Bisnis.com, JAKARTA - Startup kecerdasan buatan xAI milik Elon Musk dan raksasa teknologi Oracle dikabarkan mengembangkan peladen (server) senilai US$10 miliar atau Rp162,4 triliun untuk melatih model AI.

Dalam sebuah laporan, xAI dan Oracle telah mengakhiri pembicaraan untuk memperluas perjanjian setelah xAI menyewa chip AI Nvidia.

XAI sedang membangun sistem menggunakan unit pemrosesan grafis H100 Nvidia guna melatih AI yang mereka miliki.

“Tujuannya untuk memulai pelatihan akhir Juli. Ini akan menjadi klaster pelatihan terkuat di dunia dengan selisih yang besar,” tulis Elon Musk dalam sebuah postingan dikutip, Kamis (11/7/2024).

Elon Musk menjelaskan alasan perusahaan memanfaatkan 100k H100 dan sistem besar berikutnya secara internal adalah karena perusahaan ingin bergerak lebih cepat guna menyaingi perusahaan AI lainnya.

Elon Musk berpendapat bahwa Oracle sebagai perusahaan yang hebat dan ada perusahaan lain yang menunjukkan potensi yang juga terlibat dalam klaster OpenAI GB200 tersebut.

“Namun, ketika kita ingin menjadi yang tercepat, kita harus mengambil kendali sendiri, daripada hanya menjadi yang di belakang pengemudi,” tuli Elon Musk.

Sementara itu, Reuters melaporkan kapasitas spesifik yang dibicarakan Oracle dengan xAI telah dikontrakkan ke pelanggan lain, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut.

“Perusahaan selalu berdiskusi dengan pelanggan mengenai kapasitas yang akan datang dan terus menjalin kerja sama dengan xAI mengenai kebutuhan infrastrukturnya,” kata sumber tersebut.

Perjanjian multi-tahun terkait penyewaan prosesor Nvidia dari Oracle akan melengkapi superkomputer yang sedang dibangun.

Pembicaraan ini terhambat oleh isu-isu seperti tuntutan Musk untuk membangun superkomputer lebih cepat dari yang diperkirakan Oracle.

Perjanjian juga terhambat oleh kekhawatiran Oracle terhadap lokasi data center pilihan xAI yang disebut minim pasokan listrik.

Bisnis.com, DENPASAR - Wali Kota Denpasar, Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Denpasar.

Dalam pidatonya, Jaya Negara di Denpasar, Rabu (10/7/2024), mengatakan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah Kota Denpasar yang sebelumnya dirancang sebesar Rp2,43 triliun lebih, maka setelah perubahan dirancang sebesar Rp2,79 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp359,59 miliar lebih.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya dirancang sebesar Rp1,09 triliun lebih, setelah perubahan dirancang sebesar Rp1,32 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp228,75 miliar lebih.

"PAD ini disumbang oleh pajak daerah setelah perubahan dirancang sebesar Rp1,1 triliun atau bertambah sebesar Rp200 miliar lebih. Retribusi daerah setelah perubahan dirancang sebesar Rp17,97 miliar lebih atau bertambah sebesar Rp2,56 miliar lebih," ujarnya.

Sementara Belanja Daerah Dalam Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp3,26 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp555,18 miliar lebih dari sebelumnya sebesar Rp2,70 triliun lebih.

Hal tersebut terdiri dari belanja operasi setelah perubahan dirancang sebesar Rp2,49 triliun lebih, belanja modal setelah perubahan dirancang sebesar Rp491,72 miliar lebih, belanja tidak terduga setelah perubahan dirancang sebesar Rp30,10 miliar lebih, dan Belanja Transfer setelah perubahan dirancang sebesar Rp247,60 miliar lebih.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede tersebut juga disampaikan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Terkait Rancangan KUA dan PPAS, pendapatan daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp2,85 triliun lebih. Hal ini terdiri dari, pendapatan asli daerah dirancang sebesar Rp1,81 triliun lebih yang berasal dari pajak daerah dirancang sebesar Rp1,58 triliun lebih.

Retribusi daerah dirancang sebesar Rp12,49 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan dirancang sebesar Rp64,02 miliar lebih serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirancang sebesar Rp147,70 miliar lebih.

Sementara dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, belanja daerah Kota Denpasar dirancang sebesar Rp3,39 triliun lebih yang terdiri dari, belanja operasi dirancang sebesar Rp2,49 triliun lebih.

Untuk belanja pegawai dirancang sebesar Rp1,45 triliun lebih, belanja barang dan jasa sebesar Rp874,23 miliar lebih, belanja subsidi sebesar Rp46,80 juta, belanja hibah sebesar Rp163,98 miliar lebih, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp5,11 miliar lebih.

"Saya mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Denpasar bersama Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede dan Wakil Ketua DPRD Denpasar Anak Agung Ketut Asmara Putra juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas pemenuhan MCP (Monitoring Center for Prevention) dari KPK.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR memberikan lampu hijau Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 kepada tiga emiten BUMN karya ADHI, PTPP, dan WIKA total senilai Rp5,65 triliun.

Kesimpulan rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dan monitoring terhadap injeksi modal tersebut selama periode 2020 hingga 2024.

Dengan demikian, sebanyak 9 fraksi di Komisi VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Keputusan ini mempertimbangkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN BUMN 2025 Rp44,24 triliun disetujui.

Dari total dana tersebut, senilai Rp5,65 triliun akan mengalir ke tiga emiten BUMN karya atau konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara terperinci, Adhi Karya akan memperoleh PMN 2024 Rp2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja

Selanjutnya, Wijaya Karya senilai Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan. Kemudian, PTPP Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

Untuk diketahui, Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total terdapat 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com,JAKARTA - Harga minyak telah meningkat selama dua hari berturut-turut, karena tanda-anda permintaan yang meningkat telah mendorong harga komoditas di tingkat global.

Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis (11/7/2024), harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus 2024 menguat 0,66% menjadi US$82,64 per barel pada pukul 08.03 WIB.

Sementara itu, kontrak minyak mentah Brent untuk pengiriman September 2024 juga menguat 0,65% menjadi US$85,63 per barel.

Minyak mentah WTI telah meningkat di atas US$82 per barel setelah kenaikan 0,9% pada Rabu (10/7). Minyak mentah Brent juga ditutup mendekati US$85 per barel.

Pada pekan lalu, persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) secara nasional turun 3,4 juta barel, dengan konsumsi bahan bakar jet dan bensin keduanya meningkat seiring berlanjutnya musim panas, yang juga menjadi musim untuk melakukan perjalanan.

Naiknya harga minyak juga terjadi di saat ekuitas global menguat, dengan saham AS mencapai titik tertinggi baru menjelang data inflasi pada Kamis malam waktu setempat (11/7) yang dapat meningkatkan ekspektasi investor terhadap pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) pada akhir tahun.

Pada tahun ini harga minyak mentah juga meningkat, didukung oleh pemangkasan pasokan OPEC+, meskipun pergerakan harga juga relatif tenang, menyebabkan volatilitas turun ke level terendah dalam enam tahun.

Kemudian, beberapa negara dalam kelompok produsen terus memompa di atas batas produksi yang disepakati. Rusia menjadi poros utama melakukan pengurangan yang signifikan pada Juni 2024.

Di lain sisi, ekonom di Matador Economics, Tim Snyder, menuturkan pandangan para analis bahwa risiko geopolitik tidak banyak menggerakkan harga, karena investor lelah dengan diskusi tentang gencatan senjata di Gaza dan perang di Ukraina.

“Kami melihat berita-berita di luar sana yang dampaknya kecil terhadap pasar, yang berarti pasar mengabaikan berita-berita tersebut,” tuturnya, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (11/7).

Pedagang juga akan menunggu laporan pasar bulanan dari Badan Energi Internasional (IEA) pada hari Kamis untuk menilai keseimbangan minyak mentah global pada paruh ini.

Analis di Price Futures Group Phil Flynn menuturkan bahwa data EIA tampak menjadi pendorong utama kenaikan harga minyak.Selain itu, data pekerjaan dan inflasi AS akan memberikan petunjuk tentang arah kebijakan moneter dari The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah mengkaji ulang peluang untuk membuka kembali pendaftaran calon independen pemilihan gubernur (Pilgub) 2024.

Ketua Divisi Teknis KPU DKI, Dody Wijaya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah tafsir syarat usia calon kepala daerah, belum lama ini.

“Kami sudah mengadakan FGD [focus group discussion] terkait dengan tindak lanjut putusan MA yang mengatakan bahwa syarat usia itu tidak dibatasi hanya bakal pasangan calon dari unsur partai politik, tapi bisa juga dari unsur perseorangan,” katanya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2024).

Namun demikian, pihaknya masih melakukan diskusi dan pendalaman terkait hal tersebut dari segi hukum.

Menurut Dody, hasil dari kajian tersebut akan diajukan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Komisi II DPR RI. "Apa pun itu, kami harus siap kalau nanti akan dibuka [pendaftaran calon independen] kembali,” pungkasnya.

Aturan KPU

Berdasarkan catatan Bisnis, KPU RI memutuskan bahwa ketentuan pendaftaran usia minimal calon kepala daerah sesuai Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Sebelumnya, syarat minimal usia itu dihitung pada saat tahap penetapan pasangan calon Pilkada serentak pada 22 September 2024.

Ketua KPU RI saat itu, Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa dasar hukum keputusan tersebut diambil dari pasal-pasal dalam Peraturan KPU No. 9/2020 tentang Pencalonan (PKPU Pencalonan) dan UU No. 10/2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).

Dengan demikian, peluang mendaftarkan diri kembali terbuka bagi bakal calon gubernur-calon wakil gubernur yang terhalang syarat usia minimal berdasarkan ketentuan lama.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam konteks ekonomi, hilirisasi dianggap sebagai strategi penting untuk meningkatkan daya saing suatu negara dan menciptakan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Program hilirisasi gencar dicanangkan pemerintah, mengacu pada hilirisasi nikel yang dianggap berhasil. Sementara itu, hilirisasi produk perikanan sudah dilakukan oleh industri pengolahan ikan, namun terkendala minimnya pasokan bahan baku ikan utuh, seperti tuna, cakalang, rajungan, dan makarel yang terpaksa diimpor dari berbagai negara untuk meningkatkan utilisasi industri pengolahan ikan. Akibatnya, volume impor produk perikanan 2014—2023 meningkat 67,5%.

Program kebijakan hilirisasi perikanan untuk memperoleh nilai tambah harus didukung semua pihak. Akan tetapi, tidak semua jenis ikan dapat di-hilirisasi, bahkan nilai jual ikan tertentu akan makin turun jika diproses lebih lanjut.

Indonesia juga bukan satu satunya negara yang memiliki sumber daya ikan. Negara lain yang menjadi pemasok bahan baku ikan utuh juga dapat melarang ekspor dengan alasan program hilirisasi, dan mewajibkan perusahaan Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan ikan di negara tersebut. Kemungkinan negara lain menuntut equal treatment harus diantisipasi agar tidak berujung sengketa di World Trade Organization (WTO).

Berdasarkan analisis data ekspor neto selama satu dekade, naik turunnya kinerja ekspor perikanan terkait erat dengan kebijakan dan regulasi pemerintah di sektor hulu. Anjloknya volume ekspor neto perikanan yang mencapai titik terendah selama satu dasawarsa pada 2017 merupakan dampak negatif kebijakan kontraproduktif yang menyebabkan seretnya pasokan bahan baku ikan ke industri pengolahan ikan yang berorientasi ekspor.

Sebaliknya, volume ekspor neto tertinggi pada 2020 juga merupakan dampak positif relaksasi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat itu yang mempermudah dan mempercepat perizinan, serta menghapus beberapa peraturan menteri sebelumnya yang kontraproduktif, misalnya larangan transshipment dan pembatasan ukuran kapal maksimum 150 GT.

Namun, sayangnya relaksasi kebijakan ini hanya sesaat dan tidak berlanjut. Bahkan, kemudian muncul peraturan kontraproduktif yang baru, sehingga wajar jika ekspor neto turun karena pasokan bahan baku ikan kembali seret.

Penetapan target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) perikanan yang terlalu ambisius dan tidak realistis melahirkan kebijakan yang menghambat pertumbuhan industri perikanan. Kenaikan PNBP perikanan jika hanya berasal dari kenaikan komponen pengali merupakan kenaikan semu, dan kontraproduktif jika tidak disertai dengan peningkatan pasokan hasil tangkapan nelayan.

Volume ekspor neto (ekspor-impor) produk perikanan yang turun 16,19% mencerminkan menyusutnya pasokan bahan baku industri pengolahan ikan yang berorientasi ekspor, dan turunnya tingkat utilitas industri pengolahan ikan selama 10 tahun.

Tapi anehnya angka perolehan produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan atas harga yang berlaku terus meningkat tidak pernah turun. Sementara itu, pangsa pasar ekspor produk perikanan Indonesia dalam perdagangan dunia dari sisi nilai juga makin kecil, hanya 2.94% (2022) dan hanya menduduki peringkat ke 11.

Deindustrialisasi ibarat mimpi buruk berkepanjangan bagi pelaku usaha dan paradoks dengan program hilirisasi yang gencar dicanangkan pemerintah.

Pelemahan di sektor hulu jelas berdampak ke sektor hilir. Program hilirisasi tidak akan berjalan efektif tanpa adanya peningkatan volume pasokan bahan baku ikan domestik. Meskipun, pasokan bahan ikan impor juga dapat meningkatkan hilirisasi ekspor produk perikanan yang bernilai tambah, tapi sebaiknya jadi pilihan terakhir.

Peningkatan pasokan bahan baku ikan domestik yang signifikan juga akan berdampak positif mendorong hilirisasi industri pengolahan limbah perikanan, seperti kulit ikan, tulang ikan, cangkang udang, kepiting, dan limbah ikan lainnya yang menghasilkan nilai tambah tinggi, sekaligus dapat mendukung program kebijakan blue economy (zero waste) yang merupakan salah satu target sustainable development goals (SDGs).

Program hilirisasi juga harus memberikan insentif bagi produsen produk perikanan bernilai tambah yang memiliki kode HS (harmonized system) tertentu sebaiknya dibebaskan dari kewajiban retensi devisa hasil ekspor.

Peta jalan hilirisasi perikanan harus disusun berdasarkan data empirik yang divalidasi dan diverifikasi bersama para pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pelaku usaha. Percepatan program hilirisasi harus disertai relaksasi kebijakan dan mengoreksi peraturan-peraturan yang kontraproduktif, termasuk menurunkan tarif pungutan hasil perikanan (PHP) menjadi tarif tunggal 2% untuk semua ukuran kapal yang beroperasi di atas 12 mil, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pasokan bahan baku melalui optimalisasi dan ekstensifikasi pemanfaatan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas. Diskriminasi tarif PHP berdasarkan ukuran kapal terbukti melemahkan hak Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas.

Semoga kabinet mendatang berkomitmen untuk memperkuat sektor hulu untuk mendorong industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan salah satu opsi dalam revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera adalah perubahan badan hukum dari usaha bersama ke demutualisasi. Rencana ini merupakan usulan manajemen yang telah disetujui dalam Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut perubahan badan hukum tersebut telah diatur dalam anggaran dasar AJB Bumiputera 1912. "Selain sesuai dengan ketentuan perundangan, pilihan opsi demutualisasi dilakukan AJB Bumiputera dengan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dengan skema penyehatan dalam bentuk usaha bersama [mutual]," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, Rabu (10/7/2024).

Ogi menjelaskan salah satu keunggulan dari demutualisasi adalah kemungkinan penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan setara pemegang saham, tetapi juga memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis. Sementara salah satu skema penyehatan dalam bentuk mutual adalah dengan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang harus ditanggung oleh seluruh pemegang polis.

"Selanjutnya dalam RPK revisi yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK, penyehatan dalam bentuk mutual dilakukan melalui konversi aset tetap menjadi lebih likuid serta melakukan beberapa efisiensi pengelolaan," tambah Ogi.

Ogi memastikan skema penyehatan tersebut akan dimonitor oleh OJK. Jika pada batas waktu yang ditentukan AJB Bumiputera tidak mampu menjalankannya, perusahaan yang telah diberikan waktu panjang untuk menyehatkan dalam bentuk mutual harus menentukan opsi lain yang diatur dalam peraturan perundangan, termasuk anggaran dasarnya.

Sebelumnya, OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK pada 1 Juli 2024. Melalui revisi RPK tersebut, AJB Bumiputera memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama. Revisi RPK ini memuat empat program utama: konversi aset tetap menjadi aset likuid, efisiensi operasional melalui restrukturisasi organisasi dan rasionalisasi SDM, penyelesaian outstanding klaim kepada pemegang polis, dan perolehan premi asuransi.

Berdasarkan revisi RPK, jumlah outstanding klaim AJB Bumiputera telah dilakukan penurunan nilai manfaat. Setiap pemegang polis yang memiliki klaim diimbau segera menghubungi AJB Bumiputera untuk penyelesaian klaim jatuh tempo yang rencananya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas bervariatif setelah mencatatkan kenaikan usai ketua Federal Reserve (The Fed) menyampaikan komentar soal suku bunga. Batu bara dan CPO juga ditutup melemah.

Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Kamis (11/7/2024) harga emas di pasar spot menguat 0,05% ke level US$2.372,35 per troy ounce pada pukul 06.46 WIB.

Kemudian, harga emas Comex kontrak Agustus 2024 melemah 0,07% ke level US$2.378 per troy ounce pada pukul 06.41 WIB.

MengutipReuters,harga emas naik pada hari Rabu (10/7) setelah komentar dari Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell meningkatkan ekspektasi bahwa bank sentral AS akan segera menurunkan suku bunga. Investor juga menunggu data inflasi AS untuk petunjuk lebih lanjut.

"Powell tidak menyampaikan kejutan agresif apa pun dalam pidatonya di Senat kemarin, dan hal itu menenangkan pasar tentang gagasan bahwa Fed tidak akan dapat memangkas suku bunga tahun ini," jelas analis pasar senior di Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Adapun pada Selasa (9/7) Powell mempertahankan nada yang hati-hati dan menambahkan bahwa data yang lebih baik akan memperkuat alasan untuk kebijakan moneter yang longgar.

Menurut alat CME FedWatch, pasar juga memperkirakan kemungkinan 75% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada September 2024, serta pemotongan lainnya pada Desember 2024. Daya tarik emas, yang tidak memberikan imbal hasil, cenderung meningkat saat suku bunga turun.

Harga Batu Bara

Berdasarkan data Bloomberg, harga batu bara kontrak Juli 2024 di ICE Newcastle melemah 1,11% ke level US$133,75 per metrik ton pada penutupan perdagangan Rabu (10/7). Kemudian, batu bara kontrak Agustus 2024 masih bertahan di level US$136 per metrik ton selama dua hari berturut-turut.

Mengutip Reuters, Kenaikan harga gas grosir di Eropa selama beberapa bulan terakhir dapat mendorong lebih banyak utilitas untuk beralih ke batu bara untuk pembangkit listrik musim dingin.

Meskipun banyak negara Eropa, seperti Prancis, Inggris, dan Italia, sudah sepenuhnya menghentikan penggunaan batu bara atau memiliki ruang terbatas untuk peralihan besar-besaran dari gas ke batu bara, batu bara tetap menjadi bagian penting dari campuran energi di Jerman, negara konsumen energi nomor satu di Eropa, dan sebagian besar Eropa Timur.

Peralihan dari gas ke batu bara akan membalikkan tren yang dimulai pada awal tahun ini, ketika harga gas eropa menurun ke level terendah dalam hampir tiga tahun pada Februari 2024, sehingga mendorong peralihan ke arah lain. Adapun harga gas telah naik hampir 40% sejak level terendah 23 Februari 2024.

Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, yang mengeluarkan lebih dari dua kali lipat jumlah karbon dioksida setara per megawatt jam (MWh) energi yang dihasilkan dibandingkan gas, juga harus mempertimbangkan biaya izin karbon Uni Eropa yang lebih tinggi untuk mengimbangi emisi.

Harga CPO

Harga komoditas minyak kelapa sawit atau CPO berjangka pada penutupan perdagangan Rabu (10/7) kontrak September 2024 melemah 41 poin ke 3.918 ringgit per ton di Bursa derivatif Malaysia. Kontrak Juli 2024 juga melemah 15 poin ke level 4.00 ringgit per ton.

Mengutip Bernama, menurut pedagang minyak sawit David Ng, kontrak berjangka CPO berakhir lebih rendah pada Rabu (10/7) menyusul peningkatan stok keseluruhan yang dilaporkan Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB) pada Juni 2024.

Kemudian, ia juga mengatakan bahwa sentimen pasar diredam oleh ekspektasi produksi yang lebih tinggi dalam beberapa minggu mendatang.

“Kami melihat level support harga di RM3.850 per ton dan resistance di RM4.050,” tuturnya.

Adapun, laporan dari MPOB menyoroti peningkatan 4,35% menjadi 1,83 juta ton stok minyak sawit pada Juni 2024, naik dari 1,75 juta ton pada Mei 2024. Dalam laporan kinerja industri Juni 2024, MPOB mengindikasikan bahwa stok CPO Malaysia menurun menjadi 925.165 ton pada Juni 2024, dari 979.019 ton pada Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti selisih data ekspor tekstil dari China yang merupakan aktivitas impor ke Indonesia, karena dicatat lebih rendah. Terdapat selisih signifikan untuk pakaian jadi dan produk jadi lainnya.

