Jakarta -

Modus penipuan perbankan masih marak dan meresahkan. Berbagai cara baru digencarkan untuk mengelabui para korban, salah satu modusnya yakni pengiriman tagihan pajak lewat aplikasi WhatsApp.

Pelaku kejahatan menyamar sebagai petugas pajak yang mengirimkan tagihan pajak kepada korban, yang ternyata file tersebut merupakan file berekstensi APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, modus penipuan berbentuk digital atau social engineering ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah. BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M Nugraha menegaskan keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," sambungnya.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal,"
ujar Arga.

"Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," sambungnya.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

(akn/ega)

Jakarta -

Pemerintah terus berupaya memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyebab aktivitas ilegal tersebut masih menjamur di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," terang Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel.

Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma masalahnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardlessgender-nya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" tutur Djoko.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti pinjol ilegal.

Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untuk orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," jelas Djoko.

(hns/hns)

Jakarta -

Dalam beberapa tahun terakhir, penipuan bermodus layanan perbankan semakin marak. Terlebih karena perkembangan teknologi yang semakin maju, modus kejahatan pun semakin bervariasi.

Kita sebagai pengguna layanan perbankan harus selalu berhati-hati karena banyak modus kejahatan yang mungkin mengintai kita, baik melalui HP, ATM, maupun laptop.

Simak artikel ini untuk mengetahui 7 modus penipuan perbankan yang mungkin saat ini mengintai Anda. Dengan demikian, Anda bisa semakin mewaspadai agar tidak menjadi korbannya.

Macam-macam Penipuan Perbankan

Berikut ini beberapa macam modus penipuan perbankan yang harus kita waspadai:

1. Phishing

Dalam laporan Komisi Perdagangan Federal AS, Selasa (7/5/2024), phishing adalah salah satu modus penipuan perbankan yang sering ditemukan. Penjahat akan memanfaatkan email, pesan, atau panggilan palsu untuk mengelabui korban.

Dalam berbagai kasus, penjahat berpura-pura menjadi pegawai bank dan meminta nasabah memverifikasi informasi pribadi. Jika informasi rahasia diketahui penjahat, maka dapat digunakan untuk masuk ke akun Anda dan menghabiskan uang di rekening Anda.

Jika menerima email, pesan, atau telepon dari bank dan menanyakan informasi pribadi, maka hal ini kemungkinan adalah penipuan. Kunjungi website bank dan hubungi customer service resmi untuk memastikan legalitas orang yang menghubungi Anda.

2. Akun Palsu

Penjahat juga mungkin menggunakan modus penipuan perbankan dengan membuat akun palsu dengan identitas Anda. Penjahat biasanya sudah mencuri data pribadi sehingga bisa masuk ke rekening nasabah dan menguras saldo Anda.

Untuk mencegah hal ini terjadi, selalu gunakan multi-factor authentication, seperti kata sandi atau kode teks untuk masuk ke dalam rekening bank. Ganti password secara berkala agar mempersulit para penjahat melakukan aksinya.

3. Situs Bank Palsu

Sering kali penjahat membuat situs web palsu yang mirip dengan nama-nama bank terkenal. Anda mungkin terkecoh karena namanya mirip. Tapi setelah diklik, maka penjahat bisa meretas informasi pribadi untuk masuk ke akun bank Anda.

Untuk mencegahnya, detikers sebaiknya mencatat nama-nama situs resmi bank. Selain itu, kalian harus jeli ketika menerima pesan teks di HP atau iklan-iklan yang muncul.

Biasanya penjahat memberikan penawaran menarik dan meminta Anda untuk mengklik link. Biasanya mereka memakai situs gratisan seperti blogspot atau wordpress.

4. Aplikasi atau Ekstensi Berbahaya

Selain melalui situs web, penjahat juga bisa menggunakan aplikasi atau ekstensi browser yang berbahaya, Hal ini bisa terjadi ketika detikers mengunduh aplikasi dari pihak ketiga atau sumber ilegal.

Penjahat telah merancang aplikasi tersebut untuk meretas perangkat HP dan mengakses kata sandi ataupun informasi pribadi yang ada di dalam ponsel. Untuk mencegahnya, pastikan mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan terpercaya.

Selain itu, ketika menyetujui persyaratan aplikasi atau ekstensi baru, bacalah ketentuannya dengan lengkap. Jika dirasa ada hal mencurigakan, segera hapus aplikasi karena mungkin berbahaya.

5. Ganjal ATM dan Pasang Stiker Bank

Dikutip dari buku Waspadalah! (Modus-modus Penipuan & Perampokan di Sekitar Kita) oleh Abdillah Firmanzah Hasan, modus penipuan perbankan lainnya adalah dengan menggunakan modus ATM tertelan.

Penjahat biasanya memasang ganjal di mesin ATM agar kartu Anda tertelan. Penjahat juga sudah memasang stiker berisi nomor kontak palsu namun desainnya dibuat mirip aslinya.

Korban yang ATM-nya tertelan akan menghubungi nomor telepon penjahat, kemudian diarahkan untuk memberikan informasi pribadinya. Penjahat akan dengan mudah membobol kartu ATM dan menguras uang Anda.

Modus seperti ini biasanya dilakukan di daerah terpencil. Untuk mencegahnya, selalu catat nomor call center resmi bank Anda.

6. Modus Penipuan Transfer Nyasar

Dilansir dari situs BNI dan Seabank, transfer nyasar mungkin adalah modus penipuan pinjol. Penjahat mungkin sudah memegang data pribadi Anda untuk mengajukan utang di pinjol.

Saat pinjaman sukses dicairkan, uang akan dikirimkan ke nomor rekening Anda. Penjahat kemudian akan menghubungimu dan mengatakan telah melakukan salah transfer ke nomor rekeningmu.

Anda akan diminta mengembalikan uang yang disebut nyasar tersebut. Setelahnya, Anda akan menanggung utang yang diajukan penjahat tersebut.

Jika menerima uang nyasar, sebaiknya melaporkan kejadian tersebut ke kantor bank Anda atau bisa juga ke kantor polisi. Jangan pernah mengembalikan uang transfer nyasar sendiri.

7. Undian dan Investasi Bodong

Modus penipuan terakhir adalah penipu akan menyebarkan informasi bahwa Anda memenangkan undian dengan hadiah tertentu. Penipu akan meminta korban membayarkan biaya administrasi atau pajak.

Modus serupa ialah penipu menawarkan investasi bodong dengan keuntungan menggiurkan, namun sebenarnya dapat kita perkirakan besar keuntungan ini tidak wajar. Detikers jangan mudah tergiur keuntungan yang besar, dan jangan mudah mengirimkan uang kepada orang lain.

Nah, itulah 7 modus penipuan perbankan yang bisa mengintai kita setiap saat. Sampaikan juga kepada keluarga agar tidak menjadi korban.

(bai/row)

BAGHDAD - Pejabat militer Kataeb Hizbullah dalam Perlawanan Islam di Irak, Abu Ali Al-Askari, memperingatkan pelanggaran kedaulatan Irak untuk menyerang Iran tidak hanya akan mengakibatkan respons balasan terhadap Israel, tetapi juga akan mencakup pangkalan Amerika Serikat (AS) di Irak.

?Kami menegaskan kembali bahwa setiap penargetan negara kami, Irak, atau penggunaan wilayah darat dan udaranya untuk menargetkan Republik Islam Iran, tidak akan membatasi respons Kataeb Hizbullah hanya pada entitas Zionis, tetapi juga akan menyerang pangkalan, kamp, dan kepentingan Amerika di Irak dan kawasan tersebut,? tegas Al-Askari.

Pernyataan kelompok tersebut menganggap serangan rudal Iran terhadap Israel terjadi sebagai respons terhadap genosida Israel di Gaza dan pembantaian terus-menerus terhadap warga sipil di Palestina dan Lebanon.

Al-Askari menekankan ancaman Israel untuk membalas Iran adalah ?dengan dukungan penuh dari Amerika dan negara-negara Barat?.

Pejabat militer Irak mengungkapkan meskipun negaranya tidak bermaksud melancarkan perang energi, jika perang itu benar-benar terjadi, dia memperingatkan mereka akan memastikan "dunia akan kehilangan 12 juta barel minyak setiap hari."

"Mengenai apa yang akan dilakukan saudara-saudara kita di Yaman di Selat Bab al-Mandab dan apa yang akan dilakukan saudara-saudara kita di Iran di Selat Hormuz, hanya Allah yang tahu," pungkas dia.

AS DukungIsrael

Pernyataan Perlawanan Islam Irak muncul setelah panggilan telepon antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di mana mereka membahas tanggapan yang diantisipasi rezim Zionis terhadap serangan rudal Iran terhadap Israel pada tanggal 1 Oktober.

"Mereka melanjutkan diskusi mereka tentang tanggapan terhadap serangan Iran pekan lalu, diskusi yang tentu saja dimulai di tingkat staf, dan sekarang kedua pemimpin dapat melakukan percakapan yang produktif, lugas, dan jujur, seperti yang biasa mereka lakukan," ujar juru bicara Karine Jean-Pierre dilansir kantor berita Anadolu.

Wakil Presiden AS Kamala Harris dilaporkan berpartisipasi dalam percakapan antara keduanya, yang berlangsung Rabu pagi dan diikuti pernyataan Gedung Putih beberapa jam kemudian.

Biden menekankan kepada Netanyahu "komitmennya yang kuat terhadap keamanan Israel", sambil mengutuk "serangan rudal balistik Iran terhadap Israel dengan tegas."

Sementara Israel berjanji membalas serangan rudal Iran, Teheran telah memperingatkan Tel Aviv terhadap tindakan tersebut dengan menekankan tanggapannya akan menentukan dalam kasus ini.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengancam Iran pada Rabu dengan pembalasan yang "mematikan, tepat, dan sangat mengejutkan".

"Mereka tidak akan mengerti apa yang terjadi atau bagaimana itu terjadi, tetapi mereka akan melihat hasilnya," ujar Gallant.

Genosida Berlanjut

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang berkelanjutan di Gaza.

Israel yang saat ini sedang diadili di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina telah melancarkan perang yang menghancurkan di Gaza sejak 7 Oktober.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 42.010 warga Palestina telah tewas dan 97.720 warga lainnya terluka dalam genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023.

Dalam dunia cryptocurrency yang terus berkembang, ancaman kejahatan siber semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Untuk menghadapi tantangan ini, Pemerintah Amerika Serikat menerapkan strategi inovatif yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam memerangi kejahatan kripto. 

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mencegah kerugian yang signifikan bagi individu dan institusi.

Pada tanggal 2 Oktober, Pemerintah AS melalui Divisi Kriminal dan Seksi Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual (CCIPS) mengadakan simposium kecerdasan buatan di Departemen Kehakiman di Washington, D.C. 

Dalam acara tersebut, Nicole M. Argentieri, Wakil Asisten Jaksa Agung, memaparkan rencana strategis untuk melawan kejahatan siber dengan AI.

“Teknologi baru ini menawarkan peluang penting untuk meningkatkan investigasi kami dan bagi penegak hukum untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam melindungi publik dan menegakkan hukum,” ujarnya pada simposium tersebut, Rabu (02/10/2024).

AI: Senjata Baru DOJ Melawan Kejahatan Kripto

Rencana Strategis untuk Melawan Kejahatan Siber yang diungkapkan oleh pemerintah berfokus pada pengembangan hukum dan kebijakan untuk mencegah serta menuntut pelaku kejahatan siber. 

Argentieri menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menggunakan semua alat yang tersedia guna, seperti AI untuk memberantas aktivitas kriminal.

“Pendekatan Strategis untuk Melawan Kejahatan Siber menekankan fokus divisi untuk menggunakan semua alat yang ada untuk mengganggu aktivitas kriminal dan memastikan departemen memiliki alat dan kebijakan yang efektif untuk memerangi kejahatan siber,” jelasnya.

Salah satu aspek utama dari pendekatan ini adalah dukungan untuk Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam melawan kejahatan yang bersifat lintas batas.

Teknologi seperti sangatlah AI berperan penting dalam membantu penegak hukum menganalisis data transaksi cryptocurrency dan mendeteksi pola mencurigakan. 

Penggunaan teknologi canggih seperti machine learning dan analitik data akan memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan menindaklanjuti lebih cepat. 

Dengan demikian, pemerintah AS tidak hanya akan mampu mendeteksi kejahatan siber, tetapi juga mencegahnya sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Kejahatan Kripto yang Semakin Canggih

Sementara pemerintah berupaya untuk mengatasi kejahatan kripto dengan strategi yang lebih baik, ancaman dari malware berbasis AI dan serangan phishing tetap menjadi perhatian utama. 

Misalnya, versi terbaru dari malware Rhadamanthys, yang mampu mencuri informasi sensitif dan mengakses dompet kripto, menyoroti betapa rentannya pengguna cryptocurrency saat ini. 

Kerugian akibat serangan semacam ini diperkirakan mencapai hingga US$265 miliar per tahun, mencerminkan pertumbuhan tahunan yang signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan cryptocurrency di seluruh dunia.

Selain malware berbasis AI, serangan phishing kripto yang semakin canggih dan berkembang juga menjadi tantangan serius. Teknik-teknik baru yang digunakan penyerang untuk menciptakan situs palsu semakin sulit dibedakan dari situs resmi. 

Dalam beberapa kasus, serangan phishing telah mengakibatkan kerugian besar, seperti kehilangan hingga US$55 juta dari satu dompet saja. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak hanya menyasar individu, tetapi juga dapat memengaruhi perusahaan dan institusi yang terlibat dalam industri cryptocurrency.

Pentingnya Kolaborasi dalam Melawan Kejahatan Kripto

Dengan meningkatnya kompleksitas ancaman, kolaborasi antara pemerintah AS, perusahaan keamanan, dan pengguna menjadi sangat penting. 

Penegak hukum dan perusahaan harus bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi ancaman ini. Melalui edukasi dan peningkatan kesadaran, pengguna diharapkan dapat melindungi diri mereka dan aset digital mereka dari potensi kehilangan yang besar.

Kewaspadaan pengguna menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang lebih aman di dunia cryptocurrency. Langkah-langkah seperti otentikasi dua faktor, pembaruan perangkat lunak secara teratur, dan penghindaran tautan mencurigakan dapat membantu mencegah serangan siber. 

Kombinasi upaya AS dalam menerapkan teknologi AI dan kesadaran individu akan membentuk landasan yang kuat untuk memerangi kejahatan kripto di masa depan. [dp]

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi dompet digital (e-wallet) Dana Indonesia terus mengoptimalkan fitur proteksi untuk mencegah kejahatan siber sehingga masyarakat aman dalam keuangan digital.

"Kami terus berinovasi untuk meningkatkan fitur proteksi karena keamanan menjadi faktor utama yang meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan dompet digital," kata CEO & Co-Founder Dana Indonesia Vince Iswara dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Vince menjelaskan, Dana Indonesia terus berupaya untuk mencegah kejahatan siber dan penipuan secara daring (online) melalui fitur Dana Protection.

