TEMPO.CO, Pesawaran, Lampung - Kepala Divisi Riset Ekonomi dan Chief Economist PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Martin Daniel Siyaranamual menyatakan tengah mempersiapkan pembiayaan rumah murah bagi pekerja informal melalui kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB).

“Apa yang kami kerja samakan dengan ADB itu produk keuangan yang masa cicilnya, proses mencicilnya itu fleksibel,” kata Martin Daniel Siyaranamual di Pesawaran, Lampung, Minggu malam, 29 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan bahwa produk serupa sudah dikembangkan di sejumlah negara di Afrika dan Amerika Latin yang juga memiliki jumlah pekerja informal yang besar, seperti di Indonesia.

Tidak hanya memberikan pembiayaan yang terjangkau, Martin mengatakan, upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga agar jumlah masyarakat kelas menengah tidak semakin tergerus.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 pada 2019, dari 57,33 juta (21,45 persen) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024.

Martin mengatakan sebagian besar masyarakat kelas menengah adalah pekerja informal, sementara selama ini belum banyak produk pembiayaan yang dapat memfasilitasi kelompok pekerja tersebut.

Selanjutnya: “Pekerja informal di Indonesia itu, yang mayoritas itu adalah kelas menengah...."

<!--more-->

“Pekerja informal di Indonesia itu, yang mayoritas itu adalah kelas menengah ke bawah, mencapai hampir 60 persen dari total seluruh pekerja. Tapi pada saat yang sama produk-produk keuangan untuk pekerja informal Itu relatif tidak ada,” ujarnya.

Selain produk pembiayaan yang tengah dikembangkan bersama ADB tersebut, ia mengatakan, SMF juga telah memiliki dua produk lainnya yang ditunjukkan untuk kelompok pekerja informal, yakni microfinance dan rent to own.

Martin menuturkan SMF mengembangkan kedua produk pembiayaan tersebut karena mempertimbangkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih sulit untuk mengakses pembiayaan formal, terutama pekerja informal yang seringkali terganjal persyaratan terkait bukti pendapatan.

Untuk memastikan program pembiayaan tersebut berjalan dengan baik, pihaknya pun melakukan audiensi dengan para regulator agar terbentuk payung hukum bagi program-program tersebut.

“Sebelum ada berita soal kelas menengah itu turun, kami sudah melihat ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik dan itu besar jumlahnya. Sekarang makin tambah besar. Nah, kami sudah menyiapkan program-program tersebut,” imbuhnya.

TEMPO.CO, Pesawaran, Lampung - Kepala Divisi Riset Ekonomi dan Chief Economist PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Martin Daniel Siyaranamual menyatakan tengah mempersiapkan pembiayaan rumah murah bagi pekerja informal melalui kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB).

“Apa yang kami kerja samakan dengan ADB itu produk keuangan yang masa cicilnya, proses mencicilnya itu fleksibel,” kata Martin Daniel Siyaranamual di Pesawaran, Lampung, Minggu malam, 29 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan bahwa produk serupa sudah dikembangkan di sejumlah negara di Afrika dan Amerika Latin yang juga memiliki jumlah pekerja informal yang besar, seperti di Indonesia.

Tidak hanya memberikan pembiayaan yang terjangkau, Martin mengatakan, upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga agar jumlah masyarakat kelas menengah tidak semakin tergerus.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 pada 2019, dari 57,33 juta (21,45 persen) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024.

Martin mengatakan sebagian besar masyarakat kelas menengah adalah pekerja informal, sementara selama ini belum banyak produk pembiayaan yang dapat memfasilitasi kelompok pekerja tersebut.

Selanjutnya: “Pekerja informal di Indonesia itu, yang mayoritas itu adalah kelas menengah...."

<!--more-->

“Pekerja informal di Indonesia itu, yang mayoritas itu adalah kelas menengah ke bawah, mencapai hampir 60 persen dari total seluruh pekerja. Tapi pada saat yang sama produk-produk keuangan untuk pekerja informal Itu relatif tidak ada,” ujarnya.

Selain produk pembiayaan yang tengah dikembangkan bersama ADB tersebut, ia mengatakan, SMF juga telah memiliki dua produk lainnya yang ditunjukkan untuk kelompok pekerja informal, yakni microfinance dan rent to own.

