Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat adanya peningkatan tren akad kredit pemilikan rumah (KPR) yang dilakukan oleh perempuan.

BTN melaporkan telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengungkapkan bahwa tren akad KPR yang dilakukan perempuan makin meningkat.

"Di kami dengan sejuta rumah hari ini 32,5% akad KPR yang melakukan perempuan, kalau perempuan dulu tergantung calon suami, sekarang beli rumah sendiri," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam.

Selain perempuan, kini makin banyak kaum milenial, hingga pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan. Tercatat, sebesar 76,7% kaum milenial telah membeli rumah pertama.

Selanjutnya, realisasi KPR per pekerjaan sebanyak 90,3% dari sektor formal, dan sisanya dari informal yang menyalurkan Rp18 triliun.

“Memang, ini yang terus-menerus coba kami upayakan lebih baik lagi, sehingga sektor ini bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor formal,” kata Nixon.

Menurutnya, jika tidak ada program rumah subsidi, pekerja sektor informal akan menghadapi kesulitan besar untuk membeli rumah. Hal ini menunjukkan pentingnya program tersebut untuk membantu mereka memiliki tempat tinggal.

Selanjutnya, Nixon pun menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menyampaikan fenomena akad Kredit Perumahan Rakyat (KPR) oleh perempuan yang semakin meningkat merupakan tren baru.

“Kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya,” katanya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11) malam.

Selama 74 tahun berdiri, pihaknya telah mengakadkan KPR sebanyak 5,5 juta dengan total penyaluran Rp461 triliun melalui pembiayaan rumah subsidi dan nonsubsidi, serta pembiayaan KPR konvensional dan syariah.

Adapun realisasi KPR per gender terdiri dari 67,5 persen laki-laki, dan 32,5 persen perempuan dengan realisasi penyaluran untuk gender yang disebutkan terakhir sejak tahun 2020 hingga 2024 sebanyak 173.476 unit atau sekitar Rp25 triliun.

“Jadi, kalau perempuan dulu beli rumah tergantung calon suami, sekarang mereka sudah membeli rumah sendiri. Ini adalah satu kemajuan,” ujar Nixon.

Mengenai realisasi KPR per usia, sebanyak 76,7 persen didominasi generasi milenial, dan 23,3 persen generasi lainnya. Hal ini dianggap menarik karena program perumahan menjadi program masa depan Indonesia.

Kemudian, realisasi KPR per pekerjaan sebanyak 90,3 persen dari sektor formal, dan sisanya dari informal yang menyalurkan Rp18 triliun.

“Memang, ini yang terus-menerus coba kami upayakan lebih baik lagi, sehingga sektor ini bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor formal,” katanya pula.

Lebih lanjut, Nixon menyatakan bahwa pihaknya telah mengakadkan KPR untuk berbagai kalangan di masyarakat. Mulai dari tukang sablon, driver ojek online, pegawai minimarket, marbot masjid, tukang tambal ban, guru, hingga tukang cukur rambut.

Pemerintah Indonesia disebut memiliki agenda besar untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia minimal 8 persen, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen. Salah satu cara yang dilakukan adalah melaksanakan program 3 juta rumah yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Upaya ini dilakukan dalam rangka mengatasi backlog kepemilikan rumah yang telah mencapai 9,9 juta rumah keluarga tidak atau belum memiliki rumah, serta lebih dari 50 persen masyarakat miskin tinggal di rumah tak layak huni. Selain itu, 24,6 juta rumah tangga yang memakai listrik 450 watt memiliki rumah dengan kondisi tak layak huni.

Dia menyampaikan sejumlah isu sektor perumahan yang menjadi kendala. Mulai dari belum adanya pendataan kebutuhan by name by address yang telah didiskusikan dengan Menteri Sosial, agar ke depan dapat disediakan database bagi bank dan para pengembang, lalu penyerapan program kepemilikan rumah belum rata kepada semua jenis pekerjaan, terutama guru, pekerja informal, hingga TNI/Polri terkhusus yang memiliki pangkat rendah.

Tantangan lainnya adalah anggaran pemerintah daerah (pemda) terkait perumahan terbatas pada bantuan mengenai bencana; pemukiman kumuh tak termasuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian, belum optimalnya kebijakan antara nasional dan daerah, hingga belum optimalnya sinkronisasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pemda berkaitan dengan isu pertanahan serta perizinan.

“Berdasarkan pengalaman kami dalam menjalankan program perumahan, perizinan menjadi salah satu komponen penting yang harus mendapat perhatian, mengingat jumlah unit yang akan dibangun semakin lama semakin besar yang memerlukan kepastian waktu proses pengurusan perizinan di seluruh daerah. Saat ini, kami mendengar bahwa pengurusan perizinan masih belum dan belum satu pintu, sehingga menghambat pengembang dalam membangun perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ujar Dirut BTN itu pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan ada dua isu besar yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah di bidang tata ruang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di RI. Adapun dua masalah tersebut yakni One Map Policy dan One Spatial Planning Policy.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dalam Talkshow Tata Ruang sebagai bagian dari Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, hari ini.

"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Nusron menjelaskan, selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.

"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," ujar Nusron.

Isu besar kedua yang ditekankan Nusron adalah One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurutnya, selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.

"Akibatnya tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya. Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih," jelasnya.

"Intinya kita ingin pelayanannya cepat tapi tetap akuntabel, tetap akurat dalam konteks jangka panjang tidak melahirkan malapetaka apalagi menjadi bencana. Begitu juga dengan PKKPR, bagaimana caranya supaya dalam waktu ini urusan PKKPR menjadi selesai dengan catatan dengan tetap compliant ada unsur mitigasi risiko, akurat, dan akuntabel. Sehingga PKKPR-nya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertahankan ekosistem yang sudah ada," sambungnya.

Terkait dengan Talkshow yang berlangsung, Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 200 orang secara luring maupun daring. Dia berharap, forum ini dapat menjaring masukan seluas-luasnya untuk penguatan perencanaan tata ruang di masa depan, termasuk penetapan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan berkomitmen untuk selalu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua," ucap Dwi Hariyawan.

Sebagai informasi, Talkshow yang membahas One Spatial Planning Policy ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Rosiana Silalahi. Hadir sebagai narasumber, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana; Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, Marsda TNI Jorry Soleman Koloay; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo; serta Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara, Cecep Mochammad Yasin.

Turut mengikuti rangkaian kegiatan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai penanggap, perwakilan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

(anl/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin tenor cicilan kredit rumah bisa diperpanjang menjadi 30 tahun.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Erick dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Erick menuturkan, saat ini rata-rata cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) bertenor 15 tahun, dan dirinya mengusulkan skema cicilan tersebut menjadi 30 tahun.

"Kita akan mendorong juga skema financinggimana mortgage ini yang hanya tadinya 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun," ujarnya dalam konferensi pers usai pertemuan.

Erick meyakini, perpanjangan waktu cicilan kredit rumah ini dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah memiliki rumah.

Sebab, dengan panjangnya masa kredit, maka besaran cicilan yang dikeluarkan masyarakat pun lebih kecil.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah," ucapnya.

Menurut Erick, skema ini berlaku untuk semua jenis rumah, baik rumah rakyat, maupun kelas menengah dan lainnya.

Harapannya, melalui skema ini daya beli masyarakat pun bisa terdorong.

"Jadi ini kita dorong bagaimana efisiensi dengan kita bisa mendorong masyarakat, juga mendorong daya belinya, karena berbagai cicilan, terutama yang penting seperti rumah, bisa diperpanjang," kata Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin tenor cicilan kredit rumah bisa diperpanjang menjadi 30 tahun.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Erick dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Erick menuturkan, saat ini rata-rata cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) bertenor 15 tahun, dan dirinya mengusulkan skema cicilan tersebut menjadi 30 tahun.

"Kita akan mendorong juga skema financinggimana mortgage ini yang hanya tadinya 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun," ujarnya dalam konferensi pers usai pertemuan.

Erick meyakini, perpanjangan waktu cicilan kredit rumah ini dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah memiliki rumah.

Sebab, dengan panjangnya masa kredit, maka besaran cicilan yang dikeluarkan masyarakat pun lebih kecil.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah," ucapnya.

Menurut Erick, skema ini berlaku untuk semua jenis rumah, baik rumah rakyat, maupun kelas menengah dan lainnya.

Harapannya, melalui skema ini daya beli masyarakat pun bisa terdorong.

"Jadi ini kita dorong bagaimana efisiensi dengan kita bisa mendorong masyarakat, juga mendorong daya belinya, karena berbagai cicilan, terutama yang penting seperti rumah, bisa diperpanjang," kata Erick.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, belum adanya kebijakan satu peta atau one way policy berdampak pada lambatnya mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Hal ini dikarenakan belum adanya cantolan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dengan situasi lambatnya mengurus PKKPR, hal ini berdampak pada kaburnya investor yang mau masuk ke Tanah Air. Hingga saat ini, di Indonesia baru ada 541 RDTR, dari total yang dibutuhkan sebanyak 2.000 RDTR. Nusron bilang, target sekitar 1.500-an RDTR harus segera dituntaskan, dengan menggunakan basis peta skala 1:5.000 untuk mendekati keakuratan.

"Dari 541 RDTR itu pun yang sudah Online Single Submission (OSS) baru ada 278. Sehingga PR lima tahun ke depan ini masih sangat panjang, sementara Indonesia membutuhkan investasi. Supaya ada kepastian investasi, tidak harus lama menunggu sampai jadinya peta skala 1:5000. Lama-lama nanti investornya kabur," terang Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya telah membuat proposal dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021, pasal 179-180 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

"Yaitu dengan mekanisme service level agreement. Kalau dalam waktu 45 hari pengajuan PKKPR tidak disetujui, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai otoritas investasi, diperbolehkan me-bypass untuk melakukan persetujuan PKKPR," terang Nusron.

Nusron memaparkan lebih lanjut, setelah diteliti dengan menggunakan contoh peta yang sudah jadi, yaitu peta skala 1:5.000 yang sudah terjadi meskipun belum dirilis di Sulawesi, membuktikan sebanyak lebih dari 82% persetujuan PKKPR-nya tidak sesuai dengan peta tata ruang yang seharusnya.

"Ini dampaknya. Maka tidak boleh lama-lama, kita harus me-bypass supaya ada percepatan. Karena itu isu pertama yang harus diselesaikan dari tata ruang, dalam waktu singkat ini adalah one map policy. Kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Rencana loan-nya dari Bank Dunia dan akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau, sehingga tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," tandas Nusron.

(eds/eds)

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah utama lambatnya pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) karena tidak adanya one-map policy (kebijakan satu peta).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan hal ini saat membuka Hari Tata Ruang Nsional 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Belum adanya one-map policy (membuat) mengurus PKKPR terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena belum ada cantolan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," tegas Nusron.

Sejauh ini baru ada 541 RDTR, sedangkan yang menjadi target sebanyak 2.000 RDTR.

Menurut Nusron, dari total 541 RDTR itu pun juga baru 278 yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

"Sehingga, PR (pekerjaan rumah) lima tahun ke depan ini masih sangat panjang. Akibat terlama, sementara Indonesia membutuhkan investasi," ungkap Nusron.

Sebelumnya, Nusron mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan Rencana Peraturan Pemerintah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN.

Ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Kementerian ATR/BPN pun mulai berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari RTRWN.

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengusulkan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa diperpanjang sampai 30 tahun. Hal ini diusulkan agar masyarakat dapat lebih murah mencicil rumah.

Demikian dikatakan Erick Thohir di Kementerian BUMN, Kamis (7/11) usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah," kata Erick, ditulis Jumat (8/11/2024).

Erick juga mengatakan bahwa skema pembiayaan harus dapat meringankan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya beli. Perpanjangan tenor itu ditargetkan bukan hanya untuk cicilan rumah rakyat tetapi juga bagi semua kelas.

"Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya. Baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick.

(ada/ara)

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Kamis, 7 November 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari untung-rugi melunasi KPR hingga fungsi surat Roya.

Selain itu, ada artikel tentang anak Presiden AS, Ivanka Trump yang merenovasi rumah mewahnya. Berikut tiga berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Donald Trump Menang Pilpres, Ivanka Renovasi Rumah Rp377 Miliar di Miami

Donald Trump meraih kemenangan pada pemilihan umum Amerika Serikat 2024. Putrinya Ivanka Trump membuat penampilan memukau kembali ke arena politik pada malam pemilihan ketika berdiri di samping ayahnya di Florida.

Beberapa tahun terakhir, Ivanka (43) tahun menjalani gaya hidup bagai seorang selebriti papan atas, yakni berkeliling dunia, menghadiri acara karpet merah bertabur bintang, bergaul dengan Kim Kardashian.

Baca selengkapnya di sini

2. Untung-Rugi Melunasi KPR Sebelum Waktunya

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah program kredit yang biasanya memiliki tenor panjang. Tenor panjang ini diberlakukan karena harga rumah yang mahal, sehingga debitur dapat mencicil angsuran setiap bulannya dengan lebih ringan.

Namun, ada kalanya debitur ingin melunasi KPR sebelum jatuh tempo. Alasannya beragam, seperti ingin terbebas dari beban angsuran, adanya dana yang cukup, atau ingin mengganti rumah dengan yang lebih besar.
Baca selengkapnya di sini

3. Mengenal Surat Roya dan Fungsinya

Surat roya merupakan dokumen penting yang dibutuhkan saat pinjaman yang dijamin dengan sertifikat tanah telah lunas. Surat ini berfungsi sebagai bukti pelunasan utang, membebaskan tanah dari beban, dan meningkatkan nilai properti.

Ini merupakan proses pencoretan hak tanggungan pada Buku Tanah Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan.Pemilik tanah disarankan untuk segera mengurus penerbitan surat roya setelah melunasi utangnya untuk menghindari masalah hukum dan keuangan di kemudian hari.

Baca selengkapnya di sini


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan agar tenor cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) diperpanjang menjadi 30 tahun. Saat ini jangka waktu atas fasilitas kredit perbankan selama 15 tahun.

Usulan tersebut sudah dibahas Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, Kamis (7/11/2024).

Keduanya, mendorong agar ada perpanjangan tenor cicilan atas skema pembiayaan (financing scheme) KPR.

“Kita akan mendorong juga scheme financing gimana mortgage (KPR) ini yang tadinya 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun,” kata Erick saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Tenor KPR menjadi 30 tahun dinilai perlu agar mendukung daya beli masyarakat terhadap hunian. Selain itu, pembayaran angsuran juga jauh lebih murah dibandingkan tenor 15 tahun.

“Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun dia akan cicilannya jauh lebih murah,” kata dia.

“Kita dorong bagaimana efisiensi, dengan kita bisa mendorong masyarakat, juga mendorong daya belinya karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang,” kata Erick.

Adapun, usulan perpanjangan tenor cicilan berlaku untuk rumah kelas menengah dan segmen lainnya.

“Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh baik rumah rakyat menengah ataupun kelas lainnya,” kata dia.

Di lain sisi, Erick mengungkapkan pihaknya segera memetakan beberapa aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Aset BUMN itu akan dipetakan dengan klasifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelas menengah.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengkaji rencana untuk memperpanjang tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 15 tahun menjadi 30 tahun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana tersebut menjadi salah satu usulan yang dibahas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang jauh lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, dia cicilannya jauh lebih murah,” kata Erick di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Erick menyatakan bahwa rencana itu bakal menyasar segmen rumah menengah ataupun kelas lainnya. Meski demikian, dia belum memerinci bank pelat merah mana yang akan menerapkan skema pembiayaan tersebut.

Di sisi lain, skema pembiayaan KPR dengan tenor hingga 30 tahun pernah diterapkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dengan pengembang properti PT Brantas Abipraya (Persero) pada 2020.

Selain itu, berbagai cara juga pernah diupayakan oleh pemerintah untuk mempermudah kepemilikan rumah. Salah satunya dengan menggodok skema KPR flat 35 tahun.

Skema Flat 35 telah sukses dijalankan di Negeri Sakura dan merupakan skema pinjaman perumahan dengan suku bunga tetap yang disediakan oleh Japan Housing Finance Agency (JHF).

Flat 35 merupakan pinjaman dengan suku bunga dan jumlah angsuran tetap sampai dengan jatuh tempo. Dengan demikian, hal itu memungkinkan konsumen untuk membuat rencana hidup jangka panjang.

Pada akhir 2023, Indonesia melalui BP Tapera telah menjalin kerja sama dengan JHF dalam rangka pertukaran informasi untuk mengoptimalkan penyediaan rumah, terutama bagi rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.

Kala itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan KPR Flat 35 telah dilakukan pembahasan dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan.

Hal ini sebagai upaya agar konsep pembiayaan perumahan yang ada saat ini bisa dibuat lebih optimal dan menyasar banyak kalangan.

“Artinya tadi, bagaimana produk FLPP nanti bisa membuat orang mampu mencicil rumah di perkotaan, termasuk tenornya juga diperpanjang. Kemudian, tingkat bunganya harus di level berapa,” ujarnya pada awal Maret 2024.

Jakarta: Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah program kredit yang biasanya memiliki tenor panjang. Tenor panjang ini diberlakukan karena harga rumah yang mahal, sehingga debitur dapat mencicil angsuran setiap bulannya dengan lebih ringan.

Namun, ada kalanya debitur ingin melunasi KPR sebelum jatuh tempo. Alasannya beragam, seperti ingin terbebas dari beban angsuran, adanya dana yang cukup, atau ingin mengganti rumah dengan yang lebih besar.

Sebelum memutuskan untuk melunasi KPR sebelum waktunya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

Cara melunasi KPR sebelum waktunya

Cara melunasi KPR sebelum waktunya. Foto: Freepik
Jika kamu ingin melunasi KPR sebelum waktunya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan seperti di bawah ini.

1. Bayar angsuran lebih besar

Kamu dapat membayar angsuran KPR lebih besar dari yang ditetapkan setiap bulannya. Cara ini akan mempercepat proses pelunasan KPR tanpa dikenakan biaya penalti.

2. Take over antar bank

Take over antar bank adalah pemindahan kredit dari satu bank ke bank lain. Bank yang baru akan melunasi sisa utang KPR kamu, dan kamu dapat menegosiasikan biaya penalti yang lebih rendah.

Baca juga: Cara Over Kredit Rumah yang Aman dan Menguntungkan

3. Bayar lunas secara sekaligus

Jika kamu memiliki dana yang cukup, kamu dapat melunasi KPR secara sekaligus. Cara ini akan dikenakan biaya penalti, tetapi jumlahnya biasanya lebih rendah dibandingkan dengan cara take over antar bank.

Untung dan rugi melunasi KPR sebelum waktunya

Untung rugi melunasi KPR sebelum waktunya. Foto: Shutterstock

Melunasi KPR sebelum waktunya dapat memberikan keuntungan dan kerugian tersendiri. Sebelum mengambil keputusan, pastikan kamu mempertimbangkan dengan matang dan berkonsultasi dengan ahli keuangan jika diperlukan.

Keuntungan

1. Bebas dari beban angsuran

Melunasi KPR sebelum waktunya berarti kamu tidak perlu membayar angsuran bulanan lagi. Hal ini dapat memberikan keleluasaan finansial yang lebih besar.

2. Menghemat biaya bunga

Semakin lama tenor KPR, semakin besar bunga yang harus dibayarkan. Dengan melunasi KPR sebelum waktunya, kamu dapat menghemat biaya bunga yang cukup besar.

Kerugian

1. Biaya penalti

Sebagian besar bank menerapkan biaya penalti jika debitur melunasi KPR sebelum waktunya. Biaya penalti ini biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pokok pinjaman yang belum dibayar.

2. Terjadinya inflasi

Jika kamu melunasi KPR sebelum waktunya, kamu berpotensi kehilangan keuntungan dari inflasi. Inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun seiring waktu, sehingga nilai cicilan KPR akan semakin ringan jika dibayarkan di masa mendatang.

3. Kondisi finansial

Melunasi KPR sebelum waktunya membutuhkan dana yang cukup besar. Pastikan kamu memiliki kondisi finansial yang stabil dan dana darurat yang cukup sebelum mengambil keputusan ini.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)