Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap bahwa pekerjaan konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi cuaca, yakni hujan.

Basuki menyebut sempat terjadi macet total di IKN karena hujan. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur ibu kota baru.

"Semalam di IKN macet total semua, karena hujan. Mereka [pegawai] kerja 24 jam, kita atur supaya batching plant beroperasi malam, ternyata semalam macet," kata Basuki kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, kondisi cuaca turut memengaruhi pembangunan infrastruktur di Nusantara. Misalnya, pembangunan Bandara VVIP IKN.

Basuki menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) mengenai hal tersebut. Nantinya, landas pacu di bandara tersebut diharapkan bisa dibangun hingga 2.200 meter. Meski demikian, dia mengaku kondisi cuaca satu bulan belakangan turut menjadi tantangan.

"Masalahnya di sana hanya satu yaitu hujan. Dengan kemarin dari 30 hari hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan, sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya enggak kena hujan," ujar Basuki.

Kementerian PUPR sebelumnya menyatakan bakal menghentikan sementara kegiatan konstruksi di IKN pada 10 Agustus. Hal tersebut bertujuan untuk pembersihan kawasan jelang HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

"Sehingga memang tanggal 10 [Agustus] yang untuk outdoor kita hentikan. Untuk indoor itu interiornya nanti mesti jalan terus. Yang kita setop nanti kita lanjutkan setelah 17 Agustus," ujarnya.

Dengan segala persiapan yang dilakukan, Basuki masih optimistis target Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli 2024 masih bisa terealisasi.

Basuki mengklaim pasokan air bakal masuk ke IKN mulai pertengahan Juli 2024. Dia menyebut aliran air ke IKN bakal menjalani tahapan commissioning pada 18 Juli mendatang.

"Beliau [presiden] kan tidak bilang batal kan. Cuma bilang sudah atau belum? Gitu aja kan, yang namanya Juli kan ini masih tanggal 10. Kalau air insya Allah bisa masuk kalau air tanggal 18 sudah bisa commissioning. Basah semua sudah," tuturnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa infrastruktur di IKN belum siap.

Hal ini disampaikan olehnya saat melepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menambah tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa.

Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai komoditas cokelat dan kelapa di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan.

Ketua Umum Partai PAN itu menjelaskan bahwa alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi.

Presiden Jokowi, imbuhnya, menilai apabila pemerintah tetap bersikukuh untuk membangun badan baru maka akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa penambahan divisi atau deputi di BPDPKS ini akan dilakukan secepatanya setelah keputusan ini disetujui oleh Presiden Ke-7 RI tersebut.

Tak hanya itu, Zulhas melanjutkan usulan dari kementeriannya adalah tidak ada pembebanan iuran kepada pengusaha atau eksportir kelapa dan coklat.

"Nah itu tadi saya usul tidak ditambah lagi. Iya kan ada iuran apa [di BPDPKS] saya lupa tadi, tapi tidak ditambah lagi," pungkas Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyebut Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) atau dana abadi pariwisata akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menyampaikan, dana awal sebesar Rp2 triliun akan dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBN) 2025.

“IQTF ini Rp2 triliun akan dimasukkan di RAPBN 2025,” kata Sandi kepada awak media di Kantor Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Untuk diketahui, dana tersebut nantinya dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian dalam negeri, meningkatkan pergerakan wisatawan, serta memiliki aspek keberlanjutan dan positif terhadap nation branding Indonesia.

Sandi menuturkan bahwa pada 2025, Kemenparekraf bersama dengan kementerian/lembaga akan menyusun dan mengusulkan daftar kegiatan untuk mendapat pendanaan IQTF. Daftar ini selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden.

“[Ini] Diusulkan kepada Bapak Presiden, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menentukan event mana yang akan didukung,” jelasnya.

Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini sebelumnya mengungkapkan, penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana abadi pariwisata rampung pada Agustus 2024.

“Arahan Bapak Presiden [Jokowi] yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus di rampungkan dari segi regulasi,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pemerintah memastikan, dana pariwisata ini tidak dibebankan ke wisatawan termasuk wisatawan nusantara (wisnus) lantaran sumber dana untuk tahap awal sepenuhnya berasal dari APBN.

Dia mengharapkan, beleid itu dapat terbit sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir dan berlaku mulai 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) merencanakan beragam kegiatan menarik di Jakarta, usai tak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah akan menggelar lebih banyak kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, dan Exhibitions) untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Jakarta.

