PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) mencatatkan pertumbuhan total aset tahunan Kantor Luar Negeri (KLN) sebesar 14,55% secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2024. Pertumbuhan ini terjadi di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global.

Direktur Wholesale & International Banking BNI Agung Prabowo mengatakan, di tengah kondisi gejolak yang dipengaruhi berbagai faktor seperti inflasi, perubahan kebijakan suku bunga global dan juga ketidakpastian geopolitik, kinerja kantor luar negeri BNI tetap menunjukkan ketahanan yang kuat.

"Hal ini dibuktikan oleh keberhasilan BNI yang mencatatkan pertumbuhan total aset year on year (yoy) pada kuartal III 2024 sebesar 14,55%," kata Agung, dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal III 2024 BNI, disiarkan secara daring, Jumat (25/10/2024).

Meskipun menghadapi tantangan eksternal, menurutnya, kantor luar negeri BNI terus beradaptasi dengan strategi diversifikasi portfolio, pengelolaan risiko yang hati-hati dan penguatan layanan berbasis teknologi. Upaya ini membantu mempertahankan pertumbuhan yang stabil meskipun dalam kondisi pasar yang bergejolak.

Agung menambahkan, salah satu sektor yang menjadi penopang utama kinerja kantor luar negeri (KLN) BNI adalah sektor korporasi internasional, terutama dalam bisnis loan, pembiayaan perdagangan atau trade finance, energi, infrastruktur dan manufaktur.

"Pertumbuhan pada sektor-sektor ini didorong oleh peningkatan permintaan dari perusahaan multinasional dan klien-klien lokal di negara-negara tempat BNI beroperasi," ujarnya.

Sejalan dengan pertumbuhan total aset ini, sampai dengan periode kuartal III 2024, earnings before tax kantor luar negeri BNI juga mengalami pertumbuhan sebesar 59,13% year on year (yoy).

Di samping itu, BNI juga tidak menampik kemungkinan pembukaan KLN baru. Agung mengatakan, terakhir pada September 2024 BNI telah meresmikan kantor perwakilan baru di pusat bisnis di Sydney, Australia. Kehadirannya melengkapi jaringan global BNI di kota-kota strategis dunia seperti di Singapura, Hongkong, Tokyo, London, Seoul, New York dan Amsterdam.

"Dalam memperluas jaringan internasional kami melihat adanya potensi besar yang masih dapat digarap terutama di negara-negara dengan prospek bisnis yang menjanjikan. Jadi sebelum membuka kantor baru di luar negeri tentunya kita melakukan studi kelayakan terlebih dahulu untuk memastikan potensi pasar dan kebutuhan nasabah di lokasi tersebut," ujar dia.

Dalam perluasan jaringan internasional, lanjut Agung, BNI mengidentifikasi peluang berdasarkan jumlah diaspora Indonesia di negara tujuan, besar investasi negara tersebut di Indonesia, volume perdagangan, jumlah perusahaan yang berbisnis dengan Indonesia, dan jumlah perusahaan Indonesia di negara tersebut.

"Pembukaan kantor baru akan didasarkan pada hasil kajian yang mendalam terkait potensi pasar dan relevansinya terhadap penguatan bisnis BNI di luar negeri. Fokus utama adalah meningkatkan kinerja kantor-kantor luar negeri yang sudah ada sekaligus memperluas layanan sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi," katanya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp 735,02 triliun, naik 9,48% secara tahunan (yoy). BNI membidik hingga akhir tahun, pertumbuhan kredit berada di kisaran 10-12%.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya mengatakan pertumbuhan ini didorong oleh segmen korporasi yang mencatat kenaikan sebesar 15,1% YoY menjadi Rp409,2 triliun dan segmen konsumer yang naik 14,6% YoY menjadi Rp137 triliun. Pendorong utamanya ialah kredit personal (payroll) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Tahun ini untuk segmen menengah dan kecil masih difokuskan dalam hal perbaikan credit underwriting sehingga kedua segmen ini akan siap menjadi diversifikasi pertumbuhan kredit BNI tahun depan," kata Novita, dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal III 2024 BNI, disiarkan secara daring, Jumat (25/10/2024).

