Riset dari HSBC Quality of Life 2024 mengungkapkan sebanyak lima dari sepuluh individu kelas atas di Indonesia berencana untuk tetap bekerja di usia tua. Alasan mereka untuk tetap bekerja di masa pensiun disebabkan oleh kekhawatiran terhadap sejumlah hal.

Kekhawatiran terbesar nasabah kelas atas adalah tidak memiliki dana yang cukup untuk mengatasi penurunan kesehatan fisik dan biaya perawatan kesehatan yang terus meningkat.

Mereka juga khawatir inflasi akan mengalahkan nilai dana pensiun yang telah dikumpulkan untuk menikmati masa pensiun yang nyaman, terlebih bagi mereka yang akan menyekolahkan anaknya di luar negeri.

Menurut riset HSBC Quality of Life 2024, nasabah kaya (affluent) di Indonesia memprioritaskan perencanaan masa pensiun sebagai satu dari tiga tujuan utama rencana keuangan mereka saat ini. Namun, 32% nasabah affluent di Indonesia masih berada di luar jalur perencanaan pensiun yang komprehensif. Penyebabnya adalah ketidakpastian tentang dana pensiun yang dibutuhkan dan pengelolaan dana pensiun yang tidak konsisten.

"Riset HSBC Quality of Life 2024 menunjukkan bahwa kelas affluent di Indonesia memiliki kesenjangan antara aspirasi dan kesiapan terkait rencana pensiun mereka. Meskipun dianggap sebagai salah satu prioritas, namun aspirasi lain seperti menyekolahkan anak ke luar negeri, tekanan ekonomi global dan meningkatnya biaya hidup dapat menjadi aspek yang membuat rencana pensiun tidak tercapai atau bahkan belum memiliki rencana yang komprehensif," papar Lanny Hendra, Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/11/2024).

Fakta lain mengungkapkan bahwa kesehatan keuangan, kesehatan mental dan kebugaran jasmani merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam menentukan kualitas hidup. Kekurangan dalam satu faktor dapat berdampak pada yang lain.

Riset menunjukkan, nasabah kelas atas di Indonesia mendapat skor Indeks Kualitas Hidup sebesar 81, lebih tinggi dari Singapura di angka 74 dan Amerika Serikat di angka 73.

Riset HSBC Quality of Life 2024 dilakukan melalui survei daring di 11 negara. Survei dilakukan terhadap 11,000 individu dengan aset yang siap diinvestasikan mulai dari USD 100.000 hingga US$ 2 juta. Kesehatan finansial di dalam survey mengukur empat area: kebiasaan finansial, pengetahuan finansial, perencanaan finansial, dan keamanan finansial.

Sementara itu, Head of Network Sales and Distribution HSBC Indonesia Sumirat Gandapraja, memaparkan beberapa cara untuk menyiapkan rencana pensiun yang akan membantu meningkatkan kualitas kehidupan di masa tua.

"Mulailah sedini mungkin. Semakin awal memulai perencanaan pensiun, semakin besar peluang untuk memaksimalkan pertumbuhan investasi dan mencapai tujuan keuangan. Menurut survei, 77% Gen Z dan Milenial yang masuk kategori nasabah kelas atas menyadari pentingnya perencanaan pensiun, tetapi 50% tidak memiliki rencana yang komprehensif," terang Sumirat.

Selain itu, Sumirat bilang perlu untuk menyusun rencana komprehensif seperti menetapkan tujuan pensiun, hitung kebutuhan dana, dan pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan jangka waktu pensiun. Evaluasi juga diperlukan dan sesuaikan secara berkala, karena kondisi keuangan dan tujuan hidup dapat berubah seiring waktu.

"Pastikan untuk meninjau dan menyesuaikan rencana pensiun secara berkala. Cari bantuan profesional, jika merasa kesulitan mengembangkan rencana pensiun, konsultasikan dengan perencana keuangan profesional untuk mendapatkan panduan dan saran yang tepat," tandasnya.

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

Riset dari HSBC Quality of Life 2024 mengungkapkan sebanyak lima dari sepuluh individu kelas atas di Indonesia berencana untuk tetap bekerja di usia tua. Alasan mereka untuk tetap bekerja di masa pensiun disebabkan oleh kekhawatiran terhadap sejumlah hal.

Kekhawatiran terbesar nasabah kelas atas adalah tidak memiliki dana yang cukup untuk mengatasi penurunan kesehatan fisik dan biaya perawatan kesehatan yang terus meningkat.

Mereka juga khawatir inflasi akan mengalahkan nilai dana pensiun yang telah dikumpulkan untuk menikmati masa pensiun yang nyaman, terlebih bagi mereka yang akan menyekolahkan anaknya di luar negeri.

Menurut riset HSBC Quality of Life 2024, nasabah kaya (affluent) di Indonesia memprioritaskan perencanaan masa pensiun sebagai satu dari tiga tujuan utama rencana keuangan mereka saat ini. Namun, 32% nasabah affluent di Indonesia masih berada di luar jalur perencanaan pensiun yang komprehensif. Penyebabnya adalah ketidakpastian tentang dana pensiun yang dibutuhkan dan pengelolaan dana pensiun yang tidak konsisten.

"Riset HSBC Quality of Life 2024 menunjukkan bahwa kelas affluent di Indonesia memiliki kesenjangan antara aspirasi dan kesiapan terkait rencana pensiun mereka. Meskipun dianggap sebagai salah satu prioritas, namun aspirasi lain seperti menyekolahkan anak ke luar negeri, tekanan ekonomi global dan meningkatnya biaya hidup dapat menjadi aspek yang membuat rencana pensiun tidak tercapai atau bahkan belum memiliki rencana yang komprehensif," papar Lanny Hendra, Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/11/2024).

Fakta lain mengungkapkan bahwa kesehatan keuangan, kesehatan mental dan kebugaran jasmani merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam menentukan kualitas hidup. Kekurangan dalam satu faktor dapat berdampak pada yang lain.

Riset menunjukkan, nasabah kelas atas di Indonesia mendapat skor Indeks Kualitas Hidup sebesar 81, lebih tinggi dari Singapura di angka 74 dan Amerika Serikat di angka 73.

Riset HSBC Quality of Life 2024 dilakukan melalui survei daring di 11 negara. Survei dilakukan terhadap 11,000 individu dengan aset yang siap diinvestasikan mulai dari USD 100.000 hingga US$ 2 juta. Kesehatan finansial di dalam survey mengukur empat area: kebiasaan finansial, pengetahuan finansial, perencanaan finansial, dan keamanan finansial.

Sementara itu, Head of Network Sales and Distribution HSBC Indonesia Sumirat Gandapraja, memaparkan beberapa cara untuk menyiapkan rencana pensiun yang akan membantu meningkatkan kualitas kehidupan di masa tua.

"Mulailah sedini mungkin. Semakin awal memulai perencanaan pensiun, semakin besar peluang untuk memaksimalkan pertumbuhan investasi dan mencapai tujuan keuangan. Menurut survei, 77% Gen Z dan Milenial yang masuk kategori nasabah kelas atas menyadari pentingnya perencanaan pensiun, tetapi 50% tidak memiliki rencana yang komprehensif," terang Sumirat.

Selain itu, Sumirat bilang perlu untuk menyusun rencana komprehensif seperti menetapkan tujuan pensiun, hitung kebutuhan dana, dan pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan jangka waktu pensiun. Evaluasi juga diperlukan dan sesuaikan secara berkala, karena kondisi keuangan dan tujuan hidup dapat berubah seiring waktu.

"Pastikan untuk meninjau dan menyesuaikan rencana pensiun secara berkala. Cari bantuan profesional, jika merasa kesulitan mengembangkan rencana pensiun, konsultasikan dengan perencana keuangan profesional untuk mendapatkan panduan dan saran yang tepat," tandasnya.

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan bahwa cadangan devisa mencapai US$151,2 miliar per akhir Oktober 2024. Jumlah tersebut naik dari posisi pada akhir September 2024 yaitu sebesar US$149,9 miliar.

Tidak hanya naik, angka cadangan devisa (cadev) Oktober 2024 itu juga ternyata memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa. Sebelumnya, catatan cadev tertinggi terjadi pada Agustus 2024 senilai US$150,2 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kenaikan cadangan devisa tersebut akibat penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

"Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah," ujar Ramdan dalam keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Bahkan, menurutnya, posisi cadangan devisa Indonesia berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor. Oleh sebab itu, BI meyakini cadangan devisa akan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, menjaga stabilitas makroekonomi, dan sistem keuangan Indonesia.

Apalagi, klaim Ramdan, prospek ekspor tetap positif. Neraca transaksi modal dan finansial juga diyakini tetap mencatatkan surplus.

"Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik," katanya.

Lebih lanjut, Ramdan mengungkapkan bahwa BI akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk memperkuat ketahanan eksternal untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo memproyeksikan bahwa kurs rupiah akan terus menguat pada tahun depan. Dia tidak menampik bahwa ketidakpastian global masih menghantui Indonesia namun BI diyakini tetap bisa melakukan intervensi dengan pengendalian cadangan devisa.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan tetap menjaga nilai kecukupan cadangan devisa," ujar Perry dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8/2024).

Oleh sebab itu, BI memproyeksikan rupiah ada di kisaran Rp15.300—Rp15.700 per dolar AS pada 2025.

Berikut Data Cadangan Devisa Indonesia Sepanjang 2024:

Sumber: Bank Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan bahwa cadangan devisa mencapai US$151,2 miliar per akhir Oktober 2024. Jumlah tersebut naik dari posisi pada akhir September 2024 yaitu sebesar US$149,9 miliar.

Tidak hanya naik, angka cadangan devisa (cadev) Oktober 2024 itu juga ternyata memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa. Sebelumnya, catatan cadev tertinggi terjadi pada Agustus 2024 senilai US$150,2 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kenaikan cadangan devisa tersebut akibat penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

"Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah," ujar Ramdan dalam keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Bahkan, menurutnya, posisi cadangan devisa Indonesia berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor. Oleh sebab itu, BI meyakini cadangan devisa akan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, menjaga stabilitas makroekonomi, dan sistem keuangan Indonesia.

Apalagi, klaim Ramdan, prospek ekspor tetap positif. Neraca transaksi modal dan finansial juga diyakini tetap mencatatkan surplus.

"Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik," katanya.

Lebih lanjut, Ramdan mengungkapkan bahwa BI akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk memperkuat ketahanan eksternal untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo memproyeksikan bahwa kurs rupiah akan terus menguat pada tahun depan. Dia tidak menampik bahwa ketidakpastian global masih menghantui Indonesia namun BI diyakini tetap bisa melakukan intervensi dengan pengendalian cadangan devisa.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan tetap menjaga nilai kecukupan cadangan devisa," ujar Perry dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8/2024).

Oleh sebab itu, BI memproyeksikan rupiah ada di kisaran Rp15.300—Rp15.700 per dolar AS pada 2025.

Berikut Data Cadangan Devisa Indonesia Sepanjang 2024:

Sumber: Bank Indonesia

MAMASA, iNews.id – Hujan deras disertai angin kencang melanda Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Kamis (31/10/2024). Tiupan angin kencang menyebabkan puluhan rumah warga rusak parah hingga roboh.

Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamasa, sebanyak 17 rumah dengan 42 jiwa penghuninya terdampak langsung oleh cuaca ekstrem tersebut. 