Martin menuturkan SMF mengembangkan kedua produk pembiayaan tersebut karena mempertimbangkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih sulit untuk mengakses pembiayaan formal, terutama pekerja informal yang seringkali terganjal persyaratan terkait bukti pendapatan.

Untuk memastikan program pembiayaan tersebut berjalan dengan baik, pihaknya pun melakukan audiensi dengan para regulator agar terbentuk payung hukum bagi program-program tersebut.

“Sebelum ada berita soal kelas menengah itu turun, kami sudah melihat ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik dan itu besar jumlahnya. Sekarang makin tambah besar. Nah, kami sudah menyiapkan program-program tersebut,” imbuhnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor menyita 970 item kosmetik impor ilegal sejumlah total 415.035 unit dari Cina, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Produk-produk kosmetik itu terdiri dari berbagai merek antara lain Lameila, Brilliant, dan Balle Metta.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan produk-produk kosmetik yang disita Satgas merupakan hasil pengawasan sepanjang Juli sampai dengan September 2024. Produk-produk ini tidak memiliki Nomor Izin Edar dan mengandung bahan berbahaya yang terlarang.

Bahan berbahaya yang dimaksud Taruna Ikrar yakni logam, merkuri, hingga pemutih jenis tertentu. Bahan-bahan itu dilarang oleh BPOM menjadi bahan baku kosmetik karena dapat merusak kulit. “Kami sudah melakukan pengecekan di laboratorium,” ucap Taruna Ikrar dalam jumpa pers di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin, 30 September 2024.

Produk kosmetik sitaan Satgas ini bernilai ekonomi Rp11,44 miliar. Ia mengatakan angka itu baru kerugian secara ekonomi. Di luar itu, kata dia, nilai kerugian lebih besar lagi. Sebab, kosmetik ilegal ini dapat merusak kulit jika beredar di masyarakat. Nilai kerugian itu, menurut dia, tak terbayangkan besarnya.

Ada beberapa daerah tempat Satgas menyita produk-produk kosmetik itu. Daerah-daerah itu antara lain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua. Sepanjang operasi pengawasan, Satgas menemukan 45 kasus impor kosmetik ilegal. Menurut dia, kosmetik impor ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tapi juga mengancam keselamatan masyarakat.

Atas temuan itu, ia mengatakan pelaku dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar. Hal ini berdasarkan Pasal 435 dan 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sedangkan produk-produk kosmetik mereka akan dimusnahkan oleh Satgas.

Adapun sejumlah instansi yang tergabung dalam operasi ini antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, BPOM, Kejaksaan Agung, Badan Reserse Kriminal Polri, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan bakal memastikan lagi ketepatan sasaran penerima bantuan sosial atau bansos demi mengoptimalkan penyaluran. Sebab, menurut dia, data penerima program kesejahteraan ini bersifat dinamis.

Menteri yang baru dilantik Presiden Jokowi pada 11 September itu pun berharap kerja sama dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi data.

“Apakah mungkin (penerima bansos) meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk lagi dalam kategori memperoleh bantuan,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Lebih lanjut, ihwal bantuan untuk masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK), Gus Ipul mengatakan Kemensos akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Karenanya, ia menyebut banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024.

“Tapi yang jelas, Kemensos terus berusaha melakukan berbagai hal lewat pusat dan informasi yang kita miliki untuk meng-update data kita,” kata Gus Ipul.

Sebagai informasi, anggaran Kemensos untuk 2025 disepakati senilai Rp 79,6 triliun. Kesepakatan ini diketok dalam rapat kerja Komisi VII bersama Plt Menteri Sosial saat itu, Muhadjir Effendy, pada Rabu, 11 September 2024.

Mengutip rilis Parlementaria di laman resmi DPR RI, anggaran tahun depan yang disepakati itu mencakup tambahan dana Rp 2,4 triliun yang akan digunakan untuk program permakanan Lansia, Disabilitas Tunggal, dan Atensi Yatim Piatu.

