TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyegel pabrik baja PT Sumber Abadi Steel di Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan ini disebabkan perusahaan itu tak mengantongi perizinan lingkungan dan kajian teknis.

Saat ditanya Tempo di lokasi, Hanif Faisol mengatakan perusahaan itu bermasalah dari berbagai aspek, dari produksi tanpa izin hingga limbah yang mencemari lingkungan. Pabrik itu beroperasi tanpa menerapkan standar dalam proses produksi hingga pengolahan limbah. “Kami sulit mengampuninya,” kata Hanif di sela-sela peninjauan, Senin, 4 November 2024.

Limbah yang dihasilkan PT Sumber Abadi Steel terutama adalah particulate matter (PM) atau partikel udara sisa produksi. Hanif mengatakan, pabrik baja itu memproduksi limbah PM2.5, yakni partikel udara dengan diameter 2,5 mikroneter atau kurang. Limbah ini, menurut dia, dapat menyebabkan penyakit untuk warga sekitar.

“Kalau saya sebagai menteri, kesimpulan saya sebaiknya ini ditutup. Tapi saya tidak mau mendahului penyelidikan," kata Hanif kepada wartawan usai meninjau pabrik itu.

Hanif Faisol mengatakan, operasional pabrik baja ini telah menimbulkan banyak korban. Ia belum dapat memastikan jumlah pasti korban yang ditumbulkan karena tercemar limbah. Namun, ia memastikan akan mengejar sanksi yang berat bagi pemilik perusahaan itu, baik pidana maupun perdata.

Dalam waktu dekat, Hanif Faisol mengatakan kementeriannya akan memanggil pimpinan perusahaan untuk dimintai keterangan.

Sebelum disegel Hanif Faisol, Zulkifli Hasan pernah mendatangi tempat itu pada Kamis, 26 September 2024, saat masih menjabat Menteri Perdagangan. Ia bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor menyita 11 ribu ton besi siku yang tak memenuhi Standar Nasional (SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Total nilai temuan itu mencapai Rp 11 miliar.

“Ini membahayakan pemakai, karena ini bahan konstruksi. Kalau bangun jalan tol, dua minggu goyang jalan tolnya,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dari perusahaan ini, Satgas menyita 192–193 besi siku. PT Sumber Abadi Steel diduga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kepada perusahaan itu, Zulhas mengatakan akan memberlakukan penindakan administratif. Dia akan meminta perusahaan melebur lagi besi siku itu untuk diproses kembali sesuai ketentuan.

Hanif membenarkan Zulhas yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan pernah mendatangi tempat itu. Menurut dia, Zulhas telah menegur perusahaan itu.

TEMPO.CO, Jakarta - Simon Aloysius Mantiri resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada Senin, 4 November 2024. Dengan pergeseran posisi ini, banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Simon Aloysius Mantiri?

Sebelum diangkat sebagai direktur utama, Simon pernah menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Pertamina. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2023 yang berlangsung pada 10 Juni 2024.

Nama Simon sudah dikenal di kalangan komisaris Pertamina. Ia dilantik sebagai komisaris utama dan komisaris independen pada 2 Februari 2024, menggantikan Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok yang mengundurkan diri.

Simon dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo Subianto dan memiliki peran signifikan dalam Pilpres 2024. Ia merupakan anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

Pria asal Kamasi, Tomohon, Sulawesi Utara, ini menjabat sebagai Wakil Bendahara TKN bersama Pandu Patria Sjahrir dan 15 orang lainnya di bawah kepemimpinan Thomas A. Muliatna Djiwandono.

Simon memiliki peran yang signifikan dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Selain sebagai Wakil Bendahara TKN, ia juga aktif mengkampanyekan berbagai program Prabowo-Gibran di Sulawesi Utara bersama istrinya, Priscilia Waworuntu.

Menurut informasi yang terdapat di profil LinkedIn-nya, ia pernah menjabat sebagai Asisten Pribadi CEO PT Nusantara Energy. Perusahaan ini diketahui dimiliki oleh Prabowo dan memiliki 27 anak perusahaan yang beroperasi di sektor tambang batubara, kelapa sawit, serta perkebunan.

M. RAIHAN MUZZAKI | ANTARA | PERTAMINA

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan makanan rumahan, Food Wings Mie Sedaap, meluncurkan produk kreasi hasil kolaborasinya dengan Chef Devina Hermawan. Produk kolaborasi itu berupa Mie Sedaap Goreng ala Chef Devina.

“Mie goreng instan ala chef pertama di Indonesia,” Head of Marketing Food Wings Group Indonesia Katria Arintya Anindyantari dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 4 November 2024.

Mie Sedaap Goreng ala Chef Devina ini menawarkan tekstur mie pipih, lebih tebal, dan kenyal. Kondisi itu komplit dengan topping spesial kremesan kriuk, sayuran kering, dan sambal merah. “Menjadikannya very full of taste,” kata Katria.

Mie Sedaap merancang cita rasa yang unik ini meningkatkan pengalaman menyantap mie goreng, yaitu merasakan kualitas dan rasa yang setara dengan hidangan buatan chef profesional.

Katria mengatakan perusahaannya sangat antusias dalam kolaborasi ini. Dia menyebut Devina merupakan salah satu chef yang menciptakan masakan enak. “Kami tahu resep Chef Devina selalu enak karena ia adalah master of home cooking dan ditunggu-tunggu,” kata dia.

Selain itu, Katria mengatakan Devina juga merupakan juru masak yang kerap memberikan aneka resep makan di media sosial. Selain sebagai juru masak, Devina juga dikenal sebagai influencer kuliner yang memiliki lebih dari 1 juta pengikut media sosial.

Dia menyebut Mie Sedaap dan Devina banyak kesamaan. “Mie Sedaap selalu berkomitmen untuk brings taste to people’s lives. Kami sangat excited berkolaborasi,” kata dia.

Sementara itu, Katria menyebut Mie Sedaap juga ingin menghadirkan kuliner ala chef ke kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, produk kreasi ini akan menghasilkan rasa seperti buatan Chef Devina.

“Jadi bagaimanapun cara memasaknya, rasanya pasti akan terasa ala chef,” ujar Katria.

Devina mengatakan ia langsung tertarik saat mendengar rencana kolaborasi ini. Dia menyebut kolaborasi ini sesuai dengan kegemarannnya yang suka memasak, meracik resep, dan memiliki pengikut di media sosial Indonesia.

“Sama seperti Mie Sedaap yang always brings taste to people’s lives buat masyarakat Indonesia,” kata dia.

Devina merasa kolaborasi ini sangat berarti bagi dirinya. Dia mengatakan Mie Sedaap tak hanya produk makanan instan biasa, tapi sudah menjadi jenama besar di tanah air.

“Mie Sedaap bukan hanya sekadar mie instan biasa, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang di Indonesia. From my kitchen to yours, semoga racikan saya ini bisa diterima oleh masyarakat,” kata Devina.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 4 November 2024 dimulai dari nama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar Affandi, tengah menjadi sorotan publik. Dia disebut mengenakan jam tangan mewah yang harganya hampir Rp 1 miliar.

Disusul, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan produk impor anggur shine muscat asal Cina yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Hasil uji residu yang telah dilakukan di beberapa wilayah, khususnya di entry point, menunjukkan jumlah residunya di bawah batas minimum.

Selanjutnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, batal. Menurut dia, untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dapat dilakukan dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.

Berikutnya, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan ratusan ribu buruh di industri kecil menengah (IKM) sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) kehilangan pekerjaan sejak pandemi Covid-19. Menurut dia, angka itu tidak terdeteksi karena berada di unit-unit usaha kecil.

Terakhir, perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie dengan 12 kreditur atas utang Rp 8,79 triliun telah menemui titik terang.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jumlah Harta Kekayaan Jaksa Agung Abdul Qohar yang Disebut Pakai....

<!--more-->

1. Jumlah Harta Kekayaan Jaksa Agung Abdul Qohar yang Disebut Pakai Jam Audemars Piguet Seharga Rp 1 Miliar

Nama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar Affandi, tengah menjadi sorotan publik. Dia disebut mengenakan jam tangan mewah yang harganya hampir Rp 1 miliar.

Informasi itu pertama kali muncul saat Qohar memberikan pernyataan dalam konferensi pers untuk dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tannur di Gedung Kejagung, Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024 lalu.

Ia disebut mengenakan jam tangan Audemars Piguet Royal Oak Offshore Rubens Barrichello. Mengacu pada laman Watch Centre, harga jam tangan mewah buatan Swiss tersebut mencapai 54.500 euro atau sekitar Rp 931 juta (kurs Rp 17.088).

Berita selengkapnya baca di sini.

2. BPOM Sebut Anggur Shine Muscat Aman Dikonsumsi dengan Syarat Tertentu

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan produk impor anggur shine muscat asal Cina yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Hasil uji residu yang telah dilakukan di beberapa wilayah, khususnya di entry point, menunjukkan jumlah residunya di bawah batas minimum.

Ia menyebutkan dua parameter yang digunakan dalam pengujian dengan lebih dari 100 sampel itu, yakni parameter kualitatif dan kuantitatif. “Secara kualitatif (residunya) ada, namun secara kuantitatif di bawah ambang batas. Berarti ada, tetapi bisa dibersihkan,” tuturnya dalam jumpa pers yang digelar di kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin, 4 November 2024.

Meski hasil tersebut menunjukkan anggur shine muscat aman dikonsumsi, BPOM mengimbau agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya. Salah satunya mengenali dan memilih pangan yang aman dan bermutu serta memperhatikan dan menerapkan cara penyimpanan pangan yang dianjurkan Bapanas.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal....

<!--more-->

3. Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, batal. Menurut dia, untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dapat dilakukan dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.

“Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolok ukurnya jelas, bukan pemborosan. Oleh karena itu, Terminal 4 kami putuskan dibatalkan,” ujarnya saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Senin, 4 November 2024.

Rencana pembangunan Terminal 4 ini telah mengemuka sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019. Pembangunan Terminal 4 ini disebut-sebut akan menelan anggaran sebesar Rp 14 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Asosiasi Konveksi Sebut Ratusan Ribu Pekerja Industri Tekstil Kehilangan Pekerjaan

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan ratusan ribu buruh di industri kecil menengah (IKM) sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) kehilangan pekerjaan sejak pandemi Covid-19. Menurut dia, angka itu tidak terdeteksi karena berada di unit-unit usaha kecil.

"Di Jawa Barat, dari 8 ribu yang terdata pada awal pandemi, itu tinggal 30 persen," kata Nandi saat ditemui usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Baleg DPR RI di Kompleks Senayan, Senin, 4 November 2024. "Dari 8.000 itu ada yang punya 10 mesin, 20 mesin, karyawannya sampai 30. Taruh rata-rata 25, bisa ratusan ribu."

Nandi berharap pemerintahan Prabowo Subianto serius memberikan perhatian pada industri TPT. Ia mengaku sudah beberapa kali menyuarakan isu terpukulnya IKM sektor TPT sejak lama. Bahkan mereka beberapa kali turun aksi ke jalan di Bandung dan Jakarta, menyuarakan aspirasi tersebut.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. PKPU Perusahaan Media Bakrie terkait Utang Rp 8,79 Triliun Berujung Damai....

<!--more-->

5. PKPU Perusahaan Media Bakrie terkait Utang Rp 8,79 Triliun Berujung Damai

Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie dengan 12 kreditur atas utang Rp 8,79 triliun telah menemui titik terang.

Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne).

Dalam rapat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, seluruh kreditur menerima proposal perdamaian dari VIVA. "100 persen setuju," kata salah satu pengurus dalam perkara ini saat membacakan hasil voting pada kreditur pada Senin, 4 November 2024.

Kuasa hukum dari 12 kreditur, Marx Adriyan, mengatakan VIVA mengajukan proposal perdamaian atas perkara ini dengan pembayaran tiga termin. Namun, usai voting ini dibacakan, Marx menyebut VIVA akan membayar masing-masing 10 persen dari Rp Rp 3,71 triliun utang pokok para kreditur dalam waktu 1x24 jam.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 mencatatkan transaksi temu bisnis senilai hampir Rp 2 triliun selama 30 Oktober hingga 3 November 2024. Perhelatan ekonomi syariah tahunan itu disebut menjadi platform utama ekonomi di Indonesia dan kawasan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa ISEF tak sekadar festival syariah. “Tetapi juga wadah kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak untuk bersama-sama membangun ekosistem syariah yang berkelanjutan,” kata Destry saat menutup kegiatan itu seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Senin, 4 November 2024.

