TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi hari ini, Jumat, 11 Oktober 2024, akan mendarat di Bandara Nusantara, IKN, dengan pesawat Boeing 737-800 kepresidenan setelah uji coba pendaratan menggunakan pesawat besar berhasil.

"Alhamdulillah hari ini Pesawat Boeing Kepresidenan telah mendarat mulus di Bandara IKN dalam rangkatest Landing. Rencananya besok Bapak Presiden akan melakukan kunjungan kerja ke IKN dengan Pesawat Boeing Kepresidenan dan akan mendarat di Bandara IKN," ujar Yusuf di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Yusuf mengatakan, dalam kunjungan ke IKN sebelumnya Presiden juga telah melakukan pendaratan di Bandara Nusantara IKN dengan Pesawat Kepresidenan RJ85, yang berukuran lebih kecil.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan landasan pacu Bandara Nusantara kini telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter. "Saat ini Kementerian PUPR telah melakukan penebalan pada area runway dengan target selesai pada 10 Oktober 2024," ujar Menhub dalam keterangan di Jakarta.

Budi menuturkan bahwa Kemenhub akan melakukan verifikasi kelayakan landasan pacu untuk kembali dilakukan pendaratan pesawat.

"Setelah dilakukan pendaratan Pesawat Kepresidenan RJ85 pada akhir bulan lalu, Bandara Nusantara kini akan kembali melalukan uji coba pendaratan untuk tipe pesawat yang lebih besar," kata Menhub saat meninjau progres pembangunan Bandara Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, Minggu.

Budi Karya menyampaikan bahwa progres pembangunan Bandar Udara Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, kini semakin pesat.

Pada kesempatan itu, ia juga meninjau progres pembangunan terminal bandara bersama dengan tiga arsitek Bandara Nusantara, yakni Yori Antar, Adi Purnomo (Mamo) dan Reza Wahjudi (Bobos).

Budi Karya memastikan pembangunan terminal sesuai dengan konsep besar IKN, yakni berorientasi pada alam dan ramah lingkungan serta menonjolkan budaya Kalimantan.

Pembangunan bandara IKN ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan landasan pacu sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter persegi. Bandara Nusantara nantinya dapat melayani pendaratan pesawat hingga jenis terbesar B-777 300 ER dan A380.

Groundbreaking dan Peresmian Istana Negara

Presiden Jokowi diagendakan bertolak ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat untuk menghadiri seremonial peresmian Istana Negara di IKN serta groundbreaking sejumlah proyek infrastruktur.

"Ada agenda Presiden ke IKN tanggal 11 Oktober 2024. Kayaknya ada beberapa peresmian dan 'groundbreaking', termasuk Istana Negara," kataStaf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, saat mengkonfirmasi kabar kunjungan Presiden Jokowi kembali ke IKN.

Dalam agenda tersebut, Presiden Jokowi mengajak serta 16 pengusaha di bidang pertambangan untuk menarik minat investor menanamkan modal mereka di IKN.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi Rosan Roeslani usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.

"Jumat, insyaallah kami mau meninjau langsung. Nanti Jumat, rencana yang tadi hadir di sini akan meninjau langsung ke IKN. Sehingga menimbulkan minat untuk investasi yang lebih besar lagi," katanya.

Ia mengatakan sebanyak 16 pengusaha itu mayoritas menggarap sektor batu bara di Kalimantan yang membentuk konsorsium untuk berinvestasi pada bidang infrastruktur publik, seperti taman, restoran, serta fasilitas umum yang berhubungan dengan gaya hidup.

"Mereka akan membentuk konsorsium untuk beberapa ide membangun taman, membangun komunitas yang ada di situ, sehingga komunitasnya terbentuk, lifedata-style, restoran dan lainnya," katanya.

Keppres IKN

Presiden Joko Widodo melimpahkan kewenangan tanda tangan keputusan tentang pemindahan ibu kota kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto karena pertimbangan proses pembangunan ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga kini masih terus berlanjut.

"Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, IKN itu kan membangun sebuah ekosistem, tidak sekadar membangun gedung pemerintahan, tetapi sebuah ekosistem yang mendukung bagaimana pengelolaan pemerintahan itu berjalan," kata Ari Dwipayana.

Ari mengatakan IKN hingga saat ini masih dalam proses pembangunan ekosistem dengan fokus utama pembangunan yang tepat waktu supaya bisa berjalan dengan baik.

Menurut Ari, seluruh tahapan pembangunan IKN juga menjadi komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada masa transisi kepemimpinan nasional saat ini.

