-model berteknologi hibrida, baik pembaruan minor maupun model benar-benar anyar.

GMW misalnya, menambahkan jajaran model hibridanya dengan memperkenalkan Tank 300 HEV. Berbanderol harga Rp833 juta, SUV 4x4 ini memperkuat lini produk hibrida GWM Tank 500 HEV, dan GWM Haval H6 HEV.

3. Mencari Jalan Tengah Pembiayaan Rumah Subsidi di Tengah Keterbatasan APBN

Kuota pembiayaan KPR FLPP sebanyak 166.000 unit di 2024 dengan nilai Rp13,72 triliun tak cukup memenuhi kebutuhan rumah di tahun ini. Diproyeksikan alokasi kuota rumah subsidi tahun ini akan habis pada akhir Agustus.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan solusi mengatasi keterbatasan kuota memang harus segera dipikirkan.

Kuota yang menipis akan berdampak pada 185 sektor turunan pada industri properti. Oleh karena itu, memang perlu adanya pembiayaan kreatif dalam mengatasi permasalahan perumahan di Tanah Air.

Junaidi mengusulkan agar Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dapat berjalan karena kebutuhan kolaborasi dari semua pembiayaan untuk mewujudkan target rumah tersebut sehingga badan tersebut diyakini bisa menjadi salah satu solusi pembiayaan untuk rumah.

4. Hitungan Dana Pensiun Bagian Uang Pesangon PHK

Di tengah kabar terancamnya ribuan pekerja Bank Commonwealth mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) usai merger dengan PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mendesak PT Bank Commonwealth tidak mencampur Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan uang pesangon.

Alasannya, pencampuran tersebut dinilai dapat memangkas pesangon yang diterima pekerja terdampak PHK. Mekanisme dana pensiun dan uang pesangon tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pada pasal 58 ayat 1 menjelaskan, pengusaha yang mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha memang dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

5. Melihat Peta Persaingan Tren Pasar Mal Premium Outlets

Persaingan pasar pusat perbelanjaan berkonsep premium outlets akan makin ketat. Jakarta Premium Outlets yang dibangun oleh Simon Genting Private Limited yang merupakan perusahaan joint venture antara Genting Plantations Berhad dan Simon Property Group telah memasuki tahap akhir topping off dan akan beroperasi pada 2025.

Dengan lokasi yang strategis dan desain yang menarik, Jakarta Premium Outlets bertujuan untuk menjadi pusat perbelanjaan dengan interaksi sosial dengan masyarakat Indonesia.

Pusat perbelanjaan ini akan memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan keterampilan dan menawarkan peluang peningkatan karir bagi tenaga kerja lokal.

Sebelumnya, pada 5 Oktober 2023, PT Summarecon Agung Tbk mulai mengoperasikan outlet autentik pertama di Indonesia. Perusahaan membenamkan investasi senilai Rp500 miliar pada fase pertama proyek Summarecon Villaggio Outlets di Summarecon Emerald Karawang. Bagaimana prospek bisnis dan tren premium outlets ke depannya? Simak artikel selanjutnya pada tautan yang terlampir.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan secara rata-rata nasional terpantau masih mengalami kenaikan pada hari ini, Kamis (25/7/2024). Kenaikan harga terjadi pada beras, bawang, cabai, minyak goreng, daging ayam ras, hingga telur ayam ras.

Berdasarkan data yang dilansir dari Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (25/7/2024) pukul 07.35 WIB, harga rata-rata cabai merah keriting tembus menjadi Rp47.640 per kilogram.Harga rata-rata cabai merah keriting naik hingga Rp3.340 atau 7,54%.

Kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit merah yang naik tipis 1,05% atau sebesar Rp700 menjadi Rp67.250 per kilogram.

Lonjakan harga pangan juga terjadi pada harga bawang merah yang terkerek hingga Rp1.940 atau naik 6,57% menjadi Rp31.480 per kilogram. Menyusul harga bawang putih bonggol yang ikut naik 3,28% menjadi Rp41.570 per kilogram.

Data Bapanas juga menyajikan harga beras yang terus mendaki. Rata-rata harga beras premium naik Rp580 atau 3,73% menjadi Rp16.110 per kilogram.

Selanjutnya, harga rata-rata beras medium naik 3,24% menjadi Rp14.010 per kilogram. Harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau naik tipis 0,48% atau sebesar Rp60 menjadi Rp12.640 per kilogram.

Sementara itu, harga kedelai biji impor masih naik sebesar 1,5% menjadi Rp12.190 per kilogram. Serta, harga garam halus beryodium naik tipis 0,35% menjadi Rp11.460 per kilogram.

