TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memaparkan pada paruh awal 2024 penerimaan pajak terkontraksi 7,9 persen. Semester 1 tahun ini hanya Rp 893,8 triliun, dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 970,2 triliun atau tumbuh 9,9 persen.

Penerimaan sepanjang tahun ini diperkirakan meleset, bendahara negara memproyeksikan pendapatan dari pajak sepanjang 2024 adalah 96,6 persen dari target. Ia mengatakan seretnya pajak disebabkan penurunan harga komoditas seperti CPO atau minyak sawit mentah, batubara dan tembaga. Hal ini terlihat dari penurunan PPh (Pajak Penghasilan) Badan sebesar 35 persen, khususnya di industri pertambangan dan pengolahan.

Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengerek penerimaan. “Opsi kebijakan sulit dilakukan karena adanya risiko politik,” ujarnya kepada Tempo 11 Juli 2024.

Tantangan politik yang dimaksud Fajry adalah dalam bentuk penolakan masyarakat. Ia mencontohkan belum lama banyak kebijakan pemerintah seperti Tapera yang akhirnya ditunda bahkan dibatalkan. Aturan lain juga berpotensi menimbulkan pro dan kontra. “Ini risiko politik,” ujarnya lagi.

Ia berujar, intensifikasi yang sedang dilakukan oleh otoritas perpajakan, merupakan cara yang dapat dilakukan dan paling umum. Pemerintah juga tidak bisa memaksakan peningkatan penerimaan tanpa melihat kondisi perusahaan atau dunia usaha. Karena hal itu bisa mengganggu ekonomi. Ia menyarankan pemerintah meningkatkan kualitas belanja dan revisi target penerimaan pajak.

Selain itu, penerimaan dari PPh badan diperkirakan masih akan berat tahun ini. Karena kinerja perusahaan yang menurun. Potret penerimaan tahun ini disebabkan karena beberapa perusahaan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 ke 2023 akibat pelemahan harga komoditas. Ia berujar, kemungkinan akan ada penurunan besaran angsuran PPh Badan untuk sisa bulan 2024 secara akumulatif. Hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak secara keseluruhan.

Adapun target penerimaan pajak sepanjang 2024 adalah sebesar Rp 1.988,9 triliun. Kementerian keuangan memaparkan outlook atau perkiraan penerimaan pada 2024 akan mencapai Rp 1.921 triliun atau hanya 96,6 persen dari target.

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun untuk dua siklus dan hak guna bangunan (HGB) selama 160 tahun kepada investor di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) menuai kritik dari sejumlah pihak. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

“Investor diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu hingga 95 tahun, yang bisa diperpanjang hingga dua siklus,” bunyi Pasal 9 dalam beleid yang diteken Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024 tersebut.

Berikut deretan kritik kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun dan HGB sampai 160 tahun kepada investor IKN:

1. Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika

Menanggapi kebijakan HGU dan HGB di Ikn yang tembus ratusan tahun, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai pemerintah seperti sedang menjadi perpanjangan tangan dan bekerja untuk kepentigan investor. KPA juga memandang Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Hadi Tjahjanto lebih condong kepada investor daripada rakyat.

“Sikap yang ditunjukkan Menteri Hadi Tjahjanto lebih terkesan seperti calo tanah, alih-alih sebagai Menteri ATR/ BPN yang seharusnya bekerja memastikan penyelesaikan konflik agraria dan redistribusi tanah untuk rakyat,” ujar Sekretaris Jendral KPA Dewi Kartika lewat keterangan tertulis pada Kamis, 13 Oktober 2022.

Menurut KPA, rencana HGU dan HGB ratusan tahun berpotensi meningkatkan letusan konflik agraria, ketimpangan dan monopoli tanah oleh badan usaha skala besar, terutama di Kawasan IKN. Sebab kawasan IKN berada di atas tanah dan wilayah masyarakat adat yang berpotensi akan merampas tanah dan ruang hidup jika pembangunan ini terus dilanjutkan.

“Hal ini dikarenakan proses penunjukan lokasi yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tanpa pernah melibatkan partisipasi publik dan melakukan pengecekan hak atas tanah masyarakat,” ucap Dewi.

2. Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama

Langkah Jokowi menerbitkan Perpres Percepatan Pembangunan IKN ditanggapi Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama. Suryadi menilai Perpres 75 akan percuma dan tidak menjawab persoalan. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, aturan soal hak atas tanah itu tidak menjamin bisa menarik investor.

Pasalnya, ia menilai, investasi di IKN seret bukan lantaran urusan hak atas tanah. Namun, karakteristik investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. Kalaupun ada, tidak sampai lima juta orang. “Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun,” kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

Di sisi lain, Suryadi menambahkan, investor juga bakal memperhatikan aspek environmental, social, and governance (ESG). Investor tidak menghendaki adanya deforestasi dan dampak negatif kepada masyarakat. Kata dia, kepercayaan investor terhadap pembangunan IKN justru dipatahkan oleh Presiden Jokowi sendiri.

“Dengan belum juga menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara,” katanya. “Presiden malah berharap pemerintahan Prabowo Subianto yang melakukannya.”

3. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyamakan kebijakan pemberian HGU dan HGB ratusan tahun di IKN dengan praktik Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada masa penjajahan Belanda. Bahkan, pihaknya menyebut Jokowi lebih buruk dibandingkan dengan VOC. Cara-cara yang dilakukan Jokowi, kata dia, lebih parah dari VOC.

“VOC dalam hal serupa sampai seratus tahun (lebih) mengeksploitasi lahan. Artinya Jokowi jauh lebih buruk dari VOC,” kata Dedi kepada media di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. “Jokowi sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan, justru terkesan bersikap lebih bengis dari (penjajah) itu.”

4. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, pemberian HGU hingga ratusan tahun sama halnya memberikan beban kepada pemerintah berikutnya. Pihaknya memprediksi, IKN akan tetap kesulitan menarik minat investor kendati Jokowi sudah menyetujui kebijakan HGU 190 tahun.

“Jadi itu cuma melempar bom waktu saja untuk presiden berikutnya,” kata Agus pada Ahad, 14 Juli 2024.