"Sebagai bagian dari transisi pemerintahan, itu menjadi bagian dari komitmen presiden terpilih untuk melanjutkan hal itu," katanya.

Ari memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut, meskipun ada berbagai pendapat di masyarakat, sebab keberlanjutan pembangunan IKN telah mendapatkan dukungan penuh dari Prabowo Subianto.

Pelimpahan pembuatan Keppres ke Prabowo, menurut ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, sebagai upaya Jokowi melempar tanggung jawab sekaligus melindungi citranya di masa depan.

Pasalnya, Achmad berujar, Jokowi yang memutuskan dan memulai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota baru ini juga dilakukan dengan biaya besar. Proyek IKN juga bukan proyek jangka pendek. Sementara dalam prosesnya, pembangunan IKN juga menuai kritik dan keraguan dari publik.

“Ini langkah cerdik untuk menjaga warisan. Jika IKN sukses di bawah kepemimpinan Prabowo, Jokowi bisa tetap mengklaim bahwa proyek ini dimulai di bawah pemerintahannya,” kata Achmad dalam keterangannya kepada Tempo, Selasa, 8 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memuji kinerja sepuluh tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini dia sampaikan saat membuka gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) di Indonesia Convention Exhibition, Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Banten, Rabu, 9 Oktober 2024.

"Insyaallah peralihan pemerintahan menurut saya ini yang terbaik. Banyak sekali yang sudah Bapak lakukan untuk indonesia. Oleh karena itu, kami semua mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden," ucapnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengklaim, Jokowi telah melakukan banyak hal selama dua periode memerintah. Dia menuturkan, Kepala Negara telah menyelamatkan Indonesia dari pandemi Covid-19, membangun transportasi yang terkoneksi dari Jakarta sampai Surabaya, serta dari Lampung hingga Aceh, termasuk membangun pusat-pusat wisata.

Selain itu, Zulhas mengklaim pertumbuhan ekonomi stabli di angka rata-rata lima persen selama pemerintahan Jokowi. Dia juga mengklaim inflasi berhasil terkendali serta neraca perdagangan surpulus selama 52 bulan beruntun. "Tentu sebagai manusia pasti tidak sempurna. Tapi kami bersaksi banyak yang sudah Bapak lakukan. Masyarakat kita cerdas. Sebagian besar mengakui. Memang sedikit, Pak—jadi enggak usah khawatir—sedikit yang selalu (menilai) salah, apa pun salah, apa pun salah," ucapnya.

Sejumlah orang dekat Jokowi, seperti ditulis Majalah Tempo edisi 7 September 2024, mengatakan Jokowi masih berupaya menjaga simpati dua kelompok masyarakat bawah. Menerima laporan rutin dari sejumlah konsultan, Jokowi memperhatikan sentimen masyarakat terhadapnya lewat percakapan-percakapan di media sosial.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi tak membantah Jokowi memperhatikan monitoring media dari laporan berbagai pihak. Untuk menjaga sentimen di lapis masyarakat bawah, Jokowi blusukan ke berbagai daerah.

Ia membagi-bagikan bantuan sosial atau kaus. Ketika datang ke Mandalika, Nusa Tenggara Barat, 29 September lalu, Jokowi menyebar kaus bergambar wajahnya. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan Jokowi melakukan kunjungan kerja untuk memastikan program-program prioritas nasional berjalan meski mendekati pensiun.

“Menjelang masa akhir pemerintahannya, Presiden tetap bekerja,” kata Ari, Sabtu, 5 Oktober 2024. Narasumber di lingkungan Istana mengatakan di level kelompok masyarakat menengah ke atas, kepuasan terhadap Jokowi telah tergerus oleh praktik dinasti politik dan pengangkangan konstitusi.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy enggan menjawab saat ditanya soal perkembangan persiapan pengelolaan tambang milik persyarikatan. Saat ini, Muhammadiyah sedang mempersiapkan dua perusahaan sebagai tindak lanjut dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu hanya tersenyum saat ditanya usai mengisi acara seminar di Wisma Kemenpora, Kamis, 10 Oktober 2024. Tak lama, ajudannya segera menutup pintu mobil.

Dalam acara tersebut, Muhadjir berbicara soal pengalamannya menduduki dua jabatan menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo saat mengisi seminar yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

Sebelumnya, Muhadjir sempat menyampaikan, saat ini organisasinya sudah membangun strategic company yang akan menjadi perusahaan induk untuk pengelolaan tambang bagi Muhammadiyah. Strategic company tersebut diperkuat dengan kehadiran operating company. "Operating company ini lah yang nanti para ahli yang memang punya pengalaman di tambang, orang Muhammadiyah dan juga ahli," ujar dia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024.

