Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Deepening Blue Economy Cooperation dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM), Wang Wentao.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping, dalam acara pertemuan bilateral antara kedua Kepala Negara pada Sabtu sore 9 November 2024 di Great Hall of the People di Beijing, RRT.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, Blue Economy atau Ekonomi Biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan Energi Laut Terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan Perikanan dan Akuakultur, Pariwisata Maritim, Inovasi, dan Kerja sama Industri.

Sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini juga akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam siaran pers ditulis Minggu (10/11/2024).

Implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia. "Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara", ungkap Menko Perekonomian.

Melalui MoU ini Indonesia dan RRT juga sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (dep7)

Pakar mewanti-wanti terkait transisi energi di Indonesia, termasuk dari sektor transportasi. Pemerintah memang gencar soal peralihan dari mobil bensin ke mobil listrik, namun sumber utama pembangkitnya juga perlu menjadi perhatian.

"Penelitian ERIA yang kami lakukan (di) lembaga saya bekerja, menunjukkan kalau energi bauran, energi pembangkit masih seperti sekarang, jadi 60 persen masih batu bara, lalu EBT masih di bawah 20 persen, itu walaupun penjualan mobil listrik kita bisa mencapai 100 persen pun, pengurangan (gas rumah kacanya) masih di bawah satu persen," ujar Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.

Manfaat mobil listrik untuk menurunkan emisi semakin sulit dicapai jika pembangkit energi yang dipakai berasal dari energi kotor, seperti PLTU batu bara, yang sedang terjadi di Indonesia.

"Memang ada efeknya. Impor bensin berkurang, atau polusi udara di kota berkurang. Tapi CO₂ secara total nyaris tidak efektif," sambung Joko.

Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

"Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk," kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

"Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah," jelas dia.

Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batu bara. Jika kondisinya demikian, mobil hybrid berfungsi untuk jadi transisi menuju kendaraan ramah lingkungan, meskipun di satu sisi hybrid juga sudah jauh lebih unggul dari mobil internal combustion engine.

"Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batu bara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih," jelas Joko.

"Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar."

"HEV konsumsi bahan baker lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batu bara, EBT kita masih di bawah 20 persen, mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV," kata Joko.

Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batu bara karena harganya paling murah.

"Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim," kata Joko.

"Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa? Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca," jelasnya lagi.

Pemerintah menargetkan produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada tahun 2030 sebesar 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih dan 2,45 juta unit untuk roda dua.

Dengan target tersebut diharapkan akan mampu mengurangi emisi CO₂ sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat dan lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua.

Indonesia memiliki potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang besar. Jumlahnya mencapai 3,6 terawatt (TW) yang sebagian besar berasal dari tenaga surya 3,3 TW.

Plt Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Parada Hutajulu mengungkap jumlah EBT yang sudah dimanfaatkan Indonesia belum mencapai 1%.

"Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah lebih dari 3,6 TW, yang sebagian besar berasal dari energi matahari yaitu 3,3 TW namun baru dapat dimanfaatkan kurang dari 1%," ucap Jisman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Bauran energi di Indonesia masih didominasi energi fosil yang berasal dari minyak, gas, dan batu bara. Padahal, pemerintah sudah menargetkan bauran EBT mencapai 23% pada 2025.

Jalan Menuju Target Nationally Determined Contribution 2030

Jalan Menuju Target Nationally Determined Contribution 2030

Linde mengumumkan telah dimulainya proses pemasokan gas industri kepada PT Freeport Indonesia (PTFI).

Linde telah menginvestasikan senilai US$ 120 juta untuk mencakupi pembangunan, pengelolaan kepemilikan, dan pengoperasian unit pemisahan udara (Air Separation Unit/ASU) baru yang merupakan fasilitas terbesar di Indonesia dan juga fasilitas ASU milik Linde yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Fasilitas yang telah dikembangkan Linde kini menjalankan telah menjalankan fungsi pasokan gas industri oksigen dan nitrogen untuk PT Freeport Indonesia dalam menjalankan fungsi pemurnian tembaga dan fasilitas refining di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Fasilitas proses pemurnian tembaga tersebut merupakan salah satu yang terbesar di tingkat dunia. Unit ASU milik Linde ini juga akan memberikan pasokan gas industri yang dicairkan kepada customer baru dan existing di Jawa Timur yang turut meningkatkan kerapatan jejaring bisnis Perusahaan di wilayah tersebut.

