Presiden Prabowo Subianto memberikan angin segar kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan menghapus utang mereka kepada bank.

Kebijakan penghapusan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan nilai utang yang akan dihapus tersebut tembus Rp10 triliun. Utang berasal dari 1 juta pelaku UMKM.

Ia mengatakan dana penghapusan itu tak akan diambil Prabowo dari APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

Namun Maman menegaskan penghapusan tak akan diberlakukan untuk semua UMKM. Kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Ketiga, besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp500 juta untuk usaha dan Rp300 juta untuk perorangan.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengakui penghapusan kredit macet UMKM tentu sangat membantu ke depannya, terutama dari sisi pembiayaan.

Pasalnya kredit menjadi salah satu sumber pembiayaan UMKM selama ini. Namun setelah diterima, mau tak mau kredit menjadi salah satu liabilitas atau beban UMKM.

Bagi UMKM yang kurang berhasil mengembangkan bisnisnya setelah menerima kredit, sambung Ronny, maka mau tak mau akan mengalami gagal bayar, atau setidaknya sulit membayar cicilan. Akibatnya muncul kredit macet serta kesulitan bisnis bagi UMKM

"Karena itulah penghapusan kredit macet akan cukup produktif untuk membantu UMKM. Dengan asumsi bahwa semua pemilik kredit macet masih aktif, maka penghapusan ini akan meringankan salah satu beban UMKM dan diharapkan bisa membuat UMKM-UMKM yang mengalami kredit macet bisa mengalami perbaikan bisnis," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Namun, Ronny mengatakan normalnya utang UMKM tidak bisa dihapus begitu saja. Penghapusan utang UMKM katanya harus ada caranya seperti mengalihkan Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah tersebut dari bank ke institusi keuangan pihak ketiga.

"Lalu pemerintah menginjeksikan modal kepada perbankan yang kehilangan NPL tersebut," katanya.

Ia mencontohkan hal yang dilakukan China pada akhir 1990-an. Saat itu, China mengalihkan NPL empat bank BUMN terbesarnya. Bukan hanya NPL untuk pasar UMKM, tetapi NPL secara umum yang jumlahnya hampir 30 persen dari aset bank.

China menghapus NPL dari buku bank-bank tersebut, lalu membuat empat perusahaan pengelola aset untuk menampungnya. Terakhir, pemerintah China menyuntikan dana ke empat bank BUMN tersebut yang sekarang dikenal menjadi The Big Four di China.

Ronny mengatakan jika utang UMKM dihapus maka berisiko menjadi preseden yang buruk.

"Besok-besok nasabah tak terlalu memikirkan tagihan lagi, terutama UMKM, karena mengetahui pemerintah pada suatu titik akan menghapusnya. Dan bank-bank pun jadi khawatir kasih kredit ke UMKM karena takut diputihkan nanti," imbuhnya.

"Intinya, pemerintah memakai kata menghapus, bukan merestrukturisasi. Berarti kesimpulan sementara saya, ya dihapus begitu saja. Nanti urusan kerugian, akan dibicarakan dengan pemerintah," imbuhnya.

Senada, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan kebijakan penghapusan utang sebesar Rp10 triliun untuk 1 juta UMKM oleh Prabowo memang memiliki tujuan mulia, yaitu meringankan beban usaha kecil yang terhimpit kondisi ekonomi berat.

Dengan penghapusan utang ini, diharapkan pelaku UMKM dapat pulih, mengakses kembali permodalan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, kebijakan ini katanya berisiko tidak tepat sasaran karena berpotensi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak memenuhi kriteria atau bahkan tidak terkait dengan UMKM.

Kesalahan sasaran ini dapat terjadi bila pengawasan yang ketat tidak diterapkan, sehingga memungkinkan munculnya pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi dari program ini.

Kebijakan ini katanya juga bisa menyebabkan moral hazard. Moral hazard katanya dapat muncul ketika pelaku usaha merasa aman untuk tidak memenuhi kewajiban finansial karena berharap bahwa utangnya akan dihapuskan oleh pemerintah di masa depan.

Untuk mencegah terjadinya moral hazard dalam kebijakan penghapusan utang UMKM, sambung Achmad, diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah menerapkan syarat yang ketat dalam menentukan penerima manfaat.

Terkait tiga syarat awal UMKM yang dihapus utangnya, yaitu plafon utang di bawah Rp500 juta, terdampak oleh bencana, dan berfokus pada sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan perikanan, Achmad menilai sudah merupakan langkah awal yang baik.

Namun, menurutnya syarat tambahan diperlukan untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran dan adil bagi seluruh pelaku UMKM. Salah satunya adanya batasan masa tunggakan.

"Misalnya, penghapusan utang hanya berlaku untuk utang yang telah macet selama lebih dari lima tahun. Hal ini akan memastikan bahwa penghapusan utang benar-benar diberikan kepada UMKM yang menghadapi kesulitan jangka panjang, bukan mereka yang baru mengalami gagal bayar," imbuhnya.

Selain itu, pemerintah katanya juga bisa mempertimbangkan syarat bahwa calon penerima manfaat telah melalui upaya restrukturisasi kredit sebelumnya.Artinya, sebelum utangnya dihapus, UMKM tersebut sudah berupaya memenuhi kewajibannya melalui restrukturisasi yang difasilitasi oleh pihak bank, tetapi tetap tidak mampu melunasi karena alasan-alasan tertentu yang valid.

"Kepatuhan terhadap kewajiban finansial lainnya, seperti pajak, juga bisa menjadi syarat penting," imbuhnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke 4,95 persen pada kuartal III 2024, di tengah mimpi Presiden Prabowo Subianto menerbangkannya ke level 8 persen.

Realisasi ini lebih rendah dibandingkan kuartal I 2024 dan kuartal II 2024. Masing-masing kuartal itu naik 5,11 persen year on year (yoy) dan tumbuh 5,05 persen secara tahunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut ekonomi RI melemah imbas daya beli masyarakat yang melambat. Ini tampak dari konsumsi rumah tangga selaku penyumbang utama pertumbuhan yang cuma naik 4,91 persen, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 4,93 persen.

Di lain sisi, jumlah pengangguran di tanah air membengkak. BPS melaporkan ada 7,47 juta orang menganggur sampai periode Agustus 2024 alias di pengujung kekuasaan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Jumlah tuna karya itu naik dari periode sebelumnya. Pada akhir Februari 2024, pengangguran di tanah air hanya 7,20 juta orang.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut kuartal ini memang rentan perlambatan imbas minimnya permintaan. Beda dengan kuartal II yang ada momen Ramadan dan Idulfitri, di mana mendorong peningkatan permintaan barang hingga jasa.

Namun, kondisi musiman tak bisa dijadikan alasan. Yusuf turut menyinggung kontraksi purchasing manager index (PMI) manufaktur yang ikut menyumbang perlambatan ekonomi.

"Melambatnya pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur saya kira bisa menjadi semacam lampu kuning, terutama bagi pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi," ucap Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/11).

Di lain sisi, Yusuf menyoroti fenomena turun kasta dari kelas menengah. Ia mendorong pemerintah untuk memformulasi pemberian bantuan sebagai stimulus ekonomi.

Ia menyebut selama ini negara hanya memberi bantuan untuk kelompok pendapatan bawah. Yusuf menegaskan sudah saatnya insentif hingga bantuan langsung tunai (BLT) disalurkan kepada kelas menengah.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat turut mewanti-wanti masa depan Indonesia. Ia menekankan negara perlu mengantisipasi bahaya penurunan lanjutan dari laju ekonomi, bahkan potensi perlambatan struktural.

Ia menyinggung adanya kontribusi dari pelemahan ekspor dalam kemerosotan ini. Lesunya ekspor turut menyumbang penurunan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kondisi global yang tidak stabil, terutama dengan permintaan yang melambat dari negara-negara mitra utama, seperti Tiongkok memberikan dampak yang cukup besar pada perekonomian Indonesia," ungkap Achmad.

"Ekspor Indonesia yang sebagian besar masih bergantung pada komoditas primer menghadapi tekanan akibat fluktuasi harga dan permintaan internasional. Ketergantungan pada ekspor komoditas primer ini membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga global dan situasi ekonomi internasional yang tidak menentu," sambungnya.Ia mendorong pemerintah segera mendiversifikasi ekspor. Memberikan nilai tambah pada komoditas mentah dianggap menjadi langkah yang mendesak.

Di lain sisi, penguatan sektor domestik menjadi krusial. Achmad mengatakan pemerintah dan pelaku ekonomi harus mulai fokus meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta mendorong konsumsi domestik.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti banyaknya pengangguran yang diwariskan Jokowi ke Prabowo. Ia menegaskan laju ekonomi Indonesia saat ini tak berkualitas karena terlalu kedap menyerap tenaga kerja.

Ia membandingkan kala tambahan 1 persen laju ekonomi bisa menyerap lebih dari 400 ribu tenaga kerja, sedangkan sekarang hanya menyerap sekitar 100 ribu tenaga kerja. Huda menegaskan Prabowo punya pekerjaan rumah (PR) untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi.

"Deindustrialisasi prematur menunjukkan kinerja sektor industri manufaktur tidak optimal. Proporsi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 18 persen. Padahal, 10 tahun yang lalu proporsinya pernah mencapai 20 persen lebih," jelas Huda.

"UU Cipta Kerja pun tidak ada gunanya karena tak ada investasi masuk membawa penyerapan tenaga kerja yang besar. Sektor industri porsinya terus menurun dibandingkan PDB nasional, dari 22 persen di 2010 awal, sekarang hanya 18 persen di zaman Jokowi. Praktis tidak ada pembangunan pabrik secara masif di zaman Jokowi, malah yang jamak terjadi adalah PHK," kritiknya.

Huda mewanti-wanti potensi lonjakan pengangguran jika tak diantisipasi Prabowo Subianto. Di lain sisi, ia menekankan pertumbuhan ekonomi yang terus melambat bakal berujung pada semakin jauhnya kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebut ini merupakan tugas berat menteri ekonomi Prabowo. Sayang, Kabinet Merah Putih banyak diisi wajah-wajah lama peninggalan rezim Jokowi.

"Untuk meningkatkan akselerasi (pertumbuhan) di atas 5 persen ke 6 persen saja ini sukar dengan pendekatan yang sudah-sudah. Padahal, tim ekonominya Prabowo kebanyakan orang lama, muka-muka lama," ucap Faisal.

"Jadi, kalau dengan muka-muka lama masih pakai cara-cara yang lama juga, sudah pasti tidak akan tercapai. Jangankan 8 persen, 6 persen saja tidak. Butuh cara-cara baru dan terobosan baru," tegasnya.

Faisal menekankan para menteri Prabowo harus solid. Jangan sampai ada kebijakan yang kontradiktif antar kementerian/lembaga (K/L).

Beda suara dari para menteri dinilai sebagai biang kerok melambatnya ekonomi. Ia menegaskan permasalahan ekonomi Indonesia kebanyakan lahir dari ketidaksinkronan kebijakan.

"Termasuk industri manufaktur yang sekarang mengalami kontraksi dan pertumbuhannya di bawah pertumbuhan PDB, masih deindustrialisasi. Padahal, salah satu kunci percepatan pertumbuhan adalah industri manufaktur harus tumbuh tinggi, karena sektor ini yang paling besar kontribusinya terhadap PDB," tuturnya.

"Jadi, harus dikerek sangat tinggi pertumbuhannya, industrialisasi harus digalakkan. Itu titik kritis yang harus diperhatikan pemerintahan Pak Prabowo untuk mencapai (pertumbuhan ekonomi) 8 persen," tandasnya.

Peneliti Core Indonesia Eliza Mardian juga mendorong kebijakan baru demi tercapainya asa 8 persen. Ia menegaskan seluruh lapisan masyarakat mesti menikmati kue ekonomi, mulai dari swasta kecil, swasta besar, BUMN, hingga koperasi.

Ia mengatakan pemerintah harus membangun industri dasar dan menggerakkan semua sektor di setiap daerah. Namun, komoditasnya disesuaikan dengan potensi daerah tersebut.

"Pemerintah sebaiknya memiliki semacam dashboard kebutuhan industri besar. Dengan adanya data berbagai kebutuhan penunjang produksi industri besar, ini dapat menjadi pangsa pasar bagi industri menengah dan kecil menjadi supplier mereka. Dengan demikian akan terbangun linkage antara skala industri di dalam negeri yang selama ini belum begitu baik," saran Eliza.

[Gambas:Photo CNN]

"Revitalisasi industri manufaktur sebagai jangkar untuk membangun backward dan forward linkage dengan industri-industri pendukung, ini kuncinya," tegasnya.

Sedangkan Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menyarankan dua hal untuk kembali mengerek pertumbuhan ekonomi RI. Pertama, dilihat dari sisi kebijakan fiskal.

Ia menyebut pemerintah mesti memperkuat kebijakan bansos serta menjaga tarif layanan publik, mulai dari KRL hingga uang kuliah tunggal (UKT). Di saat yang sama, pemerintah semestinya membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025.

Kedua, Yusuf menyebut harus ada tindakan dari sisi moneter. Ia mengatakan Bank Indonesia (BI) diharapkan semakin agresif menurunkan tingkat bunga acuan yang masih di kisaran 6 persen.

"Kita berharap hingga akhir tahun BI rate dapat dipangkas hingga di kisaran 5 persen demi mendorong investasi dan daya beli masyarakat," katanya.

"Untuk stabilitas rupiah, selayaknya BI tidak mengandalkan pada kebijakan suku bunga, melainkan pada repatriasi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam," tutup Yusuf.

Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Salah satu skema perubahan penyaluran yang tengah diwacanakan adalah dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada masyarakat atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Untuk mewujudkan itu, setelah 10 hari dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri dan direktur utama badan usaha energi membahas terkait perubahan skema subsidi BBM ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap dua opsi yang akan ditempuh pemerintah sebagai pengganti subsidi BBM, salah satunya adalah bantuan berupa BLT.

Hal itu menurutnya adalah perintah Prabowo dalam rangka membenahi subsidi energi yang selama ini justru banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas.

"Kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," ujar Bahlil ditemui di kantornya, Jumat (1/11).

Ia menyayangkan selama ini masih banyak orang kaya dengan mobil mewah yang 'meminum' BBM subsidi, seperti Pertalite. Karenanya, pembenahan harus segera dilakukan.

Bahlil pun mengatakan perubahan skema penyaluran subsidi energi BBM dan juga listrik akan diputuskan dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan usai ia melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," ujar dia, Senin (4/11).

Ia mengungkap saat ini pembahasan masih terus dilakukan untuk mencari skema penyaluran subsidi yang terbaik agar tak malah dinikmati oleh kelas menengah ke atas.

Sementara, kelompok menengah ke bawah atau kalangan orang miskin justru banyak yang tidak menerima manfaat yang seharusnya dirasakan oleh mereka. Oleh karenanya, perubahan skema penyaluran dinilai menjadi sangat penting.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," tutur Bahlil.

Lantas tepatkah kebijakan pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi itu, bagaimana juga caranya agar perubahan itu tak justru menyengsarakan rakyat?

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai sebenarnya penyaluran subsidi BBM berbasis harga barang dan BLT adalah dua hal yang berbeda.

Menurutnya, peralihan subsidi BLT mengandung dua kebijakan.

Pertama, mencabut subsidi BBM sehingga otomatis harga bahan bakar akan mengikuti harga pasar atau berdasarkan harga keekonomian BBM. Kedua, anggaran subsidi tersebut dipakai untuk kebijakan BLT, terlepas apakah jumlahnya sama atau tidak.

Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, total anggaran BLT lebih kecil ketimbang anggaran subsidi yang dicabut. Hal itu, kata dia, terjadi karena BLT pada umumnya sangat ditargetkan hanya kepada kalangan terbatas yang dianggap layak.

Sementara subsidi BBM dengan harga barang berlaku cenderung lebih umum.

"Jadi, apakah peralihan ke BLT ini tepat atau tidak, tergantung sudut pandang. Bagi pemerintah yang sedang membutuhkan banyak tambahan anggaran, tentu kebijakan BLT jauh lebih tepat, karena anggarannya bisa lebih kecil ketimbang pemberian subsidi energi, baik BBM maupun listrik," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/11).

"Namun jika dilihat secara makro, tetap masyarakat akan terkena rugi lebih banyak, karena pencabutan subsidi akan berimbas kepada kenaikan harga energi sesuai dengan harga keekonomiannya," imbuhnya.

Berdasarkan perhitungannya, Ronny mengatakan idealnya BLT yang diberikan untuk subsidi BBM adalah sekitar Rp180 ribu-Rp250 ribu per bulan untuk tiap orang. Hal itu juga mengasumsikan kenaikan harga BBM menggerus pendapatan masyarakat sekitar Rp3.000 per liter.

Belum lagi mempertimbangkan pertambahan beban pengeluaran masyarakat akibat multiplier effect dari kenaikan harga BBM.

"Dengan asumsi satu orang mengonsumsi 2 liter sehari, katakan contohnya pelaku ojek online, maka ada pertambahan beban biasa Rp6.000 sehari. Lalu dikali 30 hari setara dengan Rp180 ribu sebulan. Jika dihitung demikian, maka BLT paling sedikit sekitar Rp180 ribu per bulan," kata Ronny.

Soal ketepatan target penyaluran, Ronny menilai hal itu sangat bergantung kepada pendataan. Menurutnya, hal ini penting untuk dijelaskan kepada publik.

Ia melihat berdasarkan pengalaman selama ini, data antara beberapa departemen saja bisa berbeda. Maka itu ia mempertanyakan data mana yang akan dipakai pemerintah untuk penyaluran subsidi BBM dengan BLT.

Sementara jika penyaluran nantinya dilakukan secara tunai atau nontunai kembali kepada kesiapan infrastruktur digital pemerintah. Patut dipertanyakan pula bagaimana menyalurkan BLT kepada masyarakat yang tak memiliki rekening bank dan tidak 'melek' financial technology.

"Hal ini juga harus dibuat terang benderang. Semuanya lagi-lagi kembali kepada data, lalu kepada kesiapan infrastruktur keuangan jika memang bentuknya tidak tunai. Artinya, akan ada pekerjaan tambahan bagi pemerintah untuk menyiapkan itu semua," ucap Ronny.

Menurutnya, inti dari perubahan skema subsidi energi BBM adalah pencabutan dari subsidi itu sendiri. Jika publik tak terlalu terganggu dengan kenaikan harga, Ronny berkata maka BLT akan menjadi kebijakan basa-basi saja seperti yang sudah berjalan selama ini.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai subsidi energi diganti ke BLT di satu sisi bisa menghemat impor BBM, sekaligus memangkas signifikan anggaran subsidi BBM. Hal ini akan memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Namun, Bhima menyebut fakta bahwa penerima BLT dan pengguna BBM subsidi yang tidak semua berkategori miskin juga perlu diperhatikan. Jika mekanismenya diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class.

"Aspiring middle class atau orang yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50 persen populasi. BLT kan cuma menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin," tutur Bhima.

[Gambas:Photo CNN]

Ia khawatir jika cakupan BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan. Hal ini akan berujung pada kenaikan inflasi dikarenakan BBM subsidi juga dinikmati pelaku usaha UMKM.

Maka itu, Bhima menyarankan perlu dikaji implikasi ke naiknya beban biaya operasional pelaku UMKM. Jika tidak, konsumsi rumah tangga dikhawatirkan bisa tumbuh di bawah 4 persen secara tahunan tahun depan.

Ia juga mengungkap pemerintah bisa saja mendorong konversi nomor ponsel menjadi rekening bank untuk menanggulangi jika ada masyarakat kelas bawah yang belum memiliki rekening.

"Pengawasan harus berlapis dan aduan penyimpangan BLT dari masyarakat perlu langsung ditindaklanjuti," imbuhnya.

Bhima berkesimpulan jika mekanisme perubahan skema subsidi energi ini belum siap maka bisa berantakan di lapangan. Apalagi, ia melihat pemerintah seolah hanya ingin BLT kompensasi ke orang miskin, padahal yang rentan juga banyak bergantung ke BBM subsidi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin menggali pajak dari ekonomi bawah tanah (underground economy).

Mereka melihat ada potensinya uang hingga Rp600 triliun yang bisa dihimpun negara dari kegiatan ekonomi tersebut.

Sebagai informasi underground economy bisa diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi atau tak dilaporkan kepada pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah akan mulai membidik pajak dari kegiatan ekonomi tersebut untuk menambah penerimaan negara.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu," ujar Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10).

Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi sejumlah warga Indonesia.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," jelasnya.

Apa yang diucapkan Anggito sebenarnya sudah dibocorkan adik Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo. Hashim menegaskan Anggito memang diberi tugas khusus oleh Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara.

Hashim menyebut Prabowo memerintahkan Anggito mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara. Ia menegaskan uang sebanyak itu selama ini belum masuk APBN, sehingga Prabowo akan mengejarnya.

"Yang pakai internet, pemantauan internet, kita akan dapat dari kegiatan-kegiatan yang legal, semi-ilegal, dan ilegal. Kita akan dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp300 triliun-Rp600 triliun setiap tahun," kata Hashim dalam Dialog Ekonomi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Lalu sektor ekonomi bawah tanah apa yang realistis untuk digarap?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono mengatakan sebelum melihat sektor yang bisa digarap dari ekonomi bawah tanah, perlu disepakati dulu apa cakupan dan pengertian dari underground economy tersebut.

Menurutnya, ekonomi bawah tanah memiliki banyak pengertian. Setidaknya ada dua bentuk umum, yaitu illegal activities (kegiatan ilegal) dan unreported income (penghasilan yang tidak dilaporkan).

Contoh dari kegiatan ilegal adalah perdagangan narkoba, prostitusi, perjudian, penyelundupan, dan penipuan.

Sedangkan, contoh dari unreported income lebih condong ke transaksi legal, tapi penghasilannya tidak dilaporkan ke otoritas pajak. Transaksi UMKM juga dapat menjadi bagian dari unreported income.

"Kedua bentuk underground economy tersebut sama-sama tidak membayar pajak. Akan tetapi, potensi pajak yang paling besar ada di aktivitas ilegal. Permasalahannya adalah bahwa apakah otoritas pajak dapat mengenakan pajak atas transaksi ilegal tersebut," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Prianto menegaskan jika ingin menarik pajak dari transaksi ilegal, maka otomatis itu akan jadi legal. Sebab, sektor tersebut akan merasa memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara.

Hal ini tentu akan menjadi dilema bagi pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebab ini akan berseberangan dengan aparat penegak hukum (APH) yang bertugas membasmi segala tindakan ilegal.

Apabila ingin menarik pajak dari aktivitas ekonomi ilegal harus mengubah aturan, seperti klausa halal yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Karena aktivitas ilegal merupakan perbuatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi pidana jika kasusnya terungkap. Kalau tidak diubah, maka konsekuensinya, perjanjian atas suatu transaksi ilegal menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

"Jadi kondisi demikian menjadi dilema bagi otoritas pajak (khususnya Ditjen Pajak) ketika ketentuan PPh dan PPN tersebut akan diterapkan ke underground economy berupa transaksi ilegal. Selama ini, Ditjen Pajak belum secara optimal mengejar pajak dari transaksi underground economy berupa aktivitas ilegal. Masalahnya adalah karena aparat penegak hukum telah melakukan penegakan hukum pidana," terangnya.

Sementara, ia melihat untuk transaksi unreported economy, selama ini Ditjen Pajak sudah melakukan pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum pajak.

"Penegakan hukum pajak tersebut mencakup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan atau bahkan penyidikan pajak. Jadi, underground economy dari unreported economy sudah tidak terlampau masalah," katanya.

Sementara, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan ekonomi bawah tanah yang bisa ditarik pajaknya adalah dari kegiatan informal yang memang mendatangkan untung, salah satunya seperti juru parkir.

"Juru parkir ilegal ini saja yang diburu pajaknya karena penghasilan mereka bisa jadi sudah lebih dari PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)," jelasnya.

PTKP di Indonesia saat ini sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Artinya, penghasilan juru parkir lebih dari Rp4,5 juta per bulan.

Meski ekonomi informal ini bisa dipajaki, namun akan menimbulkan masalah lainnya. Di mana, pelakunya akan merasa memiliki hak untuk terus melanjutkan usahanya karena tetap berkontribusi pada negara.

Hal ini tentu akan menimbulkan makin banyak kegiatan ilegal yang 'dianggap' sebagai kegiatan sah di dalam negeri. Hingga akhirnya pelakunya menjamur dan pasti ada pula banyak yang tak taat.

"Bagi mereka yang bandel, ya mereka akan tetap di bawah tanah, tidak bilang pendapatan mereka dari kegiatan aktivitas yang dilarang," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Huda menyarankan pemerintah melakukan pendekatan dan penelitian lebih lanjut. Hal ini untuk memastikan apakah potensi yang didapatkan akan sebanding dengan dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari.

"Jika ingin mengambil dari aktivitas ekonomi bawah tanah, telusuri terlebih dahulu pendapatan masyarakat hingga ke sumbernya. Bisa jadi sumber-sumber orang-orang kaya, pejabat, bisa dari aktivitas ekonomi yang ilegal," pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, restoran cepat saji terkenal McDonald's ramai dibicarakan. Satu orang meninggal dan sekitar 75 orang jatuh sakit usai menyantap salah satu menu dari restoran tersebut.

Diketahui, mereka sakit setelah menikmati burger Quarter Pounder yang terkontaminasi bakteri E coli. Hal ini yang juga dialami Kamberlyn Bowler.

Sebelum sakit, remaja berusia 15 tahun di Grand Junction, Colorado itu pergi beberapa kali ke McDonald's untuk menikmati makanan kesukaannya yaitu burger Quarter Pounder dengan keju dan acar tambahan.

Dalam wawancara pertamanya saat berada di rumah sakit, Kamberlyn mengatakan saat itu sangat tidak menyenangkan. Sang ibu, Brittany Randall, mengatakan gejala yang dialami putrinya itu dimulai pada bulan Oktober ini seperti demam dan sakit perut.

Awalnya, Randall dan Kamberlyn tidak terlalu khawatir. Mereka mengira sakit yang dialami Kamberlyn hanya demam biasa yang disertai sakit perut.

"Tetapi kemudian saya mulai muntah, diare, dan berdarah, jadi itu membuat saya takut," tutur Kamberlyn yang dikutip dari NBC News.

Melihat kondisinya semakin parah, Randall membawa putrinya ke dokter dan melakukan pemeriksaan di UGD yang tidak menunjukkan sesuatu yang signifikan. Namun, saat kembali ke rumah kondisi Kamberlyn tidak kunjung membaik.

"Saya rasa pada hari keenam, ada yang tidak beres. Saya merasa tidak enak badan dan harus kembali ke rumah sakit," kata remaja 15 tahun itu.

Kali ini, hasil tes yang dijalani Kamberlyn menunjukkan bahwa ia mengalami infeksi E coli yang sangat parah, hingga mengalami gagal ginjal. Pada tanggal 18 Oktober 2024, ia diterbangkan ke Rumah Sakit Anak Colorado dan dirawat di sana.

Kamberlyn telah didiagnosis dengan sindrom uremik hemolitik terkait Escherichia coli enterohemorrhagic atau HUS. Itu merupakan kondisi yang dapat muncul jika bakteri E. coli menyerang ginjal.

Ia telah menjalani beberapa kali dialisis di rumah sakit. Randall mengatakan bahwa ginjal putrinya itu menunjukkan beberapa tanda berfungsi kembali, tapi tidak jelas seberapa parah kerusakan yang akan terjadi.

"Kami tidak yakin seperti apa kondisinya ke depannya. Dia mungkin harus menjalani dialisis lagi," terang Randall.

"Kami berharap itu yang terakhir, tetapi kami juga tidak tahu, dan kami tidak tahu apakah akan ada masalah di masa mendatang," lanjutnya.

Pengalaman itu sangat menakutkan bagi Randall. Meski begitu, ia masih bersyukur karena Kamberlyn menyadari ada yang salah dengan tubuhnya.

Jika lebih lama lagi menyadarinya, tambah Randall, mungkin putrinya sudah tidak berada bersamanya.

"Dia berubah dari sangat sehat dan tidak memiliki masalah sama sekali menjadi kemungkinan kerusakan ginjal seumur hidupnya," pungkasnya.

Penyebab Utama Gagal Ginjal Dini pada Anak

Penyebab Utama Gagal Ginjal Dini pada Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu siang, 27 Oktober 2024 dimulai dari ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex dapat menimbulkan efek domino yang mengguncang sektor industri tekstil nasional.

Disusul, PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex saat ini sedang melakukan upaya kasasi setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi.

Selanjutnya, pemerintah Prabowo akan mencetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di Kalimantan Tengah pada 2025. Langkah ini merupakan tahap awal dari proyek lumbung pangan atau food estate yang direncanakan akan mencapai luas 3 juta hektare hingga 2029.

Berikutnya, kapal yang ditumpangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami kecelakaan di perairan laut Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Kamis lalu, 24 Oktober 2024.

Terakhir, Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, meminta pemerintah bertanggung jawab atas kecelakaan kerja berulang di kawasan industri penghiliran nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sritex Dinyatakan Pailit, Ekonom: PHK Massal Industri Tekstil....

<!--more-->

1. Sritex Dinyatakan Pailit, Ekonom: PHK Massal Industri Tekstil Picu Krisis Sosial

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex dapat menimbulkan efek domino yang mengguncang sektor industri tekstil nasional.

Ia menyebut, situasi yang dialami Sritex saat ini merupakan cerminan dari kesulitan industri tekstil dalam negeri. Ahmad menuturkan, dampak langsung dari putusan pailit Sritex adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 ribu pekerja.

"Badai PHK ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab ampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pekerja yang terkena PHK, tapi juga industri tekstil secara keseluruhan," ujarnya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Sritex Tetap Beroperasi meski Terus Merugi, Berikut Daftar Utang Perseroan ke 28 Bank

PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex saat ini sedang melakukan upaya kasasi setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi.

“Perseroan akan terus beroperasi secara normal dan terus berupaya meningkatkan produksi,” kata Welly dalam keterangan resminya, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Seperti diketahui, Sritex mencatatkan kinerja keuangan yang buruk selama beberapa tahun belakangan. Sengketa yang sempat bergulir di Pengadilan Niaga Semarang hingga berakhir putusan pailit merupakan gugatan dari salah satu kreditur, yakni PT Indo Bharat Rayon (IBR). Sritex memiliki utang usaha kepada IBR sebesar Rp Rp 100.308.838.984.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Genjot Food Estate, Pemerintah Prabowo akan Cetak Sawah 150 Ribu Hektare....

<!--more-->

3. Genjot Food Estate, Pemerintah Prabowo akan Cetak Sawah 150 Ribu Hektare di Kalimantan Tengah Tahun Depan

Pemerintah Prabowo akan mencetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di Kalimantan Tengah pada 2025. Langkah ini merupakan tahap awal dari proyek lumbung pangan atau food estate yang direncanakan akan mencapai luas 3 juta hektare hingga 2029.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Nur Alam Syah, mengatakan, proses cetak sawah akan memanfaatkan rawa dan lahan suboptimal lainnya. Menurut dia, kebijakan ini merupakan keniscayaan karena lahan produktif terus menyusut sementara kebutuhan pangan semakin meningkat.

“Kami fokus memanfaatkan lahan potensial yang belum tergarap optimal, seperti rawa dan lahan suboptimal, untuk mendukung produksi pangan nasional,” ujar Andi lewat keterangan tertulis yang dikutip Ahad, 27 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ini Kronologi Kapal yang Ditumpangi Petugas KPK dan KKP Alami Kecelakaan di Jembrana

Kapal yang ditumpangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami kecelakaan di perairan laut Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Kamis lalu, 24 Oktober 2024. Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan soal kronologi insiden itu.

Dia mengatakan, awalnya kapal yang ditumpangi tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK dan tim KKP, sedang melaksanakan observasi lapangan ke lokasi budi daya lobster di Jembrana, Bali. Namun, kata Haeru, saat itu ombak di wilayah perairan laut Jembrana cukup besar sehingga menyebabkan kapal yang ditumpangi sekitar sembilan orang itu terbalik.

“Seluruh penumpang langsung mendapatkan pertolongan pertama di Puskesmas Mendoyo. Pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara saat ini mendapatkan penanganan medis yang memadai dan kondisi dipantau secara berkala,” ujar Haeru dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 27 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Bertanggung Jawab atas Kecelakaan Kerja....

<!--more-->

5. Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Bertanggung Jawab atas Kecelakaan Kerja Berulang di Kawasan IMIP

Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, meminta pemerintah bertanggung jawab atas kecelakaan kerja berulang di kawasan industri penghiliran nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Hal ini menyusul insiden ledakan di PT Dexin Steel Indonesia (DSI) pada Jumat, 25 Oktober 2024, yang menyebabkan satu pekerja meninggal.

“Penegakan hukum dan evaluasi badan pengawas K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) harus segera dilakukan,” kata Aulia melalui pernyataan tertulis kepada Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Aulia mengatakan kecelakaan kerja yang terjadi di IMIP merupakan kegagalann pemerintah dalam melindungi pekerja. Terlebih, kecelakaan Jumat kemarin bukan kali pertama terjadi di IMIP. Dalam catatan, salah satu kecelakaan terbesar yang menewaskan 21 buruh pernah terjadi pada 24 Desember 2023 di Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau PT ITSS.

Berita selengkapnya baca di sini.

Telah satu tahun konflik di Gaza berlangsung, tapi tanda-tanda penurunan eskalasi belum juga nampak. Sementara warga sipil di Gaza terus berjatuhan. Mereka kehilangan akses kehidupan yang layak, mulai dari makanan hingga layanan kesehatan.

Ketua Dewan Pembina MER-C Indonesia, dr. Sarbini Abdul Murad, yang sempat mengurus RS Indonesia di Gaza menyebut, satu-satunya solusi bagi warga Gaza adalah terjadinya gencatan senjata permanen.

"Ya kita mengharapkan bahwa sesegera, sesegera ada gencatan senjata permanen. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau nggak ada genjatan permanen, maka semua itu nggak bisa kita realisasikan," kata Murad dalam podcast DipTalk yang tayang di kumparan.

Pada krisis ini, Israel begitu membatasi akses dan pasokan masuk ke Gaza. Murad menjelaskan, setiap bantuan yang masuk melalui beberapa negara seperti Yordania pun tak luput dari pemeriksaan Israel.

"Nah melalui sekarang di Yordania, dipatahin Israel. Lo bawa ini, ini, ini nggak boleh. Nah itu dia, akses. Ya jadi apa yang bisa kita harapkan dari akses ini? Karena semua sekarang sudah dikunci dan Israel memegang kuncinya. Dan makin ganas sih kalau aku bilang," kata Murad.

Maka diperlukan gencatan senjata permanen. Semua pihak sepakat, dan menahan diri dalam jangka beberapa tahun untuk tidak saling melepas tembakan atau serangan.

Dengan demikian, Gaza bisa dibangun kembali dan segala kesukaran akibat perang setidaknya bisa diatasi.

"Banyak hal bisa kita lakukan. Rekonstruksi ulang Gaza keseluruhannya. Kemudian pengobatan orang. Kemudian bangun rumah sakit, sekolah, dan sebagainya, Itu bisa dilakukan dengan sistematis," ucap Murad.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat mengeksekusi program 3 juta rumah untuk perumahan rakyat.

Salah satu strategi yang ia bakal lakukan adalah membangun rumah tersebut di atas tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta aset sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pria yang akrab disapa Ara itu menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan strategi tersebut, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Menurutnya, pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Kenegaraan Jakarta, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (KAI), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambahnya.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan, termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia berharap program pembangunan perumahan rakyat ini bisa segera dilaksanakan sebelum 100 hari pemerintahan Prabowo.

"Ini kan bulan Oktober, November, Desember, saya berharap 100 hari program kerja Pak Presiden Prabowo, kita sudah bisa mulai membangun. Hari ini saya tambah semangat dengan adanya apa yang disampaikan dan dukungan penuh dari Pak Jaksa Agung," kata dia.

Sementara itu, Burhanuddin mengatakan rencana pemanfaatan tanah sitaan ini akan segera dilakukan. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan segera memberikan kejelasan soal berapa luas tanah hasil sitaan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Beliau (Maruarar) mengambil cerita ada tugas yang harus dilakukan oleh beliau untuk pembangunan sekitar 5 juta rumah. Dan ini memang memerlukan suatu support bersama dan ini tugas-tugas kita bersama," ucap Burhanuddin usai pertemuannya dengan Ara di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Jika dilihat secara garis besar, strategi ini bertujuan baik bagi keluarga yang belum memiliki rumah. Namun, apakah ada risiko dibalik wacana tersebut?

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan sebelum melakukan pembangunan perumahan untuk masyarakat, penting bagi pemerintah untuk mengecek lokasi tanah sitaan Kejagung ataupun tanah 'nganggur' milik BUMN.

Menurutnya, strategi itu sangat mungkin untuk dilakukan asal memang letak tanahnya strategis. Contoh, jika letak tanah terlalu jauh dari tempat bekerja sang pemilik rumah, maka dikhawatirkan pembangunan di lahan 'nganggur' itu akan mubazir.

Nailul melihat salah satu faktor pertimbangan pembelian rumah adalah jarak antara hunian dengan tempat masyarakat bekerja, begitu juga dengan ketersediaan transportasi umum. Jika kedua hal itu tak terpenuhi, pembangunan rumah pun akan sia-sia.

Ia menyarankan pemerintah juga harus memastikan sejumlah hal lain jika sudah mendapatkan lokasi yang strategis, termasuk adanya akses ke transportasi umum.

"Banyak perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terbengkalai karena tidak ditempati. Akhirnya menimbulkan risiko gagal bayar," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Di samping itu, ia menilai pemerintah juga perlu memastikan tujuan pembelian rumah bukan untuk investasi atau spekulasi, melainkan masyarakat yang betul-betul membutuhkan tempat tinggal.

"Ini yang rumit karena pembangunan dan penjualan tentu tidak semua dari pemerintah. Pemerintah perlu memastikan agar tidak terjadi penyelewengan program," imbuhnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita tak menutup kemungkinan strategi tersebut memicu risiko yang tidak diinginkan.

Menurutnya, strategi membangun di atas lahan sitaan negara maupun BUMN tak masalah selama proses pemberian konsesinya atau proses pelepasannya ke dunia usaha dilakukan secara baik sesuai dengan aturan yang ada.

Toh, menurutnya, selama ini tanah 'nganggur' milik BUMN juga diberikan kepada masyarakat dalam program sertifikat gratis era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Logikanya kan sederhana, ketimbang lahan tersebut tak produktif dan nganggur, tentu akan lebih baik jika diupayakan menjadi produktif, salah satunya untuk perumahan rakyat yang affordable, bersubsidi, dan bisa diakses dengan lebih mudah oleh kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah," ucapnya.

Ronny mengungkap sejumlah persiapan yang perlu dilakukan pemerintah agar strategi dengan niat baik ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pertama, pendataan lahan yang yang telah disita dan telah menjadi milik negara atau BUMN harus jelas. Jangan sampai karena ambisi merealisasikan program perumahan ini, lantas lahan adat, lahan masyarakat, dan lahan milik perusahaan diklaim bersengketa dan diklaim milik negara.

"Jadi datanya harus jelas dan pasti, dengan sokongan legalitas yang jelas," tutur Ronny.

Kedua, penggunaannya harus dipastikan, yakni untuk penyediaan perumahan dengan harga terjangkau di satu sisi dan didukung dengan layanan pembiayaan yang juga aksesibel di sisi lain.

[Gambas:Photo CNN]

Artinya, pemerintah perlu memastikan jangan sampai lahan tersebut lepas ke tangan pengusaha yang justru di kemudian hari membangun perumahan mewah untuk kelas atas, membangun mal, atau kawasan bisnis milik perusahaan di sana.

"Jika itu terjadi, tentu sudah melenceng dari tujuan dibuatnya Kementerian Perumahan Rakyat," tegas dia.

Ia menegaskan pemerintah harus membuat seluruh proses dari pembangunan rumah di lahan-lahan ini transparan agar bisa terpantau oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perumahan rakyat. Hal ini, kata dia, guna mendapatkan umpan balik dari publik jika ada lahan yang tak jelas dan dipakai untuk tujuan lain.

Di samping itu, Ronny melihat pemerintah harus melibatkan pengusaha yang memang telah memiliki reputasi publik dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Jika perlu, dijalankan oleh BUMN perumahan dengan dukungan perbankan BUMN juga. Sehingga jika mereka macam-macam, maka mereka sedang mempertaruhkan harga saham mereka di bursa," tutur Ronny.

Baghdad: Sebanyak sembilan komandan kelompok teror Islamic State (ISIS) di Irak, termasuk pemimpin tertinggi kelompok itu di negara itu, tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat (AS)-Irak. Namun, Pentagon mengatakan dua tentara AS terluka.

Komando Operasi Gabungan Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan antiterorisme "membunuh sembilan teroris, di antaranya yang disebut gubernur Irak" untuk ISIS. Mereka mengidentifikasi dia sebagai Jassim Al Mazrouei Abu Abdel Qader.

“Serangan di Pegunungan Hamrin utara dilakukan dengan dukungan teknis dan intelijen yang disediakan oleh koalisi pimpinan AS,” kata Komando Operasi Gabungan Irak dalam pernyataannya, dilansir dari The National, Rabu, 23 Oktober 2024.

Mereka menambahkan, sejumlah besar senjata disita dalam operasi yang masih berlangsung.

Juru bicara Pentagon Mayjen Pat Ryder mengatakan bahwa Komando Pusat AS dan pasukan Irak "melakukan serangan mitra di Irak yang menargetkan beberapa pemimpin senior ISIS" semalam.

"Serangan itu mengakibatkan kematian beberapa anggota ISIS," kata Mayjen Ryder kepada wartawan.

“Kami memang memiliki laporan tentang dua anggota angkatan bersenjata AS yang terluka,” lanjut Ryder.

ISIS menyerbu sebagian besar wilayah Irak dan negara tetangga Suriah pada 2014 dan dikalahkan di Irak pada 2017 oleh pasukan lokal yang didukung oleh koalisi militer internasional.

Pada 2019, ISIS kehilangan wilayah terakhir yang dikuasainya di Suriah kepada pasukan Kurdi yang didukung AS.

Namun, sisa-sisa kelompok tersebut masih aktif di Irak dan terus melancarkan serangan sporadis.

Baca juga: Serangan AS dan Irak Tewaskan 15 Anggota ISIS di Irak Barat

(FJR)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) setelah Presiden Prabowo Subianto merombak tugas dan fungsi kementerian di era pemerintahannya.

Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Dengan aturan baru Prabowo ini, Kemenkeu bakal langsung berada di bawah koordinasi presiden. Artinya, nanti Sri Mulyani berkoordinasi langsung kepada Prabowo soal keuangan negara.

"Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi langsung di bawah presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/10).

Dengan perubahan ini, maka Kemenko Perekonomian yang sampai saat ini masih di bawah pimpinan Airlangga Hartarto hanya mengkoordinir 8 kementerian, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kemudian ada juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pariwisata dan instansi lain yang dianggap perlu.

Lalu, apa untung dan rugi Kemenkeu langsung di bawah koordinasi presiden?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan tidak ada perbedaan signifikan terkait koordinasi langsung Kemenkeu ke presiden ataupun Kemenko Perekonomian, terutama dari sisi tugas yang diemban.

"Sebenarnya keberadaan kementerian koordinator tidak bersifat atasan dan bawahan dengan kementerian yang ada di dalam koordinasinya, hanya untuk mempermudah dari sisi managerial saja, terutama dari sisi 'span of control' lintas subbidang dalam bidang yang lebih besar," ujarnya.

Menurutnya, semua menteri yang memimpin di kabinet pemerintahan memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja Kemenko dibuat untuk mengkoordinasikan suatu kebijakan yang akan ditempuh.

"Toh pada intinya semuanya adalah pembantu presiden, baik menteri bidang tertentu atau menteri koordinator," imbuhnya.

Ronny melihat adanya kementerian koordinator sebetulnya hanya ada di Indonesia karena unsur politik masih sangat kental di pemerintahan. Sedangkan, di negara lain semua kementerian memang langsung bertanggung jawab ke presiden.

"Di negara lain sebenarnya tak ada istilah kementerian koordinator ini. Ini posisi yang lebih besar nuansa politiknya ketimbang nuansa profesional ministrial-nya," jelasnya.

Oleh sebab itu, perombakan kementerian ini tidak akan mengubah fungsi dan tugas. Bahkan, Ronny melihat ini akan berdampak baik bagi manajemen keuangan negara.

"Dalam kacamata ini, urusan Kemenkeu ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Ekonomi atau langsung di bawah presiden, tak ada masalah akan timbul di sana. Bahkan secara manajemen keuangan akan jauh lebih baik," terangnya.

Adapun keuntungan yang bisa diambil dari koordinasi langsung Kemenkeu ke presiden sebagai penanggung jawab anggaran secara keseluruhan adalah lebih cepat menetapkan kebijakan. Sebab, tak ada lagi rantai laporan yang biasanya dilakukan.

"Jadi akan ada sisi baiknya jika Kementerian Keuangan memang langsung berurusan dengan presiden, tanpa 'dicaloi' oleh kementerian koordinator. Ibarat di dalam korporasi besar, direktur keuangan langsung menjadi tangan kanan presiden direktur," jelasnya.

Selain itu, Ronny melihat koordinasi langsung dengan Kemenkeu ini sebagai pengganti Badan Penerimaan Negara (BPN) yang tak jadi dibentuk. Pasalnya, badan ini sebelumnya digadang-gadang memang akan berada langsung di bawah presiden.

"Namun memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu kesannya agak kurang baik, karena akan membuat Kemenkeu menjadi tak punya taring, maka jalan terbaik adalah menarik Kemenkeu langsung ke bawah presiden, itu jauh lebih bijak dan etis," katanya.

Tak hanya itu, Ronny juga menilai perubahan ini dilakukan Prabowo untuk betul-betul menjaga anggaran agar tidak bocor. Karena ia ingin memastikan APBN di masa pemerintahannya tak di korupsi.

"Sampai hari ini Prabowo meyakini kebocoran anggaran sangat besar, sehingga dengan membawa Menkeu langsung di bawahnya, itu akan membuat Prabowo 'in charge' atas anggaran agar bisa dipantau langsung pada bagian mana terjadi kebocoran," terangnya.

Pasalnya, Prabowo membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalankan program yang telah disusun, maka pengawasan langsung dirasa lebih aman agar APBN tidak bocor.

"Oleh karena itu, dengan membawa Menkeu langsung di bawahnya, presiden bisa langsung melakukan konfirmasi kepada Menkeu atas kecukupan anggaran, jika ada Program atau Kebijakan baru yang ingin biayai oleh pemerintah," kata Ronny.

Prabowo, kata Ronny, juga ingin memastikan target tax ratio sebesar 12 persen bisa tercapai dengan berbagai langkah yang sudah harus dilakukan sejak saat ini.

"Dan tak lupa, ambisi Prabowo untuk meningkatkan tax ratio, mengharuskan beliau untuk berada sedekat mungkin dengan urusan keuangan negara, agar mengetahui segala peluang dan tantangan dalam mengejar target tersebut," jelasnya.

[Gambas:Photo CNN]

Senada, Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan pemisahan ini tak akan berdampak signifikan. Sebab, selama ini yang lebih banyak menentukan kebijakan perekonomian Indonesia justru Kemenkeu.

"Karena kewenangannya yang sangat luas baik dari penerimaan, stabilitas dan dari sisi pertumbuhan juga," kata Fadhil.

Karenanya, apabila koordinasi Kemenkeu langsung ke presiden, maka akan lebih baik. Terutama, presiden adalah penanggung jawab penuh anggaran negara.

"Jadi saya kira, kalau koordinasi Kemenkeu itu langsung ke presiden, mungkin itu bagus, sehingga presiden bisa langsung mengarahkan, men-direct Kemenkeu tentang kebijakannya. Jadi visi misi itu bukan milik menkeu tapi presiden itu sendiri," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto berjanji membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan.

Ia menegaskan Indonesia harus bisa memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Prabowo bahkan mengklaim sudah berbicara dengan banyak pakar terkait target swasembada pangan itu.

"Saya yakin paling lambat 4 tahun-5 tahun (setelah 2024), kita swasembada pangan. Bahkan, kita siap jadi lumbung pangan dunia," katanya dalam Pidato di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

"Saudara-saudara sekalian, saya canangkan RI harus swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung makan dari luar," tegas Prabowo.

Meski punya tekad besar dan sangat menjanjikan, namun sejumlah pengamat takut apa yang diucapkan Prabowo hanya akan jadi omon-omon belaka. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian misalnya, menegaskan fakta di lapangan tak bakal jauh beda, andai pendekatan yang dilakukan Prabowo mewujudkan tekad itu sama seperti Presiden ke-7 Joko Widodo.

Eliza sebenarnya meyakini swasembada pangan yang dijanjikan Prabowo bisa dicapai. Asalkan, ada kebijakan baru dari Prabowo serta tak lagi menggunakan paradigma dan pendekatan usang seperti Jokowi.

Menurutnya, jangka waktu yang ditetapkan dalam 5 tahun bisa saja terwujud. Eliza menekankan kuncinya adalah Prabowo tak boleh cuma fokus pada peningkatan produksi, melainkan harus ikut memperhatikan kesejahteraan petani.

"Jika pemerintah masih memiliki paradigma pembangunan yang sama seperti saat ini, pangan Indonesia akan semakin karut-marut. Pemerintah harus reorientasi arah kebijakan pangan. Ini bermula dari paradigmanya karena bagaimana pun paradigma ini akan menentukan pilihan-pilihan kebijakan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/10).

Ia memberi contoh pemanfaatan anggaran di sektor pertanian selama ini. Eliza mengatakan ada 81 persen uang negara habis untuk belanja barang, sedangkan 15 persen lainnya dipakai belanja pegawai dan hanya 4 persen belanja modal alias infrastruktur dasar.

Eliza mengkritisi bagaimana pemerintahan Jokowi selama ini masih berkutat dengan bantuan personal. Padahal, ini sangat rentan penyelewengan dan mark up yang berujung inefisiensi serta kurang efektifnya belanja pemerintah.

"Bantuan-bantuan pemerintah yang sifatnya personal, seperti pompa, benih, traktor, dan lain-lain ini akan percuma jika tidak didukung infrastruktur dasar, seperti irigasi, jalan usaha, cold storage, dan kebijakan harga," tegas Eliza.

Peneliti Core itu juga meminta pemerintah benar-benar melibatkan petani. Eliza menegaskan petani adalah ujung tombak peningkatan produksi pangan Indonesia.

Jika pemerintah lebih banyak mengajak korporasi, petani dipastikan hanya menjadi buruh di negeri sendiri. Ia juga khawatir adanya monopoli pangan yang berujung permainan harga dan matinya para pengusaha kecil.

"Pemerintah semestinya menjalankan program yang sesuai kaidah ilmiah dan jelas penyusunan teknisnya sesuai kajian. Jangan banyak trial and error karena kapasitas fiskal kita terbatas. Harus bijak dalam belanja untuk menjalankan program," saran Eliza.

"Food estate akan berakhir gagal lagi jika masih tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Sudah terbukti dari berbagai kegagalan food estate era Pak Soeharto yang di Palembang, Ketapang dan Bulungan era SBY, MIFEE periode Pak Jokowi yang berlanjut lagi kegagalannya di Kalteng dan Humbang Hasundutan," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menyoroti posisi baru Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Ia menyinggung tugas berat Zulhas yang baru promosi dari menteri perdagangan ke menteri koordinator bidang pangan.

Andry mempertanyakan gerak Zulkifli Hasan ke depan. Terutama, koordinasi Kemenko Pangan yang membawahi Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Posisi menko (menko pangan) ini akan sestrategis apa? Apakah hanya sebagai koordinator saja?" khawatir Andry.

"Saya harapkan Menko Pangan (Zulkifli Hasan) bisa menjadi decision maker ketika ada permasalahan antar-kementerian. Misalnya, tidak sejalannya antara menteri teknis di bawah koordinasi menko pangan dengan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," sambungnya.

Ia kemudian mewanti-wanti biaya swasembada pangan yang harus digelontorkan Prabowo Subianto via APBN. Menurutnya, upaya ini tak mungkin cukup hanya mengandalkan food estate yang jelas-jelas selama ini banyak gagal.

Di lain sisi, pemerintahan Prabowo bakal menghadapi dilema. Andry menyebut ada persoalan baru muncul, yakni memilih menghadirkan pangan murah untuk rakyat atau memaksa membeli hasil panen dalam negeri yang notabene mahal.

"Harga ini harusnya dibayar oleh pemerintah. Apakah itu melalui subsidi, misalnya agar masyarakat tetap dapat membeli pangan terjangkau," sarannya.

"Jika keran impor dibuka, ini juga pasti akan menghambat swasembada pangan," tambah Andry.

Peneliti Next Policy Dwi Raihan beranggapan janji yang diungkapkan Prabowo cukup ambisius. Terlebih, susunan Kabinet Merah Putih tak banyak berubah dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi.

Dwi menegaskan ketahanan pangan Indonesia terbukti melemah. Ia mencontohkan impor yang cukup tinggi pada 2023-2024 lalu, khususnya beras.

Ia menilai target swasembada pangan terlalu ambisius jika harus dicapai dalam jangka pendek. Dwi menekankan ada banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk mewujudkan mimpi tersebut.

"Saya menemukan alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab turunnya produksi pangan, khususnya beras. Saya menilai lebih mudah dan murah mempertahankan lahan di daerah sentra, seperti Jawa daripada membuka lahan di luar Jawa," tuturnya.

Dwi juga menyarankan Kabinet Merah Putih gotong royong jika ingin mencapai target ini. Swasembada diklaim harus dilakukan kementerian lintas sektor, bukan hanya mereka di urusan pertanian atau pangan.

Ia menyebut wajib ada inovasi dari pemerintah. Dwi menyarankan salah satu caranya adalah menggunakan teknologi tepat guna, selain mengevaluasi program food estate.

"Memberdayakan para petani hingga alokasi pupuk yang tepat sasaran. Pemerintah juga perlu membuat jaringan distribusi yang baik agar disparitas pangan dapat diperkecil dan harga pangan lebih stabil di berbagai daerah," saran Dwi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 25,02 poin atau plus 0,32 persen ke level 7.760 pada perdagangan pekan lalu. Investor asing mencatat beli bersih (net buy) Rp287 miliar selama sepekan.

Sepekan lalu, indeks saham menguat lima kali. Performa indeks saham secara total tumbuh 3,18 persen pada pekan kemarin.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad menyebut penurunan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian bursa sebesar 1,37 persen dari sebelumnya Rp11,08 triliun menjadi Rp10,92 triliun.

Sedangkan rata-rata volume transaksi harian bursa naik 1,08 persen dari 23,10 miliar saham menjadi 23,35 miliar saham pada pekan lalu.

Frekuensi transaksi harian bursa selama sepekan turut tumbuh hingga 6,7 persen. Rata-ratanya naik dari 1,18 juta kali transaksi ke 1,26 juta kali transaksi.

"Peningkatan juga dialami oleh kapitalisasi pasar Bursa sebesar 3,47 persen menjadi Rp12.967 triliun dari Rp12.532 triliun pada pekan sebelumnya," kata Kautsar, seperti dikutip dari situs IDX, Jumat (18/10).

Pengamat Pasar Modal Riska Afriani memprediksi gerak IHSG pekan ini dalam kecenderungan menguat pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia memperkirakan indeks bergerak di rentang support 7.718 dan resistance 7.850.

"Saya melihat pelaku pasar menyambut baik pemerintahan yang baru dan turut optimis. Hal tersebut terlihat dari net buy asing sebesar Rp841 miliar pada pekan sebelumnya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (20/10).

Tak hanya itu, Riska melihat indeks juga dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menahan suku bunga di enam persen pada Oktober ini. Dengan suku bunga yang rendah, sambungnya, bunga pinjaman juga akan ikut turun dan memacu belanja konsumen serta investasi.

Sementara dari luar negeri, Riska mengatakan indeks juga dipengaruhi kebijakan suku bunga bank sentral AS The Fed yang memangkas suku bunga acuan sebesar 50 bps menjadi 4,75 persen - 5 persen pada September.

"Hal ini kembali menimbulkan optimisme ke market, mengingat pemangkasan 50 bps lebih besar dibandingkan ekspektasi pasar yang hanya 25 bps," imbuhnya.

Ada tiga sektor yang direkomendasikan. Pertama, perbankan dengan saham yang disarankan adalah BBCA, BBRI, dan BBNI.

Sektor kedua, pertambangan dengan saham ANTM, PTBA, dan TINS.

Lalu ketiga,  sektor properti dengan pilihan saham BSDE, SMRA, dan CTRA.

Sementara itu, Head of Customer Literation and Education dari Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi memperkirakan IHSG bergerak terbatas cenderung menguat dalam rentang level support 7.665 dan resistance 7.923 dengan indikator MACD masih menunjukkan penguatan tren.

Sentimen dari rilis kinerja kuartal ketiga, sambung Audi, masih akan menjadi penggerak IHSG. Selain itu, pelemahan harga komoditas di tengah permintaan yang melambat dari China akan menjadi sentimen negatif untuk emiten energi.

"Investor dapat menahan terlebih dahulu di tengah penantian rilis kinerja kuartal ketiga dan konfirmasi penguatan IHSG pekan depan jika berhasil bergerak ke atas 7.800," imbuhnya.

Ia mengatakan ada dua saham yang bisa dikoleksi sepekan ke depan. Pertama, ACES yang diyakini bisa bergerak di level 885-1.040.

Kedua, Audi menyarankan saham SSIA yang naik 3,25 persen pada penutupan pekan kemarin. Ia memprediksi SSIA bisa melesat sampai posisi 1.430.