Bisnis.com, MALANG—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan termasuk civitas academica dalam memperkuat tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan secara berkelanjutan.

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena mengatakan penerapan tata kelola yang baik dengan integritas tinggi menjadi salah satu fondasi pelaksanaan sebuah organisasi.

"Sebagai generasi penerus bangsa, rekan-rekan mahasiswa saya harapkan untukbersama-sama memiliki integritas dan sensitivitas yang tinggi untuk mencegahperilaku koruptif di sekitar kita, di lingkungan keluarga, kampus, pekerjaan nantinya serta masyarakat,” katanya, dalam keterangan resminya, Kamis (6/11/2024).

Pernyataannya itu disampaikan dalam kegiatan OJK Mengajar dengan tema “Transformasi Governansi Pilar Penyangga Integritas” sebagai rangkaian HUT ke-13 oJK yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (5/11/2024).

Dia menekankan pula, standar etika yang tinggi diperlukan untuk mencegah terjadinya fraud di sektor jasa keuangan.

“OJK mendorong penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara menyeluruh di Sektor Jasa Keuangan,” ujarnya.

Saat ini telah terdapat 73 (tujuh puluh tiga) lembaga jasa keuangan yang melaporkan ke OJK telah memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP.

Untuk meningkatkan tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan, OJK telahmenerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan dan POJK Nomor 15/2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.

Ke depan, dia menegaskan, OJK sedang mengkaji penggunaan generative AI (Artificial Intelligence) yang dapat dimanfaatkan untuk proses penilaian risiko, perencanaan obyek audit, pelaksanaan asuransi, pelaporan asuransi, hingga deteksi fraud.

Wakil Rektor V Universitas Brawijaya Unti Ludigdo berterima kasih atas kehadiran OJK untuk bersama-sama memberikan semangat kepada civitas cakademika Universitas Brawijaya Malang untuk menegakkan integritas dalam berbagai aspek tata kelola.

Inspektur Pemerintah Kota Malang Mulyono mengpresiasi OJK yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan pandangan terkait integritas dalam kegiatan OJK Mengajar.

Menurut Sophia, OJK berharap melalui kegiatan OJK Mengajar kali ini dapat meningkatkan penerapan tata kelola yang baik bagi civitas academica dan menjadi salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah organisasi yang diiringi integritas tinggi. (K24)

Oleh Dr Wirawan B. Ilyas *)

Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 12/2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan, menyisakan pertanyaan akan efektivitas hukumnya dalam menangkal persoalan fraud.

Bisnis.com, JAKARTA - Fenomena nasabah fraud menyerang industri pembiayaan hingga teknologi finansialpeer-to-peer (P2P) lending. Mulai dari praktik pemalsuan dokumen, sampai taktik melebihkan pendapatan demi mendongkrak limit pinjaman, merupakan contoh modus paling dominan yang terus dijajal para pelaku hingga kini.

Sebagai bukti, dalam lanskap industrimultifinance atau biasa disebut leasing oleh masyarakat ini, terdapat beberapa kasus fraud yang baru-baru ini diungkap pihak kepolisian dari beberapa daerah. Kendati para pelaku sudah dibui, fenomena ini mencerminkan bahwa fraud masih menjadi momok bagi pelaku industri.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta seluruh pegawai perusahaan mitra yang bekerja di OJK turut dalam upaya penegakan integritas yang penting dalam mendukung tugas-tugas dan fungsi OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan kegiatan Diseminasi Penguatan Integritas dengan tema "Integritas Gasss" secara hybrid dan diikuti oleh lebih dari 800 tenaga harian outsourcing (THOS) di seluruh kantor OJK termasuk di kantor daerah.

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menyampaikan, kegiatan tersebut juga melibatkan perusahaan mitra OJK, seperti Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK, Dana Pensiun Pegawai OJK, dan Koperasi Pegawai OJK.

"Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penegakkan integritas tidak hanya kepada pegawai organik namun juga kepada seluruh THOS dari pihak ketiga yang dipekerjakan di seluruh Kantor OJK agar memiliki pemahaman yang sama atas standar integritas di OJK," kata Sophia dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Sophia mengingatkan kepada seluruh mitra untuk menghindari faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya fraud berdasarkan riset dari Asociation of Certified Examiner (ACFE) tahun 2024.

“Tahun 2024 risetnya mengatakan bahwa gaya hidup yang berlebihan, seperti bermewah-mewah, itu hal yang menimbulkan hal-hal yang men-trigger atau menyebabkan terjadinya fraud atau kecurangan. Ini sejalan juga dengan beberapa kasus fraud yang terjadi di Indonesia,” imbuh Sophia.

Lebih lanjut Sophia menyampaikan bahwa integritas perlu dibangun mulai dari diri sendiri dan ditularkan ke lingkungan sekitar mulai dari keluarga sampai masyarakat.

“Oleh karena itu, kami berharap selain penerapan perilaku berintegritas di pegawai OJK, seperti jujur, hidup sederhana, bertanggung jawab, dan bekerja keras, perlu ditambah dukungan keluarga yang menolak korupsi. Itu semua akan membatalkan niat dan menghapuskan tindak korupsi di lingkungan OJK,” tegas Sophia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Roadshow Governansi OJK dalam bentuk forum diskusi OJK dengan para mitra sebagai wujud komitmen integritas bersama dan zero tolerance terhadap fraud.

"OJK akan terus memperkuat governansi dan integritasnya, baik pegawai organik maupun para mitra yang merupakan satu keluarga besar, dalam mendukung terwujudnya sektor jasa keuangan yang berdaya saing, berperan optimal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya perbankan dalam menerapkan sistem kebijakan anti fraud. Sebab, industri perbankan rawan terjadinya fraud.

Mulai 31 Oktober 2024 mendatang, bank umum akan diwajibkan melaporkan strategi anti fraud sebagaimana Peraturan Ototitas Jasa Keuangan (POJK) No 12 tahun 2024 tentang Strategi Kebijakan Anti Fraud atau disebut POJK SAF LJK.

Beleid ini merupakan penyempurnaan atas ketentuan anti fraud sebelumnya yaitu atas POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

"Ini merupakan integrasi ketentuan OJK terkait penerapan strategi anti fraud yang telah berlaku di beberapa sektor jasa keuangan dan perluasan cakupan menjadi seluruh sektor jasa keuangan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kepada Kontan, Senin (30/9).

Dian bilang, POJK SAF LJK disusun dengan memperhatikan urgensi dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada korporasi di sektor swasta yang sebelumnya telah diatur dalam beberapa peraturan pemerintah diantaranya Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Surat Edaran KPK (SE KPK) No.19 Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Industri Jasa Keuangan.

"POJK SAF LJK ditujukan untuk meminimalisasi terjadinya fraud melalui penguatan pada sistem pengendalian internal LJK, yang sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan manajemen risiko pada LJK," ungkap Dian.

Lebih jauh, Dian menjelaskan, POJK ini mengatur mengenai beberapa hal yang wajib dimiliki LJK dalam menerapkan strategi anti fraud. Antara lain kewajiban penyusunan dan penyampaian kebijakan strategi anti fraud dan laporan kejadian fraud dan sanksi denda keterlambatan penyampaian yang disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK.

Kemudian kewajiban penerapan fraud detection system disertai peningkatan pemahaman pihak internal dan eksternal yang terkait, dan didukung penerapan manajemen risiko yang memadai.

Serta kewajiban memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangan penerapan strategi anti fraud disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK.

"Untuk pelaporan yang disampaikan oleh perbankan ke OJK, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan strategi anti fraud setiap semester dan laporan kejadian Fraud berdampak signifikan paling lambat tiga hari kerja setelah kejadian fraud dimaksud," jelas Dian.

Jakarta: Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia digital, risiko yang menyertainya juga semakin meningkat. Saat ini, adopsi digital semakin masif terjadi di Indonesia, muncul pertanyaan penting: bagaimana kita bisa melindungi identitas dan transaksi jutaan pengguna?

Sati Rasuanto, Co-founder dan Presiden Vida, berbagi pandangannya tentang pentingnya membangun kepercayaan dalam ekonomi digital. Bagi Sati, kepercayaan bukan hanya soal mengamankan data, tapi juga memastikan bahwa semua orang, di mana pun mereka berada, memiliki akses ke layanan digital yang aman.

Di Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau, tantangan inklusi digital sangatlah besar. Masih banyak orang yang belum memiliki akses ke layanan digital yang aman, sehingga menciptakan kesenjangan yang signifikan.
"Misi Vida adalah menjembatani kesenjangan ini dengan menawarkan solusi identitas digital yang aman dan dapat diakses oleh semua kalangan. Ini bukan hanya soal teknologi; namun juga tentang memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam ekonomi digital," ungkap Sati

Sati menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana Vida menghadapi tantangan teknis dan regulasi di dunia digital yang penuh risiko, mulai dari pencurian identitas hingga pelanggaran data. Sati juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan regulator untuk memastikan bahwa solusi Vida bukan hanya canggih secara teknis, tetapi juga sepenuhnya sesuai dengan hukum di Indonesia dan internasional.

Dengan semakin banyaknya aktivitas yang berpindah ke dunia digital, kebutuhan akan solusi identitas digital yang aman dan andal semakin mendesak. Di banyak bagian dunia, termasuk Indonesia, kesenjangan digital membuat jutaan orang rentan menghadapi penipuan dan sulit mengakses layanan penting.

"Inilah masalah yang ingin diatasi oleh Vida. Dengan menyediakan platform identitas digital yang mulus, aman, dan inklusif, Vida memastikan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dengan aman dalam ekonomi digital," lanjutnya.

Pendekatan Vida menggabungkan keamanan tingkat tinggi dengan aksesibilitas. Tidak seperti perusahaan lain yang mungkin hanya fokus pada aspek teknologi, Vida menempatkan perhatian yang sama pada kemudahan penggunaan dan akses yang luas.

Kepemimpinan Sati dinilai berperan penting dalam membentuk pendekatan ini, yang menempatkan keamanan dan pengalaman pengguna sebagai prioritas. Dengan membuat keamanan canggih yang dapat diakses oleh semua orang, tidak hanya melindungi pengguna, tetapi juga memberdayakan mereka.

Kisah Vida di bawah kepemimpinan Sati Rasuanto merupakan kisah inovasi, ketahanan, dan komitmen untuk menciptakan dunia digital yang lebih aman bagi semua orang. Sekaligus cerita tentang pentingnya membangun kepercayaan di era digital yang terus berkembang.

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA - Sederet regulasi terkait keamanan digital yang dikeluarkan pemerintah diharapkan bisa menjegal aksi fraud di Indonesia.

Berdasarkan laporan riset white paper VIDA bertajuk ‘Where’s The Fraud: Protecting Indonesian Business from AI-Generated Digital Fraud’, ada empat penipuan digital terbesar yang terjadi di dunia, di antaranya penipuan yang dihasilkan dari kecerdasan buatan (AI), pemalsuan dokumen dan tanda tangan, pengambilalihan akun, hingga rekayasa sosial atau social engineering(soceng).

Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang bahwa keberadaan Undang-Undang Pelindungan Data Probadi (UU PDP) semestinya cukup untuk menjegal fraud di Indonesia.

“Undang-undang PDP seharusnya sudah cukup untuk mengurangi fraud jika implementatifnya berjalan optimal dengan berbagai aturan turunannya segera dibuat,” kata Huda kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (8/9/2024).

Untuk itu, Huda menyarankan Badan Pengawas PDP agar segera dibentuk, begitu pun dengan aturan pidana yang harus dikebut. Dengan demikian, aksi fraud bisa dijerat secara hukum.

“Sehingga jika ada pihak ketiga yang kecolongan data atau fraud, mereka bisa mempertanggungjawabkan secara hukum, bisa denda maupun pidana dengan skala fraud tertentu,” tuturnya.

Gandeng Kepolisian

Jika implementasi UU PDP berjalan, lanjut Huda, aparat penegak hukum secara otomatis akan mengikuti aturan tersebut.

“Kepolisian akan mengikuti aturan UU PDP jika terjadi tindak pidana. Harapannya adalah pihak ketiga meningkatkan sistem keamanan siber mereka,” tambahnya.

Di sisi lain, Huda menyebut adanya kegentingan regulasi yang harus dibahas, yakni Rancangan UU (RUU) Ekonomi Digital, sehingga pengaturan ekonomi digital termasuk keamanan siber bisa sejalan dengan pengembangan ekosistem digital.

UU Ekonomi Digital, ungkap Huda, diharapkan mampu menjadi peraturan sandingan untuk perlindungan data pribadi. Menurutnya, data digital yang diatur dalam UU Ekonomi Digital bisa menjadi UU penguat perlindungan data pribadi masyarakat.

Dihubungi terpisah, Pakar Keamanan Siber Vaksincom Alfons Tanujaya menuturkan bahwa Kemenkominfo harus menggandeng kepolisian untuk menurunkan praktik fraud di Indonesia. Sebab, sambung dia, Kemenkominfo tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelaku fraud.

”Semestinya kepolisian yang proaktif, karena aksi fraud ini sudah sangat masif, meresahkan dan banyak memakan korban pengguna internet Indonesia,” ujar Alfons kepadaBisnis.

Parahnya lagi, Alfons menuturkan bahwa aksi ini dipermudah oleh bocornya data kependudukan dan data penting lainnya sehingga masyarakat Indonesia menjadi sasaran bagi penipu mengeksploitasi data yang bocor.

Alfons menilai untuk mengatur keamanan siber, maka diperlukan upaya aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti aksi eksploitasi kebocoran data yang sudah sangat masif dan meresahkan di Indonesia, di samping adanya UU PDP hingga UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurutnya, sistem keamanan digital yang baik adalah sistem keamanan yang dijalankan sesuai standar yang ada dan dimonitor secara berkelanjutan.

“Jadi bukan sistem pengamanan digital berbasis proyek, tetapi harus berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satunya, sambung Alfons, dengan memantau semua perangkat yang mengelola data untuk memenuhi standard pengamanan dan pengelolaan sistem yang baik.

Berdasarkan laporan aduan cekrekening.id, sejak 2017–2 September 2024, tercatat ada 528.415 fraud jual beli online. Sementara itu, sisanya sebanyak 43.770 kasus fraud investasi fiktif online. Totalnya, ada 572.185 kasus penipuan online (fraud).

Perbaikan Ekosistem Digital

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa pemerintah menginginkan adanya ekosistem digital yang sehat, yakni ekosistem digital yang punya daya tahan terhadap serangan kejahatan siber.

“Kementerian Kominfo terus berupaya bersama ekosistem bisnis digital yang ada di Indonesia untuk terus memperbaiki, baik pada tingkat teknologi maupun pada level regulasi,” kata Nezar saat ditemui seusai acara Vida bertajuk ‘Where's The Fraud?: How Indonesian Businesses Can Safeguard Digital Transactions’ di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Nezar menyampaikan bahwa sejatinya, Kemenkominfo sendiri telah membuat mekanisme pengaduan fraud untuk layanan keuangan. Apalagi, Nezar menuturkan serangan siber berdampak terhadap bisnis.

Menurut Nezar, perlu adanya jaminan integritas atau keutuhan data yang ditransmisikan dari satu pihak ke pihak lain dalam transaksi elektronik.

“Namun ada risiko bahwa dokumen yang ditransmikan di dalam internet diubah oleh pihak ketiga yang tidak berhak, di mana hal ini memicu potensi kerugian sehingga perlu ada kontrol yang diterapkan,” tuturnya.

Nezar memandang penggunaan tanda tangan elektronik merupakan solusi terhadap masalah jaminan identitas dan integritas pada dokumen elektronik yang ditransaksikan dalam sistem elektronik.Namun, dia menekankan perlu diperhatikan tidak semua tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Dalam UU ITE, lanjutnya, ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan jaminan, yaitu identitas penandatanganan, integritas dokumen yang ditandatangani, dan faktor nirksangkal.

Dia menjelaskan bahwa sejumlah jaminan ini memberikan kepercayaan terhadap dokumen dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, sehingga dapat memastikan keabsahan individu atau pihak yang bertransaksi.

“Oleh karena itu, muncul tanda tangan elektronik tersertifikasi dengan memanfaatkan teknologi infrastruktur kunci publik yang menggunakan proses enkripsi, autentikasi, dan verifikasi identitas dan telah terbukti keamanannya,” terangnya.

Adapun, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau PSrE sebagai penerbit sertifikasi elektronik dan penyelenggara tanda tangan elektronik diawasi oleh Kemenkominfo melalui sejumlah regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kola Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

PSrE Indonesia menyediakan solusi tanda tangan digital yang mudah, efisien, dan berkekuatan hukum untuk menyederhanakan proses administrasi, sekaligus mencegah penipuan dalam dokumen dan transaksi elektronik.

Nezar menilai pemanfaatan teknologi artificial intelligence(AI) dan sistem verifikasi identitas dengan menggunakan teknologi biometrik, liveness, dan teknologi lainnya bisa menurunkan angka kejahatan siber di Indonesia.

Pada perkembangan lain, pada awal Oktober, Kemenkominfo menargetkan turunan UU PDP dalam Peraturan Pemerintah (PP) akan rampung dengan Badan Pengawas PDP akan langsung berada di bawah Presiden.

Turunan UU PDP diharapkan akan meluncur sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nezar mengungkap bahwa hingga saat ini aturan turunan UU PDP sudah hampir selesai dengan persentase mencapai 90%.

“Undang-undang PDP, peraturan pemerintahnya lagi kami susun, sudah 90% bisa dibilang, proses masih terus berjalan, terutama konsultasi-konsultasi akhir sebelum itu nanti disahkan,” ungkapnya.

Solusi dari Swasta

Sementara itu, dari sisi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), PT Indonesia Digital Identity (VIDA) meluncurkan VIDA Identity Stack yang didesain untuk menurunkan angka penipuan identitas digital mencapai 99,9%.

Founder dan CEO VIDA Group Niki Luhur menuturkan bahwa VIDA Identity Stack mengatasi secara langsung dua masalah utama. Antara lain, kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan pada sistem digital.

Menurutnya, masa depan dari transaksi digital berpusat pada kepercayaan, kini semakin sulit ditemukan secara online.

“VIDA Identity Stack yang memiliki tingkat penurunan penipuan identitas sebanyak 99.9% ini didesain untuk melindungi bisnis agar aman dan lancar untuk pengalaman pengguna pelanggan,” kata Niki dalam VIDA Executive Summit 2024, Selasa (3/9/2024).

Di samping itu, VIDA juga meluncurkan solusi baru untuk produk VIDA Sign platform, termasuk Sign OpenAPI. Dengan jaminan Prevensi Penipuan Identitas sebesar 99,9%, kata Niki, solusi ini memungkinkan penandatanganan dan pemrosesan dokumen yang sangat aman dengan mengintegrasikannya secara mulus dengan sistem yang sudah dimiliki para penyedia layanan atau bisnis.

“VIDA Sign OpenAPI dibangun menggunakan VIDA Identity Stack, yang menjadikannya platform penandatanganan paling aman di Indonesia,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi akuakultur, eFishery menegaskan fraud dengan rasio 0,5% dari total pendapatan yang terjadi di perusahaan, tidak akan membuat bisnis eFishery tumbang. Fraud atau penyimpangan dalam kategori wajar dan telah ditangani.

Hal itu disampaikan CEO and Co-Founder eFishery Gibran Huzaifah di depan awak media di Parle Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

“Fraud memang ada di kita, tetapi fraud-nya di bawah 0,5% dari revenue. Jadi rendah. Banyak yang bilang eFishery mau mati karena fraud, kalau jumlahnya segitu nggak membunuh perusahaannya, kami memastikan di bagian itu,” kata Gibran.

Meski angka fraud yang terdeteksi tidak menyentuh 0,5%, Gibran menekankan angka itu tetap saja berbahaya. Sebab, kata dia, temuan fraud bertentangan dengan nilai yang diadopsi eFishery yang bertekad membantu para pembudidaya.

Untuk itu, perusahaan memastikan fraud harus dibasmi hingga tak ada sama sekali, termasuk menindak tegas pihak yang melakukan fraud.

“Kalau ada yang melakukan fraud, kami punya tindakan tegas,” jelasnya.

Sementara itu, Vice President (VP) of Governance, Risk & Compliance (GRC) eFishery Mazlan Hashim mengatakan bahwa sejak awal berdirinya di Indonesia, eFishery telah mengutamakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Mazlan menyampaikan bahwa tim khusus anti-fraud dan sistem pengendalian internal eFishery telah dibangun sejak empat tahun lalu untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurutnya, tata kelola perusahaan yang telah berjalan di eFishery dirancang sesuai dengan kerangka kerja global yang berlaku.

“Kami terus melakukan perbaikan dan pengembangan sistem pengendalian internal untuk memastikan seluruh risiko bisnis terkelola dengan baik,” ujarnya.

Perusahaan yang berdiri sejak 2013 itu menilai penerapan manajemen risiko dalam setiap proses bisnis, baik secara operasional maupun pengambilan keputusan strategis, adalah kunci utama keberlanjutan bisnis.

Mazlan menjelaskan bahwa penerapan tata kelola eFishery yang baik dapat mendorong kinerja perusahaan untuk berfungsi secara efisien, sehingga dapat terus memberikan dampak positif bagi ekosistem yang tergabung di dalamnya, termasuk masyarakat

“Paling penting adalah bagaimana kita bisa memprediksi dan improvement pada situasi, makanya kata kunci sustainable dan efisien. Memastikan bahwa kami mendokumentasi suatu proses,” tutupnya.

Jakarta -

Serikat Pekerja (SP) Indofarma telah mengendus adanya dugaan fraud di perusahaan sejak tahun 2021. Namun, permasalahan tersebut tak kunjung diselesaikan.

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengatakan, pihaknya telah menyampaikan dugaan fraud pada tahun 2021 ke Komisi VI DPR. Namun, ia menyebut, suara pekerja tidak pernah didengar. Bahkan, komisaris perusahaan juga telah mencium adanya dugaan fraud tersebut.

"Di 2021 kita sudah bilang, di 2021 kita sudah beraudiensi, di 2021 juga kita sudah masuk ke Komisi VI, mungkin aksesnya nggak seperti sekarang langsung jadi online tersebar. Waktu itu juga RDPU sudah dibilang, artinya sudah ada indikasi-indikasi ke sana, namun suara kami tidak lagi juga didengar secara istilahnya diseriuskan. Artinya di komisaris kami juga sudah mengatakan ini harus diaudit, ada indikasi-indikasi," paparnya di DPR Jakarta, Senin (2/9/20224).

Ia mengatakan, dugaan indikasi fraud itu seperti menumpuknya pasokan masker. Bukan hanya itu, obat COVID-19 juga banyak yang tidak terjual.

"Kalau dari kami lihat penumpukan barang ya, contoh masker ketika dibuat ada 2 juta box tidak terjual, terus obat-obat COVID yang ada setelah COVID ini kok banyak yang nggak terjual, artinya banyak sekali obat-obat yang menumpuk. Kalau ada penumpukan obat, penumpukan barang, artinya modal kerjanya tertahan di situ, nggak ada akses juga," ungkapnya.

Kondisi semakin terasa parah ketika perusahaan mulai sulit membayarkan gaji. Akhirnya, karyawan pun memberanikan diri untuk buka suara.

"Nah yang semakin parah ketika terjadi di tahun kemarin memang sudah agak susah gajian, tapi masih mampu dibayarkan. Nah yang benar-benar akhirnya kita berani untuk speak up, ya sudah lah ini juga sudah kelihatan kok ketika diaudit ada rasa-rasanya tidak beres, dan ketika melihat ini kok tidak ada akses untuk penyelesaian," ungkapnya.

Jelasnya, SP Indofarma telah menggelar unjuk rasa sebanyak dua kali. Ia menyebut, setelah unjuk rasa ini akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan.

"Nah baru setelah kita unras (unjuk rasa) lagi yang kedua kali BPK langsung kan. Kan kita dua kali demo, di 31 Januari dan di 6 Mei," ungkapnya.

(acd/rir)

Jakarta -

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, PT Indofarma Tbk akan menjual aset untuk melunasi tunggakan gaji karyawan yang mencapai Rp 95 miliar.

Sebagaimana diketahui, serikat pekerja sebelumnya menyampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa Indofarma menunggak total utang kepada pegawai sebesar Rp 95 miliar.

Pria yang akrab disapa Tiko untuk menjelaskan, Indofarma tengah menghadapi masalah fraud yang ditangani kejaksaan. Perusahaan juga baru saja menyelesaikan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan putusan homologasi.

Dia mengatakan, Indofarma ke depan akan berubah jadi perusahaan yang menerima pemesanan atau maklon.

"Untuk kasus Indofarma saat ini memang ada fraud yang sedang ditangani kejaksaan, dan kami baru menyelesaikan PKPU, yang menghasilkan homologasi. Memang nanti kami merencanakan Indofarma ini akan menjadi perusahaan yang istilahnya made to order maklon jadi dia tidak memproduksi independen," katanya di Komisi VI Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dia mengatakan, Indofarma akan menerima pesanan dari Biofarma sebagai upaya efisiensi. Selanjutnya, dia bilang, Indofarma akan menjual aset untuk menuntaskan urusan dengan karyawan.

"Di mana nanti mereka ada pesan dari Biofarma dan mereka memproduksi untuk itu mereka lakukan efisiensi, sehingga nanti untuk pegawai kita sedang menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian supaya mendapatkan efisien ke depan," terangnya.

(acd/rrd)

Bank Indonesia (BI) menemukan sebanyak 689 akun yang terindikasi terlibat dalam judi online dari 27 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dalam waktu empat pekan terakhir.

Selain itu, BI juga menemukan 123 Uniform Resource Locator (URL) judi online dan 150 akun yang diperjualbelikan di platform e-commerce dan media sosial dalam waktu empat pekan terakhir.

Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen BI Anton Daryono mengatakan, pihaknya telah meminta PJP untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi ratusan akun tersebut.

"Kemudian melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti melakukan tindak lanjut pemblokiran, penutupan akun, dan melaporkan penutupan URL terindikasi perjudian online ke Kominfo,” ujar Anto di Jakarta, Rabu (29/8).

Sampai akhir Juli 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menginformasikan kepada BI terkait adanya 504 rekening akun yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 431 akun tercatat sebagai pengguna PJP, dengan rincian sebanyak 88 akun teridentifikasi melakukan transaksi wajar dan 343 akun telah teridentifikasi digunakan untuk transaksi perjudian online, sehingga seluruhnya telah dilakukan penutupan akun uang elektronik.

Deteksi Fraud dan Aktivitas Ilegal

Anton menyampaikan bahwa BI selaku otoritas sistem pembayaran telah mengembangkan supervisory teknologi, berupa Cyber Patrol dan juga Fraud Detection System (FDS) untuk mendeteksi aktivitas ilegal.

“Dari hasil FDS tersebut, terdapat 1.858 merchant yang tidak sesuai profil dan 147 terbukti akun ilegal yang telah ditindaklanjuti dengan pemutusan kerjasama merchant,” ujar Anton.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 21 Tahun 2024, BI menjadi salah satu anggota dalam bidang pencegahan perjudian online, yang diimplementasikan melalui peran aktif dalam melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung kepada penyedia jasa pembayaran atau PJP.

Pengawasan Bi secara langsung dilakukan, di antaranya melalui kegiatan pemeriksaan on side sebagai tindakan preventif guna memastikan manajemen risiko dan kepatuhan PJP atau penyedia jasa pembayaran tadi, terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengawasan BI juga secara tidak langsung dilakukan dengan melakukan monitoring, identifikasi, maupun asesmen terhadap data yang disampaikan penyedia jasa pembayaran maupun melalui market intelijen.

Proses identifikasi dan verifikasi pelanggan (KYC) juga dilakukan secara berkala. Dengan meminta PJP secara aktif melakukan upaya pencegahan praktik aktivitas ilegal melalui pemenuhan kewajiban KYC, prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko penyelenggaraan sistem pembayaran.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BNI Life Insurance (BNI Life) menyambut positif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang akan berlaku mulai 31 Oktober mendatang.

BNI Life menilai bahwa peraturan ini memiliki dampak yang sangat baik dan positif, terutama sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir terjadinya fraud.

Plt. Direktur Utama BNI Life, Neny Asriany, menyatakan bahwa penguatan sistem pengendalian internal berupa strategi anti-fraud sangat diperlukan. “Diperlukan penguatan sistem pengendalian internal yaitu berupa Strategi Anti-Fraud di Perusahaan Jasa Keuangan khususnya di BNI Life,” kata Plt. Direktur Utama BNI Life Neny Asriany kepada Bisnis pada Selasa (27/8/2024).

Neny menambahkan bahwa perusahaan telah menerapkan strategi anti-fraud sejak tahun 2017, dan penerapan ini mengacu pada ketentuan regulator yang mencakup empat pilar utama, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut.

Sesuai dengan aturan baru, BNI Life akan terus melakukan upaya perbaikan dan penyesuaian pada kebijakan dan ketentuan internal perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap POJK tersebut.

Selain itu, Neny memastikan bahwa tidak ada peningkatan biaya dana untuk penerapan strategi anti-fraud tahun ini, karena perusahaan telah menyesuaikan anggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi. BNI Life juga telah mempersiapkan laporan penerapan strategi anti-fraud yang sesuai dengan permintaan dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh regulator.