“Jakarta ini akan bergerak. Bukan setelah pusat pemerintahnya pindah, terus jadi sepi, tapi justru akan lebih banyak kegiatan MICE,” kata Sandi kepada awak media di Kantor Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Dengan masifnya berbagai kegiatan di Jakarta serta pengelolaan infrastruktur yang semakin baik, Mantan Wakil Gubernur Jakarta itu meyakini bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Jakarta akan meningkat, meski tak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

Adapun pernyataan ini sekaligus merespons Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta yang menyebut bahwa okupansi atau tingkat hunian hotel di Jakarta berpotensi anjlok hingga 50% jika pemerintahan resmi dipindahkan ke IKN.

Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, memperkirakan, tingkat okupansi hotel berpotensi turun sebesar 50% dibandingkan kondisi normal. Pasalnya, semua kegiatan bisnis dan pemerintahan akan berpindah ke IKN.

“Kalau sampai betul-betul pindah semuanya, pemerintahan pindah segala macam pindah itu bisa sampai 50% [dibandingkan kondisi normal],” kata Sutrisno kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Saat ini, Sutrisno menyebut bahwa tingkat okupansi di Jakarta belum mengalami perubahan signifikan. Mengingat hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpindahan pemerintahan ke IKN.

Kendati begitu, industri perhotelan di Jakarta telah mempersiapkan diri agar bisnisnya tetap bertahan. Misalnya, kata dia, pemasaran hotel diarahkan untuk lebih proaktif menjemput bola dan menyambut berbagai macam kantong-kantong konsumen.

Selain itu, industri perhotelan juga melakukan perbaikan di sisi manajemen internal agar lebih menarik dengan pelayanan yang lebih bagus dan harga yang bersaing.

“Jadi masing-masing anggota punya cara yang berbeda-beda satu sama lain untuk bisa tetap eksis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah kabar ihwal batalnya rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mulai berkantor di IKN Juli 2024.

Basuki mengatakan masih ada banyak aspek yang bisa diselesaikan sampai dengan 31 Juli mendatang. Dia menjelaskan terkait dengan ketersediaan air dan listrik IKN, pihaknya akan melakukan commissioning pada pertengahan bulan ini.

Oleh sebab itu, dia optimistis dua aspek tersebut akan rampung sebelum akhir bulan ini.

"Nanti tanggal 15 [Juli] ada commissioning. Nanti saya tanggal 18 ke sana, karena tanggal 15 saya ke Abu Dhabi bersama Presiden. Pulang tanggal 17, dan 18 ke sana memastikan air insyaallah sudah oke," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Mengenai commissioning, Basuki menjelaskan bahwa prosesnya akan ditempuh dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua commissiong untuk sistem perairan IKN nantinya ditargetkan rampung pada 18 Juli.

Adapun Basuki tidak bisa memastikan kapan Presiden bakal mulai menjalankan aktivitasnya di IKN. Meski demikian, dia menilai kabar penundaan bagi presiden untuk mulai berkantor di IKN merupakan hal yang bombastis.

Menurut Basuki, dia sudah berulang kali menyampaikan bahwa ketersediaan air baru akan masuk ke IKN pada pertengahan Juli 2024. Sementara itu, dia menyebut listrik dari PLN saat ini sudah masuk ke Nusantara.

"Tadi saya baru ngumpulin energi dan komunikasi, Telkom dan PLN, tadi baru melaporkan, 10 Megawatt itu sudah oke. Sekarang baru dibangun 40 Megawatt selanjutnya, tapi yang 10 Megawatt dari PLTS, sudah dicek Pak Erick [Menteri BUMN] juga minggu lalu, tadi saya baru mengumpulkan yang energi dan komunikasi, besok yang lain lagi," ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Otorita IKN itu lalu mengungkap, Jokowi akan bertolak ke Nusantara pada 22 Juli.

"Nanti kan setelah tanggal 20, tanggal 22 ke Papua, Hari Anak, setelah itu beliau ke sana," ungkap Basuki.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa rencananya untuk pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan ini batal karena infrastruktur yang belum siap.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

Adapun, Perpres itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsisi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi tersebut lebih tepat sasaran.

“Nanti aturan yang lebih detail akan dimuat dalam aturan turunan dari revisi Perpres No. 191/2014, yang akan diterbitkan oleh Ditjen Migas dan BPH Migas,” kata dia.

Di sisi lain, Sentot menambahkan target waktu pengesahan revisi beleid itu bakal tergantung dari penyelesaian proses legal di antara tiga kementerian tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimplementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan serapan jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite hingga akhir 2024 sesuai dengan kuota yang telah dialokasikan pemerintah awal tahun ini.