Muhadjir menjelaskan operating company akan bekerja sama dengan kontraktor untuk melakukan operasi tambang. Contohnya melakukan survei awal untuk menentukan kelayakan pertambangan dan lainnya. Perusahaan tambang Muhammadiyah ini juga akan melibatkan SDM yang ahli dalam pertambangan.

Pihaknya juga sudah bekerja sama kerja sama dengan 5 fakultas pertambangan yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah. "Kita tidak akan terburu-buru untuk memutuskan. Kalau menerimanya iya, tapi kita siapkan dulu institusi di dalam Muhammadiyah, mulai dari itu holdingnya kita bentuk,” ucap Muhadjir.

Ketentuan ormas keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam regulasi tersebut, terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas untuk mengelola lahan pertambangan, yakni pada Pasal 83A yang membahas soal Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUIPK) secara prioritas.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, PP Muhammadiyah segera mendapatkan tambang bekas milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia. Bahlil menyampaikan ini usai rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Daniel A Fajri berkontribusi pada artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berkali-kali menekankan bahaya aplikasi Temu terhadap ekosistem usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) jika sampai berekspansi ke Indonesia. “Kalau Temu itu jelas menghancurkan UMKM kita,” tuturnya ketika ditemui di Kantor Kementerian Kominfo pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Sebagai komitmen Kementerian Kominfo melindungi UMKM, Budi mengambil langkah untuk memblokir aplikasi tersebut dari toko aplikasi untuk sistem operasi Android dan iOS di Tanah Air dan sepakat tidak memberikan izin dagang Temu di pasar daring Indonesia.

Dilansir dari temu.com, Temu merupakan aplikasi lokapasar (marketplace) asal Cina yang berbasis di Boston, Amerika Serikat. Aplikasi yang menginduk pada perusahaan PDD Holdings Inc ini—yang juga mengoperasikan platform serupa, Pinduoduo—pertama kali diluncurkan pada September 2022 dan memberikan akses konsumennya menelusuri dan memilah produk sebelum membelinya dari berbagai vendor.

Nama Temu memiliki arti Team Up, Price Down. Merujuk pada fokus utama bisnis platform dagang lintas negara atau cross-border trade yang menyediakan beragam produk dengan harga paling terjangkau dari jutaan mitra dagang, produsen, dan merek.

Belakangan, aplikasi tersebut santer dibicarakan karena model bisnis yang diterapkan berbeda dengan beberapa aplikasi lokapasar yang telah mendapat izin beroperasi di Indonesia. Menggunakan skema penjualan produk D2C (direct to consumer) atau C2M (consumer to manufacturing), Temu mempertemukan konsumen langsung dengan pabrik produsen.

Tanpa adanya perantara, seperti seller, reseller, dropshipper maupun afiliator, proses jual-beli melalui aplikasi tersebut tentunya menihilkan sistem komisi berjenjang. Model usaha macam itu disebut-sebut dapat merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hal itu terjadi karena UMKM tidak mampu bersaing dengan harga pasar yang sangat rendah dari barang-barang impor yang dijual di Temu.

Menariknya, berdasarkan laman resmi Temu, hal tersebut malah menjadi salah satu poin kekuatan yang memang aplikasi ini unggulkan. “Pengiriman barang langsung dari sumbernya menghilangkan kebutuhan akan beberapa tahap transportasi dan pergudangan, sehingga mengatasi apa yang sering kali menjadi biaya paling signifikan dan inefisiensi dalam operasi ritel konvensional,” ucap juru bicara Temu kepada National Public Radio (NPR), dikutip dari laman Britannica Money, Kamis, 10 Oktober 2024.

Sebagai salah satu strategi bisnisnya, platform retail daring itu menawarkan berbagai kategori produk dengan jangkauan yang sangat luas. Dari peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, pakaian dan aksesoris, kesehatan dan kecantikan, hingga perlengkapan rumah dan taman, serta mainan dan hobi.

Selain itu, Temu juga menggunakan pengalaman berbelanja gamifikas" untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi pelanggan, mendorong mereka untuk membagikan platform tersebut di media sosial guna mendapatkan diskon.

