JAKARTA - Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada pagi hari ini Selasa 5 November 2024. Pantauan di lokasi, Basuki tiba sekitar pukul 09.50 WIB.

Basuki nampak mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi berwarna biru. Basuki mengaku bakal dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). "Undangannya seperti itu" kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Sebagaimana diketahui Kepala Otoritas IKN termasuk bagian dari susunan pemerintahan di IKN. Keberadaan, tugas dan wewenang Kepala Otorita IKN telah diatur dalam aturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), Otorita IKN adalah sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Otoritas IKN bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.

Kepala Otorita IKN berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Menurut Pasal 10 UU IKN, masa jabatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Jakarta -

PO Juragan99 Trans merilis dua armada bus sleeper baru berkapasitas 18 seat buatan karoseri Adiputro. Menggunakan sasis Mercedes Benz OH-1626, bus yang diberi nama Popeye dan Olive ini akan menambah koleksi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Juragan99 Trans yang melayani rute Malang - Jakarta (PP).

Bus baru Juragan99 Trans berformat sleeper dan memiliki 18 private cabin dengan legroom luas serta memiliki beragam fasilitas mumpuni buat memanjakan penumpangnya. Di setiap kabinnya, penumpang akan disuguhi dengan Audio Video on Demand (AVOD), Smart TV, AC, folding table, USB charger, reclining & relaxing seat, bantal, guling dan selimut, dispenser air minum, smoking room, toilet, Wifi, CCTV, masker, earphone, dan welcome snack.

PO Juragan99 Trans luncurkan dua bus sleeper terbaru Foto: Dok. Juragan99 Trans

"Kami selalu berupaya untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan juga layanan eksklusif yang berkelas, untuk seluruh pelanggan yang melakukan perjalanan bersama Juragan99 Trans. Hal ini sekaligus juga menunjukkan keseriusan dan upaya konkret kami dalam mendukung perkembangan dan kemajuan industri transportasi darat. Terus melakukan pembaruan dan penambahan armada bus sleeper adalah langkah nyata untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pelanggan setia kami. Semoga upaya kami untuk men-sleeper-kan seluruh perjalanan bus layanan AKAP bisa segera terwujud," ungkap Gilang W. Pramana selaku founder PO Juragan99 Trans.

Sebagai perusahaan otobus, PO Juragan99 Trans mengklaim menjunjung tinggi faktor kenyamanan dan keselamatan penumpang sebagai bagian dari bentuk pelayanan yang berkualitas. Untuk itu, seluruh bus (baik AKAP maupun pariwisata) telah memenuhi standar regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk kepatuhan uji KIR dan KPS serta perawatan rutin. Begitu pula dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di Juragan99 Trans. Mulai bagian ticketing, front office, hingga kru yang ada di dalam bus (driver dan co-driver) semuanya disiapkan untuk bisa memberikan pelayanan optimal untuk seluruh pelanggan.

PO Juragan99 Trans luncurkan dua bus sleeper terbaru Foto: Dok. Juragan99 Trans

"Bagi Juragan99 Trans pelanggan adalah raja, yang berhak mengetahui seluk beluk bus yang mau mereka tumpangi atau sewa. PO Juragan99 Trans senantiasa memberikan edukasi ke pelanggan bahwasannya unit bus AKAP maupun pariwisata Juragan99 Trans sangat menjunjung tinggi kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang. Apalagi untuk kru di dalam bus dimana tugas mereka tak sekedar mengendarai bus, tapi juga memberikan service yang baik, penuh inisiatif, menyetir dengan nyaman sehingga semua penumpang memiliki pengalaman menyenangkan menggunakan bus Juragan 99 Trans," tambah Gilang.

Hingga saat ini, PO Juragan99 Trans memiliki total 37 armada bus yang terdiri dari 14 bus pariwisata dan 23 bus AKAP untuk melayani rute Malang - Jakarta (PP), Malang - Denpasar (PP), Malang - Yogyakarta (PP), dan Malang - Bogor (PP). Selain itu, masih ada belasan armada bus AKAP dan pariwisata, baik yang statusnya saat ini hampir siap rilis, masih dalam progress di karoseri, maupun masih dalam bentuk sasis; yang sedang disiapkan oleh Juragan99 Trans.

PO Juragan99 Trans luncurkan dua bus sleeper terbaru Foto: Dok. Juragan99 Trans

(lua/dry)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel di Indonesia, setelah sebelumnya melarang jual-beli iPhone 16. Tidak hanya itu, Kemenperin tidak akan segan-segan memblokir Mobile Equipment Identity (IMEI).

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Apabila Kemenperin menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Cara Dapat TKDN

Lebih lanjut Febri menjelaskan, setidaknya ada 3 mekanisme untuk bisa mendapatkan sertifikasi TKDN. Pertama, lewat perhitungan TKDN produk itu sendiri berapa persentase. Dengan mekanisme ini, untuk bisa dijual di Indonesia TKDN-nya 40%.

Mekanisme kedua, punya aplikasi digital. Febri menjelaskan, nantinya aplikasi itu akan diperhitungkan nilai TKDN-nya oleh Kemenperin. Lalu yang ketiga, mekanisme inovasi seperti research. Untuk mekanisme inovasi ini salah satu contohnya seperti komitmen Apple dalam membangun Apple Developer Academy.

"Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya," terangnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel dan Google One di Indonesia. Hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel dan Google One. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

"Jadi satu orang penumpang itu kalau berkali-kali dalam setahun bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel dan Google One sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Lebih lanjut, apabila pihaknya menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Febri menjelaskan, pihaknya mendorong adanya kebijakan TKDN dan aturan serupa demi mendorong keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia dan penciptaan nilai tambah dalam negeri. Hal ini juga terutama untuk memperkuat tujuan program TKDN yakni pendalaman struktur industri dalam negeri.

(shc/kil)

Jakarta -

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan ada sekitar Rp 280 miliar denda yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha nakal. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPPU M Fanshurullah Asa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI hari ini.

Fanshurullah mengatakan jumlah dana yang belum ditarik oleh KPPU itu berasal dari 100-an pelaku usaha yang nakal atau belum membayar. Dia menyebut hal ini terjadi lantaran KPPU tidak mempunyai kekuatan untuk menyita aset bagi pelaku usaha yang tak membayar denda.

"Sebagai informasi ada dana yang belum bisa kami tarik kurang lebih Rp 280 miliar dari total sekitar 100an pelaku usaha yang tidak membayar. Karena tadi tidak ada daya paksa untuk penyitaan aset," kata Fanshurullah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Untuk itu, dia mendorong agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam revisi beleid tersebut, dia meminta agar KPPU mempunyai wewenang penyitaan aset apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU, dalam hal ini membayar denda kepada KPPU.

"Pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap berupa denda harus dibayar ke kas negara apabila tidak dilaksanakan KPPU memiliki wewenang penyitaan atas aset jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU," jelasnya.

Dia menjelaskan usulan revisi beleid tersebut sudah diajukan dalam penyusunan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 kepada Kementerian PPN/Bappenas. Namun, dia juga mendorong anggota DPR RI agar berinisiatif mengajukan revisi peraturan tersebut.

Adapun beberapa poin untuk revisi tersebut. Di antaranya, pengaturan ekstrateritorialitas dalam definisi pelaku usaha yang dapat menjangkau pelaku usaha di luar wilayah hukum Indonesia, pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international. Kemudian pengaturan program leniensi dalam rangka memberikan pengampunan dan/ pengurangan hukum bagi pelaku usaha yang mengakui dan atau melaporkan perbuatan pelanggaran hardcore cartel.

"Pengaturan mengenai kewenangan upaya paksa dalam rangka memperoleh alat bukti dalam perkara persaingan usaha. Kemudian penambahan ketentuan mengenai lisensi lisensi hak kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Ketujuh, pengakuan bahwa praktik-praktik tertentu dalam pemilihan lisensi dapat bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Terakhir, penggabungan prinsip-prinsip rule of reason ke dalam regulasi yang untuk memberikan panduan konkret kepada industri," imbuh dia.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel dan Google One di Indonesia. Hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel dan Google One. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

"Jadi satu orang penumpang itu kalau berkali-kali dalam setahun bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel dan Google One sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Lebih lanjut, apabila pihaknya menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Febri menjelaskan, pihaknya mendorong adanya kebijakan TKDN dan aturan serupa demi mendorong keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia dan penciptaan nilai tambah dalam negeri. Hal ini juga terutama untuk memperkuat tujuan program TKDN yakni pendalaman struktur industri dalam negeri.

(shc/kil)

Jakarta -

Di tengah semakin berkembangnya dunia kripto,keamanan menjadi prioritas utama bagi banyak platform dan pengguna. Salah satu langkah penting untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman adalah penerapan Know Your Customer (KYC).

KYC bukan hanya sekadar prosedur sepele,melainkan bagian penting dalam membangun kepercayaan di antara pengguna dan platform kripto. Bagi Anda yang mengikuti perkembanganharga Ethereumatau aset digital lainnya, penting memahami peran KYC dalam menjaga keamanan dan integritas ekosistem kripto.

Apa Itu Know Your Customer (KYC)?

KYC adalah proses verifikasi identitas pengguna yang diterapkan oleh platform bursa kripto tersentralisasi atau lembaga keuangan. Proses ini memastikan bahwa setiap pengguna teridentifikasi dengan jelas sebelum bisa menggunakan layanan.

Identitas pengguna biasanya diverifikasi melalui dokumen resmi, seperti KTP atau SIM, serta bukti alamat tempat tinggal. Dengan KYC,platform dapat menekan risiko keuangan dan memberikan rasa aman kepada seluruh pengguna.

Mengapa KYC Sangat Penting dalam Dunia Kripto?

1. Mencegah Aktivitas Ilegal

Tanpa regulasi yang ketat,aset kripto berisiko digunakan untuk aktivitas kriminal seperti pencucian uang atau perdagangan gelap. KYC memungkinkan platform mengidentifikasi pengguna dan memantau transaksi mencurigakan.

Ini membuat transaksi di dunia kripto lebih transparan dan membantu lembaga hukum jika terjadi pelanggaran.

2. Meningkatkan Kepercayaan Pengguna

Banyak pengguna ragu untuk menggunakan layanan atau berinvestasi di platform yang tidak memiliki sistem keamanan yang jelas. Penerapan KYC membantu membangun kepercayaan karena pengguna tahu bahwa platform tersebut serius dalam menjaga keamanan dan transparansi.

Pengguna cenderung merasa lebih aman saat menggunakan platform yang memastikan bahwa pengguna bertransaksi dengan orang-orang yang telah terverifikasi.

3. Mematuhi Regulasi Pemerintah

Regulasi di berbagai negara semakin ketat terhadapaset kriptodan banyak pemerintahan sebuah negara mewajibkan bursa kripto tersentralisasi untuk menerapkan KYC. Dengan mengikuti regulasi ini,platform kripto dapat beroperasi secara legal dan menghindari sanksi dari otoritas keuangan.

Langkah ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi platform karena bisa menghindarkan dari kemungkinan diblokir atau ditutup.

4. Perlindungan Terhadap Penipuan

Penipuan menjadi salah satu masalah serius di dunia kripto. KYC membantu platform mendeteksi akun-akun palsu atau aktivitas mencurigakan sehingga dapat melindungi pengguna dari kerugian.

Selain itu, jika terjadi masalah KYC memungkinkan bursa untuk melacak identitas pelaku dengan cepat dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Tantangan dalam Implementasi KYC

Meski KYC memberikan banyak manfaat penerapannya tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh platform kripto seperti:

• Kekhawatiran Privasi

Platform harus memastikan keamanan data dengan teknologi enkripsi dengan standar perlindungan privasi tinggi.

• Proses Verifikasi Lambat

Beberapa pengguna merasa terganggu dengan proses verifikasi yang memakan waktu terutama saat traffic pendaftaran tinggi.

• Biaya Operasional

Implementasi KYC membutuhkan investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia sehingga menjadi tantangan bagi platform kecil.

Di Indonesia, Tokocrypto adalah salah satu bursa kripto yang menerapkan KYC secara ketat untuk memastikan keamanan dan transparansi. Tokocrypto mewajibkan setiap pengguna untuk melalui proses verifikasi identitas sebelum dapat melakukan transaksi di platformnya.

Langkah ini tidak hanya mendukung pencegahan penipuan tetapi juga membantu Tokocrypto mematuhi regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Selain verifikasi yang ketat,Tokocrypto juga menawarkan edukasi kepada penggunanya tentang pentingnya keamanan data. Dengan demikian, pengguna lebih paham mengapa proses KYC diperlukan dan merasa nyaman saat menyerahkan data pribadi.

Langkah tersebut membantu meningkatkan kepuasan pengguna, terutama bagi pengguna yang baru pertama kali masuk ke dunia kripto. Tokocrypto juga aktif melakukan pembaruan sistem untuk menjaga efisiensi proses KYC agar pengguna tidak mengalami kendala dalam mengakses layanan platform.

Penerapan KYC di dunia kripto adalah langkah penting dalam menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya. Selain mencegah aktivitas ilegal dan penipuan KYC juga membangun kepercayaan di antara pengguna dan membantu platform mematuhi regulasi.

Memahami dan mengikuti proses KYC adalah langkah bijak bagi siapa pun yang ingin terlibat lebih dalam dalam dunia kripto karena bisa melindungi diri dari risiko yang tidak diinginkan.

Lihat Video: Crypto in 2023, is it still worth it?

[Gambas:Video 20detik]

(Content Promotion/Tokocrypto)

Jakarta -

Badan Kepegawaian Nasaional (BKN) wanti-wanti peserta yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 agar tidak menyebarluaskan soal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS.

Kabarnya, isu penyebarluasan soal SKD ini terus diperbincangkan di media sosial. Melansir akun Instagram resmi BKN @bkngoidofficial pada (28/10/2024), pihaknya baru saja mengunggah peringatan ancaman bagi oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD CPNS 2024.

BKN mengancam bagi peserta atau oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD itu akan mendapatkan sanksi berupa diskualifikasi apabila terdapat pelaku yang menyebarluaskannya via sosial media apapun.

"Dilarang menyebarkan soal SKD CPNS! Karena terdapat sanksi diskualifikasi bagi pelaku penyebaran," tulis akun Instagram @bkngoidofficial.

Pasalnya, hal itu mutlak sesuai peraturan Badan Kepegawaian Negara No Tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode computer assisted test BKN.

Menyebarluaskan soal SKD CPNS 2024 tertuang dalam tata tertib pelarangan no 6 dalam peraturan tersebut. "Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j angka 6) dan angka 7) dikenakan sanksi diskualifikasi," tulis Sanksi peraturan tersebut.

Pihak BKN juga memperingati sekaligus mengajak untuk menjadi peserta SKD CPNS yang jujur dan tidak ikut melakukan penyebaran soal.

"Jangan sampai kehilangan kesempatan karena terdapat sanksi diskualifikasi pada seleksi mendatang. Jadi pelamar #SeleksiCPNS2024 yang keren tanpa ikut-ikutan tren yang bikin nama tercoreng," tulis BKN dalam unggahannya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala Badan Otorita IKN di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sebelumnya Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak bulan Juni 2024. Kini Basuki akan diangkat menjadi pejabat definitif sebagai Kepala Otorita IKN.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Bahkan hari ini pun kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Ketika ditanya soal Wakil Kepala Otorita juga Prasetyo enggan menjawab. "Wakilnya juga belum," sebutnya singkat.

Sebelumnya, kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"So lanjut (Basuki) jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," tegasnya.

(hal/rrd)

Jakarta -

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepadanya dan jajaran Kementerian Pertanian untuk melanjutkan program food estate. Proyek ini perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia.

Apalagi saat ini penduduk di Indonesia masih akan terus bertambah dengan adanya bonus demografi. Dia bilang suka tidak suka food estate untuk menjaga ketahanan pangan harus dilakukan.

"(Food estate) Harus dilaksanakan. Gini loh, ketahanan pangan ini adalah sebuah keharusan. Orangnya makin banyak penduduknya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilaksanakan," ujar Sudaryono kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

"Ini untuk menjamin pangan kita. Bukan untuk diri kita tahun ini, tahun depan, tapi untuk beberapa puluh tahun ke depan," lanjutnya.

Nah sejalan dengan upaya ketahanan pangan dengan menggenjot food estate. Pemerintahan Prabowo, kata Sudaryono, akan fokus juga mengembangkan ketahanan energi dengan sumber-sumber energi terbarukan.

Beberapa sumber energi terbarukan pun dapat ditemui di tanaman-tanaman pangan. Mulai dari sawit ataupun tebu.

"Ketahanan energi dari mana? Dari renewable energy. Sawit, tebu, dari mana-mana. Kita mengarah ke sana dan kita mampu," ujar Sudaryono.

Dia menekankan Indonesia mampu melakukan itu semua. Apalagi dengan modal tanah yang subur, matahari sepanjang tahun, dan juga sumber daya manusia yang mumpuni.

"Tanah kita subur, petani kita rajin, matahari sepanjang tahun. Tidak ada alasan lain untuk tidak swasembada pangan dan pelan-pelan kita swasembada energi," tegas Sudaryono.

(hal/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto bakal menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik. Semua kelengkapan negara dalam teori trias politika harus hadir di IKN.

Dalam arahannya di depan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menargetkan IKN sebagai ibu kota politik bisa kelar pembangunannya dalam 4 tahun ke depan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia bilang arahan tegas itu diberikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Arahan diberikan Sabtu sore kemarin.

"Beliau (Prabowo) sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah ibukota politik," ujar Raja Juli dalam unggahan di akun Instagram resminya @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Raja Juli mengatakan Prabowo ingin agar dalam 4 tahun ke depan semua gedung kelengkapan lembaga legislatif dan yudikatif bisa terbangun di IKN. Mulai dari gedung DPR/MPR hingga gedung Mahkamah Konstitusi.

Untuk gedung lembaga eksekutif, mulai dari Istana dan Kantor Presiden hingga kantor kementerian pun saat ini terus dikebut untuk selesai sepenuhnya.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif, yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," papar Raja Juli.

Target besarnya, di 2028 dan 2029 agenda penting negara sudah bisa dihelat di ibu kota baru. Misalnya seperti Sidang Paripurna dan Pidato Presiden tahunan bisa dilakukan di Gedung DPR/MPR yang ada di IKN. Kemudian, di tahun 2029 pelantikan presiden dan wakil presiden baru juga bisa dilakukan di IKN.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," tutur Raja Juli.

(hal/rrd)

Teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah membantu XL Axiata dalam memberikan pengalaman yang terbaik buat pelanggan. Berkat AI, keluhan konsumen dapat ditangani dengan cepat.

Direktur & Chief Enterprise Business and Corporate Affairs Officer XL Axiata, Yessie D. Yosetya, mengatakan perusahaan sudah mengadopsi AI sejak 2020. Implementasi kecerdasan buatan dilakukan dalam berbagai aspek operasional perusahaan.

Pada sisi pelayanan pelanggan, misalnya, XL Axiata memanfaatkan AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. Solusi berbasis AI telah membantu operator memberikan dukungan yang dibutuhkan secara instan, sehingga bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

"Jadi, kalau sebelum AI dibandingkan dengan sesudah AI, penanganan rata-rata pengurangan waktu untuk menangani masalah berkurang hampir separuhnya (50 persen)," kata Yessie di acara XL Axiata Get Along with Media di Yogyakarta, Rabu (23/10).

Resolusi panggilan pertama juga meningkat. Yessie menyebutkan peningkatannya mencapai 60 persen, dengan komplain yang disampaikan pelanggan melalui telepon bisa diselesaikan saat itu juga.

Hal ini akan langsung berdampak pada peningkatan Net Promoter Score (NPS). Artinya, pelanggan jauh lebih puas, dengan tingkat curn berkurang hingga 5 persen.

Selain buat pelanggan, AI juga bisa dimanfaatkan untuk operasional di jaringan. Teknologi kecerdasan buatan berperan dalam pemeliharaan jaringan yang prediktif, manajemen lalu lintas real-time, dan perencanaan jaringan otonom.

Hal ini memungkinkan XL Axiata untuk meningkatkan keandalan layanan dan mengurangi waktu henti (down time), menempatkan perusahaan di posisi terdepan dalam kinerja jaringan. Penggunaan AI pun dapat membantu perusahaan mengurangi konsumsi energi atau listrik, menurunkan jejak karbon, meningkatkan return on investment (ROI) pembangunan menara, hingga meningkatkan kualitas layanan.

Kecerdasan buatan juga memungkinkan XL Axiata untuk efisiensi operasional. Perusahaan dapat menerapkan otomatisasi berbagai proses, seperti penjualan, layanan, dan onboarding pelanggan, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional.

Dengan AI, XL Axiata dapat mengekstrasi insight dari data yang besar. Ini membuka peluang sumber pendapatan baru, seperti menawarkan solusi berbasis AI kepada mitra eksternal dan industri, mengubah perusahaan menjadi perusahaan yang digerakkan oleh teknologi.