Adapun, selisih data tersebut ditunjukkan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang bersumber dari Trademaps dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Bambang Haryadi mengatakan kondisi tersebut merupakan pekerjan rumah (PR) besar Kementerian Perdagangan.

"Jadi, saya harap Pak Menteri [Zulkifli Hasan] tidak hanya cek gas melon saja tapi ini pencatatan terhadap selisih ini sangat besar kalau data dari API ini betul ini selisih nya besar sekali," kata Bambang.

Menurut Bambang, jika data tersebut benar, maka dapat dikatakan selisihnya merupakan barang impor bodong. Hal tersebut sangat merugikan negara dan akan berdampak pada keberlangsungan industri dalam negeri.

"Kami berharap komisi VII berharap kemendag ke depan lebih aktif, tidak hanya sidak LPG 3kg tapi juga sidak barang masuk dari Tiongkok ini," ujarnya.

Di sisi lain, Bambang menjelaskan bahwa Komisi VII dan pemerintah telah membuat UU Cipta Kerja yang salah satunya untuk melindungi industri dalam negeri, khsususnya dalam hal bahan baku penolong.

Dengan adanya selisih ekspor dan impor dari China itu menunjukkan ketimpangan yang menyebabkan industri produk tekstil terpukul hingga berdampak pada indsutri hulu.

"Karena bagaimana pun dengan banjirnya produk asing, khususnya asing, gimana UMKM bisa jalan? Padahal kami di daerah pilihan melatih masyarakat untuk menjahit," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan selisih data yang tercatat oleh API merupakan kode HS 61-63 yang merupakan produk pakaian jadi dan produk jadi lainnya.

Dia mencatat terdapat selisih sebesar US$150,70 juta pada kode HS 61 yaitu barang pakaian dan aksesoris pakaian yang dirajut. Selanjutnya, pada HS 62 selisih sebanyak US$159,93 juta untuk pakaian tidak dirajut, dan kode HS 63 dengan selisih US$249,87 juta untuk barang dari tekstil.

"Jadi bisa kita bayangkan kenapa industri TPT kenapa satu-satu berguguran," ujarnya.

Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, Bali mencatat realisasi penerimaan pajak daerah hingga semester I 2024 telah mencapai Rp560,3 miliar.

"Penerimaan pajak daerah itu telah mencapai target kinerja yang diharapkan," kata Kepala Bapenda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya di Denpasar, Rabu (10/7/2024).

Pemerintah Kota Denpasar melalui APBD Induk 2024 menargetkan penerimaan pajak daerah tahun ini sebesar Rp900 miliar.

Dengan capaian di semester I 2024 sebesar Rp560,3 miliar tersebut, artinya pajak daerah sudah terealisasi 62,2% dari target dalam setahun.

Rincian penerimaan pajak daerah di Kota Denpasar hingga semester I 2024 yang terkumpul sebesar Rp560,3 miliar itu yakni pajak hotel (Rp104,6 miliar), pajak restoran (Rp160,9 miliar), pajak hiburan (Rp16,5 miliar), pajak reklame (Rp1,7 miliar) dan pajak penerangan jalan (Rp108,4 miliar).

Kemudian pajak air tanah (Rp4,9 miliar), pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan/PBB-P2 (Rp34,3 miliar), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan/BPHTB (Rp125,2 miliar), dan parkir (Rp3,3 miliar).

"Pada APBD Perubahan, kami optimistis menuju ke target pajak daerah Rp1,1 triliun. Mudah-mudahan atas dukungan semua masyarakat dapat mensukseskan target pajak daerah dengan tutup tahun Rp1,1 triliun," ucapnya.

Pihaknya optimistis dapat mencapai realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,1 triliun hingga akhir 2024 karena didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang membaik dan tingkat kunjungan wisatawan yang baik.

Selain itu asumsi-asumsi makro lainnya di Kota Denpasar juga semakin baik seperti dari sisi keamanan, peran serta masyarakat, hingga geliat ekonomi dunia usaha yang tentunya akan mendorong stimulus kontribusi pada pajak daerah.

Sementara itu, Sekretaris Bapenda Kota Denpasar I Dewa Gede Rai menambahkan, penerimaan pajak daerah di Kota Denpasar tiap hari terus bergerak.

Jika sampai akhir Juni atau semester I 2024 sudah terkumpul pajak daerah di Kota Denpasar sebesar Rp560,3 miliar, maka hingga Rabu (10/7) ini sudah bergerak menjadi Rp592,4 miliar.

"Sampai hari ini pajak daerah sudah terealisasi sebesar Rp65,82 persen," ucap Dewa Rai.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bos emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) terpantau langsung tancap gas melakukan aksi borong saham pada awal Juli 2024.

Teranyar, aksi borong saham dilakukan oleh salah satu Direksi PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) Raymond.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank-bank papan atas kian agresif mengembangkan aplikasi super (super app) sebagai upaya untuk mengerek kinerja bisnis, utamanya dana murah hingga fee based income di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi.

Sebagaimana diketahui, makin besar dana murah, artinya maka makin kecil cost of fund atau biaya dana bank.

Adapun, fee based income memang kerap disebut sebagai sumber pendapatan alternatif yang penting bagi perbankan. Hal ini lantaran, bank dapat mengandalkan layanan dan produk nonbunga untuk meningkatkan pendapatan mereka tanpa harus terpengaruh secara langsung oleh tingginya suku bunga acuan.

Dari sisi pemain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) misalnya yang mengandalkan BCA mobile dan myBCA sebagai lini terdepan solusi mobile banking.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility Hera. F. Haryn mengatakan mobile banking yang dimiliki BCA terus berupaya memenuhi kebutuhan transaksi dan jenis nasabah yang beragam.

"Kedua aplikasi ini akan terus dikembangkan sesuai gaya hidup serta tren digital yang ada," katanya kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, dia tak menampik fakta bahwa aplikasi BCA mobile dan myBCA turut berkontribusi terhadap pertumbuhan transaksi digital, CASA, serta pendapatan berbasis komisi.

Per Maret 2024 total dana giro dan tabungan (CASA) BCA naik sekitar 7,1% mencapai Rp896,8 triliun. Rasio CASA BCA mencapai 81,5 %, salah satu yang tertinggi di industri perbankan.

Pendapatan selain bunga BCA tumbuh 6,8% YoY menjadi Rp6,4 triliun pada saat yang sama, ditopang fee dan komisi yang tumbuh 8,6% YoY mencapai Rp4,5 triliun. "Kanal mobile banking BCA mencatat kenaikan frekuensi transaksi 32,7% YoY hingga mencapai 6,2 miliar," ujarnya.

BCA pun memproyeksikan transaksi melalui mobile banking BCA akan terus tumbuh, salah satunya karena saat ini pembukaan rekening BCA dapat dengan mudah dilakukan via mobile banking.

"Hal ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan CASA dan fee based income perseroan hingga akhir tahun," kata Hera.

Lebih lanjut, BCA pun berkomitmen terus menyediakan produk serta layanan yang menjawab berbagai kebutuhan nasabah, seperti transaksi, investasi, dan mengatur arus kas.

Perbesar

Tampilan myBCA/bca.co.id

Untuk itu, aplikasi myBCA telah dilengkapi fitur biometrik, transfer via QRIS, kemudahan berinvestasi melalui fitur Welma, opsi mengubah transaksi kartu kredit menjadi cicilan, dan Paylater BCA.

Terbaru, kata Hera, myBCA telah dilengkapi fitur Poket Valas. Fitur ini adalah kantong dana dalam mata uang asing yang terkoneksi dengan 1 rekening.

"Ke depan, BCA berfokus senantiasa memastikan hadirnya platform perbankan transaksi yang aman dan andal, sekaligus menjadi solusi yang relevan bagi kebutuhan nasabah, sehingga dapat meningkatkan basis nasabah dan jumlah transaksi," jelasnya.

Terkait keamanan digital, Hera mengatakan BCA senantiasa mengikuti dan berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah serta regulator dalam hal keamanan siber, seperti POJK No.11/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan SEOJK No.29/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.

Dia pun menjelaskan bahwa BCA juga senantiasa melakukan pengamanan dengan standar berlapis, manajemen risiko dan liability, serta akuntabilitas untuk menjaga data dan transaksi digital nasabah tetap aman. "Pengamanan berlapis dilakukan melalui pendekatan People, Process, dan Technology," ujarnya.

Menurut Hera, seluruh strategi dan standar keamanan tersebut senantiasa dimutakhirkan dan dievaluasi secara berkesinambungan, sesuai dengan risk appetite BCA dan cyber threat landscape yang semakin berkembang.

"Hal ini merupakan bentuk dukungan BCA terhadap pengembangan teknologi-teknologi dalam sektor keuangan," tutup Hera.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga baru saja meluncurkan aplikasi super yakni wondr. Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini mengatakan peluncuran wondr ini memiliki tujuan untuk memperbaiki struktur pendanaan BNI.

"Kita memang menyasar ke nasabah ritel, kalau nasabah ritel naik [maka] target avegerage balance naik dan cost of funds lebih terkontrol,” ujarnya kepada awak media, Jumat (5/7/2024).

Lewat wondr, pihaknya pun terus menggenjot porsi CASA di atas 70%. "Tapi, yang paling penting adalah CASA yang sifatnya transaksi ya," ucapnya.

Lebih lanjut, dia juga mengakui bahwa dengan hadirnya wondr akan memberikan dampak pada fee based income. Dia pun menargetkan fee based income dan average balance tumbuh dobel digit hingga akhir tahun.

Adapun, perseroan menargetkan kenaikan yang signifikan, di mana jumlah transaksi BNI yang kini mencapai 5 juta, diharapkan dapat menyentuh 7 juta di akhir tahun dengan menggunakan wondr BNI.

Senada, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar pun mengamini bahwa peluncuran super app ini menjadi penting lantaran dengan CASA yang kuat mampu menopang pertumbuhan kinerja perseroan. Apalagi di era suku bunga tinggi.

“Ini [wondr] game changer-nya. Bank itu kan kredit harus sehat dan punya CASA supaya survive di dalam kondisi ekonomi seperti ini, salah satu pilar fundamental yang diubah adalah platform ritel kita ubah jadi super app ini,” ujarnya.

Menurut Royke, dengan capaian CASA yang solid mampu di tengah situasi ekonomi apapun membuat perseroan tidak perlu serta merta menaikkan bunga kredit, sehingga pembiayaan pun menjadi lebih agresif. Lebih lanjut, Royke menargetkan Dana Pihak Ketiga (DPK) di berada di kisaran 9-10%.

Sebelumnya Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan melalui Super App Livin’ by Mandiri yang telah mampu mengelola 846 juta transaksi pada kuartal I/2024, meningkat 41,7% secara YoY.

Adapun, nilai transaksi Livin’ by Mandiri pada kuartal I/2024 telah menembus Rp921 triliun yang juga tumbuh sebesar 27,4% bila dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun lalu.

“Kehadiran Livin’ by Mandiri telah berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan nonbunga perseroan, yang tecermin dari fee based income Livin’ by Mandiri sebesar Rp557 miliar atau naik 25,5% secara YoY,” katanya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Bank Digital Kalah Saing?

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda tak menampik fakta bahwa pada skala tertentu, pendapatan dari layanan aplikasi yang mereka kembangkan ternyata memberikan keuntungan bagi perbankan

“Menarik menyimak pengembangan super apps di bank-bank besar karena saat ini pendapatan dari biaya layanan selain bunga kredit [noninterest income] meningkat,” katanya kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024)

Maka tidak ayal, kata Nailul, bahwa sederet bank mengembangkan super apps yang dapat memperluas skala layanan dari layanan bank itu sendiri.

Kata Nailul, kini perbankan tidak lagi hanya mengandalkan pendapatan dari margin bunga, namun pengembangan layanan perbankan melalui aplikasi juga mampu membuat para nasabahnya cukup intens melakukan transaksi.

“Jika pengembangan superapps bisa optimal, nasabah juga akan otomatis mengikuti dan dana masyarakat tidak mengalir ke dompet digital, melainkan tetap di bank tersebut, CASA akhirnya bisa optimal,” ujarnya.

Akan tetapi Nailul mewanti-wanti di tengah masifnya pengembangan ke arah digitalisasi keuangan bisa membuat super apps perbankan mampu menjadi shadow bagi bank digital di mana bisa jadi berbahaya bagi bank digital.

“Bank besar ini sudah punya nama di perbankan, juga merambah ke teknologi, maka bank digital harus memperluas juga layanan digitalnya,” ujarnya.

Alhasil, dia menyebut saat ini kuncinya adalah di ekosistem digital yang dimiliki oleh bank digital dan bank konvensional.