"Dengan permintaan komoditas tembaga yang terus meningkat di tingkat global, dengan bangga kami mendukung upaya ekspansi PT Freeport Indonesia," ujar Moloy Banerjee, President, ASEAN & South Asia, Linde.

"Gas industri membantu meningkatkan efisiensi pemurnian tembaga melalui dorongan kapasitas produksi yang diikuti dengan penurunan konsumsi dan emisi bahan bakar. Fasilitas baru di lapangan yang dikembangkan Linde menggunakan teknologi terbaru untuk memasok gas industry yang esensial secara aman dan dapat diandalkan kepada seluruh customer kami pada pasar industri yang penting." tambah Moloy Banerjee.

Mobil listrik bukan menjadi satu-satunya solusi untuk menekan emisi karbon atau dekarbonisasi. Upaya dekarbonisasi ternyata juga bisa dilakukan melalui mobil-mobil mesin konvensional (ICE) zaman sekarang yang rendah emisi.

"Secara global saat ini hampir semua sepakat bahwa teknologi otomotif ramah lingkungan tak semata mobil listrik. Ini tergantung dari masing-masing negara. Norwegia yang listriknya dikatakan hampir 100 persen hijau, karena menggunakan pembangkit tenaga air (hydro power), bisa benar-benar ramah lingkungan," ungkap penulis buku 'Multi-pathway for Car Electrification', Cyrillus Harinowo, dalam keterangannya.

Mobil LCGC Toyota Calya Foto: Dok. Toyota Astra Motor

Namun sebaliknya bagi Indonesia, justru kondisi saat ini menyajikan banyak pilihan yang sesuai. "Saya awalnya tidak aware dan dogmatis, pokoknya mobil listrik adalah mobil yang ramah lingkungan. Namun akhirnya menjadi paham bahwa mobil LCGC bisa menjadi ramah lingkungan dibandingkan mobil listrik yang ada. Begitu pula mobil hybrid dan mobil flexy," sambung Cyrillus.

Di sisi lain, kata Cyrillus, mobil listrik full baterai atau BEV tak sepenuhnya 'ramah lingkungan'. Ini lantaran sumber energi yang digunakan untuk mengisi daya listrik dihasilkan dari sistem pembangkit yang tak ramah lingkungan.

"Kalau kita bicara mengenai penggunaan BEV (mobil listrik) saat ini, mobil listriknya mungkin zero emission. Namun ketika ingin men-charging baterainya, bauran energi dari sumber listriknya 80 persen berasal dari pembangkit listrik yang digerakkan bahan bakar fosil (fossil fuel). Berarti mobil listrik itu sebetulnya masih mengeluarkan emisi karbon 87 persen," jelas Cyrillus lagi.

Toyota Yaris Cross Hybrid Foto: 20detik

Maka dari itu, penerapan paradigma bahwa mobil listrik bukan satu-satunya solusi dekarbonisasi, menurut Cyrillus semakin mendesak, sebab Indonesia dihadapkan dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030 sebelum beranjak mencapai visi NZE di 2060.

"Kalau kita bicara mengenai NDC 2030, kembali lagi berkaitan dengan pembangkit energinya, itu tinggal lima hingga enam tahun lagi. Jadi dari situ sebetulnya mobil non-listrik yang ramah lingkungan masih menjadi pilihan yang harusnya preferable untuk pencapaian NDC 2030, karena bisa 50 persen carbon free, tetapi gagasan ini seperti melawan arus," sambung Cyrillus yang menulis buku tersebut bersama Ika Maya Sari Khaidir.

"Pada kenyataannya, upaya dekarbonisasi sektor otomotif memang serempak dilakukan secara global. Hanya saja, transisi menuju mobil listrik memang tak mudah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Infrastruktur pengisian baterai masih terbatas, sementara tuntutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca semakin meningkat," kata dia lagi.

Sebagai respons, banyak produsen mobil global, termasuk yang beroperasi di Indonesia, mulai mengembangkan Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan juga Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sebagai langkah awal sebelum beralih sepenuhnya ke mobil listrik, hingga mesin fleksibel. Langkah ini dianggap sebagai solusi dari stagnasi dekarbonisasi jika selalu mengandalkan penetrasi mobil listrik. Terlebih dengan perang dagang sengit antara Barat versus China yang memicu pengembangan multiteknologi.

Review KIA EV9 GT Line: Bukti Bahwa KIA Tak Main-main di Mobil Listrik

Review KIA EV9 GT Line: Bukti Bahwa KIA Tak Main-main di Mobil Listrik

Transisi energi sektor transportasi sedang berlangsung di Indonesia. Khususnya di segmen mobil pribadi, masyarakat mulai beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dari ragam kendaraan ramah lingkungan yang ditawarkan, mobil hybrid masih jadi yang terlaris ketimbang mobil listrik.

Padahal, pemerintah memberikan karpet merah kepada electric vehicles (EV) supaya pertumbuhannya lebih pesat. Guyuran insentif dari mulai penghapusan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pembebasan bea balik nama kendaraan (BBN) hingga tarif satu persen pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi keistimewaan mobil listrik.

Tak cuma itu, industri baterai dan mobil EV diberi keringanan insentif. Selain mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, langkah Ini dikejar demi target ambisius Net Zero Emission (NZE) 2060.

Realitanya belum banyak orang Indonesia yang langsung loncat ke EV. Ada beberapa faktor yang bikin mobil listrik belum diminati. Selain harga jual, infrastruktur pengisian ulang masih jarang, terutama di daerah-daerah non perkotaan.

Dari target yang sudah dicanangkan. Transisi industri otomotif dari mobil konvensional langsung ke mobil listrik disebut masih menantang.

Secara spesifik soal target kuantitatif roadmap kendaraan listrik berbasis baterai sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 yang membahas Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dalam beleid tersebut produksi mobil listrik ditargetkan bisa tembus 400 ribu unit dan sepeda motor listrik 6 juta unit pada 2025. Produksinya meningkat pada tahun 2030, diharapkan bisa mencapai 600 ribu unit mobil listrik dan sembilan juta unit sepeda motor listrik. Tahun 2035, Indonesia diproyeksikan sudah memproduksi satu juta unit mobil listrik dan 12 juta unit sepeda motor listrik.

Di sisi lain, hukum ekonomi berupa permintaan dan penawaran tidak bisa dikesampingkan. Mobil listrik hanya satu dari berbagai inovasi teknologi energi terbarukan.

"Kita lihat masyarakat masih lebih membeli hybrid karena tadi mungkin ada beberapa faktor seperti daya tempuh, ketersediaan charging, atau mungkin mereka belum biasa memelihara kendaraan listrik, tapi (merawat) hybrid kan seperti mobil biasa saja," kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Mari kita bandingkan data penjualan mobil hybrid vs mobil listrik dari wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia.

Secara penjualan, mobil jenis hybrid masih mendominasi. Jumlahnya naik signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2020, penjualan mobil hybrid hanya menyentuh 1.191 unit. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.472 unit. Tahun 2022, peningkatannya lebih signifikan lagi mencapai 10.344 unit.

Kemudian pada tahun 2023, mobil hybrid kian diminati. Otomatis pangsa pasarnya juga meningkat. Tercatat sepanjang tahun 2023, distribusi mobil hybrid secara wholesales mencapai 54.179 unit.

Di sisi lain permintaan mobil listrik juga meningkat cukup tajam. Terlihat tren mobil listrik di Indonesia mulai terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, ada 125 unit mobil listrik berbasis baterai yang terdistribusi.

Tahun 2021, jumlahnya meningkat meski tak sebanyak mobil hybrid. Distribusi mobil listrik pada tahun 2021 mencapai 687 unit. Peningkatan signifikan baru terjadi pada tahun 2022. Peningkatannya lebih dari 10 kali lipat mencapai 10.327 unit. Tahun 2023, distribusi mobil listrik naik lagi tercatat sebanyak 17.051 unit.

Kontribusi kendaraan elektrifikasi terhadap keseluruhan penjualan mobil di Indonesia memang belum besar namun terus meningkat. Untuk periode year to date Juni 2024, 9,3 persen mobil yang dijual di Indonesia merupakan kendaraan elektrifikasi. Sedangkan 90,7 persen sisanya adalah mobil bensin.

Hybrid bisa jadi opsi tapi jangan terlena

Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

"Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk," kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

"Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah," jelas dia.

Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batubara.

Imbas dari pembangkit yang belum ramah lingkungan, manfaat dari mobil listrik tidak akan memiliki efek penurunan emisi yang signifikan.

"Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batubara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih," jelas Joko.

"Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar."

"HEV konsumsi bahan bakar lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batubara, EBT kita masih di bawah 20 persen. Mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV," kata Joko.

Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batubara karena harganya paling termurah.

"Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim," kata Joko.

"Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa. Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca," jelasnya lagi.

[Gambas:Video 20detik]

President Director & CEO PT Badak NGL Achmad Khoiruddin menyampaikan penghargaan ini mendorong Badak LNG untuk terus termotivasi menjaga dan meningkatkan loyalitas perusahaan dalam pengembangan sektor ESDM di Indonesia. Penghargaan ini diharap dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain dalam menjalankan operasional bisnis yang aman, efisien, serta ramah lingkungan.

"Penghargaan bergengsi ini merupakan pengakuan atas komitmen dan dedikasi dari seluruh insan PT Badak dalam komitmennya menjunjung tinggi aspek safety di seluruh kegiatan operasional bisnisnya sekaligus peran aktif perusahaan dalam mendukung transisi energi hijau. Ke depannya, kami akan terus berupaya dalam memberi terobosan berkelanjutan demi mewujudkan tercapainya net zero emission Indonesia 2060," ujar Achmad Khoiruddin dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Hal ini disampaikannya usai menerima penghargaan di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Kamis (10/10/2024)

Berdasarkan Permen ESDM No. 37 tahun 2015, gas suar merupakan gas yang dihasilkan dari proses eksplorasi dan produksi atau pengolahan migas yang tidak bisa ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia sehingga dibakar secara terus menerus maupun tidak dan dalam kondisi rutin maupun tidak. Emisi yang dihasilkan dari pembakaran gas suar sebagian besar adalah karbon dioksida dan pada akhirnya gas tersebut belum bisa dimanfaatkan.

Dalam menjalankan kegiatan operasional pengelolaan gas suar bakar atau flare gas, Badak LNG mendukung pemenuhan standar dan regulasi sesuai Permen ESDM No. 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Migas.

Sebagai upaya mengoptimalisasi pengelolaan gas suar, tahun ini Badak LNG memiliki tiga fokus utama, yakni mengoptimalisasi gas suar yang timbul saat produksi LNG, penyimpanan, dan aktivitas loading-unloading. Dan terakhir, dari sisi keselamatan juga sudah memenuhi persyaratan Persetujuan Layak Operasi (PLO).

Adapun dalam kegiatan operasional Badak LNG, gas suar bakar paling banyak dihasilkan pada saat proses loading-unloading atau pengapalan LNG. Pada tahapan ini, terdapat proses purging dan cooldown yang mengakibatkan timbulnya flaring (pembakaran) yang dipicu oleh uap Boil-Off Gas (BOG) dari kapal dengan jumlah yang signifikan.

Untuk itu pada tahun ini, perusahaan mengusulkan inovasi yang bertajuk "Mengurangi gas suar bakar (flaring) pada sistem bahan bakar (fuel gas system) dengan mengimplementasikan suhu LNG yang lebih dingin saat pengapalan LNG di kilang Badak LNG." Dengan menurunkan suhu LNG, produksi fuel gas dari Train dapat dikurangi sehingga surplus BOG saat proses pengapalan yang menyebabkan flaring bisa terhindar.

Atas penerapan metode tersebut untuk mengatasi kelebihan gas suar, dalam setahun terakhir ini Badak LNG mampu mengoptimalisasi gas suar sebanyak 1.369 MMSCF. Teroptimalisasinya gas suar kemudian berpengaruh pada penurunan emisi. Dengan begitu, pada tahun ini perusahaan mencapai penurunan emisi sebesar 82.818 CO2 eq yang merupakan suatu peningkatan setelah tahun lalu hanya mengalami penurunan sebesar 32.514 CO2 eq.

Penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tiap tahunnya sebagai apresiasi kepada para pemangku kepentingan atas dampak signifikan yang telah diberikan demi kemajuan perkembangan sektor ESDM. Adapun penilaian untuk penghargaan ini dilihat dari kinerja pemangku kepentingan dalam kurun waktu setahun terakhir. Selain sebuah bentuk apresiasi, penghargaan ini juga sebagai ajang untuk mendorong kinerja dan peran aktif stakeholders terkait untuk memajukan sektor ESDM.

Video Bahlil Sebut Kebocoran Subsidi BBM-Listrik Sampai Rp 100 T

Video Bahlil Sebut Kebocoran Subsidi BBM-Listrik Sampai Rp 100 T

Transisi energi jadi tren di berbagai negara. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih atau net zero emission di 2060. Semua pemangku kepentingan terus bergerak demi mencapai target besar tersebut, salah satunya PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina.

Demi mencapainya, PGN bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk sektor akademisi, yakni Universitas Udayana dalam rangka mengembangkan kapabilitas pengelolaan energi untuk mencari solusi sekaligus terobosan energi.

Direktur Program Pembinaan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mirza Mahendra, menerangkan bahwa tantangan penggunaan EBT di masa depan adalah keekonomian dan mensinergikan pengaturan hulu dan hilir.

"Kami mendapat tugas dari Presiden untuk melaksanakan swasembada energi. Karena energi impor akan menggerus ekonomi Indonesia dan tugas kita bersama untuk menjaga pengelolaan energi melalui program diversifikasi energi," ujar Mirza dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Mirza melanjutkan, untuk menuju Net Zero Emission 2060, point paling penting adalah transisi energi. Key pointnya adalah adalah gas bumi sebagai energi fosil paling ramah lingkungan. "Itu lah kenapa, PGN mendeliver energi yang lebih baik dari sisi lingkungan," ujar Mirza.

Kemudian dari sisi cadangan, saat ini dan beberapa waktu ke depan, cadangan gas mencukupi. Namun memiliki tantangan yaitu infrastruktur untuk menyalurkan gas sampai ke masyarakat menuju NZE 2060.

"Pengelolaan energi di masa depan bagi PGN perlu kolaborasi dengan civitas akademika untuk mengembangkan riset yang inovatif. Kolaborasi PGN dengan Universitas Udayana juga untuk menyiapkan SDM yang unggul untuk pengelolaan energi ke depan. Maka ini pada kesempatan juga dapat meningkatkan kerjasama korporasi dengan calon-calon masa depan pengelola energi nasional," ujar Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko.

"Kerjasama di berbagai aspek, secara khusus dibidang riset energi baru terbarukan menjadi komitmen bersama dalam mengurangi jejak karbon dan bumi yang lebih baik. Universitas Udayana sebagai bagian dari masyarakat akademik dalam lembaga pendidikan, bersama dengan PGN, bersinergi, saling melengkapi atau satu sama lain agar edukasi, kesadaran dan peningkatan wacana concern transisi energi yang tengah kita hadapi saat ini dapat bergulir dengan lancar," ujar Rektor Universitas Udayana Prof. I Ketut Sudarsana.

PGN dan Universitas Udayana sepakat bahwa gas bumi sebagai energi transisi yang dapat membawa perubahan nyata, menyongsong energi baru terbarukan di masa depan. Kerja sama ini juga diharapkan dapat membawa generasi ke depan untuk concern terhadap isu energi dan siap memasuki dunia kerja di tengah arus digitalisasi.

"Semoga kerja sama dapat menjadi awal energi baik bagi kita semua," ujar Sudarsana.

Arief berharap, PGN dan Unversitas Udayana dapat membuahkan kerja sama yang konstruktif untuk mendukung upaya PGN dalam pengembangan pemanfaatan gas bumi. Selain itu, dapat menjadi untuk memperluas sosialisasi pemanfaatn gas bumi di kalangan anak-anak muda khususnya mahasiswa Universitas Udayan. Khusus di Bali, PGN melakukan introduksi produk gas bumi beyond pipeline yaitu CNG dan LNG. Mengingat, belum adanya infrastruktur pipa dan sumber gas di Pulau Bali.

"Dalam rangka menyiapkan solusi energi menuju energi baru terbarukan, salah satu peluang untuk dikolaborasikan adalah energi hydrogen. PGN juga akan mengarah ke sana sebagai bagian dari strategi step out atau inisiatif untuk low carbon business untuk mendukung Net Zero Emission 2060," tutup Arief.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Muhammad Suriawan Wakan, Direktur Teknik InJourney Airports dengan CEO PT Aludra Solusi Indonesia Ni Luh Putu Yuniari dan Presiden Komisaris Aludra Solusi Indonesia Kenia Khairunnisa Mahendra.

Kerja sama ini menandai langkah signifikan dalam pengelolaan limbah penerbangan secara efisien dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen kedua perusahaan terhadap keberlanjutan.

Direktur Teknik InJourney Airports, Muhammad Suriawan Wakan, mengatakan pengelolaan limbah penerbangan menjadi salah satu fokus InJourney Airports dalam mewujudkan bandara ramah lingkungan.

"Pengelolaan limbah penerbangan sangat penting untuk menjaga lingkungan bandara. Kemitraan ini menjadi satu upaya dalam pengelolaan limbah penerbangan sesuai praktik terbaik di dalam negeri maupun secara global, serta berdasarkan regulasi yang ada," ujar M. Suriawan Wakan dalam keterangan resminya, Senin (28/10/2024).