Dilansir dari sumber yang sama, Temu berhasil memperoleh pendapatan di kisaran angka US$ 16 miliar dalam satu tahun sejak peluncurannya. Hingga 2024, Temu diperkirakan memiliki pendapatan tahunan sebesar US$ 341,59 miliar dengan market cap di angka US$ 202,75 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta- Pameran produksi, Consumer Sourcing Expo atau CSE Asia 2024 akan digelar pada 14-16 November 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Banten. Penyelenggaraan pameran ini bertujuan memperkuat perdagangan produk di wilayah Asia hingga Asia Tenggara.

Pameran tersebut digelar sebagai inisiasi dari Asean Tourism, Trade and Economy Council (ATEC) berkolaborasi bersama Hongkong Global Convention & Exhibition Group (HKGEC). Ketua ATEC, Budihardjo Iduansjah, mengharapkan hal tersebut dapat menjadi platform penting bagi pelaku industri.

Pameran CSE, menurut Budihardjo juga bisa untuk mengeksplorasi peluang pasar lebih luas, membangun pabrik, serta memperkuat perdagangan produk Asia khususnya Indonesia ke seluruh dunia. Selain itu, pameran ini bagian dari upaya memperkuat sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) di Indonesia, terutama di wilayah Banten.

Menurutnya, pemeran produksi yang akan dilakukan adalah bagian mendukung program Indonesian Brands Go Global sehingga bisa memberi peluang strategis terhadap jenama lokal tampil di panggung internasional.

"Harapan saya sebagai ketua ATEC, CSE Asia 2024 dapat menjadi salah satu pameran yang mendorong penguatan perdagangan dan posisi brand Asia di pasar internasional," ujar Budihardjo dalam keterangan tertulis pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pameran produk CSE Asia tahun ini menghadirkan 400 peserta pameran dari berbagai sektor industri, termasuk produsen ternama dari Cina. Budihardjo menjelaskan, pameran itu rencananya akan menawarkan kesempatan bagi pelaku usaha, untuk memperluas jaringan distribusi, pembangunan pabrik dan pemasok produk.

Selain itu, ia mengatakan, pameran itu juga akan menyelenggarakan sesi edukasi mengenai impor secara resmi, dengan menghadirkan pembicara dari Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, serta instansi terkait lainnya. Sehingga, kata Budihardjo, edukasi itu akan memberikan panduan kepada para pelaku usaha, mengenai tata cara impor yang sesuai dengan regulasi dan berbagai peraturan terkait barang beredar di Indonesia.

"Kami juga mengharapkan impor yang masuk ke Indonesia adalah produk yang resmi dan legal. Selain itu, CSE Asia 2024 diharapkan menjadi wadah edukasi yang penting bagi pelaku usaha untuk memahami proses impor yang resmi dan berbagai aturan yang berlaku," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pameran CSE Asia 2024 akan menampilkan berbagai produk unggulan dari supplier dan manufaktur ternama di Cina. Ia berujar pergelaran itu juga mencakup beragam produk, seperti pakaian jadi, dekorasi rumah dan hadiah, alat elektronik, hingga peralatan rumah tangga. Berbagai produk yang dipamerkan menunjukkan kualitas, inovasi, dan daya saing produk Asia di pasar global.

Menurutnya, pameran itu turut membahas upaya digitalisasi, termasuk pemanfaatan internet dan lokapasar. Sehingga, kata Hilmi, hal itu dapat menjadi saluran yang efektif untuk menjual barang resmi dan memperkenalkan produk ke konsumen global.

Dia menambahkan, pergelaran CSE Asia 2024 setiap pengusaha akan diberikan panduan tentang cara mengelola penjualan daring. Menurut Hilmi, hal itu sesuai dengan regulasi dan standar kualitas internasional sehingga produk-produk Asia dapat bersaing di pasar global.

“Sebagai asosiasi e-commerce Indonesia, kami mengundang para pelaku bisnis, pengusaha, dan distributor lokal untuk hadir dan menjajaki peluang kemitraan strategis yang ditawarkan para supplier dan manufaktur untuk menciptakan sebuah perdagangan yang sehat melalu bisnis online," ujarnya dalam keterangan yang sama.

Lebih lanjut, Hilmi menuturkan, dalam pameran juga akan menyediakan sesi business matching. Sehingga bisa memfasilitasi para peserta untuk bertemu langsung dengan calon mitra bisnis potensial sesuai dengan profil usaha dan kebutuhan masing-masing.

Dalam sesi business matching itu juga terdapat paviliun inabuyer Electric Vehicle Expo yang menghadirkan sepeda motor listrik dan ekosistemnya. Hilmi mengatakan, bahwa hal tersebut sebagai pendukung penguatan perdagangan di Pasar Global dalam kategori EV. "Ini merupakan kesempatan besar untuk mengenal lebih dalam tentang inovasi dan teknologi terbaru dari para produsen, sekaligus memperkuat ekosistem bisnis dan perdagangan di kawasan ini.” ucap Hilmi.

