JAKARTA, investor.id – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman melaporkan, jumlah investor pasar modal telah mencapai 14,4 juta hingga Oktober 2024. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,2 juta investor.

“Dengan pertumbuhan yang lebih dari 2 juta investor sepanjang tahun 2024 ini, kita telah melampaui target yang ditetapkan bersama,” ujar Iman dalam Opening Ceremony dan Seminar Utama Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024 di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Iman menuturkan, selama tiga hari penyelenggaraan (7-9 November),  CMSE 2024 akan menyajikan tema-tema seminar yang aktual dan relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Sesi seminar utama akan membahas arah investasi yang perlu diketahui oleh para investor di era kabinet baru, dan dilanjutkan dengan berbagai sesi seminar dengan topik terkini.

“Yang terbaru kami menghadirkan Gamers Talk untuk menarik minat investasi generasi muda yang akrab dengan e-sport, serta pembahasan terkait financial parenting yang membantu para orang tua dalam mengenalkan konsep keuangan dan investasi kepada keluarga,” pungkasnya

Acara bertema Aku Investor Saham ini juga menghadirkan 86 booth dan 94 eksibitor dari berbagai perusahaan sekuritas, manajer investasi, perusahaan tercatat, perusahaan binaan IDX, inkubator, dan juga UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, tren pertumbuhan jumlah investor pada tahun ini juga menunjukkan harapan yang mengembirakan. Hingga 4 November 2024, jumlah pertambahan investor mencapai 2,21 juta.

“Sehingga total SID (Single Investor Identification) saat ini telah mencapai lebih dari 14 juta SID,” tandas Inarno.

Inarno menjelaskan, dari pertambahan tersebut sebanyak 55% di antaranya merupakan investor muda dengan usia di bawah 30 tahun. Menurutnya, hal ini mencerminkan masih tingginya minat dan juga kepercayaan dari masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. 

Inarno menyinggung pidato pelantikan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi. Dia yakin, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk para investor di pasar modal dapat memanfaatkan acara CMSE 2024 ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Tema Aku Investor Saham menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat luas dalam pasar modal. Investasi di pasar modal kini menjadi cara yang lebih mudah dan lebih terjangkau untuk berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia,” tutupnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kini menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Pandjaitan dalam siaran pers ditulis Rabu (6/11/2024).

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," tandasnya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

Standarisasi pelaporan ini, lanjut Lollan, akan sangat membantu dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan data yang tertata dan terkumpul dengan baik, pimpinan dapat memahami isu-isu strategis di bidang transportasi laut dan menyesuaikan kebijakan yang lebih diterima publik," ujar Lollan.

Di sisi lain, pengumpulan data yang telah disederhanakan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Pada kesempatan tersebut Lollan juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan layanan transportasi laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

"Kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan bukan hanya menguntungkan internal organisasi, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk memastikan kebutuhan publik di sektor perhubungan laut dapat terpenuhi dengan baik, sesuai harapan masyarakat," tutupnya.

Jelang libur Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025, BUMN Pelayaran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan masyarakat mudah untuk mendapatkan tiket.

PLT Direktur Utama ASDP Djunia Satriawan mengatakan bahwa ASDP melalui aplikasi Ferizy memberikan kemudahan kepada masyarakat. Sejak diluncurkan pada 2020, Ferizy telah mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan, mulai dari 438.105 pengguna di tahun pertama hingga mencapai lebih dari 2,5 juta pengguna hingga September 2024. Saat ini, layanan digital ASDP telah diterapkan di 47 pelabuhan di seluruh Indonesia.

"Pemesanan tiket selain dari aplikasi Ferizy, kemudian juga bisa melalui web dan pemesanan sudah bisa dilakukan 60 hari sebelum keberangkatan. Pengguna jasa diharapkan telah memiliki tiket jauh hari sebelum jadwal keberangkatan," kata Djunia dalam siaran pers ditulis Minggu (3/11/2024).

Menurutnya, ASDP juga telah memperluas sales point dan metode pembayaran agar memudahkan pengguna jasa dalam pembelian tiket bisa dilakukan melalui virtual account berbagai bank, gerai minimarket, e-wallet, dan yang terbaru sudah dapat dipesan melalui OTA tiket.com.