Menurutnya, pelaku usaha tak ingin berinvestasi di Indonesia lantaran masifnya korupsi dan perizinan yang tidak jelas. Bukan karena HGU yang kurang panjang. Negara-negara yang memberikan HGU kepada investor, kata dia, lazimnya akan menyerahkan beberapa tools untuk menjalankan usahanya. Namun hal itu tak diterapkan Indonesia, yang hanya menerapkan jangka waktu panjang.

5. Sutradara Dandhy Laksono

Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono juga menyoroti kebijakan HGU dan HGB ratusan tahun untuk investor IKN. “Seperti biasa, Jokowi memulai dengan gimik bagi-bagi sertifikat tanah,” kata Dandhy dalam keterangannya di aplikasi X @Dandhy_Laksono, Ahad, 14 Juli 2024.

Dandhy menilai bahwa kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah yang lebih besar kepada investor swasta dibandingkan dengan masyarakat umum. “95 persen konsesi diberikan ke swasta, 4 persen untuk masyarakat, dan 1 persen untuk kepentingan umum,” katanya.

Dengan Perpres yang memberikan HGU hingga 190 tahun, Dandhy khawatir terhadap dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar IKN. Menurutnya, konsesi tanah yang terlalu lama kepada investor swasta bisa mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan kepentingan publik yang lebih luas.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengklaim pemerintah tidak menjual tanah di IKN, seiring terbitnya Perpres Nomor 75 Tahun 2024.

“Tapi prinsipnya, yang saya dapat dari Pak Presiden, kita bukan jual tanah. Kami ingin menarik investasi,” ujar Basuki Hadimuljono. Pasalnya, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran 20 persen dari APBN untuk pembangunan IKN. “Jadi, memang harus banyak investasi.”

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, (Zulhas) meyakini banyak investor yang akan berinvestasi di IKN usai Presiden Jokowi meneken peraturan soal pemberian izin HGU hingga 190 tahun. “Kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani Presiden. Mudah-mudahan dengan itu, yang tadi berminat untuk membangun, investasi di IKN jadi lebih cepat,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Ahad, 14 Juli 2024.

Selanjutnya: Masa depan IKN pasca Jokowi harus diakui akan gelap gulita

<!--more-->

6. INDEF

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai pembangunan IKN akan membebani APBN. Menurut Esther, meski program lain seperti makan bergizi gratis juga memberatkan, namun dinilai lebih baik. “Kalau diminta memilih Makan siang gratis atau IKN, saya pilih Makan siang gratis,” katanya dihubungi Rabu, 10 Juli 2024.

Hasil analisis Tim Big Data Indef menyatakan 78 persen warganet menyatakan IKN membebani APBN. Alasannya, realisasi investasi swasta yang saat ini masih seret. Ia mengatakan janji awal pemerintah, ibu kota baru akan menelan anggaran sekitar Rp 466 triliun dan dari kas negara hanya sekitar 20 persen.

Namun kas negara yang digunakan berpotensi membengkak. Pada bulan lalu, pihak Otorita IKN telah mengajukan tambahan anggaran Rp 29,8 triliun untuk tahun depan.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, selama tiga tahun belakangan alokasi APBN untuk ibu kota negara di Kalimantan Timur sudah mencapai Rp 72,5 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 40 triliun. Ia berharap IKN sudah dapat digunakan untuk upacara peringatan ulang tahun RI 17 Agustus mendatang.

7. Pengamat Politik

Pengamat politik Adi Prayitno meragukan masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah transisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan.

Adi menjelaskan IKN seolah dijadikan narasi oleh kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan. Tapi pada praktiknya bakal terjadi kerumitan. Sebab program andalan Prabowo seperti makan bergizi gratis juga memerlukan anggaran jumbo.

“Masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap gulita,” kata Adi dihubungi pada Kamis malam, 11 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyoroti soal keragu-raguan Aparatur Sipil Negara pindah ke IKN, investasi seret, hingga kesiapan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala pemindahan ibu kota. “Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim – jadi dalam 100 malam,” katanya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | RIRI RAHAYU | MOH. KHORY ALFARIZI I DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang kelimpungan menghadapi banjir produk impor, terutama dari Cina, yang ditengarai dijual dengan harga dumping.Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia.

Atas temuan itu, KADI merekomendasikan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).

Kepala KADI, Danang Prasta Danial, dalam keterangan Kamis, 11 Juli 2024, mengatakan, penyelidikan ini merupakan permohonan dari pelaku industri, yakni Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada 2 Juli 2024.

Dugaan dumping ini juga terjadi pada produk lain, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT). Namun banyak pihak khawatir, pengenaan bea masuk anti-dumping akan mendapat balasan dari Cina, kekuatan ekonomi terbesar setelah Amerika Serikat.

Gempuran industri dan produk Cina juga dialami negara tetangga Thailand. Ketika pembuat kendaraan listrik asal Tiongkok BYD membuka pabrik pertamanya di Asia Tenggara di Thailand awal bulan ini, negara berpenduduk 66 juta jiwa ini menjadi pusat perhatian dan mendapat pujian atas visi industrinya.

Namun, yang kurang mendapat perhatian adalah pengumuman dari pabrikan mobil besar lainnya - Suzuki Motor hanya beberapa minggu sebelumnya bahwa mereka akan menutup pabrik di Thailand yang memproduksi 60.000 mobil setahun.

Langkah yang diambil produsen mobil Jepang ini mencerminkan langkah diambil oleh sejumlah perusahaan lain di negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, yang menanggung beban impor murah dari Cina dan menurunnya daya saing industri karena berbagai faktor, termasuk kenaikan harga energi dan angkatan kerja yang menua.

Thailand telah menyaksikan hampir 2.000 penutupan pabrik pada tahun lalu, sehingga berdampak buruk pada sektor manufaktur yang menyumbang hampir seperempat produk domestik bruto (PDB).

Hal ini membebani perekonomian senilai $500 miliar dan pekerja seperti Chanpen Suetrong.

Perempuan berusia 54 tahun ini menghabiskan hampir dua dekade di V.M.C. sebuah pabrik kaca pengaman di provinsi Samut Prakan, sebagai pemeriksa produk otomotif dan bangunan yang keluar dari jalur produksi.

