Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

(acd/acd)

Jakarta -

Pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024. Jumlah itu sebesar 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Saksikan juga video: Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali memperluas jangkauan layanan pembiayaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro dengan meresmikan unit Mekaar baru di Merauke, Papua Selatan.

Langkah ini merupakan wujud komitmen PNM dalam memberdayakan ibu-ibu prasejahtera di wilayah 3T di Indonesia. PNM terus berupaya untuk memberikan akses permodalan yang aman, mudah, dan terpercaya.

Melalui pembukaan unit Mekaar di Kelurahan Rimba Jaya, Merauke ini, PNM siap memberikan pembiayaan serta pemberdayaan pada kelompok ibu-ibu prasejahtera, khususnya bagi mereka yang ingin membangu usaha, telah memiliki usaha, atau ingin kembali membuka usaha yang sempat terhenti.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi berharap kehadiran PNM Mekaar di Merauke dapat diterima dengan baik dan menjadi harapan bagi ibu-ibu prasejahtera meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

?Hadirnya PNM di wilayah 3T menjadi langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera. Kami percaya dengan adanya akses pembiayaan yang lebih dekat, mereka akan lebih mudah mengembangkan usaha dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik,? jelasnya.

Bagi ibu-ibu yang tergabung sebagai nasabah, PNM juga memberikan pendampingan usaha dan berbagai pelatihan agar usaha mereka naik kelas. PNM memahami pentingnya pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya memberikan modal finansial, tetapi juga modal intelektual dan sosial.

?Sebelumnya PNM juga membuka unit Mekaar di Natuna. Dan masih akan ada titik 3 T lainnya yang kami bukakan unit Mekaar,? tambah Arief.

PNM berharap kehadiran unit Mekaar di Merauke dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian keluarga dan komunitas lokal, sekaligus mendukung target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terjadi peningkatan jumlah pinjaman pada industri peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Pada September 2024, total pembiayaan pada industri pinjol mencapai Rp 74,48 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan jumlah pinjaman pada September 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 33,73% secara tahunan (yoy).

"Untuk pembiayaan industri peer to peer lending September 2024 nilai tumbuh 33,73% secara tahunan menjadi Rp 74,48 triliun. Agustus yang lalu tumbuh sebesar 35,62% yoy," katanya dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu tingkat kredit macet pinjol (TWP90) tercatat terjaga atau sama pada bulan September dibandingkan sebelumnya. Dia menyebut tingkat TWP90 terjaga di 2,38% per September 2024.

Selain jumlah pinjaman pinjol yang melonjak, piutang perusahaan pembiayaan multifinance juga naik 9,35% yoy pada September 2024 menjadi Rp 501,78 triliun. Meski masih tumbuh, piutang pembiayaan tercatat melambat dari bulan Agustus lalu yang tercatat naik 10,18% yoy.

"Rasio pembiayaan macet (NPF) gross September sebesar 2,62%, di Agustus lalu 2,66%. NPF net 0,81% di September, sedangkan bulan Agustus lalu 0,81%. Gearing ratio turun jadi 2,33 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali," imbuhnya.

Secara spesifik, pembiayaan modal ventura hingga akhir September 2024 turun 8,10% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 16,25 triliun. Nilai kontraksi bulan September melambat dibandingkan periode Agustus yang kontraksinya mencapai 9,03%.

(kil/kil)

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSD) untuk pembiayaan mitra dan vendor melalui BNIdirect Supply Chain. BNIdirect Supply Chain merupakan sebuah platform yang terintegrasi dalam satu ekosistem bisnis digital BNIdirect.

"Dengan memanfaatkan teknologi melalui platform digital BNIdirect Supply Chain kami berharap dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien bagi para mitra dan vendor BSD,? kata SEVP Corporate Banking BNI, Pancaran Affendi.

Pancaran menyampaikan harapannya tersebut pada acara penandatanganan kerja sama antara BNI dan BSD di Tangerang, Rabu (30/10/2024). Kerjasama yang disepakati itu berupa sokongan untuk pembiayaan mitra dan vendor melalui BNIdirect Supply Chain. BSD sendiri menjadi bagian dari Sinar Mas Land dan menjadi bagian integral dari Sinar Mas Group.

Pancaran menjelaskan, di dalam BNIdirect Supply Chain ini tersedia layanan BNI Financial Supply Chain Management (FSCM). Layanan tersebut akan memudahkan mitra dan vendor BSD dalam mengakses pembayaran invoice.

Ia memastikan, lewat layanan yang terintegrasi ini proses operasional menjadi lebih cepat sehingga bakal mendukung pertumbuhan bisnis para mitra mereka. ?Kerja sama antara BNI dan Sinar Mas Land ini telah berlangsung lebih dari dua dekade. Ini merupakan langkah strategis BNI dalam mendukung pertumbuhan bisnis nasabah, khususnya di sektor properti," ujarnya.

Secara umum, di dalam platform BNI FSCM terdapat sejumlah keunggulan. Di antaranya jaminan keamanan transaksi bisnis melalui penerapan authorization matrix approval dalam setiap transaksi.

Selain itu, fitur BNI FSCM memudahkan monitoring secara real-time untuk informasi transaksi, serta penyimpanan dan penyediaan data laporan keuangan perusahaan secara elektronik yang bisa diakses kapan dan di mana saja.

CFO Residential BSD Sinar Mas Land, Handoko Wibowo menyambut positif adanya kerjasama dalam pemanfaatan platform digital BNIdirect Supply Chain. Pihaknya berharap adanya kemudahan akses pembiayaan ini dapat meningkatkan produktivitas dan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis mitra dan vendor Sinar Mas Land, dalam hal ini BSD.

"Melalui layanan BNI FSCM di BNIdirect Supply Chain ini kami berharap dapat memperkuat sinergi dengan para mitra dan bersama-sama membangun ekosistem bisnis yang berorientasi seamless operation,? kata Handoko Wibowo.

Bagi BNI kerjasama ini menjadi wujud nyata kontribusi sektor perbankan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis. Adanya kerjasama dengan PT BSD ini BNI berkomitmen bisa memberikan nilai tambah bagi para nasabah bisnisnya.

"Pada akhirnya harapan kami adalah dengan adanya pembiayaan supply chain oleh BNIdirect Supply Chain ini dapat membuat para nasabah dapat meningkatkan kinerja bisnisnya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Pancaran.

Jakarta -

Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan di sektor UMKM sebesar 15,54% secara Year-on-Year (YoY), dari Rp4,93 triliun pada September 2023 menjadi Rp5,70 triliun pada September 2024.

Pertumbuhan ini mencakup peningkatan sebesar 14,33% pada segmen mikro, yang naik dari Rp3,27 triliun pada September 2023 menjadi Rp3,74 triliun pada periode yang sama di 2024. Segmen UKM juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,91%, dari Rp1,66 triliun pada September 2023 menjadi Rp1,96 triliun pada tahun ini.

Peningkatan ini memperkuat posisi Bank DKI dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daerah, serta menegaskan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pengembangan sektor UMKM.

"Bank DKI berfokus pada penyaluran kredit yang berkualitas dan berkelanjutan, mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui sektor UMKM," kata Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo dalam keterangan resmi, ditulis Jumat (1/11/2024).

Bank DKI juga optimis dapat mencapai pertumbuhan yang positif hingga akhir 2024 dengan melakukan berbagai konsolidasi internal, termasuk perbaikan sistem dan bisnis proses. Hal ini diimbangi dengan penekanan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Secara keseluruhan, total kredit dan pembiayaan Bank DKI tumbuh sebesar 9,55% dari Rp49,96 triliun pada September 2023 menjadi Rp54,73 triliun pada September 2024, dengan rasio NPL Gross tetap terjaga di level 2,21%. Segmen komersial mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 10,29% YoY, meningkat dari Rp23,45 triliun menjadi Rp25,85 triliun.

Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto, menyampaikan bahwa kondisi perbankan di tengah persaingan suku bunga yang ketat tetap terkelola dengan baik. Bank DKI fokus menjaga likuiditas yang memadai, dengan rasio Loan to Deposit (LDR) sebesar 86,19%, AL/NCD sebesar 103,24%, AL/DPK sebesar 18,14%, dan NSFR sebesar 104,17%.

Selain itu, Bank DKI terus melakukan upaya untuk meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) melalui optimalisasi dana murah dan repricing dana mahal. Hingga September 2024, DPK mencapai Rp63,50 triliun, relatif stabil dibandingkan tahun lalu.

Dengan berbagai pencapaian ini, hingga akhir Q3/2024, total aset Bank DKI meningkat sebesar 3,19%, menjadi Rp80,74 triliun dibandingkan Rp78,24 triliun pada September 2023. Konsistensi ekspansi bisnis yang berkelanjutan turut mendorong peningkatan laba bersih sebesar Rp513,23 miliar.

Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui inovasi produk serta pelayanan yang optimal, memastikan setiap langkah menuju masa depan yang berkelanjutan.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pembahasan terkait rencana pembangunan Jalan Tol Puncak masih dilanjutkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, disebut-sebut sudah ada perusahaan swasta yang berminat untuk mendukung pembangunan tol tersebut.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Triono Junoasmono, mengatakan pihaknya sedang dalam proses pengkajian untuk rencana pembangunan Tol Puncak.

"Tol (Puncak) lagi dikaji," kata Triono, ditemui di Komplek DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Keberadaan Tol Puncak sendiri diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Puncak. Triono memastikan, pembangunannya akan dilakukan di pemerintahan saat ini. Katanya, telah ada pihak yang memprakarsai proyek ini.

"Insyaallah, iya (dibangun di pemerintahan saat ini). Kita kan lagi ada prakarsa yang mengusulkan," ujarnya.

Adapun tol prakarsa artinya, terdapat badan usaha swasta yang mengusulkan pembangunan jalan tol tersebut. Nantinya, badan usaha tersebut akan menyiapkan studi kelayakan atau feasibility study (FS).

"Jadi ini kan prakarsa. Ada badan usaha prakarsa. Nah, nanti setelah itu mereka menyiapkan FS-nya. Jadi belum sampe ke FS nih, nanti abis itu mereka menyiapkan FS. Ada peminat yang mau memberikan untuk bikin kajian itu," terangnya.

Namun demikian, Triono enggan membocorkan siapa pihak tersebut. Bocorannya, perusahaan itu merupakan perusahaan dalam negeri. Tol ini nantinya akan didukung dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek ini masih menunggu FS sebelum akhirnya dilelangkan. Di samping itu, pihaknya hingga saat inj masih melakukan serangkaian kajian dampak sosial dan lingkungan.

"Belum masuk lelang. Proyeksi nilai belum, masih dievaluasi dampak sosial ekonomi. Itu kan juga banyak perumahan di bawah situ, lagi dikaji, masih pra-FS," kata dia, ditemui di lokasi yang sama.

Sebagai tambahan informasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang pada kala itu dijabat oleh Basuki Hadimuljono membenarkan bahwa ada rencana untuk membangun Tol Puncak. Tol ini akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Itu ada dulu kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Rencana pembangunan Tol Puncak sendiri telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034. Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Dalam materi yang disajikannya, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp 24,37 triliun, terdiri atas pembangunan untuk 5 seksi tol sepanjang 51,8 km. Rinciannya, seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun.

Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp 2,4 triliun, dan seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp 8,02 triliun. Lalu seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp 1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp 9,07 triliun.

"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI Dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Kementerian PUPR juga memasukkan Tol Puncak sebagai salah satu di antara 6 tol untuk dilelang pada 2024. Hal ini tercantum alam paparan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang saat itu masih dijabat oleh Herry Trisaputra Zuna.

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada 6 proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp 49,47 triliun. Yaitu jalan Tol Malang-Kepanjen, jalan Tol Lingkar Selatan Bandung, jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari), jalan Tol Pluit-Cengkareng, jalan Tol Sadang Extension, dan jalan Tol Puncak," kata Herry, dikutip dari siaran Youtube Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2023).

(shc/kil)

JAKARTA - Membayar angsuran tepat waktu adalah kewajiban yang dilakukan oleh debitur. Tentu hal ini dapat memberikan banyak manfaat yang bisa dirasakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu manfaat utama adalah menjaga reputasi kredit yang baik. Dengan membayar angsuran tepat waktu, riwayat kredit Anda akan tercatat positif, yang kemudian memudahkan Anda untuk mendapatkan pembiayaan di masa depan. Kredibilitas yang baik ini menjadi aset berharga jika Anda memerlukan pinjaman atau fasilitas kredit lain di kemudian hari.

Selain itu, membayar angsuran tepat waktu juga membantu menghindari biaya tambahan. Setiap keterlambatan pembayaran biasanya dikenai denda atau bunga tambahan, yang pada akhirnya akan menambah beban finansial Anda. Dengan disiplin membayar tepat waktu, Anda bisa mengelola keuangan dengan baik agar terhindar dari biaya-biaya yang tidak terduga akibat keterlambatan pembayaran.

Dari segi perencanaan keuangan, membayar angsuran tepat waktu memberikan stabilitas. Ketika semua pembayaran berjalan lancar, Anda bisa lebih mudah mengatur pengeluaran lain tanpa khawatir akan adanya tagihan menumpuk. Ini juga memberi Anda kontrol lebih baik atas kondisi finansial dan membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan lebih efektif.

Selain itu, menjaga komitmen membayar angsuran sesuai jadwal memperkuat hubungan baik dengan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan akan lebih terbuka dan bersedia memberikan penawaran atau program khusus kepada nasabah yang memiliki catatan pembayaran yang baik. Anda bahkan bisa mendapatkan akses ke suku bunga yang lebih rendah atau persyaratan yang lebih fleksibel di masa depan.

Membayar angsuran tepat waktu penting untuk menjaga riwayat kredit yang baik, yang sangat diperhatikan oleh perusahaan pembiayaan seperti MNC Leasing. Saat proses pengajuan pembiayaan, MNC Leasing melakukan pengecekan SLIK guna memastikan calon nasabah memiliki catatan kredit yang positif, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan di masa depan. Dengan riwayat kredit yang baik, peluang Anda mendapatkan pembiayaan lebih lanjut dari MNC Leasing akan semakin besar.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Bob Tyasika Ananta mengatakan bahwa jumlah pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) yang disalurkan oleh pihaknya mencapai Rp62,5 triliun per September 2024.

“Hingga kuartal III 2024, portfolio sustainable financing BSI mencapai Rp62,5 triliun dengan komposisi green financing adalah Rp13,4 triliun dan social financing Rp49,1 triliun,” ucap Bob Tyasika Ananta di Jakarta, Selasa.

Tiga sektor utama dalam green financing tersebut mencakup pembiayaan pulp papers dengan sumber kayu bersertifikat ecolabel (eco-efficient) sebesarRp5,5 triliun, pembiayaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sebesar Rp6,7 triliun, serta pembiayaan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan Rp700 miliar.

Sementara social financing disalurkan untuk pembiayaan perdagangan besar dan eceran (sektor mikro) senilai Rp15,1 triliun serta pembiayaan usaha pertanian, kehutanan, dan perdagangan (sektor UKM) senilai Rp24 triliun.

“Langkah ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM,” ujarnya.

Selain dengan menyalurkan pembiayaan, Bob menyatakan bahwa pihaknya juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan UMKM melalui pembangunan UMKM Center.

Kini terdapat empat UMKM Center BSI, yakni di Aceh dengan pembiayaan Rp41,9 miliar, Yogyakarta dengan pembiayaan Rp3,7 miliar, Surabaya, Jawa Timur, dengan pembiayaan Rp3,2 miliar, serta Makassar, Sulawesi Selatan, dengan pembiayaan Rp22,87 miliar.

Masing-masing UMKM Center BSI tersebut memiliki 2.046 nasabah binaan, 948 nasabah binaan, 776 nasabah binaan, serta 259 nasabah binaan.

Hingga September 2024, total pembiayaan yang disalurkan oleh perseroan kepada para pelaku UMKM di seluruh Indonesia mencapai Rp49,2 triliun, terdiri dari Rp15,1 triliun kepada pelaku usaha mikro, Rp25,5 triliun kepada pelaku usaha kecil, serta Rp8,6 triliun kepada pelaku usaha menengah.

Seiring dengan bertumbuhnya penyaluran pembiayaan UMKM, Bob menuturkan bahwa rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) perseroan meningkat menjadi 34,98 persen pada kuartal III tahun ini dari 34,75 persen pada kuartal III tahun lalu.

Tidak hanya dengan menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, ia mengatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk berkontribusi bagi masyarakat dan negara melalui zakat dan pajak.

Ia menyampaikan bahwa jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh perseroan sejak terbentuk pada 2021 lalu hingga September 2024 mencapai Rp5,3 triliun.

“BSI juga telah menghimpun dana zakat perusahaan sejak merger hingga September 2024 kemarin sebesar Rp602 miliar. Selain itu, ada zakat pegawai sebesar Rp124 miliar dan juga zakat dari nasabah dan umum sebesar Rp131 miliar,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Fee-based income juga mampu mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 30,14 persen secara tahunan menjadi sebesar Rp3,94 triliun

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi menyampaikan bahwa aset perseroan tumbuh 15,91 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp371 triliun pada kuartal III tahun ini dari Rp320 triliun pada kuartal III 2023.

“Sejak kami merger pada 2021 sampai kuartal III 2024, Alhamdulillah pertumbuhan kami bagus, double digit dan terjaga tidak hanya dari sisi volume DPK (dana pihak ketiga) dan juga pembiayaan, tapi juga dari sisi kualitas aset kami,” ujar Hery Gunardi di Jakarta, Selasa.

Tidak hanya aset, ia menuturkan bahwa laba bersih perseroan juga meningkat 21,6 persen yoy dari Rp4,2 triliun pada September 2023 menjadi Rp5,11 triliun pada September 2024.

Pencapaian tersebut didukung oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar 15,28 persen yoy menjadi Rp267 triliun dengan 54,57 persen dari segmen konsumer, 27,83 persen dari segmen wholesale, dan 17,6 persen dari segmen retail.

Tingkat kredit macet (non-performing loan/NPL) pun tercatat lebih rendah 0,24 persen dibandingkan tahun lalu, yakni sebesar 1,97 persen.

Total DPK juga meningkat 14,92 persen yoy menjadi Rp301,22 triliun, didominasi oleh produk tabungan yang pada periode yang sama tumbuh 13,40 persen yoy menjadi Rp130,18 triliun. Produk giro juga tumbuh 4,59 persen menajdi Rp55,64 triliun.

Sementara rasio dana murah (current account and saving account/CASA) tercatat sebesar 61,69 persen dengan pertumbuhan 18,88 persen yoy menjadi Rp186 triliun, sedangkan deposito tercatat turun 0,39 persen menjadi Rp115,39 triliun.

Hery menyatakan bahwa profitabilitas perseroan yang positif juga ditopang oleh pendapatan margin bagi hasil yang mencapai Rp18,41 triliun, atau meningkat sebesar 11,98 persen yoy.

“Fee-based income juga mampu mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 30,14 persen secara tahunan menjadi sebesar Rp3,94 triliun,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa berkat kinerja positif tersebut, pihaknya mampu meningkatkan pencadangan untuk pembiayaan bermasalah (cash coverage) sebesar 69 basis poin (bps) secara year-to-date (ytd) menjadi 195,04 persen.

“Dari efisiensi seperti itu, BSI mampu menekan cost-to-income ratio atau CIR menjadi 48,99 persen. Angka ini juga menunjukkan perbaikan sebesar 87 basis poin dari posisi Desember 2023 yang lalu (ytd),” imbuh Hery.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Down payment atau uang muka merupakan salah satu biaya yang harus dibayar saat membeli rumah. Besaran DP yang harus dibayar cukup beragam, umumnya 30% dari harga properti.

Meski demikian, belakangan ini Bank Indonesia (BI) memberikan insentif DP 0% untuk pembelian rumah, baik rumah tapak, rumah susun, hingga rumah toko maupun rumah kantor. Kebijakan ini diperpanjang hingga akhir tahun 2025.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, seperti yang dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Terkadang, masih banyak yang bingung apakah DP 0% sudah pasti tidak bayar uang muka atau kerap disamakan dengan DP Rp 0. Keduanya memang mirip, namun berbeda.

Apa bedanya DP 0% dengan DP Rp 0?

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo, DP 0% berarti tetap diberlakukan DP sesuai syarat Loan to Value (LTV), namun pembayaran DP boleh diangsur tanpa dikenakan bunga. LTV merupakan jumlah pinjaman dengan nilai aset yang dibeli dengan pinjaman tersebut. Semakin tinggi LTV, maka jumlah pinjaman yang diberikan semakin besar.

Misalnya, kamu beli rumah Rp 500 juta. Jika LTV 80%, maka DP yang harus dibayar untuk beli rumah tersebut 20% atau sekitar Rp 100 juta dan pinjaman yang diberikan Rp 400 juta. Namun, jika LTV 100% maka pinjaman yang diberikan adalah 100% dari harga properti yang dibeli, alias tidak ada DP.

"Kalau LTV 100%, berarti tidak ada DP (yang dibayar)," tuturnya kepada detikcom, Jumat (25/10/2025).

Di sisi lain, DP Rp 0 berarti tidak ada pembayaran uang muka saat pembelian rumah. Dengan demikian, maka debitur bisa langsung membayar cicilan saja.

DP Rp 0 ini juga pernah diterapkan oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta saat dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Di era pemerintahan Anies, ada beberapa rusun yang bisa dibeli melalui program DP Rp 0, contohnya seperti Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan yang ada di Cilangkap, Jakarta Timur.

Dalam catatan detikcom tahun 2022, rumah DP Rp 0 di Cilangkap dibanderol mulai dari Rp 200 jutaan untuk tipe hunian studio seluas 23,8 meter persegi. Sementara hunian tipe 2 kamar tidur seluas 34,3 meter persegi dijual sekitar Rp 400 jutaan. Adapun besaran bunganya 5% flat alias tidak akan berubah-ubah selama masa ciclan.

"Harga Rp 200 jutaan untuk yang tipe studio, kalau cash segitu," kata konsumen yang telah berbincang dengan tim marketing kepada detikcom, Jumat (9/9/2022).

Terkait skema DP Rp 0, konsumen tidak dipungut biaya apapun dari awal pendaftaran hingga serah terima kunci. Untuk transaksinya akan menggunakan bank DKI.

"DP Rp 0 rupiah emang nggak ada DP sama sekali, dari awal kita ikut pendaftaran, sampai nanti lolos seleksi sampai benar-benar serah terima kunci, sampai akad notaris kita nggak ngeluarin uang buat notaris," imbuhnya.

(abr/zlf)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperpanjang sejumlah kebijakan pelonggaran makroprudensial sampai 31 Desember 2025. Salah satunya yakni pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, insentif uang muka (DP) kredit properti sebesar 0% juga diperpanjang.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Semula kebijakan ini akan berakhir 31 Desember 2024. Kebijakan berlaku untuk semua jenis properti dan kendaraan bermotor baru.

Sebelumnya, BI melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Pada periode yang sama, pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

(aid/ara)