TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Penunjukan tersebut menambah deretan jabatan yang dipercayakan Jokowi kepada Bahlil. Lantas, jabatan apa saja yang pernah dan sedang diemban Bahlil?

1. Kepala BKPM

Setelah terpilih kembali sebagai presiden dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2019, Jokowi memboyong Bahlil masuk kabinet. Awalnya, pada Oktober 2019, Presiden melantiknya sebagai Kepala BKPM.

2. Menteri Investasi

Setelah itu, Bahlil diangkat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM pada 28 April 2021. Pengangkatan ini dilakukan usai perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi. Pembentukan kementerian ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui rapat paripurna pada Jumat, 9 April 2021.

3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim

Jokowi juga pernah menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM Ad Interim pada Februari 2022. Untuk sementara waktu, Bahlil menggantikan Arifin Tasrif yang sedang menjalani isolasi mandiri.

Belakangan muncul desus Bahlil bakal diangkat menjadi Menteri ESDM. Kabar ini mencuat sejak pekan lalu. Majalah Tempo mewartakan ini dalam laporan utama ‘Konflik Terbuka Jokowi-Mega’ yang terbit pada Senin, 5 Agustus 2024.

Sejumlah narasumber orang dekat Jokowi menyebutkan surat keputusan pengangkatan Bahlil sebagai Menteri ESDM sudah dibuat. Arifin Tasrif dianggap layak diganti oleh Bahlil sebab Menteri ESDM saat ini cenderung dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sementara itu, Istana Kepresidenan menegaskan belum ada kocok ulang atau reshuffle kabinet. “Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet seperti isu yang beredar,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat kepada Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024.

4. Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

April lalu, Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Satgas bentukan Presiden Jokowi ini dibentuk sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tertanda tangan Presiden per 19 April 2024.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 Keppres tersebut, pembentukan satgas ini adalah untuk mengebut pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomassa yang memerlukan fasilitasi, koordinasi, dan perizinan berusaha bagi pelaku usaha.

“Untuk percepatan pelaksanaan investasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula dan bioetanol melalui mekanisme proyek strategis nasional dan/atau kawasan ekonomi khusus perlu dibentuk Satuan Tugas,” bunyi Keppres.

5. Ketua Satgas Percepatan Investasi Proyek IKN

Terbaru, Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi Proyek IKN. Sesuai Pasal 3 Keppres, satgas ini memiliki sembilan tugas yang harus dijalankan. Satu di antaranya mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah mitra.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta belum membalas pesan Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024, soal urgensi membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN tersebut.

DANIEL A. FAJRI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

TEMPO.CO, Jakarta -Dwi Ardianta Kurniawan, seorang peneliti di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM), mendukung penerapan sistem multiprovider untuk suplai avtur guna menekan harga tiket pesawat yang tinggi.

Dikutip dari laman UGM, Dwi Ardianta menyatakan bahwa sistem multiprovider yang diusulkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mencegah praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia dan mendorong terciptanya harga avtur yang lebih kompetitif.

Selain itu, Dwi Ardianta juga menekankan pentingnya kebijakan insentif fiskal sebagai solusi untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat di Indonesia. Insentif ini bisa diterapkan pada biaya avtur, suku cadang pesawat, serta subsidi dari penyedia jasa bandara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), biaya handling di darat, dan biaya operasi langsung seperti pajak bahan bakar minyak dan pajak suku cadang dalam rangka pemeliharaan.

Dwi Ardianta juga menyatakan bahwa komponen pembiayaan perawatan bandara bukanlah penyebab utama mahalnya harga tiket pesawat, karena tarif bandara tidak bisa dinaikkan sewaktu-waktu tanpa persetujuan dari Kementerian Perhubungan.

Ia menegaskan bahwa isu mahalnya harga tiket pesawat hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu dan lebih dipengaruhi oleh harga avtur, nilai tukar rupiah, dan ketersediaan layanan pada rute-rute tertentu.

Menurutnya, harga tiket domestik di Indonesia rata-rata lebih mahal dibandingkan tiket ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk persaingan yang lebih ketat di pasar penerbangan internasional dan ketersediaan armada yang belum sepenuhnya pulih pasca COVID-19, sementara permintaan konsumen sudah kembali normal.

TEMPO.CO, Jakarta - Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kembali menjadi perbincangan di media sosial. Warganet menganggap sayap Istana Garuda, yang tampak berwarna cokelat gelap kehitaman, menyerupai kelelawar dibanding burung garuda.

Menanggapi hal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan desain Istana Garuda IKN tidak berubah. Ia menegaskan rancangan bangunan akan sama seperti desain akhir karya arsitek I Nyoman Nuarta. “Kalau menurut Pak Nyoman Nuarta itu nanti kalau kena oksidasi itu jadi hijau,” kata dia, Selasa, 6 Agustus 2024.

Basuki menyebut kondisi oksidasi di Istana Garuda kurang lebih akan sama dengan proses oksidasi patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali. Namun demikian, Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN ini belum bisa memastikan butuh berapa lama proses oksidasi berlangsung.

Proses oksidasi berlangsung secara terus menerus dan perlu waktu yang relatif lama. GWK, bangunan ikonik di Bali, membutuhkan waktu 10-15 tahun untuk menghasilkan warna hijau patina alami pada GWK. “Kan IKN ini juga untuk jangka panjang,” kata Basuki.

Anggaran Pembangunan Istana Garuda IKN

Besaran anggaran pembangunan Istana Garuda IKN pernah terungkap saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau progres pembangunan IKN pada 21-22 September 2023. Ia mengatakan kunjungan itu merupakan undangan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dalam kunjungan itu, rombongan turut meninjau beberapa pembangunan, dimulai dengan melihat kemajuan Kantor dan Istana Presiden beserta Sumbu Kebangsaan. Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, kemudian membagikan informasi terkait besaran anggaran pembangunan Istana Negara tersebut.

“Saya memeriksa papan penjelasan kemajuan Proyek Pembangunan Gedung Istana Negara beserta Lapangan Upacara yang bernilai anggaran Rp 1,34 triliun. Dengan kemajuan mencapai 27,5 persen. Keseluruhan proyek pembangunan telah mencapai 38 persen,” kata Sri Mulyani pada 25 September 2023.

Dilansir dari situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Istana Garuda merupakan satu dari beberapa bagian Istana Kepresidenan Nusantara. Bentuk bangunannya seperti burung garuda yang tengah mengepakkan sayap. Rancangan karya Nyoman Nuarta itu dibangun di atas lahan seluas 55,7 hektare dengan luas tapak 334.200 meter persegi.

Nuarta mengatakan Istana Garuda didesain sebagai ‘sesosok rumah’ yang berasosiasi pada garuda. Tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan, tapi lebih sebagai bentuk pencapaian sinergi antara sains, seni, dan teknologi. Perpaduan ketiganya mewarnai keberadaan bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia.

“Desain Istana Garuda IKN akan benar-benar ditransformasikan dan diwujudkan dalam wujud pola arsitektur yang mempertimbangkan aspek-aspek estetik, nilai guna, dan manfaat bagi kemajuan pariwisata Tanah Air,” ucap Nuarta pada 22 September 2023.

Menurut Nuarta, Burung Garuda dipilih karena bentuk bangunan kantor presiden erat kaitannya dengan Indonesia yang memiliki berbagai perbedaan dalam hal keragaman adat istiadat dan perilaku, segala silang pendapat, serta agama dan kepercayaan. Garuda, kata dia, merupakan simbol persatuan dan lambang negara, bagian dari Bhinneka Tunggal Ika.

“Sosok burung garuda pada Istana Garuda akan dibangun dari kerangka baja, bagian cangkang dari tembaga, kuningan, dan galvalum. Tembaga dan kuningan nantinya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-perlahan akan berubah warna menjadi hijau tosca yang matang,” ujar dia.

DANIEL A. FAJRI | MOH. KHORY ALFARIZI | ANDIKA DWI | MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kembali menjadi perbincangan di media sosial. Warganet menganggap sayap Istana Garuda, yang tampak berwarna cokelat gelap kehitaman, menyerupai kelelawar dibanding burung garuda.

Menanggapi hal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan desain Istana Garuda IKN tidak berubah. Ia menegaskan rancangan bangunan akan sama seperti desain akhir karya arsitek I Nyoman Nuarta. “Kalau menurut Pak Nyoman Nuarta itu nanti kalau kena oksidasi itu jadi hijau,” kata dia, Selasa, 6 Agustus 2024.