Chanpen mengatakan dia tiba-tiba diberitahu pada bulan April bahwa pabrik tersebut ditutup, sehingga dia kehilangan pekerjaan.

"Saya tidak punya tabungan. Saya punya utang ratusan ribu baht," kata satu-satunya pencari nafkah dalam sebuah keluarga beranggotakan tiga orang yang terdiri dari seorang suami yang sedang sakit dan seorang putri remaja.

“Saya sudah tua, di mana saya akan bekerja? Siapa yang akan mempekerjakan saya?” katanya seperti dilaporkan Reuters, Senin, 15 Juli 2024.

Monchai Praepriwngam, direktur di V.M.C. Safety Glass, menolak berkomentar mengapa pabriknya ditutup.

Keterpurukan sektor manufaktur telah membuat Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang mengambil alih kekuasaan tahun lalu, kesulitan memenuhi janjinya untuk meningkatkan rata-rata pertumbuhan PDB tahunan menjadi 5% selama masa jabatan empat tahunnya, naik dari 1,73% dalam dekade terakhir.

“Sektor industri telah merosot dan pemanfaatan kapasitas turun di bawah 60%,” kata Srettha kepada parlemen pekan lalu. “Jelas bahwa industri perlu beradaptasi.”

Supavud Saicheua, ketua badan perencanaan negara Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional, mengatakan model ekonomi Thailand yang selama puluhan tahun didorong oleh manufaktur telah rusak.

“Orang Cina sekarang mencoba mengekspor ke kiri, kanan, dan tengah. Impor murah itu benar-benar menimbulkan masalah,” kata Supavud kepada Reuters.

“Anda harus berubah,” kata Supavud, dengan alasan bahwa Thailand harus kembali fokus pada produksi produk-produk yang tidak diekspor oleh Tiongkok sambil memperkuat sektor pertaniannya. "Tidak ada jika atau tetapi."

Beradaptasi atau Bangkrut

Penutupan pabrik antara Juli 2023 dan Juni 2024 meningkat 40% dibandingkan 12 bulan sebelumnya, menurut data terbaru Departemen Pekerjaan Industri yang tidak pernah dilaporkan sebelumnya.

Akibatnya, angka PHK melonjak sebesar 80% pada periode yang sama, dengan lebih dari 51.500 pekerja kehilangan pekerjaan, menurut data.

Jumlah pabrik yang tutup di Thailand meningkat, dan kesenjangan antara jumlah pabrik yang baru dibuka dan yang ditutup semakin melebar. Dari Juli 2023 hingga Juni 2024, lebih dari 50.000 pekerjaan hilang akibat pabrik yang tutup.

Jumlah pembukaan pabrik baru juga melambat, dengan pabrik-pabrik besar tutup dan pabrik-pabrik kecil malah dibuka, divisi riset Kiatnakin Phatra Bank mengatakan dalam sebuah catatan pada bulan Juni.

Dampaknya telah menyebar ke industri-industri yang menjadi penggerak utama perekonomian, termasuk industri otomotif, katanya.

Sementara itu, produsen kecil sedang bergulat dengan kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga energi dan upah yang relatif tinggi, kata Sangchai Theerakulwanich, ketua Federasi UKM Thailand.

“Kami bersaing dengan bisnis multinasional,” ujarnya. “Produsen yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat harus menutup bisnisnya atau beralih ke bisnis lain.”

Berikutnya: Thailand Pungut PPN untuk Barang Impor Murah <!--more-->

Mulai bulan ini, Thailand memungut pajak pertambahan nilai sebesar 7% atas barang-barang impor murah dengan harga kurang dari 1.500 baht Thailand (Rp660 ribu), sebagian besar berasal dari Cina, yang selama ini masih dibebaskan dari bea masuk.

Nava Chantanasurakon, wakil ketua Federasi Industri Thailand, mengatakan kelompoknya telah meminta pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah untuk mencegah penghindaran tarif di tengah perang perdagangan AS-Cina dan tingginya hambatan terhadap beberapa barang Tiongkok di wilayah lain.

Untuk saat ini, perekonomian Thailand diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 2,5% pada tahun ini - salah satu faktor yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Thailand tidak puas dengan kinerja Perdana Menteri Srettha.

Srettha berargumentasi bahwa skema bantuan sosial sebesar 500 miliar baht yang kontroversial dan tertunda serta menuai banyak kritik – termasuk dari bank sentral – merupakan hal yang penting: "Ini akan menjadi obat yang ampuh untuk menghidupkan kembali perekonomian."

Tanpa penghasilan tetap, Chanpen mengatakan dia menunggu bantuan sebesar 10.000 baht (hampir Rp4,5 juta) yang berhak diterima oleh 50 juta warga Thailand berdasarkan rencana tersebut.

“Perekonomian buruk pada pemerintahan sebelumnya,” katanya, “tetapi bahkan setelah pemerintahan baru berkuasa, perekonomian masih sama buruknya seperti sebelumnya.”

REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam forum politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismaharini memaparkan beberapa inisiatif pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Di antaranya dengan menyediakan makan gratis, bantuan sembako hingga sewa rumah murah.

Mantan Wali Kota Surabaya itu mengatakan makan gratis diberikan bagi kelompok rentan, seperti lanjut usia unggal dan disabilitas tunggal. " Program ini didukung oleh kelompok masyarakat (pokmas) setempat yang memasak dan mengirimkan makanan kepada mereka setiap hari," ujarnya di High Level Political Forum, New York, seperti dikutip dari pernyataan resmi, Senin, 15 Juli 2024.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan Global Taskforce of Local and Regional Governments (GTF LRG) bersama Departemen Ekonomi dan Sosial PBB (UNDESA) tersebut, Risma juga memaparkan capaian Kemensos mengatasi kemiskinan dalam tiga tahun terakhir.

Di antaranya dengan menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu ada sembako, dan bantuan anak yatim piatu yang diberikan setiap bulan melalui transfer tunai kepada keluarga miskin. Pada bidang perumahan, Kementerian menyediakan rumah susun atau rusun sewa murah hanya Rp 10 ribu per bulan, serta renovasi atau pembangunan rumah baru. Saat ini, ia memaparkan sudah terbangun 3 rusun sewa murah. Dan hampir 16.000 rumah telah direnovasi atau dibangun kembali di seluruh Indonesia.