Adapun persiapan lain yang telah dilakukan ASDP menyambut Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025 mendatang, yakni melakukan integrasi pelabuhan Merak dengan pelabuhan Indah Kiat yang terletak persis di sebelah dermaga 7 reguler. Dengan integrasi tersebut, daya tampung kendaraan bertambah sekitar 500 kendaraan kecil.

ASDP juga telah memastikan kesiapan AOCC (ASDP Operation Control Center) yang merupakan ruang monitor koordinasi khusus didedikasikan bagi stakeholder agar dapat mempercepat pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat. Kemudian, selama periode nataru mendatang ASDP akan lakukan uji coba self-check in guna mempersingkat waktu masuk ke kapal.

Komisi V DPR RI bersama Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol. (Purn) Suntana dan PJ Gubernur Banten, Al Muktabar melakukan peninjauan kesiapan fasilitas dan pelayanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten pada akhir pekan lalu.

PLT Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Djunia Satriawan mengatakan kunjungan ini sekaligus memantau pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi khususnya di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Menilik proyeksi terkait kenaikan jumlah kendaraan pada puncak produksi sebesar 3% dengan v/c ratio di area pelabuhan Merak sebesar 0.39, arus penyeberangan masih dapat dikatakan lancar.

"Berdasarkan prediksi tersebut, arus penyeberangan angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 masih tergolong lancar. Namun demikian, ASDP akan tetap memastikan seluruh kesiapan pelabuhan Merak dengan matang untuk hadapi lonjakan kendaraan dan penumpang," jelasnya.

Boyman Harun, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN selaku pimpinan dalam kunjungan kerja spesifik kemarin turut memperjelas peran serta pemerintah dalam memperlancar arus mobilisasi masyarakat khususnya di lintasan Merak-Bakauheni yang menjadi jalur terpadat tiap momen liburan tiba.

"Hari ini kami hadir bersama-sama untuk mendengar dan mencari solusi bersama, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada khususnya di Merak-Bakauheni ini. Oleh karena itu saya katakan pertemuan ini penting untuk kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," tuturnya.

Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn) Suntana mengapresiasi penuh kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke wilayah Merak. Mantan kepala Baintelkam Polri tersebut berharap dengan adanya diskusi bersama mitra perhubungan ini akan dapat mengidentifikasi persoalan penyeberangan Merak-Bakauheni sesuai evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran 2024 seperti pembelian tiket, tempat transit dan antrean kendaraan.

"Kami sangat berterimakasih atas kunjungan spesifik ini. Tanpa dukungan dari Komisi V maka negosiasi, mitigasi, dan proses pencegahan tidak dapat dilakukan. Kami memiliki kekurangan yang besar dalam rangka menyukseskan kegiatan pelayanan publik. Mudah-mudahan dari kunjungan ini akan terbaca persoalan yang ada di wilayah Merak," ujarnya.

Suntana mengungkapkan bahwa sebetulnya seluruh stakeholder telah mempersiapkan hajat nataru maupun angkutan lebaran dengan matang, namun kendala antrean kendaraan yang menjadi catatan dalam pelaksanaan angkutan lebaran tahun ini disebabkan oleh cukup banyaknya penumpang yang datang ke pelabuhan tanpa memiliki tiket.

Pemerintah akan mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Rencana ini dilakukan karena subsidi dinilai tidak tepat sasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Khusus Pembahasan Subsidi tengah menggodok perubahan tersebut.

Selain itu Prabowo, kata Bahlil, meminta perubahan skema subsidi itu harus dimatangkan.

"Pak Prabowo mengarahkan kalau sudah matang, maka siap untuk kita jalankan. Yang paling penting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Ketika kembali ditegaskan apakah perubahan itu akan diterapkan tahun ini, Bahlil hanya meminta untuk didoakan.

"Doain aja," ucapnya singkat.

Bahlil menambahkan perubahan skema subsidi itu diarahkan untuk BBM dan listrik dulu. Sedangkan perubahan subsidi LPG 3 kg belum dibahas karena menyangkut keberlangsungan UMKM dan rumah tangga.

"Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," ucapnya.

Perubahan skema subsidi yang disiapkan adalah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuat beberapa opsi lainnya.

"Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perhimpunan dana dari penawaran umum pasar modal Indonesia telah mencapai Rp 159,19 triliun. Kemudian sebesar Rp 4,66 triliun di antaranya adalah penggalangan dari penawaran saham di pasar modal.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari), yang mewakili Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi.

"Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren positif tercatat nilai penawaran umum Rp 159,19 triliun, di mana Rp 4,66 triliun di antaranya merupakan fund raising dari 30 emiten baru," kata Kiki dalam konferensi pers, Jumat (1/11/2024).

Selain itu, perhimpunan dana dari Securities crowdfunding (SCF) hingga 25 Oktober 2024 telah ada 17 penyelenggara yang mendapatkan izin dari OJK. Selain itu juga tercatat 650 penerbit efek.

"Ada 166.515 pemodal dan total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi mencapai Rp 1,26 triliun," terang dia.

Kemudian perkembangan bursa karbon, Kiki mengatakan setelah diluncurkan hingga 29 Oktober telah ada 90 perusahaan yang mendapatkan izin.

"Dengan total volume sebesar 614.454 ton CO2, dengan akumulasi nilai Rp 37,09 miliar," pungkasnya.

Labuan Bajo, investor.id – Bursa karbon Indonesia sudah beroperasi lebih dari setahun sejak meluncur perdana pada 26 September 2023. Kemunculannya merupakan wujud dari komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun dalam perjalanannya, volume transaksi di bursa karbon masih relatif sepi. Evaluasi dan gebrakan dari para stakeholder terkait layak dinantikan untuk mengoptimalkan peran bursa karbon.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, membenarkan bahwa bursa karbon yang tergolong masih baru, belum memiliki volume transaksi yang besar.

Dia pun menekankan, evaluasi terhadap ekosistem bursa karbon harus dilakukan secara menyeluruh bukan hanya di Bursa Karbon Indonesia, tetapi juga instrument lain. Makanya, Inarno menyambut positif rencana Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, yang akan mengakselerasi pengembangan perdagangan karbon di Indonesia.

Sebab bagaimanapun, bursa karbon berperan penting sebagai bagian dari upaya nasional dalam mencapai dekarbonisasi dan ekonomi berkelanjutan. Ditambah lagi, bursa karbon juga masih mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan.

"Evaluasi ini mencakup ekosistem secara keseluruhan, bukan hanya Bursa Karbon Indonesia, tetapi juga instrumen lain seperti carbon tax dan ketentuan batas atas emisi. Kami akan berdikusi dengan berbagai pihak untuk menciptakan skema perdagangan karbon yang lebih baik," jelas Inarno sesuai Media Workshop di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Hanif menilai, peran bursa karbon belum cukup optimal sehingga perlu dilakukan percepatan untuk pengembangan dan perdagangan karbonnya. “Kami sedang mengevaluasi agar perdagangan karbon tidak stagnan. Potensi bursa karbon kita sangat besar dan kami tak ingin potensi ini terbuang percuma," ujar Hanif.

Beberapa kebijakan pun sedang disiapkan untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon yang meliputi penerapan skema offset karbon, memperluas unit perdagangan karbon, mempertimbangkan perpajakan karbon, dan menetapkan batas atas kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC).

"Langkah-langkah ini harus segera dibangun. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan potensi yang ada," tambah Hanif.

Untuk itu, dirinya akan melibatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memastikan kualitas karbon yang diperdagangkan memenuhi standar. Kualitas ini penting mengingat IDX Carbon menunjukkan peningkatan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dari 459.953 ton CO2e pada tahun pertama operasinya, menjadi 613.894 ton CO2e tahun ini.

Nilai transaksi juga naik dari Rp29,21 miliar menjadi Rp37,06 miliar, dengan volume transaksi sebesar 420.029 ton CO2e yang telah digunakan untuk kebutuhan pengurangan emisi.

Incar 100 Pengguna

Direktur Utama BEI Iman Rachman optimistis, jumlah pengguna jasa bursa karbon pada akhir 2024 akan terus meningkat hingga mencapai 100 pengguna. "Saat ini, kita sudah mencapai 81 pengguna, dan dengan rencana integrasi yang sedang berjalan, target ini bisa tercapai," ujar Iman.