Basuki menyebut kondisi oksidasi di Istana Garuda kurang lebih akan sama dengan proses oksidasi patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali. Namun demikian, Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN ini belum bisa memastikan butuh berapa lama proses oksidasi berlangsung.

Proses oksidasi berlangsung secara terus menerus dan perlu waktu yang relatif lama. GWK, bangunan ikonik di Bali, membutuhkan waktu 10-15 tahun untuk menghasilkan warna hijau patina alami pada GWK. “Kan IKN ini juga untuk jangka panjang,” kata Basuki.

Anggaran Pembangunan Istana Garuda IKN

Besaran anggaran pembangunan Istana Garuda IKN pernah terungkap saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau progres pembangunan IKN pada 21-22 September 2023. Ia mengatakan kunjungan itu merupakan undangan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dalam kunjungan itu, rombongan turut meninjau beberapa pembangunan, dimulai dengan melihat kemajuan Kantor dan Istana Presiden beserta Sumbu Kebangsaan. Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, kemudian membagikan informasi terkait besaran anggaran pembangunan Istana Negara tersebut.

“Saya memeriksa papan penjelasan kemajuan Proyek Pembangunan Gedung Istana Negara beserta Lapangan Upacara yang bernilai anggaran Rp 1,34 triliun. Dengan kemajuan mencapai 27,5 persen. Keseluruhan proyek pembangunan telah mencapai 38 persen,” kata Sri Mulyani pada 25 September 2023.

Dilansir dari situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Istana Garuda merupakan satu dari beberapa bagian Istana Kepresidenan Nusantara. Bentuk bangunannya seperti burung garuda yang tengah mengepakkan sayap. Rancangan karya Nyoman Nuarta itu dibangun di atas lahan seluas 55,7 hektare dengan luas tapak 334.200 meter persegi.

Nuarta mengatakan Istana Garuda didesain sebagai ‘sesosok rumah’ yang berasosiasi pada garuda. Tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan, tapi lebih sebagai bentuk pencapaian sinergi antara sains, seni, dan teknologi. Perpaduan ketiganya mewarnai keberadaan bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia.

“Desain Istana Garuda IKN akan benar-benar ditransformasikan dan diwujudkan dalam wujud pola arsitektur yang mempertimbangkan aspek-aspek estetik, nilai guna, dan manfaat bagi kemajuan pariwisata Tanah Air,” ucap Nuarta pada 22 September 2023.

Menurut Nuarta, Burung Garuda dipilih karena bentuk bangunan kantor presiden erat kaitannya dengan Indonesia yang memiliki berbagai perbedaan dalam hal keragaman adat istiadat dan perilaku, segala silang pendapat, serta agama dan kepercayaan. Garuda, kata dia, merupakan simbol persatuan dan lambang negara, bagian dari Bhinneka Tunggal Ika.

“Sosok burung garuda pada Istana Garuda akan dibangun dari kerangka baja, bagian cangkang dari tembaga, kuningan, dan galvalum. Tembaga dan kuningan nantinya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-perlahan akan berubah warna menjadi hijau tosca yang matang,” ujar dia.

DANIEL A. FAJRI | MOH. KHORY ALFARIZI | ANDIKA DWI | MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta -Dwi Ardianta Kurniawan, seorang peneliti di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM), mendukung penerapan sistem multiprovider untuk suplai avtur guna menekan harga tiket pesawat yang tinggi.

Dikutip dari laman UGM, Dwi Ardianta menyatakan bahwa sistem multiprovider yang diusulkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mencegah praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia dan mendorong terciptanya harga avtur yang lebih kompetitif.

Selain itu, Dwi Ardianta juga menekankan pentingnya kebijakan insentif fiskal sebagai solusi untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat di Indonesia. Insentif ini bisa diterapkan pada biaya avtur, suku cadang pesawat, serta subsidi dari penyedia jasa bandara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), biaya handling di darat, dan biaya operasi langsung seperti pajak bahan bakar minyak dan pajak suku cadang dalam rangka pemeliharaan.

Dwi Ardianta juga menyatakan bahwa komponen pembiayaan perawatan bandara bukanlah penyebab utama mahalnya harga tiket pesawat, karena tarif bandara tidak bisa dinaikkan sewaktu-waktu tanpa persetujuan dari Kementerian Perhubungan.

Ia menegaskan bahwa isu mahalnya harga tiket pesawat hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu dan lebih dipengaruhi oleh harga avtur, nilai tukar rupiah, dan ketersediaan layanan pada rute-rute tertentu.

Menurutnya, harga tiket domestik di Indonesia rata-rata lebih mahal dibandingkan tiket ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk persaingan yang lebih ketat di pasar penerbangan internasional dan ketersediaan armada yang belum sepenuhnya pulih pasca COVID-19, sementara permintaan konsumen sudah kembali normal.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan alasan instansinya meminta data muatan 26.415 kontainer ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut dia, data itu akan digunakan Kemenperin untuk menyusun kebijakan melindungi industri dalam negeri.

“Tujuan surat itu dilayangkan adalah untuk memitigasi dampak pelolosan 26.415 kontainer itu ke pasar domestik,” kata Febri dalam konferensi pers di Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Kalau mendapatkan data muatan kontainer dari Bea Cukai seperti format yang mereka inginkan, kata Febri, Kemenperin akan membandingkannya dengan data permintaan dan penawaran setiap komoditas. Dia mengatakan Kemenperin akan berkoordinasi dengan para pelaku usaha kalau ternyata ada barang impor yang membahayakan kelangsungan industri dalam negeri.

“Kalau banyak banjir barang, pesanan ke industri menurun. Kalau pesanan industri menurun, berarti jangan produksi banyak-banyak,” kata Febri dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dalam paparannya, Febri meguraikan format data yang Kemenperin inginkan meliputi nomor kode kontainer, nama perusahaan importir (API-P/API-U), kode Harmonized System (HS) HS delapan digit, tanggal masuk kontainer ke pelabuhan (wilayah pabean), tanggal keluar kontainer dari pelabuhan (wilayah pabean), alasan/keterangan kontainer tertahan di pelabuhan. Data-data itu dikelompokkan dalam sebuah tabel dengan nomor 1 sampai dengan 26.415.

Ihwal bentuk kebijakan yang akan mereka rumuskan dengan data itu, Febri mengatakan Kemenperin akan menyesuaikan dengan hasil analisis. Kebijakan itu bisa berupa bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), bea masuk antidumping (BMAD), standar nasional Indonesia (SNI), hingga pemindahan jalur masuk pelabuhan impor.

Febri bercerita, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sempat menghubungi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani untuk menanyakan jumlah kontainer itu pada 16 Mei 2024. Saat itu, menurut Febri, Askolani menyebut angka sekitar 4.000 kontainer.

Namun dua hari kemudian, dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani menyebut jumlah kontainer itu mencapai 26.415. “Kenapa dua malam tiba-tiba kontainer yang tertahan melonjak? Apakah Bandung Bondowoso itu melamar Roro Jonggrang lagi dalam dua malam?” kata Febri.

Tempo telah meminta konfirmasi kepada Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani dan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto. Namun hingga berita ini ditulis, pesan yang dikirimkan Tempo ke nomor seluler mereka belum berbalas.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan alasan instansinya meminta data muatan 26.415 kontainer ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut dia, data itu akan digunakan Kemenperin untuk menyusun kebijakan melindungi industri dalam negeri.

“Tujuan surat itu dilayangkan adalah untuk memitigasi dampak pelolosan 26.415 kontainer itu ke pasar domestik,” kata Febri dalam konferensi pers di Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Kalau mendapatkan data muatan kontainer dari Bea Cukai seperti format yang mereka inginkan, kata Febri, Kemenperin akan membandingkannya dengan data permintaan dan penawaran setiap komoditas. Dia mengatakan Kemenperin akan berkoordinasi dengan para pelaku usaha kalau ternyata ada barang impor yang membahayakan kelangsungan industri dalam negeri.

“Kalau banyak banjir barang, pesanan ke industri menurun. Kalau pesanan industri menurun, berarti jangan produksi banyak-banyak,” kata dia.

Dalam paparannya, Febri menguraikan format data yang Kemenperin inginkan meliputi nomor kode kontainer, nama perusahaan importir (API-P/API-U), kode Harmonized System (HS) HS delapan digit, tanggal masuk kontainer ke pelabuhan (wilayah pabean), tanggal keluar kontainer dari pelabuhan (wilayah pabean), alasan/keterangan kontainer tertahan di pelabuhan. Data-data itu dikelompokkan dalam sebuah tabel dengan nomor 1 sampai dengan 26.415.

Ihwal bentuk kebijakan yang akan mereka rumuskan dengan data itu, ia mengatakan Kemenperin akan menyesuaikan dengan hasil analisis. Kebijakan itu bisa berupa bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), bea masuk antidumping (BMAD), standar nasional Indonesia (SNI), hingga pemindahan jalur masuk pelabuhan impor.

Febri bercerita, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sempat menghubungi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani untuk menanyakan jumlah kontainer itu pada 16 Mei 2024. Saat itu, menurut dia, Askolani menyebut angka sekitar 4.000 kontainer.

Namun dua hari kemudian, dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani menyebut jumlah kontainer itu mencapai 26.415. “Kenapa dua malam tiba-tiba kontainer yang tertahan melonjak? Apakah Bandung Bondowoso itu melamar Roro Jonggrang lagi dalam dua malam?” kata Febri.

Tempo telah meminta konfirmasi kepada Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani dan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto. Namun hingga berita ini ditulis, pesan yang dikirimkan Tempo ke nomor seluler mereka belum berbalas.

TEMPO.CO, Jakarta - Apakah Anda pernah makan di Warung Tegal (warteg)? Warteg telah menjadi salah satu tempat makan favorit yang tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Beragam pilihan menu dan harga yang terjangkau menjadikannya tetap eksis dan banyak diminati. Tidak mengherankan jika usaha warteg terus berkembang dari waktu ke waktu.

Di antara banyak pengusaha warteg, ada satu yang sangat menginspirasi karena kegigihannya selama puluhan tahun dalam menjalani usaha ini. Saat ini, warteg yang dimilikinya tidak hanya berjumlah puluhan, tetapi sudah mencapai ratusan cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dirangkum dari berbagai sumber, ia adalah Sayudi, pendiri dan pemilik Warteg Kharisma Bahari yang telah merintis usahanya sejak puluhan tahun lalu ketika usianya masih muda dan memutuskan merantau ke Jakarta.

Meskipun hanya lulusan SD, Sayudi menunjukkan kegigihannya untuk sukses di Ibukota. Kini, warung dengan warna hijau kekuningan ini tersebar hampir di setiap sudut Jabodetabek.

Warteg Kharisma Bahari. wartegkharismabaharigroup.com

Menurut laman resmi WKB Group, kisah Sayudi dimulai pada tahun 1996. Sayudi membangun warteg pertamanya di Jakarta Selatan dengan nama MM (Modal Mertua), karena modal awalnya berasal dari pinjaman mertuanya. Mertuanya meminjamkan sertifikat rumah untuk dijadikan jaminan pinjaman di bank.

Awalnya, wartegnya hanya berdiri di bangunan semi permanen yang disediakan oleh pemerintah daerah waktu itu. Setelah memiliki modal, Sayudi menyewa tempat untuk membuka wartegnya.

Ide membuka kemitraan Kharisma Bahari Group muncul secara tidak sengaja. Awalnya, rumah makan ini memiliki tiga cabang, dua di antaranya hanya dikelola oleh karyawan. Karena pengelolaannya semakin berantakan dan merugi, Sayudi mengajak teman atau keluarga yang ingin membuka warteg tanpa modal dengan pembagian hasil 50-50.

Sejak saat itu, Kharisma Bahari Group membuka kemitraan dengan investor untuk bergabung. Hanya dengan membeli satu outlet warteg seharga Rp 130 juta, di luar biaya sewa kios, kemitraan ini terbentuk. Jika investor meminta karyawan dari Kharisma Bahari Group, keuntungannya dibagi dua, 50 persen untuk pengelola dan 50 persen untuk investor.

Kini, bisnis Warteg Kharisma Bahari telah menawarkan skema waralaba atau franchise Warung Tegal yang bisa menjadi pilihan bagi calon pengusaha warteg. Waralaba ini menawarkan tiga jenis gerai warteg, disesuaikan dengan paket harga modal dan ukuran warung.

Pertama, Warteg Kharisma Bahari untuk budget menengah (eksklusif). Kedua, Warteg Mamoka Bahari untuk budget minimal (medium), dan ketiga, Warteg Subsidi Bahari (small), yang cocok untuk budget minimal dan pemula bisnis kuliner.