Berdasarkan prognosa BPH Migas, serapan Solar bakal mencapai 17,8 juta kiloliter (kl) atau 99,5% dari kuota yang dialokasikan sebesar 17,96 juta kl. Adapun, sepanjang Januari sampai April 2024, realisasi penyaluran Solar telah mencapai 5,4 juta kl atau 30,07%.

Selain itu, BPH Migas memproyeksikan serapan konsumsi Pertalite hingga akhir 2024 berada di level 31,51 juta kl atau 99,71% dari kuota yang dialokasikan sebesar 31,6 juta kl. Di sisi lain, realisasi penjualan Pertalite hingga April 2024, telah mencapai 9,9 juta kl atau 31,63%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan kementeriannya masih menunggu pengesahan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang bakal mengatur terkait dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Menurutnya, pengesahan beleid tersebut dibutuhkan untuk menjalankan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya bakal diberlakukan mulai 17 Agustus 2024.

Hal ini disampaikannya usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

“Ya, saya masih menunggu kan saya sampaikan bahwa kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tetapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya,” kata Erick kepada wartawan.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa alasan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pun dilakukan agar subsidi dapat menyasar secara tepat sasaran.

Oleh sebab itu, dia meyakini bahwa pembahasan soal penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran akan terus dikoordinasikan melalui antarkementerian yang masih berjalan.

Perhitungan fiskal, kata Erick, menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan antarkementerian. Termasuk dalam penghitungan subsidi dan kompensasi yang menurutnya perlu untuk terus dikalkulasi dengan baik.

Sehingga, Erick menambahkan, kementeriannya saat ini masih menunggu pengesahan dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

“Ya tunggu saja. Perpres 191 kita masih nunggu belum turun. [Sudah sampai di mana] saya tidak tahu. Saya tidak bisa komen karena saya belum tahu, dalam arti 17, atau Januari tahun depan, November, atau Desember saya nggak tahu kita tunggu aja,” pungkas Erick.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mulai membatasi penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.

Menurut Luhut, pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024. Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Penerapan kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Fraksi Partai Demokrat Hendrik Sitompul menaruh kecurigaan kepada Bea Cukai di balik banjirnya produk tekstil impor ke dalam negeri.

Hendrik menilai bahwa pihak Bea Cukai selama ini menjadi pintu masuk atas barang-barang impor yang dikirim ke Indonesia. Dia pun curiga ada permainan di Bea Cukai hingga menyebabkan produk impor masih membeludak di pasaran meskipun pemerintah telah gonta-ganti kebijakan perdagangan.

"Apapun regulasi yang dibuat perdagangan, kalau Bea Cukai nggak bisa tegak lurus ya susah juga," ujar Hendrik dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi VII bersama Asosiasi3 Pertekstilan Indonesia (API) di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Bahkan, Hendrik juga menuding adanya risiko Bea Cukai sengaja memasukkan barang impor untuk menaikkan pendapatan. Dia juga mengaku khawatir bahwa regulasi Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan tidak selaras hingga menimbulkan karut-marut tata kelola impor.

Hendrik pun menduga bahwa tingkat penyelundupan tekstil di Indonesia cukup tinggi, baik di pintu masuk resmi maupun pintu masuk ilegal alias 'jalur tikus'.

"Saya khawatir Bea Cukai mau meningkatkan pendapatan dia memasukkan semua barang ini, akhirnya industri kita collapse semua," jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa untuk melindungi industri di dalam negeri seluruh pihak harus duduk bersama menyelaraskan tujuan utama. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri-sendiri dalam mengatur tata kelola impor dan industri dalam negeri. Tanpa kolaborasi yang solid, dia pesimistis terhadap masa depan industri di dalam negeri.

"Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan harus duduk bersama, nggak bisa sendiri-sendiri ngurus industri," katanya.

Diberitakan Bisnis.com, Sabtu (6/7/2024), para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) serta pekerja tekstil dan produk tekstil (TPT) mendesak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas banjir produk ilegal China akibat mafia impor.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas kondisi IKM dan industri TPT nasional saat ini. Bea Cukai selama ini dianggap membiarkan penyelundupan pakaian impor ilegal melalui sejumlah modus.

"Askolani seakan membiarkan penyelundupan melalui modus impor borongan, pelarian HS dan under invoicing dilakukan oleh jajaran di sekelilingnya," ujar Nandi dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Selain itu, Nandi menuding bahwa Menkeu Sri Mulyani juga membiarkan Bea Cukai dijadikan sarang persekongkolan mafia impor. Para IKM dan pekerja TPT pun mendesak aparat penegak hukum untuk menindak para pihak yang terlibat dalam impor ilegal.

