TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. kembali menggelar Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2024 yang diselenggarakan pada 23-25 Agustus 2024 di Kota Kasablanka Mall di Jakarta Selatan.

"BRImo sebagai official mobile banking partner serta berbagai exhibitor travel agent dan non-travel agent pada pelaksanaan GUTF ini," ucap Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

Irfan menyebut, Garuda Indonesia menawarkan berbagai pilihan paket perjalanan umrah maupun haji plus bagi para pengguna jasa dengan periode perjalanan mulai 1 September 2024 hingga 31 Juli 2025.

Irfan mengungkapkan, gelaran GUTF 2024 merupakan inisiatif berkelanjutan Garuda Indonesia sebagai national flag carrier untuk menjembatani kebutuhan aksesibilitas transportasi udara bagi masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci.

Hal itu dilakukan melalui penyediaan layanan penerbangan yang aman dan nyaman dengan penawaran harga yang kompetitif dan berbagai nilai tambah lainnya.

“Masyarakat Muslim Indonesia merupakan salah satu populasi Muslim terbesar di dunia, gelaran GUTF 2024 kali ini tentunya kami laksanakan untuk menjawab peningkatan permintaan perjalanan menuju Tanah Suci dari tahun ke tahun,” jelas Irfan.

Garuda Indonesia bersama BRImo sebagai official mobile banking partner turut memberikan berbagai nilai tambah untuk para pengguna BRImo, yaitu cashback Saldo BRImo Rp 100 ribu, cashback sampai dengan Rp 1 juta untuk pemegang Kartu Debit BRI, dan berbagai hadiah menarik lainnya untuk pemilik Tabungan BritAma.

Selain itu, para pemegang Kartu Kredit BRI bisa mendapatkan cashback sampai dengan Rp 2 juta, cicilan 0 persen hingga 24 bulan, dan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik setiap apply Kartu Kredit BRI.

Selain itu, Garuda Indonesia juga turut menawarkan harga promo tiket penerbangan umrah untuk group booking di antaranya tiket penerbangan kelas ekonomi Jakarta-Jeddah pergi-pulang (pp) mulai Rp 13,9 juta.

Selanjutnya: Kemudian, tiket kelas ekonomi Jakarta-Madinah pp mulai Ro 14,4 juta....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Narkotika Nasional (BNN) membuka kesempatan bagi lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), dan sarjana (S1) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Terdapat 7 jabatan dengan 32 formasi yang disediakan, baik untuk kebutuhan umum, kebutuhan khusus penyandang disabilitas, maupun formasi putra dan putri Kalimantan.

Mengutip Surat Pengumuman Sekretaris Utama BNN Nomor: Peng/ 26 /VIII/SU/KP.01/2024/BNN tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran Tahun 2024, berikut rincian jabatan, jumlah formasi, kualifikasi pendidikan, unit penempatan, dan rentang penghasilan setiap bulan CPNS BNN pada 2024:

1. Analis Anggaran Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Formasi penyandang disabilitas: 1

- Unit penempatan: Biro Perencanaan Sekretariat Utama

- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, S1 Ekonomi, S1 Ilmu Politik, atau S1 Hukum

- Rentang penghasilan: Rp 8.700.000 - Rp 9.300.000

2. Arsiparis Ahli Pertama

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: Biro Umum Sekretariat Utama

- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Publik, S1 Akuntansi, S1 Bahasa Inggris, S1 Ekonomi, S1 Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Sastra Inggris, D4 Manajemen Rekod dan Arsip, D4 Kearsipan dan Informasi Digital, D4 Kearsipan Digital, D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, S1 Pendidikan Teknologi Informasi, S1 Teknik Industri, atau S1 Teknik Sipil

- Rentang penghasilan: Rp 8.700.000 - Rp 9.300.000

3. Arsiparis Ahli Pertama

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN

- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Publik, S1 Akuntansi, D4 Kearsipan Digital dan Informasi Digital, D4 Kearsipan Digital, D4 Manajemen Rekod dan Arsip, S1 Bahasa Inggris, S1 Sastra inggris, S1 Ekonomi, S1 Hubungan Internasional, S1 Ilmu Komputer, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Sipil, atau S1 Psikologi

- Rentang penghasilan: Rp 8.700.000 - Rp 9.300.000.

4. Arsiparis Terampil

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Publik, D3 Bahasa Inggris, D3 Desain Grafis, D3 Hubungan Masyarakat, D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Jurnalistik, D3 Kearsipan, D3 Manajemen, D3 Perpustakaan, D3 Sistem Informasi, D3 Teknologi Informasi, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Niaga, D3 Administrasi Bisnis, D3 Akuntansi, D3 Kesekretariatan, D3 Sekretaris, atau D3 Teknologi Komputer

- Rentang penghasilan: Rp 7.100.000 - Rp 7.700.000

5. Auditor Ahli Pertama

- Formasi umum: 4

- Unit penempatan: Inspektorat Utama

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Informatika, S1 Teknik Informatika, atau S1 Sistem Informasi

- Rentang penghasilan: Rp 8.600.000 - Rp 9.200.000

6. Auditor Terampil

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: Inspektorat Utama

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi, D3 Akuntansi, D3 Manajemen, D3 Teknik Informatika, D3 Teknik Komputer, atau D3 Teknologi Komputer Grafis

- Rentang penghasilan: Rp 7.100.000 - Rp 7.700.000

7. Penata Laksana Barang Terampil

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: Pusat Laboratorium Narkotika

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Publik, D3 Akuntansi, D3 Analisis Kimia, D3 Teknologi Kimia, atau D3 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 7.600.000 - Rp 8.100.000

8. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Unit penempatan: Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000 <!--more-->

9. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Unit penempatan: Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

10. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Unit penempatan: Direktorat Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

11. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

12. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 1

- Unit penempatan: BNNP Kalimantan Utara

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

13. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: BNNP Aceh

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

14. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 3

- Unit penempatan: Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Bidang Pemberantasan

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen.

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

15. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: BNNP Sulawesi Utara

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen.

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

16. Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama

- Formasi umum: 1

- Unit penempatan: BNNP Kalimantan Barat

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Kriminolog, D4 Peradilan Pidana, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Ilmu Ekonomi, atau S1 Manajemen.

- Rentang penghasilan: Rp 8.200.000 - Rp 8.800.000

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksektufi Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut pembangkangan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai kesalahan fatal.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR melalui Badan Legislasi berupaya menganulir putusan MK tentang ambang batas pencalonan dan usia kandidat Pilkada melalui revisi UU Pilkada—yang pembahasannya dikebut pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Walhasil, sikap DPR memicu gelombang aksi massa di berbagai daerah. Hal itu pun, menurut Bhima, menjadi sentimen negatif bagi perekonomian. "Investor dan pelaku usaha akan mempersepsikan bahwa banyak aturan, tidak hanya soal Pilkada tapi juga perdagangan dan investasi, yang bergonta-ganti," kata Bhima kepada Tempo, Kamis, 22 Agustus 2024.

Padahal, Bhima menambahkan, mestinya DPR dan pemerintah membangun iklim investasi yang kondusif, transparan, dan terukur. Sebab, pelaku usaha akan memasukkan risiko politik dalam perencanaan ekspansi bisnis mereka.

"Kalau ribut terus karena pemerintah tidak bisa dipercaya soal aturan, investor akan pindah ke negara lain," kata Bhima. "Jadi, masalanya bukan di luapan ekspresi masyarakat, tapi ketidakpastian kebijakan dan risiko stabilitas politik jangka panjang."

Selama ini, Bhima menambahkan, melambatnya konsumsi rumah tangga, terganggunya perdagangan, juga ditimbulkan dari pengambilan kebijakan yang salah. Permasalahan ekonomi serupa pun bisa terjadi ketika DPR melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Sebab, ketika DPR mengutak-atik putusan MK tentang aturan Pilkada, artinya tidak ada kejelasan regulasi di Indonesia.

Selanjutnya: Sebelumnya, dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK mengabulkan....

<!--more-->

Sebelumnya, dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal UU Pilkada. Dalam putusannya, MK menyebut partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di DPRD.

MK memutuskan ambang batas Pilkada akan ditentukan perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah. Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen, sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait.

MK juga memutus Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian syarat batas usia calon kepala daerah yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. MK menolak permohonan dari dua mahasiswa, Fahrur Rozi dan Anthony Lee, yang meminta MK mengembalikan tafsir syarat usia calon kepala daerah sebelum adanya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024. Adapun putusan MA yang dikeluarkan pada 29 Mei 2024 itu mengubah syarat usia calon kepala daerah menjadi saat pelantikan calon terpilih. Sebelumnya, syarat tersebut berlaku saat penetapan calon oleh KPU.

Namun, sehari kemudian, Baleg DPR menggelar rapat untuk RUU Pilkada. Hasilnya, Baleg menganulir putusan MK. Adapun rencananya, revisi UU Pilkada itu akan disahkan melalui rapat paripurna hari ini tetapi ditunda karena tidak kuorum.

Terhadap kekisruhan aturan ihwal Pilkada, Presiden Jokowi menyatakan dia menghormati putusan MK maupun DPR. Sebab, keduanya merupakan bentuk kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara.

"Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki," kata Jokowi melalui pernyataan video yang dibagikan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 21 Agustus 2024. "

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Bank Tanah memenangkan kasus klaim lahan Bandara di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal itu berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Penajam, Kalimantan Timur, yang menolak gugatan salah satu warga lokal.

“Dinamika dalam penyediaan lahan ini cukup kompleks, namun kami tetap fokus menjalankan mandat dari pemerintah yang tentunya tidak mengabaikan hak-hak dari masyarakat itu sendiri,“ ujar Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja lewat keterangan resminya pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Parman menyampaikan, penyediaan lahan Bandara IKN merupakan amanah seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP untuk mendukung IKN. Ia juga mengapresiasi keputusan majelis hakim. Secara norma dan formil hukum, Parman menambahkan, ini telah diuji dan dipertimbangkan dengan benar.

Adapun Badan Bank Tanah menurut dia telah menyediakan lahan seluas 621 hektare untuk pembangunan Bandara IKN. Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR menjadi pihak yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengerjakan proyek tersebut. Kepala Bank Tanah mengatakan, masyarakat yang terdampak dari pembangunan itu juga telah diberikan ganti rugi tanam tumbuh melalui skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK).

Sebelumnya, Ketua Anggota Pejuang Angkatan 1945, Asmari, mengajukan gugatan dengan klaim memiliki tanah seluas kurang lebih 20.468 hektare di Kabupaten Penajam Paser Utara. Lahan yang dipersoalkan digunakan untuk pembangunan Bandara VVIP IKN seluas 290,67 hektare yang jadi wilayah hak pengelolaan atas tanah (HPL) Badan Bank Tanah. Penggugat kemudian mengklaim sebagai pihak yang berhak dan meminta ganti rugi sebesar Rp 29 miliar.

Pakar Hukum UGM, Oce Madril menyampaikan, putusan dari Majelis Hakim sudah pada koridor yang benar. Dalam pertimbangannya, Oce mengatakan objek tanah yang diklaim begitu luas, namun tidak jelas mengenai batas-batas dan pihak-pihak yang menjadi pemilik lahan tersebut. “Penggugat mengklaim tanah tersebut milik anggota pejuang 1945, namun meminta ganti kerugian secara pribadi atas nama penggugat sendiri. Hal-hal tersebut mengakibatkan gugatan ini menjadi kabur dan ditolak oleh PN Penajam,” ujarnya.

Oce menuturkan, putusan ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Badan Bank Tanah di Kabupaten PPU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penolakan gugatan tertuang alam putusan nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pnj majelis hakim menegaskan bahwa gugatan yang diajukan penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libell).

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Indonesia turun ke jalan untuk demonstrasi, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan Pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Analis pasar modal Budi Frensidy menilai, kondisi ini akan berimbas negatif terhadap reaksi pasar.

"Tentunya akan negatif untuk indeks dan rupiah kita jika tidak ada yang berusaha menjaganya dengan intervensi pasar," kata Budi saat dihubungiTempopada Kamis, 22 Agustus 2024.

Berdasarkan pantauan melalui Google Finance, nilai tukar rupiah tercatat kembali melemah pagi ini. Per pukul 09.21 WIB, nilai tukar rupiah mencapai Rp 15.599 per dolar AS. Padahal, Rabu kemarin kurs rupiah ditutup di level Rp Rp 15.499,5 per dolar AS.

Sama halnya dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang dibuka merah di level 7.534 pagi ini. Per pukul 09.26 WIB, IHSG tercatat di level 7.532,99.

Budi mengatakan, efek gejolak politik dan demo hari ini bisa diminimalisasi, jika ada intervensi yang dilakukan di pasar. Dia pun mengungkapkan beberapa bentuk intervensi yang bisa dilakukan dalam hal ini.

"BI (Bank Indonesia) jualan dolar dan beli rupiah jika diperlukan. Emitenbuybacksahamnya danmarket makerpasangbid orderbeli dalam jumlah besar."

Efek dari intervensi pasar ini, kata Budi bisa kondisional. Semuanya, bergantung pada skala demo hari ini dan dinamika konflik yang berkembang.

Untuk IHSG hari ini, Budi memproyeksikan akan bergerak pada kisaran level 7.400 hingga 7.500. Proyeksi ini, bila aksi intervensi kurang kuat atau tidak ada aksi sama sekali. "(Jika ada aksi intervensi), bertahan di 7.500-7.550," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP harus dimiliki setiap wajib pajak sebagai bentuk identitas saat akan membayarkan pajaknya.

Umumnya NPWP diperlukan untuk berbagai macam proses pengurusan dokumen, sehingga jika tidak mempunyai NPWP akan sulit dalam mengurus proses administrasi maupun sejenisnya.

Dalam kondisi tertentu, pemilik NPWP mungkin terpaksa untuk menonaktifkan NPWP yang dimilikinya. NPWP dapat dinonaktifkan asalkan sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang pastinya sudah ditentukan oleh Dirjen Pajak.

Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

- Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

- Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- Wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada nomor dua yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.

Ada dua cara menonaktifkan NPWP, yakni dengan cara manual dan online. Jika dengan cara manual, wajib pajak hanya perlu datang langsung ke kantor pajak dan mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan penghapusan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Selain itu, wajib pajak juga dapat menonaktifkan NPWP miliknya secara online. Caranya cukup mudah, yakni hanya dengan mengisi formulir penghapusan NPWP yang berbentuk elektronik yang dapat diunduh melalui aplikasi e-Registration yang tersedia di situs DJP atau melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id.

PAJAK.GO.ID

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengajak pemerintah daerah agar menyiapkan tata ruang yang aman dan mampu menampung masyarakat sebagai upaya mitigasi bila gempaMegathrust terjadi di Indonesia.

"Bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemerintah daerah sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang mengakibatkan tsunami. Pemerintah daerah itu sudah diajak bersama-sama menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan sistemnya, adakah jalur evakuasinya, adakah tempat shelter evakuasi," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.

Ia juga menganjurkan zona-zona rawan seperti daerah dekat laut dan pantai agar dikosongkan dan tidak didirikan banyak bangunan.

"Pemda-pemda diharapkan juga menyiapkan tata ruang di sana. Di pantai itu dibatasi, jangan dibangun bangunan-bangunan. Kalau sampai dibangun hotel, hotelnya harus siap menghadapi (Megathrust), diwajibkan bangunannya mampu tahan 8,5 magnitudo," katanya.

Dwikorita Karnawati mencontohkan Pemda DIY merupakan salah satu pemda yang telah menyiapkan tata ruang aman menghadapi potensi gempa Megathrust lewat pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo.

"Yogyakarta International Airport sudah disiapkan untuk menghadapi Megathrust. Jadi dibangun insya Allah desain-nya dirancang tahan gempa 8,5 magnitudo, itu Megathrust dan elevasi-nya lebih tinggi dari elevasi tsunami. Jadi kalau sedang berada di bandara YIA, kalau ada gempa, ada tsunami, jangan keluar gedung. Tempat paling aman di situ, lari ke lantai mezzanine dan lantai 2 dan ada Crisis Center untuk masyarakat mampu menampung 2.000 orang, bandara-nya itu menampung 10.000 orang," katanya.

Dia menambahkan. peringatan potensi gempa Megathrust beberapa waktu belakangan ini bukanlah hal baru di Indonesia.Tujuan utama BMKG kembali mengingatkan potensi Megathrust adalah untuk mengedukasi dan mempersiapkan masyarakat Indonesia, terlebih Indonesia tergolong rawan gempa.

"Megathrust bukan isu yang baru. Itu isu yang sudah sangat lama tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ayo segera mitigasi," katanya.

Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG melaporkan Indonesia dikelilingi 13 zona megathrustberdasarkan peta sumber bahaya gempa (PuSGen) pada tahun 2017. Megathrust ini merupakan zona pertemuan antar-lempeng tektonik bumi yang berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami.

Dari 13 zona, aktivitas zona megathrust segmen Selat Sunda dan segmen Mentawai-Siberut masih menjadi ancaman bahaya terbesar yang dapat terjadi sewaktu-waktu karena dari dua segmen tersebut sudah ratusan tahun belum pernah terjadi gempa besar menurut catatan BMKG.

Zona megathrust segmen Mentawai-Siberut di barat Sumatera, sementara segmen Selat Sunda sebagian terbentang di Selatan Jawa-Bali.

Seismic Gap Megathrust (SGM) Mentawai-Siberut potensi 8,9 magnitudo dan Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo. Oleh karena itu para ilmuwan, termasuk BMKG terus menggencarkan pentingnya upaya mitigasi kepada pemerintah pusat, daerah dan masyarakat karena bencana tersebut bisa terjadi sewaktu-waktu.

Berikutnya: Menteri PUPR Jamin Bangunan Tahan Gempa

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Barat menyediakan 899 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang terdiri dari 753 formasi tenaga teknis dan 146 formasi tenaga kesehatan pada 2024. Kesempatan itu diberikan kepada lulusan sekolah menengah atas (SMA), diploma (D3), sarjana terapan (D4), sarjana (S1), dan magister (S2).

Mengutip Surat Pengumuman Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jawa Barat Nomor: 880/PMN-01/PANSELASN-JABAR/2024 tentang Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2024, berikut daftar nama jabatan tenaga teknis dan total formasi CPNS Pemprov Jawa Barat 2024:

1. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama

• Formasi umum: 3

2. Analis Hukum Ahli Pertama

• Formasi umum: 12

3. Analis Kebencanaan Ahli Pertama

• Formasi umum: 4

4. Analis Kebijakan Ahli Pertama

• Formasi umum: 14

5. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama

• Formasi umum: 2

6. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama

• Formasi umum: 1

7. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama

• Formasi umum: 3

8. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama

• Formasi umum: 2

9. Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil

• Formasi umum: 2

10. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama

• Formasi umum: 6

11. Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil

• Formasi umum: 8

12. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama

• Formasi umum: 4

13. Analis Perdagangan Ahli Pertama

• Formasi umum: 5

14. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

• Formasi umum: 4
• Formasi penyandang disabilitas: 1

15. Arsiparis Ahli Pertama

• Formasi umum: 5
• Formasi penyandang disabilitas: 1

16. Arsiparis Terampil

• Formasi umum: 17
• Formasi penyandang disabilitas: 1

17. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil

• Formasi umum: 1

18. Auditor Ahli Pertama

• Formasi umum: 15

19. Dokumentalis Hukum

• Formasi umum: 6

20. Fasilitator Pemerintahan

• Formasi umum: 35
• Formasi penyandang disabilitas: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • Selanjutnya

TEMPO.CO, Palembang - PT Hutama Karya (Persero) telah berhasil membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 960 km. Saat ini perusahaan sedang mengejar target menyelesaikan proyek yang menghubungkan Sumatera Selatan dan Jambi hingga Riau. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan proyek yang dimaksud adalah pembangunan dua ruas JTTS Tahap II.

Kedua ruas tersebut meliputi Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi Seksi 1A (Betung –Tungkal Jaya) dengan panjang 30,7 kilometer. Selanjutnya jalan tol seksi 4 (Interchange (IC) Tempino - IC Ness) sepanjang 18,5 kilometer. "Proyek ini upaya mendukung terkoneksinya ruas-ruasbackboneyang mengarahkan dari Sumatera Selatan menuju Riau hingga Jambi, " katanya, Rabu, 21 Agustus 2024.

Pembangunan jalan tol ini juga mendukung keberlanjutan proyek tahap II yang telah terlebih dahulu dimulai melalui pembangunan Junction Pekanbaru– Bypass Pekanbaru. Adjib menjelaskan pembangunan kedua proyek ini telah dimulai sejak akhir Juni lalu. "Dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2025 jika tidak mengalami hambatan dalam proses pengadaan lahan," ujar dia.

Hingga akhir Juli 2024, progres konstruksi Jalan Tol Seksi 1A Betung – Tungkal Jaya sebesar 2,31 persen dengan progres pengadaan lahan mencapai 19,88 persen. Pada periode yang sama, progres fisik Jalan Tol Seksi 4 IC Tempino – IC Ness mencapai 13,4 persen dengan progres pengadaan lahan sebesar 98,02 persen.

Berdasarkan rencana struktur dan fasilitasnya, Jalan Tol Seksi 1A Betung – Tungkal Jaya akan dilengkapi dengan 2 Underpass, 9 Overpass, 2 Box Traffic, 52 Box Culvert, serta 1 Interchange.

Selain itu, terdapat juga fasilitas pelayanan berupa 1 pasang tempat istirahat dan pelayanan (TIP) tipe A dan 1 gerbang tol (IC Betung). Sedangkan untuk jalan tol seksi 4 IC Tempino – IC Ness akan dilengkapi dengan 6underpass, 5overpass, 3box traffic, 36box culvert, dan 1interchange. Fasilitas pelayanan mencakup 1 pasang TIP tipe A dan 1 gerbang tol.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat kredit perbankan tumbuh sebesar 12,4 persen pada Juli 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa perkembangan pertumbuhan kredit ini ditopang oleh sisi penawaran dan permintaan.

Dia mengatakan, minat penyaluran kredit tetap terjaga. "Didukung oleh pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga) Juli 2024 sebesar 7,72 persenyear-on-year(yoy), strategi realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial BI," katanya dalam konferensi pers di Kantor BI, Jakarta Pusat pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Dia melanjutkan, perbankan juga mengoptimalkan sumber pendanaan selain dari DPK untuk memperkuat pendanaan, antara lain melalui penerbitan surat-surat berharga dan pinjaman. Sementara itu, sisi permintaan juga mendukung pertumbuhan kredit, bersumber dari permintaan korporasi. Hal ini sejalan dengan kinerja penjualan yang masih kuat.

Permintaan kredit rumah tangga masih tinggi terutama untuk Kredit Pemilikan Rumah atau KPR. Secara sektoral, pertumbuhan kredit yang tinggi terjadi pada mayoritas sektor ekonomi, terutama pada sektor industri, listrik, gas, dan air, serta pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit investasi tumbuh sebesar 15,2 persen yoy, kredit modal kerja 11,6 persen yoy, dan kredit konsumsi tumbuh 10,98 persen yoy pada Juli 2024.

Kemudian, Perry mengungkapkan pembiayaan syariah dan kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tumbuh masing-masing sebesar 11,75 persen yoy dan 5,16 persen yoy pada Juli 2024. BI pun memproyeksikan pertumbuhan kredit mampu mencapai batas atas targetnya.

"Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 diprakirakan berada pada batas atas kisaran 10 sampai 12 persen," ujar Perry.

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli Hukum Perdata dari Universitas Airlangga Koesrianti menilai gugatan perwakilan kelompok alias class action pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life atau WAL) terhadap Otoritas Jasa Keuangan atau OJK salah sasaran. Menurut dia, pemegang polis seharusnya menuntut perusahaan yang melakukan wanprestasi, bukan ditujukan ke lembaga negara.

“Gugatan itu seharusnya ditujukan kepada pihak yang merugikan secara materiil pada dirinya atau individu atas perbuatan produk atau jasa pihak yang menyediakan,” kata Koesrianti dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip dari keterangan resmi, Kamis, 22 Agustus 2024.

Sidang ini merupakan lanjutan dari tuntutan sejumlah pemegang polis Wanaartha yang melakukan gugatan class action terhadap Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung RI, OJK, dan perusahaan asuransi Wanaartha Life. Koesrianti menyatakan, gugatan harus ditujukan ke pihak yang merugikan secara langsung.

“Jika ada hubungan atau perjanjian antara pihak individu, jika terjadi wanprestasi, maka para pihak bisa mengajukan gugatan pada pihak lain. Ini berjanji dengan siapa, tapi dia menggugat pihak lain di luar ikatan yang ada,” ujarnya.

Lebih jauh Koesrianti menyebutkan OJK sebagai pengawas industri jasa keuangan sudah melakukan kewenangannya dalam pengawasan terhadap WAL. “Tahapan itu sudah dilalui OJK dan punya kewenangan sesuai legal basis ada dasar hukum. PT WAL itu sudah diingatkan bahwa keuangannya tidak sehat dan sudah mendapat peringatan 1,2,3 dan sebagainya sampai dilikuidasi,” kata dia.

Selain itu, OJK sudah menjalani aturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti mencabut izin usaha WAL dan mengeluarkan ketentuan mengenai proses likuidasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono sebelumnya dalam keterangan tertulis pada 8 Agustus 2024, menyampaikan bahwa tim likuidasi Wanaartha tengah bekerja dalam menyelesaikan kewajiban dan dalam proses pembagian proporsional tahap kedua kepada pemegang polis.

Ia menjelaskan, jumlah pemegang polis yang telah menerima pembayaran sebanyak 8.809 pemegang polis. Sebelumnya diketahui tim likuidasi telah menerima tagihan klaim dari pemegang polis dan kreditur lainnya. Pada November 2023, tim memverifikasi 26.285 jumlah polis dari 12.577 pemegang polis.

Menurut OJK, perpanjangan masa tugas tim likuidasi merupakan kewenangan RUPS sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. OJK terus mendorong tim likuidasi Wanaartha untuk melakukan segala upaya termasuk langkah hukum dalam rangka optimalisasi pengembalian dana kepada pemegang polis atas aset-aset yang saat ini bermasalah akibat adanya sengketa hukum.

Kasus ini bermula dari Wanaartha Life yang mengalami gagal bayar polis (insolven) terhadap para nasabahnya. Gagal bayar klaim polis asuransi mencapai Rp 15 triliun.

OJK kemudian mencabut izin Wanaartha Life sejak Senin, 5 Desember 2022. Wanaartha dilarang menjalankan seluruh kegiatan usaha, baik di kantor pusat maupun luar kantor pusat.

Perusahaan tersebut juga diminta menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada OJK, paling lambat 15 hari setelah pencabutan izin usaha. Namun, kedua pemilik perusahaan itu sudah kabur keluar negeri dan masuk dalam Daftar Pencarian Internasional (DPO) dengan status Red Notice dari Interpol.

Pencabutan izin ini dilakukan karena Wanaartha tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas (risk based capital) yang ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, perusahaan tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor.

Tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian akibat penjualan produk sejenissaving plan. Wanaartha menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Kondisi ini direkayasa oleh Wanaartha sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Moh Khory Alfarizi dan Amelia Rahima Sari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Enam awak kapal perikanan Kapal Motor Mitra Utama Semesta atau MUS, diduga sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kapal berbendera Rusia. Mereka melompat dari kapal Run Zeng 03 di perairan Kepulauan Aru, Maluku.

"MS bersama lima AKP lainnya memutuskan menyelamatkan diri melompat dari kapal. Nahas salah satu di antaranya ditemukan meninggal tanpa kepala," kata Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno, dalam keterangan tertulis, pada Selasa malam, 20 Agustus 2024.

Menurut Hariyanto, awalnya MS yang tinggal di Indramayu, Jawa Barat, ditawari bekerja di kapal ikan pada April 2024. Dia dijanjikan mendapatkan upah per bulan Rp 2 juta. Tunjangan hari raya Rp 2 juta, dan premi Rp 500 ribu. "Mendapatkan biaya bon Rp 7 juta," kata dia.

Selanjutnya, setelah setuju MS langsung dijemput oleh travel yang disediakan perekrut berinisial R. Dia berangkat menuju tempat penampungan AKP di Pati, Jawa Tengah. Di penampungan MS bertemu R, yang mengaku sebagai pengurus KM MUS.

Dari situ mereka berangkat ke Pelabuhan Juwana, Jawa Tengah, bersama sekitar 60 awak kapal lainnya. Di sana MS berjumpa dengan A dan MOP. Dua orang ini mengaku sebagai pengurus kapal. Keduanya juga yang menjelaskan proses kerja dan keberangkatan kapal.

Dari Pelabuhan Juwana, KM MUS bertolak ke Kepulauan Aru, Maluku. Di Laut ini ada Kapal Run Zeng 03 dan Run Zeng 05. Para APK dibagi ke dua kapal berbendera Rusia itu. MS mengaku mulai bekerja sejak 6-10 April 2024.

Hariyanto mengatakan, MS dan AKP lainnya bekerja dimulai dari pukul 6 pagi sampai 12 siang. Mereka istirahat selama satu jam. Dari jam 13.00, mereka bekerja sampai pukul 5 sore. Lalu istirahat satu jam, pukul 6 sore mulai bekerja lagi sampai pukul 10 malam. "Mereka hanya makan satu nampan yang diambil dari sisa-sisa makanan ABK Run Zeng 03," ujar Hariyanto.

Saat berada dua hari di Run Zeng 03, MS bersama AKP lainnya menanyakan hak premi dan tunjangan hari raya atau THR. Pihak Run Zeng 03 menghubungi GW, pengurus Kapal MUS. Namun GW menjelaskan tidak ada THR. Dia beralasan gaji AKP sudah dibayarkan sebelum mereka bertolak ke laut. Saat itu AKP membantah menerima duit seperti penjelasan GW.

"Akhirnya para AKP memutuskan mogok kerja dan meminta dipulangkan," kata Hariyanto. Mereka dijanjikan akan diantar dengan kapal lain ke Dobo. Namun tak ada kapal yang datang menjemput para APK tersebut.

Saat itulah, MS dan lima rekannya yang dibawa dengan KM MUS itu memutuskan melompat dari Run Zeng 03. Tujuannya agar mereka bisa kembali. Di perjalanan satu orang tenggelam dan hilang. Mereka yang lain diselamatkan dan dibawa dengan kapal. Mereka diturunkan di Pulau Panambulai, Kepulauan Aru. "MS dalam keadaan kritis dirawat di Pulau Panambulai," ucap Hariyanto.

Lima hari berikutnya baru mereka mendapatkan kabar bahwa temannya ditemukan warga dalam keadaan tak bernyawa. Jenazahnya ditemukan di Koijabi, Aru Tengah Timur, Kepulauan Aru. "Belakangan MS tahu pemilik KM MUS adalah AW. Dan orang yang memerintahkan MUS kembali ke Juwana adalah K, Komisaris Utama PT MLI," kata Hariyanto.