Sementara CEO PT Aludra Solusi Indonesia, Ni Luh Putu Yuniari, mengatakan kolaborasi ini adalah bagian dari upaya perusahaan mendukung pencapaian target net-zero emission di Indonesia, khususnya di sektor penerbangan.

"Pengelolaan limbah refrigerant dan oli bekas sangat penting, karena jika tidak ditangani dengan baik, bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Dengan teknologi inovatif, kami optimis dapat menghadirkan solusi berkelanjutan dan memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan," katanya.

Presiden Komisaris PT Aludra Solusi Indonesia, Kenia Mahendra, menambahkan kerja sama ini penting untuk bisa menjadi contoh bagi sektor lain dalam mengelola limbah jadi berkelanjutan.

"MoU ini adalah langkah awal dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih hijau. Kami berharap kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi sektor lain dalam menerapkan praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan," katanya.

Dalam kerja sama ini, ALUDRA akan menggunakan teknologi inovatif untuk mengelola limbah refrigerant dan oli bekas secara aman, efisien, dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Kedua perusahaan juga berencana melakukan evaluasi berkala guna mengukur dampak kolaborasi ini terhadap pengurangan emisi karbon serta keberhasilan inisiatif ini.

Kolaborasi antara PT Aludra dan InJourney Airports diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian target net-zero emission di sektor penerbangan nasional, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Kolaborasi ini akan berfokus pada penerapan teknologi inovatif dalam pengelolaan limbah refrigerant dan oli bekas di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports. Kedua perusahaan akan melakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas pengurangan emisi karbon serta memastikan keberhasilan implementasi program ini di seluruh areal bandara.

Langkah awal yang akan dilakukan mencakup peluncuran proyek percontohan di beberapa bandara utama, serta pelatihan kepada tenaga kerja terkait pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. ALUDRA dan InJourney Airports akan merumuskan rencana pengembangan jangka panjang untuk memperluas cakupan kerja sama ini ke semua bandara di Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengelolaan limbah yang berkelanjutan di sektor penerbangan dan berkontribusi secara signifikan dalam mencapai target net-zero emission di bandara-bandara Indonesia. (fdl/fdl)

Isu lingkungan terus menjadi perhatian pengusaha, termasuk dalam operasional mal. Mal di Panakkukang baru saja memasang solar panel untuk mengurangi emisi karbon.

PT Masdar Mitra Solar Radiance (MMSR) atau Solar Radiance meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang dipasang di Mall Panakkukang, yakni salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia Timur.

Mall Panakkukang, salah satu anak usaha dari D'Best Group mengambil langkah dalam memberikan kontribusi riil untuk energi hijau terbarukan di Indonesia dan dalam mengurangi pemanasan global.

"Mall Panakkukang akan berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon dan menjadi salah satu icon penggerak energi terbarukan di Makassar," ujar Operasional Director MMSR Hans Kartika Putra dikutip dari keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Peresmian itu berlangsung di Myko Hotel & Convention Center, Makassar pada Kamis (24/10). Acara ini sekaligus menjadi hadiah Mall Panakkukang yang berulang tahun ke-22.

Saat ini pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi surya secara masif. Pemerintah menargetkan bauran energi nasional sebesar 19,49% pada tahun 2024 dan optimistis mampu mencapai 23% pada tahun 2025 mendatang.

Pembangunan proyek PLTS Atap Mal Panakkukang tersebut sudah berlangsung sejak Juli 2024. Rencananya, solar panel tersebut sudah dapat beroperasi pada pertengahan November 2024 dengan target kapasitas sebesar 1,24 MWp.

PLTS Atap Mall Panakkukang ditargetkan dapat menghasilkan 1.700 MWh/ tahun. Dengan begitu, diproyeksikan dapat mengurangi emisi CO2 sebesar 22.501 metrik ton yang setara dengan penanaman 577 ribu pohon atau perjalanan mobil sejauh 102 juta kilometer.

"Kami bangga dapat bekerja sama dengan Solar Radiance yang merupakan Joint Venture Company dari Masdar, which is one of the world's fastest-growing renewable energy company from UAE, dan Baramulti Group yang adalah salah satu Perusahaan Energy terkemuka di Indonesia," kata Business Development Director D'Best Group Soegianto.

