JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, peralihan pemberian rumah dinas anggota DPR Periode 2024-2029 menjadi tunjangan akan menyulitkan pengawasan atas penggunaan tunjangan tersebut.

Terlebih, tunjangan tersebut akan ditransfer secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.

"Minimnya akses pengawasan ini pada akhirnya tak hanya berdampak pada pemborosan anggaran tetapi juga potensi penyalahgunaan," kata Peneliti ICW Seira Tamara dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Seira mengatakan, kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR Periode 2024-2029 merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik.

Ia mengatakan, total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar dari Rp1,36 triliun hingga Rp 2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

"Pemborosan anggaran didapat dengan membandingkan antara pola belanja untuk pengelolaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) pada periode 2019-2024 dengan penghitungan tunjangan perumahan bagi anggota DPR selama satu periode," ujarnya.

Seira mengatakan, ICW menelusuri belanja pengadaan oleh Sekretariat Jenderal DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kemudian, menelusuri pengadaan DPR menggunakan sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024.

Hasilnya, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada tahun 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

"Hal ini menunjukan bahwa telah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA," tuturnya.

Di sisi lain, Seira mengatakan, ICW menghitung tunjangan yang nantinya akan didapatkan oleh 580 anggota DPR selama 2024-2029.

Berdasarkan penelusuran dari sejumlah media, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyampaikan bahwa per bulan anggota DPR akan menerima tambahan tunjangan untuk perumahan sekitar Rp50-70 juta.

Kemudian, ICW melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp 50 juta sampai dengan Rp 70 juta untuk 580 anggota DPR selama 60 bulan atau 5 tahun.

Hasilnya, total anggaran yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp1,74 triliun sampai Rp2,43 triliun.

Apabila ketentuan ini diteruskan, ada pemborosan anggaran sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

"Selain itu, ICW menduga bahwa kepentingan tersebut tidak memiliki perencanaan sehingga patut diduga gagasan pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik," kata dia.

Berdasarkan hal tersebut, ICW mendesak Sekretariat Jenderal DPR mencabut surat Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang salah satu poinnya berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan DPR.

"Anggota DPR tetap menggunakan RJA tanpa adanya pemberian tunjangan perumahan. Sekretaris Jenderal DPR melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak disertai dengan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," kata Seira.

Anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak lagi akan mendapatkan fasilitas rumah dinas, tetapi diganti dengan uang tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan yang besarannya sekitar Rp 50 juta per bulan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan, perumahan akan dimasukkan dalam komponen gaji anggota DPR, sehingga akan diberikan setiap bulan.

Para anggota DPR juga diberikan keleluasaan dalam menggunakan tunjangan tersebut.

"Itu terserah, pokoknya masuk dalam komponen-komponen nanti, tunjangan bulanan. Mau sewa, mau beli, dia punya uang mukanya dari sendiri, atau dia punya rumah di seputar Jabodabek, itu kan hak masing-masing," kata Indra saat dikonfirmasi pada 3 Oktober 2024.

Dia pun menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena RJA yang tersedia saat ini sudah tua dan sering mengalami kerusakan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut rencana pemberian tunjangan perumahan atau rumah dinas kepada anggota DPR periode 2024-2029 merupakan pemborosan anggaran negara.

Untuk diketahui, anggota DPR yang baru dilantik itu nantinya tidak lagi mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) melainkan dalam bentuk tunjangan. Hal itu tertuang pada surat Setjen DPR No.B/733/RT.01/09/2024 yang telah ditandatangani pada 25 September 2024.

ICW menyebut total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Untuk itu, kebijakan tunjangan baru tersebut dinilai merupakan pemborosan uang negara.

"Kami memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," ujar Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara melalui siaran pers, Kamis (10/10/2024).

Adapun, informasi mengenai pemborosan uang tunjangan itu didapatkan dengan membandingkan antara pola belanja untuk pengelolaan RJA periode 2019-2024 dengan tunjangan perumahan bagi anggota DPR selama satu periode.

ICW lalu melakukan penelusuran terhadap belanja pengadaan oleh Setjen DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Caranya dengan menyortir sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024.

Hasilnya, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

ICW menilai hal itu menunjukan bahwa sudah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA.

Di sisi lain, ICW juga menghitung tunjangan yang nantinya akan didapatkan oleh 580 anggota DPR selama 2024-2029. Berdasarkan catatan Bisnis, Sekjen DPR Indra Iskandar sempat menyampaikan bahwa besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPR bakal berbeda dengan DPRD.

Apabila tunjangan untuk anggota DPRD sekitar Rp40 juta sampai dengan Rp50 juta, maka rumah dinas anggota DPR di Jakarta bisa jadi lebih tinggi mengingat harga properti.

ICW lalu melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp50 juta sampai dengan Rp70 juta untuk setiap anggota DPR, yang keseluruhan mencapai 580 orang untuk 60 bulan alias lima tahun.

Hasilnya, total anggaran yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp1,74 triliun sampai dengan Rp2,43 triliun dalam satu periode jabatan.

ICW lalu menyebut bakal ada pemborosan anggaran sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan apabila perhitungan itu terwujud. Perhitungan itu didapatkan dari pengurangan antara tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR selama lima tahun dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki RJA menggunakan mekanisme pengadaan.

"Selain itu, ICW menduga bahwa kepentingan tersebut tidak memiliki perencanaan sehingga patut diduga gagasan pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik," ujar Seira.

LSM yang bertugas mengawasi pemberantasan korupsi itu menilai, akan sulit untuk mengawasi penggunaan tunjangan agar sesuai dengan kebutuhan. Apalagi, tunjangan tersebut ditransferkan secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.

ICW mendesak agar Setjen DPR mencabut surat No.B/733/RT.01/09/2024 yang salah satu poinnya berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan DPR. Anggota dewan juga diminta tetap menggunakan RJA tanpa adanya pemberian tunjangan.

"Sekretaris Jenderal DPR melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak disertai dengan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," pungkas ICW.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait nasib rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang akan dikembalikan ke negara.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu proses administrasi apabila aset tersebut sudah diserahkan ke Kemenkeu.

"Dalam waktu dekat akan ada pembicaraan ya dan kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali ya artinya kepada pengelola, kami kedudukannya sebagai pengelola, jadi kita nunggu prosesnya aja," ujar Rionald kepada awak media di Kantor PUPR, Kamis (10/10).

Rionald pun menyebut, pihaknya akan siap untuk melakukan pengelolaan aset tersebut. Hanya saja, dirinya tidak memerinci aset tersebut akan dikelola untuk apa. Yang jelas, dalam waktu dekat pihaknya akan membahas terkait hal tersebut.

"Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan kali ya, kan mesti ada administratifnya," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI 2024-2029 tidak lagi mendapatkan Rumah Jabatan Anggota (RJA). Pasalnya, rumah dinas anggota DPR RI disebut tidak layak huni karena rusak, tua dan banyak tikus serta rayap.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Indra Iskandar mengatakan sebagian anggota DPR RI mengeluhkan tentang banyaknya tikus, rayap, atap bocor, saluran air macet, dan banjir saat menempati rumah dinas.

Iskandar menegaskan rumah dinas memang terlihat masih bagus dari luar, namun banyak masalah saat ditempati.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka opsi kelola rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk mengelola rumah dinas anggota DPR, pihaknya masih menunggu serah terima aset negara tersebut dari DPR.

Untuk diketahui, rumah dinas DPR tidak akan dihuni karena DPR tak lagi memberikan rumah jabatan anggota (RJA) kepada para anggota Dewan periode 2024-2029. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan tiap bulan.

"Kalau memang kemudian oleh pengguna barang (DPR) diserahkan kembali kepada pengelola (Kemenkeu). Jadi kita nunggu prosesnya saja," ujarnya saat ditemui di Gedung PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Rio bilang, Kemenkeu akan segera melakukan pembahasan mengenai penyerahterimaan rumah dinas DPR dengan pihak DPR.

"Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan kali ya, kan mesti ada administratifnya," kata Rio.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Candra Giri Artanto mengungkapkan, LMAN selaku pengelola aset negara akan siap jika ditugaskan untuk mengelola rumah dinas anggota DPR tersebut.

"Kami siap kalau memang ada ditugaskan ke depannya," ujarnya saat media briefing di Gedung LMAN, Jakarta, Senin (7/10/20

Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan rumah dinas kepada anggota dewan. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang bakal diberikan setiap bulan, tetapi besar tunjangan itu masih belum diputuskan.

Hal itu diketahui dari Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota.

Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Adapun alasannya karena rumah dinas anggota DPR tersebut banyak yang sudah tidak layak huni.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengeklaim, rumah dinas itu sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan sebagai tempat tinggal mengingat kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu biaya pemeliharan yang besar.

"DPR ingin lebih ekonomis dalam pengelolaan keuangan. Sebagian rumah sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan," ujar Indra, Jumat (4/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka opsi kelola rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk mengelola rumah dinas anggota DPR, pihaknya masih menunggu serah terima aset negara tersebut dari DPR.

Untuk diketahui, rumah dinas DPR tidak akan dihuni karena DPR tak lagi memberikan rumah jabatan anggota (RJA) kepada para anggota Dewan periode 2024-2029. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan tiap bulan.

"Kalau memang kemudian oleh pengguna barang (DPR) diserahkan kembali kepada pengelola (Kemenkeu). Jadi kita nunggu prosesnya saja," ujarnya saat ditemui di Gedung PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Rio bilang, Kemenkeu akan segera melakukan pembahasan mengenai penyerahterimaan rumah dinas DPR dengan pihak DPR.

"Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan kali ya, kan mesti ada administratifnya," kata Rio.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Candra Giri Artanto mengungkapkan, LMAN selaku pengelola aset negara akan siap jika ditugaskan untuk mengelola rumah dinas anggota DPR tersebut.

"Kami siap kalau memang ada ditugaskan ke depannya," ujarnya saat media briefing di Gedung LMAN, Jakarta, Senin (7/10/20

Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan rumah dinas kepada anggota dewan. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang bakal diberikan setiap bulan, tetapi besar tunjangan itu masih belum diputuskan.

Hal itu diketahui dari Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota.

Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Adapun alasannya karena rumah dinas anggota DPR tersebut banyak yang sudah tidak layak huni.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengeklaim, rumah dinas itu sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan sebagai tempat tinggal mengingat kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu biaya pemeliharan yang besar.

"DPR ingin lebih ekonomis dalam pengelolaan keuangan. Sebagian rumah sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan," ujar Indra, Jumat (4/10/2024).

IDXChannel - Pemerintah berencana mengambil alih rumah dinas anggota DPR. Sebab, rumah dinas tersebut dinilai tidak layak huni dan bakal digantikan tunjangan bulanan untuk anggota legislatif periode 2024-2029.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menjelaskan rencana pengambilalihan rumah dinas DPR oleh Pemerintah Pusat itu akan segera ditindaklanjuti lewat pertemuan dengan Sekretariat DPR RI.

"Saya rasa dalam waktu dekat akan ada pembicaraan ya (pengambilalihan rumdin DPR). Kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali, artinya kepada pengelola, kami (Pemerintah) kedudukannya sebagai pengelola," ujar Ronald saat ditemui di Kementerian PUPR, Kamis (10/10/2024).

Aturan penggantian rumah dinas dengan tunjangan bulanan tersebut tertuang dalam surat Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR, tertanggal 25 September 2024. Setidaknya, ada tiga poin yang tertera dalam aturan itu.

Pertama, Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan Tunjangan Perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Kedua, pemberian tunjungan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Ketiga, dengan diberikan tunjangan perumahan maka anggota DPR RI tidak berhak lagi menempati Rumah Jabatan Anggota.

"Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan (rumah dinas DPR), kan mesti ada administratifnya," tambah Ronald.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyebutkan baik anggota DPR yang baru terpilih maupun petahanan pada periode 2024 - 2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Meski demikian anggota legislatif akan tetap mendapatkan tunjangan sebagai bagian dari komponen gaji mereka.

"Ya nanti tunjangan, karena rumahnya ditarik semua akan dikembalikan ke Kemensetneg. Mereka, anggota dewan itu nanti akan mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk tunjangan. Nah, itu masuk dalam komponen gaji ya yang perumahan," kata Indra saat dihubungi IDX Channel, Kamis (3/10).

Meski demikian, Indra mengatakan besaran tunjangan rumah dinas masih anggota legislator masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia memperkirakan, besaran tunjangan itu sekitar harga sewa hunian di seputar Senayan, Kebayoran hingga Semanggi.

"Tapi, untuk besarannya itu memang masih dikonsultasikan, karena kami terus masih men-survey besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran itu, untuk rumah atau hunian tiga kamar itu, itu kan harganya sangat variatif dan fluktuatif," tutur Indra.

(Febrina Ratna)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat akan membahas pengambilalihan aset rumah dinas anggota DPR RI usai tak lagi ditempati. Seperti diketahui, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan rumah dinas dan diganti dengan uang tunjangan perumahan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan pihaknya akan mengelola aset tersebut jika sudah diserahkan kepada pengguna barang dalam hal ini DPR RI. Sebagaimana diketahui, kompleks perumahan DPR RI yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan merupakan aset negara.

"Saya rasa dalam waktu dekat akan ada pembicaraan ya dan kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali, ya artinya kepada pengelola. Kami kedudukannya sebagai pengelola, jadi kita nunggu prosesnya aja," kata Rionald di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya sedang mengurus administrasi terkait penyerahan kembali aset rumah dinas DPR ke negara.

"Rumahnya itu sendiri, itu kan tercatat dalam aset Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara, maka kami sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk membahas bersama Kemenkeu dan Setneg mengenai pengembalian aset negara tersebut ke negara," kata Indra dikutip dari detikNews.

Sebelumnya terdapat surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR RI, bahwa anggota DPR periode 2019-2024 baik yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih kembali diminta menyerahkan rumah jabatan. Pengosongan rumah diberi tenggat waktu hingga akhir Oktober 2024.

Dalam surat bernomor B/733/RT.01/09/2024 itu dituliskan, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan uang tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan. Hal itu disebut merupakan hasil keputusan rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR pada September 2024.

Untuk besaran uang tunjangan perumahan belum ditetapkan. Pihak DPR RI mengaku masih melakukan survei perumahan di sekitar gedung DPR RI untuk mengetahui harga yang pas.

"Besarannya itu masih dikonsultasikan karena untuk mengasumsikan hunian atau rumah sewa di seputaran Senayan, Semanggi dan Kebayoran itu untuk tipe-tipe 3 kamar itu harganya setelah disurvei masih fluktuatif dan variatif, sehingga kita harus memastikan secara cermat supaya nggak ada masalah," ujar Indra.

Simak Video: Sekjen DPR Beberkan Sederet Permasalahan Rumah Dinas Anggota

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Masalah perumahan rakyat menjadi salah satu isu yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Di ujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewariskan aturan soal iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken pada 20 Mei 2024.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa pekerja swasta akan diwajibkan menjadi peserta Tapera. Padahal sebelumnya, kewajiban ikut serta Tapera hanya dibebankan pada para PSN dan ASN, TNI, Polri, serta Pegawai BUMN dan BUMD.

Adapun, besaran iuran tabungan yang bakal ditanggung peserta ditetapkan mencapai 3%. Di mana, iuran tabungan tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi pekerja dengan porsi 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% ditanggung perusahaan atau pemberi kerja.

Iuran yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) ini menuai protes karena dianggap memberatkan para pekerja, yang gajinya sudah dipotong terkait program pemerintah lainnya, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan potongan iuran lainnya.

Menjawab keresahan itu, BP Tapera menegaskan bahwa program perumahan rakyat itu bukanlah suatu bentuk penarikan iuran dari pendapatan pekerja swasta maupun pegawai negeri nasional (PNS), melainkan tabungan. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan pihaknya ke depan hanya mengelola tabungan perumahan yang dananya akan dikembalikan kepada peserta Tapera.

"Dan konsepsinya [Tapera] bukan iuran. Kenapa? Karena duitnya tidak hilang. Kalau iuran kan duitnya hilang," tuturnya dalam sosialisasi bertajuk Kenapa Harus Tapera di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Pasalnya, Heru menegaskan bahwa BP Tapera memiliki misi untuk merealisasikan penghimpunan dana murah dalam jangka panjang. Hal itu perlu dilakukan dalam rangka menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang saat ini mencapai 9,9 juta unit. Di samping itu, Tapera juga bakal meningkatkan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah.

"Ya enggak bisa diambil sewaktu-waktu, memang [tabungan pesertanya]. Tapi ini best practice di banyak negara juga seperti itu, ya," tegasnya.

Perbesar

Kelas Menengah Menjerit

Lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah di Indonesia diperkirakan turun kasta sejak 2018. Porsi penduduk kelas menegah dalam 6 tahun terakhir pun menurun sejalan dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat tajam dari 2014 hingga 2018: dari 21 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.

"Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%," tertulis dalam laporan LPEM FEB UI.

Beban kelas menengah, khususnya mereka yang bekerja di sektor formal, tentu akan bertambah jika pemerintah menerapkan iuran Tapera. Apalagi, saat ini pemerintah sudah memberlakukan iuran wajib, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan dana pensiun. Kelas menengah bisa dipastikan makin keok jika pemerintahan Prabowo bakal mengetok aturan kenaikan Pajak pertambahan nilai menjadi 12%.

Di sisi lain, banyak kelas menengah yang masih menyewa rumah hingga bertahun-tahun lantaran harga properti yang terus melonjak. Imbasnya, memiliki hunian yang dekat dengan tempat kerja atau tempat beraktivitas kini hanya menjadi impian belaka lantaran harga yang tak tersentuh oleh 'nominal gaji'.

Tunjangan Rumah Dinas Anggota DPR RI

Di tengah segala nestapa yang melanda kelas menengah Indonesia, anggota DPR RI periode 2024-2029 yang baru saja dilantik justru kembali mendapatkan fasilitas tambahan. Salah satunya tunjangan rumah dinas yang mulai tahun ini diberikan secara tunai untuk dikelola secara mandiri oleh masing-masing anggota dewan.

Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa anggota legislatif bakal diberikan keleluasaan untuk mengelola tunjangan yang bakal diberikan akibat penghapusan kebijakan adanya rumah dinas (rumdin).

Indra menyebut anggota DPR bakal mendapatkan tunjangan untuk menggantikan pemberian rumah dinas. Nantinya, setiap anggota boleh mengelola tunjangan rumah sebagai ganti rumah jabatan yang dikembalikan ke negara.

"Tidak ada pertanggungjawaban, mereka diberikan terserah, mau untuk sewa rumah, mau untuk nyicil rumah silakan. Jadi tidak ada pertanggungjawaban terkait kontraktual dengan pihak ketiga," katanya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Dia pun mengungkap dua alasan menghapuskan kebijakan fasilitas rumah jabatan bagi anggota legislatif periode 2024-2029. Pertama, kata dia, rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping itu, sebagian besar itu kondisi fisik rumah dinas sudah cukup parah.

Kedua, yang melandasi keputusan DPR untuk mengubah kebijakan meniadakan rumah dinas juga guna menyikapi proyeksi anggota Dewan akan berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi kajian tentang ini kami sudah buat dari 2 tahun lalu ya, menghitung kalau ada pergantian dewan ini ke depannya seperti apa gitu,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin (7/10/2024).

Perbesar

Jika kompleks rumah dinas anggota direvitalisasi, dia mengatakan pemerintah harus dilakukan dengan serius mulai dari perbaikan atap, struktur rumah, dan pasaknya. Namun demikian, untuk melakukan hal tersebut pastinya dibutuhkan stamina yang sangat besar.

Terkait besaran nominal uang tunjangan rumah kepada anggota DPR masih dalam tahap pembahasan. Untuk itu, pihaknya menggunakan konsultan appraisal untuk menghitung besaran tunjangan yang jika sudah dalam tahap final akan dilaporkan kepada AKD.

Indra turut menyampaikan besaran tunjangan DPR pasti akan berbeda dengan DPRD mengingat pertimbangan biaya sewa rumah di Jakarta, khususnya di sekitar kompleks Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta Selatan.

“Pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD, provinsi atau kabupaten kota, uang perumahannya Rp40 juta, Rp50 juta gitu ya, tentu secara apple to apple kita juga harus memandang apakah Jakarta dengan tempat lain itu besaran properti, harga properti itu sama, sewanya, saya kira itu juga harus jadi pertimbangan kami,” katanya.

Ditemui terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perihal keputusan penghapusan fasilitas rumah dinas DPR yang digantikan dengan tunjangan rumah untuk anggota DPR periode 2024-2029.

Puan berharap bahwa keputusan tersebut bisa efektif dan bermanfaat bagi para anggota DPR periode lima tahun mendatang itu.

“Insya Allah efektif karena memang kami berharap bahwa itu bisa bermanfaat bagi para anggota [DPR periode baru],” ucapnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut turut menyoroti perihal seluruh anggota DPR berhak dan wajib untuk memfasilitasi para tamu yang datang, misalnya menerima tamu dari perwakilan konstituen ataupun Dapilnya.

Menurutnya, setiap anggota mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau orang dari daerah pemilihan (dapil) datang ke Jakarta dan sebagainya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memutuskan nasib pengelolaan rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan yang akan dikembalikan ke negara.

Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu Tedy Syandriadi meminta setiap pihak untuk bersabar. DJKN, sambungnya, masih dalam tahap pembahasan soal nasib rumah dinas DPR tersebut.

"Rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN. Jadi masih belum ada wacana-wacana apa ke depannya," kata Tedy dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kemenkeu juga mengaku belum mendapatkan informasi apa-apa ihwal nasib rumah dinas anggota DPR tersebut.

Kendari demikian, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menyatakan pihaknya siap menerima tanggung jawab untuk mengelola aset negara tersebut

"Kami juga baru belajar dari media [tentang rumah dinas DPR]. Jadi nanti perlu dikonfirmasi saja ke DJKN Kementerian Keuangan. Tapi sekali lagi, kami siap kalau memang nanti ditugaskan," jelas Candra pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memutuskan untuk menghapuskan kebijakan fasilitas rumah jabatan bagi anggota legislatif periode 2024-2029. Menurutnya, ada dua alasannya dirinya mengambil keputusan tersebut.

Pertama, dia mengatakan bahwa kondisi rumah dinas anggota legislatif yang sudah sulit untuk diperbaiki lantaran membutuh perawatan dengan harga besar menjadi landasan tak ada lagi penyediaan rumah jabatan bagi anggota DPR periode 2024-2029.

Kedua, yang melandasi keputusan DPR untuk mengubah kebijakan meniadakan rumah dinas juga guna menyikapi proyeksi anggota Dewan akan berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Terbaru, Indra Iskandar mengatakan pihaknya tengah melakukan proses mengembalikan pengelolaan rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan kepada Kemenkeu.

“Kami saat ini sedang mempersiapkan dokumen-dokumen dan tahapan-tahapan ke depan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara untuk menyelesaikan proses pengembalian aset negara ini kepada negara,” ucap Indra di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR Kalibata, Senin (7/10/2024).

Adapun, dia menyebutkan rumah dinas anggota DPR RI yang berada di Ulujami, Jakarta Selatan akan digunakan sebagai tempat pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, rumah dinas yang ada di Kalibata akan dikembalikan ke negara. Indra mengatakan rumah dinas di Ulujami merupakan aset DPR.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait nasib aset rumah dinas DPR RI yang tak akan lagi ditempati. Pasalnya, anggota dewan periode 2024-2029 tak mendapatkan rumah dinas tetapi uang tunjangan perumahan.

Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Tedy Syandriadi mengatakan pihaknya masih membahas terkait hal tersebut karena kebijakan ini baru. Belum ada keputusan yang diambil.

"Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi belum ada wacana-wacana apa untuk ke depannya," kata Tedy dalam media briefing di Kantor Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Senin (7/10).

DJKN adalah unit Kemenkeu yang menangani aset atau barang milik negara, termasuk kantor, gedung-gedung kementerian/lembaga, hingga rumah dinas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Milik Negara (APBN). Bahkan juga barang sitaan yang perlu untuk dilelang.

Sebelumnya, Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu Tedy Syandriadi mengatakan pihaknya masih membahas rencana pengembalian aset rumah dinas anggota DPR menjadi aset negara.

"Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi belum ada wacana-wacana apa untuk ke depannya," kata Tedy dalam media briefing di Kantor Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR sebelumnya menyatakan anggota DPR RI periode 2024-2029 tak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai gantinya, para anggota akan mendapat tunjangan perumahan setiap bulan.

Keputusan ini telah dituangkan secara resmi lewat Surat Sekretariat Jenderal DPR dengan nomor B/733/RT.01/09/2024 tanggal 25 September 2024.

"Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA)," demikian tulis surat tersebut, dikutip Kamis (3/10).

Pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR dilantik. Selanjutnya, anggota DPR periode sebelumnya yang masih menempati rumah jabatan diminta segera menyerahkan rumah tersebut.

"Mohon kiranya bagi bapak/ibu anggota DPR RI Periode 2019-2024, baik yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih kembali berkenan menyerahkan Rumah Jabatan Anggota DPR RI paling lambat tanggal 30 September 2024 kepada unit Pengelola Rumah Jabatan dengan dilengkapi daftar barang inventaris rumah jabatan," sambung surat tersebut.

JAKARTA, investor.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 tak lagi mendapatkan rumah dinas. Sementara itu, nasib rumah dinas anggota DPR yang ada saat ini sedang dibahas oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

“Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN,” kata Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu Tedy Syandriadi saat taklimat media Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), di Jakarta, Senin (7/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Pada kesempatan itu, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN, Candra Giri Artanto mengungkapkan pernyataan serupa. Pihaknya belum bisa merinci rencana lebih lanjut mengenai pengelolaan aset rumah dinas anggota DPR. Kendati demikian, LMAN menyatakan siap mengelola aset negara tersebut bila nantinya mendapat penugasan itu.

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa rumah dinas anggota DPR bakal dikembalikan ke negara lantaran anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Kebijakan itu merupakan hasil putusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI beserta fraksi-fraksi partai politik, sebelum pelantikan anggota periode baru.

Sebagai penggantinya, para anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan. Sehingga rumah dinas yang selama ini ditempati para wakil rakyat itu akan dikembalikan kepada negara.

“Kami saat ini sedang menyiapkan berbagai dokumen untuk menyampaikan kepada Kementerian Keuangan, juga bersama Kementerian Sekretariat Negara, berkaitan dengan pengembalian aset negara tersebut,” kata Indra, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Telah beredar sejak Kamis (3/10/2024), Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota, yang ditandatangani pada 25 September 2024. Surat itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyebut, semua Anggota DPR RI periode 2024-2029 memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang. Oleh karenanya, anggota dewan yang sudah memiliki rumah di Jakarta tetap akan mendapatkan tunjangan rumah dinas (rumdin).

Diketahui, anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak lagi akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA). Tetapi, diganti dengan uang tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

Hal itu diketahui dari Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota. Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

"Semua diperlakukan sama, sehingga semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali itu Pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara," kata Indra saat meninjau RJA DPR RI Kalibata, Jakarta, Senin (7/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Meski begitu, Indra mengungkapkan, pihaknya belum menentukan nominal tunjangan rumdin yang akan diterima para Anggota DPR. Dia menyebut, saat ini pihaknya masih melakukan survei-survei bersama appraisal untuk menentukan nominal yang layak.

"Kami tidak ingin mencari nilai yang setinggi-tingginya, apalagi serendah-rendahnya. Tapi yang paling realistis seperti apa, hunian itu bisa menjadi tempat bekerja anggota dewan selama lima tahun ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Indra mengatakan, para anggota dewan yang masih menempati rumah dinas untuk segera mengosongkan rumah tersebut paling lambat pada akhir Oktober 2024.

"Sesuai dengan rapat konsultasi di DPR, jadi batas dari pengosongan itu diberikan waktu sampai dengan akhir Oktober ya," kata Indra.

Menurut dia, tenggat waktu itu diberikan karena mempertimbangkan anggota DPR yang terpilih lagi untuk pindah dari rumah yang ditinggalinya.

Jika rumah itu sudah dikosongkan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI akan mendata aset yang ada untuk dikembalikan ke negara.

Kemudian, Indra menyebut, Setjen DPR akan membahas rencana pemanfaatan rumdin yang sudah kosong bersama Kementerian Keuangan.

"Penyerahan kembali ke negara itu kami usahakan di tahun ini juga maksud kami di tahun 2025 awal sudah bisa diserahkan," ujarnya.