Modal yang diperlukan untuk franchise warteg ini berkisar antara Rp 135 juta hingga Rp 150 juta, di luar biaya sewa tempat dan penentuan lokasi. Harga tersebut sudah mencakup renovasi atau pembangunan warung, peralatan dapur dan kamar mandi, perlengkapan seperti kulkas dan meja, serta stok awal bahan baku. Dengan sistem waralaba ini, tidak heran jika bisnis Warteg Kharisma Bahari milik Sayudi kini memiliki ratusan cabang.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) berencana meluncurkanrupiah digital, yakni mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency atau CBDC. BI bahkan memasukkan rupiah digital dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) untuk 2025–2030.

"Kita harus lanjutkan BSPI 2019-2025 ke 2030. Ada lima inisiatif yang disingkat 4I-RD, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital," kataGubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Talk on BSPI 2030, Jumat, 2 Agustus 2024, seperti dilansir dariAntara.

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, rupiah digital disebutkan sebagai uang rupiah yang memiliki format digital serta dapat digunakan seperti halnya uang fisik (uang kertas dan logam), uang elektronik (chip dan server based), dan uang dalam alat pembayaran menggunakan Kartu/APMK (kartu debit dan kredit) yang dipakai saat ini.

Rupiah digital didesain melalui inisiatif Proyek Garuda sebagai upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end dalam agenda transformasi digital nasional. Rupiah digital hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia.

Rupiah digital membuka pilihan yang lebih variatif dalam alat pembayaran yang telah ada. Bank Indonesia juga mengklaim bahwa basis blockchain dan akun perorangan dari rupiah digital akan menjadikannya lebih aman dan mudah dilacak dibandingkan mata uang digital yang dikeluarkan pihak swasta.

Lantas, apa perbedaan rupiah digital dengan uang elektronik?

1. Bentuk Uang

Rupiah digital merupakan alat pembayaran yang berjenis digital currency. Artinya, nominal uang dalam rupiah digital juga berbentuk digital. Jenis uang ini tidak memiliki bentuk fisik seperti uang pada umumnya, termasuk uang elektronik yang bisa ditarik menjadi uang fisik.

Seperti diketahui, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi.

Meskipun begitu, dilansir dari laman resmi Bank indonesia, rupiah digital hanya akan menjadi komplemen serta tidak dimaksudkan untuk menggantikan uang-uang yang telah ada, beredar dan digunakan oleh masyarakat saat ini, termasuk uang kertas dan uang logam.

2. Pihak Penerbit

Dikutip dari rupiah.co.id, perbedaan utama rupiah digital dengan uang elektronik dan dompet digital terletak pada pihak yang menerbitkan. Rupiah Digital hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia, sedangkan e-Money dan e-Wallet atau dompet digital diterbitkan perusahaan non-bank.

Rupiah Digital juga tidak termasuk dalam aset kripto ataupun stablecoins. Perbedaan yang paling sederhana adalah, rupiah digital diterbitkan BI selaku otoritas moneter, sementara uang elektronik bisa diterbitkan oleh pihak swasta atau lembaga non perbankan.

3. Integrasi

Perbedaan rupiah digital dengan uang elektronik adalah sistem integrasinya. Seperti diketahui bahwa rupiah digital dikeluarkan dan dikelola langsung oleh Bank indonesia selaku bank sentral. “Berbeda dari uang digital pihak swasta, bank sentral tidak memiliki ekosistem tersendiri. Maka dari itu, bank sentral harus bekerja sama dengan industri, bank komersial, dan entitas non-bank untuk mengeluarkan CBDC,” ucap Direktur Departemen Kebijakan SIstem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, seperti dikutip dari Antara.

ANTARA | DEFARA DHANYA | SEPTIA RYANTHIE | ANDRY TRIJANTO

TEMPO.CO, Jakarta - Dwi Ardianta Kurniawan, ahli ekonomi transportasi dan peneliti senior di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, menyatakan bahwa tiket domestik di Indonesia cenderung lebih mahal dibandingkan tiket ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti persaingan yang lebih ketat di pasar internasional, serta ketersediaan armada yang belum pulih pasca Covid-19 sementara permintaan konsumen sudah kembali normal.

Harga tiket pesawat di Indonesia menjadi perhatian masyarakat karena dianggap mahal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan, juga menyoroti masalah ini. Indonesia menempati peringkat kedua dalam hal harga tiket pesawat termahal di dunia, setelah Brasil. Di ASEAN, Indonesia menjadi negara dengan harga tiket pesawat rata-rata tertinggi.

Meskipun harga tiket diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dengan tarif batas atas dan bawah serta biaya lainnya, terkadang aturan ini dilepaskan ke pasar, terutama saat permintaan tinggi seperti libur panjang.

Tarif tiket juga bergantung pada jenis layanan yang disediakan, di mana layanan penuh seperti Garuda Indonesia dan Batik Air lebih mahal dibandingkan maskapai biaya rendah seperti Lion Air dan Citilink.

Dwi Ardianta mengusulkan kebijakan insentif fiskal untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat di Indonesia. Insentif tersebut dapat berupa pengurangan biaya avtur, suku cadang pesawat, serta subsidi biaya pelayanan bandara. Selain itu, ia juga mengusulkan penghapusan pajak tiket pesawat untuk menyetarakan dengan moda transportasi lainnya.

Ia juga menekankan pentingnya implementasi sistem multi provider untuk suplai avtur guna mencegah monopoli dan menciptakan harga avtur yang lebih kompetitif. Menurutnya, komponen biaya perawatan bandara bukanlah penyebab utama tiket pesawat mahal, melainkan lebih dipengaruhi oleh harga avtur, nilai tukar rupiah, dan ketersediaan layanan pada rute tertentu.

TEMPO.CO, Jakarta - Dwi Ardianta Kurniawan, ahli ekonomi transportasi dan peneliti senior di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, menyatakan bahwa tiket domestik di Indonesia cenderung lebih mahal dibandingkan tiket ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti persaingan yang lebih ketat di pasar internasional, serta ketersediaan armada yang belum pulih pasca Covid-19 sementara permintaan konsumen sudah kembali normal.

Harga tiket pesawat di Indonesia menjadi perhatian masyarakat karena dianggap mahal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan, juga menyoroti masalah ini. Indonesia menempati peringkat kedua dalam hal harga tiket pesawat termahal di dunia, setelah Brasil. Di ASEAN, Indonesia menjadi negara dengan harga tiket pesawat rata-rata tertinggi.

Meskipun harga tiket diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dengan tarif batas atas dan bawah serta biaya lainnya, terkadang aturan ini dilepaskan ke pasar, terutama saat permintaan tinggi seperti libur panjang.

Tarif tiket juga bergantung pada jenis layanan yang disediakan, di mana layanan penuh seperti Garuda Indonesia dan Batik Air lebih mahal dibandingkan maskapai biaya rendah seperti Lion Air dan Citilink.

Dwi Ardianta mengusulkan kebijakan insentif fiskal untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat di Indonesia. Insentif tersebut dapat berupa pengurangan biaya avtur, suku cadang pesawat, serta subsidi biaya pelayanan bandara. Selain itu, ia juga mengusulkan penghapusan pajak tiket pesawat untuk menyetarakan dengan moda transportasi lainnya.

Ia juga menekankan pentingnya implementasi sistem multi provider untuk suplai avtur guna mencegah monopoli dan menciptakan harga avtur yang lebih kompetitif. Menurutnya, komponen biaya perawatan bandara bukanlah penyebab utama tiket pesawat mahal, melainkan lebih dipengaruhi oleh harga avtur, nilai tukar rupiah, dan ketersediaan layanan pada rute tertentu.

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta membantah data Kementerian Tenaga Kerja yang menyebutkan mayoritas pemutungan hubungan kerja atau PHK pada periode Januari-Juli 2024 terjadi di wilayah Jakarta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Jakarta, Hari Nugroho mengatakan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 8 Agustus 2024, tren PHK mengalami penurunan sebesar 31persen pada periode tersebut bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 sebanyak 307 kasus melibatkan 847 orang pekerja.

Sebelumnya data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 32.064 pekerja di Indonesia mengalami PHK dari Januari hingga Juni 2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas terjadi di Jakarta, dengan persentase sebesar 23,29 persen atau sebanyak 7.469 pekerja.

