Menteri Pertanian Amran Sulaiman sore kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengaku dapat beberapa arahan dari Prabowo sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan.

Salah satunya adalah Prabowo meminta 61 bendungan yang sebelumnya sudah dibangun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dioptimalkan kegunaannya untuk melakukan irigasi.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini, kata Amran, adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyambungkan irigasi primer hingga tersier untuk urusan irigasinya.

"Fokus tadi pada irigasi. Bagaimana kita mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya. Ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung," tegas Amran usai menemui Prabowo, Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, ini harus terkoneksi, sehingga airnya termanfaatkan secara optimal," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar proyek optimalisasi lahan rawa yang produktif bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih, Amran mengatakan, sudah ada 350 ribu hektare lahan yang dioptimalkan.

"Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali, menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya, dan seterusnya," sebut Amran.

Dalam catatan detikcom sendiri pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun menjabat.

Namun, hingga Oktober 2024 kemarin, dari total target tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi baru mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian. Data tersebut pernah dipaparkan Basuki Hadimuljono yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

"Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain," kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

"Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4x4 ada 16 building," ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

"Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen," terangnya.

Airlangga Hartarto kembali menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Penunjukkan Airlangga diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Minggu malam.

"Ini adalah amanat yang berat karena kita diberikan tugas dalam situasi yang tidak mudah, dan pak Presiden tadi juga memberikan harapan bahwa amanat yang berat ini diharapkan untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Airlangga, Minggu (20/10/2024).

Untuk 100 hari ke depan, Airlangga diminta Prabowo mengurusi soal subsidi energi. Menurutnya Prabowo ingin agar subsidi energi tepat sasaran.

"Tentu pak Prabowo meminta beberapa program terkait dengan perekonomian itu jangka menengah dan panjang, karena kalau bicara jangka pendek capaian angka indikator yang berdasarkan quarterly tapi kita diminta mempersiapkan ke depan ya tadi tantangan subsidi energi, bagaimana membuat kebijakan energi subsidinya itu tepat sasaran," bebernya.

Airlangga juga mendapat arahan terkait target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kemudian ada permintaan agar angka kemiskinan di Tanah Air bisa ditekan.

"Tentu terkait dengan ekonomi makro supaya capaian pertumbuhan bisa dipacu lagi sehingga target 8 persen itu bisa dicapai dalam jangka menengah, dan angka-angka kemiskinan, gini rasio itu perlu ada perbaikan," imbuhnya.

Adapun Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kabinetnya akan memiliki nama Kabinet Merah Putih. Selain Airlangga, sejumlah nama di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dipercaya sebagai menteri, misalnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian, dan lainnya.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami. Kami beri nama kabinet ini, Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 sebagai berikut," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari ini resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Keduanya juga melakukan pengucapan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai Presiden dan Wapres baru, Prabowo-Gibran telah memiliki 7 program andalan saat mulai menjabat. 7 Program tersebut menelan anggaran Rp 121 triliun.

Program-program tersebut telah disusun juga dalam anggaran 2025. Di mana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah membantu juga dalam menyiapkan anggaran untuk program prioritas Prabowo.

Berikut 7 program prioritas Prabowo & Gibran:

1. Pengentasan TBC

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo mengatakan program pengentasan penyakit menular Tuberkulosis (TBC) dialokasikan Rp 8 triliun. Program itu masuk dalam anggaran di lingkup Kementerian Kesehatan tahun 2025.

"Memang itu perkembangan terkini. Pembahasan di Panja B (DPR) waktu itu ada aspirasi untuk memunculkan salah satunya quick win untuk pengentasan TBC, itu Rp 8 triliun," kata Wahyu dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024) lalu.

2. Pemeriksaan Gratis

Anggaran Rp 3,25 triliun diberikan untuk Kementerian Kesehatan menjalankan berbagai program pemeriksaan gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai Puskesmas maupun rumah sakit daerah.

3. Peningkatan Kualitas Rumah Sakit

Kemudian Rp 1,8 triliun untuk menjalankan rumah sakit (RS) berkualitas di daerah guna meningkatkan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.

4. Makan Bergizi Gratis

Pemerintahan Prabowo juga menyiapkan dana untuk program quick win makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

5. Renovasi Sekolah

Kemudian program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu program sekolah unggulan terintegrasi untuk 4 lokasi dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

6. Meningkatkan Lumbung Pangan

Terakhir ada program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, di mana Prabowo telah memberi arahan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun untuk Kementerian PUPR.

7. Pencetakan Sawah Baru

Selain itu, Rp 7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.

Badan Penerimaan Negara

Selain 7 program andalan di atas, sebelumnya Prabowo & Gibran berencana membentuk Badan Penerimaan Negara, yang merupakan peleburan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Tujuan dari pembentukan Badan Penerimaan Negara salah satunya untuk mengelola penerimaan negara, sekaligus mencegah terjadinya kebocoran.

Namun, menurut Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan badan itu menurutnya akan tertunda akan direalisasikan karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal lanjut di Kabinet Prabowo sebagai Menteri Keuangan lagi, tidak setuju .

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video: Sah! Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres RI

[Gambas:Video 20detik]

Sebanyak dua calon menteri Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman berkunjung ke Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Keduanya bertemu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Pertemuan itu berlangsung sekitar 1,5 jam. Agenda tersebut berlangsung di tengah kabar keduanya sebagai calon menteri Prabowo dan rencana pemisahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Menkominfo Budi Arie dikabarkan akan menjadi Menteri Koperasi. Sedangkan Maman yang merupakan Politisi Golkar itu akan menduduki Menteri UKM.

Ditemui usai pertemuan itu, baik Budi Arie maupun Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Budi Arie hanya meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo.

"Tunggu pengumuman resmi dari Presiden Terpilih (Prabowo)," kata Budi Arie, kepada awak media, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Meski demikian, ia menjamin proses transisi pemerintahan berjalan baik dan mulus. Hal ini termasuk juga dengan proses pemisahan KemenKop UKM. "Ya bagus lah (proses transisi), nih langsung lari pokoknya gigi lima," ujarnya.

Budi Arie menilai, transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo menjadi transisi terbaik sepanjang sejarah.

"Pokoknya ini bagus (pemecahan kementerian), bagian dari transisi pemerintah. Kan selalu dibilang transisi presiden tahun ini adalah transisi terbaik sepanjang Republik Indonesia ini berdiri," kata dia.

Alasan KemenKop UKM Dipecah

Tidak jauh berbeda, Maman juga enggan membeberkan secara rinci pembicaraannya dengan Teten dan Budi Arie. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," ujar Maman.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," katanya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," ujar dia.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir dalam beberapa hari lagi. Bagi Menteri BUMN Erick Thohir, kepemimpinan Jokowi begitu banyak memberikan pelajaran dan cerita baik.

Hal itu diungkap Erick melalui Instagramnya. Erick juga mengatakan, dalam perjalanannya terbentuk tidak hanya sebuah tim yang kompak, tapi sebagai sebuah keluarga.

"Tidak terasa kami sampai di titik ini. Kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo memberikan kami begitu banyak pelajaran penting juga banyak cerita baik," tulis Erick di Instagram, Jumat (18/10/2024).

"Perjalanan yang membentuk kami tidak hanya sebagai tim yang kompak, juga menjadikan kami sebagai sebuah keluarga," tambahnya.

Erick Thohir menghadiri makan siang terakhir di kabinet yang dipimpin Jokowi hari ini. Meski demikian, Erick mengatakan hal itu bukanlah sebuah akhir dari kerja sama.

Menurutnya, membangun negeri merupakan perjalanan tanpa henti. "Ini memang makan siang terakhir kami di kabinet yang dipimpin Pak Jokowi, tapi bukan akhir dari kerja sama. Sebab membangun negeri yang kita cintai ini adalah perjalanan tanpa henti yang membutuhkan kerja keras kita semua. Siapa pun kita, di mana pun kita," ujar Erick.

Tidak terasa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pekan ini. Ucapan selamat tinggal pun disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan, momen ini merupakan momen yang berat bagi dirinya. Apalagi mengingat Basuki telah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun, sejak 2014 s.d 2024 ini. Dengan suara yang tak gentar, Basuki mengutarakan isi hatinya di sore terakhirnya di Kantor Kementerian PUPR.

"Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya," kata Basuki, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

"Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi. Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya. Ini yang paling, saat inilah mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini," sambungnya.

Meski sore ini menjadi sore hari yang sendu untuknya, namun ia tidak ingin menganggapnya sebagai kunjungan terakhir ke Kampus PUPR, sebutan akrabnya.

"Tapi saya tidak ingin juga mengeluarkan hal yang terakhir. Saya ingin sebagai rakyat biasa nanti, kalau mengurus tentang PUPR, saya juga masih bisa mengurus PUPR," ujarnya.

Di saat-saat terakhir ini, tak lupa Basuki menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para rekan media sekaligus insan PUPR selama dirinya menjabat. Ia juga turut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

"Ini kita tinggal menghitung jam untuk menuju kabinet baru. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Tidak ada yang siap-siap menunggu saya di situ (doorstop jumatan)," kata Basuki.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih dari setulus-tulusnya bagi mereka yang berada di sini, dan mohon maaf yauntuk kesalahan selama dalam interaksi kita saya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 atau tinggal menyisakan dua hari lagi. Nantinya, pemerintahan akan dilanjutkan di bawah era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Tidak terasa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir kurang dari satu minggu. Per 20 Oktober 2024 posisi orang nomor satu di RI resmi beralih ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Jelang akhir masa jabatannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya sibuk menuntaskan pekerjaannya.

"Saya kerja terus!," kata Bahlil, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Bahlil menjelaskan, pihaknya tengah memfokuskan diri untuk memperbaiki regulasi dan pelayanan perizinan. Selain itu, ia juga memantau ketersediaan gas dan BBM.

"Kita lakukan perbaikan regulasi, melayani perizinan, kemudian melihat tentang kepastian daripada harga minyak, ketersediaan gas dan BBM, itu yang kita lakukan," ujarnya.

Sebagai informasi, Bahlil menjadi salah satu sosok kuat yang digadang-gadang akan lanjut menduduki kursi menteri di pemerintahan berikutnya. Apalagi, Prabowo juga sempat bilang kalau akan banyak wajah-wajah lama di jajaran menteri ekonominya.

Saat ditanya apakah dirinya akan menjadi Menteri ESDM di pemerintahan Prabowo, Bahlil menyebut keputusan itu berada di tangan Presiden Terpilih.

"Bapak presiden kan 10 tahun, dan 10 hari lagi beliau akan berakhir. Kami sebagai keluarga besar ESDM pasti tentu meminta nasihat. Saya kalau ditanya lanjut atau tidak, saya nggak bisa memastikan, karena itu kewenangan prerogatif bapak Presiden Terpilih, Bapak Prabowo," kata dia ditemui di Hotel Kempinski, ditulis Jumat (11/10/2024).

Bahlil mengatakan, meski dirinya hanya memimpin 1,5 bulan, dia berharap pegawai Kementerian ESDM akan lebih kompak dan dapat mewujudkan target negara, seperti lifting minyak hingga hilirisasi sesuai arahan Jokowi.

"Dan memangkas aturan-aturan yang memperlambat," ujarnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Estafet kepemimpinan negara ini akan berpindah kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo sempat menyebutkan bahwa ada beberapa menteri di kabinet Jokowi yang akan berlanjut di era pemerintahannya.

Bahlil Lahadalia saat ini menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat ditanya apakah dirinya akan menjadi Menteri ESDM di pemerintahan Prabowo, Bahlil menyebut keputusan itu berada di tangan Presiden Terpilih.

"Bapak presiden kan 10 tahun, dan 10 hari lagi beliau akan berakhir. Kami sebagai keluarga besar ESDM pasti tentu meminta nasihat. Saya kalau ditanya lanjut atau tidak, saya nggak bisa memastikan, karena itu kewenangan prerogatif bapak Presiden Terpilih, Bapak Prabowo," kata dia ditemui di Hotel Kempinski, ditulis Jumat (11/10/2024).

Bahlil mengatakan, meski dirinya hanya memimpin 1,5 bulan, dia berharap pegawai Kementerian ESDM akan lebih kompak dan dapat mewujudkan target negara, seperti lifting minyak hingga hilirisasi sesuai arahan Jokowi.

"Dan memangkas aturan-aturan yang memperlambat," pungkasnya.

Rencana pemerintah untuk mengatur pembelian BBM subsidi tak kunjung terealisasi. Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir beberapa hari lagi.

Rencana pengaturan BBM subsidi ini menjadi tanda tanya. Apakah bakal diterapkan di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto?

Bicara mengenai pengaturan BBM subsidi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024) kemarin.

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

Di lokasi yang sama, Bahlil mengatakan, Prabowo menjadikan kedaulatan energi sebagai salah satu program utama. Namun, mengungkap, lifting minyak Indonesia terus turun.

Dia kemudian menerangkan, konsumsi minyak Indonesia 1,6 juta barel per hari. Sementara, lifting minyak Indonesia hanya 600 ribu barel per hari. Oleh karena itu, Bahlil mengatakan, perlu ada terobosan-terobosan untuk memacu lifting minyak.

"Kita tahu bahwa ke depan salah satu program utama Pak Prabowo itu adalah kedaulatan energi. Lifting kita kan menurun terus, konsumsi kita sekarang 1,6 juta barel per day, lifting kita 600 ribu. Jadi memang harus ada terobosan-terobosan untuk kita meningkatkan lifting," katanya.