Harga daging ayam ras tembus Rp36.380 per kilogram, naik Rp1.060 atau sebesar 3%. Harga rata-rata telur ayam ras pun naik hingga Rp1.070 menjadi Rp30.260 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi murni yang kini dibanderol Rp136.080 per kilogram. Harga rata-ratanya naik tipis 0,64% atau Rp870.

Berikutnya, harga rata-rata gula konsumsi kini mencapai Rp18.400 per kilogram atau naik 2,17%. Minyak goreng kemasan sederhana dipatok senilai Rp18.520 per liter atau naik Rp500, sedangkan harga minyak goreng curah menjadi Rp16.090 per liter.

Lalu, harga tepung terigu curah naik tipis 0,10% menjadi Rp10.310 per kilogram. Begitu pun dengan harga tepung terigu kemasan (non-curah) yang naik tipis 0,67% menjadi Rp13.440 per kilogram. Harga jagung pakan di tingkat peternak kembali naik 5,27% menjadi Rp5.990 per kilogram.

Selain itu, sejumlah harga rata-rata pangan yang bersumber dari protein hewani juga terpantau melambung, seperti ikan kembung yang naik 4,36% atau sebesar Rp1.620 menjadi Rp38.790 per kilogram.

Harga ikan tongkol juga naik Rp1.380 atau sebesar 4,34% menjadi Rp33.160 per kilogram. Di sisi lain, harga ikan bandeng turun 2,05% menjadi Rp32.450 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah memutar otak menjaring investor strategis baru yang sanggup mengerjakan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan Cascade yang diproyeksi menjadi pembangkit tenaga banyu terbesar di Asia Tenggara.

Pasca hengkangnya grup perusahaaan Jepang, Sumitomo, pemerintah tengah terus mencari investor potensial pembangkit listrik yang bakal menunjang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersebut. Baru-baru ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, menggelar jamuan makan malam bisnis.

Acara ini diadakan di kediaman Duta Besar Indonesia untuk Jepangm Heri Akhmadi. Pertemuan ini menyambut Pertemuan Tingkat Menteri Asia Zero Emission Community (AZEC) ke-2 yang akan datang, dan dihadiri oleh eksekutif dari delapan perusahaan energi terkemuka Jepang, antara lain Mr. Takashi Nakamura (J-Power), Mr. Suguru Kawabata (Sojitz Corporation), Mr. Seiji Kawamura (Marubeni Corporation), Shunta Kijima (JERA Co. Inc), Mr. Hiroshi Hashiuchi (Tepco Renewable Power Inc), Mr. Masahiko Umesaki (Kansai Electric Power Co. Inc) dan Mr. Takechi Muramatsu (Sumitomo Corporation).

Dari Indonesia, hadir Pemilik PT Kayan Hydro Energy (KHE), Tjandra Limanjaya; Andrew Sebastian Suryali, Direktur Utama PT KHE; Steven Kho, Executive Committee PT KHE; Eko Permanahadi, Presiden Direktur Great Eagle Pte. Ltd.; Iwan S. Triawan, Wakil Presiden Pengembangan Bisnis di PLN (Persero), serta Edi Prio Pambudi, Deputi Menteri Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang bergabung secara daring.

Direktur Utama KHE Andrew Sebastian Suryali menerangkan KHE sebagai pemrakarsa dan pemilik proyek memaparkan perkembangan terbaru dan prospek bisnis PLTA Kayan Cascade. KHE juga mengumumkan secara resmi bahwa kerja sama dengan Sumitomo Corporation telah berakhir.

"Kerja sama dengan Sumitomo Corporation telah berakhir. Kami membuka peluang bagi semua pihak yang ingin terlibat dalam proyek PLTA Kayan Cascade," ujar dalam keterangan pers, dikutip Rabu (24/7/2024).

Andrew menjelaskan bahwa PLTA Kayan Cascade adalah proyek strategis dalam program green energy di Indonesia. "Kami melihat mereka menyambut baik proyek ini dan akan ditindaklanjuti secara B2B [busines to busines]. Pada prinsipnya, kami membuka peluang bagi semua pihak untuk berkolaborasi," tambahnya.

Dengan perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara di Pulau Kalimantan, fokus pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi lebih penting. Indonesia, sebagai bagian dari inisiatif AZEC, menekankan keberlanjutan, teknologi hijau, dan produksi energi tanpa emisi.

Perbesar

PT Kayan Hydro Energy, penggerak Proyek PLTA Kayan Cascade, memaparkan rencana besarnya pada jamuan makan malam tersebut. Proyek ini bertujuan membangun serangkaian pembangkit listrik tenaga air di sepanjang Daerah Aliran Sungai Kayan. Upaya ini didukung oleh sektor publik dan swasta, termasuk komitmen dari PLN (Persero) dan PT. Indonesia Strategis Industri yang sedang mengembangkan Kawasan Ekonomi Hijau Terintegrasi.

Proyek pengembangan PLTA dengan kapasitas 9000 MW ini diperkirakan menelan biaya sekitar US$17,8 miliar, termasuk pembangunan jalur transmisi dan gardu induk. Presentasi Proyek Kayan Cascade memikat para peserta, menyoroti potensi keluaran listrik tahunan sebesar 36 Terawatt-hour.

Proyek ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi ramah lingkungan di Kalimantan, sehingga secara signifikan mengurangi biaya listrik nasional.

Investasi perusahaan Jepang dalam proyek ini tidak hanya mendukung inisiatif AZEC, tetapi juga memperkuat Duta Besar Heri Akhmad perjalanan Indonesia menuju transisi energi ramah lingkungan tanpa mengorbankan ketahanan energi.

Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi menekankan pentingnya Proyek Kayan Cascade sebagai salah satu proyek utama dalam Kerangka AZEC dan bertujuan menjadi salah satu deliverable dalam Pertemuan Tingkat Menteri AZEC berikutnya. Deputi Menteri Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI juga menyampaikan bahwa proyek ini, jika selesai, akan menjadi salah satu proyek utama yang mempercepat transisi Indonesia menuju energi hijau sekaligus menurunkan biaya listrik nasional.

Sumitomo Hengkang

Sebelumnya, Sumitomo Corporation dan PT Kayan Hydro Energy (KHE) resmi mengakhiri kerja sama investas dalam pengembangan PLTA Kayan Cascade, di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Sumitomo adalah perusahaan asal Jepang dan sempat menjalin kerja sama dengan PT KHE. Mereka masuk ke proyek PLTA Kayan Cascade pada tahun 2022 lalu. Namun demikian, belum genap dua tahun, kerja sama investasi antara KHE dan Sumitomo berakhir pada kuartal 1/2024.

"Kami pernah berkerja sama dengan Sumitomo, terhitung sejak kuartal 1/2024 kami sudah menyelesaikan hubungan dengan Sumitomo," ujar Komite Eksekutif PT Kayan Hydro Energy Steven Kho.

Steven tidak merinci alasan kerja sama dengan pihak Sumitomo berakhir. Ia hanya mengatakan bahwa ada perbedaan cara pandang dari sisi komersial antara Kayan Hydro Energy dengan Sumitomo. Ia juga menegaskan dengan berakhirnya kerja sama investasi tersebut, pihaknya sudah tidak memiliki kerja sama dengan Sumitomo.

Kendati demikian, Steven mengungkapkan Kayan Hydro Energy dan Sumitomo tetap menjalin hubungan dengan baik. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerja sama yang produktif dengan Sumitomo baik dalam proyek PLTA Kayan maupun proyek-proyek lain pada masa depan.

"Ada perbedaan visi terutama dari sisi komersial. Namun demikian kami tetap menjalin hubungan baik dengan pihak Sumitomo," jelasnya.

KHE menargetkan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Kayan Cascade rampung pada 2035. Nantinya, PLTA tersebut akan diprioritaskan untuk menopang kebutuhan sumber energi listrik kawasan industri dan sejumlah proyek strategis nasional lainnya.

PLTA Kayan dengan kapasitas 9.000 megawatt (MW) tersebut diklaim bakal menjadi pembangkit listrik tenaga air yang terbesar di Asia Tenggara. Total nilai investasinya mencapai US$17,8 miliar atau setara Rp275,9 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS).

Jika diperinci, tahap pertama PLTA Kayan berkapasitas 900 MW, tahap kedua 1.200 MW, tahap ketiga dan keempat masing-masing 1.800 MW, dan tahap kelima 3.300 MW.

PLTA Kayan nantinya akan menyalurkan listrik untuk kawasan industri hijau Indonesia (KIHI) di Kalimantan Utara, yang juga dikelola oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan PT Indonesia Strategis Industry (ISI). Selain itu PLTA Cascade direncakan juga akan memenuhi kebutuhan listrik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sementara itu, pihak Sumitomo Kenichi Ishikawa mengungkap bahwa proses diskusi masih berlangsung. Pihaknya juga membuka kerja sama dalam proyek-proyek lainnya dengan pihak Kayan Hydro Energy.

"Ya ini masih dalam proses diskusi, untuk proyek ini, atau proyek yang lain," jelasnya.

Adapun Andrew Sebastian Suryali, Direktur Utama PT Kayan Hydro Energy, menegaskan bahwa PLTA Kayan Cascade merupakan proyek yang sangat penting bagi sektor energi terbarukan.

"Dengan kapasitas yang luar biasa, PLTA ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."

Dilirik Adik Prabowo

Pengusaha Hashim Djojohadikusumo melirik proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Hydro Energy di Bulungan, Kalimantan Timur. Adik presiden terpilih, Prabowo Subianto itu, telah meninjau lokasi proyek dan mengungkap minatnya untuk berinvestasi.

"Iya ada kemungkian kita masuk, sesegera mungkin," ujar Hashim di lokasi proyek PT Kayan Hydro Energy, Kamis (31/5/2024).

Hashim adalah pengusaha dan pemilik Grup Arsari. Grup ini bergerak di berbagai macam lini bisnis mulai dari agribisnis hingga industri ekstraktif.

Hashim, misalnya, telah mengucurkan investasi awal sebesar Rp400 miliar untuk membangun pabrik timah yang fokus pada pembuatan solder di Batam bernama PT Solder Tin Andalan Indonesia (Stania).

Selain pabrik timah, grup Arsari juga memiliki beberapa perusahaan pertambangan yang tergabung dalam Arsari Tambang.

Laman Arsari Tambang mengungkap bahwa tercatat ada 4 perusahaan yang berada di bawah grup tersebut. Pertama, adalah PT Mitra Stania Prima (MSP).

MSP merupakan perusahaan pertambangan timah terbesar ke-3 di Indonesia. MSP memiliki konsesi tambang di Mapur yang merupakan salah satu tambang timah darat terbesar yang masih aktif beroperasi di Indonesia.

Sejak 2013, MSP sudah aktif menambang di Mapur dengan luas tanah 233.5 hektare dengan potensi tambang sebesar 7.071 ton timah (Sn).

Adapun informasi yang tercantum di Mode One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saham PT MSP dimiliki 80% oleh Arsari Tambang dan 20% sisanya dimiliki Arsari Multi Tambang.

Perbesar

Pada jajaran direksi sendiri, terlihat nama putra Hashim yaitu Aryo Puspito Setyaki Djojohadikusumo yang berperan sebagai direktur utama PT MSP. Adapula nama politikus sekaligus keponakan dari Prabowo Subianto yaitu Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono sebagai komisaris utama.

Kedua, PT Mitra Stania Kemingking merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan PT MSP. Perusahaan ini memiliki IUP No. 188.45/608/DEP/2014 dan menjalankan kegiatan operasional di dua wilayah, yaitu Kemingking dan blok Penyak.

Ketiga adalah, PT Mitra Stania Bemban yang berafiliasi juga dengan PT Mitra Stania Prima dan memiliki wilayah IUP seluas 441,5 Ha.

Terakhir adalah PT AEGA Prima (AEGA Prima) merupakan perusahaan afiliasi dari PT Arsari Tambang yang juga bergerak di bidang pertambangan timah terintegrasi di Kepulauan Bangka Belitung.

AEGA Prima memiliki total luas IUP 28.884,50 Ha yang tersebar di Laut Tanjung Sangau, Laut Tanjung Genting, Laut Bubus, Laut Tanjung Mengkudu, dan Laut Teluk Kelabat. Total 19 IUP yang dimilikinya, berakhir masa aktifnya pada tahun 2025 hingga 2031.

Menariknya, Hashim mulai tertarik untuk berinvestasi di energi baru terbarukan (EBT). Ia sedang mengembangkan proyek biofuel dari kayu sisa di Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk minatnya untuk masuk ke PLTA Kayan Cascade. Ia bahkan telah melaporkan keinginannya kepada Prabowo. "Saya sudah lapor, dia [Prabowo] setuju, inikan untuk investasi."

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara mengenai pertumbuhan nilai ekspor produk perikanan yang melambat pada semester I/2024, dibanding periode yang sama tahun lalu.

Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia, Joseph Pangalila, menyampaikan, berkurangnya pasokan bahan baku ke industri pengolahan berorientasi ekspor menjadi pemicu melambatnya pertumbuhan nilai ekspor produk perikanan pada periode Januari-Juni 2024.

“Nilai ekspor produk perikanan tumbuh melambat akibat berkurangnya pasokan bahan baku ke industri pengolahan yang berorientasi ekspor,” kata Joseph kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, nilai ekspor produk perikanan mencapai US$2,71 miliar atau setara Rp44,24 triliun pada semester I/2024. Nilai tersebut meningkat sebesar 1% secara tahunan dibanding semester I/2023.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, nilai ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat dan Jepang tercatat menurun pada periode Januari-Juni 2024.

Menurut data KKP, nilai ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat mencapai US$889,39 juta atau turun 7,4% yoy dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, nilai ekspor produk perikanan ke Jepang tercatat mencapai US$285,47 juta. Nilai ini turun sebesar 16% yoy dibanding semester I/2023.

Menurut Joseph, menurunya nilai ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat dan Jepang lantaran daya beli yang melemah di kedua pasar tersebut.

Menyikapi ekspor produk perikanan yang tumbuh tipis pada periode ini, Joseph melihat perlunya relaksasi kebijakan dari pemerintah.

“Perlu relaksasi kebijakan agar pasokan bahan baku meningkat baik dari perikanan tangkap maupun budidaya,” ujarnya.

Untuk diketahui, Amerika Serikat masih menjadi negara utama tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Tercatat nilai ekspor produk perikanan ke negara ini mencapai US$889,39 juta pada semester I/2024 atau turun 7,5% yoy dibanding semester I/2023.

“Kalau lima negara [terbesar tujuan ekspor] tetap Amerika Serikat kita walaupun turun dibanding tahun lalu,” kata Hendra dalam konferensi pers kinerja KKP semester I/2024 di Kantor KKP, Rabu (24/7/2024).

Hendra menjelaskan, turunnya nilai ekspor produk perikanan ke AS pada periode ini disebabkan oleh hambatan non tarif yang diterapkan AS terhadap produk udang beku Indonesia.

Adapun selain AS, China menjadi negara utama terbesar kedua tujuan ekspor. Nilai ekspor produk perikanan ke Negeri Tirai Bambu tercatat mencapai US$556,04 juta, diikuti Asean US$353,93 juta, Jepang US$285,47 juta, dan Uni Eropa US$193,35 juta.

Dibandingkan dengan semester I/2023, KKP mencatat adanya penurunan nilai ekspor ke Jepang. Tercatat nilai ekspor produk perikanan ke Jepang turun sebesar 16,0% secara tahunan di semester I/2024.

Sementara, nilai ekspor ke China, Asean, dan Uni Eropa mengalami peningkatan pada periode Januari-Juni 2024. Nilai ekspor ketiga negara ini masing-masing meningkat sebesar 9%, 16,5%, dan 18,9% secara tahunan.

Menurut komoditasnya, udang masih menjadi komoditas utama ekspor produk perikanan di semester I/2024. Hendra menyebut, nilai ekspor Udang pada periode ini mencapai US$755,79 juta, diikuti Tuna-Cakalang-Tongkol US$456,64 juta, Cumi-Sotong-Gurita US$396,94 juta, Rajungan-Kepiting US$275,15 juta, dan Rumput Laut sebesar US$162,38 juta.

Dalam paparan yang disampaikan Hendra, nilai ekspor komoditas rumput laut mengalami penurunan terdalam sebesar 33,9% yoy dibanding semester I/2023.

Penurunan nilai ekspor juga terjadi pada komoditas udang. KKP mencatat, nilai ekspor komoditas ini turun sebesar 13,6% yoy dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, nilai ekspor Tuna-Cakalang-Tongkol, Cumi-Sotong-Gurita, dan Rajungan-Kepiting tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.

KKP melaporkan, peningkatan terbesar terjadi pada komoditas Cumi-Sotong-Gurita yang tercatat naik 34,2% yoy, diikuti Rajungan-Kepiting 22% yoy, dan Tuna-Cakalang-Tongkol 4,8%.

Hendra mengungkapkan, pemerintah sejauh ini berencana untuk melakukan pendekatan utamanya dengan sejumlah negara seperti Uni Eropa dan AS melalui diplomasi bilateral maupun diplomasi ekonomi untuk mendapat impor bea masuk yang lebih kecil. Upaya ini dilakukan untuk menggenjot nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke negara-negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid menemui Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki untuk membahas segudang persoalan terkait dengan UMKM hingga usulan kebijakan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam pertemuan tersebut turut membahas persoalan impor ilegal yang mengancam produk UMKM. Arsjad membeberkan bahwa, upaya melindungi industri dan UMKM dalam negeri menjadi prioritas. Impor ilegal perlu ditekan untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

"Bagaimanapun kita harus menjaga UMKM kita, jangan kita ini hanya jadi pasar," kata Arsjad di Smesco, Rabu (24/7/2024).

Peningkatan ekspor di kalangan UMKM juga menjadi isu serius yang dibahas Kadin bersama Teten. Menurutnya, kalangan pengusaha siap menginisiasi business matching agar UMKM mendapatkan peluang transaksi ekspor.

Selain itu, Arsjad menilai bahwa pelaku UMKM perlu diberikan inkubasi bisnis yang inovatif hingga akses pasar agar bisa naik kelas. Namun, lagi-lagi pembiayaan kepada UMKM menjadi persoalan utama yang menghambat UMKM naik kelas.

"Ini jadi PR kita bersama, harus ada inovasi khususnya UMKM mengenai credit scoring. Ini penting, kalau enggak tidak akan bisa," kata Arsjad.

Oleh karena itu, Arsjad menyebut, pertemuannya dengan Menteri Teten pun bertujuan menampung berbagai masukkan untuk Kadin menyusun white paper yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintahan selanjutnya dalam mengelola kebijakan terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi.

Sementara itu, MenKopUKM Teten Masduki menilai bahwa pertemuannya dengan Kadin menjadi strategi dalam menghasilkan solusi efektif bagi pengembangan UMKM. Dia pun mendukung rencana Kadin meningkatkan eskpor UMKM lewat business matching.

"Kadin punya pendekatan business matching, saya kira ini tepat, terutama untuk menggarap B2B [business to business]," kata Teten,

Teten pun menegaskan bahwa peningkatan kapasitas UMKM berkaitan erat dengan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan yang tepat diperlukan agar potensi bonus demografi Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja secara efektif.

UMKM sebagai penyumbang tenaga kerja yang luas perlu mendapatkan perlindungi dan dukungan untuk berkembang. Kebijakan pemerintahan baru nantinya, kata Teten, diharapkan bisa selaras dengan tujuan melindungi perkembangan industri dan UMKM nasional.

"Beberapa kebijakan harus selaras, termasuk proteksi terhadap industri dalam negeri. Jangan sampai kita membuat kebijakan yang membunuh, kontraproduktif untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk UMKM," katanya.

Bisnis.com, PEKANBARU -- PT Hutama Karya (Persero) akan memberlakukan tarif pada jalan tol Bangkinang - XIII Koto Kampar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1659/KPTS/M/2024 yang dikeluarkan pada 12 Juli 2024. Keputusan ini menyangkut Besaran Tarif Tol Pekanbaru - Padang Seksi Bangkinang - XIII Koto Kampar.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyampaikan bahwa jalan tol tersebut telah beroperasi tanpa tarif selama lebih dari satu bulan sejak 31 Mei 2024.

“Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai aturan berkendara yang baik dan benar di jalan tol, serta manfaat dari keberadaan tol ini. Dalam FGD yang telah berlangsung, kami juga menerima banyak masukan dari berbagai partisipan untuk peningkatan kualitas dan pelayanan jalan tol,” ujar Adjib, Rabu (24/7/2024).

Pada FGD tersebut, Pengamat Ekonomi Piter Abdullah menyatakan bahwa keberadaan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – XIII Koto Kampar telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terutama secara ekonomi.

“Dari percakapan dan hasil diskusi dengan masyarakat Sumatra yang kerap saya temui, banyak yang menyampaikan apresiasinya kepada PT Hutama Karya dan pemerintah atas adanya jalan tol ini. Walaupun belum tersambung secara penuh, manfaat yang diberikan sudah dapat dirasakan. Tidak hanya oleh pengguna jalan tol, tetapi juga pada nilai ekonomi produk dan tanah di sekitar jalan tol akibat keberadaan jalan tol ini,” ujar Piter.

Berdasarkan SK Menteri PUPR tersebut, tarif tol Pekanbaru tujuan XIII Koto Kampar adalah sebagai berikut:

• Kendaraan Golongan I: Rp60.000
• Kendaraan Golongan II & III: Rp89.500
• Kendaraan Golongan IV & V: Rp119.500

Untuk rute Bangkinang menuju XIII Koto Kampar, tarifnya adalah:

• Kendaraan Golongan I: Rp26.000
• Kendaraan Golongan II & III: Rp39.500
• Kendaraan Golongan IV & V: Rp52.500

Tarif ini juga berlaku sama untuk tujuan sebaliknya, baik dari XIII Koto Kampar menuju Pekanbaru maupun XIII Koto Kampar menuju Bangkinang.