Selaras dengan hal tersebut, Tenaga Ahli Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Bidang Kelistrikan, Sripeni Inten Cahyani, menganggap pergelaran pameran produksi akan dihadiri ribuan pengunjung dari berbagai kalangan, termasuk pembeli, pemasok, dan profesional industri.

Dia berujar, pameran itu tidak hanya memberikan akses langsung terhadap tren dan inovasi terbaru, tetapi juga memperkuat kemitraan bisnis yang telah ada. “Mengawal program motor listrik mulai dari peraturan presiden sampai mendapatkan insentif untuk masyarakat luas. ESDM mendukung dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan melalui konversi sepeda motor listrik yang akan ada di inabuyer EV Expo.” tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) Budi Saddewa Sudiro mengklaim ketersediaan lahan tak jadi halangan dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta hunian yang digagas presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurutnya, ketersediaan lahan akan terus bertambah seiring waktu.

“Untuk mendukung 3 juta (hunian) ini, land bankPerumnas yang siap dibangun setidaknya bisa mencapai 700 ribu (hunian). Sisanya nanti kita harus nambah," ujar Budi kepada wartawan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Alih-alih ketersediaan lahan, menurut Budi, tantangan terbesar dari realisasi proyek ini adalah pendanaan dan ketersediaan pasar. “Ini tergantung dari off-taker dan pendanaan. Pembelinya ada enggak? Daya belinya ada enggak?" ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Budi menyebut Perum Perumnas mengusulkan disediakan lembaga perantara yang siap membeli produk-produk hunian yang dibangun. Salah satunya menurut Budi, bisa berupa Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Kalau Perumnas bangun (hunian) lalu belum terjual, di-off take dulu oleh Tapera. Namun, kalau konsumen yang sudah beli di Perumnas kemudian tidak mampu mengangsur, kan harus kami buy back lagi,” jelasnya.

Mekanisme seperti ini, menurut Budi, penting dilakukan agar data atas ketersediaan dan kebutuhan hunian bisa dihitung. Sehingga, penjualan rumah bersubsidi tepat sasaran. Target tersebut, kata Budi, telah mencakup rencana penyediaan hunian di perkotaan dan pedesaan dengan estimasi unit pengembangan rumah sederhana tapak sebanyak 474.111 unit, rumah susun sewa 19.163 unit, dan rumah susun milik sebanyak 204.062 unit.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun tiga juta hunian setiap tahun. Rinciannya, dua juta unit rumah akan dibangun pemerintah di desa dan satu juta unit apartemen di kota.

Adapun, pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan, pembangunan apartemen di kota akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dia mencontohkan di Jakarta, program ini akan membidik kerja sama dengan Perumda Pasar Jaya.

Perumda Pasar Jaya kini menaungi 153 unit pasar di Jakarta. Di tiap-tiap pasar itu, Hashim mengatakan pemerintah bisa membangun kompleks menara yang bisa mencapai 1.000 unit apartemen untuk setiap pasar. Itu berarti, kata dia, sama dengan hunian bagi 153 ribu keluarga.

Hashim menjelaskan, masalah yang selalu dihadapi oleh sektor perumahan adalah pengadaan tanah. Dia mengatakan bila ingin bergerak cepat, pemerintah harus jeli melihat di mana saja lahan milik negara. Lahan milik negara, menurut dia, akan diutamakan untuk perumahan rakyat.

Dengan rencana itu, Hashim mengatakan dalam sepuluh tahun akan terbangun 30 juta hunian, baik rumah maupun apartemen. Hal ini, menurut dia, dapat menjawab permasalahan adanya 27 juta rumah tak layak huni (RTLH). “Itu adalah tantangan dan itu adalah target Pak Prabowo. Dia ingin membangun, selama dia menjadi presiden. Insya Allah bisa dua periode," kata dia.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) Budi Saddewa Sudiro mengklaim ketersediaan lahan tak jadi halangan dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta hunian yang digagas presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurutnya, ketersediaan lahan akan terus bertambah seiring waktu.

“Untuk mendukung 3 juta (hunian) ini, land bankPerumnas yang siap dibangun setidaknya bisa mencapai 700 ribu (hunian). Sisanya nanti kita harus nambah," ujar Budi kepada wartawan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Alih-alih ketersediaan lahan, menurut Budi, tantangan terbesar dari realisasi proyek ini adalah pendanaan dan ketersediaan pasar. “Ini tergantung dari off-taker dan pendanaan. Pembelinya ada enggak? Daya belinya ada enggak?" ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Budi menyebut Perum Perumnas mengusulkan disediakan lembaga perantara yang siap membeli produk-produk hunian yang dibangun. Salah satunya menurut Budi, bisa berupa Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Kalau Perumnas bangun (hunian) lalu belum terjual, di-off take dulu oleh Tapera. Namun, kalau konsumen yang sudah beli di Perumnas kemudian tidak mampu mengangsur, kan harus kami buy back lagi,” jelasnya.

Mekanisme seperti ini, menurut Budi, penting dilakukan agar data atas ketersediaan dan kebutuhan hunian bisa dihitung. Sehingga, penjualan rumah bersubsidi tepat sasaran. Target tersebut, kata Budi, telah mencakup rencana penyediaan hunian di perkotaan dan pedesaan dengan estimasi unit pengembangan rumah sederhana tapak sebanyak 474.111 unit, rumah susun sewa 19.163 unit, dan rumah susun milik sebanyak 204.062 unit.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun tiga juta hunian setiap tahun. Rinciannya, dua juta unit rumah akan dibangun pemerintah di desa dan satu juta unit apartemen di kota.

Adapun, pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan, pembangunan apartemen di kota akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dia mencontohkan di Jakarta, program ini akan membidik kerja sama dengan Perumda Pasar Jaya.

Perumda Pasar Jaya kini menaungi 153 unit pasar di Jakarta. Di tiap-tiap pasar itu, Hashim mengatakan pemerintah bisa membangun kompleks menara yang bisa mencapai 1.000 unit apartemen untuk setiap pasar. Itu berarti, kata dia, sama dengan hunian bagi 153 ribu keluarga.

Hashim menjelaskan, masalah yang selalu dihadapi oleh sektor perumahan adalah pengadaan tanah. Dia mengatakan bila ingin bergerak cepat, pemerintah harus jeli melihat di mana saja lahan milik negara. Lahan milik negara, menurut dia, akan diutamakan untuk perumahan rakyat.

Dengan rencana itu, Hashim mengatakan dalam sepuluh tahun akan terbangun 30 juta hunian, baik rumah maupun apartemen. Hal ini, menurut dia, dapat menjawab permasalahan adanya 27 juta rumah tak layak huni (RTLH). “Itu adalah tantangan dan itu adalah target Pak Prabowo. Dia ingin membangun, selama dia menjadi presiden. Insya Allah bisa dua periode," kata dia.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memikirkan cara agar volume minyak bumi yang telah diolah dan siap dijual atau lifting minyak bisa terus meningkat. "Seliter pun tidak kita biarkan turun. Harus naik, setiap tahun harus naik," kata Jokowi dalam acara Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto, Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024.

Saat ini, lifting minyak Indonesia memang sedang menurun. Menurutnya, penurunan produksi minyak bumi tersebut membuat negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sebabnya, kebutuhan untuk mengimpor minyak dari luar negeri demi memenuhi permintaan dalam negeri. "Berarti impor kita. Impor minyak, impor gas, ratusan triliun yang harus kita keluarkan. Artinya devisa kita hilang," ujar Jokowi.

Karena itu, ia menekankan kepada Kementerian ESDM untuk melakukan cara apapun agar produksi bisa meningkat. Apakah itu dikerjakan secara mandiri ataupun menggunakan mekanisme kerja sama dengan BUMN maupun swasta, termasuk swasta asing. "Semuanya dilakukan," katanya memberi instruksi.

Dia mengungkap bahwa pada siang sebelumnya menerima masukan yang sama dari Menteri Keuangan. "Pak, ini lifting minyak kita nggak boleh dibiarkan terus seperti ini,” ujar Jokowi menirukan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan cara meningkatkan lifting minyak adalah dengan menerapkan program presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia menunjuk kepada kedaulatan energi.

Menurut Bahlil saat ini lifting minyak Indonesia memang menurun. Ia menerangkan bahwa konsumsi minyak Indonesia sebesar 1,6 juta barel per hari sedangkan lifting minyak hanya sebesar 600 ribu barel per hari. "Jadi memang harus ada terobosan-terobosan untuk meningkatkan lifting," katanya.

Menurut data Kementerian ESDM, hingga 8 Oktober 2024, produksi harian minyak nasional mencapai 563.485 barel per hari (bph), lebih rendah daripada target APBN 2024 yang ditetapkan sebesar 635.000 bph. Di sisi lain, produksi gas Indonesia tercatat 6.930 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), melampaui target tahun ini yang sebesar 5.785 MMSCFD.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pemerintah perlu segera memberikan stimulus kepada masyarakat. Hal ini merespons hasil survei Bank Indonesia (BI) perihal Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan kinerja penjualan eceran yang masing-masing turun 0,9 persen dan 2,5 persen secara bulanan pada September 2024.

Achmad menilai penurunan dua indikator tersebut mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang signifikan. Sehingga, kata dia, dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan menekan pertumbuhan konsumsi.

“Padahal daya beli dan konsumsi itu pendorong utama pertumbuhan ekonomi,” kata Achmad kepada Tempo, Kamis, 10 Oktober 2024.

Untuk mengatasi tantangan ini, ia menyarankan pemerintah dapat mengambil sejumlah langkah strategis yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengembalikan keyakinan konsumen. Salah satunya, kata dia, dengan memberikan stimulus fiskal berupa subsidi langsung kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak.

Selain itu, ia menilai perlu ada kebijakan moneter yang akomodatif dari BI. Salah satunya dengan menurunkan kembali suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi.

“Di sisi lain, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga dan mengurangi ketidakpastian dengan memperkuat koordinasi antar sektor dan mempercepat proyek-proyek ekonomi strategis,” ujarnya.

Menurutnya, kombinasi stimulus fiskal, moneter, dan kebijakan ekonomi yang tepat dapat membantu memperbaiki situasi. Sehingga konsumsi domestik dapat pulih dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebab penurunan IKK dan kinerja penjualan eceran, menurut dia, jadi sinyal awal bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan berat. Tanpa intervensi tepat, ia menilai dampaknya bisa menghambat target pertumbuhan ekonomi 5 persen tahun ini.

“Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat,” ucap Achmad.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memergoki dua kapal laut asal Cina sedang melakukan penyedotan pasir laut secara ilegal di wilayah perairan Batam, Kepulauan Riau pada hari ini, Kamis, 10 Oktober 2024.

Berdasarkan video yang didapatkanTempo, ada dua jenis kapal yang ditahan oleh KKP. Pertama, kapal jenis Yang Cheng 6 Treetown Imo 83533245 dan kapal Zousun 9 yang ditangkap di wilayah perairan Karimun.

Setelah dikonfirmasi, Juru bicara KKP, Wahyu Muryadi, mengatakan kapal asal Cina itu sedang berlabuh menuju Singapura. Ia mengatakan, bahwa kedua kapal yang ditahan itu dioperasikan oleh perusahaan asal Malaysia.

"Kapalnya bikinan China, yang mengoperasikan perusahaan di Malaysia," ujarnya ketika dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Dalam video itu juga menjelaskan, jenis kapal Yang Cheng 6 dapat mengangkut sebanyak 10 ribu ton pasir laut. "Bobot kapal 8 ribu ton. Mengangkut 10 ribu metrik ton pasir laut. Kapal tak dilengkapi dokumen. Ilegal," tutur Wahyu.

Lebih lanjut, ia menuturkan, kedua kapal itu memiliki kekuatan penyedotan pasir selama 9 jam. Wahyu mengatakan, dalam kurun waktu itu, kapal buatan Cina mampu memenuhi isi ruang bawah kapal dengan pasir laut.

"Sekali sedot 9 jam penuh isi palka 10 ribu meter kubik. Satu trip 3 hari. Group mereka ada 10 kapal di atas 8 ribu sampai dengan 10 ribu Gross Tonnage (GT)," kata dia.

Saat ini kedua kapal tersebut telah ditahan di Pangkalan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP, Batam.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berjanji akan mengesahkan kenaikan tunjangan kinerja atau tukin pegawai Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Jokowi mengatakan sudah berkali-kali diingatkan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

"Belum sampai di meja saja, tetapi memang sudah sedikit lagi, jadi begitu sampai di meja saya akan saya tandatangani yang namanya tunjangan tadi," kata Jokowi dalam sambutan di HUT Pertambangan dan Energi ke-79 di Jakarta Pusat pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Jokowi mengatakan akan menginformasikan secepatnya ke Bahlil jika dia sudah menandatangani proposal tunjangan kinerja pegawai Kementeri ESDM.

Bahlil sempat mengungkit, Kementerian ESDM menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp 300 triliun hingga Rp 350 triliun setiap tahun. Karena itu, ia menyayangkan jika justru kesejahteraan pegawainya tidak diperhatikan.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan ini saat memberikan amanat di Upacara Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79 di Monas, Kamis, 10 Oktober 2024.