Rincian anggaran ini dibagi ke beberapa unit kerja eselon I Kemensos, dengan alokasi terbesar diterima oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang mencapai Rp 44,4 triliun. Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Rehabilitasi Sosial, dan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial juga menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan bakal memastikan lagi ketepatan sasaran penerima bantuan sosial atau bansos demi mengoptimalkan penyaluran. Sebab, menurut dia, data penerima program kesejahteraan ini bersifat dinamis.

Menteri yang baru dilantik Presiden Jokowi pada 11 September itu pun berharap kerja sama dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi data.

“Apakah mungkin (penerima bansos) meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk lagi dalam kategori memperoleh bantuan,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Lebih lanjut, ihwal bantuan untuk masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK), Gus Ipul mengatakan Kemensos akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Karenanya, ia menyebut banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024.

“Tapi yang jelas, Kemensos terus berusaha melakukan berbagai hal lewat pusat dan informasi yang kita miliki untuk meng-update data kita,” kata Gus Ipul.

Sebagai informasi, anggaran Kemensos untuk 2025 disepakati senilai Rp 79,6 triliun. Kesepakatan ini diketok dalam rapat kerja Komisi VII bersama Plt Menteri Sosial saat itu, Muhadjir Effendy, pada Rabu, 11 September 2024.

Mengutip rilis Parlementaria di laman resmi DPR RI, anggaran tahun depan yang disepakati itu mencakup tambahan dana Rp 2,4 triliun yang akan digunakan untuk program permakanan Lansia, Disabilitas Tunggal, dan Atensi Yatim Piatu.

Rincian anggaran ini dibagi ke beberapa unit kerja eselon I Kemensos, dengan alokasi terbesar diterima oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang mencapai Rp 44,4 triliun. Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Rehabilitasi Sosial, dan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial juga menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 1,35 persen pada penutupan sesi pertama hari ini, Senin, 30 September 2024. IHSG berada di di level 7.592,1.

Riset Samuel Sekuritas Indonesia mencatat per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 261 saham menguat, sementara 417 melemah, dan 226 stagnan. Paruh pertama hari ini tercatat nilai transaksi mencapai Rp7,67 triliun, frekuensi trading sebanyak 830.024 kali dan volume trading sebanyak 142,3 juta lot.

“Saham emiten teknologi cloud dan IT PT Era Digital Media (AWAN) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini,” terang tim riset Samuel Sekuritas.

Frekuensi transaksi AWAN mencapai 54.456 kali, disusul BBRI (50.955), dan BSBK (49.831). Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 35,7 juta lot, disusul BRMS (11,4 juta), dan BUMI (11,1 juta).

Selanjutnya, Indeks konsumer industri dasar (IDXBASIC) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini (+0,4 persen), disusul indeks sektor transportasi (IDXTRANS) (+0,2 persen).

Sementara itu, indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang melemah paling dalam di sesi pertama hari ini (-1,7 persen), disusul indeks sektor konsumer siklikal (IDXCYCLIC) (-1,2 persen), dan indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) (-1,2 persen).

Indeks mendapat tekanan dari melemahnya sejumlah saham big cap di sesi pertama hari ini, diantaranya BREN (-4,8 persen), BBCA (-1,4 persen), dan BBRI (-2,5 persen)

Lima top gainer sesi pertama hari ini berdasarkan persentase kenaikan:

SKBM (+25 persen ke Rp390 per saham)

BOBA (+22,4 persen ke Rp218 per saham)

PYFA (+20,9 persen ke Rp266 per saham)

GOLD (+18.3 persen ke Rp336 per saham)

KIOS (+14 persen ke Rp57 per saham)

Lima top loser sesi pertama hari ini berdasarkan persentase penurunan:

TIRA (-12,6 persen ke Rp450 per saham)

PMJS (-10 persen ke Rp161 per saham)

KARW (-9,9 persen ke Rp1.630 per saham)

AREA (-8,8 persen ke Rp206 per saham)

MEJA (-7,4 persen ke Rp175 per saham)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pengangguran menjadi masalah ketenagakerjaan krusial di Indonesia. Sebab, masalah ini berdampak luas terhadap kondisi ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen. Jumlah ini turun sekitar 790 ribu orang atau 0,6 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Meski mengalami penurunan, pengangguran tetap menjadi tantangan terbesar karena masih banyak jutaan orang yang belum terserap lapangan kerja," ucap Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 30 September 2024.

Karena itu, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengadakan forum perluasan kesempatan kerja untuk mendukung ekosistem kewirausahaan. Acara itu terselenggara di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 28 September 2024. Dukungan itu dalam bentum akses pelatihan, modal, dan pasar bagi wirausaha pemula dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengangguran dan wirausaha, menurut Ida Fauziyah, saling berhubungan. Wirausaha menjadi pilihan bagi mereka yang tidak berhasil mendapatkan pekerjaan formal. Dengan menciptakan lapangan kerja, seseorang tidak hanya dapat mengurangi pengangguran, tapi juga menciptakan lapangan kerja untuk orang lain.

"Kami di Kemnaker akan selalu mendorong kewirausahaan sebagai salah satu program prioritas," ucap Ida Fauziyah.

Sejalan dengan jumlah pengangguran yang menurun, TPT di Indonesia juga melandai menjadi 4,82 persen pada Februari 2024. Persentase itu berkurang sekitar 0,63 persen, dari sebelumnya sebesar 5,45 persen pada Februari 2023.

Lebih rinci, TPT berjenis kelamin laki-laki sebesar 4,96 persen pada Februari 2024, lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan, yaitu 4,6 persen. Sementara dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT perkotaan jauh lebih tinggi, yaitu 5,89 persen dibandingkan TPT pedesaan di angka 3,37 persen.

Di sisi usia, TPT kelompok umur muda berkisar antara 15-24 tahun menjadi penyumbang angka tertinggi, yaitu mencapai 16,42 persen. Sebaliknya, TPT penduduk kelompok usia tua lebih dari 60 tahun ke atas menjadi yang paling rendah sebesar 1,14 persen.

Namun, di saat yang sama, data Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menunjukkan level pengangguran di tanah air menduduki posisi puncak di antara enam negara lain di Asia Tenggara.

IMF mencatat tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2 persen per April 2024. Kemudian, disusul Filipina sebesar 5,1 persen, Brunei Darussalam sebesar 4,9 persen, Malaysia sebesar 3,52 persen, Vietnam sebesar 2,1 persen, Singapura sebesar 1,9 persen, dan Thailand sebesar 1,1 persen.

Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) juga masih mengancam berbagai industri. Data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan menampilkan terdapat 46.240 orang tenaga kerja terkena PHK pada periode Januari hingga Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Anindya Novyan Bakrie menanggapi laporan polisi soal dugaan pemalsuan surat dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September 2024. Sebanyak lima Ketua Umum Kadin Provinsi di kubu Ketua Umum Arsjad Rasjid telah melaporkan dugaan pemalsuan surat ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

“Ya, kami lihat prosesnya saja. Kami baru dengar. Kaget saja,” kata Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau Akhmad Maruf Maulana saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 27 September 2024.

Sebanyak lima Ketua Umum Kadin Provinsi melaporkan beberapa oknum asosiasinya ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri atas dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024. Para oknum tersebut diduga telah melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Kuasa hukum para pelapor, Denny Kailimang, mengatakan dari total 35 Kadin Provinsi, ada 21 Ketua Umum Kadin Provinsi yang menyatakan tidak pernah mengajukan permintaan penyelenggaraan Munaslub.

Namun, dalam hajatan Munaslub itu nama mereka dicatut. Senyampang itu, mereka juga mengakui tidak pernah mengadakan Rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk memberikan peringatan tertulis kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

“Sebagaimana Pasal 18 ayat (2) AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya bisa diselenggarakan atas usulan minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan anggota luar biasa (ALB) dan harus didahului adanya dua kali surat peringatan tertulis,” kata Denny dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 25 September 2024.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia kubu Ketua Umum Arsjad Rasjid sebelumnya juga telah menyatakan bahwa Munaslub tersebut ilegal karena menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. Dalam Munaslub ini, peserta menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029 menggantikan Arsjad.

Denny mengatakan dalam Munaslub terdapat oknum yang mengaku dan memberikan keterangan suara baik lisan maupun tulisan sebagai Ketua Umum Pengurus Kadin Provinsi atau sebagai Utusan Kadin Provinsi.