Anak Perusahaan BNI, seperti BNI Finance, telah menjadi mesin pertumbuhan baru. Salah satu contohnya adalah kolaborasi antara BNI dan BNI Finance dalam pembiayaan bersama (joint financing) untuk meningkatkan kredit segmen consumer, terutama untuk produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Hasilnya, penyaluran KKB mencapai Rp 1 triliun per September 2024, naik dibandingkan periode 2023.

Selain itu, Hibank yang memiliki fokus pada UMKM juga tumbuh. Penyaluran kredit dari Hibank telah bertumbuh 90,5% YoY dari Rp 1,7 triliun, menjadi Rp3,2 triliun di September 2024 dengan memanfaatkan ekosistem grup BNI.

Kualitas aset BNI terus membaik, ditandai dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) bertahan di level 2%. Kredit berisiko atau Loan at Risk (LaR) membaik menjadi 11,8%, sehingga Cost of Credit (CoC) dapat dijaga di angka 1%. Beban provisi juga turun sebesar 19,7% YoY menjadi Rp5,4 triliun.

Penyaluran kredit BNI yang sehat juga di-support oleh pertumbuhan dana CASA (giro dan tabungan). Per September 2024, CASA BNI mampu tumbuh 5,5% YoY terutama ditopang oleh tabungan yang mampu tumbuh solid 7,4% YoY.

Untuk mendorong pertumbuhan kredit, Novita mengatakan, pihaknya akan berfokus pada segmen bisnis yang sehat, antara lain segmen korporasi dan segmen consumer. BNI juga akan menguatkan peran dari perusahaan anak dan manajemen likuiditas yang baik.

"Ini tentunya kami optimis akan dapat mencapai pertumbuhan kredit di kisaran 10-12% di akhir 2024," kata Novita.

Menurutnya, peluang pertumbuhan bisnis juga terlihat dari membaiknya proyeksi pertumbuhan PDB yang sesuai dengan visi dari pemerintah baru dengan memfokuskan pada sektor-sektor yang prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, hingga perumahan.

"Sehingga, di tahun 2025 tentunya kita proyeksikan pertumbuhan kredit lebih baik dibanding tahun 2024," tutupnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) optimistis dengan pertumbuhan bisnis di masa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Terdapat peluang besar untuk berekspansi sejalan dengan visi misi dan program-program prioritas.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan BNI terus menunjukkan konsistensi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan peluang ekspansi yang tersedia.

"Kita melihat peluang pertumbuhan bisnis yang signifikan dan berkelanjutan sejalan dengan visi pemerintah," kata Royke, dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal III 2024 BNI, disiarkan secara daring, Jumat (25/10/2024).

Adapun visi tersebut meliputi peningkatan PDB, pengentasan kemiskinan serta berbagai program sektoral seperti infrastruktur ketahanan energi dan pangan, pemberdayaan UMKM, juga hilirisasi industri termasuk pertanian serta program perumahan.

"Optimisme terhadap kebijakan prioritas ekonomi pemerintah baru yang diiringi dengan proses transisi yang berjalan lancar diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan kredit di sektor perbankan di masa mendatang," ujarnya.

Per September 2024, BNI sendiri mencatatkan penyaluran kredit per September 2024 senilai Rp 735,02 triliun. Angka ini naik 9,48% secara tahunan (yoy) dibandingkan setahun sebelumnya yang tercatat Rp 671,37 triliun.

Pertumbuhan ini didorong oleh segmen korporasi yang mencatat kenaikan sebesar 15,1% YoY menjadi Rp 409,2 triliun. Selain itu, segmen konsumer secara keseluruhan mencatat pertumbuhan 14,6% YoY menjadi Rp 137 triliun, dengan kredit personal (payroll) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai pendorong utama.

Royke menyakini, program-program unggulan pemerintah seperti hilirisasi hingga ketahanan pangan akan mendukung kinerja perbankan. Hal ini mengingat hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang ada di Indonesia.

Menurutnya, hal ini tentunya akan membuat banyak sekali peningkatan dari sisi kebutuhan modal atau kapital untuk mendukung pembangunan di hilirisasi. Ini juga termasuk dengan ketahanan pangan. Royke membidik peningkatan di sisi kredit dan pendanaan di masa mendatang.

"Jadi program pemerintah yang sekarang jelas tidak ada keraguan dari kami di BNI untuk tidak mendukung. Karena itu pasti jelas akan menambah nilai prospek dari kita untuk membiayai banyak pengusaha-pengusaha yang akan terlibat di dalam hilirisasi maupun untuk di ketahanan pangan," kata dia.

"Ini kita benar-benar melihat cahaya matahari masuknya sebelah mana, duduknya dimana. Jadi kita mengurangi energi untuk misalnya lampu, terlalu banyak lampu jadi lebih ke natural light," katanya dalam The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Perusahaan juga membolehkan karyawannya bekerja secara fleksibel dan masuk 3 hari dalam satu minggu. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi banyak emisi dari pergerakan di jalan raya.

"Flexible working place, well by regulation ya di BAT itu teman-teman diperbolehkan ke kantor, boleh nih cuma 3 hari dalam 1 minggu. Jadi itu mengurangi banyak emisi yang dihasilkan untuk commuting ya," imbuhnya.

Eva juga menyebut BAT sudah mengimplementasikan solar panel 3,5 MW dan beroperasi 100%, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik dan hybrid di perusahaan.

"Nah ini lebih ke contoh aja ya, kita udah install 3.5 megawatt, installed and operated 100%, terus kita udah propose untuk hybrid vehicle sama EV," tuturnya.

Menurut Eva, beragam upaya mendukung dekarbonisasi sudah berjalan sejak tahun 2019. Upaya tersebut berbuah manis dengan adanya penurunan emisi karbon mencapai 82% bagi perusahaan di tahun 2023. Tahun 2024 ditargetkan BAT bisa menekan emisi karbon mencapai 83%, dan mencapai target net zero emission di tahun 2050.

"Nah untuk inisiatif dekarbonisasi sekarang, di 2023 secara keseluruhan Indonesia, dari operasi yang keseluruhan kami bisa menurunkan 82%, jadi di atas 80% karbon emisi yang dihasilkan dari tempat kami, direct operation kami scope 1 dan 2. Nah untuk 2024 kami lihat itu bisa dikurangi lagi dari yang cuma 82% kita kurangi lagi 1% dari situ agar bisa menginisiasi mencapai target kami net zero di 2050," tutupnya. (ily/rrd)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di lingkungan BKN, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan keuangan bagi seluruh pegawai BKN.

Penandatanganan perjanjian ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto dan Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Melalui kerja sama ini, BRI berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya mempermudah operasional BKN sebagai institusi, tetapi juga menyediakan berbagai solusi perbankan yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai BKN.

Agus Noorsanto mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap upaya BKN dalam meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawainya.

"Sinergi ini mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung BKN dan seluruh pegawainya. Kami hadir dengan solusi inovatif seperti Cash Management System (CMS) dan QLOLA, yang memungkinkan BKN bertransaksi secara cashless, serta penyediaan kredit modal kerja dan Bank Garansi untuk mitra kerja BKN," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Dia mengatakan BRI juga berupaya memberikan kemudahan bagi pegawai BKN dalam mengelola keuangan mereka, baik melalui pengelolaan rekening payroll, tunjangan kinerja, hingga penyediaan fasilitas pinjaman pegawai dan Kartu Kredit Pemerintah.

Semua layanan ini dirancang untuk memastikan bahwa pegawai BKN dapat memanfaatkan fasilitas perbankan yang mudah, cepat, dan aman.

Sementara itu, Haryomo Dwi Putranto menambahkan bahwa kerja sama dengan BRI ini kembali membuktikan kepercayaan yang tinggi terhadap BRI sebagai mitra strategis.

"Terpilihnya BRI sebagai mitra kami merupakan bukti bahwa BRI dipercaya untuk mendukung peningkatan kinerja BKN. Peningkatan layanan ini tidak hanya fokus pada kebutuhan BKN sebagai institusi, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kemudahan pegawai dalam mengakses fasilitas perbankan," tutupnya.

Anak usaha BNI, BNI Venture, memperkenalkan 10 startup peserta pitching demo day dari program akselerator Axel Arc di acara Tech in Asia Conference 2024. Langkah ini sejalan dengan upaya BNI untuk memperkuat posisinya di industri jasa keuangan.

BNI Venture menghadirkan berbagai startup dalam acara demo day ini mulai dari fintech, AI & machine learning, SaaS, healthcare, B2B, hingga sektor ESG. Adapun rincian 10 startup yang hadir tersebut antara lain Rintisan, D3Labs, Qasir.id, Kata.ai, Ciroes, Volantis Technology, Fineksi (formerly Finskor), Zi.Care, Momofin, Duluin.

Selanjutnya, para startup akan mempresentasikan solusi inovatif yang mereka kembangkan setelah menjalani sesi workshop dan mentoring oleh pakar industri dan investor selama program akselerator Axel Arc berlangsung.

Axel Arc sendiri merupakan bagian dari program akselerator dari BNV Arcade 2024 yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi ekosistem BNI Group dengan sejumlah startup. Melalui program ini, BNI Ventures berupaya untuk memperkuat inovasi dalam layanan perbankan dan memanfaatkan solusi teknologi terkini yang dikembangkan oleh startup.

"Melalui program akselerator Axel Arc yang merupakan bagian dari BNV Arcade, kami dapat terhubung langsung dengan startup yang menghadirkan inovasi. Hal ini memungkinkan kami menemukan solusi baru untuk terus mendorong inovasi, memperkuat daya saing BNI Group, dan mempercepat adaptasi terhadap perubahan di industri perbankan. Kolaborasi dengan startup sangat penting untuk memastikan layanan kami tetap unggul bagi para nasabah," ungkap SEVP Information & Technology BNI, Victor Erico Korompis dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10).

Victor melihat program ini sebagai platform strategis untuk memperkenalkan startup yang telah mengikuti akselerator Axel Arc. Konferensi ini memberikan kesempatan bagi para startup untuk membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan di industri teknologi, termasuk investor dan mitra strategis lainnya.

Sementara itu, CEO BNI Ventures, Eddi Danusaputro menegaskan keikutsertaan BNI Ventures pada acara ini dalam rangka mendorong inovasi di ekosistem jasa keuangan.

"Keikutsertaan BNI Ventures di Tech in Asia Conference menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendorong inovasi di ekosistem jasa keuangan melalui kolaborasi dengan startup. Melalui inisiatif ini, BNI berharap dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, tidak hanya bagi BNI Group, tetapi juga bagi ekosistem startup di Indonesia," tutur Eddi.

Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta semua pihak untuk menunggu pengumuman resmi soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Saat ini pihaknya belum bisa membeberkan besarannya karena masih menunggu data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nanti kita tunggu dulu data dari BPS, sesudah itu kita lihat perhitungannya seperti apa, skenarionya seperti apa," kata Yassierli kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Yassierli juga belum bisa membeberkan formulasi apa yang akan digunakan dalam perhitungan UMP 2025. Nantinya pihaknya konsultasi terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti kita lihat dulu. Saya belum bisa (mengatakan) sekarang ini. Kan kita ada perpres, kita lihat dari situ, nanti kita konsul ke presiden," tuturnya.

UMP 2025 rencananya akan diumumkan November 2024. Terkait besaran kenaikannya, diminta untuk tunggu pengumuman resmi.

"Berapanya nanti kita lihat dulu. Pasti (ikut data laju inflasi) kan sudah ada rumusnya, nanti kita lihat detailnya," imbuhnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pembangunan 2.300 km jalan tol baru untuk dibangun pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, di antara ruas-ruas tol itu salah satu yang menjadi prioritas ialah penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Secara keseluruhan, proyek JTTS yang digarap PT Hutama Karya (Persero) punya panjang sekitar 2.845 km. Dari jumlah tersebut, yang telah masuk tahap penyelesaian hingga beroperasi hingga saat ini ialah sekitar 1.235 km. Dengan demikian, masih ada sekitar 1.600 km jalan lagi yang belum rampung.

"Dari situ saja masih ada 1.600-an km lagi. Nah sisanya ada di IKN, sisanya ada di Jawa, terutama yang menghubungkan misalkan dari Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis-Cilapap (Getaci)," kata Endra, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Adapun Tol Getaci sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Secara keseluruhan, panjang tol ini mencapai 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol ini telah beberapa kali mengalami gagal lelang sehingga rencananya baru akan dilelang kembali di era Prabowo.

Selain itu, lanjut Endra, juga diusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo. Lalu berikutnya pembangunan jalan tol dari Yogyakarta-Bawean.

"Kemudian yang di utaranya melengkapi dari Demak kemudian ke Pati, ke Gresik, nah nyambung di sana. Jadi tapi yang porsi paling besar di Trans Sumatera itu hampir 1.700 km," ujarnya.

Di samping itu, Endra juga memastikan kelanjutan proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi yang merupakan sisa ruas untuk melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Saat ini pembangunan baru sampai Besuki sehingga masih ada sekitar 170 km lagi yang perlu dituntaskan.

Namun demikian, Endra belum dapat memastikan mana proyek yang akan masuk ke dalam prioritas. Hal ini mengingat pemerintahan baru belum membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Meski begitu, Kementerian PU sudah menyiapkan untuk kelanjutannya.

"Sudah masuk ke dalam pipeline semua. Ya artinya itu program yang sekarang kan mau ditetapkan nanti jadi RPJm kan. Kan belom RPJM-nya, tapi itu dari PU sendiri sudah menyiapkan itu sebagai kelanjutan program pembangunan jalan tol," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR telah membuat masterplan alias rencana induk pembangunan jalan tol baru untuk periode pemerintahan berikutnya. Panjang jalan tersebut mencapai 2.300 km dalam lima tahun mendatang. Jumlah itu mendekati total panjang 2.700 km jalan tol yang dibangun dalam 10 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sekarang belum ada di list (daftar jalan tol) PSN yang 2.300 belum. Itu betul-betul proyek tol baru," kata Endra, ditemui di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap isi rapat dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target swasembada pangan. Amran mengatakan dalam rapat 1,5 jam, dibahas bagaimana cara mengejar swasembada pangan dalam waktu cepat dan singkat.

"Baru saja dipanggil pak presiden. Kami bertemu 1,5 jam diskusi masalah pangan. Kata kuncinya adalah bagaimana mencapai swasembada pangan dalam waktu secepatnya, sesingkat-singkatnya. Beliau tanya langkah operasional," kata Amran di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Amran mengatakan ada dua cara untuk menggenjot produksi dalam negeri menuju swasembada pangan, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Dia menerangkan untuk intensifikasi adalah bagaimana memitigasi risiko dari cuaca ekstrem dari El Nino dan La Nina.

Mitigasi itu yakni dengan program pompanisasi untuk mengatasi kekeringan pada lahan pertanian yang bergantung pasokan air pada hujan. Dengan begitu, Amran meyakini produksi pertanian akan meningkat bahkan klaim bisa naik tiga kali lipat.

"Pompanisasi daerah Jawa di lahan upland. Lahan upland, lahan tadah hujan yang yang biasanya panen satu kali kalau kita lakukan pompanisasi seperti (dari) sungai Bengawan Solo,itu bisa jadi tanam satu kali, bisa menjadi tiga kali, ataupun dua kali. Jadi naik produksinya," terangnya.

Kemudian juga diperlukan benih unggul dan alat mesin pertanian (alsintan). Pihaknya berkomitmen untuk memberikan benih unggul itu secara gratis kepada petani.

Berikutnya dengan ekstensifikasi, yakni diperlukan penambahan lahan sawah dengan cara mencetak dari lahan rawa dan lahan baru. Amran menyebut Indonesia memiliki 10 ribu hektare (ha) lahan rawa mineral yang berpotensi diubah menjadi sawah.

"Kita garap yang lalu 360 ribu hektare. Ke depan kita akan garap kurang lebih 400 ribu hektare tahun berikutnya. Nah lahan rawan ini ekstensifikasinya rendah hanya 2 ton, 3 ton per musim. Kita kasih benuh unggul yang produksinya bisa 5-6 ton," ungkapnya.

Untuk cetak sawah baru, Amran mengatakan ada sejumlah wilayah yang memiliki lahan untuk digarap menjadi sawah baru. Seperti di Merauke 1 juta ha, Kalimantan Tengah 450 ribu ha, Kalimantan Selatan 200 ribu-300 ribu ha, Sulawesi Selatan 200 ribu-300 ribu ha, hingga Jambi, Aceh, dan Kalimantan Barat.

"Itu lah langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tindak lanjut gagasan besar pak presiden Prabowo Subianto untuk sektor pertanian dan pangan," pungkasnya.

Sri Mulyani Indrawati membagikan kegiatannya sebagai Menteri Keuangan lagi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat, Sri Mulyani membahas mengenai banyaknya kementerian dan lembaga (K/L) baru.

Menurutnya harus ada restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran (TA) 2024 dan 2025.

"Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025," kata dia dalam unggahannya di Instagram resmi @smindrawati, Rabu (23/10/2024).

Menurut Sri Mulyani, restrukturisasi itu menjadi pekerjaan besar karena harus dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini tentu harus dilakukan demi mendukung program utama dari Prabowo.

"Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat. Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik," terangnya.

Sri Mulyani meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan. Bendahara negara itu juga menyebut Kementerian/Lembaga yang baru harus bekerja lebih ekstra dalam menjalankan tugasnya.

"Dalam hal ini kami Kementerian Keuangan akan mendukung sepenuhnya. Untuk Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan dan badan-badan baru, maka dibutuhkan kerja ekstra-ekstra keras," tutupnya.

[Gambas:Instagram]

Berbagai inisiatif terus dilakukan BRI dalam memberikan pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya melalui penyelenggaraan Bazaar UMKM BRILiaN yang bertujuan memperluas penjualan dan jangkauan pemasaran produk UMKM.

Terbaru, BRI kembali mengadakan kegiatan Bazaar UMKM BRILiaN yang berlangsung di Area Taman BRI, Jakarta. Terdapat 8 (delapan) pelaku UMKM yang mewakili Klaster Usaha binaan BRI dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang mengikuti Bazaar UMKM BRLian yaitu Prukades Keripik Pisang dari Desa Kelawi, Lampung; Klaster Salak Jaya Lestari dari Desa Kutambaru, Sumatera Utara; Prukades Keripik Ubi Jalar dari Desa Jangkang, Kalimantan Barat; Prukades Keripik Talas dari Desa Sambak, Jawa Tengah; Klaster Durian dari Desa Lemahabang, Jawa Tengah; Klaster Manggis Bhuana Sari dari Desa Melaya, Bali; Klaster Mitra Bery Stroberi dari Desa Lebakmuncang, Jawa Barat; Klaster Mangga Ngetos dari Desa Ngetos, Jawa Timur.

Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Mikro BRI Muhammad Candra Utama mengungkapkan Bazaar UMKM BRILiaN ini bertujuan mendorong penjualan dan memperluas pasar produk UMKM dimana kegiatan bazaar menjadi wadah promosi produk-produk usaha sehingga bisa lebih dikenal ke berbagai wilayah sehingga meningkatkan pendapatan para pelaku usaha.

"Kegiatan Bazaar UMKM BRILiaN ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan sejak 2021. Kali ini para pelaku usaha membawa produk unggulan yang menjadi potensi terbaik dari daerahnya, seperti buah-buahan, keripik pisang dan talas, dll," ungkap Candra, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

"Produk-produk unggulan ini harus terus didorong agar memperluas penjualan dan jangkauan pasarnya," sambungnya.

Pelaku usaha yang ikut dalam kegiatan ini merupakan pelaku usaha binaan BRI dalam program Klasterku Hidupku maupun UMKM dari program pemberdayaan Desa BRILiaN. Program ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis atau usahanya.

"Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya berupa modal usaha saja tapi juga berupa pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya sehingga UMKM dapat tumbuh dan semakin tangguh," imbuh Candra.

Ia menambahkan Bazaar UMKM BRILiaN juga menjadi momen untuk melakukan literasi dan inklusi keuangan melalui relationship manager di segmen mikro atau biasa disebut Mantri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BRI mampu meningkatkan inklusi keuangan melalui program pemberdayaan dan Mantri BRI dapat melakukan kurasi kepada nasabahnya untuk naik kelas.

"Ajang seperti ini juga menjadi ruang apresiasi untuk Mantri yang mendampingi pelaku UMKM untuk terus berpacu menjadi financial advisor terbaik bagi nasabah atau pelaku usaha binaannya," tegas Candra.

Dalam acara ini, para peserta bazaar mengaku senang dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut. Salah satunya diungkapkan oleh pelaku UMKM dari Klaster Usaha Mangga Ngetos dari Desa Ngetos, Kab. Nganjuk, Jawa Timur Karsiati.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan besar bagi pihaknya untuk memperluas pemasaran dan juga menambah pendapatan usaha. Karsiati mengatakan bazaar ini sungguh membantunya, banyak pembeli dan dengan harga jual khusus, dirinya pun bisa dapat keuntungan.

"Sekaligus, kami juga bisa memperkenalkan Mangga Ngetos dari Nganjuk. Kami berharap melalui kegiatan ini, kami dapat memiliki jaringan yang lebih luas untuk pemasaran," ujar Karsiati.

"Bukan hanya daerah sekitar kami, tapi menyebar ke seluruh Indonesia," pungkasnya.

Video Menteri Maman Sebut Kementerian UMKM Berkantor di Gedung Smesco

Video Menteri Maman Sebut Kementerian UMKM Berkantor di Gedung Smesco

Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki kabinet yang cukup gemuk. Jumlah lembaga dalam Kabinet Merah Putih makin banyak bila dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

Untuk kementerian saja, bila di Kabinet Indonesia Maju hanya ada 34 kementerian, kini di Kabinet Merah Putih jumlahnya bengkak sampai 48 kementerian.

Bicara soal anggaran, sejauh ini APBN 2025 yang merupakan anggaran negara pertama yang dipegang Prabowo sudah ditetapkan dalam undang-undang, tepatnya UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

Nah anggaran belanja negara, khususnya belanja pemerintah pusat, dalam undang-undang tersebut disusun dengan asumsi jumlah lembaga dalam kabinet Indonesia Maju. Lalu dengan perubahan jumlah lembaga yang terjadi saat ini apakah Prabowo bisa mengatur ulang anggarannya?

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024, dilihat Rabu (23/10/2024), dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian.

Meski anggaran disusun dengan asumsi jumlah lembaga di era Jokowi, dalam beleid tersebut disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah Prabowo. Dan apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan Peraturan Presiden.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam La,mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Prabowo sendiri akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

Sementara itu anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919.872.114.583.000. Terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Simak Video: Antisipasi Anggaran Berlebih Untuk Kabinet Baru

[Gambas:Video 20detik]