"Kami percaya Solar Radiance akan bersama merealisasikan road map D'Best Group untuk energi hijau terbarukan dari tahap pertama ini 1.700 MWh menuju target 15.000 MWh di tahun 2026 atau setara dengan 170.000 pohon yang berumur 10 tahun dalam menyerap karbon per tahunnya," lanjutnya.

Selanjutnya, President Commissioner MMSR & President Director MBAP Khoirudin berharap kerja sama bisa terus terjalin untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon di Indonesia.

"Kami berharap dengan kerja sama dan sinergi seperti ini bisa terus terjalin dan ditingkatkan lagi ke depannya, sehingga dapat bersama-sama memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon di Indonesia," ucap Khoirudin.

"Bukan hanya itu sebagai bentuk dukungan dengan mengedepankan environmental, social, and governance (ESG) dedikasi kami terhadap tanggung jawab lingkungan merupakan bagian integral dari nilai dan identitas perusahaan. Dengan begitu, kami berharap pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan energi berkelanjutan dapat berjalan selaras dan tentunya dalam operasional bisnis," sambungnya.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh dan penggerak untuk semangat baik bagi pelaku industri dalam menjalankan upaya transisi energi dan mencapai target net zero emission di Indonesia.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

DPR Siapkan Aturan soal Energi Terbarukan Demi Tekan Impor Migas

DPR Siapkan Aturan soal Energi Terbarukan Demi Tekan Impor Migas

"Ini kita benar-benar melihat cahaya matahari masuknya sebelah mana, duduknya dimana. Jadi kita mengurangi energi untuk misalnya lampu, terlalu banyak lampu jadi lebih ke natural light," katanya dalam The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Perusahaan juga membolehkan karyawannya bekerja secara fleksibel dan masuk 3 hari dalam satu minggu. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi banyak emisi dari pergerakan di jalan raya.

"Flexible working place, well by regulation ya di BAT itu teman-teman diperbolehkan ke kantor, boleh nih cuma 3 hari dalam 1 minggu. Jadi itu mengurangi banyak emisi yang dihasilkan untuk commuting ya," imbuhnya.

Eva juga menyebut BAT sudah mengimplementasikan solar panel 3,5 MW dan beroperasi 100%, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik dan hybrid di perusahaan.

"Nah ini lebih ke contoh aja ya, kita udah install 3.5 megawatt, installed and operated 100%, terus kita udah propose untuk hybrid vehicle sama EV," tuturnya.

Menurut Eva, beragam upaya mendukung dekarbonisasi sudah berjalan sejak tahun 2019. Upaya tersebut berbuah manis dengan adanya penurunan emisi karbon mencapai 82% bagi perusahaan di tahun 2023. Tahun 2024 ditargetkan BAT bisa menekan emisi karbon mencapai 83%, dan mencapai target net zero emission di tahun 2050.

"Nah untuk inisiatif dekarbonisasi sekarang, di 2023 secara keseluruhan Indonesia, dari operasi yang keseluruhan kami bisa menurunkan 82%, jadi di atas 80% karbon emisi yang dihasilkan dari tempat kami, direct operation kami scope 1 dan 2. Nah untuk 2024 kami lihat itu bisa dikurangi lagi dari yang cuma 82% kita kurangi lagi 1% dari situ agar bisa menginisiasi mencapai target kami net zero di 2050," tutupnya. (ily/rrd)

Pemerintah berencana melakukan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 pada 2035 demi mengurangi emisi karbon. Namun, rencana 'suntik mati' PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat itu menghadapi sejumlah tantangan.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, keputusan itu harus memperhitungkan banyak aspek, mulai dari hukum hingga dampak sosial dan ekonomi.

"Kita kan benar-benar harus menghitung jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portofolio PLN, jangan sampai berdampak pada sosial budaya ekonominya," katanya di sela acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Andi menambahkan, suntik mati PLTU Cirebon butuh persetujuan dari tiga Kementerian. Ketiganya adalah Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

"Pensiunan dini untuk Cirebon-1, kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan, tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks dan prinsip no one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," jelasnya.

Andi menyebut sudah ada penawaran pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebesar US$ 430 juta atau sekitar Rp 6,70 triliun (kurs Rp 15.600).