Nilai Rp 2 triliun itu meliputi transaksi komitmen dan realisasi pembiayaan sebesar Rp 641 miliar, komitmen dan realisasi perdagangan sebesar Rp 295 miliar, dan komitmen kerja sama ekosistem keuangan syariah sebesar Rp 1 triliun yang terhitung mulai dari kegiatan Road to Fesyar, Road to ISEF, Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (Fesyar), hingga ISEF 2024.

Pada 2024 ini ISEF menampilkan 5.000 pelaku usaha UMKM syariah unggulan dari berbagai daerah. Pelaku usaha itu meliputi sektor fesyen halal, makanan, hingga produk keuangan syariah dengan catatan total omset penjualan mencapai Rp 115 miliar hingga 2 November 2024. Sementara itu, pada seluruh rangkaian kegiatan ISEF masyarakat yang hadir mencapai 1,5 juta pengunjung, baik yang hadir secara luring maupun daring, dari dalam maupun luar negeri.

“Sinergi, inovasi, digitalisasi, serta kepatuhan terhadap prinsip eksyar diperlukan untuk mewujudkan visi eksyar Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia,” kata Destry.

Sementara itu, Destry mengatakan kolaborasi Bank Indonesia, Komite Nasional dan Ekonomi Keuangan Syariah, pemerintah, industri, dan berbagai pihak perlu diperkuat dalam mendukung program ini. Langkah ini agar bisa memberi manfaat bagi masyarakat.

“Dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat dan masyarakat Indonesia dan mendorong industri eksyar Indonesia semakin berdaya saing di tingkat global,” kata dia.

Selama ISEF 2024, telah berlangsung 71 rangkaian kegiatan ISEF 2024 antara lain 17 seminar dan forum domestik dan internasional, 20 pagelaran busana, 10 talkshow, tabligh akbar dan kajian, serta kegiatan family run. Sementara Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) sebagai salah satu rangkaian kegiatan ISEF yang mengusung modest fashion Indonesia berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada kategori festival busana berkarakter (modest fashion) berbasis wastra dengan koleksi terbanyak sebesar 1.622 koleksi, dan melibatkan 208 desainer lokal, dan 10 desainer internasional.

Acara penutupan ISEF 2024 juga dirangkaikan dengan pengumuman pemenang dari sejumlah kompetisi utama, seperti Youth Sharia Sociopreneurship Competition (YSSC), Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC), Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional (KESN), dan ISEF Award. Penghargaan ISEF Award tahun ini diberikan kepada lembaga dan individu yang berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi syariah.

“Dengan capaian ISEF 2024 semakin mengukuhkan komitmen Indonesia untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi syariah di tingkat global dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Destry.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, mengatakan ada dua perusahaan tekstil yang ditengarai akan berhenti beroperasi dalam waktu dekat. Menurut dia, dua perusahaan tersebut tidak berkaitan dengan gugatan kepailitan.

“Ada dua yang lain (selain Sritex), itu tidak terkait dengan kepailitan. Tapi ya masalah mereka tidak mampu lagi dan kemungkinan akan menutup operasinya,” kata Danang saat ditemui usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Baleg DPR di kompleks Senayan, Senin, 4 November 2024.

Ia mengatakan salah satu perusahaan akan menutup operasinya pada November ini. Namun, Danang enggan menyebutkan nama perusahaan itu. “Di perusahaan industri hulu ya, tunggu tanggal mainnya ya, kami nggak enak lah (untuk menyebut),” ujarnya.

Saat ini ada perusahaan garmen dan tekstil, yaitu PT Pan Brothers Tbk yang sedang melakukan restrukturisasi dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada Jumat, 22 November 2024 mendatang, masa perpanjangan PKPU akan berakhir dan dijadwalkan disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Namun, Danang menyebut Pan Brothers bukan perusahaan yang ia maksud. Menurut dia, saat ini Pan Brothers masih dalam tenggat waktu untuk melakukan restrukturisasi dan masih beroperasi secara normal.

Selain Pan Brothers, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), perusahaan tekstil yang bermarkas di Cicalengka, Bandung, juga baru saja digugat PKPU. Dua perusahaan dan satu individu secara bersama-sama menggugat emiten tekstil milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu soal PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan ratusan ribu buruh di industri kecil menengah (IKM) sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) kehilangan pekerjaan sejak pandemi Covid-19. Menurut dia, angka itu tidak terdeteksi karena berada di unit-unit usaha kecil.

"Di Jawa Barat, dari 8 ribu yang terdata pada awal pandemi, itu tinggal 30 persen," kata Nandi saat ditemui usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Baleg DPR RI di Kompleks Senayan, Senin, 4 November 2024. "Dari 8 ribu itu ada yang punya 10 mesin, 20 mesin, karyawannya sampai 30. Taruh rata-rata 25, bisa ratusan ribu."

Nandi berharap pemerintahan Prabowo Subianto serius memberikan perhatian pada industri TPT. Ia mengaku sudah beberapa kali menyuarakan isu terpukulnya IKM sektor TPT sejak lama. Bahkan mereka beberapa kali turun aksi ke jalan di Bandung dan Jakarta, menyuarakan aspirasi tersebut.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah bisa mengupayakan penerbitan rancangan undang-undang (RUU) mengenai tekstil atau sandang. Jika ada regulasi itu, ia yakin TPT bisa lebih terlindungi dan bangkit dari masa sulit.

“Sudah lima tahun masa terus begini. Kalau nunggu mati susah bangkit,” ujarnya.

Pada sesi RDPU bersama Baleg DPR, Nandi mengatkaan industri TPT saat ini tergempur oleh impor ilegal. Menurut dia, jika bersaing dengan impor legal para pelaku usaha masih bisa bertahan. Namun, menurut dia lagi, mpor ilegal bisa membuat harga barang menjadi sangat murah.

Selain itu, di hadapan Baleg DPR, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, juga menyampaikan tiga harapan untuk pemerintah dalam rangka penyelamatan industri tekstil nasional. Tiga hal itu yakni penerbitan RUU sandang, penegakan hukum terhadap aktivitas impor ilegal, hingga perbaikan manajemen kebijakan impor.

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Penolakan dari masyarakat, aktivis dan organisasi lingkungan bermunculan atas rencana PT Timah Tbk untuk membuka tambang baru di Perairan Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Rentetan aksi unjuk rasa di kantor PT Timah, kantor gubernur hingga kantor DPRD Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Bahkan aksi persekusi berupa pengusiran masyarakat pro tambang dari desa telah terjadi di Desa Batu Beriga.

Pakar Hukum Tata Kelola Pertambangan Timah Firdaus Dewilmar mengatakan PT Timah sebagai penerima mandat negara berupa IUP seharusnya dapat melaksanakan proses penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan jaminan kepastian berusaha yang harus dimiliki perusahaan.

"Negara sebagai pengelola kekayaan negara terlibat dalam konteks pengaturan dengan adanya regulasi yang menaungi," ujar Firdaus dalam siaran persnya yang diterima Tempo, Senin, 4 November 2024.

Dalam beberapa kasus, kata dia, kegiatan pertambangan memang kerap menghadapi penolakan karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan maupun alasan sosial lainnya.

"Tentu saja aspirasi masyarakat sangat penting. Namun IUP dan aturan-aturan lainnya adalah landasan hukum yang memberikan legalitas dan kepastian berusaha bagi sebuah perusahaan untuk melakukan usaha pertambangan," ujar dia.

Menurut dia, penolakan terhadap pertambangan selalu terjadi dalam konteks irisan antar ruang ekonomi masyarakat. Namun sejauh tidak melanggar regulasi, kata dia, tidak dapat menggugurkan kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

"Perusahaan yang memiliki IUP memiliki kewajiban untuk mengelola wilayah IUP. Tidak hanya menambang tapi juga kewajiban untuk membayarkan pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai pemilik IUP," ujar dia.

Aspirasi masyarakat yang muncul, kata dia, perlu dipandang sebagai masukan penting yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan upaya mitigasi dan edukasi terkait pertambangan dan aturan.

"PT Timah telah mengantongi izin penambangan sejak 1993 dalam bentuk Kuasa Penambangan (KP). Kemudian di 2010 disesuaikan dengan regulasi pemerintah menjadi IUP Operasi Produksi," ujar dia.

Ia menuturkan PT Timah yang telah lama mengantongi perizinan sudah banyak membayar kewajiban yang ditunaikan perusahaan untuk menjaga kawasan.

"Jadi PT Timah juga harus segera menyelesaikan tugasnya untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan melaksanakan pertambangan yang mengedepankan aturan yang berlaku di kawasan wilayah IUP yang telah dimiliki tersebut," ujar dia.

Ia menyebutkan PT Timah akan mengalami kerugian jika permasalahan tersebut terus dibiarkan berlarut. PT Timah, kata dia, tidak sepenuhnya sebagai entitas bisnis karena di sisi lain memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi bangsa, masyarakat dan negara.

"PT Timah ini punya negara, dikelola negara yang manfaatnya harus balik lagi ke negara. Kalau ini dibiarkan tentunya bukan hanya PT Timah yang rugi tapi negara juga rugi. Karena punya potensi, memenuhi kewajiban tapi tidak bisa dilaksanakan," ujar dia.

Apabila dilihat dari perspektif hukum, ia mengatakan selama perusahaan mematuhi semua peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka perusahaan dapat menjalankan operasinya di bawah payung aturan yang sah.

"Perusahaan harus melakukan pendekatan kolaboratif, karena harmonisasi menjadi bagian penting untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Sehingga bisa mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat yang manfaatnya bisa dirasakan langsung," ujar dia.

Adanya kepastian hukum, kata dia, sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga kontribusinya dapat bermanfaat terhadap pendapatan negara dan juga daerah. "Saya kira terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, sinergis dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah tujuan semua pihak," ujar dia.

Ia khawatir justru penolakan penambangan legal di Batu Beriga berpotensi menumbuhsuburkan tambang ilegal di kawasan tersebut. Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan.

"Di laut Bangka Selatan akhirnya malah penambangan ilegal yang mendominasi di IUP PT Timah. Kalau seperti itu yang akan terjadi, malah menjadi lebih rumit karena berdampak pada tanggungjawab pasca tambang, kemudian pendapatan negara akan merugi. Jangan sampai yang ilegal kita bolehkan tapi yang legal dihalang-halangi," ujar dia.

Ia menambahkan IUP merupakan hak yang dilindungi oleh negara dan hanya dapat dicabut apabila terbukti adanya pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan yang berlaku.

"Hal ini menandakan bahwa selama perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai peraturan dan tidak melanggar hukum, perusahaan memiliki hak penuh untuk menjalankan kegiatan pertambangan," ujar dia.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki cara khusus agar pedagang pasar tradisional terutama yang sudah lanjut usia (Lansia) mulai terbiasa menggunakan layanan pembayaran retribusi secara digital.

Kota Yogyakarta awal November ini meluncurkan layanan khusus pembayaran retibusi pasar digital Quick Response Indonesian Standard Dinamis (Qrisna) Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat. Layanan ini bakal diterapkan ke seluruh pasar tradisional di Yogyakarta mulai 11 November 2024 mendatang.

"Pedagang pasar tradisional banyak yang sudah berusia lanjut, jadi kami akan memberikan fasilitas bagi mereka yang kesulitan mengakses layanan pembayaran retribusi digital ini," kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Yogyakarta Veronica Ambar Ismuwardani Selasa 5 November 2024.

Ambar menjelaskan, layanan retibusi digital ini dapat diakses melalui aplikasi layanan terpadu pemerintah Kota Yogyakarta yang disebut Aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Untuk mendapatkan QR Code pembayaran retribusi itu bisa diakses di dalam aplikasi JSS ini.

Nah, bagi pedagang lansia, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta juga sudah membentuk tim khusus namanya Laskar Gercep Penagihan. Para petugas inilah yang akan berkeliling dan membawa aplikasi serta print sehingga pedagang yang disambangi dapat membayar langsung dan menerima print out bukti pembayarannya saat itu juga.

Ambar mengatakan layanan ini menjadi upaya pemerintah membiasakan pembayaran retribusi secara digital sekaligus meningkatkan pendapatan daerah secara efektif.

"Target retribusi daerah tahun ini Rp 20 miliar dan tahun depan targetnya Rp 24 miliar," ujarnya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto. Sugeng menuturkan layanan retribusi digital ini sebenarnya untuk menjaga asas transpransi dalam setiap transaksi dan memudahkan para pedagang dalam membayar retribusi.

"Karena layanan ini transaksi dapat dilakukan secara real-time dan terintegrasi langsung dengan sistem milik pemerintah," ujarnya.

Sugeng menuturkan target pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta secara keseluruhan pada tahun 2024 ini sebesar Rp 1 triliun. Sehingga perlu akselerasi salah satunya peningkatan retribusi pasar di Kota Yogyakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong akan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung.

"Kami dari tim kuasa hukum akan mendaftarkan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangka," kata kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena menurut Kejagung pada Januari 2016 ia menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.

Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan. Kejagung menyatakan bahwa seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.

Akan tetapi, dengan sepengetahuan tersangka Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani.

Hasil gula kristal putih yang diproduksi delapan perusahaan tersebut, menurut Kejagung, kemudian seolah-olah dibeli oleh PT PPI. Padahal, gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor terafiliasi dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar.

Dari praktik tersebut, PT PPI mendapatkan upah sebesar Rp105 per kilogram dari delapan perusahaan yang terlibat.

Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp400 miliar, yakni nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik BUMN atau PT PPI.

Menurut Ari Yusuf Amir, bahwa kliennya menegaskan semua kebijakan semasa menjabat sebagai Mendag sudah melalui prosedur yang benar, dan tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap kebijakan impor gula.

“Beliau tidak menerima fee, tidak menerima keuntungan baik buat dirinya atau orang lain. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia tegaskan seperti itu,” ujar Ari.

Pada kesempatan itu, Ari juga menjelaskan bahwa kliennya tidak mengenal siapa saja yang ditunjuk terkait impor gula pada 2015-2016 tersebut.

“Pak Tom Lembong sendiri sampai sekarang masih bingung jadi dia ini ada salahnya di mana,” kata Ari Yusuf dalam konferensi pers di Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 4 November 2024.

Sementara itu terkait rencana pemeriksaan Tom Lembong pada hari ini Selasa, 5 November 2024, Ari Yusuf Amir mengatakan belum mendapatkan panggilan dari Kejagung untuk pemeriksaan lanjutan kliennya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa tidak ada pemeriksaan kepada tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

"Hari ini pemeriksaan tersangka TL (Tom Lembong) tidak ada," kata Hari di Jakarta, Selasa.

Kebijakan Impor Gula

Kebijakan impor gula tidak hanya terlaksana ketika Tom Lembong menjabat saja. Pada era Presiden Jokowi sejak 2015-2023, menteri perdagangan lain juga mengimpor gula.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada tahun 2017-2019 juga melanjutkan kebijakan yang sama yaitu impor gula dengan total 13,97 juta ton.

Selanjutnya, Menteri Perdagangan periode 2019-2020 Agus Suparmanto melakukan impor gula seberat 5,53 juta ton.

Muhammad Lutfi, yang menjadi Menteri Perdagangan periode 2021-2022 mengeluarkan kebijakan impor gula sebesar 11,49 juta ton.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Indonesia mencapai 59.796 orang hingga Oktober 2024. Angka tersebut meningkat sekitar 25.000 pekerja dalam tiga bulan terakhir.

“Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja terkenaPHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan terakhir,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 1 November 2024, seperti dikutip dariAntara.

MelansirKoran Tempoedisi Rabu, 4 September 2024, industri manufaktur, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki menjadi sektor bisnis yang paling banyak memberlakukan PHK massal. Lantas, mengapa banyak perusahaan besar melakukan pemecatan terhadap buruh?

Penyebab PHK Massal di Perusahaan Besar

Berikut pendapat para ahli terkait alasan PHK massal sering terjadi di industri manufaktur Indonesia:

1. Ledakan Barang Impor

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Liliek Setiawan memprediksi PHK akan terus berlanjut, karena banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan.

Menurut dia, industri manufaktur tidak mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri lantaran serbuan barang impor.

“Segala hal diupayakan melalui efisiensi sampai terakhir tutup usaha,” ucap Liliek, Selasa, 3 September 2024.

2. Belum Ada Kesepakatan Dagang dengan Uni Eropa

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam mengungkapkan bahwa PHK terjadi terutama di perusahaan tekstil dan alas kaki yang berorientasi ekspor ke Eropa.

Menurut dia, belum adanya perjanjian dagang melalui European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, membuat daya saing produk Indonesia melemah.

“Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi karena dalam waktu dekat, mereka tidak melihat adanya faktor pengungkit,” ujar Bob.

