Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan bahwa tawaran konsesi tambang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang dinahkodai olehnya masih dalam proses.

Dia mengatakan, proses perizinan pengelolaan konsesi tambang batu bara dari pemerintah untuk dikelola PBNU saat ini masih dalam proses di kementerian terkait.

“Belum masih proses,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/7/2024).

Meski begitu, Yahya tak menjabarkan secara detail di kementerian mana saat ini perizinan konsesi tambang tersebut masih diproses.

“Belum tahu kita, pokoknya masih proses,” tandas Yahya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan memberikan tambang batu bara bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU. KPC merupakan salah satu entitas tambang batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), emiten milik Grup Bakrie yang kini dikendalikan bersama-sama dengan Grup Salim.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bekas KPC kepada NU merupakan keputusan dari pemerintah.

Bahlil mengatakan, setelah pihak NU mengajukan permohonan untuk mengelola pertambangan, pemerintah mengkaji terkait persyaratan dan kemampuan dari NU.

“Dan kita sudah memutuskan untuk PBNU kita akan mengalokasikan eks PKP2B [perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] dari KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/6/2024).

Adapun, Bahlil mengatakan bahwa setiap ormas keagamaan yang mengajukan izin untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan bakal diverifikasi oleh pemerintah dan akan ditentukan lahan mana yang akan diberikan.

Namun, sebelum ke tahap penentuan lahan, Bahlil menuturkan, pemerintah akan selektif dalam mengeluarkan izin tersebut.

Pemerintah akan memastikan ormas tersebut memiliki badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh ormas tersebut. Hal itu dilakukan, kata Bahlil, guna mencegah adanya pemindahtanganan IUPK ke pihak lainnya di luar ormas keagamaan.

Adapun, ketentuan penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan beleid tersebut, penawaran WIUPK dilakukan lewat badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Kepemilikan saham ormas pada badan usaha tambang tersebut mesti mayoritas dan menjadi pengendali.

Selain itu, badan usaha yang dikendalikan ormas untuk pengelolaan WIUPK nantinya tidak boleh bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya atau afiliasi bisnis terkait.

Bisnis.com, JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung menjadi salah satu penyebab membengkaknya kerugian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) pada 2023.

Sepanjang tahun lalu, WIKA tercatat membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7,12 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari posisi 2022 yang mencapai Rp59,59 miliar.

Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi kerugian pada 2023, yakni tingginya beban bunga dan beban lain-lain. Salah satunya disebabkan oleh kerugian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

“Di dalam laporan tadi ada dua komponen yang pertama adalah beban bunga yang cukup tinggi, kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat yang tiap tahun juga cukup besar,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Selasa (9/7/2024).

PSBI merupakan anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang memegang 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Secara komposisi, WIKA merupakan salah satu pemegang saham PSBI dengan kepemilikan 38% saham.

Agung mengaku perseroan menggelontorkan dana cukup besar untuk proyek tersebut. WIKA sedikitnya telah mengucurkan Rp6,1 triliun untuk setoran modal di PSBI atau konsorsium Indonesia, selaku pelaksana proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung.

“Memang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, yang memang dari penyertaannya saja sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun,” tuturnya.

Dalam memenuhi dana tersebut, Agung menyatakan perseroan harus menggalang modal melalui penerbitan obligasi yang akhirnya membuat beban keuangan membengkak.

“Untuk memenuhi uang ini, mau tidak mau WIKA harus melakukan pinjaman melalui obligasi, apalagi dengan adanya bisnis properti yang kami memberikan SHL [Surat Hibah Lahan] cukup besar pada kurun waktu 2019 – 2022,” kata Agung.

Beban keuangan yang ditanggung WIKA tercatat mencapai Rp3,2 triliun sepanjang 2023 atau meningkat 133,7% secara tahunan (year-on-year/YoY). Beban keuangan tersebut terdiri atas beban bunga atas utang bank ataupun nonbank, beban provisi, serta beban administrasi bank terkait dengan perolehan pinjaman yang diraih perseroan.

Saat ditemui Bisnis beberapa waktu lalu, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengakui beban terberat perusahaan terletak pada beban bunga yang masuk ke pos beban keuangan. Itu yang menjadi alasan WIKA menempuh langkah restrukturisasi.

“Kalau dibaca [laporan keuangan] sudah Rp3 triliun lebih beban bunganya. Memang itu kenapa kami melakukan restrukturisasi keuangan karena pada dasarnya beban bunga itu yang paling membebani WIKA,” ujarnya di Jakarta pada

Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi kinerja perseroan sepanjang tahun lalu adalah banyaknya piutang bermasalah. Hal ini bermula saat pemilik vendor atau mitra yang tidak mampu melakukan pembayaran saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

WIKA, kata Mahendra, telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses mediasi di pihak-pihak independen. Namun, dinamika yang terjadi membuat perseroan mau tidak mau melakukan pencadangan kerugian atas piutang bermasalah.

“Atas dasar itu, ada piutang yang tidak bisa ditagihkan dan prosesnya cukup panjang melalui arbitrase, pengadilan, dan sebagainya. Ada yang sudah diputus, ada juga yang masih berproses. Namun, karena prosesnya cukup panjang, kami melakukan pencadangan duluan,” tuturnya.

Faktor itu yang kemudian membuat bottom line WIKA mengalami penurunan, sehingga rugi bersih sepanjang tahun lalu mengalami lonjakan dibandingkan dengan 2022.

“Jadi kinerja 2023 ini bisa dikatakan sebagai kondisi terendah WIKA. Mudah-mudahan di 2024 kami bisa membukukan kinerja yang lebih baik dibandingkan 2023 melalui PMN [Penyertaan Modal Negara] dan lainnya, tetapi proses penyehatan memang perlu waktu,” pungkasnya.

---------------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini menyoroti praktik influencer yang kerap memasarkan aset kripto, di tengah bergulirnya kasus influencer saham Ahmad Rafif Raya yang gagal mengelola dana investor sebesar Rp71 miliar yang masih belum usai.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan mengacu POJK Nomor 22 Tahun 2023, perusahaan perdagangan aset kripto dilarang untuk menawarkan produk aset kripto kepada masyarakat melalui iklan selain pada media resmi perusahaan.

Dia mengatakan, ketentuan ini akan berlaku secara efektif setelah peralihan tugas pengaturan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi Indonesia (Bappebti) beralih ke OJK pada Januari 2025.

Artinya, berdasarkan ketentuan POJK tersebut, penawaran produk aset kripto kepada masyarakat dilakukan hanya boleh melalui media resmi perusahaan perdagangan aset kripto, termasuk pada situs aplikasi dan juga media sosial yang dikelola secara resmi oleh perusahaan perdagangan aset kripto dimaksud.

“Sehingga tentu tidak dimungkinkan adanya pemanfaatan influencer aset kripto yang katakanlah bekerja atas nama pribadi untuk melakukan pemasaran untuk aset kripto, karena seluruh kegiatan marketing ini harus dilakukan melalui platform resmi dari pedagang aset kripto," ujar Hasan dalam RDK Bulanan dikutip Selasa (9/7/2024).

Hasan pun dengan tegas mengingatkan agar para influencer aset kripto dapat bertanggung jawab atas semua tindakannya yang dapat mempengaruhi para pengikut (followers) di media sosial.

“Seorang influencer, apalagi yang memiliki jumlah pengikut yang besar, sudah seharusnya memiliki tanggung jawab dan kesadaran penuh bahwa segala tindakannya dapat kemudian mempengaruhi bahkan diikuti oleh para followers-nya, katanya.

Oleh sebab itu, dia berharap para influencer aset keuangan termasuk kripto dapat bekerja sama dengan OJK untuk memberikan edukasi informasi dan awareness atau penyadaran yang baik terkait dengan praktik-praktik investasi yang baik bagi para pengikutnya.

Pasalnya, jika influencer kripto bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK, apalagi sampai menimbulkan kerugian bagi para korbannya, maka dapat berisiko terkena jerat hukum.

"Di sisi lain jika influencer itu memberikan konten yang tidak sesuai, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi para followersnya dan juga di sisi lain influencer ini juga tentu akan menghadapi risiko ancaman pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, perkembangan serta dinamika dalam industri aset kripto terus menunjukkan berbagai peningkatan positif terutama dari jumlah pelanggan dan nilai transaksi yang terus bertumbuh hingga Mei 2024. Nilai transaksi kripto per Mei 2024 tercatat Rp260,9 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp211 triliun.

Berdasarkan data dari Bappebti, per Mei 2024, terdapat penambahan jumlah investor kripto sebanyak 363.101 dengan total investor mencapai 19,75 juta. Nilai keseluruhan transaksi dari Januari sampai Mei 2024 menyentuh Rp260,9 triliun.

Kasus Ahmad Rafif Raya

Sebelumnya, OJK mengungkap praktik pengelolaan investasi ilegal yang dilakukan oleh influencer Ahmad Rafif Raya yang menyebabkan para korban mengalami kerugian sebesar Rp71 miliar. Dana tersebut dipakai untuk membayar gaji karyawan hingga perjalanan dinas luar kota.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari membeberkan, Ahmad Rafif telah melakukan pengelolaan dana masyarakat sejak 2022 hingga 2024.

Modusnya, penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari perusahaannya yang disebut dengan PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek di beberapa perusahaan sekuritas.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Ahmad Rafif menggunakan dana investasi yang dititipkan oleh investor untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan PT Waktunya Beli Saham.

"Jadi dana yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional, dari membayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan luar kota dan lain-lain," ujarnya dalam RDK Bulanan Senin (8/7/2024).

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK sejauh ini masih mengonfirmasi keterangan Ahmad Rafif terkait perkiraan dana investasi yang dikelola sebesar Rp96 miliar dan solusi pengembalian kerugian akan dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun.

OJK juga menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Bisnis.com, JAKARTA - Baso A Fung semakin tenar belakangan ini, terutama karena kehadirannya yang disambut baik di Pekan Raya Jakarta 2024. Meskipun harganya yang premium, antrean bakso ini tetap mengular.

Di tengah berbagai pilihan makanan dengan promo khusus di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair, Baso A Fung yang dijual dengan harga di atas Rp60.000 tetap ramai pembeli. Antreannya tetap mengular meskipun hari sedang hujan.

Meskipun namanya mengandung unsur Tionghoa, namun bakso ini dijamin kehalalannya. Baso A Fung sendiri sempat ramai karena harus menghancurkan puluhan alat makan lantaran ada pelanggan yang makan makanan mengandung babi di salah satu outletnya di Bali.

Selain itu, merek bakso ini adalah murni milik warga asli Indonesia. Dia adalah Arif Sunggono.

Mengutip media sosial Baso A Fung, warung bakso premium ini sudah melalui perjalanan yang panjang. Arif Sunggono mendirikan merek bakso ini sejak 1982. Artinya, tahun ini Baso A Fung sudah berdiri selama hampir 42 tahun.

Arif merupakan pria kelahiran Pontianak, 24 Februari 1959, dia memulai Baso A Fung dengan berkeliling menggunakan gerobak.

Bakso ini awalnya dijual di pinggiran jalan Pangeran Jayakarta sebelum kemudian pada 2006 Baso A Fung mulai dibuka menetap di ruko yang dibeli Arif di Pangeran Jayakarta untuk mengembangkan usahanya.

Salah satu yang menjadi ciri khas Baso A Fung sejak dulu adalah bakso gepengnya, dan baksonya yang dibuat dari daging sapi asli, minyak bawang putih, serta kuah kaldu yang bening namun tetap gurih.

Hal lain yang membedakan Baso A Fung dengan bakso lainnya adalah penggunaan jeruk limau kasturi untuk memberikan rasa asam alih-alih menggunakan cuka.

Meskipun harganya premium, Baso A Fung tetap memiliki penggemarnya sendiri, lantaran memiliki banyak pilihan seperti disajikan dengan kuah bening dan menu lain, seperti tahu, kwetiaw, dan minyak bawang putih yang jadi andalannya.

Seiring perkembangannya, Baso A Fung juga menyajikan menu lain selain bakso gepeng, mulai dari bakso urat jamur hingga tahu bakso.

Menjadi pionir bakso gepeng, Baso A Fung kemudian mulai pindah ke toko dan kini memiliki banyak cabang, hingga mencapai 87 outlet di berbagai pusat keramaian, dari mal, rest area, bandara, dan lainnya.

Sebagai restoran bakso yang telah populer, Baso A Fung juga telah memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di semua outletnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ke angka 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dalam posisi aman.

Airlangga menyampaikan angka tersebut masih di bawah batas maksimal defisit APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3% dari PDB.

“Itu bagus, artinya masih di bawah 3%,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (9/7/2024).

Melihat prognosis defisit pada akhir tahun tersebut, artinya terdapat pelebaran sebesar 0,41% dari target awal 2,29% terhadap PDB.

Defisit negara akan melebar dari Rp522,8 triliun menjadi Rp609,7 triliun dari PDB atau tercatat adanya penambahan defisit senilai Rp80,8 triliun dari target awal APBN 2024.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa angka 2,7% pun masih di bawah proyeksi pemerintah pada awal tahun ini.

“Kemarin kan pembahasan [defisit] sampai 2,8%, jadi 2,7% dalam range yang baik. Tahun depan 2,8%, aman lah,” tuturnya.

Sebagai informasi, pada Februari 2024 pemerintah memperlebar proyeksi defisit dengan rentang 2,29% hingga 2,8%. Hal ini akibat pemerintah harus mengeluarkan belanja yang cukup besar pada paruh pertama 2024.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut memerinci, pemerintah memutuskan untuk menambah subsidi pupuk dari semula Rp26 triliun, menjadi Rp40 triliun atau bertambah Rp14 triliun.

Teranyar, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras hingga Desember dengan anggaran Rp11 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa naiknya defisit APBN 2024 tersebut akibat proyeksi pendapatan yang terkontraksi sementara belanja pemerintah yang terus tumbuh positif double digit.

Dengan outlook pendapatan dan belanja negara, pihaknya memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp609,7 triliun.

“Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,7% dari GDP,” dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, BANDUNG - Survei Indikator merilis survei tingkat kepuasan atas kinerja Bupati Bandung M Dadang Supriatna, yang baru menjabat sebagai bupati selama 3 tahun.

Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati Dadang Supriatna alias Kang DS sangat tinggi mencapai 80,1 persen. Angka ini terbilang luar biasa dan termasuk sangat tinggi. Sebagai perbandingan, angka kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo pada 2023 lalu berdasarkan hasil survei Indikator dan LSI, hanya di angka 76,5 persen.

Survei Indikator ini digelar selama periode 28 Mei - 4 Juni 2024 yang melibatkan 1.670 responden dan tersebar secara proporsional di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Responden merupakan warga Kabupaten Bandung berusia di atas 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang dan profesi.

Survei dilakukan menggunakan teknik sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan multistage random sampling dan wawancara langsung dengan bantuan kuesioner. Margin of error diklaim +- 2,4% dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei Indikator, responden ditanya "Secara umum, sejauh ini seberapa puas Bapak/Ibu dengan kinerja M Dadang Supraitna sebagai Bupati Bandung?"

"Hasilnya, 80,1 persen masyarakat Kabupaten Bandung merasa puas dan sangat puas dengan kinerja Dadang Supriatna selama menjabat Bupati Bandung," tulis Lembaga Survei Indikator, dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Menariknya, jumlah masyarakat Kabupaten Bandung yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Kang DS hanya 1,1 persen dan yang menyatakan kurang puas sekitar 15,5 persen.

Berikut rincian tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Bandung kepada M Dadang Supriatna menurut survei Indikator Politik Indonesia :

Perbesar

- Puas 72,3 %
- Sangat Puas 7,8 %
- Kurang Puas 15,5 %
- Tidak Puas Sama Sekali 1,1 %
- TT/TJ 3,3 %

Indikator memaparkan alasan masyarakat puas terhadap kinerja Bupati Dadang Supriatna. Salah satunya karena soal pelayanan publik dan berbagai program pro rakyat seperti insentif guru ngaji, insentif RT/RW, Linmas dan PKK hingga petani.

Belum lagi berbagai bantuan sosial dan sembako untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan angka stunting bagi masyarakat miskin dan profesi rentan seperti tukang ojek, juga dinilai efektif terhadap kepuasan masyarakat.

Program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa agunan juga dinilai sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran.

Selain itu, masyarakat Kabupaten Bandung juga dinilai puas terhadap pembangunan infrastruktur terutama pembangunan 5 unit rumah sakit dan puluhan sekolah baru yang semakin mendekatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

"Selain itu, Bupati Dadang Supriatna juga mampu menjaga inflasi dan meningkatkan pertumbuhan daerah. APBD meningkat dalam 3 tahun, dari awalnya Rp 4,6 triliun menjadi 7,4 triliun. Ini yang menambah kepuasan masyarakat," tambah keterangan Indikator.(**)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membentuk satuan tugas (satgas) pemberantas impor ilegal atau barang selundupan.

Rencana itu diumumkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Kadin, Arsjad Rasjid di Kantor Kemendag, Selasa (9/7/2024).

Zulhas membeberkan alasan perlunya dibentuk satgas impor ilegal. Menurutnya, banjir produk impor bukan hanya terjadi baru-baru ini. Banjir produk impor ke Tanah Air dianggap sudah jadi persoalan lama yang belum membaik meskipun beragam kebijakan impor telah dilakukan.

Kemendag dan Kadin, kata Zulhas, melihat titik persoalan dari maraknya produk impor di dalam negeri, yaitu dugaan impor ilegal. Musababnya, ada perbedaan data yang signifikan antara data impor tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.

"Kita temukan, data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi misalnya impor kita US$100 juta data kita BPS, data dari luar itu bisa US$300 juta, jadi jauh sekali," kata Zulhas, Selasa (9/7/2024).

Kendati begitu, Zulhas belum bisa merinci siapa saja yang akan dilibatkan dalam Satgas pemberantasan impor ilegal itu. Namun, sebagai langkah awal, nantinya Satgas tersebut akan melakukan sidak ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal. Selain itu, satgas tersebut, juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor.

"Kami sudah sepakat akan bikin Satgas, Kadin dan Kemendag, tentu dengan siapa lagi, kita akan rumuskan dan pikirkan bareng. Kita buat satgas kita akan melihat bagaimana perbedaan data yang begitu besar terjadi," ucap Zulhas.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid mengaku pihaknya menyambut baik rencana pembentukan Satgas pemberantasan impor ilegal itu. Sebab, menurut Arsjad, pembentukan Satgas menjadi bukti upaya gotong royong antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menyelesaikan persoalan impor yang yang merugikan industri dalam negeri.

Selain itu, Arsjad juga menyinggung soal tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Lewat pembentukan Satgas impor ilegal diyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard yang lebih tepat sasaran.

"Di sinilah kita mencari solusi bukan saling blaming [menyalahkan]. Kami menyambut baik sekali apa yang dimaksudkan oleh pak menteri dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya saling mengisi apa yang bisa dilakukan," kata Arsjad.

Bisnis.com, JAKARTA – Mendekati tenggat waktu yang ditetapkan, rencana pembentukan Holding BUMN Karya disebut terus berlanjut. Langkah ini akan meleburkan tujuh perusahaan pelat merah di sektor konstruksi menjadi tiga perusahaan.

Adapun peleburan tersebut diperkirakan rampung pada September 2024. Masing-masing perusahaan sejak jauh hari telah melakukan persiapan guna menyambut rencana tersebut.

Tujuh BUMN itu adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Rencananya, ADHI akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun PTPP dipasangkan dengan WIKA.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menuturkan seluruh BUMN Karya masih melakukan evaluasi secara internal, baik dari sisi bisnis maupun teknis. Namun, hingga saat ini, tiap perseroan masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah.

“Semua BUMN Karya terkait masih melakukan evaluasi secara bisnisnya, secara teknis, semua dilakukan. Namun, tetap nanti kami menunggu arahan dari Kementerian BUMN,” ujar Novel saat ditemui Bisnis di Jakarta, Senin (8/7/2024) malam.

Novel menambahkan bahwa sejauh ini belum ada arahan dari Kementerian BUMN terkait dengan entitas mana yang akan menjadi induk dari langkah peleburan tersebut.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan peleburan BUMN Karya akan membuat perusahaan konstruksi pelat merah berjalan sesuai spesialisasinya. Hutama Karya dan Waskita, misalnya, yang mempunyai spesialisasi di sektor jalan tol.

Selain jalan tol, berdasarkan paparan Kementerian BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, kedua perusahaan tersebut juga diarahkan untuk menggarap proyek non-tol, institutional building, hingga residensial komersial.

Sementara itu, WIKA dan PTPP fokus menggarap pelabuhan laut, bandara udara, EPC, serta residensial. Adapun ADHI, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya memegang spesialisasi konstruksi di sektor air, kereta, rel, dan beberapa sektor lainnya.

“Jadi, antar-BUMN itu tidak akan tanding tender lagi, tidak banting-bantingan harga lagi. Selama ini kan setiap proyek antar-BUMN saja, swasta tidak ada,” pungkas Arya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menyampaikan bahwa perseroan telah mempersiapkan sejumlah hal guna menyambut instruksi Kementerian BUMN terkait rencana peleburan tersebut.

“Yang kami persiapkan saat ini adalah kesiapan sistem dan tata kelolanya. Kapan pun itu menjadi arahan Kementerian BUMN, yang penting secara sistem dan tata kelola sudah kami siapkan,” tutur Mahendra saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) dan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) Disbunnak Kalsel, berkomitmen penuh untuk mendukung swasembada daging.

Upaya ini diwujudkan melalui distribusi semen (mani dari pejantan unggul) beku dan nitrogen cair ke berbagai kabupaten dan kota, dengan tujuan utama meningkatkan populasi sapi di wilayah tersebut.

Kepala BIB Disbunnak Kalsel Sasongko Nugroho menyatakan Balai Inseminasi Buatan telah menerima Sertifikat SNI dari lembaga sertifikasi produk dan benih Kementerian Pertanian untuk dua ekor sapi madura pada tahun 2023.

“Dua ekor sapi madura bersertifikasi tersebut merupakan salah satu inovasi yang dilaksanakan BIB di tahun 2024, dengan menyalurkan 7.000 semen beku di Kalimantan Selatan,” ujarnya yang dikutip dari laman Media Center Kalsel, Selasa (9/7/2024).

Sasongko menambahkan, distribusi semen beku sapi madura ini tidak hanya terbatas di Kalimantan Selatan, tetapi juga disalurkan ke Kalimantan Timur dan Jawa Timur.

Dia menjelaskan langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi untuk mencegah penyakit jembrana pada sapi. “Apabila sapi Bali dikawinkan silang dengan sapi madura, keturunannya tidak akan terjangkit penyakit jembrana,” jelasnya.

Adapun untuk meningkatkan produksi, BIB Kalsel berencana untuk menambah dua ekor sapi madura yang akan dibeli langsung dari Provinsi Jawa Timur.

“Ke depan, kami akan terus meningkatkan jumlah sapi madura untuk memastikan keberlanjutan program ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan terdapat belasan platform P2P lending atau pinjaman online (pinjol) yang memiliki kredit macet atau tingkat wanprestasi (TWP) 90 di atas 5%.

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK menyebutkan per Mei 2024, terdapat 15 pinjol yang memiliki TWP90 di atas 5%.

Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah tersebut tidak mengalami perubahan. "OJK terus melakukan pembinaan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya," ujar Agusman dalam jawaban tertulis, Senin (8/7/2024).

Berdasarkan POJK 10/2022, TWP90 dihitung dari outstanding pendanaan yang wanprestasi di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau yang termasuk dalam kategori pendanaan macet. Adapun, saat ini jumlah penyelenggara P2P lending berizin dan diawasi OJK terdapat 100 pinjol.

Tidak hanya itu, Agusman juga menyebutkan OJK terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan P2P lending dan akan melakukan tindakan pengawasan, termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan.

Pada Mei 2024, OJK juga melaporkan pertumbuhan outstanding pembiayaan industri P2P lending terus melanjutkan peningkatan menjadi 25,44% yoy, dengan nominal sebesar Rp64,56 triliun.

Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga di posisi 2,91%, meskipun ada kenaikan dibandingkan dengan April 2024 yang sebesar 2,79%.

Dari sisi kinerja laba, industri P2P lending mencatatkan peningkatan laba pada Mei 2024, yaitu senilai Rp277,02 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang senilai Rp173,73 miliar. "Hal ini sejalan dengan penyaluran pendanaan yang meningkat," kata Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) melihat perlunya langkah strategis sebelum membuka kembali keran eskpor bijih bauksit.

Sebelumnya, Komisi VII DPR sedang mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali kebijakan ekspor bijih bauksit.

Ketua IMEF Singgih Widagdo mengatakan perlu adanya perhitungan rencana peta pembangunan smelter bauksit sebelum kebijakan tersebut dibuka kembali.

Terlebih, Singgih menyampaikan bahwa Indonesia bukan pemilik cadangan bauksit terbesar dunia. Untuk eksportir, Indonesia hanya sebatas nomor 5 dunia, sehingga pengaruh bauksit Indonesia terhadap harga internasional tidak begitu besar.

“Jadi sebelum kebijakan ekspor dibuka, langkah yang harus dilakukan. Pertama, petakan progress smelter yang telah ada dan juga sekaligus langkah mempercepat dengan melakukan konsorsium harus dihitung ke depannya,” kata Singgih saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Langkah kedua adalah, menghitung seberapa kuat produk turunan bauksit untuk menopang kebutuhan industri nasional. Salah satunya, terkait dengan pengurangan impor bauksit sendiri.

Singgih melihat, sebelum membuka kembali ekspor bauksit, pemerintah perlu meninjau tujuan awalyakni pendirian industri smelter untuk memperkuat kebutuhan alumnunium dalam negeri.

“Kalau toh harus dilakukan, limitasi volume ekspor harus memperhitungkan cadangan dan progres pembangunan smelter, baik individual maupun konsorsium,” ujarnya.

Lebih lanjut, jika memang pemerintah kembali membuka keran ekspor, Singgih menuturkan langkah ekspor perlu dilakukan melalui bidding atau atas pertimbangan eksportir terhadap komitmen pembangunan smelter.

“Kalau ekspor dipaksakan tanpa memperhitungkan peta hilirisasi yg akan dibangun, menjadi arah yang salah fatal negeri ini dalam mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan bauksit,” ucap Singgih.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.

Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Planet Gadget, salah satu pemain besar dalam bisnis gadget di Indonesia, menargetkan untuk berekspansi besar-besaran tahun ini.

Salah satu cara untuk mewujudkan ekspansi tersebut adalah dengan membuka peluang untuk waralaba atau franchise.

Planet Gadget yang berada di bawah bendera usaha PT Semua Karena Anugerah, baru saja membuka gerai terbarunya pada Sabtu (6/7/2024).

Planet Gadget sendiri dimulai sejak 2015. Kevin, yang sebelumnya berkecimpung di konveksi garmen, beralih ke bisnis gadget pada 1999 sebelum fokus membangun brand Planet Gadget.

CEO PT Semua Karena Anugerah, Kevin Samuel, mengatakan toko tersebut menjadi toko ke 20 dan Planet Gadget berencana membuka 10 gerai lagi.

"Kami berecana akan memiliki total 30 store sampai akhir tahun," ujar Kevin Samuel dalam keterangan resmi.

Menurutnya, membuka bisnis gadget cukup menguntungkan terutama di Indonesia. Berdasarkan data firma analis pasar teknologi Canalys, penjualan ponsel pintar di Asia Tenggara naik 20% pada Januari 2024, dengan Indonesia menyumbang 38% dari total penjualan.

Dengan prospek tersebut, dia tidak ragu membuka franchise untuk bisnisnya yang menjanjikan potensi omzet miliaran rupiah per bulan.

A. Syaputra, Business & Development Manager Planet Gadget, mengatakan pihaknya menawarkan tiga tipe toko untuk franchise yakni Mega Store, Reguler, dan Profit Sharing Store.

Selain itu, nilai investasi yang diperlukan berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp5,5 miliar, dengan target omzet Rp1 miliar hingga Rp2,2 miliar perbulan serta keuntungan mencapai 9% per tahun dan target BEP adalah 2 hingga 4 tahun.

Adapun, beberapa persyaratan untuk menjadi mitra Planet Gadget yaitu:

1. Warga Negara Indonesia

2. Memiliki tempat usaha

3. Menyiapkan dana investasi.

Syaputra juga menyebut apabila tertarik untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan waralaba tersebut bisa langsung menghubungi melalui 087700040888.

Meski membuka peluang tersebut, namun pihak Planet Gadget menegaskan pihaknya akan cukup selektif dalam memilih mitra dan memastikan lokasi franchise dipilih dengan hati-hati untuk menjamin kesuksesan.

Planet Gadget sendiri menjual berbagai produk mulai dari smartphone, laptop, tablet, kartu perdana, hingga aksesori pendukung untuk semua segmen pasar. Panet Gadget juga telah menjadi distributor resmi berbagai brand ternama seperti Samsung, Apple, Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi, dan Huawei.

Adapun, keunggulan bisnis Planet Gadget seperti disebutkan Kevin antara lain dari segi pelayanan dan pengalaman belanja yang menyenangkan dengan berbagai penawaran spesial dan promo.

Kevin juga menyebutkan pada 2023, Planet Gadget mengalami pertumbuhan 37%, dan menargetkan pertumbuhan yang stabil dengan strategi yang matang.

Penjualan tertinggi saat ini berada di Bali dan Jawa. Rata-rata penjualan satu store mencapai Rp3-5 miliar per bulan.

"Kami siap menghadapi tantangan bisnis gadget dengan tim yang solid, sistem yang efektif, dan kreativitas yang terus berkembang," ujar Kevin.