Komisi V DPR RI sepakat untuk mengajukan revisi atas Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tenang Jasa Konstruksi atau UU Jasa Konstruksi. Aturan ini dipandang perlu mendapat perbaikan lantaran minimnya sisi pengawasan sehingga muncul banyak pekerjaan bermasalah.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengajukan revisi UU Jasa Konstruksi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislatif (Baleg). Salah satu poin revisinya ialah agar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak lagi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"LPJK akan kami usulkan untuk tidak di bawah Kementerian PUPR. Kalau dulu kan Kementerian PUPR pak, jadi nanti LPJK ini akan kita buat kembali ke luar dari kementerian, karena check and balance itu kami lihat lemah terkait pengadaan barang dan jasa selama ini," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan diskusi lanjutan terkait mekanisme, penyusunan naskah akademik, hingga isu-isu yang kita anggap perlu. Adapun salah satu isu yang disorotinya ialah adanya ketimpangan.

"Dengan UU Jasa Konstruksi yang sudah kami sahkan pada beberapa waktu yang lalu ada terjadi ketimpangan, ada dominasi BUMN terhadap kegiatan-kegiatan APBN. Kemudian organisasi dominasi perusahaan-perusahaan besar," ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke proyek pemerintah. Perusahaan-perusahaan kecil ini juga hanya kebagian tugas menyelesaikan proyek apabila ada permasalahan menimpa perusahaan utama tersebut.

"Hanya kebagian tugas kalau kontraknya tidak selesai, kalau pekerjaannya bermasalah, yang dimintai tolong juga adalah perusahaan-perusahaan di daerah," kata dia.

Selain itu, menurut Lasarus, para perusahaan besar ini juga tidak memobilisasi peralatan dan justru meminjam yang ada di daerah. Katanya, apabila perusahaan terkait merugi, tanggung jawab penyelesaian masalah proyek tersebut malah akan dilimpahkan ke vendor kecil di daerah bahkan vendor tersebut ada yang sampai tidak dibayar.

"Ini PR-PR yang masih tersisa di masa lalu dan kita harus perbaiki terlepas dari success story yang sudah kita capai. Tetapi kita apresiasi dari kerja keras Kementerian PUPR saya sebut dulu, sekarang Kementerian PU," ujar Lasarus.

Gelombang aksi menolak revisi Undang-Undang (UU) Pilkada pecah di Jakarta. Di tengah kehebohan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri masih berada di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan detikcom, pagi tadi Jokowi menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membahas pemberian IUPK tambang hingga rencana investasi NU di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Sementara di siang tadi, Jokowi sempat membatalkan agenda kunjungan. Semula dijadwalkan Jokowi akan hadir pada acara Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) di JiExpo Kemayoran pada pukul 14.00 WIB.

Namun, Jokowi batal hadir di agenda tersebut secara mendadak, sekira pukul 12.30 WIB detikcom mendapatkan kepastian Jokowi tak hadir ke agenda tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan belum mendapatkan informasi soal alasan Jokowi batal hadir di agenda tersebut. Dia memastikan Jokowi batal hadir bukan karena adanya gelombang aksi penolakan RUU Pilkada.

"Saya belum dapat info soal itu, saya rasa nggak ada hubungannya," sebut Hasan ketika dikonfirmasi wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (22/8/2024).

Kemudian, sekitar pukul 15.30 WIB, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiba di Istana Kepresidenan menghadap Jokowi. Ketika tiba, Sri Mulyani diam seribu bahasa ketika ditanyai wartawan soal pertemuannya itu. Dia hanya diam dan melalui kerumunan wartawan masuk ke Istana Presiden, ekspresinya pun nampak datar.

Meski masuk lewat pintu depan Istana, nampaknya Sri Mulyani tidak keluar di pintu yang sama. Hingga sejam sejak kedatangannya, mobil berplat RI 26 yang digunakan Sri Mulyani tidak tampak di pintu depan Istana. Bahkan sempat terpantau mobil itu meninggalkan pintu depan Istana tanpa ada Sri Mulyani di dalamnya.

Kembali ke Hasan Nasbi, ketika ditanya soal pembicaraan apa yang dilakukan Sri Mulyani dengan Jokowi, dia mengaku belum mendapatkan informasi.

"Nanti kita lihat ya, saya harus cari informasi dulu pembicaraan di dalam belum tentu kita tahu," sebut Hasan.

Jokowi juga sempat dikabarkan bertemu dengan beberapa pimpinan DPR di Istana, namun belum jelas apakah kabar ini benar adanya. Hasan Nasbi pun enggan mengkonfirmasi. "Kami belum mendapatkan informasi soal itu," pungkasnya.

Simak Video: Teriakan 'Selamatkan Demokrasi' saat Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di MK

[Gambas:Video 20detik]

Gelombang aksi menolak revisi Undang-Undang (UU) Pilkada pecah di Jakarta. Di tengah kehebohan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri masih berada di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan detikcom, pagi tadi Jokowi menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membahas pemberian IUPK tambang hingga rencana investasi NU di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Sementara di siang tadi, Jokowi sempat membatalkan agenda kunjungan. Semula dijadwalkan Jokowi akan hadir pada acara Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) di JiExpo Kemayoran pada pukul 14.00 WIB.

Namun, Jokowi batal hadir di agenda tersebut secara mendadak, sekira pukul 12.30 WIB detikcom mendapatkan kepastian Jokowi tak hadir ke agenda tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan belum mendapatkan informasi soal alasan Jokowi batal hadir di agenda tersebut. Dia memastikan Jokowi batal hadir bukan karena adanya gelombang aksi penolakan RUU Pilkada.

"Saya belum dapat info soal itu, saya rasa nggak ada hubungannya," sebut Hasan ketika dikonfirmasi wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (22/8/2024).

Kemudian, sekitar pukul 15.30 WIB, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiba di Istana Kepresidenan menghadap Jokowi. Ketika tiba, Sri Mulyani diam seribu bahasa ketika ditanyai wartawan soal pertemuannya itu. Dia hanya diam dan melalui kerumunan wartawan masuk ke Istana Presiden, ekspresinya pun nampak datar.

Meski masuk lewat pintu depan Istana, nampaknya Sri Mulyani tidak keluar di pintu yang sama. Hingga sejam sejak kedatangannya, mobil berplat RI 26 yang digunakan Sri Mulyani tidak tampak di pintu depan Istana. Bahkan sempat terpantau mobil itu meninggalkan pintu depan Istana tanpa ada Sri Mulyani di dalamnya.

Kembali ke Hasan Nasbi, ketika ditanya soal pembicaraan apa yang dilakukan Sri Mulyani dengan Jokowi, dia mengaku belum mendapatkan informasi.

"Nanti kita lihat ya, saya harus cari informasi dulu pembicaraan di dalam belum tentu kita tahu," sebut Hasan.

Jokowi juga sempat dikabarkan bertemu dengan beberapa pimpinan DPR di Istana, namun belum jelas apakah kabar ini benar adanya. Hasan Nasbi pun enggan mengkonfirmasi. "Kami belum mendapatkan informasi soal itu," pungkasnya.

Simak Video: Teriakan 'Selamatkan Demokrasi' saat Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di MK

[Gambas:Video 20detik]

Eks Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut menyuarakan aspirasinya saat demo #KawalputusanMK. Ia menyoroti terkait dengan runtuhnya demokrasi.

Aksi unjuk rasa ini digelar di depan gedung DPR/MPR RI. Adapun Demo ini diselenggarakan dalam rangka menolak revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pemda) yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tom Lembong mengatakan, rakyat Indonesia harus mengambil sikap. Dalam catatan sejarah Indonesia, katanya apabila demokrasi diruntuhkan dan lembaga-lembaga negara kehilangan wibawanya, kesengsaraan menanti masa depan NKRI.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan, itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan," ujar Tom Lembong, dalam orasinya, Kamis (22/2024).

"Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang!," sambungnya.

Menurutnya, kejadian ini merupakan sebuah momen historis dan kritis bagi Bangsa Indonesia. Katanya, saat ini Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan.

"Ini momen yang historis, ini momen yang kritis. Kita di sebuah persimpangan, negara kita di sebuah persimpangan. Dan kita saat ini lagi menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut," ujar dia.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berjuang. Meski begitu, ia mengajak agar prosesnya berjalan tetap tertib dan damai dalam mengawal isu ini. Menurutnya, jangan sampai kemarahan yang menguasai rakyat justru malah membuat situasi semakin memburuk.

"Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib, kalangan yang menegarkan konstitusi," tegasnya.

Simak Video 'Aksi Komika Abdur Arsyad-Bintang Emon Pimpin Orasi Demo Depan DPR RI':

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut serta dalam demo buruh dan mahasiswa di gedung DPR, Kamis (22/2024).

Tom Lembong mengatakan, ia hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut mewakili dirinya sendiri, tanpa mewakili kepentingan pihak manapun. Eks tim sukses Anies-Cak Imin itu mengaku juga turut mewakili istri dan anaknya.

"Saya di sini, saat ini, berdiri di sini, mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01, tidak berdiri di sini mewakili 02, tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi, sudah dapat titipan dari istri dan anak saya. Saya ikut mewakili keluarga istri anak saya," kata Tom Lembong, dalam orasinya.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini juga bilang, aksi hari ini merupakan momen yang historis dan kritis. Tom Lembong mengatakan, Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan.

"Ini momen yang historis, ini momen yang kritis. Kita di sebuah persimpangan, negara kita di sebuah persimpangan. Dan kita saat ini lagi menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut," ujarnya.

Menurutnya, rakyat Indonesia harus mengambil sikap. Dalam catatan sejarah Indonesia, lanjut Tom Lembong, apabila demokrasi diruntuhkan dan lembaga-lembaga negara kehilangan wibawanya, kesengsaraan menanti masa depan NKRI.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan. Itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan," kata Tom Lembong.

"Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang," sambungnya.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berjuang. Meski begitu, ia mengajak agar prosesnya berjalan tetap tertib dan damai dalam mengawal isu ini. Menurutnya, jangan sampai kemarahan yang menguasai rakyat justru malah membuat situasi semakin memburuk.

"Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib, kalangan yang menegarkan konstitusi," pungkasnya.

Simak Video: Aktivis 98 Kirim Bunga untuk MK: Tetap Teguh Pada Konstitusi

[Gambas:Video 20detik]

Demonstrasi besar-besaran terjadi di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Jalan Tol Dalam Kota yang letaknya bersebrangan dengan Gedung DPR pun mulai dijaga ketat.

Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) menyatakan pihaknya sudah mulai melakukan pengamanan imbas gelaran aksi penyampaian aspirasi oleh Konfederasi Serikan Pekerja dan unsur lainnya di sekitar Gedung DPR/MPR.

Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB ini, menyebabkan kepadatan di sekitar Jalan Tol Dalam Kota, khususnya jelang akses keluar tol Senayan. Akses keluar tol Senayan pun akhirnya ditutup sejak pukul 10.15 WIB.

"Sebagai bentuk antisipasi, Jasa Marga berkoordinasi dengan Kepolisian akan meningkatkan pengawasan dan pengamanan serta menyiapkan rekayasa lalu lintas. Atas diskresi Kepolisian, mulai pukul 10.15 WIB, akses keluar Slipi (DPR/MPR) pada KM 09+650 Ruas Tol Dalam Kota diberlakukan penutupan sementara untuk menghindari kepadatan," tulis Jasa Marga dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Jasa Marga mengimbau agar pengguna jalan dapat mengantisipasi jadwal dan arah perjalanan. Operator jalan tol itu berkomitmen untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan selama aksi masa berlangsung.

"Pengguna juga diimbau untuk memperbaharui informasi terkini melalui media sosial resmi Jasa Marga, live cctv melalui aplikasi TRAVOY dan call center 24 jam Jasa Marga Group di 14080, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan," tulis keterangan Jasa Marga.

Simak Video: Ada Demo Tolak RUU Pilkada, Warga Diminta Hindari Jalan Sekitar DPR-MK

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut menyuarakan aspirasinya saat demo #KawalputusanMK di gedung DPR, Kamis (22/2024). Demo ini meolak revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pemda) yang menganulir putusan MK.

Tom Lembong menyuarakan orasi terkait dengan keruntuhan demokrasi. Menurutnya, kejadian ini merupakan sebuah momen historis dan kritis bagi Bangsa Indonesia. Katanya, saat ini Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan.

"Ini momen yang historis, ini momen yang kritis. Kita di sebuah persimpangan, negara kita di sebuah persimpangan. Dan kita saat ini lagi menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut," kata Tom Lembong, dalam orasinya.

Menurutnya, rakyat Indonesia harus mengambil sikap. Dalam catatan sejarah Indonesia, lanjut Tom Lembong, apabila demokrasi diruntuhkan dan lembaga-lembaga negara kehilangan wibawanya, kesengsaraan menanti masa depan NKRI.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan. Itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan," ujar Tom Lembong.

"Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang," sambungnya.

Selaras dengan itu, ia mengajak masyarakat untuk tertib dan damai dalam mengawal isu ini. Menurutnya, jangan sampai kemarahan yang menguasai rakyat justru malah membuat situasi semakin memburuk.

"Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib, kalangan yang menegarkan konstitusi," tegasnya.

Tom Lembong juga menyatakan bahwa dirinya hadir dalam demo kali ini tidak mengatasnamakan kalangan manapun, Eks tim sukses Anies-Cak Imin itu mengaku mewakili istri dan anaknya.

"Kehadiran Anda semua pada momen yang historis, momen yang kritis. Saya di sini, saat ini, berdiri di sini, mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01, tidak berdiri di sini mewakili 02, tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi, sudah dapat titipan dari istri dan anak saya. Saya ikut mewakili keluarga istri anak saya," pungkasnya.

Mantan Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut serta dalam demo buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Demo ini diselenggarakan dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi UU Pilkada 2024.

Terpantau di lokasi, Tom Lembong mengenakan kaus polo berwarna putih dan abu-abu. Ia pun menyempatkan diri untuk naik ke mobil orasi dan menyuarakan aspirasinya.

Tom yang juga ppernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, bahwa dirinya hadir atas nama diri sendiri, tidak mewakili kepentingan pihak pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres RI manapun.

"Kehadiran Anda semua pada momen yang historis, momen yang kritis. Saya di sini, saat ini, berdiri di sini, mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01, tidak berdiri di sini mewakili 02, tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi, sudah dapat titipan dari istri dan anak saya. Saya ikut mewakili keluarga istri anak saya," kata Tom Lembong, dalam orasinya.

Menurut mantan Menteri Jokowi ini, aksi hari ini merupakan momen yang historis dan kritis. Tom Lembong mengatakan, Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan. Oleh karena itu, rakyat saat ini tengah menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan. Itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang," ujar Tom Lembong.

"Mari kita semuanya tertib. Mari kita semuanya damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib," tuturnya.

Sebagai tambahan informasi, ada dua tuntutan yang dilayangkan Partai Buruh dalam aksi kali ini, antara lain menolak sikap Badan Legislatif (Baleg) DPR RI terkait dengan UU Pilkad, dan menukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Simak Video 'Aksi Komika Abdur Arsyad-Bintang Emon Pimpin Orasi Demo Depan DPR RI':

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut serta dalam demo buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Demo ini diselenggarakan dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi UU Pilkada 2024.

Terpantau di lokasi, Tom Lembong mengenakan kaus polo berwarna putih dan abu-abu. Ia pun menyempatkan diri untuk naik ke mobil orasi dan menyuarakan aspirasinya.

Tom yang juga ppernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, bahwa dirinya hadir atas nama diri sendiri, tidak mewakili kepentingan pihak pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres RI manapun.

"Kehadiran Anda semua pada momen yang historis, momen yang kritis. Saya di sini, saat ini, berdiri di sini, mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01, tidak berdiri di sini mewakili 02, tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi, sudah dapat titipan dari istri dan anak saya. Saya ikut mewakili keluarga istri anak saya," kata Tom Lembong, dalam orasinya.

Menurut mantan Menteri Jokowi ini, aksi hari ini merupakan momen yang historis dan kritis. Tom Lembong mengatakan, Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan. Oleh karena itu, rakyat saat ini tengah menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan. Itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang," ujar Tom Lembong.

"Mari kita semuanya tertib. Mari kita semuanya damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib," tuturnya.

Sebagai tambahan informasi, ada dua tuntutan yang dilayangkan Partai Buruh dalam aksi kali ini, antara lain menolak sikap Badan Legislatif (Baleg) DPR RI terkait dengan UU Pilkad, dan menukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Simak Video 'Aksi Komika Abdur Arsyad-Bintang Emon Pimpin Orasi Demo Depan DPR RI':

[Gambas:Video 20detik]

Buruh beserta mahasiswa menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta, siang hari ini, Kamis (22/8/2024). Hal ini sebagai respons untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Terpantau di lokasi, ribuan orang telah berkumpul di Jalan Gatot Subroto, persis di depan pintu utama Gedung DPR/MPR RI. Berdasarkan informasi di lapangan, masa mulai meramaikan lokasi sekitar pukul 10.00 WIB.

Massa aksi dari kalangan buruh serta mahasiswa dari berbagai kampus hadir dilokasi. Tidak hanya itu, sejumlah Non Governmental Organization (NGO) seperti Walhi dan Greenpeace, masyarakat umum, serta sejumlah artis dan influencer juga turut hadir.

Para masa aksi membawa berbagai atribut, seperti poster-poster berisi kritik terhadap Pemerintahan Jokowi, hingga penolakan terhadap tindakan inkonstitusional DPR menggelar rapat Badan Legislasi (Baleg).

Setidaknya ada dua tuntutan yang dilayangkan Partai Buruh dalam aksi kali ini, antara lain menolak sikap Badan Legislatif (Baleg) DPR RI terkait dengan UU Pilkad, dan menukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Simak juga Video: PDIP Bakal Daftarkan Calon Kepala Daerah Berdasar Putusan MK

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Koalisi Masyarakat Sipil mendorong Komnas HAM untuk memberhentikan rencana revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri. Pasalnya, pembentukan kedua revisi UU tersebut dinilai tak transparan.

Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana mengatakan pihaknya mendorong Komnas HAM untuk ambil sikap terkait munculnya revisi UU TNI dan UU Polri yang bakal dibahas DPR dan Pemerintah.

“Pembahasan rancangan undang-undang dua lembaga penting negara ini sangat tertutup, terburu-buru dan tidak demokratis. Jadi secara prosedural ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan pembentukan peraturan perundang undangan yang baik,” ujarnya saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/8).

Arif menjelaskan, substansi revisi UU ini berbahaya untuk keberlangsungan demokrasi dan kedua baleid tersebut bahkan dinilai seolah kembali ke masa orde baru. Untuk itu, pihaknya mendesak Komnas HAM untuk bersikap dan menolak hal tersebut agar tak dibahas di DPR.

“Kita tahu Presiden dan DPR sudah di masa masa kadaluarsa, mereka juga sudah mau berakhir masa jabatannya tapi masih mau membahas dua RUU yang sangat strategis bagi masa depan bangsa ini. Saya kira harus disetop,” jelas dia.

Arif mengungkapkan, revisi UU TNI dan Polri tak sesuai prosedur di mana ini langsung dilakukan pembahasan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM. Selain itu, undangan untuk pembahasannya pun tak melibatkan masyarakat.

“Tidak boleh seperti itu, ini tidak demokratis, ini tidak sesuai dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana undang-undang nomor 12 tahun 2012,” ungkap dia.

Asal tahu saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayangkan surat presiden (Surpres) ke DPR untuk membahas revisi UU kedua instansi strategis Indonesia.

Namun, Arif menyoroti, Surpres tersebut telah diterima DPR tetapi tidak memiliki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Menurutnya, Surpres perlu dibarengi dengan DIM. “Artinya rancangan undang-undang ini bermasalah sejak awal,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bakal menunda seluruh pembahasan terkait rancangan undang-undang (RUU) maupun Revisi UU hingga pemerintahan Prabowo-Gibran disahkan.

Hal tersebut diungkap oleh Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, saat ditanya mengenai revisi UU TNI dan UU Polri, yang dilayangkan presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR beberapa waktu lalu.

Hasanuddin mengatakan bahwa setidaknya terdapat dua hal penting dari kesimpulan rapat Baleg DPR yang digelar pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Pertama, seluruh RUU atau Revisi UU yang sudah dalam pembahasan saat ini, akan ditunda (carry over) dalam pembahasan di DPR RI dan dilanjutkan pada masa bakti 2024/2029.

"Sehingga pada akhir masa bakti ini tak akan membahas UU apa pun, kecuali ada permintaan untuk membahasnya dari pihak pemerintah," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (7/8).

Kedua, RUU lain yang sudah menjadi program legislasi nasional (prolegnas) akan di serahkan kepada DPR RI di masa bakti 2024/2029 sebagai bahan pertimbangan. "Tak ada yang dibahas di penghujung (pemerintahan Jokowi)," tandasnya.

Untuk diketahui, pasca diusulkan menjadi RUU usul inisiatif, kedua revisi UU TNI dan Polri menuai polemik sebab berisi pengaturan yang bertentangan dengan semangat reformasi.

Misalnya dalam draf revisi UU TNI Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa "Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden.