Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Kerja Sama Mineral Hijau dan Kerja Sama Sumber Daya Mineral dengan China. Hal itu dilakukan di sela kunjungan kenegaraan delegasi Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat rantai pasok mineral yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong investasi signifikan dalam pengembangan energi bersih di kedua negara.

"MoU ini menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok," kata Bahlil di Great Hall of the People, China dikutip dalam keterangan resmi, Minggu (10/11/2024).

Adanya kerja sama ini juga disebut menunjukkan keseriusan Indonesia dan Tiongkok dalam mewujudkan komitmen global mempercepat proses transisi energi yang berkelanjutan. "Kita bersama-sama berkontribusi dalam mencapai tujuan global untuk transisi energi yang adil dan insklusif," sambungnya.

MoU dilakukan dengan Menteri Perdagangan (MOFCOM) H.E. Wang Wentao dan Ketua National Development and Reform Commission (NDRC) H.E. Zheng Shanjie. Keduanya merupakan badan penting pemerintah Tiongkok yang berwenang memberikan persetujuan investasi outbond oleh perusahaan-perusahaan dari negara tersebut ke luar negeri.

MoU Kerja Sama Mineral Hijau dengan MOFCOM yang ditandatangani bertujuan untuk mendorong pengembangan industri mineral hijau mulai penambangan sampai hilirisasinya di Indonesia, yang sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mengatasi perubahan iklim. Istilah mineral hijau mengacu pada produk mineral yang diperlukan untuk pengembangan industri hijau dan rendah karbon, serta eksplorasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di semua tahapan.

"Bagi Indonesia, ini bisa membuka peluang besar untuk mengembangkan industri mineral hijau yang bernilai tambah tinggi. Ke depan, mineral hijau akan menjadi kunci dalam pengembangan energi bersih sebagaimana arahan Presiden Prabowo," tegasnya.

Sementara itu, MoU Bidang Mineral dengan NDRC berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan mineral yang sangat dibutuhkan dalam industri modern, membuka kesempatan kedua belah pihak untuk menjajaki peluang investasi dan kerja sama di sektor sumber daya mineral mulai penambangan sampai hilirisasinya, serta memperkuat rantai pasok sumber daya mineral yang aman dan berkelanjutan.

"Melalui kerja sama ini, Kementerian ESDM akan memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang mineral, serta diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor mineral Indonesia," tuturnya.

Indonesia dan RRT sendiri memiliki forum bilateral rutin dua tahunan yaitu Indonesia-China Energy Forum (ICEF), yang ke-7 baru saja diselenggarakan di Bali pada 3 September 2024. Pertemuan tersebut menekankan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pengembangan migas konvensional dan non-konvensional, batu bara, ketenagalistrikan dan energi bersih.

Di samping itu, pihak Indonesia juga menawarkan berbagai peluang investasi di sub sektor migas, batu bara, ketenagalistrikan dan EBT. Forum ini juga membahas peluang pendanaan proyek-proyek energi yang didukung oleh lembaga finansial seperti Sinosure, China Development Bank, dan Exim Bank of China.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan masih ada dua isu besar yang menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya. Kedua persoalan itu, yakni kebijakan satu peta (one map policy) dan kebijakan satu tata ruang (one spatial planning policy).

Nusron mengatakan kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung ini menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Alhasil, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden. Yang kemudian kemarin waktu di rapat koordinasi dengan Pemda juga diangkat oleh Bapak Menko Infrastruktur dan juga oleh Bapak Presiden. Saat ini Indonesia baru proses penyelesaian satu peta dengan skala 1 banding 5.000 di satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi," kata Nusron dalam sambutannya di acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di kantor, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut saat ini baru ada sebanyak 541 RDTR dari jumlah yang dibutuhkan 2.000 RDTR. Dari 541 tersebut, baru ada 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Melihat hal tersebut, Nusron menilai masih ada pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya dalam lima tahun ke depan.

Kemudian isu kedua, yakni kebijakan satu tata ruang. Dia menjelaskan selama ini kebijakan terkait tata ruang Indonesia diatur oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Hal inilah yang terkadang terjadi tumpang tindih saat akan melaksanakan program antar kementerian.

"Nah kami bermaksud ini ada mumpung ada momentum. Apa momentumnya? Momentumnya itu adalah menyusun rencana peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang 4encana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045," jelas Nusron.

Nusron menerangkan kebijakan tersebut nantinya akan membantu target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

"Untuk mencapai swasembada pangan kita membutuhkan sawah. Karena itu apa? Karena itu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya harus disiapkan secara nasional. Bagaimana caranya supaya nggak tabrakan dengan investasi dan tata ruang yang lain? Kalau di Pulau Jawa investor masuk mau membangun gudang atau membangun perumahan diwajibkan harus ada pengganti sawah di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya untuk mensuplai kepentingan ketahanan pangan, pangannya nggak terganggu," imbuh Nusron.

Lifting kita sekarang hanya 600 ribu barel per day. Dan sebenarnya bisa kita tingkatkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto agar meningkatkan lifting minyak guna mendukung target produksi nasional.

Bahlil di sela melantik Djoko Siswanto menjadi Kepala SKK Migas, di Jakarta, Kamis malam, mengatakan bahwa saat ini produksi atau lifting minyak Indonesia hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari.

"Saya merasa penting untuk menyampaikan tegas-tegas pada malam hari ini untuk urusan lifting. Lifting kita sekarang hanya 600 ribu barel per day. Dan sebenarnya bisa kita tingkatkan," kata Bahlil.

Dia menyebutkan bahwa saat ini sudah ada eksplorasi 301 sumur minyak, dan sebagian 195 di Pertamina, sedangkan selebihnya di tempat lain.

"Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," ujarnya.

Ia juga meminta Kepala SKK Migas agar memangkas aturan di sektor migas serta melakukan koordinasi demi menambah lifting minyak.

Bahlil juga mengingatkan semua jajarannya agar bekerja maksimal untuk negara dan tidak membawa visi-misi masing-masing.

"Jadi tidak ada visi-misi menteri, yang ada itu visi-misi Presiden. Saya pembantu Presiden, Bapak juga adalah bagian dari pembantu menteri. Jadi, jangan kita melakukan program di luar apa yang Presiden telah canangkan," katanya menegaskan.

Menurutnya, jika lifting minyak naik, maka berdampak positif bagi pendapatan negara. Bahkan hal itu bisa menekan impor minyak.

Bahlil percaya Djoko merupakan sosok yang kompeten mengisi jabatan sebagai Kepala SKK Migas, sebab pengalaman Djoko pernah di Dirjen Migas dan Deputi SKK Migas.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif. Makna dari pada pelantikan pada malam hari ini, di malam hari, itu menunjukkan bahwa saya nggak pernah tidur. Saya itu mau tidur pun otak saya itu cuma lifting, lifting, dan lifting," katanya lagi.

Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh pengusaha. Namun, pemerintah juga tidak boleh berlaku tidak adil kepada pengusaha.

"Jangan bapak diatur sama pengusaha, yang mengatur pengusaha adalah Pemerintah. Tapi Pemerintah nggak boleh zalim sama pengusaha. Nggak boleh, kita harus ada di tengah," demikian Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mencatat, terdapat sekitar 44.900 sumur minyak di Indonesia, dengan 16.600 di antaranya dalam kondisi idle. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 sumur dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

Bahlil mengungkapkan bahwa pada tahun 1996 dan 1997, Indonesia mampu memproduksi 1.000.600 barel minyak per hari, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, karena mampu mengekspor hingga 1 juta barel. Namun, pasca-reformasi, produksi minyak terus mengalami penurunan.

Namun, saat ini, produksi minyak nasional tinggal 600.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1.000.600 barel per hari. Hal ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar 900 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Pakar mewanti-wanti terkait transisi energi di Indonesia, termasuk dari sektor transportasi. Pemerintah memang gencar soal peralihan dari mobil bensin ke mobil listrik, namun sumber utama pembangkitnya juga perlu menjadi perhatian.

"Penelitian ERIA yang kami lakukan (di) lembaga saya bekerja, menunjukkan kalau energi bauran, energi pembangkit masih seperti sekarang, jadi 60 persen masih batu bara, lalu EBT masih di bawah 20 persen, itu walaupun penjualan mobil listrik kita bisa mencapai 100 persen pun, pengurangan (gas rumah kacanya) masih di bawah satu persen," ujar Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.

Manfaat mobil listrik untuk menurunkan emisi semakin sulit dicapai jika pembangkit energi yang dipakai berasal dari energi kotor, seperti PLTU batu bara, yang sedang terjadi di Indonesia.

"Memang ada efeknya. Impor bensin berkurang, atau polusi udara di kota berkurang. Tapi CO₂ secara total nyaris tidak efektif," sambung Joko.

Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

"Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk," kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

"Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah," jelas dia.

Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batu bara. Jika kondisinya demikian, mobil hybrid berfungsi untuk jadi transisi menuju kendaraan ramah lingkungan, meskipun di satu sisi hybrid juga sudah jauh lebih unggul dari mobil internal combustion engine.

"Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batu bara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih," jelas Joko.

"Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar."

"HEV konsumsi bahan baker lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batu bara, EBT kita masih di bawah 20 persen, mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV," kata Joko.

Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batu bara karena harganya paling murah.

"Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim," kata Joko.

"Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa? Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca," jelasnya lagi.

Pemerintah menargetkan produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada tahun 2030 sebesar 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih dan 2,45 juta unit untuk roda dua.

Dengan target tersebut diharapkan akan mampu mengurangi emisi CO₂ sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat dan lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua.

Indonesia memiliki potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang besar. Jumlahnya mencapai 3,6 terawatt (TW) yang sebagian besar berasal dari tenaga surya 3,3 TW.

Plt Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Parada Hutajulu mengungkap jumlah EBT yang sudah dimanfaatkan Indonesia belum mencapai 1%.

"Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah lebih dari 3,6 TW, yang sebagian besar berasal dari energi matahari yaitu 3,3 TW namun baru dapat dimanfaatkan kurang dari 1%," ucap Jisman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Bauran energi di Indonesia masih didominasi energi fosil yang berasal dari minyak, gas, dan batu bara. Padahal, pemerintah sudah menargetkan bauran EBT mencapai 23% pada 2025.

Jalan Menuju Target Nationally Determined Contribution 2030

Jalan Menuju Target Nationally Determined Contribution 2030

Presiden Prabowo Subianto membentuk satu direktorat jenderal (ditjen) baru di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen Gakkum bertugas memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM.

Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," seperti tertulis di Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Gakkum menyelenggarakan sejumlah fungsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pemerintah akan mendorong pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga secara masif. Hal itu bertujuan untuk membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan rencana pembangunan jargas telah disepakati dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembangunan jargas disebut menjadi salah satu cara menurunkan subsidi energi.

"Kalau jargas ini bisa dibangun, ini juga akan membantu harga gas dan subsidi kita semakin berkurang di sektor migas," kata Faisol Riza dalam acara Indonesia Seamless Tube Summit di Hotel St Regis Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Faisol menyebut saat ini anggaran untuk subsidi energi telah melonjak tajam hingga mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menekan adalah dengan membangun jargas. Selain bisa menekan anggaran subsidi energi, Faisol menyebut pembangunan jargas juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan pipa dalam negeri.

"Kami pemerintah tentu membuka tangan dan mengucapkan terima kasih atas semua usaha yang dilakukan oleh seluruh pelaku usaha di sektor pipa seamless ini maupun pipa yang lain. Karena ini akan menjadi jalan keluar kita bersama mengatasi ketahanan energi yang kita hadapi hari ini," terangnya.

Faisol menyebut saat ini terdapat 14 produsen pipa seamless di Indonesia dengan kapasitas lebih dari 800 ribu ton per tahun. Adapun utilisasi pabrik pipa di Indonesia sekitar 40%.

"Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pelarangan dan pembatasan dan regulasi lainnya, kami optimis industri pipa seamless ini akan semakin mampu memenuhi kebutuhan sektor migas. Namun kita juga perlu mengatasi tantangan, penyediaan bahan baku, untuk mendukung produksi pipa" jelasnya.

Faisol menyebut pihaknya akan mengusulkan kepada Kementerian ESDM agar menggunakan produk dalam negeri untuk pembangunan jargas itu. Salah satunya dari pipa-pipa yang diproduksi PT Artas Energi Petrogas dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 43%.

"Mudah-mudahan, itu kan domainnya bukan di Kemenperin, tapi di Kementerian ESDM. Tentu saja kami akan merekomendasikan supaya infrastrukturnya itu menggunakan produk dalam negeri," pungkas Faisol.

Pucuk pimpinan PT Pertamina (Persero) mengalami perubahan. Posisi Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama (Dirut) digantikan Simon Aloysius Mantiri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal pergantian bos Pertamina ini. Dia mengatakan Pertamina merupakan BUMN yang sudah sangat mapan, pergantian kepemimpinan itu cuma hal biasa.

Pasti Presiden Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir sudah ada alasan tersendiri untuk melakukan rotasi kepemimpinan.

"Gini, Pertamina itu kan BUMN yang sangat mapan, sistemnya sudah sangat jalan, pergantian kepemimpinan kan sudah biasa, dan lagi tergantung pak pimpinan, tergantung Pak Menteri BUMN dan Pak Presiden," ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Biasanya itu kan ada di Menteri BUMN, pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa aja yang diganti termasuk Pertamina," sambungnya.

Pihaknya akan segera mengundang pimpinan baru Pertamina ke Kementerian ESDM untuk melakukan koordinasi awal.

"Habis ini undang mereka untuk rapat koordinasi. Oh minggu ini lah, orang baru dilantik dia pasti akan berkoordinasi," kata Bahlil.

Permintaan Bahlil ke Dirut baru Pertamina

Bahlil menilai Pertamina menjadi ujung tombak Indonesia di urusan migas. Dia bilang 65% lifting migas di Indonesia dikuasai oleh proyek-proyek Pertamina.

"Saya berkepentingan sekali dengan Pertamina, karena 65% lifting kita itu dikuasai Pertamina, dan secara teknis dia koordinasi sama Kementerian ESDM. Baik untuk eksplorasi, peningkatan lifting, sumber-sumber idle dan saya akan habis ini undang mereka untuk rapat koordinasi," terang Bahlil.

Bahlil pun menyampaikan beberapa permintaan kepada Dirut baru Pertamina. Pertama, Pertamina diminta meningkatkan produksi minyak dan gas.

"Kemudian, (kedua) harus ada teknologi intervensi terhadap sumur yang ada semacam EOR," kata Bahlil .

Ketiga, Pertamina harus melakukan eksplorasi di seluruh wilayah kerja yang dimiliki perusahaan pelat merah tersebut.

"Dia harus melakukan eksplorasi lebih banyak di semua wilayah kerja yang sudah dimiliki Pertamina, karena kita mengandalkan Pertamina karena 65% itu ada di Pertamina lifting-nya," tegas Bahlil.

Saksikan Live DetikPagi:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya rapat dengan sejumlah menteri untuk membahas skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, dan LPG.

Rapat itu dilakukan di Kementerian ESDM bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Sri Mulyani mengatakan skema baru untuk subsidi tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai hasil dari rapat di Kementerian ESDM, pemerintah akan memulai uji coba skema baru penyaluran subsidi.

"Sebagaimana instruksi Presiden @prabowo, subsidi harus dikelola tepat sasaran. Hari ini kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindawati, Senin (4/11/2024).

Setelah dilakukan uji coba, pemerintah akan mengkaji lagi agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Hal ini juga untuk kepentingan masyarakat yang berhak dan kesehatan keuangan negara.

"Kami akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif dan efisien, tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal, selain itu yang tak kalah penting juga kesehatan dan keberlanjutan APBN tetap terjaga," terangnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga telah buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya, Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah, untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

[Gambas:Instagram]

Simak juga Video 'Menengok Situasi Ekonomi RI Jelang Ditinggal Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, punya titipan pesan khusus kepada Simon Aloysius Mantiri yang baru saja ditunjuk jadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Menurutnya, Pertamina menjadi ujung tombak Indonesia di urusan migas.

Dia bilang 65% lifting migas di Indonesia dikuasai oleh proyek-proyek Pertamina. Maka dari itu Kementerian ESDM akan berkoordinasi erat dengan Pertamina.

"Saya berkepentingan sekali dengan Pertamina, karena 65% lifting kita itu dikuasai Pertamina, dan secara teknis dia koordinasi sama Kementerian ESDM. Baik untuk eksplorasi, peningkatan lifting, sumber-sumber idle dan saya akan abis ini undang mereka untuk rapat koordinasi," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Dia bilang dirinya akan langsung memanggil Simon ke kantornya untuk berkoordinasi lebih lanjut. Ada beberapa titipan pesan yang mau disampaikan. Pertama urusan lifting, Pertamina diminta meningkatkan lifting migas.

"Kemudian, harus ada teknologi intervensi terhadap sumur yang ada semacam EOR," ungkap Bahlil menyebutkan poin pesannya yang kedua.

Dan yang tak kalah penting, pesan ketiga adalah meminta Pertamina melakukan eksplorasi di seluruh wilayah kerja yang dimiliki perusahaan pelat merah tersebut.

"Dia harus melakukan eksplorasi lebih banyak di semua wilayah kerja yang sudah dimiliki Pertamina, karena kita mengandalkan Pertamina karena 65% itu ada di Pertamina lifting-nya," sebut Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lahadalia buka suara soal pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero). Sebagai informasi, Menteri BUMN Erick Thohir mengganti Nicke Widyawati dengan Simon Aloysius Mantiri sebagai Dirut.

Selain itu Mochamad Iriawan alias Iwan Bule diangkat menjadi Komisaris Utama baru.

Bahlil mengatakan Pertamina merupakan BUMN yang sudah sangat mapan, pergantian kepemimpinan itu cuma hal biasa. Pasti Presiden Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir sudah ada alasan tersendiri untuk melakukan rotasi kepemimpinan.

"Gini Pertamina itu kan BUMN yang sangat mapan, sistemnya sudah sangat jalan, pergantian kepemimpinan kan sudah biasa, dan lagi tergantung pak pimpinan, tergantung Pak Menteri BUMN dan Pak Presiden," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Biasanya itu kan ada di Menteri BUMN, pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa aja yang diganti termasuk Pertamina," sebutnya.

Pihaknya akan segera mengundang pimpinan baru Pertamina ke Kementerian ESDM untuk melakukan koordinasi awal.

"Habis ini undang mereka untuk rapat koordinasi. Oh minggu ini lah, orang baru dilantik dia pasti akan berkoordinasi," kata Bahlil.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan pucuk kepemimpinan. Nicke Widyawati digantikan Simon Aloysius Mantiri pada posisi Direktur Utama.

Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tepatnya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Pemerintah akan mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Rencana ini dilakukan karena subsidi dinilai tidak tepat sasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Khusus Pembahasan Subsidi tengah menggodok perubahan tersebut.

Selain itu Prabowo, kata Bahlil, meminta perubahan skema subsidi itu harus dimatangkan.

"Pak Prabowo mengarahkan kalau sudah matang, maka siap untuk kita jalankan. Yang paling penting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Ketika kembali ditegaskan apakah perubahan itu akan diterapkan tahun ini, Bahlil hanya meminta untuk didoakan.

"Doain aja," ucapnya singkat.

Bahlil menambahkan perubahan skema subsidi itu diarahkan untuk BBM dan listrik dulu. Sedangkan perubahan subsidi LPG 3 kg belum dibahas karena menyangkut keberlangsungan UMKM dan rumah tangga.

"Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," ucapnya.

Perubahan skema subsidi yang disiapkan adalah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuat beberapa opsi lainnya.

"Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," pungkasnya.

Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mendorong pemanfaatan bioenergi khususnya dengan biodiesel sebagai campuran dalam bahan bakar minyak (BBM).

Program mandatori Biodiesel B35, yang mewajibkan pencampuran 35% biodiesel dalam solar merupakan salah satu langkah transisi energi di Indonesia.

Tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor BBM, program ini juga memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan perekonomian rakyat.

Dalam pidato pelantikan, Minggu (20/10) lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada energi menjadi salah satu target yang dicanangkan dalam pemerintahannya, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

"Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi, karena kita diberi karunia oleh Tuhan tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain," tegasnya, dikutip Sabtu (26/10/2024).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa arahan Presiden sudah sangat jelas agar swasembada energi bisa dicapai dalam pemerintahannya. Swasembada energi akan tercapai seiring dengan meingkatkanya ketahanan energi nasional.

"Kemandirian energi kan salah satunya ada bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba," ujarnya pada Senin (21/10).

Ke depan, pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan B50 dan B60, mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita cukup atau tidak, pasti cukup. Nah, tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik," papar Bahlil.

Pemanfaatan Biodiesel

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapka realisasi pemanfaatan biodiesel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan.

"Tren kenaikan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan biodiesel, yang rasio campurannya juga terus akan ditingkatkan, yang sekarang sudah B35, akan ditingkatkan menjadi B40, kemudian B50 hingga B60," ujar Agus.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2021 realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta KL dan pada tahun 2022 realisasi biodiesel mencapai 10,45 juta KL. Sementara tahun 2023 meningkat menjadi 12,2 juta KL dengan mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023.

Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 tersebut, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp120,54 triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp15,82 triliun, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).