TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 254 buruh PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, dihadapkan pada situasi pelik di tengah ketidakjelasan urusan pesangon, imbas berakhirnya kontrak kerja antara PT China Huadian Corporation (CHD) dan PT General Energi Bali (GEB) selaku pengelola PLTU Celukan Bawang. Hal ini otomatis memutus juga kontrak dengan para pekerja di bawah naungan PT Victory Utama Karya (VUK).

Persoalan ini bermula ketika PT CHD akan berakhir kontrak kerja pada akhir September. PT CHD bekerja sama dengan PT General Energi Bali (GEB) selaku pengelola PLTU Celukan Bawang. Dalam hal ini, PT Victory yang berada di bawah naungan PT CHD bertugas menangani perekrutan tenaga kerja.

Dengan berakhirnya kontrak kerja PT CHD otomatis memutus juga kontrak dengan para pekerja di bawah naungan PT Victory. Sementara untuk kewenangan PT Victory sebagai pemasok tenaga kerja akan dialihkan ke PT Garda Arta Bumindo (GAB) dan PT Garda Satya Perkasa (GSP).

Selanjutnya, pada 12 dan 14 September 2024, PT GEB mengeluarkan pengumuman terbuka kepada para pekerja yang menginstruksikan para pekerja PT Victory untuk membuat surat pengunduran diri, dan membuat surat lamaran baru yang ditujukan kepada PT GAB dan PT GSP selambat-lambatnya diserahkan pada 17 September 2024.

Namun, di sisi lain pengajuan surat pengunduran diri ini berarti pekerja dengan sukarela mengundurkan diri dan tidak mendapatkan pesangon yang ditaksir total mencapai Rp12,4 miliar.

“Di situ teman-teman kan disuruh untuk membuat surat lamaran serta surat resign, surat pengunduran diri. Yang mana ketika teman-teman ini-kan ketika membuat surat pengunduran diri berarti dia menyatakan secara sukarela mengundurkan diri tanpa paksaan, ya implikasinya ketika teman-teman membuat surat pengunduran diri berarti tidak berhak atas pesangon,” kata Koordinator Departemen Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK Indonesia), Abdul Gopur, saat dihubungi Tempo pada Ahad, 22 September 2024.

Dalam Surat Pemberitahuan Penerimaan Sementara yang dikeluarkan PT GEB pada 14 September 2024 itu disebutkan bahwa PT GEB bersedia untuk mempekerjakan sementara (karyawan VUK) di PLTU Celukan Bawang selama masa transisi yaitu sejak tanggal pengunduran dirinya dan akan berakhir selambat-lambatnya pada 31 Desember 2024 atau pada saat penunjukan kepada PT GAB dimulai. Namun, Ihwal keberlangsungan pekerja setelahnya belum diketahui.

Menanggapi sengkarut persoalan transisi dan pesangon tersebut, pada 15 September 2024 para pekerja membentuk Serikat Buruh Kerakyatan PLTU Celukan Bawang (Serbuk PLTU CB).

“Kami juga sudah mengadukan permasalahan ini (ke Disnaker) karena dari pihak perusahaan tidak mau diajak berunding, dalam hal ini karena tidak mau menerima surat pemberitahuan dan tidak mau menerima surat permohonan perundingan,” kata Abdul Gopur menyinggung diterbitkannya Surat Perintah Pencegahan Personil Masuk ke Area atau Lingkungan PLTU Celukan Bawang, selain itu kata dia security yang bertugas juga dilarang menerima surat-surat yang dikirim oleh serikat.

Menanggapi konflik yang terjadi, Kuasa Hukum PT GAB dan PT GSP I Putu Wibawa mengungkapkan, client-nya memprioritaskan pekerja eks Victory apabila mendaftar.“Ada beberapa eks tenaga kerja Victory tidak mau bergabung karena mereka menginginkan pesangon dari Victory. Kalau mau minta pesangon silahkan ke PT Victory kalau mau bekerja kembali di PLTU Celukan Bawang dipersilakan, hanya saja karena banyaknya pelamar maka diprioritaskanlah eks Victory ini untuk bekerja,” kata Putu Wibawa saat dihubungi Tempo pada Senin, 23 September 2024.

Wibawa mengatakan, instruksi untuk melamar ulang di PT GAB dan PT GSP merupakan jalan alternatif yang diberikan kepada para pekerja PT Victory agar dapat melanjutkan aktivitas berkerja di PLTU Celukan Bwang. “Niatnya dari Awal GEB atau GSP memang ingin supaya mereka tetap bekerja tidak ditelantarkan oleh pihak Victory, tapi karena ya itu, iming-iming dapat pesangon sekian-sekian ya maklum lah,” kata dia.

Selanjutnya mengenai syarat yang diajukan yakni surat pengunduran diri, menurutnya tidak etis jika merekrut tenaga kerja yang masih berstatus bekerja di tempat lain. “Terkait dengan permohonan PT GAB dan GSP yang mensyaratkan kalau mau bekerja di sana silahkan mendaftar dengan catatan, harus jelas kalau karywan ini mau bekerja di PT GAB maupun PT GSP, masih berstatus bekerja di tempat lain atau perusahaan lain kan kami tentu tidak etis,” katanya.

Sementara itu, di sisi lain mantan pimpinan PT Victory Utama Karya Bali, Ian Leonardi mengatakan, sebelumnya dia tidak menerima kabar apapun soal kapan kontrak akan berakhir dari PT CHD. “Karena Victory ada di bawah CHD otomatis ikutan, dari pihak CHD pun nggak ada informasi ke kita bahwa mereka selesai tanggal sekian gitu lo, kita bertanya juga mereka jawabnya nggak tau, nggak tau,” katanya.

Ketidakjelasan pemberian pesangon, kata Ian, urusan keuangan termasuk pesangon itu ditangani PT CHD sementara PT Victory hanya bertugas menyalurkan, terlebih hingga saat ini dia mengatakan, PT CHD menutup komunikasi.

“Segala macam keuangan yang keluar itu dari PT CHD, selama 10 tahun kami bekerja sama seperti itu alurnya, dari sistem penggajian bonus dan lain-lain itu dari PT CHD kirim ke kami, kami langsung sebar, jadi tidak ada yang di-hold sama kami begitu pula isi pesangon, itu tertera jelas dalam kontrak kami,” ujarnya.

Ian mengungkapkan PT Victory sudah tidak memiliki hubungan dengan para pekerja. “Kami sudah tidak ada hubungan dengan karyawan sebenarnya, karena per-tanggal 17 sudah selesai itupun dari pengumuman GAB sendiri. Bahwa semuanya akan di-take over oleh GAB sampai 31 Desember,” kata dia.

Ian mengklaim pihaknya juga tengah mengusahakan hak-hak para pekerja dengan terus menghubungi PT CHD, sebab perusahaan asal China tersebut sangat sulit dihubungi. “Kami sudah kirim surat ke Kedubesnya China, sudah kirim surat ke CHD itu berkali-kali, atasan saya sudah ke kantor CHD yang di Jakarta mereka ngomong itu urusan CHD Bali,” ujarnya.

Diketahui, hingga saat ini terdapat sekitar 200 pekerja PT Victory yang sudah mengundurkan diri dan mendaftar ulang, sementara itu sisanya masih berjuang untuk memperoleh hak-haknya.

Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) PLTU Celukan Bawang kemudian memnuat empat poin tuntutan yang ditujukan kepada:

1. Komnas HAM untuk proaktif melakukan pemeriksaan, dan pemantauan langsung dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Termasuk memastikan agar Negara tidak lepas tanggung jawab dalam persoalan ini

2. Pemerintah daerah Provinsi Bali dan kabupaten buleleng melalui Pengawas Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap praktik perburuhan yang tidak sehat (unfair labor practice) oleh perusahaan di PLTU Celukan Bawang.

3. Kepolisian Daerah Bali (Polda bali) untuk segera melakukan serangkaian proses penegakan hukum atas dugaan dilakukannya pemberangusan serikat pekerja oleh perusahaan

4. Mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dalam perjuangan mendorong pemenuhan hak bagi para pekerja di PLTU Celukan Bawang.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tampak maju mundur dalam menerapkan pengetatan BBM bersubsidi ini. Awalnya pembatasan untuk pembelian Solar dan Pertalite akan dilaksanakan sebelum 17 Agustus 2024, kemudian diundur 1 September dan akhirnya jadi 1 Oktober.

Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengetatan BBM bersubsidi supaya lebih tepat sasaran tidak bisa diterapkan pada 1 Oktober 2024 seperti direncanakan karena belum siap.

"Feeling saya belum," ujar Bahlil di Jakarta, Jumat, 20 September.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini masih membahas aturan pengetatan tersebut agar lebih tepat sasaran, dan mencerminkan keadilan.

"Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," kata Bahlil

Lebih lanjut, menurut dia, formulasi beleid yang dikeluarkan itu nantinya harus tersalurkan secara adil ke tingkat petani dan nelayan. "Karena itu sekarang kita lagi godok," katanya.

Menteri Energi Bahlil Lahadalia menyebut, pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).

Bahlil mengatakan, nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Permen ESDM bukan lagi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang saat ini sedang proses revisi.

Dia juga belum bisa memberikan informasi secara detail mengenai isi peraturan terkait pembatasan BBM tersebut, sebab sampai saat ini masih dalam kajian.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut, aturan baru terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diharapkan dapat selesai pada 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur lantaran masih proses finalisasi.

Rachmat menekankan bahwa aturan baru ini bukan membatasi pembelian BBM bersubsidi. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh yang membutuhkan atau tepat sasaran.

Menggunakan QR Code

Pemerintah berencana pembeli BBM Bersubsidi menggunakan QR Code dan menunjukkannya sebelum mengisi Biosolar atau Pertalite di SPBU.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan pihaknya menargetkan pendaftaran QR CodePertalite tahap pertama dapat rampung pada akhir bulan September ini.

Adapun pendaftaran QR Code Pertalite ini hanya diberlakukan khusus untuk kendaraan roda empat. Sementara, wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan atau Kemendag mengungkapkan impor Indonesia pada bulan Agustus tahun ini tercatat sebesar US$ 20,67 miliar. Angka ini turun sebesar 4,93 persen dibanding bulan Juli 2024 yang nilainya sebesar US$ 21,74 miliar (MoM).

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan menyatakan bahwa pelemahan impor bulan Agustus 2024 terjadi di sektor nonmigas sebesar 0,89 persen dan sektor migas sebesar 25,56 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, pada periode Januari hingga Agustus 2024, total impor Indonesia tercatat sebesar US$ 152,04 miliar. Angka ini naik 3,31 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kenaikan in terutama didorong oleh naiknya impor nonmigas sebesar 2,47 persen dan migas sebesar 7,93 persen,” ujar Bara dalam konferensi pers pada Senin, 23 September 2024.

Bara menjelaskan bahwa hanya impor barang modal yang naik pada Agustus 2024. Kenaikan barang modal ini tercatat sebesar 4,69 persen (MoM). Sementara itu, impor bahan baku/penolong turun sebesar 7,16 persen (MoM). Selain itu, impor barang konsusmsi juga terpantau turun sebesar 4,58 persen (MoM).

Ia menyatakan, perlambatan impor Agustus 2024 ini turut mempengaruhi kontraksi aktivitas manufaktur Indonesia. Pada bulan tersebut, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat 48,9 atau turun dibandingkan Juli 2024 yang tercatat sebesar 49,3. "PMI manufaktur Indonesia pada bulan Agustus ini menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir.”

Beberapa produk impor nonmigas dengan kontraksi terdalam yakni gula dan kembang gula (HS 17) yang turun sebesar 28,48 persen; bahan bakar mineral (HS 27) sebesar 23,73 persen; ampas/sisa industri makanan (HS 23) sebesar 21,01 persen; perangkat optic, fotografi, sinematografi (HS 90) sebesar 17,66 persen; serta kain rajutan (HS 60) sebesar 16,10 persen (MoM).

Sementara, peningkatan impor terbesar terjadi para logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) yang naik sebesar 34,44 perseb; kakao dan olahannya (HS 18) sebesar 29,66 persen; buah-buahan (HS 08) sebesar 19,68 persen; serealia (HS 10) sebesar 18,96 persen; serta susu, mentega, dan telur (HS 04) sebesar 12,04 persen (MoM).

Impor nonmigas Indonesia dominan berasal dari Cina, Jepang, dan Australia dengan total nilai sebesar US$ 8,83 miliar dan pangsa pasar 48,99 persen dari impor nonmigas Agustus 2024. Sementara, negara asal dengan kontraksi terdalam bulam Agustus 2024 adalah Argentina yang turun sebesar 38,93 persen (MoM). Sedangkan, negara asal impor nonmigas dengan kenaikan tertinggi adalah Ukraina yang naik sebesar 130,95 persen (MoM).

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan atau Kemendag mengungkapkan impor Indonesia pada bulan Agustus tahun ini tercatat sebesar US$ 20,67 miliar. Angka ini turun sebesar 4,93 persen dibanding bulan Juli 2024 yang nilainya sebesar US$ 21,74 miliar (MoM).

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan menyatakan bahwa pelemahan impor bulan Agustus 2024 terjadi di sektor nonmigas sebesar 0,89 persen dan sektor migas sebesar 25,56 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, pada periode Januari hingga Agustus 2024, total impor Indonesia tercatat sebesar US$ 152,04 miliar. Angka ini naik 3,31 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kenaikan in terutama didorong oleh naiknya impor nonmigas sebesar 2,47 persen dan migas sebesar 7,93 persen,” ujar Bara dalam konferensi pers pada Senin, 23 September 2024.

Bara menjelaskan bahwa hanya impor barang modal yang naik pada Agustus 2024. Kenaikan barang modal ini tercatat sebesar 4,69 persen (MoM). Sementara itu, impor bahan baku/penolong turun sebesar 7,16 persen (MoM). Selain itu, impor barang konsusmsi juga terpantau turun sebesar 4,58 persen (MoM).

Ia menyatakan, perlambatan impor Agustus 2024 ini turut mempengaruhi kontraksi aktivitas manufaktur Indonesia. Pada bulan tersebut, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat 48,9 atau turun dibandingkan Juli 2024 yang tercatat sebesar 49,3. "PMI manufaktur Indonesia pada bulan Agustus ini menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir.”

Beberapa produk impor nonmigas dengan kontraksi terdalam yakni gula dan kembang gula (HS 17) yang turun sebesar 28,48 persen; bahan bakar mineral (HS 27) sebesar 23,73 persen; ampas/sisa industri makanan (HS 23) sebesar 21,01 persen; perangkat optic, fotografi, sinematografi (HS 90) sebesar 17,66 persen; serta kain rajutan (HS 60) sebesar 16,10 persen (MoM).

Sementara, peningkatan impor terbesar terjadi para logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) yang naik sebesar 34,44 perseb; kakao dan olahannya (HS 18) sebesar 29,66 persen; buah-buahan (HS 08) sebesar 19,68 persen; serealia (HS 10) sebesar 18,96 persen; serta susu, mentega, dan telur (HS 04) sebesar 12,04 persen (MoM).