Padahal, para pelapor selaku Ketua Umum Kadin Provinsi tidak pernah menyelenggarakan Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk menunjuk para oknum itu untuk mewakili Kadin Provinsi dalam Munaslub 2024.

“Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diduga telah membuat surat palsu dan/atau memakai surat palsu,” kata dia.

Fenomena ini, Denny mengatakan sesuai dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Tak hanya itu, Denny mengatakan tindakan tersebut telah merugikan Kadin Provinsi dan para pelapor sebagai Ketua Kadin Provinsi. Sebab, kliennya muncul seolah-olah merupakan pihak yang turut berpartisipasi dalam Munaslub 2024 yang diselenggarakan secara ilegal dengan melanggar AD/ART Kadin Indonesia.

Denny menyebut para pelapor merasa namanya telah dicatut untuk kepentingan oknum untuk mensukseskan Munaslub 2024. “Selain itu, Kadin Indonesia menjadi organisasi yang terpecah-belah, terporak-porandakan dan penuh kegaduhan,” kata dia.

Dia menilai kondisi ini bertentangan dengan Pasal 4 Keppres Nomor 18 Tahun 2022 yang mengatakan hanya ada satu Kadin di Indonesia. “Oleh karena itu, para pelapor meminta agar laporan ini dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Denny.

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) akan diterapkan mulai 30 Desember 2024, yang mengharuskan perusahaan penjual kedelai, daging sapi, kopi, minyak kelapa sawit, dan produk lainnya di blok beranggotakan 27 negara tersebut untuk membuktikan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap kerusakan hutan.

Indonesia dan Malaysia, yang bersama-sama menyumbang sekitar 85% dari ekspor minyak kelapa sawit global, sebelumnya telah menuduh Uni Eropa melakukan kebijakan diskriminatif dengan menargetkan minyak kelapa sawit.

Pemerintah Indonesia sedang berjuang mencari titik temu terkait EUDR tersebut dalam negosiasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).

"Ada beberapa hal terkaitpolicyyang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut. Ini yang pasti menjadi tantangan untuk menyelesaikan kepentingan," kata , Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 25 September 2024.

Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Umar Hadi mengharapkan supaya Uni Eropa (EU) memiliki semangat yang sama dengan Indonesia untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa.

Semangat tersebut, kata Umar, dapat ditunjukkan Uni Eropa dengan turut berkompromi sebagaimana yang telah dilakukan Indonesia dalam babak-babak perundingan sebelumnya.

“Rasanya, Indonesia sudah memberi konsesi begitu banyak, dan kami harapkan Uni Eropa juga punya semangat yang sama karena tujuan konsesi-konsesi tersebut supaya tercapai kompromi,” ucap Umar dalam konferensi pers Forum Bisnis Indonesia-Eropa (IEBF) 2024 di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.

Ia menuturkan, ekspektasi supaya IEU-CEPA dapat segera rampung pun semakin besar mengingat negosiasi antara RI dan EU untuk membahas kesepakatan tersebut sudah berjalan selama bertahun-tahun, sejak 2016 dan telah mencapai babak putaran ke-19 pada tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut salah satu alasan negosiasi IEU-CEPA berjalan tidak sesuai target adalah lantaran pihak Eropa terus menambah permintaan.

"Kita sudah banyak memenuhi permintaan, kalau nambah lagi-nambah lagi, ya tentu repot ya. Kita ingin ini IEU-CEPA selesai, tapi kan tergantung sananya juga," kata Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis, 26 September 2024.

Sempat muncul kabar, Indonesia memberikan ultimatum kepada Uni Eropa terkait penambahan kebijakan.

"Enggak ultimatum, kita kasih tahu. Karena kalau pemerintah baru, nanti akan lebih sulit lagi, saya kira. Pak Prabowo (Prabowo Subianto) kan tahu sendiri, kalau Pak Prabowo ingin agar CPO jadi B50, kan, jadi kita penuhi soal CPO nggak penting lagi," ujarnya.

Jika Indonesia mengambil kebijakan biosolar dengan B50, artinya separuhnya dari minyak sawit, maka ekspor CPO akan berkurang karena digunakan sendiri di dalam negeri. Diperkirakan diperlukan sampai 24 juta ton CPO, sementara ekspor sepanjang 2023 sekitar 28,6 juta ton.

Pemerintah pernah mengungkap ada 3,3 juta hektar lahan sawit ilegal di kawasan hutan seperti disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 23 Juni 2023. Ia mengaku sedang mendata berapa jumlah yang dimiki oleh perusahaan.

Dia menjelaskan, pada 2021 diketahui bahwa tutupan kelapa sawit menggunakan citra seluas 16,8 juta hektare. Dari 16,8 juta hektare tersebut, 10,4 juta hektare hanya diperuntukkan bagi perkebunan swasta dan nasional, sedangkan sisanya adalah perkebunan rakyat. Sementara itu, diketahui 3,3 Juta hektare dari total lahan sawit tersebut berada di kawasan hutan.

Langkah Malaysia

Malaysia tengah mengupayakan berbagai inisiatif untuk memastikan produsen minyak kelapa sawit skala kecilnya dapat mematuhi hukum Uni Eropa yang melarang impor komoditas yang terkait dengan penggundulan hutan.

Perusahaan Uni Eropa juga akan dilarang mengekspor produk yang dibudidayakan di lahan yang telah gundul.

Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Johari Abdul Ghani mengatakan pada hari Jumat bahwa sektor minyak kelapa sawit negara tersebut mengadopsi standar keberlanjutan yang ketat melalui skema sertifikasi keberlanjutannya.

Diperkirakan 450.000 produsen skala kecil menyumbang 27% dari total produksi minyak kelapa sawit Malaysia dan pemerintah secara aktif bekerja pada inisiatif peningkatan kapasitas untuk mendukung transisi mereka menuju kepatuhan EUDR.

"Hal ini penting untuk memastikan bahwa mata pencaharian para petani kecil ini tidak terpengaruh oleh penerapan peraturan tersebut," kata Johari Abdul dalam sebuah pernyataan, tanpa memberikan rincian tentang inisiatif tersebut.

Malaysia juga berfokus pada aspek keterlacakan, bebas deforestasi, kepemilikan tanah yang sah, dan praktik ketenagakerjaan yang baik sesuai dengan standar Organisasi Perburuhan Internasional untuk memastikan keberlanjutan produk minyak kelapa sawitnya, kata Johari Abdul seperti dikutip Reuters.

Awal bulan ini, badan negara Dewan Minyak Kelapa Sawit Malaysia mendesak UE untuk menunda penerapan undang-undang tersebut guna melindungi petani kecil dan memastikan perdagangan yang adil.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dianggap berbohong tentang klaimnya bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah disetujui oleh seluruh rakyat melalui perwakilan DPR. Koordinator Kelompok Kerja atau Pokja 30 Buyung Marajo menuturkan pernyataan Jokowi bertolak belakang dari kenyataan di Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi IKN.

“Sangat bohong,” kata Buyung kepada Tempo lewat panggilan telepon pada Minggu, 29 September 2024, berbicara tentang pernyataan Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa keputusan untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Nusantara sudah sesuai ketentuan. Ia mengklaim proyek IKN di Kalimantan Timur sudah disetujui seluruh rakyat. Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan di Rakornas Baznas Tahun 2024, Istana Negara IKN, pada Rabu, 25 September 2024.

“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” kata Jokowi, dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Menurut Buyung, jika memang proyek yang bakal memakan dana triliunan itu disetujui rakyat, maka tidak mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ia mencontohkan warga Pantai Lango, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang lahannya terdampak pembangunan IKN. Lokasi yang dahulu ditutupi oleh tanaman sawit itu kini dikeruk dan diratakan untuk disulap menjadi Bandara VVIP.

Selain itu, kata dia, ada pula perintah pengosongan rumah oleh Otorita IKN (OIKN) kepada warga setempat. Pada 8 dan 9 Maret 2024, sebanyak 200 warga RT 05 Pemaluan, Kalimantan Timur, mendapat surat yang dilayangkan oleh OIKN. Surat itu menyebut bahwa bangunan tempat mereka tinggal merupakan kawasan ilegal, dan harus segera dirobohkan.

“Jangka waktu selambat-lambatnya tujuh hari kalender, terhitung sejak tanggal teguran pertama ini disampaikan,” demikian isi surat teguran pertama dari OIKN pada 4 Maret 2024.

Dengan adanya ultimatum dari OIKN yang mendadak itu, warga asli Pemaluan mengaku merasa diusir dengan dalih pembangunan ibu kota baru. Mereka diberi waktu tujuh hari untuk segera “angkat kaki” dari wilayah tempat tinggal mereka selama puluhan tahun.

“Itu saja sebetulnya sudah membuktikan kalau yang dinyatakan presiden kita sekarang itu bertolak belakang,” ujar Buyung. “Jangankan masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Timur pun tidak pernah diajak ngobrol.”

Pokja 30, yang merupakan lembaga advokasi anggaran dan kebijakan publik di Kalimantan Timur, menjadi bagian dari Koalisi Tanah untuk Rakyat (Titura). Koalisi itu sempat menggelar aksi memprotes IKN bersama warga Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024 di IKN, sebelum akhirnya belasan dari mereka ditangkap aparat kepolisian.

Greenpeace Indonesia, yang juga bagian dari Titura, berkata bahwa memang sebelumnya OIKN pernah melakukan sosialisasi kepada warga. Juru Bicara OIKN Troy Pantouw mengatakan sosialisasi soal nasib bangunan warga di area pembangunan IKN sudah dilakukan sejak Mei 2023. Sosialisasi itu termasuk di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanagara.

Namun, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mengatakan belum ada diskusi yang lebih mendalam bersama warga setempat. Menurut dia, diperlukan pendekatan yang lebih dari sekadar sosialisasi.

“Setidaknya kalau dalam konteks pembangunan proyek yang dampaknya luas, kan, harus dipastikan semua proses-proses itu dikonsultasikan. Kami sebut ini sebagai konsultasi bermakna, jadi bukan hanya sosialisasi,” kata dia. “Greenpeace sendiri belum pernah diajak diskusi secara mendalam terkait pembangunan IKN ini.”

Advist Khoirunikmah dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia, Igun Wicaksono, tengah menyiapkan massa yang akan turun ke jalan sebagai dukungan simbolik menyambut pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang. “Target Garda akan ada sekitar 10.000 hingga 50.000 massa ojol yang akan tumpah ruah bersama masyarakat,” tutur Igun kepada Tempo melalui keterangan tertulis pada Senin, 30 September 2024.

Massa yang terdiri dari pengemudi atau mitra ojol dari seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tersebut akan diarahkan untuk mengisi jalanan-jalanan yang ada di Jakarta. Mulai dari lokasi pelantikan di Kompleks Parlemen RI atau Gedung MPR/DPR hingga Istana Merdeka maupun titik-titik lokasi yang nantinya ditetapkan oleh panitia pelantikan atau pihak istana. “Garda tengah persiapkan semuanya, konsolidasi dengan komunitas, serikat, aliansi, federasi dan konfederasi dari berbagai daerah di Indonesia untuk penyambutan ini,” ujar Igun.

Rencana tersebut diupayakan untuk menyambut harapan baru bagi pengemudi ojol di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Mengingat, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan segera berakhir dan masih meninggalkan pekerjaan yang belum rampung ihwal aspirasi dari ojol demi ekosistem transportasi daring yang lebih aman dan nyaman.

Igun, dalam keterangannya, menyebutkan setidaknya ada dua permohonan yang belum dikabulkan pada masa pemerintahan Jokowi. Permohonan berkenaan formulasi tarif ojol untuk pengiriman barang dan makanan agar diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika serta permohonan akan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atas status pengemudi ojol. “Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia tidak dapat berharap lebih akan selesai pada masa pemerintahan Jokowi ini,” ujarnya.

Menurut Igun, adanya pergantian tampuk kepemimpinan menerbitkan harapan baru bagi masa depan rekan-rekan pengemudi ojol yang lebih baik. “Pengemudi ojol seluruh Indonesia menantikan tanggal bersejarah 20 Oktober 2024 yang akan turun serentak menyambut suka cita Prabowo-Gibran sebagai Pemimpin Indonesia yang baru,” kata dia.

Pada kesempatan yang lain, ia juga menyampaikan bahwa salah satu kebutuhan mitra ojol saat ini adalah penyediaan shelter-shelter yang layak di titik-titik strategis penjemputan calon penumpang. “Shelter-shelter yang ada di lokasi-lokasi dekat pemerintahan daerah, di pusat belanja, maupun di terminal dan stasiun, itu mohon dimaksimalkan,” ujar Igun kepada Tempo pada Kamis, 19 September 2024. “Nanti di situ (shelter) misalnya, ada air gratis, ada kopi gratis,” tuturnya lebih lanjut.

Terpisah, sebanyak 13 komunitas ojol di Jakarta turut meminta agar penarikan atau pemotongan tarif pengemudi ojol untuk asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dihilangkan atau digratiskan. Hal itu disampaikan saat diskusi "Nge-Rumpi Cawagub Suswono Bareng Barisan Ojol Sahabat Rido (BOS-RIDO)" pada 22 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,6 persen menjadi 7.696 pada penutupan perdagangan pekan lalu. Community Lead PT Indo Premier Sekuritas, Angga Septianus, menjelaskan pelemahan IHSG terpengaruh dua sektor yakni IDX CYCLIC atau yang melemah sebesar 1,76 persen dan IDX TRANS yang melemah 1,7 persen.

Sementara itu ada dua sektor yang menguat dan menopang IHSG. “Yakni IDX ENERGY yang tumbuh 3,66 persen tersokong saham-saham tambang batu bara, dan IDX BASIC yang menguat sebesar 5,35 persen tersokong saham-saham mineral logam," ujarnya leawt keterangan resmi, Senin, 30 September 2024.

Adapun hingga pagi ini IHSG melanjutkan pelemahan sebesar 1,32 persen ke level 7.594. Angga menjelaskan pergerakan market dalam sepekan lalu terdampak sentimen utama, yakni stimulus jumbo Cina, outflow asing di IHSG, serta cukai rokok yang tidak naik pada 2025.

Terkait stimulus jumbo Cina, pada Selasa, 24 September 2024 lalu, People's Bank of China (PBoC) menerbitkan stimulus kebijakan moneter untuk menopang target pertumbuhan ekonomi. Stimulus tersebut mencakup penurunan suku bunga 7 days reverse repo menjadi 1,5 persen dari sebelumnya 1,7 persen. Selain itu ada kebijakan penurunan giro wajib minimum perbankan sebesar 50 basis poin untuk meningkatkan likuiditas.

Bursa saham Cina dan Hong Kong akhirnya melonjak usai stimulus tersebut terbit. Adapun dampak perbaikan ekonomi Cina akibat stimulus itu ke Indonesia adalah meningkatnya perdagangan, terutama untuk sektor mineral logam. “Alasannya, Cina merupakan konsumen utama untuk komoditas dunia dan pangsa pasar ekspor terbesar dari Indonesia," kata Angga.

Pada pekan ini, Angga mengimbau para trader untuk memantau dua sentimen utamanya yakni inflasi dan data atau Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia serta pergerakan investor asing. Ia juga merekomendasikan tiga saham untuk perdagangan pekan ini hingga Jumat, 4 Oktober 2024.

1. PT. Bukit Asam Tbk atau PTBA (Support 3.040, Resist 3.400)

Sentimen stimulus jumbo Cina pada emiten PTBA masih sangat kuat. Harga batu bara terus membara pada akhir pekan lalu tertopang stimulus besar dari China untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi negaranya.

2. PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau ADRO (Support 3.780, Resist 4.160).

Gebrakan Cina dengan meluncurkan paket stimulus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi berdampak pada emiten di Indonesia, termasuk pergerakan saham ADRO.

3. PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF (Support 1.570, Resist 1.750).

Kembalinya aktivitas ekonomi dan biaya konsumsi yang akan lebih rendah kedepannya karena suku bunga diturunkan menjadi sentimen positif untuk emiten ritel yang akan kembali mendorong konsumsi masyarakat secara keseluruhan.

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.