"Termasuk perusahaan logistik rekanan Bea Cukai yang barangnya selalu masuk jalur hijau," ucap Nandi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan PT Samuel Sekuritas untuk pengembangan dan penguatan indeks saham di sektor parekraf.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) bisa meningkat pada tahun ini.

Sandiaha mengatakan investasi di sektor parekraf diharapkan bisa meningkat hingga 25% dari total nilai investasi di kuartal I/2024 yang mencapai US$943,40 juta (setara Rp15 triliun).

“Harapannya bisa menginisiasi investasi di atas 20%-25%, lebih tinggi dari angka yang telah kita raih sekarang,” kata Sandiaga kepada awak media di Kantor Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Sandiaga mengharapkan kerja sama ini dapat membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengakses pasar modal dengan skema penawaran umum perdana saham atau yang dikenal sebagai Initial Public Offering (IPO).

Adapun, dalam sesi diskusi, Sandiaga sempat mengungkapkan bahwa sektor parekraf berkontribusi sebesar 8% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Sektor ini mencakup agen perjalanan, aplikasi, bioskop, film, hotel, kuliner, hingga periklanan.

Menurutnya dengan kebijakan yang tepat, sektor ini mampu berkontribusi terhadap PDB hingga 11% dalam 5-10 tahun ke depan. Misalnya, kata dia, dengan memberikan pelatihan yang tepat, mempersiapkan ekosistem, hingga bantuan permodalan.

Terkait permodalan, Sandiaga menyebut bahwa pihaknya telah mengajak institusi-institusi keuangan besar untuk melirik industri ini.

“Saya lagi mengajak juga institusi-institusi keuangan besar, sehingga nanti bisa dibawa roadshow oleh Samuel untuk melihat industri ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kemenparekraf dan PT Samuel Sekuritas pada Rabu (10/7/2024) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka pengembangan dan penguatan indeks saham di sektor parekraf.

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati dan Direktur Utama PT Samuel Sekuritas Liem Hisdiyanto dan disaksikansecara langsung oleh Menparekraf Sandiaga Uno.

Kerja sama ini dilakukan sebagai acuan peningkatan investasi di sektor parekraf guna mendorong pertumbuhan nasional. Ruang lingkup kesepahaman bersama meliputi pembentukan daftar emiten pariwisata dan ekonomi kreatif, pembahasan emiten pariwisata dan ekonomi kreatif, peluang emiten pariwisata dan ekonomi kreatif di pasar modal, serta kerja sama/kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Faisal Basri menilai rencana penghapusan batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 3% dari produk domestik bruto (PDB) oleh pemerintahan mendatang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro Indonesia.

Menurutnya, pelebaran defisit hingga di atas 3% dari PDB membutuhkan ongkos yang sangat mahal, jika pendapatan negara tidak mampu dikerek lebih tinggi untuk mengimbangi besarnya pengeluaran belanja pemerintah.

“Kalau dipaksakan ya siap-siap saja makro stability-nya goyang. Ongkosnya mahal,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, kondisi ini justru akan memicu penarikan utang pemerintah yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya disiplin fiskal bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

“Artinya arogan sekali generasi sekarang, ingin mewujudkan keinginan mereka sekarang, tapi yang membiayai melalui utang,” jelasnya.

Dia juga menyoroti target ambisius pemerintahan mendatang yang akan menaikkan tax ratio menjadi sebesar 23%. Menurutnya, hal ini sangat berat untuk dilakukan.

Pasalnya, tidak ada negara manapun yang berhasil meningkatkan tax ratio dua kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Untuk menaikkan tax ratio dalam jangka pendek, Faisal memperkirakan, pemerintah akan kembali menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

“Mana ada sih di dunia [tax ratio] yang naik dua kali lipat lebih, enggak ada. Artinya yang akan dinaikkan apa? PPN biasanya yang dinaikkan, kan [rencana tahun 2025] akan jadi 12% dan efeknya ke rakyat,” tutur Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Institute for Development Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai bahwa defisit fiskal maksimal 3% dari PDB saat ini merupakan batas yang paling ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Menurutnya, aturan mengenai defisit APBN dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memang bisa diubah oleh pemerintah. Namun, menjaga defisit di bawah batas maksimal 3% saat ini memang perlu untuk dijaga dan dilanjutkan.

“UU itu bisa diubah oleh pemerintah. Tetapi untuk negara berkembang seperti kita, bukan negara maju, itu batas yang paling rasional dengan kemampuan ekonomi untuk membayar utang,” katanya.

Tauhid menjelaskan hal ini dikarenakan rasio pajak terhadap PDB di dalam negeri masih sangat rendah, di bawah 11%.

Dengan defisit APBN yang diperlebar, maka pemerintah ke depan dikhawatirkan akan membayar pokok dan bunga utang dengan menambah pokok dan bunga utang lagi.

Kemudian, pelebaran defisit fiskal yang tidak diiringi dengan peningkatan tax ratio akan menyebabkan terjadinya lonjakan penarikan utang pemerintah.

“Boleh [defisit] nambah di atas 3%, tapi tax ratio bisa nambah tidak? Jangan sampai tax ratio-nya tetap, defisit ditambah, ya jebol lah [rasio utang]. Mungkin 1-2 tahun [rasio utang] sudah di atas 40% PDB, 60% dalam 5 tahun bisa lewat karena tax ratio enggak ada upaya [ditingkatkan],” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir turut mendorong agar pembelian LPG 3 kg bisa dibatasi seperti halnya yang bakal diterapkan pada BBM bersubsidi.

Usulan tersebut disampaikan Erick selepas rencana pemerintah untuk memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang bakal efektif per 17 Agustus 2024.

Menurut Erick, sisa dana hasil pengetatan belanja subsidi itu bisa disalurkan untuk menopang program pemerintah lainnya.

“Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang,” kata Erick dalam acara TikTok Pos Aja! di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Kendati demikian, Erick menambahkan, kementeriannya saat ini masih menunggu pengesahan dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

Adapun, Perpres itu bakal menjadi acuan teranyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Saya tunggu saja, karena itu kan harus ada kebijakan. Kan ingetlho, bahwa BBM ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg bakal melebihi alokasi APBN 2024 atau overkuota sampai akhir tahun ini.

Otoritas hilir migas memperkirakan konsumsi gas melon subsidi sampai akhir 2024 mencapai di angka 8,121 juta ton. Prognosa itu lebih tinggi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2024 di angka 8,03 juta ton.

“Proyeksi kami untuk outlook sampai 2024 adalah sebesar 8,121 juta ton, sedikit lebih dari yang sudah ditetapkan dalam APBN,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (29/5/2024).

Sementara itu, realisasi penyaluran LPG 3 kg pada periode Januari-April 2024 telah mencapai 2,68 juta ton atau 33,3% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN tahun ini.

Adapun, Kementerian ESDM mencatat kenaikan penyaluran LPG 3 kg selama 2019 sampai dengan 2022 berada di kisaran 4,5% setiap tahunnya. Kendati demikian, terjadi tren penurunan pada penyaluran 2022 ke 2023 ke level 3,2%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menilai positif rencana pengetatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencanannya bakal efektif per 17 Agustus 2024.

Menurut Erick, sisa dana hasil pengetatan belanja subsidi itu bisa disalurkan untuk menopang program pemerintah lainnya.

“Kita bisa lebih efisien, tepat sasaran dan sisa-sisa dana ini bisa digunakan untuk program lain yang bisa membantu pengembangan manusianya kita,” kata Erick dalam acara TikTok Pos Aja! di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Kendati demikian, Erick menambahkan, kementeriannya saat ini masih menunggu pengesahan dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

Adapun, Perpres itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

Malahan, Erick berpendapat kriteria penerima LPG 3 Kilogram (kg) juga mesti diatur ulang untuk melakukan efisiensi pada belanja negara.

“Saya tunggu saja, karena itu kan harus ada kebijakan. Kan inget lho, bahwa BBM ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Penerapan kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan serapan jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite hingga akhir 2024 sesuai dengan kuota yang telah dialokasikan pemerintah awal tahun ini.

Berdasarkan prognosa BPH Migas, serapan Solar bakal mencapai 17,8 juta kiloliter (kl) atau 99,5% dari kuota yang dialokasikan sebesar 17,96 juta kl. Adapun, sepanjang Januari sampai April 2024, realisasi penyaluran Solar telah mencapai 5,4 juta kl atau 30,07%.

Selain itu, BPH Migas memproyeksikan serapan konsumsi Pertalite hingga akhir 2024 berada di level 31,51 juta kl atau 99,71% dari kuota yang dialokasikan sebesar 31,6 juta kl. Di sisi lain, realisasi penjualan Pertalite hingga April 2024, telah mencapai 9,9 juta kl atau 31,63%.