Hari Nugroho menjelaskan menurut data PHK sesuai dengan Laporan Portal SIGAP Hubungan Industrial Kemnaker RI untuk DKI Jakarta, jumlah pada periode Januari sampai Juni 2024 sebanyak 7.469 orang. Namun ternyata tak semua berdomisili di wilayah Jakarta.

“Memang data yang dipakai itu berdasarkan portal Kemnakerberkaitan dengan jaminan sosial BPJS sehingga data itu terintegrasi secara nasional dan di Jakarta setelah saya cek tidak seluruhnya pegawai itu berdomisili di Jakarta. Sehingga terjadi selisih angka itu,” kata Hari.

Ia menjelaskan, saat ini tercatat 1.491 perusahaan dengan kantor pusat berdomisili di Jakarta yang mempunyai cabang di berbagai wilayah luar Jakarta, namun mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh kantor pusat di Provinsi Jakarta.

Hari mengatakan, sesuai laporan yang dihimpun dari Sudin Nakertansgi, lima wilayah kota terdapat tujuh perusahaan rintisan (start up) yang telah melakukan PHK serta memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) periode Januari-Juni 2024.

Data selisih PHK yang dicatatkan pada Dinas maupun Suku Dinas Nakertransgi sebanyak 847 orang pekerja. Sedangkan data PHK yang memanfaatkan program JKP sebanyak 982 orang pekerja.

“Itu data rilis yang Dinas Nakertransgi punya, dari kasus masuk sampai proses penanganan. Laporan selalu ada tiap bulan, kasus yang masuk kita rekap per triwulan dan juga kita sisir. Dari portal Kemnakerbenar hanya saja tidak semuanya di Jakarta,” kata Hari.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Nakertransgi terus berupaya untuk menekan angka pengangguran di Jakarta dengan melaksanakan berbagai program penyerapan tenaga kerja.

Salah satu upaya menekan angka pengangguran dilakukan dengan mengadakan pelatihan kerja di lima wilayah, program magang, menggandeng banyak perusahaan melalui MoU, bursa kerja (job fair) baik tatap muka maupun online di portal Kemnakertermasuk pengembangan kewirausahaan.

Hari menilai, jika dilihat dari data, tren PHK turun dari 2022 sampai 2024. Artinya, sisi pembinaan membuahkan hasil seperti program pelatihan dimana akhirnya Jakarta bisa menciptakan wirausaha atau Jakpreneur.

“Persentase penyerapan kerja di Jakarta justru 40-50 persen tiap tahunnya, kita targetkan ke depan di atas 70 persen. Untuk memfasilitasi 847 orang yang ter-PHK tadi akan kami bina untuk ditingkatkan keterampilannya. Kami punya datanyaby name by address,” kata Hari.

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tak semua pengangguran di wilayahnya merupakan warga Jakarta terkait dengan data yang memperlihatkan tingginya angka pengangguran di DKI Jakarta akibat kasus PHK.

"Berdasarkan data memang PHK tinggi. Tetapi data itu juga memperlihatkan mereka yang kehilangan pekerjaan tidak murni warga Jakarta atau warga yang sudah lama tinggal," kata Heru saat dijumpai di Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2024.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, beberapa orang-orang tersebut merupakan warga yang memang datang ke Jakarta dan tinggal dengan keluarga atau kerabatnya dengan jaminan lainnya sesuai dengan aturan kependudukan.

Sebagian dari mereka ada yang belum mendapat pekerjaan. Mereka pun terdata dan masuk dalam angka PHK di Jakarta.

Terkait dengan korban PHK di Jakarta, Heru mengatakan Pemprov Jakarta nanti bakal memberikan fasilitas pelatihan kerja kepada warga yang terkena PHK itu.

“Iya kami fasilitasi (korban PHK)," ujar Heru.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat tenaga kerja atau buruh yang dilaporkan kena PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jakarta.

Kasus PHK di Jakarta mencapai 23,29 persen dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan hingga Juni 2024. Berikut 10 provinsi dengan PHK terbanyak periode Januari-Juni 2024, dikutip dari laman Satu Data Kemenaker:

1. Jakarta: 7.469
2. Banten: 6.135
3. Jawa Barat: 5.155
4. Jawa Tengah: 4.275
5. Sulawesi Tengah: 1.812
6. Bangka Belitung: 1.527
7. Riau: 833
8. Jawa Timur: 819
9. Kalimantan Barat: 785
10. Sumatera Utara: 539