3. Daya Beli Masyarakat Rendah

Bob juga berpendapat bahwa faktor lain yang menyebabkan sektorindustri manufakturtidak mampu bertahan adalah melemahnya daya beli masyarakat.

Adapun konsumsi rumah tangga sepanjang 2023 hanya tumbuh sebesar 4,82 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4,94 persen.

4. Pelemahan Produksi dan Minim Permintaan Baru

Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith menyatakan pelemahan produksi dan permintaan baru menjadi dalang PHK massal di sektor manufaktur dalam negeri.

Pelemahan industri manufaktur tersebut tercermin dari penurunan Purchasing Manager’s Index (PMI) di Indonesia hingga 48,9 pada Agustus 2024, dari sebelumnya 49,3 pada Juli lalu.

“Tidak mengejutkan bahwa perusahaan menanggapinya dengan mengurangi karyawan, walaupun banyak yang percaya jika hal ini berlangsung sementara,” kata Paul dalam keterangan resminya, Senin, 2 September 2024.

5. Salah Kelola Kebijakan Pemerintah

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira berpendapat bahwa sebagian besar penurunan performa sektor manufaktur diakibatkan oleh salah kelola kebijakan.

Dia membandingkan, PMI manufaktur Vietnam pada Juli 2024 sebesar 54,7, sedangkan Thailand di angka 52 pada Agustus lalu.

“Ini bukan soal kondisi eksternal, tetapi ketidakmampuan pemerintah dalam mengintervensi kebijakan,” ucap Bhima.

Menurut dia, intervensi oleh pemerintah diperlukan, khususnya untuk menekan laju impor yang melonjak setelah pandemi Covid-19.

Selain itu, pemerintah, lanjut dia, terlalu banyak memberikan insentif kepada industri hilirisasi mineral, padahal serapan tenaga kerjanya lebih kecil dibandingkan manufaktur.

Riani Sanusi Putri, Septhia Ryanthie, Riri Rahayuberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, batal. Menurut dia, untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dapat dilakukan dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.

“Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolok ukurnya jelas, bukan pemborosan. Oleh karena itu, Terminal 4 kami putuskan dibatalkan,” ujarnya saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Senin, 4 November 2024.

Rencana pembangunan Terminal 4 ini telah mengemuka sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019. Pembangunan Terminal 4 ini disebut-sebut akan menelan anggaran sebesar Rp 14 triliun.

Erick Thohir mengatakan, setelah ia melakukan kajian, pembangunan Terminal 4 dia anggap tak perlu dilakukan. Sebab, upaya menambah kapasitas penumpang dapat dilakukan dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3 yang memakan anggaran kurang lebih Rp 1 triliun.

“Terminal 1,2,3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur juga space-space atau ruangan-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan itu kita coba lakukan,” kata dia.

Ia mengatakan, Kementerian BUMN berupaya untuk melakukan efisiensi agar proyek-proyek yang dikerjakan benar-benar terukur serta terhindar dari penyelewengan.

“Jangan di BUMN hanya mikirin proyek-proyek-proyek, tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi, itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini,” ucap Erick Thohir.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta rampung pada 2021. Dengan begitu, kapasitas penumpang di Bandara Soekarno Hatta dapat mencapai 110 juta penumpang per tahun.

“Total nanti kami harapkan di sini bisa menampung 110 juta penumpang dengan plus terminal ke 4. Ini memang pertumbuhan penerbangan cepat sekali," kata Jokowi usai meninjau proyek runway 3 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Jumat, 21 Juni 2019.

Selain membangun Terminal 4 untuk meningkatkan kapasitas penumpang, pproyek untuk pergerakan pesawat juga dilakukan. Misalnya, runway 3 Bandara Soekarno-Hatta yang ditargetkan selesai 100 persen pada bulan ini. Kemudian, east cross taxiway (ECT) yang ditargetkan dapat digunakan pada pertengahan 2019.

Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur bandara yang cepat amat diperlukan. "Kalau pembangunan runway, east cross taxiway tidak dikejar, pembangunan terminal enggak dikejar, ya kita keduluan lagi. Kita engga mau itu terjadi. Infrastruktur harus mendahului pertumbuhan yang ada," kata Jokowi.

Friski Riana berkontribusi dalam artikel ini