Dengan penetapan tarif ini, Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Pengemudi diharapkan berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 100 km/jam serta tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat.

Pengguna jalan diminta untuk beristirahat di tempat istirahat terdekat jika merasa mengantuk dan segera melapor ke Call Centre Tol Pekanbaru - Padang (Pekanbaru - XIII Koto Kampar) di 0812-6800-6400 jika terdapat keluhan atau melihat tindak kejahatan di jalan tol.

Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kampar, Refizal, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap mendukung program pemerintah pusat dan provinsi, termasuk tarif jalan tol Pekanbaru-Bangkinang dan Bangkinang - XIII Koto Kampar.

Refizal juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar akan selalu berkoordinasi dengan PT Hutama Karya dalam operasional jalan tol dan sosialisasi kegiatan melalui OPD terkait. Pemda Kampar juga akan mengimbau para pengguna jalan tol untuk menaati aturan-aturan di jalan tol guna menghindari kecelakaan lalu lintas.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah barang, mulai dari rumah, tiket konser, makanan cepat saji, hingga detergen, masuk dalam usulan atau prakajian untuk dijadikan sebagai objek cukai. Selain itu, gawai, monosodium glutamate (MSG), tisu, dan batu bara juga dipertimbangkan untuk dikenakan cukai.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat bahwa pengenaan cukai pada barang-barang tersebut memerlukan penelitian terakreditasi yang menyatakan adanya dampak negatif dari barang-barang tersebut. Menurutnya, tujuan utama pengenaan cukai adalah untuk mengurangi konsumsi barang yang memiliki eksternalitas negatif, bukan untuk memperkuat keuangan negara.

“Rokok, misalnya, dikenakan cukai karena konsumsinya menimbulkan eksternalitas negatif berupa penyakit pernapasan. Plastik dan minuman berpemanis juga memiliki dampak negatif,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Huda menilai bahwa barang-barang dalam prakajian cukai tersebut tidak semuanya tepat untuk dikenakan cukai, kecuali batu bara. "Saya rasa hanya batu bara yang layak dikenakan cukai, tapi itu berdampak pada industri dan listrik. Barang lainnya tidak tepat dikenakan cukai. Dampak negatif dari adanya rumah apa? Tidak ada juga," jelasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus dapat menjelaskan kepada publik mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh barang-barang yang akan dikenakan cukai di masa depan. "Tiket konser menimbulkan dampak negatif apa? Itu harus dijawab melalui kajian terlebih dahulu. Jika pemerintah ingin menerapkan cukai pada barang-barang tersebut, maka itu sudah tidak sesuai dengan tujuan pengenaan cukai," tuturnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto, menyampaikan bahwa usulan untuk beberapa barang, seperti rumah dan detergen, masih berupa usulan dari berbagai pihak dan belum masuk dalam kajian pemerintah.

“Sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” katanya.

Nirwala menjelaskan bahwa kriteria barang yang dikenakan cukai adalah barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 39/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11/1995 tentang Cukai.

Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai hanya tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Terkait optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menegaskan bahwa proses suatu barang untuk ditetapkan menjadi barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahapan, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor produk perikanan pada semester I/2024 mencapai US$2,71 miliar atau setara Rp44,24 triliun. Nilai tersebut meningkat sebesar 1,0% (year-on-year/yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP Hendra Yusran Siri menyebutkan Amerika Serikat masih menjadi negara utama tujuan ekspor produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai US$889,39 juta. Namun, nilai ekspor tersebut turun sebesar 7,5% dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Kalau lima negara [terbesar tujuan ekspor] tetap Amerika Serikat kita walaupun turun dibanding tahun lalu,” kata Hendra dalam konferensi pers kinerja KKP semester I/2024 di Kantor KKP, Rabu (24/7/2024).

Dia menuturkan, menurunnya nilai ekspor produk perikanan ke AS pada semester I/2024 disebabkan oleh hambatan non tarif yang diterapkan AS terhadap produk udang beku Indonesia.

Selanjutnya, China menjadi negara utama terbesar kedua tujuan ekspor mencapai US$556,04 juta, diikuti Asean US$353,93 juta, Jepang US$285,47 juta, dan Uni Eropa US$193,35 juta.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, KKP mencatat bahwa penurunan nilai ekspor tidak hanya terjadi pada AS tetapi juga ke Jepang. Tercatat nilai ekspor produk perikanan ke Jepang turun sebesar 16,0% secara tahunan di semester I/2024.

Sementara, nilai ekspor ke China, Asean, dan Uni Eropa mengalami peningkatan pada periode Januari-Juni 2024 di mana masing-masing secara tahunan meningkat sebesar 9%, 16,5%, dan 18,9%.

Kemudian menurut komoditasnya, udang masih menjadi komoditas utama ekspor produk perikanan di semester I/2024. Hendra menyebut, nilai ekspor Udang pada periode ini mencapai US$755,79 juta, diikuti Tuna-Cakalang-Tongkol US$456,64 juta, Cumi-Sotong-Gurita US$396,94 juta, Rajungan-Kepiting US$275,15 juta, dan Rumput Laut sebesar US$162,38 juta.

Dalam paparan yang disampaikan Hendra, nilai ekspor komoditas rumput laut mengalami penurunan terdalam yakni sebesar 33,9% yoy dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penurunan nilai ekspor juga terjadi pada komoditas udang. KKP melaporkan, nilai ekspor komoditas ini turun sebesar 13,6% yoy dibanding semester I/2023.

Sementara itu, nilai ekspor Tuna-Cakalang-Tongkol, Cumi-Sotong-Gurita, dan Rajungan-Kepiting tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Peningkatan terbesar terjadi pada komoditas Cumi-Sotong-Gurita yang tercatat naik 34,2% yoy, diikuti Rajungan-Kepiting 22% yoy, dan Tuna-Cakalang-Tongkol 4,8%.

Sejauh ini, pemerintah berencana untuk melakukan pendekatan utamanya dengan sejumlah negara seperti Uni Eropa dan AS melalui diplomasi bilateral maupun diplomasi ekonomi untuk mendapat impor bea masuk yang lebih kecil. Upaya ini dilakukan untuk menggenjot nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke negara-negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan nilai impor produk perikanan Indonesia mencapai US$0,22 miliar pada semester I/2024, turun sebesar US$0,12 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$0,34 miliar.

Penurunan nilai impor ini dipengaruhi oleh turunnya nilai impor seluruh komoditas utama seperti Salmon-Trout, Makarel, Rajungan-Kepiting, Tepung Ikan-Pelet-Makanan Ikan, Cod, dan Udang.

“Kabar baiknya, semuanya turun, jadi kita sudah mulai banyak substitusi dengan berbagai produk dalam negeri dan saya kira ini cukup menggembirakan di sektor perikanan kita. Importasi kita juga mulai turun,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusran Siri, dalam konferensi pers kinerja KKP semester I/2024 di Kantor KKP, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci, Hendra mengungkapkan bahwa komoditas utama impor produk perikanan Indonesia, Salmon-Trout pada periode Januari-Juni 2024 mencapai US$36,55 juta, turun sebesar 7,2% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Penurunan juga terjadi pada komoditas utama lainnya. KKP melaporkan, nilai impor komoditas Rajungan-Kepiting mencapai US$24,58 juta atau turun 21,6% yoy, Tepung Ikan-Pelet-Makanan Ikan mencapai US$21,83 juta atau turun 29,6% yoy, dan Cod mencapai US$16,42 juta atau turun 10,9% yoy.

Penurunan terdalam terjadi pada komoditas Makarel dan Udang. Nilai impor Makarel mencapai US$30,13 juta atau merosot sebesar 63,8% yoy dibanding semester I/2023. Sementara itu, nilai impor Udang mencapai US$15,25 juta atau merosot 40,2% yoy.

China menjadi negara utama asal impor produk perikanan Indonesia dengan nilai impor sebesar US$35,27 juta, turun sebesar 56,8% yoy dibanding semester I/2023. EFTA menempati posisi kedua dengan nilai impor mencapai US$25,49 juta, diikuti Asean US$24,96 juta, AS US$18,69 juta, Australia dan Selandia Baru US$13,97 juta, dan Uni Eropa sebesar US$13,81 juta pada periode Januari-Juni 2024.

Hendra menjelaskan, alasan pemerintah masih melakukan importasi produk perikanan adalah karena industri pangan Indonesia masih memerlukan sejumlah produk perikanan sebagai bahan baku atau substitusi. Namun, pemerintah tengah berupaya untuk membuat pabrik tepung ikan guna mengatasi kelebihan ikan yang sempat terjadi di Aceh beberapa waktu lalu.

“Kabar baiknya, tentu produk-produk dalam negeri dapat dioptimalkan,” pungkasnya.