Impor nonmigas Indonesia dominan berasal dari Cina, Jepang, dan Australia dengan total nilai sebesar US$ 8,83 miliar dan pangsa pasar 48,99 persen dari impor nonmigas Agustus 2024. Sementara, negara asal dengan kontraksi terdalam bulam Agustus 2024 adalah Argentina yang turun sebesar 38,93 persen (MoM). Sedangkan, negara asal impor nonmigas dengan kenaikan tertinggi adalah Ukraina yang naik sebesar 130,95 persen (MoM).

TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memastikan kesiapan seluruh bandara dalam mendukung kelancaran perhelatan MotoGP 27-29 September 2024 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat."InJourney Airports dan maskapai juga memastikan ketersediaan kursi penumpang pesawat," kata Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi dalam keterangan di Jakarta, Senin, 23 September 2024.

Faik menuturkan bahwa tiga bandara disiapkan menjadi pendukung utama gelaran MotoGP Indonesia, khususnya terkait dengan konektivitas penerbangan, infrastruktur bandara dan standar pelayanan.

Dia menyebutkan, sebanyak 37 bandara InJourney Airports mendukung kesuksesan MotoGP, di mana ada tiga bandara yang menjadi pendukung utama yakni Bandara Internasional Lombok, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

Menurutnya, jumlah penonton MotoGP 2024 di Mandalika ditargetkan mencapai 130.000 orang yang datang dari berbagai kota di dalam negeri maupun luar negeri.

"InJourney Airports berkolaborasi dengan stakeholder termasuk maskapai untuk memastikan konektivitas penerbangan dan ketersediaan kursi pesawat guna mengakomodir kebutuhan wisatawan atau penonton MotoGP Mandalika,” terang Faik.

Di samping mempersiapkan penerbangan, InJourney Airports turut memastikan terjaganya standar pelayanan di seluruh bandara.Pihaknya memastikan wisatawan atau penonton MotoGP dapat merasakan journey experience dan hospitality sejak dari bandara asal hingga ke bandara tujuan di Lombok, sehingga melengkapi pengalaman mereka dalam menyaksikan MotoGP Mandalika.

Bandara Lombok menjadi pintu utama kedatangan wisatawan dan penonton serta tim MotoGP, termasuk logistik.Ia menuturkan bahwa sejak 15 September hingga 1 Oktober 2024, Bandara Internasional Lombok beroperasi 24 jam guna mengakomodir tingginya lalu lintas penerbangan."Saat ini sudah ada permintaan 74 penerbangan tambahan (extra flight) dari 4 maskapai nasional pada periode 22 September - 1 Oktober 2024," ucap dia.

Puncak pergerakan penumpang diperkirakan pada 29 September 2024 dengan jumlah penumpang 12.573 penumpang atau naik 23 persen dibandingkan dengan puncak pergerakan penumpang pada MotoGP 2023 sebanyak 10.351 penumpang.

Infrastruktur di Bandara Internasional Lombok dipastikan siap melayani tingginya lalu lintas penerbangan.Sejak 2021 Bandara Lombok beroperasi dengan runway sepanjang 3.300 meter sehingga mampu melayani penerbangan pesawat berbadan lebar (wide body) sekelas Boeing 777, dari sebelumnya 2.750 meter."Bandara ini juga dilengkapi apron berkapasitas 20 parking stand untuk pesawat serta kapasitas terminal penumpang yang meningkat dari 3,5 juta penumpang per tahun menjadi 7 juta penumpang per tahun,” kata Faik.

Sementara itu, Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali) yang terletak tidak jauh dari Lombok akan berperan sebagai bandara penghubung bagi para wisatawan yang ingin menyaksikan MotoGP.Dari Bali terdapat penerbangan langsung ke Lombok yang dioperasikan sejumlah maskapai antara lain Citilink, Garuda Indonesia dan Wings Air. Bandara ini juga dapat menjadi tempat lokasi parkir pesawat, apabila kapasitas parkir pesawat sudah di Bandara Lombok tidak mencukupi.

Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang) juga memiliki peran penting dalam memastikan konektivitas penerbangan dalam mendukung gelaran MotoGP di Lombok. Sebagai bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta merupakan pintu utama negara sekaligus hub penerbangan domestik.

Pada periode 23 September - 1 Oktober 2024 atau menjelang dan sesudah gelaran MotoGP Lombok, Bandara Soekarno-Hatta telah menerima permohonan 23 extra flight dari maskapai di rute Jakarta - Lombok (take off dan landing).

Diproyeksikan, penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta untuk rute Jakarta - Lombok sepanjang periode tersebut mencapai 193 penerbangan (take off dan landing) atau meningkat sekitar 12 persen dibandingkan kondisi normal sebanyak 170 penerbangan.

Adapun jumlah pergerakan penumpang rute Jakarta - Lombok sepanjang 23 September - 1 Oktober diperkirakan sebanyak 32.406 penumpang (keberangkatan dan kedatangan)."Seluruh personel dan staf bandara InJourney Airports siap memastikan kelancaran operasional dan pelayanan di bandara guna mendukung kesuksesan perhelatan kelas dunia MotoGP Indonesia 2024," kata Faik.

TEMPO.CO, Jakarta - VP of Fleet Performance & Crewing Management PT Pertamina International Shipping (PIS), Dewi Susanti, mengatakan kapal Pertamina Gas 1 (PG-1) telah berhasil membawa 45.000 metrik ton LPG. Kapal tersebut baru saja berlabuh di Terminal Tanjung Sekong pada Kamis, 19 September 2024.

Dewi mengatakan, kapal tersebut terakhir berlayar menuju Amerika Serikat selama 3 bulan pelayaran. Muatan yang sebanyak 45.000 metrik ton LPG akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

"Tiga bulan pelayaran untuk yang ke United State (US). Karena kita kan terakhir memang untuk ke US yang di PG-1," kata Dewi dalam kunjungan media ke Terminal Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Senin, 23 September 2024.

Kapal PG-1 adalah aset utama PIS karena memiliki kapasitas yang besar. Dewi menjelaskan bahwa kapal ini dibangun di Korea Selatan dan mulai beroperasi pada tahun 2013. Pada awalnya, PG-1 hanya berlayar untuk rute domestik.

Pada 2015, PIS memutuskan untuk memberangkatkan PG-1 menuju Uni Emirat Arab. Selanjutnya, salah satu pencapaian terbaik PG-1 adalah berhasil memenuhi persyaratan US Coast Guard atau USCG untuk bisa masuk ke wilayah Amerika Serikat.

"Jadi masuk US Coast Guard termasuk syaratnya yang paling tinggi. Dan alhamdulillah 2021 kita bisa masuk ke sana," kata Dewi.

Selanjutnya, kapal PG-1 merupakan kapal pertama milik Pertamina berjenis Very Large Gas Carrier (VLGC). Saat ini, Dewi membeberkan, Pertamina sudah mempunya 7 kapal sejenis, di mana 4 di antaranya baru dikirim pada tahun ini. Selain itu masih ada kapal-kapal tanker lainnya milik pertamina.

"Kami punya 101 tanker dengan berbagai ukuran tentunya dan berbagai jenis," ujarnya.

Dewi menambahkan bahwa salah satu kebanggaan kapal PG-1 adalah seluruh awak kapalnya adalah warga negara Indonesia (WNI). Dalam hal ini, PIS bertekad untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia, terutama dalam distribusi energi ke seluruh penjuru negeri.

"Kami tidak hanya sekedar alat transportasi, namun juga wujud komitmen kami untuk memberikan yang terbaik bagi negara, terutama dalam penyebaran energi," ucap Dewi.

TEMPO.CO, Bandung - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat melayani distribusi bahan bakar minyak dan elpiji di tiga provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Officer Communication Relation Regional Jawa Barat Pertamina Patra Niaga, Gayuh Mustiko Jati, menyatakan, jaringan distribusi energi di tiga provinsi itu terdiri dari 41 kabupaten terdiri dari 1.646 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 206 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), 3 SPBE Industri, 1.557 agen LPG Public Service Obligation (PSO) atau subsidi, 259 agen LPG non-PSO, dan 47.495 pangkalan LPG PSO.

"Kami memiliki 9 terminal BBM, ada 4 terminal Elpiji, 5 aviation fuel terminal, atau dulu familiar dengan depo pengisian pesawat udara," kata Gayuh menjelaskan jumlah penyalur BBM dan Elpiji di Bandung, Jawa Barat, pada Senin, 23 September 2024.

Dia mengatakan, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat ini memiliki enam area pemasaran. Wilayah distribusi itu terdiri dari Banten, Jabodetabek, Sukabumi, Karawang, Bandung, dan Cirebon. "Untuk distribusi regionalnya, seperti (fuel terminal) Jakarta, terdapat di daerah Plumpang dan Tanjung Priok," kata dia.

Selain itu terminal bahan bakar minyak Tanjung Gerem di Cilegon, terminal Cikampek di Karawang, terminal bahan bakar Bandung Grup di Ujung Berung dan Padalarang, terminal Tasikmalaya, dan Integrasi Terminal Balongan di Indramayu. Patra Niaga, kata dia, bertugas mendistribusikan energi ke sejumlah sektor, seperti ritel, industri, aviasi, dan maritim.

Gayuh mengatakan, Pertamina Patra Niaga merupakan Subholding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero). Patra Niaga menjalankan rantai kegiatan bisnis hilir Pertamina mulai dari penerimaan, penimbunan, dan penyaluran produk BBM, LPG, pelumas, dan petrokimia. "Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun di luar negeri," ujarnya.

Pilhan Editor: Dua Pekan Sekali LNG Tangguh Suplai Gas Cair ke PLTGU Jawa I Cilamaya

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat hingga Agustus 2024, pemerintah telah menarik utang baru Rp 347 triliun. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memaparkan, realisasi tersebut mencapai 53,6 persen dari target pembiayaan utang yang ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024.

Utang tersebut terdiri atas surat berharga negara atau SBN netto sebesar Rp 310,4 triliun dan pinjaman netto sebesar Rp 37,2 triliun. Utang SBN menurut dia meningkat. “Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun lalu SBN per 31 Agustus adalah Rp 183 triliun,” ujarnya dalam Konfrensi Pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Senin 23 September 2023.

Suahasil mengatakan dengan pendanaan APBN yang lebih besar, sehingga jumlah tersebut dibutuhkan. Meski demikian ia mengatakan aliran utang masuk melalui SBN disebabkan aliran modal asing masuk atau incoming inflow dari pasar surat berharga negara tersebut.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan inflow di pasar SBN menguat pasca pengumuman penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Fund Rate. Dari awal bulan hingga 19 September pasar SBN mencatat inflow sebesar Rp 11,13 triliun.

Pada APBN tahun ini, penarikan utang ditargetkan Rp 648,1 triliun. Secara total berdasarkan data APBN Kinerja dan Fakta edisi Juli 2024, posisi utang pemerintah tercatat telah menembus Rp 8.444 triliun. Angka ini meningkat Rp 91 triliun dibanding bulan sebelumnya yakni Rp 8.353 triliun. Rasio utang juga meningkat menjadi 39,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau hampir menyentuh 40 persen.

Tahun depan, di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, pembiayaan utang ditargetkan sebesar Rp 775,9 triliun. Angka ini meningkat dibanding target tahun ini yang mencapai Rp 648,1 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Senin, 23 September 2024 dimulai dari empat proyek presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal menjadi bom waktu.

Berikutnya ada berita empat perusahaan milik Grup Bakrie ditetapkan PKPU dan penilaian Bank Dunia soal pendapatan petani padi yang rendah. Lalu ada berita tentang dampak ekspor pasir laut terhadap kedaulatan Indonesia dan lowongan kerja PT Freeport Indonesia.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Ekonom Sebut 4 Proyek Prabowo Jadi Bom Waktu, dari Ekspor Pasir Laut hingga Food Estate

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai ada empat proyek presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto yang menyimpan bom waktu atau menunggu gagal.

Ia menyarankan Prabowo berkaca dari kegagalan pemerintahan sebelumnya dan melakukan perencanaan mendalam sebelum mengeksekusi proyek-proyek tersebut.

Menurut Wijayanto, rencana Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen mustahil untuk diraih Indonesia. Alasannya, Indonesia masih memiliki rasio investasi terhadap pertumbuhan atau incremental capital-output ratio (ICOR) yang tinggi dan perlu ditekan.

Simak lebih jauh tentang proyek Prabowo jadi bom waktu di sini.

<!--more-->

2. 4 Perusahaan Milik Bakrie Group Ditetapkan PKPU, Dituntut Bayar Utang Rp 8,79 Triliun

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan empat perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie alias Bakrie Group dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Empat perusahaan Bakrie Group itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk, PT Cakrawala Andalas Televisi, PT Lativi Mediakarya, dan PT Intermedia Capital Tbk.

Kuasa hukum dari 12 kreditur yang menagih itu, Marx Andryan, mengatakan, majelis hakim telah memberikan waktu 45 hari untuk membayar tagihan utang sebesar Rp 8.796.699.067.852 atau bila dibulatkan sekitar Rp 8,79 triliun. Dia menyebut kesempatan ini berdasarkan rapat permusyawaratan pada Jumat, 20 September 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Sebelumnya 7 hari. Terus ditambah 45 hari sampai 4 November,” kata Marx saat dihubungi pada Senin, 23 September 2024.

Simak lebih jauh tentang perusahaan Bakrie Group ditetapkan PKPU di sini.

3. Bank Dunia: Harga Beras di Indonesia Tinggi, tapi Petani Padi Pendapatannya Rendah

Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia tergolong tertinggi daripada negara lain di kawasan Asean. Senyampang itu, petani padi memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada mereka yang menanam jenis hortikultura seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias.

Bank Dunia mengutip hasil Survei Pertanian Terintegrasi oleh Badan Pusat Statistik yang menunjukkan rata-rata pendapatan bersih petani kecil hanya sekitar Rp 5 juta per tahun.

“Pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari USD 1 per hari atau USD 341 per tahun. Petani mendapat keuntungan rendah daripada pertanian padi,” kata World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam sambutannya di Indonesia International Rice Conference (IRRC) di Nusa Dua, Bali, pada Kamis, 19 September 2024.

Simak lebih jauh tentang penilaian Bank Dunia atas pendapatan petani padi di Indonesia di sini.

<!--more-->

4. Ekspor Pasir Laut, Pakar: Singapura Jadi Lebih Luas dan Bisa Ancam Kedaulatan RI

Keputusan pemerintah untuk kembali mengizinkan ekspor pasir laut dengan dalih yang diambil adalah hasil sedimentasi laut, mendapat penolakan dari sejumlah pakar dan kalangan lingkungan.

Pakar ekonomi Universitas Mataram Ihsan Ro'is memandang kegiatan ekspor sedimen laut ke luar negeri dapat merugikan Indonesia untuk jangka panjang. "Kita banyak ekspor pasir ke Singapura. Ini tidak menguntungkan," ujarnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu pekan lalu.

Ihsan mengatakan, pasir laut yang selama ini dibeli Singapura dari Indonesia justru dipakai untuk mereklamasi pantai negara tersebut yang membuat daratan mereka menjadi lebih luas.

Simak lebih jauh tentang ekspor pasir laut ancam kedaulatan Indonesia di sini.

5. PT Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Dibuka Sampai 27 September 2024

PT Freeport Indonesia (PTFI) membuka lowongan pekerjaan bagi para lulusan baru. Melalui Fresh Graduate Program (FGP), PTFI menyediakan kesempatan bagi lulusan jenjang pendidikan D4, S1, atau S2 untuk bergabung di bawah perusahaan tambang mineral itu.

Dari laman resminya, diketahui ada 27 daftar program studi dari universitas dalam maupun luar negeri yang dapat mendaftarkan diri pada program ini.

Adapun batas pendaftaran FGP Freeport Indonesia sampai dengan Jumat, 27 September 2024 mendatang.

Simak lebih jauh tentang lowongan kerja di PT Freeport Indonesia di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran mengusung program quick win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pada pemerintahan baru.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam Konferensi Pers RAPBN di Jakarta.

"Saya ingin menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintahan pada 2025 ini telah dipadupadankan dengan Program Hasil Terbaik Cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wapres Terpilih," imbuh Suharso.

Kemudian, baru-baru ini Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah pun telah menyepakati untuk memberi keleluasaan bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan realokasi anggaran kementerian negara atau komposisi kabinet barunya nanti. Hal tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 19 September 2024.

Realokasi Anggaran untuk Quick Win yang Disepakati DPR

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 mengatakan bahwa Banggar DPR bersama pemerintah telah menyepakati penambahan anggaran, khususnya K/L (kementerian dan lembaga negara.

"Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyepakati penambahan anggaran, khususnya pada K/L (kementerian dan lembaga negara) dalam rangka menopang sejumlah program quick win presiden terpilih,"ujar Said.

Oleh karena itu, kata Said, Banggar DPR RI bersama pemerintah menyepakati hal tersebut karena hal tersebut adalah kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyusun K/L dalam pemerintahan.

Banggar DPR RI menyetujui alokasi anggaran untuk subsidi energi yang lebih rendah dibandingkan usulan dari pemerintah. “Semula Rp 204,5 triliun menjadi Rp 203,41 triliun, dikarenakan asumsi kurs rupiah terhadap US dolar lebih rendah dari usulan pemerintah, awal Rp 16.100 menjadi Rp 16.000,” ujar Said.

Deretan Program Quick WinPrabowo-Gibran

1. Program makan siang bergizi gratis yang dianggarkan sebesar Rp 71 triliun. Program ini nantinya akan mencakup 15, 42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota.

2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk tekanan darah, gula darah, foto rontgen, dan skrining penyakit katastropik sebesar Rp 3,2 triliun. Suharso mengatakan dalam program ini, pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menuntaskan kasus tuberkulosis (TBC) dengan sasaran penurunan TBC menjadi 272 per 100.000 penduduk.

3. Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, dengan meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C serta sarana, prasarana, dan alat kesehatan sebesar Rp 1,8 triliun.

4. Pembangunan dan perbaikan sekolah. Renovasi gedung sekolah yang terdiri dari ruang kelas, mebel, serta MCK (mandi, cuci, dan kakus) sebanyak 22 ribu sebesar Rp 20 triliun. Kemudian membangun sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp 4 triliun. Suharso mengatakan bahwa pemerintahan baru nantinya akan membangun empat SMA unggulan di IKN, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.

5. Membangun lumbung pangan nasional di daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare serta dukungan sarana dan prasarana pendukung sebesar Rp 15 triliun.

6. Melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini mencapai 0,8 persen dan tahun depan ditargetkan menjadi 0 persen.

7. Pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal, serta pengentasan 563,1 hektar pemukiman kumuh.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 tetap stabil di atas 5 persen, tepatnya 5,06 persen (year on year/yoy).

“Kami memperkirakan untuk kuartal III masih akan relatif stabil di atas 5 persen, menurut estimasi 5,06 persen. Jadi, mungkin masih akan on track di sekitar angka tersebut,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBNKiTa Edisi September 2024 di Jakarta, Senin, 23 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Salah satu pertimbangan optimisme itu adalah momentum perekonomian global yang diperkirakan masih akan terjaga. Terlebih, bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed diyakini bakal menurunkan Fed Fund Rate (FFR). Proyeksi ini disebut akan memberikan momentum positif bagi perekonomian Indonesia.

Adapun dari segi domestik, Kemenkeu yakin kinerja konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan investasi tetap terjaga kuat.

Meski begitu, masih ada tantangan dari segi tensi geopolitik dan kondisi pemilu di AS yang akan menentukan arah kebijakan.

Senada dengan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebelumnya menyambut dengan optimistis kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap menunjukkan tren positif.

Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, pekan lalu, Perry menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu didorong agar lebih tinggi.

