Bandara Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kini resmi terdaftar secara internasional dan memiliki kode International Civil Aviation Organization (ICAO) yaitu WALK.

Mengutip situs Dinas Hubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Minggu (10/11/2024), Kode ICAO Bandara Internasional Nusantara yakni WALK. Namun, untuk kode International Air Transport Association(IATA), belum terdaftar.

Bandara Nusantara sudah berstatus beroperasi umum untuk melayani penerbangan domestik dan sudah mendapatkan sertifikat dapat didarati pesawat Boeing 737-800.

Dalam dunia penerbangan ada 2 jenis kode yang diakui dan digunakan dalam dunia penerbangannya. Pertama, kode ICAO yang digunakan untuk mengatur operasi pesawat terbang dan digunakan oleh pengatur lalu-lintas udara (air traffic control) dan maskapai penerbangan.

Sementara kode kedua yakni kode IATA yang digunakan untuk mengidentifikasi bandara di seluruh dunia. Namun, secara umum kode IATA lebih populer daripada Kode ICAO karena melekat dengan masing-masing wilayah.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan, progres pembangunan landasan pacu (runway) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tembus lebih dari 70%. Proyek tersebut ditargetkan rampung Februari 2025.

Progres tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra. Saat ini, masih ada pekerjaan pelapisan aspal yang perlu dirampungkan.

"Kita lagi pembangunan (landasan pacu), kita selesaikan mudah-mudahan Februari (2025) selesai," kata Rachman, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan Bandara IKN sendiri ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan runway sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter².

Pada Oktober lalu, Menteri Perhubungan yang saat itu masih dijabat oleh Budi Karya Sumadi sempat melaporkan progres pembangunan landasan pacu IKN jelang pendaratan Presiden 2014-2025 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800.

Simak juga Video Jokowi Cerita Pengalaman Landing Perdana di IKN: Mulus Banget

[Gambas:Video 20detik]

Dompet elektronik menjadi solusi praktis dalam bertransaksi tanpa uang tunai. Salah satu e-wallet yang banyak digunakan adalah DANA.

Dengan fitur yang memudahkan pembayaran dan transfer, DANA menjadi pilihan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan finansial. Meski begitu, ada saja pengguna yang mengalami masalah seperti saldo yang menghilang tiba-tiba.

Kondisi ini tentu akan membuat khawatir, apalagi jika saldo yang hilang tidak sedikit. Sehingga, mengetahui cara mengembalikan saldo DANA yang hilang begitu penting.

Cara Mengembalikan Saldo DANA yang Hilang

Untuk memastikan ada atau tidak ada transaksi yang mencurigakan, periksa riwayat transaksi di aplikasi DANA. Lihat detail mulai dari tanggal, waktu, nominal, dan penerima.

Laporkan apabila ada transaksi yang tidak kamu kenal. Menurut laman DANA, caranya adalah sebagai berikut:

1. Kirim Email

Kirimkan email kehelp@dana.id. Jelaskan kronologi kejadian secara singkat, padat dan jelas serta lampirkan bukti seperti screenshot transaksi yang mencurigakan.

2. Akses Chatbot Diana

Jika membutuhkan bantuan terkait DANA, salah satunya mengembalikan saldo yang hilang, asisten virtual DIANA bisa menjadi solusinya. Kamu bisa mengakses DIANA lewat aplikasi DANA.

3. Call Center

Terakhir, kamu bisa menghubungi Call Center DANA di 1500 720

Ketentuan Pengembalian Saldo DANA

Pengembalian saldo DANA tergantung pada penyebab kehilangan dan apakah akun terdaftar dalam DANA Protection. Sebagai informasi, DANA Protection adalah fitur keamanan yang diberikan kepada pengguna terverifikasi untuk melindungi dari transaksi tidak sah. Perlindungan DANA dapat diklaim oleh pengguna untuk kejadian pengambilalihan akun DANA yang terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian DANA.

Adapun bentuk pengembalian akun yang diakui DANA yaitu:

• Kehilangan saldo DANA saat pengguna kehilangan handphone. Hal ini terbatas pada satu kali kejadian.
• Serangan brute force, yaitu kehilangan saldo DANA karena pihak lain yang menyalahgunakan akun DANA dan melakukan transaksi yang tidak terotorisasi pemilik akun DANA, yaitu tidak terverifikasi OTP atau PIN

Saldo Akan Diganti Jika

Penggantian dana akan diberikan sesuai nilai kerugian yang dialami oleh pengguna. Pengguna yang ingin melakukan klaim perlindungan DANA harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pengguna terverifikasi (DANA Premium)
2. Pengguna mengaktifkan Verifikasi Wajah (DANA Viz)
3. Pengguna tidak memberi kode keamanan dan informasi verifikasi

Saldo Tidak Akan Diganti Jika

Beberapa penyebab yang tidak termasuk ke dalam cakupan DANA Protection, yaitu:

1. Kelalaian pengguna, misalnya memberikan informasi akun kepada orang lain
2. Kasus penipuan, misalnya tertipu tawaran investasi bodong
3. Phising atau penipuan lain, misalnya, diiming-imingi hadiah, diminta data pribadi, atau diarahkan ke situs web palsu untuk mencuri informasi akun.

Itulah cara mengembalikan saldo DANA yang hilang. Semoga informasi ini membantumu ya.

Video: Manoj Punjabi Mundur dari Dirut NET TV Seusai Menjabat Sebulan

Video: Manoj Punjabi Mundur dari Dirut NET TV Seusai Menjabat Sebulan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai Oktober 2024 sebesar Rp 1.517,53 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,3% dari target tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengatakan realisasi penerimaan pajak itu telah mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun.

"Dari sisi perpajakan Anda lihat Rp 1.517,53 triliun itu 76,3% dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penerimaan pajak yang berasal dari kelompok PPh non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target, turun 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 8,97% dengan nilai terkumpul Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

"Kalau month to month-nya positif, tapi kalau year to date memang masih merah PPh non migas. Sementara PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan," tutur Anggito.

Sementara itu, kelompok PPN dan PPnBM yang memegang porsi kedua terbesar sudah mengumpulkan Rp 620,42 triliun atau 76,47%. Realisasi itu naik 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak dari kelompok PBB dan pajak lainnya juga naik 12,81% menjadi terkumpul senilai Rp 32,65 triliun. Realisasi itu mencapai 86,52% dari target.

"Sekali lagi, kalau Anda lihat, tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak bulan September," ucap Anggito.

Saksikan juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya...

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp 309,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 80,2% dari target," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) mengumumkan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo (Jogja-Solo) segmen Kartasura-Klaten akan diberlakukan tarif. Hal itu berlaku terhitung mulai Jumat (8/11) pukul 24.00 WIB.

Pemberlakuan tarif sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2816/KPTS/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten.

"Sejak diresmikan dan beroperasi tanpa tarif selama satu setengah bulan, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo mulai Jumat ini, tepat pada 8 November 2024 pukul 24.00 WIB, akan resmi diberlakukan tarif," kata Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Akses masuk Jalan Tol Jogja-Solo dari jalan nasional dapat diakses melalui akses GT Banyudono. Jalan tol ini menjadi solusi bagi kepadatan lalu lintas di jalur nasional seperti di Tugu Kartasura, Delanggu dan Jalan Raya Solo-Yogyakarta.

"Dengan melewati jalan tol ini, waktu tempuh dari Klaten ke GT Banyudono bisa dipangkas menjadi hanya 15 menit," tutur Rudy.

Sebagai simulasi, untuk kendaraan golongan I (kendaraan pribadi), tarif terjauh jika masuk dari Gerbang Tol (GT) Banyundono dan keluar di GT Klaten atau sebaliknya, dikenakan tarif Rp 42.500. Sementara untuk jarak terdekat, masuk dari GT Banyundono keluar di GT Polanharjo atau sebaliknya, dikenakan tarif Rp 21.000.

Saat ini segmen Kartasura-Klaten terintegrasi dengan jalan tol Trans Jawa dengan sistem transaksi tertutup, dalam memastikan kelancaran perjalanan terutama bagi pengguna jalan tol yang melanjutkan perjalanan ke Ruas Tol Trans Jawa baik yang menuju arah Semarang maupun arah Surabaya. PT JMJ mengimbau kepada pengguna jalan untuk mempergunakan satu kartu uang elektronik (e-toll) ketika melewati Jalan Tol Yogyakarta-Solo-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten serta memastikan kecukupan saldo e-toll selama perjalanan.

Rudy menyebut pemberlakuan tarif ini tidak terlepas dari komitmen Jasa Marga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengendara. Sampai saat ini Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten dilengkapi 67 titik Closed-Circuit Television (CCTV), serta 5 titik Dynamic Message Sign (DMS) yang tersebar di sepanjang ruasnya.

Untuk layanan lalu lintas, tersedia 2 unit Mobile Customer Service (MCS), 1 unit ambulans, 1 unit kendaraan rescue, 2 unit kendaraan derek, dan 1 unit PJR (Patroli Jalan Raya).

Jalan tol Jogja-Solo memiliki total panjang 96,57 km dengan masa konsesi selama 40 tahun. Jalan tol ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia, selain untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa (logistik), pengembangan industri dan pariwisata serta meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa.

Besaran tarif Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 km:

Kartasura - Banyudono
Golongan I Rp 3.500
Golongan II 5.500
Golongan III 5.500
Golongan IV Rp 7.500
Golongan V Rp 7.500

Kartasura - Polanharjo
Golongan I Rp 24.500
Golongan II Rp 37.000
Golongan III Rp 37.000
Golongan IV Rp 49.000
Golongan V Rp 49.000

Kartasura - Klaten
Golongan I Rp 42.500
Golongan II Rp 63.500
Golongan III Rp 63.500
Golongan IV Rp 84.500
Golongan V Rp 84.500

Banyudono - Polanharjo
Golongan I Rp 21.000
Golongan II Rp 31.500
Golongan III Rp 31.500
Golongan IV Rp 42.000
Golongan V Rp 42.000

Banyudono - Klaten
Golongan I Rp 38.500
Golongan II Rp 58.000
Golongan III Rp 58.000
Golongan IV Rp 77.500
Golongan V Rp 77.500

Di tengah ekonomi yang terus bertumbuh, bisnis waralaba semakin diminati karena menawarkan peluang investasi yang telah teruji dan dikenal masyarakat.Namun ada beberapa hal krusial yang perlu kamu perhatikan agar bisnis waralaba mu dapat terus berjalan dan sustainable.

1.Datang ke pameran IFBC 2024 ICE BSD

Salah satu langkah untuk memulai bisnis waralaba, yaitu kamu bisa hadir di pameran peluang usaha untuk dapat memahami lebih mendalam terkait industri itu sendiri. Dalam waktu dekat ini pameran waralaba terlengkap Info Franchise & Business Concept (IFBC) 2024 akan kembali hadir pada 8-10 November di Hall 3A ICE BSD, Tangerang. Pameran ke 169 ini menghadirkan 200 lebih merek peluang usaha yang terdiri dariwaralaba, peluang bisnis, kemitraan, keagenan, hingga distributor.

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

2. Ketahui Rekam Jejak Pemilik Usaha

Setelah hadir di pameran IFBC 2024 ICE BSD, hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah rekam jejak dari pemilik usaha waralaba tersebut. Ketahui siapa orang-orang di balik peluang usaha tersebut, serta apakah sudah memiliki rekam jejak yang sudah teruji?

3. Pastikan Pemilik Waralaba Menjalankan Pemenuhan Kriteria Waralaba Sesuai Peraturan

Hal lainnya yang juga harus dipertimbangkan ialah apakah waralaba tersebut telah memenuhi kriteria waralaba sesuai dengan PP 35/2024, yang terdiri dari:

• Memiliki sistem bisnis
• Memberikan keuntungan
• Memiliki Kekayaan Intelektual
• Dukungan yang berkesinambungan

Jika usaha jenis peluang usaha, kemitraan, keagenan, distributor dan lainnya, apakah usaha tersebut telah memiliki legalitas dan izin dari instansi terkait, yang disyaratkan untuk menjalankan usaha.

4.Perjanjian Waralaba/Perjanjian Kemitraan

Setelah mengetahui kriteria waralaba, hal lain yang harus diperhatikan adalah perjanjian waralaba atau perjanjian kemitraan. Apakah waralaba/kemitraan tersebut memiliki perjanjian tertulis antara franchisor dengan franchisee, atau pemilik usaha dengan mitra yang memuat perlindungan yang memadai terhadap kepentingan franchisee/mitra? Dan apakah perjanjian tersebut mencantumkan ketentuan minimum sebagai berikut:

• Nama dan alamat para pihak
• Kekayaan Intelektual masih dalam masa perlindungan
• Kegiatan usaha
• Sistem bisnis
• Hak dan kewajiban
• Bantuan, Fasilitas, Bimbingan Operasional, Pelatihan, dan Pemasaran
• Wilayah usaha
• Jaminan untuk mendapatkan kompensasi dan/atau pemberian hak atas waralaba dalam hal pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya
• Jangka waktu perjanjian
• Tata cara pembayaran imbalan
• Kepemilikan dan peralihan kepemilikan waralaba
• Penyelesaian sengketa
• Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba
• Jaminan Pemberi Waralaba menjalankan kewajibannya
• Jumlah gerai/tempat Usaha

Ketahui pula bagaimana rekam jejak pelaksanaan perjanjian tersebut selama ini?

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

5. Prospektus Penawaran Waralaba/Prospektus Penawaran usaha

Ketahui apakah waralaba/kemitraan tersebut memberikan prospektus penawaran kepada calon franchisee/mitra pada saat melakukan penawaran? Dan apakah prospektus tersebut mencantumkan ketentuan minimum sebagai berikut:

• Data identitas Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan
• Legalitas usaha Pemberi Waralaba/Pemberi Waralaba Lanjutan
• Sejarah kegiatan usaha
• Struktur organisasi usaha
• Sistem bisnis
• Laporan keuangan 2 tahun terakhir
• Jumlah gerai / tempat usaha Waralaba
• Daftar Penerima Waralaba / Penerima Waralaba Lanjutan
• Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba
• Sertifikat / Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual

6. Keanggotaan dalam Asosiasi Waralaba

Hal yang tak kalah pentingnya adalah ketahui apakah waralaba tersebut tergabung atau menjadi anggota dari suatu asosiasi waralaba atau asosiasi lain terkait bisnis yang dijalankan. Seperti Asosiasi Franchise Indonesia (AFI).

Semua hal ini dapat kamu diskusikan langsung di pameran IFBC 2024 ICE BSD, akan ada ragam sesi edukasi dan konsultasi bersama praktisi berpengalaman. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan insight bisnis di IFBC 2024 ICE BSD, yang berlangsung 8-10 November 2024, Hall 3A ICE BSD, Tangerang pukul 10.00- 20.00 WIB. Tiket masuk harga Rp 50.000/ hari dan Rp 60.000 terusan tiket dapat dibeli secara on the spot dan online diwww.infofranchiseexpo.com

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan PT Shopee International Indonesia (Shopee) telah melaksanakan pakta integritas dan perubahan perilaku terhadap pilihan jasa kirim yang diperintahkan dalam surat 04/KPPU-I/2024. Penetapan tersebut dibacakan langsung dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Aru Armando, Kamis (7/11).

"Menetapkan Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024; Pemeriksaan Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024 dihentikan," ujar Majelis Komisi, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Dalam penjelasannya, Majelis menyebut, Shopee Indonesia dan Nusantara Ekspres Kilat selaku terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan syarat dan kewajiban dalam pakta integritas.

"Dengan begitu, permintaan KPPU untuk perubahan antarmuka pada platform telah dipenuhi. Hal ini bertujuan agar konsumen mendapat pengalaman lebih baik dalam memilih penyedia jasa logistik. (Terlapor 1 dan Terlapor 2) bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan dokumen, bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku," ujar Majelis.

Selama periode pengawasan, KPPU secara aktif memantau dan mengevaluasi implementasi perbaikan yang dilakukan oleh Shopee. Dalam perubahan antarmuka jasa kirim di aplikasi Shopee, pengguna kini bisa semakin mudah memilih jasa kirim berdasarkan preferensi mereka masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai bagian salah satu upaya Shopee untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang memihak salah satu atau lebih penyedia jasa kirim tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan Shopee berterima kasih atas masukan dan dukungan yang diberikan oleh KPPU selama proses ini berlangsung dan bisa selesai dilakukan hari ini.

"Kami terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pengguna, sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, Shopee berharap dapat terus membangun dan memperkuat kepercayaan komunitas, tidak hanya melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan menghadirkan layanan inovasi yang berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pengguna dan penjual di Shopee.

Kepatuhan Shopee untuk melakukan perubahan antarmuka Shopee ini juga mendapat respon dari para pengguna yang merasakan langsung manfaatnya. Misalnya, pemilik akun X dengan username (@vinjaedoie) yang membagikan pengalamannya di media sosial mengenai penyesuaian antarmuka pemilihan jasa kirim di aplikasi Shopee.

Sementara itu, dukungan serupa juga diungkapkan oleh pengguna lain dengan username @kimsn0white yang menulis, "aku kmn aja sih baru tau kalo shopee bisa ubah jasa kirim biar ongkirnya jd 0 rupiah".

Simak juga video: Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Isu ini juga disorot Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Dudy.

Dudy menjelaskan, pihaknya tengah berfokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemenhub bersama kementerian lain sedang menyiapkan rumusan untuk mengatasi harga tiket pesawat mahal.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan, dan saat ini mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis yaitu Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Dudy menyebut, hasil kerja dari Satgas bisa dilihat pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat dulu berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir Rp 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal perkembangan terkini kasus Investree. Izin usaha Investree sudah dicabut OJK dan mantan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi kabur ke luar negeri.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, pihaknya siap menggandeng aparat penegak hukum untuk membawa Adrian pulang ke Indonesia.

"OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Sdr. Adrian Gunadi terkait dengan dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan, termasuk antara lain mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan," jelas Agusman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) (POJK 10/2022), Investree wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Ia menambahkan, setelah pencabutan izin usaha PT Investree Radhika Jaya, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan. Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada Pemberi Dana atau Lender.

"Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi," tuturnya.

Ia menyatakan dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri Penyelenggara LPBBTI.

Lalu menyusun perubahan POJK 10/2022, serta melakukan upaya pengembangan dan penguatan industri LPBBTI sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPBBTI periode 2023 - 2028.

Badan Pangan Nasional telah mengusulkan agar bantuan beras dilanjutkan pada 2025. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerima.

Arief mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga. Sementara sebelumnya mencapai 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

"Harusnya sudah bisa ter-cover dengan beberapa kegiatan lainnya juga. Jadi ini intervensi pemerintah dan stabilisasi untuk 16 juta KPM," ungkapnya.

Sementara ini, Bapanas mengusulkan utamanya penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief meminta dukungan agar anggaran Badan Pangan Nasional ditambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan penekanan Presiden Prabowo Subianto di sektor infrastruktur. Prabowo menekankan agar tidak terjadi kebocoran ke depannya di sektor infrastruktur.

AHY menyebut pembangunan infrastruktur ke depan harus berstandar global. Untuk mencapai hal tersebut, dia mengatakan pemerintah harus mencegah terjadinya kebocoran. Hal itu juga ditekankan oleh Prabowo kepadanya dan juga jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

"Kita berharap bahwa ke depan pembangunan infrastruktur berkelas dunia. Kita harus mencegah terjadinya kebocoran yang tidak perlu. Ini yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menteri PU Pak Doddy kita selalu diingatkan, Bu Wamen PU Bu Diana selalu diingatkan, agar terus kita kawal kebijakan termasuk proyek strategis nasional agar bisa sukses dan bermanfaat," kata AHY dalam Opening Ceremony Konstruksi Indonesia 2024 yang disiarkan secara daring, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, konstruksi merupakan tulang punggung dari pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci pembangunan ekonomi. Meskipun baru dilantik, AHY mengaku tak sungkan agar belajar cepat dari para ahli di bidang infrastruktur yang selama ini mengawal konstruksi pembangunan di Indonesia. Sebab, dia menilai tugas yang diembannya tidak ringan dan penuh tantangan.

"Kita tahu ketidakpastian dunia di tingkat kawasan juga demikian mengharuskan bangsa-bangsa Indonesia mempunyai daya saing dan daya tahan. Disrupsi juga akan terjadi, ada disrupsi yang baik ada yang tidak baik. Kita harus tangguh menghadapi termasuk kemajuan pesat di bidang teknologi termasuk teknologi konstruksi. Ini harus kita kuasai, kita tidak boleh bergantung dengan bangsa lain. Kita harus memiliki kemampuan produksi dalam negeri," jelas dia.

Dia berharap gelaran Konstruksi Indonesia 2024 ini dapat berjalan dengan lancar di mana menghadirkan lebih dari 150 brand baik dari nasional dan internasional. Diharapkan gelaran tersebut dapat dihadiri lebih 15 ribu pengunjung sehingga dapat menggerakkan ekonomi setempat. Gelaran tersebut dilangsungkan selama tanggal 6-8 November di ICE BSD, Tangerang.

Mochamad Iriawan resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Sebagai Komut Pertamina, pria yang biasa disapa Iwan Bule bakal menerima gaji besar. Berapa?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), disebutkan, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, dan insentif jangka panjang.

Adapun honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Selain gaji, Komisaris Utama menerima tunjangan berupa tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan.

Kemudian, Komisaris Utama juga memperoleh fasilitas yakni kendaraan, kesehatan dan bantuan hukum. Untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan dengan besaran untuk Komisaris Utama yakni 45% dari Direktur Utama.

Sementara, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Adapun jumlah komisaris dalam laporan tersebut sebanyak 6 komisaris. Kemudian, laporan itu juga memuat soal kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Adapun kompensasi yang dibayar dan terutang pada manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing US$ 21,79 juta dan US$ 51,28 juta.

Jika total yang diberikan kepada komisaris sebesar US$ 51,28 juta atau sekitar Rp 805,09 miliar (kurs Rp 15.700), maka masing-masing komisaris setidaknya menerima sekitar Rp 134,18 miliar di tahun 2023.

Angka itu merupakan perhitungan kasar mengacu laporan tahunan Pertamina. Patut dicatat, komposisi pendapatan Komisaris Utama dan komisaris yang lain berbeda.

Sebagai tambahan informasi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah mengaku mendapat gaji sebesar Rp 170 juta per bulan saat menjadi Komisaris Utama Pertamina. Ia mengaku juga mendapat bonus di mana bonus itu 1% dari keuntungan perusahaan yang dibagi ke seluruh direksi, komisaris hingga level VP.