"Untuk pembiayaannya kita sudah dapat penawaran pendanaan dari ADB untuk net present value-nya sebesar US$ 430 juta untuk biaya tambahan kelistrikan kepada PLN. Karena pergantian PLTU Cirebon ini apapun PLTU-nya itu harus nantinya merupakan total dari EBT dan juga berikut transmisi yang harus dibangun," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan butuh biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau setara Rp 21 triliun (kurs Rp 16.200) untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1. Pelaksanaannya dilakukan lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 MW, akan membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun ke depan," terang Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (19/4).

Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangatlah besar.

Unilever Indonesia terus mendorong agenda keberlanjutan yang berfokus pada empat hal, yaitu iklim, alam, plastik, dan mata pencaharian. Dalam upaya kolektif menjaga iklim, Unilever Indonesia baru saja mendapatkan dua sertifikat dari Green Building Council (GBC): GREENSHIP Net Zero Ready dan GREENSHIP Existing Building tingkat Platinum.

Green Building Council (GBC) merupakan anggota dari World Green Building Council dengan tujuan mendorong pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program sertifikasi seperti GREENSHIP.

Pencapaian ini merupakan apresiasi atas komitmen Unilever Indonesia dalam upaya mencapai emisi nol bersih. Penerapannya berupa penggunaan energi terbarukan hingga 8 persen dari kebutuhan energi listrik, serta pengurangan konsumsi listrik hingga 32 persen dari nilai dasar di Grha Unilever.

Penyerahan plakat sertifikasi dilakukan oleh Chairman GBC Indonesia, Iwan Prijanto, kepada Direktur Human Resources Unilever Indonesia, Willy Saelan, dalam seremoni di Grha Unilever, BSD City, Tangerang, pada Kamis (24/10).

Direktur Human Resources Unilever Indonesia, Willy Saelan menegaskan, pencapaian ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen perusahaan dalam hal keberlanjutan. Ke depannya, perusahaan akan terus mendukung target global Unilever mencapai Net Zero Emission pada 2039 melalui berbagai upaya.

“Dalam upaya kami untuk tetap menjadi yang terdepan dalam praktik keberlanjutan, kami konsisten mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk sertifikasi Net Zero Ready dari Green Building Council,” tambah Willy.

Unilever Indonesia juga mendapatkan sertifikasi dari GBC Indonesia di kategori GREENSHIP New Building tingkat platinum pada 2020. Grha Unilever, yang mulai dibangun pada 2015 dan diresmikan pada Juni 2017, telah dirancang dengan fokus pada keberlanjutan dan efisiensi energi, menjadikannya salah satu contoh terdepan bangunan hijau di Indonesia.

Lalu pada 2024 ini, Unilever Indonesia mendapatkan sertifikasi GREENSHIP Existing Building tingkat Platinum dari GBC Indonesia—penghargaan tertinggi bagi bangunan yang memenuhi standar keberlanjutan operasional.

Sertifikasi tersebut menilai bangunan berdasarkan efisiensi energi yang signifikan, pengelolaan air, kualitas lingkungan dalam ruangan, hingga manajemen material.

Grha Unilever menawarkan fitur berkelanjutan seperti pengurangan konsumsi air hingga 32 persen, pengurangan konsumsi listrik hingga 32 persen, pengelolaan limbah yang komprehensif, dan pengelolaan kualitas udara dalam ruangan yang optimal. Menjadikannya tempat kerja yang nyaman dan ramah lingkungan.

Green Building Council Indonesia, Iwan Prijanto Chairman menyampaikan, proses sertifikasi Net Zero Ready mengevaluasi berbagai aspek. Termasuk konsumsi energi, bahan bangunan, dan integrasi energi terbarukan—memastikan bahwa properti bersertifikat dapat mencapai status net-zero dengan penyesuaian minimal di masa depan.

“Grha Unilever yang mendapatkan sertifikasi Net Zero Ready diharapkan menjadi inspirasi bagi dunia usaha untuk bersama-sama mencapai target nasional dan global dalam mengurangi dampak perubahan iklim, sejalan dengan permintaan pasar untuk praktik bisnis yang lebih berkelanjutan,” jelas Iwan.

Adanya sertifikasi Net Zero Ready ini memperkuat komitmen Unilever Indonesia dalam mencapai keseimbangan antara keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis, serta mendukung Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan lestari.

“Kami terus menerapkan bisnis berkelanjutan sejalan dengan 4 fokus kami yaitu iklim, alam, plastik, dan mata pencaharian. Kami percaya bahwa langkah-langkah ini tidak hanya mendukung tujuan Perusahaan menuju masa depan yang lebih hijau dan lestari, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Willy.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio