Jakarta -

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menilai kebijakan hapus tagih piutang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada sektor yang terkait ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," kata Royke dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dalam memberikan kredit baru, BNI senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kebijakan itu dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income perseroan," tuturnya.

Sebagai bank pelat merah, BNI disebut terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Pasalnya sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai kontribusi signifikan bagi perekonomian domestik.

"Mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Hal itu dilakukan setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Selanjutnya aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan. Yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dapat bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

(aid/rrd)

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan penandatanganan pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Han Jun, di Beijing, China, Sabtu (9/11) sore waktu setempat. Proses penandatangan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping pada acara pertemuan kenegaraan.

Penandatanganan TCG menjadi bagian dari Implementing Arrangement yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu. Penandatanganan ini sekaligus mempererat kerja sama perikanan yang berkelanjutan antara kedua negara.

"Tiongkok merupakan mitra kerja sama yang strategis dan masuk dalam lima besar pasar perikanan Indonesia. Dengan penandatanganan TCG ini, kerjasama perikanan dua negara bisa memperkuat sektor perikanan kita," ujar Trenggono, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Adapun TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama Indonesia - China, diantaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan. Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan, serta kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan.

Dalam pelaksanaanya kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat dan kontinu agar sumber daya ikan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik serta mencegah terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).

"TCG ini merupakan bagian dari hubungan kerja sama RI-RRT di bidang perikanan," terang Trenggono.

Selain itu, Trenggono menambahkan, TCG merupakan perjanjian strategis untuk membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

(akn/ega)

Jakarta -

Di sela-sela manyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bergerak menggali potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di China.

Hal itu mencakup dua hal, pertama,yaitu potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digaungkan Prabowo.

Kedua, menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China untuk memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen," ujar Anindya dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

"Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun," jelas Anindya.

Anindya menilai, program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal).

"Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas," kata Anindya.

Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11).

Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dalam rangka Pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," tuturnya.

"Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita," sambung Anindya.

Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Ia mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

"Beli kapal di China dibayar pakai ikan," ujar Anindya.

Ia melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh. Jadi walaupun di awal-awal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju.

"Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris," tutupnya.

(ily/hns)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

(shc/hns)

Jakarta -

Pemerintah resmi menghapus utang macet Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kelautan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Pertama, UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Kedua, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ketiga, bagi pelaku UMKM yang mempunyai utang sudah jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya. Pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Peran Bank Tentukan Penghapusan Utang

Selain itu, Maman juga menyebut perbankan masih berperan andil dalam menentukan kriteria yang dihapuskan utangnya. Dia menjelaskan bagi pelaku UMKM lain yang dinilai oleh bank BUMN masih mampu untuk terus berjalan, tidak akan masuk ke kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," terangnya.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi. Jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertemu sejumlah perwakilan nelayan Pantura usai ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya, Selasa (5/11) malam.

Trenggono menyebut, terbitnya kebijakan penghapusan utang sebagai bentuk pembelaan pemerintah kepada masyarakat kecil, termasuk para nelayan. Pihaknya akan segera mengkaji lebih detail mengenai PP itu dan akan melakukan tindak lanjut.

"Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya," ungkap Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Trenggono menjelaskan, syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi Peraturan Menteri. Terpenting, penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Terkait jumlah UMKM yang berutang, pihaknya masih menghitung. Dia berjanji hitungan dan mekanismenya dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat. "Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail," ujarnya.

Sejalan dengan keberpihakan yang sudah ditunjukkan oleh Prabowo di sektor kelautan dan perikanan, Trenggono menerapkan model intervensi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan dan pembudidaya sebagai produsen pangan biru.

Intervensi yang dimaksud berupa pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur perikanan modern menggunakan anggaran KKP. Sejauh ini KKP sudah membangun modeling budi daya rumput laut, udang, lobster, dan nila salin di berbagai daerah Indonesia. Program modeling masih akan terus dilanjutkan hingga lima tahun mendatang.

"Kuncinya memang intervensi, pemerintah harus turun tangan. Kalau itu untuk kepentingan ketahanan pangan enggak bisa enggak, pemerintah harus melakukan itu, dan tidak akan pernah rugi karena dampak pertumbuhan yang dihasilkan akan sangat besar," pungkasnya.

Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional, Kajidin mengatakan nelayan di wilayahnya menyambut baik kebijakan penghapusan utang yang diteken oleh Presiden Prabowo. Dia mengakui banyak nelayan yang berutang ke perbankan untuk memenuhi biaya operasional melaut.

"Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali," terangnya.

Dia berharap program penghapusan utang ini nantinya berjalan tepat sasaran. Untuk itu dia meminta kementerian dan lembaga (K/L) yang menangani untuk turun langsung ke lapangan memastikan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan penghapusan utang tersebut.

"Mungkin dari kementerian terkait datang ke lokasi untuk melihat mana-mana saja sih yang memang layak utangnya diselesaikan. Artinya ada nelayan kecil, menengah dan juga modern, dan ini bisa dilihat, jadi programnya tepat sasaran dan memiliki skala prioritas," harapnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan hingga kelautan.

Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodir kebijakan tersebut telah diteken.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sedang mempelajari mekanisme kebijakan tersebut.

"Tadi nelayan, pengusaha nelayan dan perikanan, nelayan kelautan dan perikanan ya. Itu di antaranya nelayan-nelayan. Lalu kemudian di sektor pertanian juga," ujr Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Kita sedang pelajari secara detail," sambung Trenggono

Trenggono juga belum bisa bicara lebih jauh, termasuk jumlah kredit nelayan yang akan dihapus. "Masih dalam hitungan," katanya.

Prabowo mengatakan, kebijakan ini diambil setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak. Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," terang Prabowo.

(acd/hns)

Jakarta -

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dukungannya kepada para petani Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan usai acara penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemutihan utang petani dan UMKM, yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dukungan konkret bagi sektor pertanian di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.

"Pak Presiden Prabowo sangat cinta petani Indonesia. Beliau terus berpikir cara untuk meringankan beban petani dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak para rakyat kecil. Saya sangat bahagia," kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Amran menegaskan kebijakan pemutihan utang ini menjadi bentuk dukungan nyata dari pemerintah kepada para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian yang terdampak kondisi ekonomi.

Kenaikan harga pupuk beberapa waktu terakhir, serta kondisi finansial yang berat bagi banyak petani, membuat pemutihan utang ini sangat berarti bagi mereka.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menunjukkan kepedulian dan keberpihakannya kepada petani. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban mereka, tapi juga memberi ruang bagi sektor pertanian untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar dalam ketahanan pangan nasional," ungkap Amran.

Acara penandatanganan PP ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Wakil Menteri Pertanian, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kehadiran mereka menunjukkan dukungan lintas sektor dalam memperkuat sektor pertanian dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Selain pejabat pemerintah, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai asosiasi petani, yang memberikan apresiasi penuh terhadap kebijakan ini.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan lebih berdayaguna," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan seluruh persyaratan teknis terkait aturan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian serta lembaga terkait.

(anl/ega)

JAKARTA - Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) melalui program Relawan Bakti BUMN memberikan pelatihan usaha kepada nelayan di Pulau Bilemsili, Halmahera Timur, Maluku Utara. Relawan Bakti BUMN dari PHE ONWJ, Tegar Jaya Saka Buana berkesempatan memberikan edukasi bagaimana meningkatkan kualitas produk olahan ikan teri.

"Tujuannya untuk mengoptimalkan usaha masyarakat sehingga dapat menghasilkan produk dengan daya jual tinggi, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Tegar dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Selama tiga hari di Halmahera, Tegar dan Relawan Bakti BUMN Untuk Indonesia lainnya mengimplementasikan berbagai program sinergi dengan masyarakat.

"Saya mengajar di SMK 1 Pertambangan. Saya berbagi informasi tentang bidang kerja di Pertamina, dan kiat bagaimana pelajar mengambil subyek pendidikan dalam pengembangan karier, Saya juga berbagi mengenai pentingnya aspek keselamatan dalam bekerja," kata Tegar, yang merupakan karyawan PHE ONWJ.

Bersama siswa dan masyarakat setempat, Tegar dan rekan-rekan relawan juga membersihkan kawasan pantai Desa Buli. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 itu ditutup dengan acara berbagi dengan anak-anak di Posyandu Desa Sailal.

Bagi Tegar, kesempatan menjadi relawan di daerah jauh di timur Indonesia adalah pengalaman berharga. Dia sudah empat kali melamar, sebelum akhirnya lolos seleksi dan terpilih menjadi Relawan Bakti BUMN Untuk Indonesia mewakili Pertamina.

"Lega rasanya akhirnya bisa ikut berbuat sesuatu untuk tanah air, selain tugas sehari-hari di kantor yang menuntut tanggung jawa besar," ceritanya

Animo karyawan muda BUMN untuk berbakti kepada Indonesia dengan menjadi Relawan Bakti BUMN Untuk Indonesia sangat tinggi. Setiap angkatan, yang mendaftar belasan ribu pelamar. "Di Angkatan VI yang saya ikuti, dari sekitar 12 ribu pelamar, hanya 100 yang terpilih," jelas Tegar.

Untuk bisa mencapai lokasi kegiatan, Tegar harus turun naik tiga macam moda transportasi. Setelah terbang dari Jakarta dan mendarat di Bandara Sultan Babullah Ternate, perjalanan dilanjutkan dengan kapal laut selama 45 menit.

Di pelabuhan sudah menunggu kendaraan yang membawanya keluar masuk kampung-kampung selama 5-6 jam, sampai akhirnya tiba di Desa Buli, Kecamatan Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara. Warga setempat menjuluki wilayah ini "Maloko Kie Raha", empat gunung di empat negeri.

"Interaksi ini membangun rasa bangga dan kebersamaan sebagai orang Indonesia. Kita semua punya cita-cita yang sama, Indonesia yang maju, aman dan makmur. Dan kita semua siap berkontribusi dengan tercapainya cita-cita ini," pungkasnya.

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menguji coba program makan bergizi gratis di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu hari ini. Dalam momentum tersebut, Wakil Menteri KP (Wamen KP) Didit Herdiawan memberikan arahan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan KKP.

Didit mengatakan arahan tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT KKP. Adapun sejumlah arahannya, seperti untuk melayani masyarakat dengan optimal, terutama masyarakat pesisir yang berada di pantai sampai dengan darat.

"Kedua tingkatkan makan ikan adakan sosialisasi untuk makan ikan kerja sama nanti dengan badan gizi nasional dilaporkan ke kantor pusat untuk kita adakan kolaborasi makan bergizi," kata Didit dalam acara HUT KKP ke-25, di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (29/10/2024).

Dia menjelaskan makan bergizi ini nantinya diperuntukkan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil. Dia mengusulkan bagi masyarakat pesisir pantai, program MBG terdapat menu ikan. Sebab, dia menilai protein ikan baik untuk kesehatan.

"Makan bergizi ini ditujukan kepada murid, anak-anak dan ibu hamil. Tentunya ditambah program makan ikan di dalamnya kalau daerah pantai semua bisa makan ikan karena protein ikan sangat baik buat kesehatan," jelasnya.

Sejalan dengan itu, dia memerintahkan setiap UPT untuk mendata anak-anak sekolah serta ibu hamil. Nantinya, data-data tersebut akan dilaporkan kepada kantor pusat untuk bisa disinergikan.

"Kaitan dengan itu degera adakan pendataan untuk seluruh UPT di mana ada sekolah SD, SMP, SMA sederajat serta ibu-ibu dilaporkan ke kantor pusat untuk kita adakan kolaborasi kerja sama sinergutas. Ketiga utamakan meningkatkan ekonomi rakyat di daerah yang ada kaitannya dengan nelayan ini wajib hukumnya," terangnya.

"Karena itu semua yg melaksanakan kegiatan perwakilan kkp di daerah bisa melaksanakan kegiatan tersebut tidak usah seremonial tapi langsung kepada rakyat," tambah dia.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Swasembada pangan memang menjadi salah satu tujuan besar bagi Indonesia, terutama dalam upaya memastikan ketersediaan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor. Upaya mewujudkan swasembada pangan telah menjadi salah satu fokus utama berbagai pemerintahan dari masa ke masa, sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan komparasi capaian swasembada pangan di era Presiden Jokowi dengan pencapaian di era Presiden Soeharto. Menurutnya, capaian keduanya sama-sama luar biasa dan mampu memenuhi kecukupan pangan rakyat.

"Swasembada di era pemerintahan sekarang (Presiden Jokowi) itu tiga kali 2017-2019 dan 2020 dan itu tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta (jiwa). Artinya apa? upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. Saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat," ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari ANTARA.

Amran merujuk pada definisi swasembada yang digunakan oleh Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO). Berdasarkan ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

Era Soeharto

Pada tahun 1984, di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras yang diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Bahkan, Indonesia saat itu dapat menyumbangkan 100.000 ton beras untuk membantu korban kelaparan di beberapa negara Eropa.

Capaian ini merupakan hasil dari upaya swasembada pangan yang telah dicanangkan sejak 1973. Selama periode 1970-an hingga 1980-an, pemerintah melakukan investasi besar-besaran di bidang infrastruktur pertanian, seperti pembangunan waduk, bendungan, dan irigasi.

Selain itu, teknologi pertanian mulai diperkenalkan dan disebarluaskan kepada petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan penyuluh pertanian di tingkat desa dan membentuk kelompok-kelompok petani. Salah satu program khas pada masa Orde Baru adalah kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), yang menjadi forum dialog langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau bahkan Presiden Soeharto.

Pada era Soeharto, kebijakan pembangunan pertanian difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok tanpa bergantung pada impor. Pemerintah menunjukkan tekad kuat untuk mencapai swasembada beras melalui kebijakan, program, serta penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai. Para sarjana pertanian dilibatkan untuk mendukung program tersebut baik di lapangan maupun di lembaga penelitian.

Selain sumber daya manusia dan pendanaan, masyarakat terutama petani juga dimobilisasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Pada masa ini, Indonesia diuntungkan dengan adanya benih unggul dari program revolusi hijau, yang diadopsi secara serius oleh Soeharto. Kebijakan ini dijalankan dengan menyediakan SDM, dana, dan mobilisasi besar-besaran.

Berkat program pertanian era Soeharto, Indonesia yang pernah menjadi salah satu pengimpor beras terbesar pada tahun 1966, berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Dari produksi beras sebesar 12,2 juta ton pada tahun 1969, Indonesia mampu meningkatkan produksi hingga mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984, mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Era Jokowi

Selama satu dekade kepemimpinannya, Presiden Jokowi menjadikan kedaulatan pangan sebagai salah satu janji kampanye yang terus diprioritaskan. Sejak periode pertama, Jokowi telah berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Meski begitu, Jokowi menilai upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan merupakan proses yang panjang karena dihadapkan dengan tantangan iklim dan perubahan cuaca.

"Ini proses panjang ya swasembada pangan itu. Tidak hanya, kadang sudah baik, turun lagi karena iklim yang enggak menentu," kata Jokowi dikutip dari Antara.

Ia menambahkan saat produksi pertanian sudah meningkat, kemudian turun lagi karena fenomena iklim, seperti El Nino dan La Nina. Menurutnya, faktor iklim sangat berpengaruh terhadap produktivitas pertanian tidak hanya di Indonesia, tetapi semua negara di dunia.

"Saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas di semua negara dan dalam dua tahun ini negara-negara yang biasanya produksinya berlebih itu pun juga mengalami penurunan yang tajam," katanya.

Di bawah kepemimpinannya, Jokowi meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di antaranya melalui modernisasi sektor pertanian, pembangunan infrastruktur hingga diversifikasi pangan.

Modernisasi Pertanian

Pemerintah telah berkomitmen untuk meninggalkan pola lama bertani yang identik dengan pekerjaan kasar, menggantinya dengan pendekatan teknologi yang lebih modern. Teknologi ini memungkinkan petani masa kini untuk bekerja tanpa harus menyentuh tanah secara langsung.

Salah satu contoh penerapan modernisasi di bidang pertanian adalah penggunaan alat tanam modern dan sistem hidroponik. Melalui teknologi ini, para petani milenial, meskipun memiliki lahan terbatas, mampu meraih pendapatan yang signifikan hingga ratusan juta rupiah. Dengan menerapkan Internet of Things (IoT) dan sistem hidroponik yang bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui perangkat Android, para petani dapat mengurangi kebutuhan berkotor-kotor dalam pekerjaan mereka.

Pemerintah juga menggandeng petani milenial dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan produksi dan mengantisipasi situasi darurat pangan, menunjukkan perhatian tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Dengan begitu, petani muda dengan wawasan luas dan pemahaman teknologi yang lebih baik, diharapkan dapat berkontribusi besar dalam proses modernisasi pertanian Indonesia.

Petani Bojongemas, Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, kini tengah panen padi. Mereka menggunakan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk memanen padi. Foto: Wisma Putra

Upaya menarik minat generasi milenial untuk terjun langsung ke sektor pertanian juga didukung dengan bantuan mekanisasi alat dan mesin pertanian (alsintan). Pemberian alsintan ini bertujuan mengubah pandangan calon petani muda, menunjukkan bahwa pertanian dapat dikelola secara modern.

Selain itu, mekanisasi alsintan terbukti mampu menekan biaya produksi. Sebagai perbandingan, pengolahan tanah secara tradisional dengan cangkul membutuhkan tenaga 30-40 orang per hari, dengan waktu kerja total antara 240 hingga 400 jam per hektare, serta biaya berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta. Namun, dengan penggunaan traktor, proses pengolahan tanah hanya membutuhkan dua tenaga kerja dengan waktu kerja sekitar 16 jam per hektare, dan biaya yang lebih rendah, yaitu antara Rp 900.000 hingga Rp1 juta.

Di sektor hilir, petani juga didorong memanfaatkan teknologi saat pascapanen agar memperoleh keuntungan sebanyaknya. Transaksi produk pertanian melalui situs marketplace, misalnya, dapat mengurangi rantai pasok sampai ke tingkat konsumen dan memperluas wilayah pemasaran. Beberapa marketplace yang pernah hadir di antaranya Agromaret, TaniHub, aplikasi Petani, Sayurbox dan LimaKilo.

Melalui aplikasi, petani dapat langsung menjual produk pertaniannya dengan pembeli, baik individu maupun korporasi (supermarket, hypermarket, hotel, dan restoran).

Infrastruktur Pertanian

Pembangunan infrastruktur pangan menjadi fokus dalam upaya peningkatan produksi pangan nasional melalui beberapa langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi, mekanisasi, serta pembukaan lahan pertanian baru melalui optimalisasi lahan rawa.

Presiden Joko Widodo, dalam sebuah acara di Jakarta pada 31 Juli 2024 menyampaikan bahwa infrastruktur bukan hanya mencakup sektor-sektor konstruksi dan energi, tetapi juga sektor pertanian. Pendanaan infrastruktur, selain di Kementerian PUPR, juga dialokasikan di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan. Atas kontribusi terhadap pembangunan nasional, Jokowi dianugerahi gelar Bapak Konstruksi Indonesia, sebuah penghargaan yang mengapresiasi fokusnya pada pembangunan infrastruktur yang mencakup berbagai sektor.

Selain itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima penghargaan atas dedikasi dalam membangun infrastruktur pertanian selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Tercatat, Kementerian Pertanian berhasil melaksanakan pembangunan yang masif di bidang pertanian berkat refocusing anggaran pada 2015-2017. Dana sebesar Rp 12,2 triliun dialihkan dari kegiatan seremonial untuk pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk irigasi dan mekanisasi.

Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, sekitar 3,4 juta hektare irigasi baru dibangun dan diperbaiki, dilengkapi dengan modernisasi alat pertanian. Bantuan berupa lebih dari 300 ribu unit alat dan mesin pertanian didistribusikan kepada petani di seluruh Indonesia. Selain itu, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan lebih dari 4.000 embung, yang terbukti meningkatkan produktivitas lahan.

Peningkatan produksi pangan nasional juga berpengaruh pada Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian yang terus mengalami peningkatan dari Rp 880,40 triliun pada 2014 menjadi Rp 1.005,40 triliun pada 2018. Peningkatan produktivitas pangan ini memungkinkan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2017, 2019, dan 2020, termasuk swasembada untuk komoditas jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, dan telur.

Amran terus melakukan terobosan dalam infrastruktur pertanian, seperti program pompanisasi untuk mengatasi dampak kekeringan dan mengoptimalkan lahan rawa yang sebelumnya kurang dimanfaatkan. Program pompanisasi ini telah menerapkan lebih dari 63 ribu unit pompa yang ditargetkan mencapai 75 ribu unit di seluruh Indonesia. Dampak dari program ini memungkinkan petani meningkatkan frekuensi tanam hingga tiga kali lipat, terutama di wilayah-wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Selain itu, upaya mengoptimalkan lahan rawa dilakukan di daerah Papua Selatan dan Sumatera Selatan untuk meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun yang bekerja sama dengan TNI. Upaya tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memanfaatkan sumber daya lahan yang sebelumnya belum terkelola secara maksimal.

Peningkatan infrastruktur pertanian diiringi dengan pemanfaatan varietas-varietas unggul padi serta program intensifikasi dan ekstensifikasi memacu peningkatan produksi pertanian beras di Tanah Air agar Indonesia berhasil berswasembada.

Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate)

Salah satu program unggulan Jokowi dalam swasembada pangan adalah Food Estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan. Pengembangan food estate ini menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 dalam rangka memperkuat dan menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di masa pandemi Covid-19 dan di tengah terjadinya perubahan iklim.

Adanya lumbung pangan di setiap daerah merupakan indikasi menguatnya kemandirian pangan yang berdampak positif terhadap ketahanan pangan nasional. Indonesia telah memiliki 4.868 lumbung pangan masyarakat (LPM) yang tersebar di 388 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia.

Kebun Jagung Food Estate Gunung Mas Kalimantan Tengah Foto: Dok. Kementerian Pertanian

Dikutip dari Kementerian Pertanian, dengan pengembangan food estate, pengelolaan pertanian tidak lagi dengan cara biasa atau konvensional, tetapi dilakukan pada skala usaha yang luas (economy of scale) dengan penerapan inovasi teknologi serta pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pendukung.

Implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2020. Adapun berikut wilayah-wilayah yang sudah terbangun food estate.

1. Kalimantan Tengah

Pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30.000 hektar (ha), yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 ha dan Kabupaten Kapuas 20.000 ha.

Pengembangan food estate Kalimantan Tengah pada tahun 2021 diperluas menjadi 44.135 hektar. Selama periode tahun 2020-2021 kegiatan food estate Kalimantan Tengah telah memberikan hasil cukup baik, diindikasikan oleh adanya peningkatan produktivitas dan produksi dari komoditas yang dikembangkan.

Direncanakan mulai tahun 2022, pengembangan food estate Kalimantan Tengah terus diperluas untuk mencapai target 70.000 ha. Perluasan tersebut dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.

2. Kabupaten Sumba Tengah

Pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada tahun 2022-2024 ditetapkan bertahap. Pada tahun 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, tahun 2023 menjadi 6.350 ha dan pada tahun 2024 menjadi 10.000 ha yang terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 hektar.

3. Kabupaten Gresik

Pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.

Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ektensifikasi. Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada tahun 2022, dilanjutkan menjadi 700 ha tahun 2023, dan menjadi 1.175 ha pada tahun terakhir kegiatan (2024).

4. Kabupaten Garut

Pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha di 2022 meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.

5. Kabupaten Temanggung

Pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estate pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu masing-masing seluas 400 hektar, dan pada tahun 2024 dikembangkan 200 hektar, sehingga total menjadi 1000 hektar.

Penghargaan Tertinggi FAO

Belum lama ini, organisasi pangan dan pertanian dunia atau FAO memberikan penghargaan tertinggi terhadap Presiden Joko Widodo berupa Agricola Medal. Diketahui, baru dua Presiden RI yang mendapatkan penghargaan itu, yakni Jokowi dan Soeharto.

Jokowi diberi penghargaan tersebut karena dinilai mampu menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Jokowi dianggap mampu menjaga tren swasembada pangan di sektor beras, karena selama empat tahun pada 2017, 2019, 2020, dan 2021 tak ada impor beras medium.

Sebagai informasi, Agricola Medal yang dalam bahasa Latin berarti 'petani' dianugerahkan oleh FAO kepada tokoh-tokoh dunia yang dianggap berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan global. Penghargaan ini sejalan dengan tujuan utama FAO dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030.

Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat dalam transformasi sistem pertanian dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Bahkan di tengah tantangan global seperti pandemi COVID-19.

"Selama pandemi COVID-19, sektor pertanian telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 2,2 persen. Tingkat kemiskinan di Indonesia juga terus menunjukkan penurunan yang konsisten," ungkapnya.

Saat menerima penghargaan itu dari Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu, Jokowi mengatakan sektor pertanian di Indonesia saat pandemi Covid-19 mampu tetap tumbuh 1,7% di 2023, memberikan kontribusi 12,5% bagi PDB nasional.

"Semua itu tidak lepas dari peran serta seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan ketahanan kemandirian bangsa," kata Jokowi.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan, mewujudkan swasembada pangan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam, alih fungsi lahan pertanian menjadi area pemukiman atau industri, dan keterbatasan akses petani pada teknologi canggih. Di samping itu, persaingan harga dengan komoditas impor yang seringkali lebih murah juga menjadi kendala dalam mencapai kemandirian pangan.

Tekad Prabowo Percepat Wujudkan Indonesia Swasembada Pangan

Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan ketahanan dan kemandirian pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, ketahanan pangan adalah langkah strategis yang esensial untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

"Saya tekankan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai swasembada pangan. Kita harus mampu memenuhi dan memproduksi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato perdananya di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024)

Didukung oleh para ahli, Presiden Prabowo menargetkan bahwa dalam 4-5 tahun mendatang, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri dan siap menjadi lumbung pangan dunia. Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan pada impor pangan, terutama dalam situasi krisis global.

"Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," tegasnya.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi nasional untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, serta mengajak seluruh pemimpin dan masyarakat untuk bersinergi demi mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan nasional.

Isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan kemajuan teknologi juga menjadi perhatian utama dalam strategi ketahanan pangan jangka panjang.

"Ini adalah masa depan bangsa, dan kita semua harus terlibat dalam membangunnya," tambahnya.

Untuk mengejar target swasembada pangan, berbagai langkah konkret telah disusun dengan melibatkan sinergi antara kementerian, lembaga, hingga sektor swasta. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan strategi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun. Salah satunya dengan pemanfaatan lahan di luar Pulau Jawa. Menurut Zulhas, agak sulit membuka lumbung pangan di Jawa saat ini.

"Oleh karena itu memang masa depan untuk nanem padi, gula, dan jagung itu ada di Papua. Sekarang kita lagi coba di kembangkan garis besarnya di Merauke," kata Zulhas usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Zulhas mengatakan Pulau Sulawesi juga menyimpan potensi sebagai lumbung pangan. Begitu pula sebagian Pulau Sumatera. Dia sedang mengkaji kemungkinan pembukaan lumbung pangan berdasarkan klaster. Misalnya, cengkeh dan cokelat di Sulawesi; kopi, lada, dan kelapa di Sumatera.

"Jadi, bukan hanya beras, tidak hanya gula, tidak hanya jagung, tetapi juga komoditas protein," ujarnya.

Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Amran Sulaiman juga berkomitmen meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Pihaknya telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan. Hal ini disampaikan Amran saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Sabtu (26/10).

"Pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan. Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp. 13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS," kata Amran.

Selain itu, Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Kementan juga akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien.

Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian, dengan memanfaatkan potensi geografis dan topografi serta menyesuaikan dengan iklim dan budaya lokal. Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50% dan produksi meningkat hingga 100%.

Selain itu, Amran mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama lintas kementerian, seperti dengan Menteri BUMN Erick Thohir, untuk mengoptimalkan sumber daya dan investasi jangka panjang dalam sektor pertanian dan infrastruktur pendukung. Erick menyoroti peran BUMN untuk mendukung akses permodalan dan teknologi bagi petani.

Di sektor logistik, para pengusaha berjanji memperkuat rantai pasok pangan dengan mengoptimalkan transportasi dan distribusi untuk meminimalkan biaya dan mempersingkat waktu pengiriman. Selain itu, Badan Bank Tanah juga saat ini sudah menyiapkan lahan untuk mendorong swasembada pangan, seperti Luhu di Maluku, Poso di Sulawesi Tengah, hingga Tapanuli Selatan di Sumatera Utara.

Dukungan juga datang dari Polri, yang merencanakan merekrut lulusan SMK pertanian sebagai bintara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis di sektor pangan serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berperan dalam sektor pertanian.

Kolaborasi yang melibatkan sektor pemerintah, swasta, serta lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mendorong Indonesia mencapai ketahanan dan swasembada pangan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sebagai bagian dari strategi besar Prabowo untuk mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

(prf/ega)

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) mendukung pemberdayaan nelayan . Salah satunya, memberikan bantuan peralatan, yang terdiri dari genset, mesin las listrik, bor tangan, dan gerinda tangan di Margasari, Lampung Timur.

Head of Communication Relations & CID PHE OSES Indra Darmawan mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan teknis para nelayan untuk merawat dan memperbaiki sendiri kapal dan perangkat mereka.

"Pemberian bantuan ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk mendukung kesejahteraan nelayan dan memastikan mereka memiliki akses ke alat-alat yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. Peralatan ini memungkinkan perbaikan yang lebih cepat, menghemat biaya operasional dan meningkatkan keandalan kapal nelayan saat melaut," katanya, dikutip Sabtu (26/10/2024).

Tidak hanya itu, PHE OSES juga menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan untuk masyarakat lokal.

"Kami juga memberikan pelatihan agar nelayan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan alat-alat ini. Kami percaya melalui langkah ini, kami dapat berkontribusi pada peningkatan taraf hidup dan produktivitas para nelayan," jelasnya.

Bekerja sama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung Timur, PHE OSES mengadakan pelatihan selama tiga hari untuk 14 nelayan di Kecamatan Labuhan Maringgai pada akhir September lalu. Ujang Sugiyanto, seorang nelayan di Margasari, Lampung Timur merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan oleh PHE OSES.

Ia dan para nelayan lain di kampung itu bisa memperbaiki dan merawat komponen kapal mereka dengan lebih mudah dan efisien. Ini berkat keberadaan perangkat peralatan, seperti genset, mesin las listrik, bor tangan, dan gerinda tangan yang mereka dapatkan dari PHE OSES.

Sebelum menerima bantuan ini, perbaikan kemudi atau jangkar yang rusak sering menjadi tantangan besar bagi para nelayan. Mereka harus bergantung pada bengkel yang jaraknya jauh, yang menyebabkan kapal tidak bisa digunakan selama beberapa hari.

Dengan adanya mesin las listrik, para nelayan bisa langsung memperbaiki bagian-bagian logam yang patah atau rusak. Bor tangan dan gerinda tangan juga mempermudah mereka untuk memasang dan menyesuaikan komponen-komponen kapal secara mandiri.

"Sekarang, jika kemudi atau jangkar rusak, kami bisa langsung memperbaikinya sendiri, tidak perlu menunggu lama," pungkasnya.