Jakarta -

Pemerintah kembali menggenjot pembangunan infrastruktur dalam negeri untuk pemerataan pembangunan, salah satunya proyek jalan tol hingga penyediaan perumahan bagi masyarakat.

Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), Donny Arsal menyatakan komitmen SIG untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan melalui penyediaan semen hijau dan solusi hijau.

Selain ramah lingkungan dengan tingkat emisi karbon yang lebih rendah hingga 38% dibandingkan semen konvensional, semen hijau SIG dan produk turunannya juga mengandung komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi lebih dari 90%. Nilai TKDN semen hijau SIG tersebut lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 yang sebesar 40%.

"Semen hijau SIG hadir dengan rentang spesifikasi lengkap yang seluruhnya telah tersertifikasi SNI, untuk menyesuaikan dengan karakteristik dari tiap jenis aplikasi dan kebutuhan, sehingga lebih tepat guna. Variasi produk yang lengkap ini untuk memberikan keyamanan dan keleluasaan kepada konsumen dalam memilih bahan bangunan yang dibutuhkan," kata Donny Arsal, dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024).

Menurut Donny, SIG tidak berpuas diri dan tidak berhenti pada inovasi semen hijau. Perusahaan memperkenalkan salah satu produk turunan semen hijaunya, yaitu precise interlock brick (PIB) untuk solusi pembangunan rumah yang efektif, efisien, serta ramah gempa. Penggunaan precise interlock brick juga membuat durasi konstruksi lebih cepat, dan tampilan yang modern.

"PIB telah diaplikasikan di berbagai proyek perumahan, seperti di Sulthan Residence, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat. Selain itu, PIB juga telah diaplikasikan pada contoh hunian tapak ramah lingkungan tipe 36 di IKN (Ibu Kota Nusantara) yang dibangun dalam waktu 15 hari. Inovasi ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, guna mengatasi backlog perumahan di Indonesia," ujar Donny Arsal.

SIG pun menyambut positif penyelenggaraan Konstruksi Indonesia (KI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten yang menjadi momentum bagi Perusahaan untuk memperkenalkan produk semen hijau dan solusi hijau yang inovatif dan ramah lingkungan kepada publik, khususnya para pemangku kepentingan di sektor konstruksi.

"Event ini sangat penting bagi SIG, bagaimana kehadiran SIG untuk memperkenalkan produk-produk baru yang inovatif, terutama terkait dengan solusi perumahan," kata Donny Arsal. Menurutnya, kehadiran SIG dalam KI 2024 juga merupakan dukungan terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

KI 2024 merupakan ajang pertemuan dan pertukaran informasi dunia konstruksi antar pemangku kepentingan sektor konstruksi di Indonesia. Mengusung tema Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing, KI 2024 dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, antara lain pameran dan penghargaan Konstruksi Indonesia 2024, konferensi, kompetisi tenaga kerja konstruksi tingkat nasional, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), penyusunan buku Konstruksi Indonesia 2024, serta lomba foto dan video.

(rrd/rir)

Jakarta -

Direktur Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, memaparkan sejumlah peran dan kesiapan perusahaan untuk memperkuat ekosistem industri LNG Global. Terutama di sektor penyimpanan dan penyediaan Bahan Bakar Penunjang Operasional Industri LNG.

Paparan ini disampaikan Riva dalam forum internasional ADIPEC 2024 saat menjadi salah satu panel diskusi yang bertajuk 'Infrastruktur Gas Alam dan LNG: Memenuhi Permintaan dan Tujuan Iklim' pada Rabu (6/11) kemarin.

"Sebagai bagian dari Pertamina Group kami hadir (di ADIPEC 2024) untuk mengukuhkan peran downstream untuk mendukung ekosistem LNG, bersama dengan global energy expert lainnya kami berdiskusi untuk membahas tantangan dalam memenuhi permintaan energi yang terus berkembang, sambil menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan tujuan iklim global," jelas Riva dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan itu Riva berpendapat seiring meningkatnya permintaan gas alam terutama di sektor industri dan pembangkit listrik di Asia, dunia menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pasokan energi guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun di sisi lain penting bagi industri energi saat ini untuk melakukan berbagai upaya pengurangan emisi karbon. Dalam hal inilah Riva menyampaikan kesiapan Pertamina Group dalam menyediakan berbagai layanan mulai dari penyediaan bunker hingga waste management.

"Sebagai pemimpin energi terkemuka di Indonesia, kami membuka peluang kerja sama penyediaan bunker, bahan bakar, waste management hingga risk management solution, kami memiliki komitmen kuat untuk memastikan pasokan energi yang aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, selaras dengan tujuan iklim global," tambah Riva.

Ia menyebut ADIPEC 2024 menjadi platform penting bagi para pemimpin industri, pembuat kebijakan, dan praktisi energi untuk membahas langkah-langkah strategis yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan besar ini.

"Sebagai bagian dari diskusi global ini, paparan kami diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana sektor energi dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," tutup Riva.

Sebagai informasi, dalam forum bergengsi tersebut Riva bersama Direktur Keuangan ADNOC Gas, Peter Van Driel berbagi pandangan tentang pentingnya kebutuhan LNG, ekonomi hijau, waste management dan pemanfaatan teknologi AI untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi global dan climate goals.

Hadir sebagai moderator Philip Vorobyov, Consulting Director for Gas & LNG S& P Global, forum tersebut menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dimana ADNOC Gas sebagai anak perusahaan dari ADNOC perusahaan minyak nasional milik Abu Dhabi yang bergerak pada sektor produksi hingga distribusi, Riva menjelaskan beberapa potensi kolaborasi yang dapat dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Nabilla Salon-Beauty, usaha kecantikan yang dirintis oleh Asmaul Yulita Sari sejak 2015 terus berkembang di bidang jasa salon. Selain itu, salon ini juga menjelma menjadi solusi layanan perbankan dengan bergabung sebagai AgenBRILink sejak 2021.

Berlokasi di Desa Kepung, Kediri, Nabilla Salon-Beauty tak hanya melayani perawatan kecantikan, tetapi kini juga menawarkan kemudahan transaksi perbankan untuk masyarakat sekitar.

Menurut Asmaul, ide untuk mengembangkan Nabilla Salon-Beauty sekaligus menjadi AgenBRILink hadir dari cita-citanya dalam dunia kecantikan yang memiliki potensi besar. Ia memilih usaha di bidang kecantikan karena permintaan terus meningkat, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan dan kesehatan kulit.

"Namun, dengan AgenBRILink, saya juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai layanan perbankan, seperti transfer, tarik tunai, pembayaran listrik, dan pembelian pulsa, dengan lebih mudah, cepat, dan efektif," jelas Asmaul dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Asmaul mengakui, menjadi AgenBRILink tidak selalu mudah, terutama di awal merintis. Namun, tantangan ini dapat diatasi dan saat ini dengan menjadi AgenBRILink, Asmaul mendapat tambahan keuntungan dari fee transaksi dan bertambahnya pelanggan yang menggunakan layanan perbankan.

Keunikan layanan Nabilla Salon-Beauty sebagai AgenBRILink terletak pada penyediaan akses transaksi perbankan yang lengkap dan praktis.

"Banyak pelanggan yang merasa terbantu dengan layanan ini karena tak perlu pergi jauh untuk sekadar melakukan transaksi perbankan," ujar Asmaul.

Dengan harapan besar, Asmaul bercita-cita agar bisnisnya semakin berkembang ke depannya. Ia juga berharap BRI semakin maju dan mampu terus memberikan pelayanan perbankan yang lebih baik untuk masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran kredit agar lebih efektif.

Nabilla Salon-Beauty dan AgenBRILink yang dikelolanya kini menjadi bukti bagaimana usaha di bidang kecantikan dapat bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara luas.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

"Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy," ungkap Supari.

(akn/ega)

Jakarta -

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) buka-bukaan soal anggaran swasembada pangan yang mau digeber Presiden Prabowo Subianto. Niatnya, swasembada pangan bisa dicapai kembali oleh Indonesia di tahun 2028-2029 ini.

Dalam publikasi infografis yang disampaikan lewat akun Instagram resmi @pco.ri, dikutip Senin (4/11/2024), dipaparkan anggaran swasembada pangan mencapai Rp 146,25 triliun. Angka ini cukup jauh berbeda dari paparan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang mengatakan anggaran swasembada pangan cuma Rp 139 triliun saja.

PCO menjelaskan swasembada pangan merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat.

"Dengan alokasi anggaran yang sudah ditentukan ini, mari kita bangun optimisme dalam mencapai target, memperkuat kemandirian pangan nasional, dan mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera," tulis PCO dalam keterangannya.

Dari infografis yang ada dijelaskan Rp 146 triliun anggaran swasembada pangan dialokasikan ke empat hal. Pertama untuk penyediaan pupuk BUMN Pangan sebesar Rp 44 triliun, kedua ada juga untuk ketahanan pangan dari dana desa sebesar Rp 16,25 triliun.

Ketiga, yang paling besar digunakan untuk membiayai Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi operator Makan Bergizi Gratis senilai Rp 71 triliun. Terakhir, ada Rp 15 triliun untuk program cetak sawah.

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama kementerian terkait berkoordinasi membahas sinergi infrastruktur dalam mendukung program prioritas swasembada pangan.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menerima pesan langsung dari Presiden Prabowo untuk menyukseskan program pangan nasional.

Adapun Prabowo juga telah menetapkan target Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang.

"Pangan adalah prioritas utama yang harus dicapai dan setiap kementerian terkait wajib berkoordinasi secara terpadu untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian," ujar AHY dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat lintas kementerian di Kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Kamis (31/10).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan urusan pangan merupakan program nasional prioritas kabinet Merah Putih yang hukumnya wajib sukses. Oleh karenanya, kementerian/lembaga di bawah kendali Menko terkait penyediaan infrastruktur harus terkendali secara terpadu, agar tidak dijumpai hambatan berarti.

"Meskipun Kementerian Pertanian (Kementan) berada di bawah koordinasi Menko Pangan, namun mengingat swasembada pangan merupakan program nasional Presiden, maka menko terkait, seperti Menko Infrastruktur diharapkan juga turut membantu menyelesaikan hambatan program unggulan presiden tersebut, khususnya dalam mengantisipasi ketersediaan air untuk sektor pertanian," ungkap Amran.

Untuk mencapai swasembada pangan, Kementan telah mencanangkan program cetak sawah sebanyak 3 juta hektare. Pihaknya juga mempersiapkan daerah sentra pertanian yang terhubung dengan irigasi dan bendungan yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Optimalisasi infrastruktur yang ada adalah kunci. Pemanfaatan bendungan dan saluran irigasi yang baru dibangun harus segera diselesaikan untuk menjamin stabilitas suplai air ke lahan pertanian," papar Amran.

Selain keterdukungan infrastruktur, Amran juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian untuk menangani perbedaan data. Ia juga mendorong penguatan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pembinaan di tingkat pemerintah daerah lebih optimal.

"Dengan kerja sama terpadu antar kementerian dan dukungan penuh pemerintah, Indonesia optimistis dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat, sejalan dengan visi besar Presiden untuk ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan," pungkas Amran.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.

Lihat Video: Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menjadi pelopor dalam penyediaan layanan digital yang inovatif, utamanya melalui Super Apps BRImo yang diluncurkan pada 2019 lalu.

Salah satu fitur unggulan yang telah tersedia adalah QRIS Transfer, yang memungkinkan nasabah melakukan transfer antar rekening dengan cara yang praktis dan efisien. Fitur ini mencerminkan komitmen jangka panjang BRI untuk memberikan solusi perbankan digital yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi sehari-hari.

Dengan QRIS Transfer, proses transfer menjadi lebih praktis. Nasabah cukup memilih fitur QRIS Transfer di aplikasi BRImo, menampilkan kode QR untuk di-scan oleh pengirim, dan dana langsung terkirim tanpa perlu memasukkan nomor rekening secara manual.

Jika sebagai penerima, prosesnya semakin mudah. Penerima cukup membuka aplikasi dan menampilkan kode QR, sehingga pengirim dapat langsung memindainya untuk menyelesaikan transaksi.

Hal ini meminimalkan risiko kesalahan nomor rekening dan mempercepat proses transaksi.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan fitur QRIS Transfer ini selaras dengan komitmen BRI dalam memberikan solusi perbankan yang aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap fitur di BRImo, termasuk QRIS Transfer, mampu meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan kemudahan tanpa mengurangi keamanan. Dengan fitur ini, kami berharap semakin banyak masyarakat dapat menikmati kemudahan transaksi digital kapan pun dan di mana pun," ujar Andrijanto, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2024).

Keamanan transaksi tetap menjadi prioritas utama BRI. Setiap transaksi QRIS Transfer memerlukan verifikasi PIN dari pengguna, memastikan keamanan tanpa mengorbankan kenyamanan.

Selain itu, QRIS Transfer mendukung tujuan BRI dalam memperluas akses layanan perbankan digital dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Melalui ekosistem digital yang terus tumbuh, BRImo tidak hanya menawarkan fitur transfer, tetapi juga berbagai layanan lain seperti pembayaran tagihan, pengisian e-wallet, investasi, dan kebutuhan gaya hidup seperti belanja harian, pengiriman barang, serta pembelian tiket.

Dengan inovasi yang terus dilakukan, BRI berkomitmen menjadikan BRImo sebagai solusi keuangan yang lengkap dan mudah diakses oleh seluruh kalangan. Ini juga didukung oleh pencapaian BRImo yang telah digunakan oleh lebih dari 37,14 juta user dan mendapatkan peringkat tertinggi untuk aplikasi mobile banking di Play Store dan App Store.

(ega/ega)

Jakarta -

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) siap mendukung target swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Kesiapan itu berkolaborasi dengan Kementerian BUMN.

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, menyampaikan asosiasi yang menaungi sekitar 4.000 perusahaan dengan jumlah karyawan mencapai 400.000 di industri logistik siap memberikan dukungan penuh dalam program ini.

"Kami sangat mendukung upaya Menteri BUMN Pak Erick Thohir dalam mewujudkan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kemampuan logistik yang kami miliki, ALFI siap berkontribusi melalui dukungan distribusi dan pengelolaan gudang," ujar Akbar Djohan dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Akbar menyambut positif upaya Erick yang ingin memperbesar keterlibatan swasta dan UMKM dalam mendukung program pemerintah. Akbar menyebut langkah Erick merupakan komitmen nyata dalam membangun penguatan ekosistem yang terintegrasi antara BUMN, swasta, hingga UMKM.

"Keinginan Pak Menteri BUMN melibatkan lebih besar lagi kerja sama dan sinergi dengan swasta dan UMKM sangat tepat, apalagi BUMN bersama swasta, UMKM, hingga koperasi merupakan pilar ekonomi nasional yang harus saling berkolaborasi," ucap Akbar.

Akbar menyampaikan, program swasembada pangan di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Dalam hal ini, sektor logistik memegang peranan penting, terutama dalam memastikan ketersediaan dan distribusi pangan yang merata di seluruh pelosok negeri.

"Peran logistik menjadi krusial mengingat luasnya wilayah Indonesia dan tantangan geografis yang dihadapi, terutama di daerah-daerah terpencil," sambung Akbar.

Target swasembada pangan mencakup peningkatan produksi beras, jagung, kedelai, serta komoditas lainnya. Untuk mencapai target ini, Akbar menilai, dukungan dari sektor logistik sangat dibutuhkan, baik dalam hal penyediaan transportasi, fasilitas penyimpanan yang memadai, hingga efisiensi distribusi ke pasar-pasar lokal.

"Dalam mendukung program ini, ALFI akan memastikan sistem distribusi yang efektif dan efisien, serta optimalisasi pengelolaan gudang untuk menjaga kualitas pangan tetap terjaga hingga ke konsumen. Kami yakin bahwa kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor logistik akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan swasembada pangan," tambah Akbar Djohan.

Dengan komitmen ALFI untuk berkontribusi dalam program swasembada pangan, Akbar berharap peran penting sektor logistik mampu mempercepat pencapaian target pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Akbar menyampaikan ALFI memiliki aset, infrastruktur transportasi dan distribusi, serta pergudangan dengan sistem digitalisasi terintegrasi yang dapat mendukung program swasembada pangan.

"Dengan kemampuan dan pengalaman lebih dari 35 tahun dan jaringan dari Sabang sampai Merauke, kami yakin percepatan swasembada pangan di Indonesia bisa kita wujudkan dengan tepat waktu, tepat biaya, tepat penerima, dan tepat barangnya," kata Akbar.

(ada/ara)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menjalin sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan kebutuhan layanan perbankan.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Sinergi Peningkatan Kualitas Layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Kerjasama Antara Mitra Perbankan.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI Agus Noorsanto, Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto, dan Direktur Kepatuhan & Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno, serta Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro.

Kolaborasi pada ekosistem BPJS Kesehatan ini dilakukan untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) melalui skema Supply Infrastructure Financing (SIF).

Melalui kerjasama ini, BRI berkomitmen menyediakan pilihan fasilitas pembiayaan yang mudah dijangkau oleh seluruh fasilitas kesehatan yang tujuannya untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan kolaborasi ini juga merupakan bentuk nyata dukungan BRI terhadap peningkatan mutu pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Sinergi ini, kata Amam, merupakan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam meningkatan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Dalam menghadirkan Supply Infrastructure Financing, kami berupaya memberikan solusi pembiayaan yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan," ujar Amam, dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, diharapkan ke depannya fasilitas kesehatan dapat terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh Masyarakat peserta JKN-KIS.

Selain SIF, ruang lingkup sinergi BPJS Kesehatan dengan BRI yakni pemanfaatan autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS, kerja sama layanan perbankan lainnya termasuk kerjasama pengelolaan aset.

BRI akan terus berkomitmen dalam menghadirkan solusi layanan perbankan yang terdepan dan inovatif dalam mendukung transformasi layanan kesehatan di Indonesia, baik melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun penyediaan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan skema pembiayaan inovatif bagi mitra BPJS Kesehatan berupa SIF yang dapat dimanfaatkan oleh FKTP dan FKRTL kini makin diminati. Ia mengatakan peningkatan mutu layanan tidak hanya dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan peserta JKN-KIS, namun juga untuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak perbankan dalam menyediakan kemudahan pembiayaan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FKTP dan FKRTL melalui SIF," ujar Mundiharno.

Mundiharno juga mengapresiasi BRI terhadap upaya pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembiayaan bagi fasilitas kesehatan. Ia mengatakan kehadiran skema pembiayaan SIF ini dapat dimanfaatkan FKTP dan FKRTL sebaik-baiknya untuk mendukung operasional, sehingga pelayanan kepada peserta JKN-KIS semakin baik.

"Ke depan diharapkan makin banyak bank yang dapat meluncurkan layanan SIF, terutama bank-bank di daerah, sehingga FKTP dan FKRTL dapat lebih leluasa dalam memilih kerja sama dengan perbankan," pungkasnya.

(hnu/ega)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masalah besar yang terjadi hampir di semua kota yang ada di Indonesia. Masalah tersebut adalah penyediaan air bersih di rumah tangga.

Hal ini diungkapkan Jokowi saat meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung. Menurutnya masalah penyediaan air bersih harus jadi perhatian semua pihak.

"Karena memang problem besar hampir di semua kota di negara ini adalah urusan air bersih untuk rumah tangga," ujar Jokowi dalam sambutan yang disiarkan virtual, Senin (26/8/2024).

SPAM Bandar Lampung sendiri kata Jokowi bakal melayani penyediaan air bersih ke 60 ribu rumah tangga di sekitar Provinsi Lampu. Pembangunan dilakukan dengan anggaran Rp 1,3 triliun. Skema pembiayaan dilakukan dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), artinya SPAM ini dibangun dengan kerja sama pihak swasta juga.

Sebelumnya, Jokowi juga sempat menekankan pentingnya air bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, dia meminta pengelolaan air menjadi fokus pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan Bendungan Margatiga di Lampung Timur pagi tadi.

"Air ke depan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, sangat penting sekali, maka manajemen pengelolaan air di manapun di semua provinsi akan menjadi fokus pemerintah," tegas Jokowi.

Setidaknya ada tiga fungsi air yang ditekankan Jokowi dalam sambutannya. Pertama penyediaan air untuk kebutuhan pokok air baku bagi masyarakat, kedua untuk irigasi bagi pertanian rakyat, ketiga pengelolaan banjir.

"Yang pertama untuk air baku kehidupan kita, kedua untuk irigasi bagi sawah yang kita miliki, ketiga mereduksi banjir kalau di daerah itu ada banjir," beber Jokowi.

Lihat juga Video: Jokowi Resmikan Bendungan Margatiga Lampung, Telan Anggaran Rp 846 M

[Gambas:Video 20detik]

(hal/das)

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Ketentuan tersebut dinilai multitafsir.

"Pada pasal 103 ayat 4 disebutkan bahwa dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja ada penyebutan penyediaan alat kontrasepsi. Aneh kalau anak usia sekolah dan remaja mau dibekali alat kontrasepsi. Apakah dimaksudkan untuk memfasilitasi hubungan seksual di luar pernikahan?" kata Netty saat dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 4 Agustus 2024.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mempertanyakan adanya penyebutan soal 'Perilaku seksual yang sehat, aman, dan bertanggung jawab' pada anak sekolah dan usia remaja yang tercantum di dalam PP Kesehatan. Pemerintah harus menjelaskan bunyi ketentuan tersebut.
"Perlu dijelaskan apa maksud dan tujuan dilakukannya edukasi perilaku seksual yang sehat, aman dan bertanggungjawab. Apakah ini mengarah pada pembolehan seks sebelum nikah asal bertanggungjawab?" ungkap dia.

Baca juga: PP Kesehatan Atur Pedagang Makanan di Sekolah, Ini Poin-Poinnya

Netty mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam membuat sebuah pasal. Sebab, bisa menimbulkan multitafsir secara liar di tengah masyarakat.

"Jangan sampai muncul anggapan bahwa PP tersebut mendukung seks bebas pada anak usia sekolah dan remaja asal aman dan bertanggung jawab," katanya.

Netty meminta agar PP tersebut segera direvisi. Sehingga tidak menimbulkan keriuhan di akar rumput.

"Harus ada kejelasan soal edukasi seputar hubungan seksual yang mana tidak boleh terlepas dari nilai-nilai agama dan budaya yang dianut bangsa," ujar dia.

(ABK)