Perry memaparkan berbagai indikator terkini, termasuk hasil survei BI, menunjukkan kegiatan ekonomi pada triwulan III-2024 yang baik. Hal itu tercermin pada keyakinan konsumen yang tinggi, penjualan eceran yang positif, serta impor barang modal, dan penjualan semen yang meningkat.

Di samping itu, investasi juga terus tumbuh, khususnya investasi bangunan, sejalan dengan tahapan finalisasi operasional Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah ke atas. Ekspor nonmigas pun tetap baik sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi.

“Belanja pemerintah yang diprakirakan meningkat pada akhir tahun diharapkan dapat juga menopang permintaan domestik,” tambah Perry.

BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5 persen atau pada titik tengah 5,1 persen.

“Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran,” ujar Perry.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, tidak berkomentar banyak soal Presiden Jokowi yang hingga kini belum meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota. Sebelumnya, kepala negara menyatakan masih menunggu kesiapan ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

“Ya, tanya beliau,” kata Basuki kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu, 18 September 2024.

Ihwal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Jokowi mengatakan kesiapan ekosistem mesti diperhitungkan sebelum meneken Keppres pemindahan ibu kota negara. “Kalau cuma tanda tangan, gampang. Satu detik. Tapi, (bagaimana) kesiapan IKN itu sendiri,” kata Jokowi kepada wartawan usai membuka acara 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta Convention Center, Rabu, 18 September 2024.

Menurut Jokowi, memindahkan ibu kota bukan sekadar menyiapkan bangunan. Namun, perlu fasilitas pendukung lain, termasuk sumber daya manusia dan sistem yang digunakan. Lantas, apa saja proyek krusial IKN yang belum selesai tahun ini?

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, mengklaim progres pembangunan ibu kota baru tahap pertama sudah lebih dari 92 persen. Sementara itu, tahap kedua mencapai 57 persen dan tahap ketiga hampir 20 persen. Sebagaimana diketahui, pembangunan IKN terbagi menjadi lima tahap.

"Apartemen ASN akan menjadi 47 (tower) pada akhir Desember," kata Danis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 30 Agustus 2024

Danis menuturkan ada sejumlah proyek yang diprioritaskan hingga akhir 2024. Di antaranya, proyek hunian aparatur sipil negara atau ASN dan gedung kementerian koordinator. Prioritas lainnya, kata Danis, adalah menambah infrastruktur dasar. "Kalau apartemen selesai, kami juga akan menyelesaikan jalan tol," kata Danis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 30 Agustus 2024.

Selain tol, pembangunan infrastruktur yang bakal menjadi prioritas adalah Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau multi-utility tunnel (MUT). Infrastruktur ini akan menjadi tempat jaringan pipa air minum dan listrik.

Selain proyek-proyek tersebut, Kementerian PUPR saat ini juga tengah mengejar penyelesaian pembangunan runway atau landasan pacu Bandara IKN. Danis mengklaim saat ini progres pembangunannya mencapai 1.375 meter. Ia optimistis target 2.200 meter tercapai pada pekan pertama September 2024.

"Kalau tidak hujan, 2 September kelar. Kalau hujannya ada banyak, 14 September perkiraan (selesai diaspal)" kata Danis.

Sementara itu, Basuki Hadimuljono, menyatakan kelanjutan pembangunan IKN bakal membebani hingga beberapa tahun ke depan. Untuk saat ini, kata dia, Kementerian PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 40,59 triliun.

Proyek tersebut termasuk dalam program non-quick wins bersamaan dengan penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi. "Kemudian program non-quick wins yang kedua adalah keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp 9,11 triliun," ujar Basuki di rapat kerja bersama Komisi V DPRI RI.

Basuki merinci anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan. Untuk Ditjen Bina Marga, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penanganan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan kawasan West Residence, Precinct Core, dan Sumbu Tripraja.

Tak hanya itu, Ditjen Bina Marga juga diminta untuk menyelesaikan jalan akses Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam, Lingkar Sepaku 4, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur Tahap 3. Selanjutnya juga Jalan Feeder distrik IKN, seksi 6C-1 Sp 3 ITCI-Simpang, 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, dan pengawasan Teknik 5 kegiatan dan pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP.

Selanjutnya untuk Ditjen Cipta Karya, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan peribadatan, kantor Kementerian PUPR, Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) SPAM Sepaku Tahap 2, jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar, dan puskesmas.

"Jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan hunian ASN IKN," lanjut Basuki.

Terakhir, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk Ditjen Perumahan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan 47 tower Rusun (Rumah Susun) ASN dan Hankam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meresmikan sejumlah proyek pembangunan tahap kelima IKN pada 29 Februari hingga 1 Maret 2024. Danis mengungkapkan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan di sektor perbankan dan keuangan. Seperti proyek milik Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), hingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kemudian, ada tiga bank dari badan usaha milik negara (BUMN), seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI). Selain itu, ada juga bank daerah yang ikut dalam groundbreaking IKN tahap lima, yakni Bank Kaltimtara. Layanan telekomunikasi oleh PT Telkom Indonesia dan lembaga penyiaran publik TVRI.