Setelah pemerintah memberikan tukin kepada pegawai Kementerian ESDM, Bahlil mewanti-wanti supaya tidak ada pihak yang membuat gerakan tambahan. Sebagai mantan pengusaha, Bahlil mengatakan sudah memahami tanda-tanda adanya gerakan semacam itu.

"Jadi saya mohon yang sudah berlalu-berlalulah. Mari kita menatap masa depan yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara," tutur Bahlil.

Besaran tukin ESDM diatur berdasarkan kelas jabatan dan diberikan setiap bulan. Aturannya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian ESDM. Adapun rinciannya yaitu:

- Kelas Jabatan 17: Rp 33.240.000

- Kelas Jabatan 16: Rp 27.577.500

- Kelas Jabatan 15: Rp 19.280.000

- Kelas Jabatan 14: Rp 17.064.000

- Kelas Jabatan 13: Rp 10.936.000

- Kelas Jabatan 12: Rp 9.896.000

- Kelas Jabatan 11: Rp 8.757.600

- Kelas Jabatan 10: Rp 5.979.2O0

- Kelas Jabatan 9 : Rp 5.079.20O

- Kelas Jabatan 8 : Rp 4.595.150

- Kelas Jabatan 7 : Rp 3.915.950

- Kelas Jabatan 6 : Rp 3.510.400

- Kelas Jabatan 5 : Rp 3.134.250

- Kelas Jabatan 4 : Rp 2.985.000

- Kelas Jabatan 3 : Rp 2.898.000

- Kelas Jabatan 2 : Rp 2.708.250

- Kelas Jabatan 1 : Rp 2.531.250

Rizki Yusrizal berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Bonny Z. Minang, memberi sinyal presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur. Bonny mengatakan rencana pembentukan Kemenko baru itu sudah didiskusikan oleh tim Prabowo.

“Iya dong (sudah didiskusikan rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur),” ujarnya saat ditemui awak media Rabu, 9 Oktober 2024, di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Bonny menjelaskan, rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur merupakan bagian untuk memperkuat sektor Pekerjaan Umum dan Infrastruktur. Lebih lanjut, menurut Bonny, dalam sektor ini terdapat banyak BUMN Karya yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

“Infrastruktur itu dalam properti kan penyumbang PDB yang tertinggi. Jadi drive growth-nya itu sekitar 2,4 persen,” kata Bonny. Sektor ini, tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.

Di kesempatan yang sama, Bonny juga menyinggung rencana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai bagian dari Kemenko Infrastruktur ini. Namun, Bonny enggan menjelaskan lebih lanjut.

Dia menyatakan, “Menteri Koordinator Infrastruktur ini bukan domain saya menjawab. Tunggu tanggal 21 (Oktober), nanti diumumkannya tanggal 21.”

Sebelumnya, wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi kementerian yang menangani perumahan dan kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Selanjutnya: Hashim mengatakan pemisahan kementerian....

<!--more-->

Hashim mengatakan pemisahan kementerian itu menunjukkan komitmen Prabowo dalam mengembangkan perumahan di Indonesia. Hashim juga mengklaim sudah ditunjuk menjadi Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo.

Hashim berujar, Kementerian Perumahan menargetkan pembangunan 3 juta hunian setiap tahun. Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara 1 juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada UMKM dan BUMDes untuk mendorong pengembangan UMKM di daerah, sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah mengatakan rencana pemisahan Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan rencana apik. Apalagi, Prabowo memiliki program pembangunan 3 juta rumah gratis. “Ini menjadi fokus (kerjanya)” kata Basuki Hadimuljono ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 September 2024.

Namun, wacana pemisahan kementerian yang berhembus sejak beberapa bulan lalu seiring usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, sempat dikritik pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Ia menyebut bahwa rencana pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat bukan hal mendesak karena urusan perumahan rakyat sudah cukup ditangani Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan.

"Kalau ada kementerian sendiri, ada dampak birokrasi panjang. Ujung-ujungnya juga membebani APBN dan tidak efektif," kata Trubus ketika dihubungi Tempo, Senin, 13 Mei 2024. “Urusan perumahan cukup di PUPR. Perbaiki saja tata kelolanya, pembenahan birokrasi, pelayanannya disederhanakan.”

Selain itu, Trubus mengatakan, pemerintah bukan lagi pihak tunggal dalam persoalan penyediaan perumahan rakyat. Sebab, ada kerja sama pemerintah dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Arahnya ke sana saja," kata dia.

Riri Rahayu dan Han Revanda Putra berkontribusi dalam artikel ini