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan deteksi dini ‘Scam Checker’, melalui pengecekan keabsahan nomor, akun media sosial, nomor rekening bank, hingga tautan yang tidak diketahui oleh pengguna.

Ada pula fitur ‘Aduan Nomor’, yang terhubung langsung dengan AduanNomor.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang berfungsi untuk melacak pemilik nomor tersebut.

Tidak hanya itu, pengguna dapat meningkatkan keamanan akunnya dengan melihat rekomendasi pengaturan keamanan atau ‘Security Suggestions’ yang dianjurkan bagi akun miliknya.

Rekomendasi keamanan ini termasuk mengganti PIN secara berkala, mengaktifkan Passkey, menambah pertanyaan keamanan untuk verifikasi, mengaktifkan autentikasi wajah DANA VIZ, sampai izin lokasi.

Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi data dan transaksi pengguna, Dana Protection memberikan 100 persen jaminan uang kembali sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

Cakupan perlindungan ini meliputi penggantian saldo jika ada transaksi yang tidak dilakukan oleh pengguna atau pemilik akun dan terjadi hanya dalam 60 hari terakhir.

Ia menyampaikan, pengguna cukup melaporkannya melalui asisten virtual DIANA, untuk bisa melakukan klaim.

"Melalui cara ini, pengguna bisa semakin waspada terhadap nomor-nomor yang terindikasi penipuan," ujarnya.

Lebih lanjut Vince mengatakan bahwa Dana Indonesia memiliki fitur tambahan bertajuk Waspada Online dan Tipu Online.

Pada kedua mini program, pengguna bisa mencoba edukasi yang dikemas dalam bentuk gamifikasi.

Usai menyelesaikan tantangan, pengguna akan diberikan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kejahatan siber.

Pihaknya juga berfokus pada edukasi melalui kampanye-kampanye program di media sosial di antaranya Monitor, Konfirmasi, dan Lapor yang menginformasikan berbagai jenis modus kejahatan siber seperti Customer Service (CS) tidak resmi, tautan palsu, dan lainnya.

Melengkapi kampanye tersebut, Dana menggagas kampanye lain bertajuk Cek Ulang Yuk (CUY), yang berfokus untuk meningkatkan kembali kesadaran pengguna terhadap modus kejahatan siber.

Kampanye ini khusus dibagikan melalui media sosial korporasi, untuk menjangkau segmen yang lebih spesifik.

Ia menambahkan, Dana Indonesia terus bekerja sama dengan berbagai pihak dan seluruh pemangku kepentingan untuk memerangi kejahatan siber.

Selama enam tahun beroperasi di Indonesia, Dana mengklaim telah memiliki 180 juta pengguna, di mana sebanyak 850.000 pengguna merupakan UMKM dan sebanyak 9.000 pengguna adalah online merchants.

"Komitmen ini kami bangun dengan memegang teguh tiga prinsip utama yaitu trusted, friendly, accessible. Prinsip ini senantiasa kami bawa dalam mengembangkan berbagai inovasi dan inisiatif yang bertujuan melayani kebutuhan masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Luu Thanh Nam, pria 37 tahun dari provinsi Thanh Hoa di Vietnam Utara, telah melakukan tindakan mengejutkan dengan mencuri tengkorak dan tulang belulang pamannya dari kuburan. Ia nekat melakukan itu karena terjerat utang judi.

Melansir SCMP, Rabu (25/9/2024), Nam menggunakan sekop untuk menggali kuburan pamannya. Dia memindahkan beberapa jasad pamannya dan menyembunyikannya di tumpukan sampah di dekatnya.

Dia mencoba untuk memeras 5 miliar dong Vietnam atau setara dengan Rp 3,06 miliar dari keluarga almarhum untuk melunasi utang judi. Almarhum adalah ayah dari sepupu Nam, Luu Thanh Hoi, dan telah meninggal dunia empat tahun sebelumnya.

Keesokan harinya, Nam mengirim pesan teks ancaman kepada istri Hoi menggunakan nomor telepon anonim, menuntut pembayaran untuk pengembalian tulang belulang dan memperingatkan bahwa jika mereka menghubungi polisi, mereka tidak akan pernah mendapatkan kembali jasadnya.

Khawatir dengan pesan tersebut, Hoi dan istrinya memeriksa makam dan menemukan lubang di tutup peti mati. Mereka segera memberi tahu pihak berwenang.

Setelah penyelidikan, Nam diidentifikasi sebagai pelaku, mengakui kejahatan tersebut dan menyebutkan bahwa utang judi yang sangat besar sebagai motifnya. Polisi menemukan tulang belulang yang dicuri dan mengembalikannya kepada keluarga Hoi.

Mengganggu makam dianggap sangat tidak sopan dalam tradisi Vietnam, yang diyakini dapat menyebabkan keresahan pada jiwa orang yang telah meninggal. Menanggapi insiden tersebut, Hoi menguburkan kembali jenazah ayahnya sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pada 12 September, Nam ditangkap atas tuduhan penodaan makam dan pemerasan, dengan hukuman spesifik yang belum diungkapkan.

Di Vietnam, hukuman untuk penodaan makam bisa mencapai tujuh tahun penjara, dan mereka yang terbukti melakukan pemerasan bisa menghadapi hukuman hingga 20 tahun, tergantung pada jumlah yang terlibat. Insiden ini telah menarik perhatian yang signifikan di media sosial, di mana para pengguna mengungkapkan kemarahan mereka.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Israel sejak Januari lalu telah menyetujui rencana untuk memungut pajak dari rakyat Palestina yang dialokasikan untuk Gaza dikirim ke Norwegia bukan kepada Otoritas Palestina (PA).

Sejak November 2023, pajak yang biasanya dikirim ke Gaza telah dibekukan Pemerintah Israel. Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang dicapai pada 1990-an, Israel memungut pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan ke PA sambil menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

Sementara, PA diusir dari Jalur Gaza pada 2007, banyak pegawai sektor publik di daerah kantong itu tetap mempertahankan pekerjaan mereka dan terus dibayar dengan pendapatan pajak yang ditransfer.

Beberapa minggu setelah serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober, Israel mengambil keputusan untuk menahan pembayaran yang ditujukan bagi para karyawan di Jalur Gaza dengan alasan mereka dapat jatuh ke tangan Hamas.

"Dana yang dibekukan itu tidak akan ditransfer ke Otoritas Palestina, tetapi akan tetap berada di tangan negara ketiga," ujar Kantor Perdana Menteri Israel dalam sebuah pernyataan yang dirilis beberapa waktu lalu dikutip dari Al Jazeera, Selasa (20/8/2024).

Israel Kendalikan Pajak Palestina

Sistem pengumpulan pajak dan bea cukai oleh Israel atas nama PA dan ditransfer ke otoritas tersebut setiap bulan disetujui dalam perjanjian 1994, yang dikenal sebagai Protokol Paris, kesepakatan itu dimaksudkan untuk mengelola hubungan ekonomi antara Israel dan wilayah Palestina yang diduduki hingga penyelesaian damai akhir dicapai antara kedua negara.

Pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama PA berjumlah sekitar USD188 juta setiap bulan mencakup 64% total pendapatan otoritas tersebut.

Sebagian besar dana ini digunakan untuk membayar gaji sekitar 150.000 karyawan PA yang bekerja di Tepi Barat dan Gaza, meskipun PA tidak memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza. Pada 3 November lalu, kabinet keamanan Israel memilih untuk menahan total USD275 juta pendapatan pajak Palestina, termasuk uang tunai yang dikumpulkan selama beberapa bulan sebelumnya yang masih berada di Tel Aviv.

"PA tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak pendapatan pajak yang masuk ke Gaza. Ini masih misteri. Kadang mereka mengatakan 30%, kadang 40%, kadang 50%," ungkap Direktur Penelitian di Palestine Economic Policy Research Institute-MAS Rabeh Morrar.

Pendapatan pajak bulanan yang sebelumnya dialokasikan untuk staf PA di Gaza akan ditransfer ke rekening perwalian yang berbasis di Norwegia. Namun dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar pekerja di Gaza tanpa izin dari Israel.

Satu-satunya anggota Pemerintah Israel yang menentang rencana pengiriman dana ke Norwegia adalah Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, yang bersikeras bahwa inisiatif tersebut tidak menjamin bahwa uang tersebut tidak akan sampai ke tangan Nazi dari Gaza.

Negara Israel sering menggunakan kendalinya atas pendapatan pajak PA sebagai sarana untuk memeras dan menghukum otoritas tersebut. Misalnya, pada bulan Januari 2023, pemerintah Israel yang baru dibentuk, yang dipandang sebagai pemerintah koalisi paling sayap kanan dalam sejarah negara tersebut memutuskan untuk menahan pendapatan pajak sebesar USD39 juta dari PA setelah otoritas tersebut meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memutuskan legalitas pendudukan Israel selama puluhan tahun.

"Pemerasan Israel terhadap pendapatan pajak kami tidak akan menghentikan kami untuk melanjutkan perjuangan politik dan diplomatik kami," kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh saat itu setelah kabinet keamanan Israel sebelumnya menggambarkan tindakan PA di ICJ sebagai keputusan untuk melancarkan perang politik dan hukum melawan Israel.

"Pemerintah Palestina berutang miliaran dolar dalam bentuk utang internal kepada bank-bank lokal, rumah sakit, perusahaan-perusahaan medis, dan sektor swasta," kata Morrar.

"Ada juga utang misalnya, untuk gedung-gedung milik swasta yang disewakan oleh pemerintah. Mereka belum mampu membayarnya."

Pada 2021, krisis keuangan PA diperburuk oleh penolakan berkala Israel untuk membayar PA seluruh bagian pendapatan pajaknya sebelum 7 Oktober mendorongnya untuk memotong semua gaji sebesar 25%.

Sejak November ketika Israel memutuskan membekukan dana yang dialokasikan untuk Gaza, PA menolak menerima uang sama sekali sebagai protes. Sebagai akibat dari keputusannya untuk menolak persyaratan Israel, PA tidak dapat membayar gaji karyawan selama satu setengah bulan.

Modus kejahatan saat ini masih marak terjadi. Salah satunya adalah modus pecah kaca mobil. Para pelaku nekat dan berani melakukan aksinya di tempat umum, bahkan di siang hari.

Pencurian yang dilakukan dengan memecahkan kaca mobil dan mengambil barang berharga berlangsung dengan cepat, bahkan orang yang ada di sekitar lokasi kejadian tidak menyadari kondisi tersebut.

Pemerhati Masalah Transportasi dan Hukum sekaligus mantan Kasubdit Penegakkan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto bilang, kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Kesempatan harus dipersempit sehingga tidak ada peluang penjahat melakukan kejahatan.

“Modus pencurian dengan memecah kaca mobil sangat sering terjadi, bisa terjadi kapan dan dimanapun. Pemilik mobil yang akan parkir kendaraan supaya hati-hati dan betul-betul dalam kondisi aman,” kata Budiyanto saat dihubungi kumparan, Sabtu (10/8).

Untuk mencegah, Budiyanto menyarankan untuk mencari tempat atau lokasi parkir yang dijaga oleh petugas keamanan. Apabila terpaksa harus parkir di lokasi umum usahakan pada tempat yang ramai dan terjangkau pantauan atau pandangan.

“Karena kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana pun diusahakan saat parkir jangan menutup kaca rapat, usahakan ada sedikit longgar. Karena kalau kaca terlalu rapat dan kondisi panas dan bertekanan tinggi kaca akan mudah retak apabila dilempar dengan pecahan busi dalam kondisi dingin,” jelasnya.

Pada kondisi tersebut, saat kaca retak akan mudah didorong dan saat kaca sudah terbuka penjahat akan dengan mudah melakukan aksinya.

“Modus kejahatan dengan pecah kaca mobil sudah menggunakan cara-cara yang lebih mudah dan canggih dengan menghindari kecurigaan dengan cara melempar pecahan busi yang sudah dingin,” katanya.

“Busi yang dingin dilempar mengenai kaca yang dalam kondisi panas dan bertekanan tinggi akan mudah memecahkan kaca mobil,” tambahnya.

Pun Budiyanto mengungkapkan, cara-cara lama memecahkan kaca mobil dengan linggis dan besi sudah mulai ditinggalkan karena akan menimbulkan suara yang keras dan menimbulkan kecurigaan orang di sekelilingnya.

Lebih lanjut, jangan meninggalkan barang-barang berharga di mobil dan usahakan kaca dipasang kaca film untuk keamanan bisa dipasang alarm.

“Meninggalkan barang-barang berharga di dalam kabin mobil, kaca tidak dipasang kaca film dan parkir di tempat sepi yang tidak dijaga sama saja memberikan kesempatan pelaku kejahatan melakukan aksinya,” tuntasnya.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mencatat jumlah penipuan melalui transaksi keuangan di dalam negeri naik tajam. Banyak masyarakat menjadi korban dari tindak kejahatan sistem tersebut. Penipuan itu meliputi investasi ilegal, pinjaman online ilegal dan berbagai aktivitas keuangan ilegal lainnya.

Analis Eksekutif Senior Kelompok Spesialis Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Hudiyanto mengatakan, penipuan melalui transaksi keuangan tak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Aksi kejahatan segera diberantas hingga ke ?akar-akarnya? melalui anti scam center (ASC) atau pusat anti penipuan yang ditargetkan beroperasi pada Agustus 2024.

?Jadi OJK tentunya setelah melakukan upaya yang lain seperti edukasi, kita tambahkan satu upaya baru nih, itu namanya anti scam center. Scam center ini sebenarnya inisiatif dari OJK yang dalam hal ini sebagai Satgas Pasti, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal,? ujar Hudiyanto saat Market Review IDX Channel, Kamis (8/8/2024).

Dalam menjalankan anti scam center, OJK menggandeng banyak pihak. Seperti Bank Indonesia (BI), sepuluh Kementerian, Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), dan pihak lainnya.

?Ini luar biasa karena ada 16 lembaga, ada dua regulator keuangan, ada OJK, Bank Indonesia, sepuluh kementerian, kemudian ada bapak/ibu dari rekan kami di penegakan hukum apakah itu Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK, jadi nanti kita keroyok nanti melawan seperti ini (penipuan),? paparnya.

Hudiyanto menyebut, OJK melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal alias Satgas Pasti melawan tindakan kejahatan dengan menangkap pelaku, memblokir, hingga mengedukasi masyarakat terkait produk-produk yang sifatnya ilegal.

?Jadi satgas pasti itu memang upayanya dalam untuk melawan nih, menangkap, memblokir, melakukan sesuatu, mengedukasi masyarakat terkait produk-produk yang sifatnya adalah ilegal, nah ini ada irisan yang kita lakukan di anti scam center nanti,? beber dia.

?Jadi yang legal, yang berizin, tentunya OJK melakukan pengawasan, melakukan penindakan, tapi yang ilegal kita kuatkan atas Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal ini. Jadi yang legal kita perhatikan, yang ilegal pun kita urusin,? lanjutnya.

JAKARTA - Ancaman kasus fraud dan kejahatan keuangan yang menargetkan sektor perbankan dengan sangat cepat akibat didorong oleh kemajuan digital, membuat para pelaku industri harus bisa memberikan respons secara komprehensif. Respons ini perlu menegaskan langkah-langkah keamanan yang kuat, yang mencakup orang, proses bisnis dan teknologi.

Survei terbaru yang dilakukan GBG bekerja sama dengan Chartis Risk mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat teratas dalam kasus aktivitas money mule (kasus fraud transfer) dan pencurian identitas, yaitu sebesar 67%.

Menanggapi temuan tersebut, GBG menyelenggarakan seminar ?Membangun Kepercayaan pada Saluran Digital: Studi Risiko Fraud Perbankan Indonesia? di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Acara yang dihadiri oleh 88 peserta dari 30 bank dan perusahaan keuangan, menghadirkan pembicara penting antara lain Sahrizal Sofian, Country Director Indonesia GBG PLC, Destya D. Pradityo, Head of Digital Strategy di Allo Bank, Ellend Kusuma, Head of Investigation and Disciplinary Action di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dan Budi Santoso, Director of Unit Kejahatan Forensik & Keuangan PwC dan Direktur ACFE Indonesia.

Evolusi Kasus Fraud dan Kerentanan Indonesia

Survei GBG dan Chartis Risk menggarisbawahi bahwa kasus fraud terus bertransformasi dan berkembang. Indonesia telah menjadi target utama karena pasar produk digitalnya yang berkembang dan tingkat inklusi keuangan tinggi, yang diperkirakan akan mencapai 90% pada tahun 2024.

Para pelaku fraud akan semakin banyak menargetkan pengguna yang lebih rentan menjadi korban dibandingkan lembaga keuangan. Pergeseran ini telah menyebabkan peningkatan kasus-kasus yang melibatkan money mule dan pencurian identitas.

Budi Santoso menekankan, bahwa pemberantasan kasus fraud memerlukan upaya terkoordinasi antara penyedia teknologi regulasi (seperti GBG), lembaga keuangan, regulator, dan penegak hukum. Pendidikan dan investasi berkelanjutan dalam teknologi canggih, seperti AI dan pembelajaran mesin, sangat penting untuk mengakali berbagai teknik kasus fraud yang canggih.

Beragam dan tingginya jumlah kasus kasus fraud di Indonesia berasal dari transformasi digital yang tengah berlangsung, akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan , dan meningkatnya penargetan pengguna oleh para pelaku fraud.

Sementara itu Head of Digital Strategy Allo Bank, Destya D. Pradityo membahas pentingnya menyeimbangkan keamanan dengan aksesibilitas pengguna. Literasi keuangan harus dibarengi dengan literasi digital melalui edukasi konsumen yang berkesinambungan.

Allo Bank fokus pada tindakan pencegahan yang disiplin dan dalam tahap awal membangun infrastruktur teknologi yang kuat untuk memitigasi kasus fraud. Riset internal bank menunjukkan bahwa konsumen lebih mengutamakan keamanan saat bertransaksi dan penyimpanan data dibandingkan desain dan fitur antarmuka pengguna.

Sedangkan Head of Investigation and Disciplinary Action Bank Muamalat, Ellend Kusuma menegaskan, tentang perlunya prosedur penanganan keluhan pelanggan yang efektif untuk menyelidiki penyebab kasus fraud dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dini.

Menurutnya sistem manajemen pengaduan yang kuat dapat membantu mengidentifikasi pola kasus fraud dan memastikan intervensi secara cepat, sehingga memperkuat kepercayaan pelanggan.

Sahrizal Sofian menekankan, mengenai perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi kemajuan digital. GBG menggunakan metode scoring berlapis dengan verifikasi identitas, pemantauan transaksi, analisis perilaku, dan endpoint security (keamanan perangkat pengguna).

Kolaborasi antar lembaga keuangan sangatlah penting, dan GBG berencana mengembangkan platform untuk pertukaran informasi yang lebih baik dan terkoordinasi.

Adopsi Cloud: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keamanan

Panelis juga membahas tentang manfaat dan tantangan adopsi cloud dalam deteksi kasus fraud. Budi Santoso menyoroti pentingnya kesiapan data, pertimbangan anggaran, dan langkah pengamanan yang ketat, serta kepatuhan terhadap peraturan yang ditentukan regulator.

Destya D. Pradityo menyarankan perusahaan untuk bermitra dengan penyedia cloud terdaftar di Indonesia dan memastikan kesiapan internal melalui pelatihan staf dan pengembangan infrastruktur TI (teknologi informasi).

Sedangkan Sahrizal Sofian mencatat potensi teknologi cloud dalam meningkatkan deteksi kasus fraud melalui pembaruan waktu nyata dan waktu respons yang lebih cepat.

Mengatasi Tantangan Organisasi, Ancaman Teknologi dan Perlindungan Konsumen

Destya D. Pradityo menjelaskan, bahwa pencegahan kasus fraud yang efektif dimulai dengan tindakan tegas selama proses registrasi dan orientasi, diikuti dengan investigasi dan validasi yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti perlunya adaptasi berkelanjutan terhadap teknik kasus fraud yang terus berkembang dan pentingnya sumber daya manusia dalam penerapan teknologi tersebut.

Ellend Kusuma menekankan, penyelidikan awal yang komprehensif, mempertimbangkan perspektif pelanggan, dan analisis perilaku untuk memahami akar penyebab kasus fraud.

Director of Unit Kejahatan Forensik & Keuangan PwC dan Direktur ACFE Indonesia, Budi Santoso mengutarakan, perlunya investasi dalam teknologi keamanan dan program pelatihan untuk mengurangi risiko serangan rekayasa sosial, yang mencakup 60% kasus kasus fraud di Indonesia.

Ia pun menambahkan dan menganjurkan penyempurnaan sistem pemantauan transaksi berkala agar tetap terkini dan efektif. Memprioritaskan perlindungan konsumen dalam lingkungan perbankan digital melibatkan upaya untuk membangun kepercayaan melalui pendidikan komprehensif tentang keamanan data.

"Memastikan konsumen merasa aman dan memahami pentingnya menjaga informasi mereka adalah hal yang terpenting. Komunikasi yang jelas dan sederhana tentang praktik keamanan data adalah sangat penting untuk memberdayakan pelanggan dengan pengetahuan yang diperlukan untuk melindungi diri," terangnya.

Langkah-langkah ini secara kolektif memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan ketahanan lembaga keuangan terhadap ancaman dunia maya yang terus berkembang.

Mengatasi Pelaku Fraud secara Proaktif

Seiring dengan kemajuan teknologi, perusahaan dan lembaga keuangan menghadapi kebutuhan yang terus menerus untuk bertransformasi dan beradaptasi dengan cepat guna memerangi ancaman kasus fraud yang terus berkembang.

Wawasan utama dari seminar ini menekankan perlunya identifikasi kasus fraud sejak dini dan langkah-langkah proaktif, investasi berkelanjutan dalam teknologi untuk menjunjung tinggi kinerja dan kredibilitas, serta memprioritaskan pendidikan dan kesiapan teknologi.

Penerapan teknologi yang efisien dan kolaborasi antar stakeholder ditekankan sebagai strategi yang penting. Selain itu, rekayasa sosial dan ancaman endpoint berdampak pada hampir separuh dari lembaga di Indonesia, menyoroti perlunya langkah-langkah keamanan yang kuat.

Sifat taktik kasus fraud yang terus berkembang menegaskan pentingnya meningkatkan literasi keuangan dan digital, memprioritaskan investasi keamanan siber, dan memberikan pengalaman luar biasa kepada pelanggan. Upaya kolektif ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan digital dan integritas layanan keuangan di Indonesia dan seluruh dunia.

Pasal penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan jenis penganiayaan dan ancaman hukumannya.

Memahami isi pasal ini sangat penting karena penganiayaan dapat terjadi kapan saja di lingkungan sekitar. Mempelajari pasal hukum tidak harus bersekolah hukum karena wawasan ini juga bisa dipelajari secara mandiri melalui berbagai sumber.

Tindak pidana penganiayaan bisa terjadi secara sengaja atau karena kesalahan. Adapun beberapa pasal penganiyaan, yaitu sebagai berikut.

Penganiayaan biasa dijelaskan dalam Pasal 351 KUHP. Maksud dari penganiayaan biasa adalah penganiyaan yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian. Ancaman hukumannya yakni penjara selama 2 tahun 8 bulan.

Penganiayaan ringan terdapat pada Pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan yang dimaksud adalah bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap pegawai yang bertugas, atau ibu/bapak/anak/istri.

Penganiayaan ringan juga tidak termasuk memasukkan bahan berbahaya yang dapat merenggut nyawa dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan. Ancaman hukuman pada pasal ini adalah penjara selama tiga bulan.

Penganiayaan berat tercantum dalam Pasal 354 KUHP. Bunyi pasal tersebut yakni barang siapa sengaja melukai berat orang lain, maka ancaman hukumannya penjara paling lama 8 tahun. Jika mengakibatkan kematian, maka pelaku akan dipenjara maksimal 10 tahun.

Penganiyaan berencana merupakan penganiyaan yang dilakukan dengan kehendak sendiri dan dengan suasana hati yang tenang. Ada tiga jenis penganiayaan berencana yang tercantum dalam Pasal 353 KUHP.

Jenis-jenis penganiayaan tersebut adalah penganiyaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun.

Kemudian penganiayaan berencana yang berakibat luka berat yang dihukum penjara maksimal 4 tahun. Sementara itu, penganiayaan berencana yang berakibat kematian dihukum penjara maksimal 9 tahun.

Penganiayaan berat berencana tercantum dalam Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana dan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat. Agar bisa digolongkan ke dalam kategori pidana ini, maka pelaku harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

Jenis-jenis pasal penganiayaan beserta ancaman hukuman yang dijelaskan di atas bisa dijadikan pengingat atau pembelajaran. Dengan begitu, setiap individu dapat lebih waspada terhadap tindak kejahatan penganiyaan. (DLA)