Sementara dalam mengatasi masalah aksesibilitas di daerah perbatasan dan komunitas terpencil, Kementerian memanfaatkan teknologi sebagai. Seperti: bus sekolah, kapal sekolah, sepeda motor listrik, sampai dengan pembelajaran melalui broadband learning center. Upaya ini juga mencakup penyediaan akses air bersih melalui mesin pengolah air (SWRO - Sea Water Reverse Osmosis) yang dijalankan dengan tenaga surya.

Ia juga memaparkan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Kementerian mengklaim lebih dari 28.775 Keluarga telah digraduasi dari Kemiskinan dan tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Program ini mendukung kewirausahaan dengan memberikan pelatihan vokasional serta peluang kerja bagi penyandang disabilitas dan komunitas. Termasuk di titik terluar Indonesia seperti Aceh di Barat sampai Skouw (Papua), serta dari Siau (Sulawesi Utara) hingga Rote Ndao (NTT).

Pengentasan kemiskinan lainnya adalah dengan mendirikan lebih dari 648 lumbung sosial di seluruh Indonesia. Fasilitas ini dilengkapi dengan makanan siap saji, tenda, perahu, dan generator mini, berfungsi sebagai persiapan darurat jika terjadi bencana dan kelaparan secara inklusif.

Dalam pertemuan itu, Risma menjelaskan, pemerintah Indonesia memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sistem ini menurut dia memudahkan untuk merancang solusi yang tepat, baik untuk mengurangi pengeluaran keluarga maupun meningkatkan pendapatan mereka. Dengan data yang akurat akan membuat penyaluran program pengetasan kemiskinan dilakukan lebih efektif dan efesien.

INFO BISNIS – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menduduki peringkat pertama di Indonesia dan peringkat 110 secara global dalam daftar Top 1000 Banks 2024 yang dirilis oleh media ekonomi dan keuangan terkemuka di dunia, The Banker.

Top 1000 Banks 2024 berisikan 1000 bank terbaik di seluruh dunia, dengan parameter penilaian Tier 1 Capital, Aset, Profit pre tax, Capital Asset Ratio, Return on Capital dan Return on Asset.

Editor The Banker Kimberley Long mengatakan, saat ini bank di Indonesia sedang menikmati periode peningkatan Tier 1 Capital, yang didukung oleh periode pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kondisi yang stabil.

“Optimisme tercermin dari posisi bank di Indonesia yang masuk dalam peringkat Top 1000, karena banyak bank yang telah bangkit kembali dari penurunan Tier 1 Capital pada tahun sebelumnya,” ujar Kimberley.

The Banker sebagai grup dari Financial Times telah menjadi sumber informasi keuangan global yang kredibel sejak tahun 1926. The Banker fokus pada lima isu utama yakni strategi industri perbankan, digitalisasi, regulasi, ekonomi global dan memperhatikan ESG atau lingkungan, sosial dan tata kelola yang keberlanjutan.

Selain menjadi bank nomor satu di Indonesia versi The Banker, keberhasilan BRI juga telah mendapatkan pengakuan dari Forbes, Fortune Southeast dan Finance Asia.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, seluruh penghargaan yang diraih BRI tak lepas dari komitmen perseroan yang terus mengusung misi menciptakan economic value dan social value dengan terus fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Ia menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global serta era suku bunga tinggi, pengakuan dari media ekonomi dunia membuktikan bahwa dunia internasional mengakui dan mengapresiasi strategic response yang diambil BRI dalam menghadapi tantangan. Ini semakin mengukuhkan posisi BRI sebagai perusahaan BUMN yang diakui di kancah global.

"Hal tersebut terbukti berhasil menjadi landasan dalam pencapaian kinerja yang positif bagi BRI yang menjadi leader di industri perbankan di Indonesia, serta semakin menunjukkan pengaruh di industri keuangan regional dan global," kata dia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi termasuk bensin di masyarakat. Selain mengurangi beban anggaran subsidi, rencana itu diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi. Sebagai gantinya, pemerintah sedang menyiapkan bahan bakar nabati yang diklaim lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar minyak berbahan fosil. Bioetanol menjadi salah satu opsi yang disebut-sebut pemerintah.

Pemerintah akan mendorong penggunaan bioetanol sebagai pengganti bensin. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bioetanol bisa mengurangi polusi karena memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih rendah dari BBM.

"Sulfur (pada bensin) ini sampai 500 ppm. Kita mau sulfur 50 ppm. Ini sedang diproses, dikerjakan Pertamina," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Bioetanol adalah jenis bahan bakar yang diperoleh melalui proses fermentasi biologis dari bahan organik, terutama tanaman yang kaya karbohidrat seperti jagung, tebu, sorgum, dan tanaman lainnya. Proses fermentasi ini mengubah gula dalam tanaman menjadi etanol, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin kendaraan.

Bioetanol dikenal sebagai bahan kimia yang ramah lingkungan karena dibuat dari bahan-bahan alam, baik yang dapat dimakan (edible) maupun yang tidak dapat dimakan (non-edible). Pembakaran bioetanol menghasilkan CO2 yang dapat digunakan kembali oleh tanaman, sehingga bioetanol berpotensi menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Potensi Risiko Bioethanol

Meskipun begitu, dilansir dari Lets Talk Science, bioethanol dianggap netral karbon. Namun, proses produksinya tidak demikian. Bahan bakar fosil sering digunakan sepanjang proses produksi biofuel. Sebagai contoh, traktor para petani menggunakan bahan bakar diesel. Truk yang mengangkut bahan baku ke kilang biofuel juga menggunakan bahan bakar diesel. Kilang biofuel itu sendiri kadang-kadang menggunakan bahan bakar fosil untuk tenaga. Jika energi input untuk membuat bahan bakar lebih besar daripada energi output, maka bahan bakar tersebut memiliki neraca energi negatif. Itu tidak baik. Jika energi output lebih besar daripada energi input, bahan bakar tersebut memiliki neraca energi positif.