Kerusakan paling parah terlihat pada bagian atap rumah, sementara beberapa rumah lainnya mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang.

Insiden mengerikan ini menimbulkan kepanikan warga. Dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan keluarga yang tidak terdampak untuk sementara waktu.

Kepala Dusun Kariango, Mece mengatakan, kondisi warga saat ini sangat memprihatinkan. Mereka kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat bencana. 

"Kita bersyukur tidak ada korban jiwa," ujar Mece di lokasi.

Pihak BPBD Mamasa saat ini masih terus melakukan asesmen untuk mengetahui secara pasti jumlah kerugian dan kebutuhan mendesak para korban.

Editor: Kurnia Illahi

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2023. Dari laporan tersebut, ditemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan secara total pihaknya telah menerima 2 laporan hasil pemeriksaan serta total 108 rekomendasi perbaikan. Dari dua laporan itu di antaranya ada laporan dan rekomendasi terkait proyek di IKN.

"Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun ia menekankan, masalah tersebut kebanyakan lam bentuk masalah administrasi hingga teguran proses prosedur yang kurang sesuai. Tidak ada masalah dalam jalannya proyek tersebut.

"Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai. Tapi alhamdulillah di sini tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN," terangnya.

Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar.

Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan tersebut, Dody mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi. Angka ini tediri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN.

"Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat kami infokan telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan 45 dari kami sedang ditelaah ulang," ujarnya.

Sedangkan atas pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang.

"Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah kami tindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK," kata Dody.

Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juni lalu temuan BPK terkait masalah pembangunan IKN ini sempat mendapat sorotan dari masyarakat. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

"Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

Jakarta (ANTARA) - PT TBS Energi Utama Tbk (“TBS” atau "Perseroan") mengungkapkan bahwa pendekatan Perseroan dalam pengembangan bisnis hijau merupakan langkah strategis untuk masa depan.

“Kami optimistis bahwa investasi di sektor pengelolaan limbah, energi terbarukan dan kendaraan listrik sejalan dengan visi pertumbuhan jangka panjang Perseroan dan menjadi fondasi yang kokoh bagi stabilitas bisnis kami," ujar Direktur PT TBS Energi Utama Tbk Mufti Utomo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

PT TBS Energi Utama Tbk (IDX: TOBA) mencatatkan kinerja keuangan yang positif pada kuartal 3 tahun 2024. TBS berhasil mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 187,8 persen Year-on-Year (YoY) menjadi 54,4 juta dolar AS. Tidak hanya itu, EBITDA Perseroan juga meningkat 65,6 persen menjadi 118,9 juta dolar AS.

Langkah strategis TBS dalam memperluas bisnis pengelolaan limbah melalui ekspansi dan akuisisi terbaru telah berkontribusi sebesar 3,7 juta dolar AS dalam EBITDA, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dapat mendukung kinerja keuangan yang solid. Dengan pengelolaan yang tepat, inisiatif hijau ini diharapkan akan terus memperkuat EBITDA dan menciptakan aliran kas yang stabil bagi Perseroan.

Komitmen TBS terhadap praktik bisnis berkelanjutan tetap menjadi landasan operasional perusahaan, dengan fokus pada pengembangan kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah. Dalam sembilan bulan pertama 2024, TBS telah berhasil meraih berbagai capaian penting dalam inisiatif bisnis hijau. Unit kendaraan listrik roda dua, Electrum, berhasil meluncurkan 3.010 unit EV di jalanan Jakarta, meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan akhir 2023.

Perseroan juga telah memasang 230 stasiun penukaran baterai (Battery Swap Stations) di berbagai lokasi untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Model kendaraan Electrum terbaru, H3i, menargetkan pasar konsumen dengan pilihan warna baru dan fitur kenyamanan, sedangkan H1 dirancang khusus untuk keperluan B2B dengan baterai ganda dan jangkauan jarak yang lebih panjang.

Di sektor energi terbarukan, TBS telah menandatangani Perjanjian Pembelian Listrik (PPA) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Batam pada Februari 2024. Perseroan juga mengumumkan telah mencapai Financial Closing untuk proyek ini.

Sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement - PPA) yang telah disepakati sebelumnya, tanggal 8 Oktober ditetapkan sebagai tanggal pembiayaan proyek ini, sekaligus menegaskan bahwa proyek berada on track sesuai jadwal. Proyek ini akan memiliki kapasitas 46 MWp dengan target operasi penuh pada kuartal keempat 2025. Inisiatif ini memperkuat posisi Perseroan dalam sektor energi terbarukan dan memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan akan visi jangka panjang Perseroan.

Meskipun memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan Perseroan, Perseroan juga telah mengambil keputusan strategis untuk melakukan divestasi terhadap dua aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas total 200 MW melalui penjualan seluruh saham Perseroan (langsung maupun tidak langsung) di PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP).

Direktur PT TBS Energi Utama Tbk Juli Oktarina mengatakan, penjualan ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat transisi Perseroan menuju bisnis berkelanjutan serta mendukung upaya untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2030. Dana yang diperoleh dari transaksi ini akan dialokasikan untuk investasi di sektor-sektor berkelanjutan, memperkuat struktur modal perusahaan, dan rencana pembelian kembali saham yang bertujuan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

Menurutnya, hal ini memberikan dampak yang luas. Dia mengatakan, seharusnya keberadaan OTA menyerap tenaga kerja.

"Tapi dia tidak menyerap karena dia nggak ada kantor," katanya.

Selain itu, konsumen juga bisa dirugikan. Dia menerangkan, dalam pemesanan kamar hotel, konsumen biasanya berinteraksi dengan OTA. Namun, jika ada permasalahan, konsumen tidak bisa berkomunikasi dengan OTA. Dia mengatakan, lagi-lagi hotel menjadi sasaran.

"Kalau ada permasalahan adalah hotelnya lagi gitu. Hotel itu kena berkali-kali, dari pajak jadi sasaran pajak malah lebih besar lagi karena dia asing kan. Yang kedua juga dari sisi tamu pun kalau tamu lagi komplain dia datangnya ke hotel," terangnya.

Dia melanjutkan, bisnis pengusaha hotel sendiri belum pulih sejak pandemi. Menurutnya, kalaupun ada pemulihan terdapat pada daerah-daerah tertentu.

"Jadi kalau selama ini disampaikan performance dari berbagai pihak bahwa okupansi itu sudah menuju ke arah recovery Itu hanya daerah-daerah tertentu, tidak merata gitu. Jadi contohlah misalnya diambil Bali ya jelas aja karena pemerintah kan setiap kegiatan kan diarahkan ke Bali," terangnya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa saat ini birokrasi di Indonesia masih dipandang belum baik. Menurutnya, birokrasi pemerintah saat ini sangat terkenal ribet dan juga lambat.

Hal ini diungkapkan Prabowo kepada para menteri Kabinet Merah Putih dalam sambutannya di Sidang Kabinet Paripurna Perdana, Rabu (23/10/2024). Prabowo meminta semua pihak jujur dan mengakui kenyataan tersebut.

"Mari lah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," ungkap Prabowo.

Purnawirawan TNI itu juga menegaskan banyak sekali pembicaraan di tengah masyarakat bahwa birokrasi pemerintah saat ini terlalu sering mempersulit bukan mempermudah.

"Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah," tegas Prabowo.

Dia menegaskan agar para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih tak ragu-ragu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat.

"Ini saya minta menteri menteri sekarang mari kita lebih berani, tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan terbaik untuk rakyat kita," pungkas Prabowo.

Bicara tentang perkeretaapian di Indonesia, publik serta-merta teringat pada sosok Ignasius Jonan. Di tangan Jonan, terjadi perubahan besar-besaran pada layanan kereta api. Tak ada lagi cerita rombongan "ataper" di rangkaian kereta commuterline (KRL) Jabodetabek. Pedagang asongan yang saat itu kerap ditemui di semua rangkaian kereta ekonomi kini tinggal kenangan bagi generasi lama.

Jonan juga mengubah wajah stasiun yang semula kumuh menjadi sangat modern. Hanya penumpang saja yang bisa mengakses peron, melalui tapping kartu atau pemeriksaan tiket, hingga belakangan diperkenalkan teknologi face recognition. Sejak saat itu satu per satu stasiun dirombak, sekaligus mempermudah mobilitas penumpang dari satu peron ke peron yang lain tanpa harus melintasi rel.

Transformasi kereta api terus berlanjut di bawah kepemimpinan Direktur Utama PT KAI saat ini, Didiek Hartyanto, melewati badai pandemi Covid-19 di mana banyak dilakukan pembatasan sosial. Wajah perkeretaapian semakin maju dengan beroperasinya banyak jenis kereta dan tipe, dari ekonomi, bisnis, hingga luxury, kereta panoramic, kereta perkotaan, kereta bandara, dan logistik.

Potret perkembangan kereta api di Tanah Air merentang jauh ke masa kolonial. Tonggak sejarah dimulai pada 1864 ketika pemerintah Hindia-Belanda memprakarsai pembangunan jalur kereta api pertama antara Semarang dan Grobogan sepanjang 26 km. Tercatat ini adalah jaringan rel kereta api kedua di Asia setelah India, dan mendahului negara-negara seperti Tiongkok dan Jepang.

Masih berada pada periode liberal, perusahaan swasta milik Belanda yang mengoperasikan jalur kereta api tersebut. Belakangan pemerintah kolonial membentuk perusahaan negara yang membangun jalur kereta api di Surabaya dan Bogor. Hingga tahun 1920-an panjang jalur kereta api dan trem yang mengular telah mencapai 7.464 km, khususnya di Pulau Jawa.

Pembangunan jalur kereta api saat itu difokuskan untuk mengangkut hasil bumi yang menjadi komoditas utama utama, seperti gula, kopi, dan tembakau, atau batu bara di Sumatera. Rencana pengembangan jalur kereta di pulau-pulau lain terhambat karena Depresi Besar, hingga datangnya tentara pendudukan Jepang yang memangkas panjang jalur kereta untuk dialihkan ke Myanmar.

Setelah kemerdekaan, serikat pekerja kereta api mengambil alih pengelolaan dari penjajah Jepang. Didirikannya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) pada 28 September 1945 kemudian diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Namun proses nasionalisasi baru tercapai sepenuhnya pada 1963 dengan dibentuknya perusahaan negara kereta api, atau populer dengan singkatan PJKA.

Selain mengoperasikan kereta api, pemerintah juga mendirikan perusahaan negara PT INKA yang memproduksi rangkaian kereta baik penumpang maupun barang (rolling stock) dan lokomotif. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, INKA telah mengekspor produknya ke Bangladesh, Filipina, hingga Australia dan Selandia Baru, serta sejumlah negara tetangga lainnya di Asia Tenggara.

Mewarisi banyak teknologi dari masa kolonial, Indonesia bergerak menjadi pemain dunia dengan datangnya tawaran membangun infrastruktur kereta api di Afrika. Di tingkat kawasan bahkan nyaris tak ada kompetitor selain Tiongkok, terbukti dengan kesempatan bagi Indonesia untuk membangun jalur kereta api dari Laos menuju pelabuhan di Vietnam.

Di dalam negeri sendiri tantangan masih sangat besar dalam pengembangan infrastruktur kereta api. Sepanjang masa Orde Baru hampir tidak ada penambahan jaringan rel kereta, diperparah dengan krisis moneter pada 1997. Setelah itu baru mulai dilakukan pembangunan jalur ganda (double track) Jakarta-Surabaya, yang tuntas pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berlanjut pada masa Presiden Joko Widodo, jalur ganda lintas selatan selesai dirampungkan. Proyek besar lainnya adalah double-double track (DDT) Manggarai-Cikarang untuk mengurai kepadatan jalur kereta jarak jauh dengan kereta commuterline rute ke Bekasi, bahkan telah diperpanjang sampai Cikarang dan direncanakan hingga Karawang.

Meningkatnya mobilitas di kawasan aglomerasi Jabodetabek mendorong pemerintah bekerja keras untuk mengatasi bottleneck, khususnya di lintasan Manggarai. Menjadi pintu masuk dari berbagai arah, pemerintah mencanangkan Manggarai sebagai stasiun sentral menggantikan Gambir yang telah beroperasi selama puluhan tahun.

Terobosan juga dilakukan oleh Jokowi, dengan membangun untuk pertama kalinya jalur kereta metro bawah tanah yang banyak ditemui di kota-kota luar negeri. Sudah digagas sejak tahun 1980-an, Jokowi ketika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta memutuskan MRT harus segera dibangun dan konstruksi pun dimulai pada 2013, atau berbarengan dengan "revolusi kereta api" semasa Jonan.

Selesai dengan MRT, Jokowi yang kemudian memenangkan Pilpres 2014 memerintahkan pembangunan jalur kereta layang (LRT) menggantikan monorel yang gagal dibangun oleh gubernur Jakarta sebelumnya. Empat ruas LRT kini telah beroperasi, di dalam kota (LRT Jakarta), aglomerasi (LRT Jabodebek), dan LRT Palembang. Seluruh rangkaian kereta untuk LRT diproduksi oleh INKA.

Capaian revolusioner berikutnya adalah kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung (KCIC) yang telah setahun beroperasi. Meskipun sempat mengalami kendala dan banjir kritik, keberadaan kereta cepat menjadikan Indonesia tidak ketinggalan dari negara-negara maju, menjadi yang pertama di Asia Tenggara dan belahan selatan. Rencanananya jalur kereta cepat akan diperpanjang hingga Surabaya.

Hadirnya kereta cepat merevolusikan cara bermobilitas, menjadikannya opsi terbaik dari sisi waktu. Selain melanjutkan kerja sama dengan Tiongkok, pemerintah berupaya mengembangkan teknologi sendiri dengan meng¬-upgrade rel eksisting. Untuk merealisasikan jalur kereta cepat ke Surabaya, perlintasan sebidang harus dipisahkan agar tidak terjadi kecelakaan dengan moda transportasi lain.

Tak hanya di Pulau Jawa, pemerintahan Jokowi juga membangun jalur kereta api di Sulawesi pada lintasan Makassar-Parepare, mereaktivasi jalur-jalur kereta api di Sumatera, dan berencana membangun jalur kereta api logistik di Kalimantan. Dioperasikan pula jalur kereta bandara di berbagai kota dan ekspansi kereta commuterline ke kawasan aglomerasi perkotaan selain Jakarta.

Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, transformasi kereta api berjalan dengan skala yang masif seiring perkembangan infrastruktur, khususnya pada sektor transportasi. Hasilnya, survei kepuasan publik terhadap layanan berbagai jenis kereta api berada di atas kisaran 90%. Survei dilakukan oleh Indikator terhadap 1.450 responden di seluruh Indonesia, dengan oversample di aglomerasi Jakarta.

Survei yang digelar pada periode 30 Agustus-6 September 2024 lalu itu menemukan tingkat kepuasan publik terhadap layanan kereta api mencapai 90,9%, dengan mayoritas penilaian memenuhi kebutuhan seperti kesesuaian rute, ketepatan waktu, dan fasilitas pendukung. Penilaian terendah adalah pada jumlah armada, dengan kepuasan sebesar 83,9%.

Untuk layanan kereta commuterline, tingkat kepuasannya lebih tinggi mencapai 94,7% dan mayoritas penilaian memenuhi kebutuhan warga. Hampir sama adalah kepuasan terhadap MRT (94,9%), tetapi publik merasa belum puas soal rute (79,5%) dan armada (61,7%). Sebagai catatan, MRT baru beroperasi pada lintas Lebak Bulus-Bundaran HI, selebihnya masih tahap pengembangan.

Kepuasan tertinggi pada layanan LRT yang menembus 97,4%, dengan penilaian paling rendah soal armada (74,4%), serta faktor keamanan dan keselamatan (80,6%). Pada awal beroperasinya, frekuensi LRT masih sangat sedikit dan banyak mendapat keluhan para pengguna. Pelan-pelan kini LRT menambah jumlah perjalanan LRT untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat.

Secara umum juga publik paling mengetahui tentang pembaharuan sarana transportasi kereta api, yakni mencapai 80,3%. Bahkan kereta cepat Whoosh menempati peringkat ketiga (62,4%) setelah bus Transjakarta (73,9%). Sementara itu awareness publik terhadap pembangunan infrastruktur stasiun kereta api berada pada peringkat kedua (66,7%) setelah bandara (76,7%).

Pencapaian dalam kinerja layanan kereta api tidak lepas dari sisi teknis di tangan para pemangku kepentingan, mulai dari pengambil kebijakan baik eksekutif maupun legislatif, dan jajaran direksi BUMN khususnya PT KAI. Transformasi berkelanjutan menjadi kata kunci untuk pengembangan kereta api ke depan.

Tingginya kepuasan publik terhadap dunia perkeretaapian sepanjang era Jokowi juga menjadi catatan bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang akan segera mengambil tongkat estafet kepemimpinan nasional. Transformasi yang sudah berjalan harus terus berlanjut, dengan percepatan untuk mendukung target perekonomian dan menaikkan posisi Indonesia menjadi negara maju.

Endang Tirtana, Komisaris Independen PT. Kereta Api Indonesia

Masa pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Ma'ruf Amin telah berakhir. Jabatannya resmi digantikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam masa periode 2024-2029.

"Mulai saat ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah presiden Republik Indonesia dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di Gedung MPR RI, Minggu (20/10/2024).

Jokowi dan Ma'ruf Amin akan menerima uang pensiun seumur hidup. Aturan terkait pemberian uang pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

Berdasarkan aturan itu, besaran uang pensiunan bekas presiden dan wakil presiden setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka saat masih menjabat. Dalam hal ini gaji pokok terakhir yang diterima Jokowi sebesar enam kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara, sedangkan gaji pokok terakhir Ma'ruf Amin sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Perlu diketahui bahwa nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ketua Mahkamah Agung (MA) yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok terakhir yang diterima Jokowi dan menjadi uang pensiunan sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Sedangkan besaran gaji pokok terakhir yang diterima Ma'ruf Amin dan akan menjadi uang pensiunan sebesar Rp 20.160.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (4 x Rp 5.040.000).

Fasilitas Lain yang Diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin

Dalam Pasal 7 aturan yang sama dijelaskan, selain uang pensiun pokok, bekas presiden dan wakil presiden juga diberikan:

a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;

b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;

c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Untuk tunjangan-tunjangan yang juga bisa diterima pensiunan seperti dalam Pasal 7 huruf (a), terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda/dudanya.

Dalam hal ini pensiunan PNS akan mendapatkan tunjangan pasangan sebesar 10% dari gaji pokok yang berlaku saat ini, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan tunjangan pangan dalam bentuk uang atau beras.

"Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024.

Masih belum cukup, menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, Jokowi dan Ma'ruf Amin juga berhak untuk menerima rumah kediaman yang layak dengan seluruh kelengkapannya. Nantinya ia juga akan menerima kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

"Kepada bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan kelengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya," dikutip dari pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.