Didukung dengan inovasi dari Bursa Karbon Indonesia untuk mengembangkan produk-produk turunan yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pelaku usaha terlibat. Walaupun tak bisa dipungkiri, beberapa tantangan perlu diatasi utamanya menyangkut keselarasan regulasi dan dukungan pemerintah serta berbagai sektor terkait.

“Dengan komitmen kuat dari semua pihak, bursa karbon kami harapkan menjadi salah satu pilar utama dalam pengurangan emisi karbon nasional,” kata dia.

Apalagi, Bursa Karbon Indonesia sudah menunjukkan kapasitasnya untuk beradaptasi dan berinovasi menghadapi tantangan perubahan iklim. Bukan tidak mungkin, dengan semakin banyak perusahaan dan proyek yang terlibat, maka bursa karbon bukan saja menjadi alat perdagangan, tetapi juga jembatan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

"Kita masih dalam fase belajar, tetapi kita optimistis bursa karbon  akan terus berkembang dan berkontribusi besar dalam mencapai target pengurangan emisi nasional," tutup Iman. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masalah tumpang tindih lahan. Nusron mengatakan, potensi tumpang tindih lahan seluas 6,4 juta hektar.

Nusron Wahid juga sempat berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal masalah pertanahan, termasuk soal tumpang tindih lahan hingga mafia tanah.

"Karena kan saya sampaikan saja di Indonesia ini, potensi tumpang tindih tanah itu memang luar biasa. Karena setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektar, yang kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang sertifikat. Ada sertifikatnya, nggak ada petanya. Nah ini memang potensi tumpang tindih," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Terkait masalah itu, Nusron pun berkeliling ke sejumlah instansi. Menurutnya, tumpang tindih tanah itu merupakan akar masalah dalam sengketa tanah hingga jadi mainan mafia tanah.

"Nah karena potensi tumpang tindih itulah, saya harus keliling ke berbagai lapangan. Salah satunya keliling ke Kejaksaan Agung, nanti ke kepolisian dan sebagainya. Karena inilah yang potensi masalah sengketa tanah, kemudian konflik pertanahan, kemudian yang dimainkan oleh mafia tanah," terangnya.

Ia menambahkan, mayoritas permasalahan soal tanah ada pada objek 6,4 juta hektar tersebut. Oleh karena itu, pihaknya turun tangan menyelesaikan masalah ini.

"Objeknya itu ada di mayoritas ada di 6,4 juta hektar ini. Setiap ada konflik itu saya lihat selalu, saya review ini objeknya di situ. Karena selama ini objeknya selalu di situ terus menerus, maka kami datang," katanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menyampaikan niatnya untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. Dalam hal ini menurutnya praktik mafia tanah sering kali melibatkan tiga komponen atau pihak.

"Tentunya kita tidak bisa mentolelir adanya mafia tanah, dan kalau kami identifikasi mafia tanah itu selalu elemen atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen," kata Nusron dalam Rapat Kerja perdana bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurutnya komponen pertama adalah Keterlibatan oknum orang dalam, yang Nusron sendiri tidak jelaskan lebih jauh orang dalam seperti apa yang dimaksud. Kemudian kedua ada pemborong tanah yang ikut ambil kepentingan di dalamnya, dan terakhir adanya pihak ketiga yang menjadi pendukung dari praktik mafia tanah.

"Pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Nomor dua adalah pemborong tanah pasti ambil kepentingan, yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung," jelas Nusron.

"Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oknum notaris. Juga bisa Permata, persatuan makelar tanah. Maupun Bimantara, bisnis makelar dan perantara," ucapnya lagi sembari bercanda.

Sebagai upaya pemberantasan mafia tanah di RI, Nusron mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga PPATK. Di mana ia menyebut pihaknya juga akan menginisiasi upaya pemiskinan mafia tanah.

"Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," ujar Nusron.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dituding menjadi biang kerok kehancuran PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang kini diputus pailit maupun perusahaan tekstil lain.

Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan menyebut Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor itu telah mengganggu operasional industri tekstil dalam negeri.

"Kalau itu (mengganggu operasional) secara nyata pasti iya. Karena teman-teman kita juga kena, banyak teman-teman di tekstil ini," ujarnya di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Ia menuding lahirnya Permendag 8/2024 telah membuat sejumlah pelaku usaha industri tekstil terpukul secara signifikan hingga pada akhirnya gulung tikar.

"Kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup," ujarnya.

Lantas, apa isi Permendag 8/2024 yang menghantam industri tekstil lokal itu?

Mei lalu, Kemendag pernah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 kepada para pelaku usaha, termasuk importir dan importir produsen. Pada sosialisasi tersebut, ada tujuh substansi dalam Permendag Pengaturan Impor tersebut.

Pertama, ada relaksasi persyaratan permohonan Persetujuan impor (PI) oleh Importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) bagi barang komplementer, tes pasar, dan purnajual untuk 18 komoditas yang dibatasi impornya menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis.

Kedua, adanya relaksasi pengaturan impor untuk sebelas kelompok komoditas, yaitu elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku pelumas dan katup.

Selanjutnya, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, bahan kimia tertentu (1 HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstil sudah jadi lainnya (1 HS).

Ketiga, relaksasi pengaturan pengeluaran barang impor khusus untuk komoditas yang tiba di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024 dan tertahan di pelabuhan tujuan. Soal ini, ada sekitar 26 ribu kontainer yang menumpuk.

Keempat, pengecualian larangan dan pembatasan (lartas) impor barang kiriman komoditas besi, baja, dan produk turunan untuk kegiatan usaha maksimal US$1.500 per pengiriman yang diimpor oleh Importir Pemilik API-P tanpa batasan frekuensi pengiriman.

Kelima, penyederhanaan persyaratan pengajuan surat keterangan untuk pengecualian lartas impor barang contoh yang bukan untuk diperdagangkan, serta barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P.

Keenam, penambahan ketentuan pengecualian lartas tidak untuk kegiatan usaha berupa barang kiriman pribadi, dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru, tanpa batasan jenis dan jumlah barang, kecuali untuk barang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor tidak diberikan pengecualian lartas impor.

Untuk barang kiriman pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), paling banyak dua unit per pengiriman.

Ketujuh, penambahan ketentuan impor barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet (HKT) dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) paling banyak dua unit untuk satu kali kedatangan dalamsatu tahun.

"Kami harap, langkah cepat pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 ini dapat mengatasi berbagai hambatan dalam proses impor dan mendukung kelancaran perdagangan di Indonesia," Direktur Impor Kemendag Arif Sulistiyo dalam keterangan resmi.

Ia menyebut penerbitan Permendag Impor 8 Tahun 2024 merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar merevisi Permendag 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak," ungkap Arif.

Sebab, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu pada 17 Mei 2024 terdapat 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, serta 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak yang belum bisa mengajukan Dokumen Pabean Impor karena kendala perizinan impor.

Kontainer tersebut terdiri atas komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan sejumlah komoditas lainnya. Relaksasi impor dalam Permendag 8 bak karpet merah untuk para importir produk jadi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menyebut penerbitan Permendag 8 adalah 'kecelakaan parah' dalam sejarah Indonesia.

Ia menuturkan aturan itu memicu keluarnya pasal yang menjadi 'lubang besar' yang memungkinkan barang-barang impor masuk tanpa persetujuan teknis (pertek). Hal ini melanggar kewenangan serta peraturan dari kementerian/lembaga lain.

"Ini menjadi sesuatu bad practices di Indonesia gitu. Tidak bisa dibayangkan sebuah regulasi dari sebuah kementerian teknis mengacaukan kementerian yang lain," tegas Danang dalam diskusi publik INDEF secara daring bertajuk 'Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit', Kamis (8/8).

Ia pun menduga 26 ribu kontainer itu tak mengikuti prosedur aturan impor sehingga tertahan dan memicu antrean di pelabuhan. Yang seharusnya dilakukan adalah penindakan hukum, bukan meloloskan puluhan ribu kontainer itu.

Menurutnya, merilis kontainer seolah membebaskan para bandit importir untuk masuk menjajah pasar dalam negeri.

"Ini menurut saya sebuah kecelakaan berpikir yang cukup parah, yang seharusnya bisa diatasi dengan penindakan hukum, tapi malah melahirkan sebuah regulasi yang mengacaukan kementerian lain dan mengacaukan industri kita," ujarnya.

PT Pertamina (Persero) mengundang masyarakat untuk menghadiri penutupan pameran retail nasional Pertamina Small and Medium Enterprises Exhibition (SMEXPO) 2024. Acara ini akan dimeriahkan oleh penampilan Lyodra, hari ini, Minggu (27/10) di Mal Kota Kasablanka, Jakarta.

Pameran yang berlangsung mulai 22-27 Oktober ini mempertemukan puluhan UMKM binaan Pertamina dengan ribuan pengunjung di Mal Kota Kasablanka.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan hari ini merupakan hari terakhir Pertamina SMEXPO 2024.

"Kami mengundang seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya mendukung produk-produk unggulan UMKM dalam negeri sekaligus bisa menyaksikan penampilan Lyodra," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Sepanjang penyelenggaraannya, kata Fadjar, Pertamina SMEXPO 2024 telah menampilkan berbagai produk unggulan dari UMKM binaan Pertamina di seluruh Indonesia. Pertamina SMEXPO 2024 bertema 'Lokal Jadi Vokal' ini melibatkan 43 UMKM binaan Pertamina yang memamerkan beragam produk unggulan, mulai dari kriya, kuliner, busana, dan health and body care.

Fadjar menambahkan Pertamina SMEXPO 2024 merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendukung pertumbuhan UMKM nasional.

"Selama pameran berlangsung, kami telah menyaksikan antusiasme luar biasa dari pengunjung dan pelaku UMKM. Transaksi bisnis yang terjadi menunjukkan bahwa produk UMKM kita memiliki daya saing yang tinggi. Di hari terakhir ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bangga dengan produk lokal sambil menikmati hiburan artis kenamaan Indonesia," jelasnya.

Adapun dalam kesempatan ini, Lyodra akan membawakan hits andalannya seperti Tak Selalu Memiliki dan Tak Dianggap. Pengunjung dapat menyaksikan penampilannya secara gratis dengan mengunjungi Pertamina SMEXPO 2024 di Grand Atrium Mal Kota Kasablanka.

Selain menikmati pertunjukan musik, pengunjung juga masih berkesempatan berbelanja produk-produk UMKM berkualitas dengan berbagai penawaran menarik di hari terakhir pameran, serta mengikuti berbagai aktivitas kreasi yang disediakan.

Sebagai informasi, Pertamina SMEXPO merupakan salah satu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina (Persero) yang telah rutin dilaksanakan sejak 2020 serta merupakan salah satu program inovasi unggulan untuk pembinaan UMKM yang bersifat nirlaba.

Pertamina SMEXPO bertujuan membantu UMKM meningkatkan omzet serta mengembangkan pasar dan membuka networking dengan para potential buyer atau mitra kerja sama, baik yang berskala nasional maupun internasional.

Percepatan penyederhanaan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral bakal menjadi fokus kebijakan utama bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Setidaknya 100 hari ke depan, urusan penyederhanaan regulasi bakal menjadi sasaran kerja utamanya sebagai menteri.

Bahlil ingin meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Dia menegaskan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), katanya masih banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujar Bahlil.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menambahkan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.

Mukhamad Misbakhun resmi terpilih sebagai ketua Komisi XI DPR RI. Komisi ini membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

"Selamat kepada pimpinan Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029 atas penetapan dan pengesahannya. Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran," tulis Instagram DPR RI@dpr_ri, Kamis (24/10/2024).

Selain Misbakhun, ada namaDolfie Othniel Frederic Palit hingga MohamadHekal di jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI. Berikut daftar lengkapnya:

Ketua:

Mukhamad Misbakhun/Fraksi Partai Golkar

Wakil Ketua:

1. Dolfie O. F. P./Fraksi PDI Perjuangan
2. Mohamad Hekal/Fraksi Partai Gerindra
3. Fauzi H. Amro/Fraksi Partai Nasdem
4. M. Hanif Dhakiri/Fraksi PKB

"Semoga jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI dapat bekerja secara sinergis dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan kebijakan moneter yang efektif, mengawasi sektor jasa keuangan, dan memperkuat perencanaan pembangunan nasional," tulis DPR RI.