WASHINGTON - Krisis likuiditas sedang terjadi di seluruh negara berkembang, meningkatkan tekanan pada lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang didukung AS untuk membantu negara-negara miskin memenuhi pembayaran utang yang meningkat dan mendorong investasi yang sangat dibutuhkan.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berbasis di Washington pada akhir Oktober lalu meluncurkan pendekatan tiga pilaruntuk membantu negara-negara menangani tembok utang jatuh tempo selama tiga tahun ke depan.

Negara-negara termiskin di dunia harus membayar utang luar negeri mereka lebih dari USD290 miliar pada beberapa tahun mendatang dan miliaran lebih banyak lagi kepada pemberi pinjaman domestik, menurut data Bank Dunia.

Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa tanpa pembiayaan jangka pendek dan perbaikan jangka panjang, situasinya berisiko menjadi gelombang gagal bayar. Dimana bisa melumpuhkan pemerintah, menghantam warganya dan memberikan kerugian bagi investor asing.

Analis di S&P Global Ratings mengatakan, bulan ini utang dan biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan gagal bayar selama dekade berikutnya dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir.

Krisis likuiditas berarti bahwa pemerintah membelanjakan lebih banyak uang untuk membayar utang, membatasi apa yang dapat mereka investasikan dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta adaptasi perubahan iklim.

Negara-negara termiskin di dunia tahun ini menghabiskan rata-rata 50% dari pendapatan mereka untuk membayar utang USD185 miliar kepada kreditur domestik dan asing, menurut data Bank Dunia.

Proposal bersama IMF-Bank Dunia menyerukan secara luas terhadap negara-negara rentan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan belanja publik; kreditur bilateral untuk menyediakan lebih banyak pendanaan konsesi; dan bagi pemberi pinjaman multilateral menyiapkan langkah-langkah baru seperti jaminan kredit untuk membantu menurunkan biaya pinjaman dan meringankan beban utang.

Namun rencana tersebut dikritik oleh AS ? pemegang saham terbesar IMF dan Bank Dunia. Sementara pemerintahan Biden telah menyambut baik keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam menghadapi masalah likuiditas.

Di antara kritikan lainnya, AS mengatakan inisiatif itu tidak terstruktur atau cukup didefinisikan untuk memperjelas negara mana yang dapat dan harus terlibat. Sementara itu tidak ada pihak yang ingin menyebutkan negara-negara tertentu dengan masalah likuiditas - yang kemungkinan akan menakut-nakuti investor dan menaikkan biaya pinjaman -, karena itu Washington menginginkan kerangka kelayakan yang lebih jelas, kata beberapa pihak.

IMF sejauh ini lebih memilih solusi khusus untuk negara manapun yang membutuhkan bantuan likuiditas, yang harus dirancang dan dipimpin oleh negara-negara itu sendiri, daripada IMF atau kelompok multilateral lainnya.

Upaya besar terakhir dari IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara-negara yang terbebani utang ? Kerangka Kerja Umum ? dikritik keras oleh debitur dan kreditur karena terlalu lambat dan penuh politik. Restrukturisasi utang, dalam beberapa kasus, sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun.

Rencana IMF diperkirakan akan dibahas oleh para pemimpin G20 yang bakal menggelar pertemuan di Brasil. Tidak jelas apakah mereka akan mendukung program tertentu, seperti yang mereka lakukan dengan Kerangka Kerja Umum.

Seorang juru bicara IMF mengatakan, bahwa ada konsensus tentang urgensi untuk mengatasi tantangan likuiditas dan "kami tetap terlibat erat" dengan para pemangku kepentingan, termasuk G-20, "tentang pentingnya terus memperkuat keterlibatan kami seputar masalah mendesak ini."

AS, bersama dengan Prancis, pada bulan September menyusun dokumen informal setebal tujuh halaman yang disebut "Pathway for Sustainable Growth" yang menyerukan dan meminta IMF dan Bank Dunia untuk "mengusulkan rencana spesifik yang dapat ditindaklanjuti" untuk dibahas selama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia bulan lalu di Washington.

"Dalam lanskap utang negara yang kompleks saat ini, IMF memainkan peran penting sebagai pemandu, dan terkadang wasit dan pengontrol lalu lintas udara," kata Wakil menteri keuangan AS untuk urusan internasional, Jay Shambaugh di Dewan Atlantik seperti dilansir Bloomberg.

Dia menekankan, ini adalah kunci "bagi negara-negara untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alat yang ada untuk membantu mereka melalui tantangan likuiditas."

Selain itu G7 juga menyerukan IMF dan Bank Dunia untuk menyempurnakan pendekatan mereka. "Kami mendukung pendekatan multidimensi milik negara, berorientasi reformasi, dan mendorong IMF dan Bank Dunia untuk lebih mengembangkan proposal pendekatan tiga pilar," terangnya.

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

(kil/kil)

JAKARTA - Jakarta kembali catatkan inflasi sebesar 0,03% di Oktober 2024. Tekanan inflasi bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Meski demikian, Kepala Kantor Perwakilan Bank DKI Jakarta , Arlyana Abubakar mengatakan, inflasi yang terjadi jauh lebih rendah di bandingkan sebelumnya, yaitu 1,70%. Artinya kata Arlyana, inflasi ini masih terkendali dan lebih rendah dari nasional sebesar 1,71%.

?Tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau,? kata Arlyana dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024)

Terlepas dari, kelompok transportasi yang sebelumnya menjadi penyebab inflasi, kini mengalami deflasi. Sementara inflasi tertinggi bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas global.

Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), dengan sumbangan inflasi sebesar 0,03%, utamanya didorong oleh kenaikan upah tukang bukan mandor.

Di sisi lain, kenaikan harga daging ayam ras didorong oleh kenaikan harga livebird di tingkat peternak. ?Sementara itu, kenaikan harga kopi bubuk didorong oleh harga kopi global yang meningkat dipengaruhi oleh kondisi cuaca panas dan kekeringan yang melanda sejumlah negara produsen,? tambah Arlyana.

Sedangkan terjadinya deflasi terutama dipengaruhi oleh penurunan tarif transportasi udara dan harga bensin, sejalan dengan penurunan harga BBM nonsubsidi baik Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Sementara untuk menekan tingginya inflasi, TPID Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi, antara lain seperti program sembako murah dan pangan bersubsidi di berbagai wilayah Jakarta serta bazar pangan murah yang menjangkau daerah terluar Kepulauan Seribu yaitu Pulau Sabira.

Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Food Station dengan PT Sentral Retailindo dan PT Mitra Jembrana (Bali), Penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) TPID untuk pengendalian inflasi jelang akhir tahun; serta Rapat Koordinasi TPID mingguan dalam rangka pemantauan stok dan harga.

?Ke depan, sinergi TPID DKI Jakarta akan terus diperkuat untuk memastikan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) dapat berjalan baik dan efektif, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),? tutupnya.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cerita di balik sejarah Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang jatuh setiap 30 Oktober dan kini sudah menginjak tahun ke-78.

HORI sendiri diperingati sebagai tonggak sejarah terbitnya uang pertama di Indonesia setelah merdeka.

Sri Mulyani bercerita Indonesia sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Oeang Republik Indonesia (ORI). Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto ditugaskan ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

"Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta," cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu (30/10/2024).

Usai ORI dicetak, kata Sri Mulyani, dilakukan penukaran uang Jepang ke ORI melalui BNI dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan. Proses penukaran uang pun terlaksana dengan baik.

"Seperti dikatakan Prof. Sumitro, 'Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya--yang diberikan oleh rakyat semua--maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka", tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut Sri Mulyani, itulah yang menjadi semangat pada peringatan HORI tahun ini. Mantan petinggi Bank Dunia itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga spirit ini.

Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia.

"Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI," tutur Sri Mulyani.

[Gambas:Instagram]

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cerita di balik sejarah Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang jatuh setiap 30 Oktober dan kini sudah menginjak tahun ke-78.

HORI sendiri diperingati sebagai tonggak sejarah terbitnya uang pertama di Indonesia setelah merdeka.

Sri Mulyani bercerita Indonesia sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Oeang Republik Indonesia (ORI). Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto ditugaskan ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

"Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta," cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu (30/10/2024).

Usai ORI dicetak, kata Sri Mulyani, dilakukan penukaran uang Jepang ke ORI melalui BNI dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan. Proses penukaran uang pun terlaksana dengan baik.

"Seperti dikatakan Prof. Sumitro, 'Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya--yang diberikan oleh rakyat semua--maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka", tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut Sri Mulyani, itulah yang menjadi semangat pada peringatan HORI tahun ini. Mantan petinggi Bank Dunia itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga spirit ini.

Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia.

"Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI," tutur Sri Mulyani.

[Gambas:Instagram]

(hns/hns)

Jakarta -

Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra baru BRICS. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

"Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," cuit akun X resmi @BRICSinfo dikutip Kamis (24/10/2024).

Selain Indonesia, negara-negara yang baru ditambahkan tersebut meliputi Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Ke-13 negara itu kini bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, meskipun belum menjadi anggota penuh.

Hal itu diumumkan dalam KTT BRICS yang sedang berlangsung di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10). Ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik seiring blok tersebut berupaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ekonomi berkembang di seluruh dunia.

Dilansir media Bernama, kemitraan ini membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, dan penyelarasan politik.

Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi BRICS untuk mendiversifikasi pengaruhnya di luar lima anggota aslinya dan untuk menciptakan kerangka ekonomi global yang lebih inklusif.

Perluasan tersebut juga merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

"Ekspansi ini menandai babak baru bagi BRICS seiring upaya kita untuk terus membangun tatanan global yang lebih inklusif dan representatif," kata Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT BRICS tersebut.

"Dengan bergabungnya negara-negara mitra baru ini, kita menegaskan kembali komitmen kita untuk menciptakan dunia multipolar yang tidak hanya menguntungkan Barat tetapi juga semua kawasan," tambahnya.

(aid/ara)

JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mengimbau nasabahnya agar lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dan menghindari praktik gesek tunai (gestun) yang sudah dilarang oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik gestun ini bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga membawa banyak risiko yang dapat merugikan nasabah, seperti pencurian data pribadi dan pencucian uang.

Consumer Lending Business Head Bank Danamon, Enriko Sutarto menegaskan, Danamon memahami bahwa terkadang nasabah membutuhkan dana tunai untuk keperluan tertentu. Melalui layanan Money Transfer, Danamon menyediakan solusi yang aman, mudah, dan nyaman untuk mendapatkan dana tunai tanpa harus melakukan gestun.

"Layanan ini juga merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung upaya Bank Indonesia dan OJK untuk memberantas praktik gesek tunai yang merugikan," kata Enriko dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Danamon, lanjutnya, percaya bahwa dengan menyediakan solusi finansial yang komprehensif, nasabah dapat menghindari risiko yang timbul dari praktik-praktik ilegal seperti gestun.

"Hal ini sejalan dengan komitmen Danamon bersama grup perusahaan dan mitra strategisnya untuk terus bertransformasi sebagai Satu Grup Finansial dan menjadi mitra keuangan terpercaya yang berorientasi pada nasabah dengan menyediakan solusi finansial menyeluruh, sehingga nasabah dapat tumbuh bersama Danamon," ujar Enriko.

Gestun sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dengan memanfaatkan limit kartu kredit mereka melalui mesin electronic data capture (EDC) di merchant tertentu. Secara formal, transaksi ini tampak seperti pembelian barang atau jasa, namun sesungguhnya hanya untuk menutupi tujuan utamanya yaitu untuk menarik uang tunai.

Bagi sebagian nasabah, gestun menjadi pilihan karena mereka membutuhkan uang tunai secara cepat tanpa harus menariknya dari ATM yang dikenakan bunga penarikan tunai, atau tanpa harus melalui proses pengajuan pinjaman personal. Namun, meski terlihat praktis, gestun sebenarnya adalah transaksi fiktif yang berpotensi mendatangkan berbagai risiko finansial dan non-finansial kepada nasabah.

Praktik gestun dinyatakan ilegal oleh BI dan OJK, yang menjadikannya tindakan melanggar hukum. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 dan perubahannya menyatakan bahwa gestun adalah bentuk penipuan atau transaksi ilegal. Jika ketahuan melakukan praktik ini, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.

Menurut buku Bijak Ber-e-Banking OJK, gesek tunai bukanlah produk bank dan oleh karena itu, jika terjadi kerugian akibat transaksi ini, nasabah tidak dapat meminta ganti rugi kepada bank. Nasabah yang terlibat dalam gestun juga rentan terhadap risiko yang lebih besar, seperti penyalahgunaan data pribadi dan pencurian identitas.

Data pribadi yang diambil dari transaksi di merchant tidak resmi bisa digunakan untuk mengakses informasi rekening atau kartu kredit nasabah tanpa sepengetahuan mereka.

Selain itu, gestun juga membuka peluang bagi praktik pencucian uang, yaitu uang hasil kejahatan atau kegiatan ilegal dapat dicuci melalui transaksi berulang kali yang tampak sah secara permukaan. Dengan menghindari pengawasan ketat dari bank dan regulator, pelaku bisa mengubah uang hasil tindakan kriminal menjadi uang yang tampak legal.

Hal ini tidak hanya merugikan nasabah secara pribadi, tetapi juga dapat merusak sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam upaya mencegah risiko-risiko tersebut, Danamon mengimbau nasabah untuk lebih berhati-hati dan menghindari semua bentuk praktik gestun. Danamon juga menekankan pentingnya penggunaan kartu kredit sesuai dengan fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah dan legal, bukan sebagai alat untuk mendapatkan uang tunai secara ilegal.

Ditambah serta mengajak nasabah untuk mengelola keuangan pribadi secara lebih bijaksana, dengan memastikan bahwa mereka mengutamakan keamanan dan tanggung jawab dalam setiap pengeluaran.

Sebagai solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana tunai secara aman dan legal, Danamon menyediakan layanan Money Transfer. Layanan ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mencairkan limit kartu kredit mereka ke rekening bank dengan bunga mulai dari 0 persen.

Nasabah tidak perlu lagi mengambil jalan pintas seperti gestun untuk mendapatkan dana tunai, karena dengan Money Transfer, mereka dapat mengajukan pencairan limit kartu kredit dengan proses yang cepat dan mudah.

Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi mobile banking D-Bank PRO, sehingga nasabah bisa mengajukan kapan saja dan di mana saja, dengan proses pencairan yang hanya memakan waktu 30 detik. Danamon juga menawarkan fleksibilitas dalam tenor cicilan mulai dari 6 hingga 36 bulan, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Livin' by Mandiri menjadi pionir aplikasi perbankan di Indonesia yang mengintegrasikan layanan mobile banking dengan investasi saham dalam satu platform.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri Tbk (kode emiten: BMRI) menambahkan layanan investasi saham ke dalam aplikasi perbankan mobile banking Livin’ by Mandiri.

Dengan adanya penambahan fitur tersebut, pengguna Livin’ by Mandiri dapat melakukan transaksi jual beli saham secara langsung.

“Dengan adanya fitur ini, Livin' by Mandiri menjadi pionir aplikasi perbankan di Indonesia yang mengintegrasikan layanan mobile banking dengan investasi saham dalam satu platform,” kata Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.

Aquarius mengatakan, kehadiran fitur ini memudahkan nasabah untuk mengelola seluruh portofolio keuangan mereka tanpa harus berpindah ke aplikasi lain, menghadirkan pengalaman investasi yang lebih efisien dan nyaman.

Layanan Investasi Saham dalam fitur Livin' Investasi berkolaborasi dengan Growin’ by Mandiri Sekuritas.
​​
Nasabah dapat memaksimalkan perencanaan finansial mereka dengan lebih fleksibel, mulai dari memantau portofolio investasi, mengakses informasi pasar saham, hingga melakukan jual beli saham kapan dan di mana saja.

“Layanan Investasi Saham ini juga hadir dengan user interface yang intuitif dan berbagai opsi transaksi saham yang praktis, sehingga memudahkan nasabah mengelola investasi mereka. Nasabah juga bisa melakukan deposit dan penarikan dana kapan saja secara real-time ke rekening tanpa biaya tambahan,” ujarnya pula.

Aquarius menambahkan, peluncuran fitur itu juga sejalan dengan tren pertumbuhan investor di pasar modal Indonesia. Menurut data terbaru dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hingga akhir Agustus 2024, jumlah investor individual di pasar modal mengalami peningkatan sebesar 12 persen mencapai 13,62 juta investor jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, sebesar 55,07 persen di antaranya berasal dari investor yang berusia kurang dari 30 tahun, yang kini semakin mendominasi demografi investor di Indonesia.

“Pertumbuhan jumlah investor muda di pasar modal Indonesia menunjukkan tren yang positif bahwa sekarang ini generasi muda semakin tertarik untuk berinvestasi dan Bank Mandiri ingin mendukung tren tersebut dengan menghadirkan solusi investasi yang mudah diakses dan tepat sasaran. Dengan pemahaman yang lebih matang, para investor muda bisa membuat keputusan investasi lebih bijak,” katanya lagi.

Adapun kehadiran layanan investasi saham diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi melalui aplikasi Livin’ by Mandiri.

Hingga Agustus 2024, Livin’ by Mandiri sendiri mencatatkan performa investasi yang mengesankan dengan total sales volume mencapai Rp25,14 triliun dan frekuensi transaksi lebih dari 782 ribu kali secara kalender berjalan (ytd).

Dari total transaksi tersebut, sebesar 96 persen di antaranya berasal dari nasabah ritel, yang menunjukkan tingginya minat dari investor individu untuk memanfaatkan aplikasi Livin' by Mandiri sebagai platform utama mereka dalam berinvestasi.

Ke depan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus menyediakan solusi keuangan dan investasi yang lebih mudah, aman, dan terintegrasi dalam Livin’ by Mandiri.

Diketahui sejak diluncurkan pada Oktober 2021, pertumbuhan jumlah pengguna Livin' by Mandiri terus meningkat signifikan, mencapai 27 juta pengguna hingga Agustus 2024, naik 33 persen secara tahunan (yoy) dengan total transaksi Rp2.589 triliun dan 2,4 miliar volume transaksi ytd.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Royke Tumilaar menyatakan pandemi COVID-19 dan era suku bunga tinggi telah berakhir. Meski begitu, ia mengingatkan perekonomian global ke depan masih akan dihadapi situasi VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity).

Singkatan itu menggambarkan kondisi dunia yang saat ini tengah dirasakan, di mana terjadi perubahan yang sangat cepat, sulit diprediksi, dipengaruhi banyak faktor dan realitas menjadi sangat subjektif.

"Walaupun pandemi dan era suku bunga tinggi telah berakhir, perekonomian global masih dihadapi dengan situasi VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity," kata Royke dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (8/10/2024).

Royke memperkirakan risiko geopolitik masih tetap tinggi. Terlebih Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi COVID-19.

"Di saat yang sama, dunia harus beradaptasi dengan megatren seperti digitalisasi, perubahan iklim, tantangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.

Di tengah isu tersebut, menurut Royke, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat didukung stabilitas politik yang baik. Meskipun apa yang dicapai saat ini belum cukup untuk membawa Indonesia Emas 2045.

"Di 2024 Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20 setelah India, disiplin fiskal masih terjaga refleksi dari utang pemerintah terhadap PDB yang mencapai 39,4% lebih rendah dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya. Lebih lanjut efektivitas kebijakan moneter dan koordinasi kebijakan dapat terlihat dari stabilitas makro yang membaik memasuki semester kedua," bebernya.

Royke menyebut masih ada tantangan struktural di jangka menengah yang harus dihadapi seperti penciptaan nilai tambah di sektor ekonomi berbasis kolektif, reformasi pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), optimalisasi peran industri manufaktur, serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"BNI akan selalu proaktif memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun ini dan kami akan mengoptimalkan BNI Investor Daily Summit 2024 ini untuk memaparkan peran BNI di tengah isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia, serta mendukung sejumlah program pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

(aid/ara)

Jakarta -

Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Hal ini berbeda dari kabar yang terdengar sebelumnya, di mana akan dibentuk Badan Penerimaan Negara.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Di situ jelas Prabowo-Gibran akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, target tersebut tidak serta merta diterapkan. Hal tersebut berdasarkan pada masukan dari Bank Dunia (World Bank) yang menyebut kalau potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

Salah satu upaya untuk mencapai itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, tidak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Information Technology (IT). Ia optimistis Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"It's the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," katanya.

Di samping itu, pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga berencana akan menurunkan pajak badan dari 22% menjadi 20%, mendekati tarif di Singapura dan Hong Kong.

"Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama lagi. Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ujar Hashim.

(shc/kil)

JAKARTA - Bank Dunia merilis laporan bertajuk "Building SOE: Crisis Management and Resilience" membahas tantangan pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) pada masa pandemi dan era pemulihan setelah Covid-19.

Bank Dunia menyatakan Covid-19 memberikan tekanan hebat kepada pemerintah, masyarakat, dan perusahaan termasuk BUMN. Siklus bisnis terganggu, pendapatan merosot tajam, dan risiko usaha tak terhindarkan.

Bank Dunia memitigasi risiko bisnis BUMN, risiko manajemen, peran BUMN dan kepemilikan begara, apa yang sudah dilakukan BUMN, hingga tantangan BUMN ke depan. Bank Dunia menegaskan BUMN memainkan peran penting sebelum pandemi Covid-19 dan akan terus melakukannya pasca-pandemi.

Secara global, BUMN telah menjadi salah satu perusahaan multinasional terbesar dan paling cepat berkembang dalam dua dekade terakhir. Dalam 10 tahun terakhir, sebuah studi IMF menemukan bahwa BUMN telah berlipat ganda dalam kepentingan di antara perusahaan terbesar di dunia sebesar USD45 triliun dengan aset mereka sekarang mencapai 50% dari total PDB global.

BUMN berperan dalam memenuhi kebutuhan persediaan medis selama pandemi. Ketika rantai pasokan reguler terganggu atau larangan ekspor untuk barang-barang utama, pemerintah melibatkan BUMN untuk menyediakan produk atau layanan medis.

Melansir dari laman resmi Bank Dunia, BUMN di Indonesia telah melakukan langkah strategis ini misalnya dengan membangun prototipe ventilator yang sangat dibutuhkan selama pamdemi. BUMN menyediakan segala kebutuhan medis yang diperlukan dan mendesak, hingga menyiapkan rumah sakit.

BUMN telah menjadi salah satu pemain utama dalam situasi darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar publik, merestrukturisasi utang, menyediakan layanan, himgga tetap menjaga keseimbangan bisnis. Bank Dunia menyatakan dengan situasi ini BUMN menghadapi tantangan serius seperti masalah keuangan, pendapatan turun, pembatasan karyawan, bisnis tak berjalan baik, hingga persoalan distribusi.

Pemerintah pun memperkenalkan berbagai langkah dukungan untuk BUMN, termasuk bantuan keuangan melalui pinjaman, suntikan ekuitas, dan subsidi lainnya, terutama terbukti di sektor-sektor seperti penerbangan.

Pemerintah diminta mengurangi distorsi pasar BUMN melalui peningkatan tata kelola, restrukturisasi, IPO, dan memfasilitasi kolaborasi sektor swasta. Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam laporannya berjudul "Unlocking the Economic and social value of Indonesia?s State-Owned Enterprises" menyebut peran besar BUMN dalam ekonomi Indonesia. BUMN memainkan peran menonjol yang sudah berlangsung lama dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 56% PDB sejak 2019.

ADB menyebutkan BUMN memiliki peran dalam memberikan nilai ekonomi dan nilai sosial. Nilai ekonomi dapat dilihat dari semakin naiknya aset, pendapatan, dan profit BUMN. Sementara, nilai sosial bisa dilihat dari peran BUMN dalam menyediakan barang publik dalam bentuk PSO. Juga program sosial lainnya dalam berbagai bidang.

JAKARTA - Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, East Asia dan Pacific World Bank , Carolyn Turk menyebut harga beras di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Tak tanggung-tanggung, perbedaannya mencapai 20%.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta, agar Indonesia jangan terprovokasi. Pasalnya menurutnya apa yang dikatakan World Bank atau Bank Dunia tidak lebih dari sekedar jebakan agar Indonesia terus melakukan impor.

"Jadi kalau Bank Dunia menyampaikan pembatasan impor (yang dilakukan Indonesia) sehingga harga mahal, ya memang. Memang tugas kita sebagai negara melindungi petani kita," ungkap Arief.

"Sekarang kita jangan terpancing oleh statement Bank Dunia karena kita tidak impor maka harga tinggi. Indonesia saat ini memang sedang meningkatkan kesejahteraan petani," lanjutnya.

Lebih lanjut Arief menyampaikan bahwa Indonesia harus kompak, bahu membahu untuk melakukan koreksi sehingga produksi petani bisa semakin ditingkatkan. Menurutnya, ini penting dilakukan guna menekan harga beras agar bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Yang harus kita kerjakan adalah self correction. Kita harus tingkatkan produksi bersama-sama, semua elemen harus bekerja sama. Benih kita perbaiki, pupuk, penyuluh, teknologi, food cost kita perbaiki. Memang banyak yang harus dikerjakan," ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya Carolyn mengungkap, tingginya harga beras di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembatasan impor hingga keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras hingga melemahkan daya saing pertanian. Dan yang mirisnya lagi, tingginya harga beras tidak diikuti dengan kesejahteraan petani.

Lebih jauh disampaikan, pendapatan petani di Indonesia masih di bawah USD1 atau setara Rp15.207 per hari. Yang mana itu artinya dalam setahun diperkirakan penghasilan petani Indonesia hanya kurang dari USD341 atau setara Rp5 juta saja.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan," ungkapnya dalam acara Indonesia International Rice Conference yang digelar di Nusa Dua, Bali beberapa waktu lalu.

Carolyn menekankan, pentingnya investasi untuk mendorong produktivitas pertanian di tengah krisis pangan akibat perubahan iklim seperti sekarang ini.Menurutnya, investasi bisa mengurangi kerugian pasca panen sekaligus membuka peluang dalam meningkatkan kemampuan produksi dengan membangun ragam infrastruktur seperti pabrik dengan teknologi modern dan infrastruktur penunjang lainnya.

"Seperti yang telah saya katakan, penting untuk berinvestasi pada pendorong produktivitas pertanian. Kami telah menyarankan bahwa penelitian dan penyuluhan merupakan bidang yang penting untuk diperhatikan," ujarnya.