Penggunaan bahan bakar nabati seperti bioetanol juga menimbulkan pro kontra, bagi yang mendukung, aspek polusi udara dan sumber yang bisa diperbaharui menjadi pertimbangan, namun bagi yang kontra, lebih melihat isu perubahan lahan.

Seperti diketahui, dalam memproduksi banyak bahan bakar nabati, diperlukan lahan luas untuk menanam tanaman bahan bakunya. Misalnya sawit, jagung, singkong atau tebu. Jika dilakukan besar-besaran, apalagi melahap banyak hutan, berpotensi memicu konversi lahan hutan dan padang rumput menjadi perkebunan monokultur, yang berakibat pada hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, dan emisi gas rumah kaca dari deforestasi.

Selain itu, biofuel datang dengan beberapa masalah ekonomi dan masalah etis. Secara khusus, apa yang terjadi jika orang menggunakan lahan pertanian untuk menumbuhkan biomassa bahan bakar alih-alih makanan? Ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Kritikus biofuel generasi pertama berpendapat bahwa penggunaan tanaman pangan untuk produksi bahan bakar meningkatkan harga makanan. Hal ini membuat orang lebih sulit untuk mampu makan dengan sehat.

Bahan bioetanol dari jagung misalnya, jagung adalah bahan baku yang dapat diperbarui. Namun, beberapa panen lebih berhasil daripada yang lain. Itu berarti pasokannya bisa bervariasi. Ketika kondisi pertanian baik, mungkin ada banyak jagung. Mungkin cukup untuk makanan manusia, pakan ternak, dan produksi biofuel. Namun, terkadang gagal panen karena kondisi seperti kekeringan, banjir, dan periode dingin. Pada saat-saat ini, pasokan jagung bisa turun. Dan ketika pasokan suatu komoditas turun, harganya akan naik. Itu akan menjadi permasalahan baru.

ANANDA RIDHO SULISTYA | SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | YOLANDA AGNE | RIRI RAHAYU | MYESHA FATINA RACHMAN

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan rekonstruksi jalan di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Pekerjaan ini dijadwalkan berlangsung hingga Ahad, 21 Juli 2024.

Senior Manager Representative Office 1 PT JTT, Amri Sanusi, mengatakan lokasi pekerjaan ada di dua titik. Pertama, di KM 34+430 sampai KM 34+565 arah Cikampek lajur 1. Pekerjaan ini dimulai Ahad, 14 Juli 2024 hingga Jumat, 19 Juli 2024 pukul 12.00 WIB. Berikutnya, KM 26+493 sampai KM 26+368 dan KM 26+295 sampai KM 26+230 arah Jakarta lajur 1 dan lajur 2. Pekerjaan dimulai Senin, 15 Juli 2024 pukul 08.00 hingga Ahad, 21 Juli 2024 pukul 13.00 WIB. "Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan tersebut," kata Amri melalui keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.

Amri mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaran dalam kondisi prima, mengisi bahan bakar minyak dan menyiapkan saldo uang elektronik. "Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu, terutama di sekitar lokasi pekerjaan," kata Amri.

Amri juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan prosedur mitigasi, seperti pengalihan arus lalu lintas yang terdampak sebelum area kerja. Kemudian, mempersempit area kerja, melakukan pengalihan pada gerbang tol melalui Mobile Customer Service (MCS) apabila lalu-lintas kendaraan padat, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dalam pengaturan lalu-lintas.

"Kami juga telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang spanduk imbauan pekerjaan dan dynamic message sign (DMS) di ruas Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta dan Cikampek," kata Amri.

TEMPO.CO, Jakarta - Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memperkirakan nilai tukar rupiah hari ini masih akan menguat namun dengan volatilitas yang tinggi terhadap dolar AS. Ia memperkirakan rupiah bakal menguat di rentang Rp 16.080 - 16.140 per dolar AS.

Rully menyebutkan peluang penguatan rupiah itu dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa tren penurunan imbal hasil (yield) obligasi Amerika Serikat (AS) dan penurunan data inflasi. Meski begitu, penguatan nilai tukar rupiah tersebut dibatasi oleh isu politik penembakan calon presiden AS, Donald Trump.

Adapun pada perdagangan pagi hari ini, kurs terhadap dolar AS terpantau melemah menjelang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 16-17 Juli 2024. Pada awal perdagangan, rupiah turun 13 poin atau 0,08 persen menjadi Rp 16.150 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 16.137 per dolar AS.

"Rencana penurunan suku bunga dari Bank Indonesia yang kemungkinan masih menunggu penurunan suku bunga The Fed (bank sentral Amerika Serikat)," kata Rully, Senin, 15 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dalam RDG BI sebelumnya pada 19-20 Juni 2024, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,5 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7 persen.

Prediksi rupiah bakal menguat hari ini juga disampaikan oleh Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi. Dalam hitungannya, rupiah diperkirakan menguat di kisaran Rp 16.080 - 16.150 per dolar AS.

Adapun pada perdagangan akhir pekan, mata uang rupiah ditutup menguat 58 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 65 point di level Rp 16.136 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.194 per dolar AS.

TEMPO.CO, Jakarta - Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memperkirakan nilai tukar rupiah hari ini masih akan menguat namun dengan volatilitas yang tinggi terhadap dolar AS. Ia memperkirakan rupiah bakal menguat di rentang Rp 16.080 - 16.140 per dolar AS.

Rully menyebutkan peluang penguatan rupiah itu dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa tren penurunan imbal hasil (yield) obligasi Amerika Serikat (AS) dan penurunan data inflasi. Meski begitu, penguatan nilai tukar rupiah tersebut dibatasi oleh isu politik penembakan calon presiden AS, Donald Trump.

Adapun pada perdagangan pagi hari ini, kurs terhadap dolar AS terpantau melemah menjelang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 16-17 Juli 2024. Pada awal perdagangan, rupiah turun 13 poin atau 0,08 persen menjadi Rp 16.150 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 16.137 per dolar AS.

"Rencana penurunan suku bunga dari Bank Indonesia yang kemungkinan masih menunggu penurunan suku bunga The Fed (bank sentral Amerika Serikat)," kata Rully, Senin, 15 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dalam RDG BI sebelumnya pada 19-20 Juni 2024, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,5 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7 persen.

Prediksi rupiah bakal menguat hari ini juga disampaikan oleh Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi. Dalam hitungannya, rupiah diperkirakan menguat di kisaran Rp 16.080 - 16.150 per dolar AS.

Adapun pada perdagangan akhir pekan, mata uang rupiah ditutup menguat 58 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 65 point di level Rp 16.136 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.194 per dolar AS.

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi berhasil membongkar sindikat judi online Jakarta Barat yang meretas ratusan situs pemerintah dan lembaga pendidikan, dan memasarkan melalui sejumlah selebgram hingga menghasilkan omzet puluhan miliar rupiah.

Sebanyak 29 orang diringkus polisi, termasuk 12 selebgram (selebriti Instagram) yang direkrut oleh sindikat judi onlinedi Jakarta Barat.

"Kalau untuk yang selebgram dengan para pemain ini, dari hasil rekap oleh penyidik kurang lebih Rp30 miliar perputaran uangnya," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi M Syahduddi dalam jumpa pers di Jakarta pada Jumat, 12 Juli 2024.

Syahduddi mengungkapkan bahwa dari 29 orang yang ditangkap Kepolisian sejak 8 Juni hingga 11 Juli 2024, terdapat 12 orang yang berperan di bidang pemasaran (telemarketing).

"Jadi dari 29 orang yang kita amankan ini tadi ada 12 berperan sebagai telemarketing, ya boleh dikatakan juga mereka rata-rata berperan sebagai selebgram yang memasarkan situs judi online melalui media sosial," kata Syahduddi.

Meskipun tidak merinci identitas para selebgram tersebut, Syahduddi mengatakan bahwa jumlah pengikut mereka cukup banyak. Selain selebgram, beberapa peran khusus dari 29 pelaku judi dalam jaringan (daring) yang ditangkap juga bervariasi.

"Ada salah satu pelaku yang memang memiliki kemampuan untuk membuat tampilan website, ada juga yang memiliki kemampuan untuk masuk ke beberapa situs pemerintah maupun situs pendidikan," kata Syahduddi.

Selain itu, ada yang berperan sebagai penampung uang hasil bisnis gelap itu dan ada juga yang berperan untuk membangun komunikasi dengan jaringan judi online di Kamboja.

Adapun sindikat judi online yang diungkap polisi itu telah meretas 855 situs pemerintah dan lembaga pendidikan.

Peretasan itu dilakukan sindikat judi online dengan defacing, yakni menambah atau menggunakan subdomain website (laman) yang diretas sehingga bisa disewakan kepada bandar-bandar judi online di Kamboja.

Berdasarkan pengakuan para pelaku ini, ada sekitar 855 website yang bisa diretas dan dilakukan defacing.

"Dengan perincian 500 website milik instansi pemerintah daerah, dengan URL (Uniform Resource Locator) go.id dan 355 website dengan URL berupa ac.id," kata Syahduddi.

Sejumlah barang bukti disita polisi dalam penangkapan tersebut antara lain puluhan telepon seluler hingga seperangkat komputer yang digunakan untuk judi daring.

"Dengan rincian 30 unit telepon seluler, enam unit CPU (perangkat komputer), kemudian enam unit monitor, tujuh unit keyboard dan enam buah mouse," kata Syahduddi.

Selain itu, dari para telemarketing judi daring, polisi menyita sejumlah 13 kartu ATM dari rekening yang digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan tersebut serta satu airsoft gun.

Polisi menetapkan mereka sebagai tersangka berdasarkan Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 303 KUHP tentang perjudian.

"Dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara," kata Syahduddi.

Peretasan Situs Pemerintah

Sindikat judi online Jakarta Barat, yang digerebek di sebuah apartemen di kawasan Grogol Petamburan pada 4 Juli 2024 ini, meretas 855 situs pemerintah dan lembaga pendidikan.

Peretasan itu dilakukan sindikat judi daring ini dilakukan dengan defacing, yakni menambah atau menggunakan subdomain laman (website) yang diretas sehingga bisa disewakan kepada bandar-bandar judi daring di Kamboja.

Adapun situs yang diretas sebagian besar merupakan situs-situs pemerintah daerah dan lembaga pendidikan yang memiliki sistem keamanan lemah, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi M Syahduddi.

Berdasarkan pengakuan para pelaku ada 500 laman milik instansi pemerintah daerah, dengan URL go.id dan 355 laman dengan URL ac.id.

Kemudian, kata Syahduddi, untuk mengoptimasi kualitas tampilan situs yang sudah diretas, para pelaku melakukan search engine optimization (SEO).

"Sehingga dengan dilakukan SEO ini diharapkan (oleh pelaku) tampilan website tersebut muncul di halaman pertama mesin pencari Google," kata Syahduddi.

Kemudian, ketika situs yang sudah diretas itu muncul pada halaman pertama Google sehingga sering muncul pada pencarian Google pemain judi online.

"Ketika itu sudah berhasil dilakukan, maka para pelaku ini tinggal menyewakan alamat situs tersebut kepada para (bandar) pemain judi 'online' yang ada di negara Kamboja," kata
Syahduddi.

Dari hasil penyewaan situs tersebut, sindikat bisa mendapatkan dana mulai Rp3 juta sampai dengan Rp20 juta setiap harinya untuk satu situs.

Dari hasil penyewaan tersebut, nilainya bervariasi, tergantung dari seberapa banyak situs tersebut dikunjungi ataupun dimainkan oleh para pemain judi "online".

Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, jumlah perputaran uang yang ditemukan pada beberapa rekening judi jaringan Kamboja ini sebesar Rp170.103.801.000.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan bahwa penggerebekan itu berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan judi "online" di salah satu unit apartemen di lokasi kejadian.

"Dari hasil penyelidikan bahwa benar didapatkan adanya kegiatan usaha perjudian 'online' yang dioperasikan oleh enam orang pelaku dengan inisial FAF (26), AE (39), YGP (20), FH (21), GF (21) dan FAP (19)," ujarnya.

Pihak Kepolisian pun melakukan pengembangan dan mengamankan satu orang lainnya, yakni pria berinisial MHP (41) yang merupakan pemilik rekening penampung uang hasil kejahatan.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hutama Karya (Persero) akan menyesuaikan dan menetapkan tarif di Jalan Tol Binjai - Langsa seksi 1 Binjai - Stabat dan Seksi 2 Stabat - Tanjung Pura.

Penetapan tarif tol dilakukan menindaklanjuti keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1478 /KPTS/M/2024 mengenai Penyesuaian Tarif Tol Binjai – Langsa Seksi 1 (Binjai-Stabat) dan Penetapan Tarif Seksi 2 (Stabat-Tanjung Pura).

Hal tersebut disampaikan oleh Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim dalam keterangan di Medan, Sumatera Utara, Ahad, 14 Juli 2024. Ia menyebutkan Hutama Karya sebelumnya sudah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang penyesuaian tarif tersebut.

Sosialisasi, kata Adjib, dilakukan melalui sejumlah kanal komunikasi daring hingga media ruang seperti spanduk, baliho yang dipasang di sepanjang jalan tol.

Selain itu, Hutama Karya juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan para pemangku kebijakan terkait, regulator, akademisi dan pengamat kebijakan dan yang lainnya.

“Kami berharap sosialisasi yang telah dilakukan dapat menambah pemahaman pengguna jalan tol mengenai aturan berkendara yang baik dan benar di jalan tol serta manfaat dari hadirnya tol ini," ujar Adjib dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari Antara.

Dalam FGD yang dilaksanakan itu, kata Adjib, Hutama Karya menerima banyak umpan balik (feedback) dari Key Opinion Leader maupun regulator dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan jalan tol. "Pemberlakuan tarif baru ini diterapkan setelah dilakukan sosialisasi yang intensif agar dapat berjalan dengan baik," tuturnya.

Berikut rincian tarif tol yang mengalami penyesuaian.

Binjai-Stabat

Golongan I semula Rp 15.000 menjadi Rp 16.500

Golongan II dan III semula Rp 22.500 menjadi Rp 25.000

Golongan IV dan V semula Rp 30.00 menjadi Rp 33.500

Binjai-Kuala Bingai

Golongan I: Rp 27.500

Golongan II dan III: Rp 41.000

Golongan IV dan V: Rp 55.000

Binjai-Tanjung Pura

Golongan I: Rp 54.000

Golongan II dan III: Rp 81.500

Golongan IV dan V:Rp 109.000

Stabat-Kuala Bingai

Golongan I: Rp 10.500

Golongan II dan II: Rp 16.000

Golongan IV dan V: Rp 21.500

Stabat-Tanjung Pura

Golongan I: Rp 37.500

Golongan II dan III: Rp 56.500

Golongan IV dan V: Rp 75.500

Stabat-Binjai

Golongan I semula Rp 15.000 menjadi Rp 16.500

Golongan II dan III semula Rp 22.500 menjadi Rp 25.000

Golongan IV dan IV semula Rp 30.000 menjadi Rp 33.500.

Kuala Bingai-Binjai

Golongan I: Rp 27.500

Golongan II dan III: Rp 41.000

Golongan IV dan V: Rp 55.000

Kuala Bingai-Stabat

Golongan I: Rp 10.500

Golongan II dan III: Rp 16.000

Golongan IV dan V: Rp 21.500

Tajung Pura-Stabat

Golongan I: Rp 37.500

Golongan II dan III: Rp 56.500

Golongan IV dan V: Rp.75.500

Tanjung Pura-Binjai

Golongan I: Rp 54.500

Golongan II dan III: Rp 81.500

Golongan IV dan V: Rp 109.000

Dengan penyesuaian dan penetapan tarif tol yang akan ditetapkan, Hutama Karya mengimbau pengguna jalan tol untuk selalu mengecek kecukupan saldo kartu Uang Elektronik (UE) sebelum berkendara dan memastikan kondisi fisik kartu dalam keadaan baik.

Tak hanya itu, Hutama Karya juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk berkendara dengan mematuhi tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol, berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam, dan tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat.

Perseroan juga menganjurkan pengguna jalan agar dapat segera beristirahat di tempat istirahat terdekat apabila merasa mengantuk. Bila terdapat keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di Tol Binjai-Langsa, pengguna jalan dapat segera melapor ke Call Centre Tol Binjai-Langsa.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak menanggapi beleid hak guna usaha atau HGU 190 tahun dan hak guna bangunan (HGB) 160 tahun bagi investor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Aturan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN yang gres disahkan DPR pada Selasa, 3 Oktober 2023.

Presiden Joko Widodo atauJokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Peraturan ini mencakup berbagai insentif dan kemudahan dalam perizinan usaha bagi para investor di IKN.

Jokowi menandatangani Perpres tersebut pada Kamis, 11 Juli 2024. Salinan peraturan ini tersedia di situs JDIH Kementerian Sekretaris Negara mulai Jumat, 12 Juli 2024. Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan mandat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentangIKN.

Menurut Pasal 9, investor diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dengan masa berlaku hingga 95 tahun, yang dapat diperpanjang hingga dua siklus. Ini berarti investor memiliki hak untuk mengelola tanah milik negara di IKN hingga 190 tahun

Berikut serba-serbi konsesi HGU dan HGB bagi investor IKN:

1. Peraturan perundang-undangan

Regulasi itu terdapat pada Pasal 16A. Investor diberi jaminan dua siklus perpanjangan Hak Atas Tanah. Jangka waktunya 190 tahun. Masing-masing paling lama 95 tahun untuk siklus pertama dan kedua. Sedangkan Konsesi Hak Atas Tanah dalam bentuk Hak Pakai diberikan 80 tahun. Konsesi ini dapat diperpanjang 80 tahun lagi. Sehingga seluruhnya 160 tahun.

UU IKN gres ini sebenarnya memperkuat Peraturan Pemerintah No. 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN, yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 6 Maret 2023 lalu. Adapun UU IKN sebelumnya, yang disahkan pada 2022, banyak mendapat penolakan. Pemerintah mengajukan revisi pada Agustus 2023.

2. PKS jadi satu-satunya fraksi yang menolak UU IKN

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi satu-satunya fraksi partai yang menolak pengesahan UU IKN dalam Rapat Paripurna ke-7 DPR RI. Alasan penolakan itu disampaikan PKS sebelumnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 2 Oktober 2023. Politikus PKS Mardani Ali Sera mempersilakan Tempo mengutipnya.

PKS menilai regulasi HGU dan HGB ratusan tahun bertentangan dengan prinsip hak menguasai negara terhadap Bumi, Air, dan Ruang Angkasa serta prinsip kedaulatan rakyat di bidang ekonomi seperti yang diatur Pasal 33 UUD 1945. PKS juga melihat pemberian konsesi ini tanpa disertai mekanisme kontrol berupa pemberian sanksi dan pencabutan hak dan evaluasi yang jelas kepada pemegang HGU dan Hak Pakai.

“Hal ini jelas semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal, memanjakan investor, dan abai terhadap kepentingan rakyat,” tulis PKS.

3. DPR sebut UU IKN untuk kepentingan anak bangsa

Pimpinan Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan revisi UU IKN untuk kepentingan anak bangsa. Tuduhan memberikan karpet merah kepada investor menurut Politikus PDIP itu tidak benar. Ketika ditanya anak bangsa siapa, Junimart mengatakan kita semua dan tidak ada yang dikorbankan.

“Tidak benar, ini untuk kepastian hukum anak bangsa,” kata Junimart kepada Tempo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin, 2 Oktober 2023.

Pengambilan keputusan untuk mengesahkan revisi itu dilakukan dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Keuangan, Bappenas Kemendagri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Otorita IKN di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 19 September 2023

Ibu Kota Negara, kata Junimart, memerlukan anggaran yang sangat besar yang sejak awal disepakati tidak menggunakan APBN. Oleh karena itu, pembangunan ini memerlukan dukungan para investor. Namun para investor mengeluhkan kepastian hukum soal tanah.

Investor, kata dia, merasakan jaminan hukum atas tanah tidak jelas. Sehingga dibuatlah regulasinya dalam UU IKN itu. “Supaya Investor tidak dirugikan,” kata dia.

Selanjutnya: Kebijakan yang lebih buruk dibanding era penjajahan Belanda

<!--more-->

4. KPA: Lebih Buruk Vibanding Era Penjajah Belanda

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Dewi Kartika menyebut pemberian HGU sampai 190 tahun, serta hak guna bangunan atau HGB dan hak pakai bagi investor di IKN sampai 160 tahun adalah kebijakan yang lebih buruk dari masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dewi menjelaskan, UU Agraria Kolonial (Agrarische Wet 1870) saja hanya membolehkan hak konsesi perkebunan kepada investor paling lama 75 tahun.

“Kebijakan ini jauh lebih mundur ke belakang, karena isinya lebih buruk bila dibandingkan ketika bangsa Indonesia masih dijajah Belanda,” kata Dewi dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Maret 2023.

Dewi Kartika, mengatakan RUU IKN itu dinilai mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup di lokasi proyek. DPR dinilai gagal melahirkan jaminan perlindungan hak masyarakat, terutama masyarakat adat setempat.

“Pembahasan sebulan terakhir di DPR gagal melahirkan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat, terutama masyarakat adat, yang akan terkena dampak proyek IKN,” kata Dewi pada Selasa, 19 September 2023.

5. Otorita IKN Buka Suara

Aturan HGU ratusan tahun di IKN ini memang telah banyak dikritik sejak ditetapkan Jokowi dalam PP No. 12/2023 pada Maret 2023. September lalu, Otorita IKN turut buka suara perihal hak guna usaha alias HGU lahan ibu kota Nusantara yang disebut-sebut berlaku hingga 190 tahun. “Sebetulnya sama dengan UU Cipta Kerja gitu aja. Itu referensi sama persis,” kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat ditemui usai acara SAFE di Jakarta pada Selasa, 26 September 2023.

Namun, Bambang tidak menjelaskan lebih jauh perihal pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang menjadi referensi UU IKN. Bambang juga tidak menjawab lebih lanjut ketika ditanyai perihal HGU 190 tahun.

6. Pakar Sebut Aturan HGU Ratusan Tahun Rugikan Masyarakat Lokal

Agustus lalu, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga menanggapi HGU ratusan tahun di IKN. Dia mengatakan hal itu bisa membuat pengusaha menguasai lahan IKN. Selain itu, pemberian HGU dalam jangan waktu panjang akan merugikan masyarakat lokal.

“Peningkatan durasi HGU dapat merugikan masyarakat lokal dan lingkungan, fokus investor beralih dari keuntungan jangka pendek menjadi jangka panjang,” ujar Achmad melalui keterangan tertulis, Kamis, 10 Agustus 2023.

Insentif HGU ratusan tahun di IKN itu, kata dia, juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara keuntungan investor, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Penetapan kriteria ketat guna melenggangkan pemberian HGU di IKN selama itu, menurut Achmad, masih meningkatkan kecemasan terkait lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan tanah

7. Padangan Pakar Hukum Tata Negara

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, juga punya pandangan yang sama. Menurut dia, RUU IKN berisi aturan HGU untuk investor IKN selama 190 tahun hanya untuk memberikan cantolan hukum yang lebih kuat bagi pemerintah dalam upaya menarik investasi.

Herdiansyah menjelaskan, niat pemerintah memberikan HGU selama nyaris dua abad dalam dua siklus sebetulnya sudah diupayakan lewat penerbitan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN. Namun PP ini tak ampuh.

“Selain hierarkinya sebagai peraturan perundang-undangan lebih rendah, peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Maka dicarikanlah alasan melalui perubahan atau revisi UU IKN agar posisi hukumnya lebih kuat,” kata pria yang karib dipanggil Castro ini.

Herdiansyah menilai cantolan hukum baru melalui revisi UU IKN itu tetap bermasalah. Secara prinsip hukum, kata dia, dua siklus pemberian HGU yang bisa mencapai 190 tahun itu tidak dilandasi rasio logis yang memadai. Karena bagaimana pun, kata dia, aturan pertanahan tetap harus tunduk kepada UU Pokok Agraria sebagai umbrella act atau aturan payungnya.

MICHELLE GABRIELA | ADIL AL HASAN | M JULNIS FIRMANSYAH | HENDRIK KHOIRUL MUHID | FAJAR PEBRIANTO | RIRI RAHAYU | RIANI SANUSI PUTRI | AMELIA RAHIMA SARI